Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

SEMARANG, KOMPAS.com – Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang dikenal dengan nama Mbak Ita, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Semarang, Jawa Tengah. Ia merupakan tahanan dalam kasus dugaan korupsi.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Semarang tersebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemindahan ke Lapas Perempuan Semarang dilakukan pada Senin (21/4/2025).

Kepala Lapas Perempuan Semarang, Ade Agustina, menjelaskan bahwa penahanan Mbak Ita dilakukan selama proses persidangan masih berlangsung.

"Kami menjunjung tinggi prinsip keadilan," ujar Ade pada Selasa (22/4/2025).

Ade menegaskan bahwa penitipan tahanan korupsi telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia juga memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap Mbak Ita.

Ia menyebut seluruh tahanan ditangani berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) tanpa pengecualian.

"Mulai dari pengecekan kelengkapan administrasi, pengecekan kesehatan, pengecekan badan dan barang," tambahnya.

Pihak Lapas, kata Ade, siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan mendukung sepenuhnya jalannya proses hukum.

"Siapapun yang berada di dalam lapas, kami perlakukan setara tanpa ada perbedaan status sosial maupun jabatan sebelumnya," ujar Ade.

Diketahui, Mbak Ita telah menjalani sidang perdana atas kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada hari yang sama, Senin (21/4/2025).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK membacakan tiga dakwaan terhadap Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri. Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan nilai mencapai Rp 9 miliar.

Kasus narapidana dan tahanan dugem hingga pesta narkoba di Rutan Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru masih terus diproses oleh pihak terkait. Teranyar, 4 narapidana kasus narkoba dipindah ke Nusakambangan dan 16 sipir diperiksa tim Ditjenpas Riau.

Plh Kepala Rutan Sialang Bungkuk, Nimrot Sihotang mengungkapkan pemindahan empat narapidana ke Nusakambangan, Jawa Tengah dilakukan pada Sabtu (19/4) pekan lalu. Mereka dipindahkan usai video dugem di dalam rutan viral.

"Ada 4 narapidana yang sudah dipindahkan ke Nusakambangan," ujar Nimrot kepada detikSmut, Senin (21/4/2025).

Pemindahan itu dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 14 narapidana dan tahanan di Rutan Sialang Bungkuk.

"Setelah pemeriksaan diputuskan untuk 4 narapidana dipindahkan. Jadi ini yang telah berstatus narapidana, bukan yang tahanan ya. Sebab dari 14 itu ada tahanan," katanya.

Sementara untuk tahanan, tercatat ada 10 orang yang saat ini masih ditahan di Blok Pengendali Narkoba (BPN) di Lapas Gobah Pekanbaru. Pemisahan dilakukan untuk memutus mata rantai para bandar.

"Ini dalam upaya memutus mata rantai di Rutan. Pemeriksaan masih berlangsung," tegas Nimrot.

Sebelumnya video tahanan dan narapidana diduga dugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet bewarna putih mirip alat hisap sabu atau bong.

Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Kakanwil Ditjenpas Riau Maizar menyebut pihaknya telah menerima informasi tersebut. Kini pihaknya sudah mengambil langkah konkret menindaklanjuti terkait viral video pesta di Rutan Sialang Bungkuk itu.

16 Sipir Diperiksa

Sebanyak 16 sipir diperiksa tim Ditjenpas Riau buntut viral narapidana dan tahanan dugem di Rutan Sialang Bungkuk. Bahkan mereka sudah dimutasikan ke UPT lain.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan pamintel, mereka itu lalai dalam bertugas. Mereka dipindahkan ke UPT di Riau atas kelalaian," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar, Senin (21/4/2025).

Belasan sipir yang diperiksa itu terkait ada dugem tahanan pada malam saat kejadian. Sehingga seluruhnya diperiksa internal dan dimutasikan.

"16 sipir ini yang bertugas pada saat malam kejadian. Jadi 16 orang itu diluar 2 orang itu (Karutan dan Kepala Keamanan Rutan)," kata Maizar.

Pemeriksaan internal sendiri dilakukan usai tahanan dugem. Termasuk soal masuknya barang-barang seperti Handphone, modem, rokok elektrik hingga barang terlarang lain.

Selain 16 sipir, tim Intelijen Ditjenpas Riau juga memeriksa Kepala Rutan Bastian Manalu dan Kepala Pengamaman Rutan Jelfry. Pemeriksaan dilakukan setelah viral video tahanan dugem, Senin (14/4) malam.

Dalam pemeriksaan internal, Bastian dan Jelfry pun dicopot dari jabatannya. Hal itu untuk mempermudah pemeriksaan.

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan harapannya kepada warga binaan atau narapidana agar menjadi manusia 'seutuhnya' usai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (lapas). Dengan kembali 'utuh', Agus berharap eks napi dapat berkontribusi positif di tengah masyarakat.

"Kita ingin warga binaan kembali sebagai manusia utuh, siap hidup bermakna, dan kembali berkontribusi untuk masyarakat," harapnya saat membuka Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (21/4/2025).

Harapan Kementerian Imipas kepada para warga binaan ini yang menjadi dasar diselenggarakannya IPPAFest. Di acara ini, para napi dapat memenangkan karya mereka, baik produk UMKM hingga seni lukisan bahkan musik.

"Tema dari IPPAFest adalah Creation Beyond The Bars, sebuah pernyataan yang kuat bahwa kreativitas tidak pernah bisa dipenjara. Bahwa harapan tidak pernah bisa dibungkam, ia selalu menemukan jalan, ia selalu menemukan jembatan, apapun penghalangnya," tutur Agus.

IPPAFest 2025 merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61 yang jatuh pada 27 April 2025. Tema besar HBP tahun ini yakni 'Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat'.

Menteri Imipas Agus Andrianto membuka Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest). (Foto: Audrey Santoso/detikcom)

IPPAFest juga merupakan bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI serta 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), khususnya terkait dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Agus mengatakan IPPAFest bukan hanya sekadar festival, tapi menjadi panggung semangat, panggung harapan, dan panggung kemanusiaan.

"Mari kita buktikan konsistensi dan dedikasi dalam membangun Pemasyarakatan yang lebih inklusif, produktif, dan berbudaya. IPPAFest bukan sekadar festival. Ini adalah perlawanan terhadap pesimisme. Ini adalah panggung untuk mengatakan 'Kami masih punya harapan dan siap berkarya'," ajaknya.

Bagi Agus, IPPAFest bukan hanya tentang perayaan, tapi refleksi atas perjalanan panjang dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna. "Ini adalah proses pemulihan martabat manusia. Ini tentang bagaimana negara hadir untuk mengurangi kejahatan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pembangunan kapasitas pribadi," lanjut dia.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi setinggi-tingginya IPPAFest. Festival ini, menurut Maman, ada sebuah kepekaan kepedulian dan transisi pola pikir dalam melihat Warga binaan.

"Mungkin beberapa waktu dulu, kita melihat saudara-saudara kita warga binaan, mohon maaf, mungkin diksinya cenderung kita melihat dalam diksi yang kurang positif. Namun dengan hadirnya program ini dan beberapa karya yang dihasilkan oleh warga binaan di seluruh Indonesia, menunjukkan keberadaan Kementerian Imipas sebagai leading sector untuk memberikan pembinaan, menjadi sebuah hal yang menjadi wajib dan penting," puji Maman.

IPPAFest digelar mulai hari ini sampai 23 April 2025. Warga binaan juga berkesempatan kolaborasi musik bersama sejumlah musisi terkenal seperti Zivilia Band, Virgoun, Tagor Pangaribuan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menjelaskan IPPAFest sebagai wadah ekspresi seni para warga binaan dan, menciptakan produk yang memiliki nilai jual, hingga menggelorakan kembali semangat-semangat perubahan menuju perbaikan. Di berharap produk UMKM dari lapas bisa menggerakan roda perekonomian.

"IPPAFest menjadi media promosi hasil karya seni Warga Binaan kepada masyarakat, mengelaborasi pembinaan warga binaan dalam pembangunan nasional. Dengan menggerakkan roda perekonomian melalui sektor industri kreatif," kata Agus.

"Seraya meningkatkan peran serta dan kontribusi para Warga Binaan. Kegiatan ini juga memupuk sikap gotong royong dan rasa kebersamaan antara tiga elemen penunjang pelaksanaan Pemasyarakatan, yaitu Narapidana, masyarakat, dan petugas Pemasyarakatan," ungkap dia.

Pembukaan IPPAFest 2025 makin meriah dengan lelang kain batik dan lukisan karya Warga binaan dari sejumlah lapas dan rutan. Seluruhnya laku terjual, bahkan dua lukisan dihargai hingga Rp 40 juta Rupiah. Total lelang kain batik dan lukisan karya bang napi mencapai ratusan juta rupiah.

Selanjutnya, selama tiga hari, panggung IPPAFest 2025 akan menampilkan beragam seni dan musik, seperti Zivilia Band bersama Sindur Rock Band asal Lapas Khusus Gunung Sindur, Virgoun bersama Band Rutan Cipinang, IPPAFest Fashion Show, Kolaborasi Band dan Calung Lapas Purwokerto, lalu Rampak Beduk Lapas Perempuan Tangerang, Rampak Gendang Lapas Narkotika Bandung, Fire Dance Lapas Kerobokan, Stand-Up Comedy Lapas Cipinang, Reog Rutan Ponorogo, Band dan Angklung LPKA Tangerang, serta beragam hiburan lainnya.

Ada pula 33 stand Kantor Wilayah Ditjenpas seluruh Indonesia yang memamerkan produk unggulan Warga Binaan di wilayah masing-masing. Tak ketinggalan, bazar UMKM dan games seru dengan beragam hadiah menarik bagi seluruh pengunjung.

Turut hadir dalam pembukaan IPPAFest 2025, yakni Wakil Menteri Imipas, Ketua Komisi XIII DPR RI, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Ketua Komisi XIII DPR RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, perwakilan Bank BRI, Duta Besar negara sahabat, pimpinan tinggi Kementerian Imipas, dan mitra kerja sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan lainnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

PEKANBARU, KOMPAS.com – Kasus dugem narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Pekanbaru, Riau, bukan sekadar kelalaian petugas, tetapi mencerminkan persoalan lebih dalam soal integritas dan budaya korupsi di balik tembok penjara.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, M Rawa El Amady, menilai insiden yang viral itu menunjukkan persoalan sistemik yang sudah lama mengakar di lembaga pemasyarakatan Indonesia.

“Karena ada masalah integritas pegawai rutan itu sendiri. Artinya ada korupsi di situ secara sistematis,” ujar Rawa saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, media sosial diramaikan oleh video yang menunjukkan belasan narapidana berpesta musik DJ di dalam rutan.

Dalam rekaman itu, para napi tampak berjoget diiringi musik keras, mengisap rokok elektrik, bermain ponsel, bahkan diduga menggunakan alat isap sabu. Video tersebut diduga direkam dan diunggah sendiri oleh salah satu napi ke status WhatsApp.

Pasca-viral, petugas gabungan Rutan, kepolisian, dan TNI menggelar razia mendadak. Hasilnya, ditemukan 64 unit ponsel, tujuh modem internet, pemantik api, dan batu domino.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau pun mencopot Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Arie Jelfri. Sementara 14 napi yang terlibat dipindahkan ke Lapas Pekanbaru.

Namun Rawa menilai langkah-langkah tersebut hanya bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah.

“Padahal pangkal masalahnya ada pada rutannya. Pemindahan ini tidak akan menyelesaikan masalah selagi pembenahan rutan belum dilakukan,” tegasnya.

Ia menekankan perlunya langkah sistematis dari pemerintah pusat, termasuk Presiden RI dan Kementerian Hukum dan HAM, untuk mereformasi lembaga pemasyarakatan secara menyeluruh.

“Harus ada pembenahan menyeluruh, tidak hanya sekadar mencopot atau memindahkan,” kata Rawa.

Sebelumnya, Ditjenpas menyebut kejadian ini sebagai bentuk kelalaian petugas, dan mengaku tengah melakukan investigasi lebih lanjut terhadap pihak yang terlibat.

Penulis: Kontributor Pekanbaru, Idon Tanjung

PEKANBARU, KOMPAS.com – Aksi belasan narapidana yang berpesta musik DJ hingga diduga menggunakan narkoba di dalam Rutan Pekanbaru, Riau, menyorot persoalan integritas petugas dan lemahnya pengawasan lembaga pemasyarakatan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, M Rawa El Amady, menilai kejadian ini bukan kasus tunggal, melainkan gambaran dari persoalan sistemik yang selama ini mengakar di rutan-rutan Indonesia.

“Karena ada masalah integritas pegawai rutan itu sendiri. Artinya ada korupsi di situ secara sistematis,” kata Rawa saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (21/4/2025).

Ia menilai pemerintah, dalam hal ini Presiden RI dan Kementerian Hukum dan HAM, harus mengambil langkah sistematis dan menyeluruh untuk membenahi lembaga pemasyarakatan.

Menurut dia, tindakan seperti pemindahan narapidana hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Padahal pangkal masalahnya ada pada rutannya. Pemindahan ini tidak akan menyelesaikan masalah selagi pembenahan rutan belum dilakukan,” ujar Rawa.

Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan narapidana di Rutan Pekanbaru berjoget dengan iringan musik keras, mengisap rokok elektrik, bermain ponsel, dan menggunakan alat isap sabu. Video itu diduga direkam sendiri oleh salah satu napi dan diunggah ke status WhatsApp.

Pasca-viral, petugas Rutan bersama aparat kepolisian dan TNI menggeledah blok-blok tahanan. Hasilnya, ditemukan puluhan barang terlarang seperti 64 unit handphone, tujuh modem internet, pemantik api, hingga batu domino.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau pun mencopot Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Arie Jelfri. Sementara 14 napi dipindahkan ke Lapas Pekanbaru untuk memudahkan pemeriksaan.

Namun, menurut Rawa, sanksi administratif tidak cukup tanpa reformasi menyeluruh terhadap sistem dan budaya kerja di balik tembok penjara.

PEKANBARU, KOMPAS.com – Aksi belasan narapidana yang berpesta musik DJ hingga diduga menggunakan narkoba di dalam Rutan Pekanbaru, Riau, menyorot persoalan integritas petugas dan lemahnya pengawasan rumah tahanan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, M Rawa El Amady, menilai kejadian ini bukan kasus tunggal, melainkan gambaran dari persoalan sistemik yang selama ini mengakar di rutan-rutan Indonesia.

“Karena ada masalah integritas pegawai rutan itu sendiri. Artinya ada korupsi di situ secara sistematis,” kata Rawa saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (21/4/2025).

Ia menilai pemerintah, dalam hal ini Presiden RI dan Kementerian Hukum dan HAM, harus mengambil langkah sistematis dan menyeluruh untuk membenahi lembaga pemasyarakatan.

Menurut dia, tindakan seperti pemindahan narapidana hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Padahal pangkal masalahnya ada pada rutannya. Pemindahan ini tidak akan menyelesaikan masalah selagi pembenahan rutan belum dilakukan,” ujar Rawa.

Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan narapidana di Rutan Pekanbaru berjoget dengan iringan musik keras, mengisap rokok elektrik, bermain ponsel, dan menggunakan alat isap sabu. Video itu diduga direkam sendiri oleh salah satu napi dan diunggah ke status WhatsApp.

Pasca-viral, petugas Rutan bersama aparat kepolisian dan TNI menggeledah blok-blok tahanan. Hasilnya, ditemukan puluhan barang terlarang seperti 64 unit handphone, tujuh modem internet, pemantik api, hingga batu domino.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau pun mencopot Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Arie Jelfri. Sementara 14 napi dipindahkan ke Lapas Pekanbaru untuk memudahkan pemeriksaan.

Namun, menurut Rawa, sanksi administratif tidak cukup tanpa reformasi menyeluruh terhadap sistem dan budaya kerja di balik tembok penjara.

Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bagi Anda yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

Nasib tragis menimpa pria berinisial EH (50) yang ditemukan tewas tergantung dalam Rumah Tahanan (Rutan) Polsek Namrole di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Tahanan tersebut diduga nekat mengakhiri hidupnya karena menanggung malu usai mencabuli 2 cucunya.

Tahanan tersebut ditemukan tewas di kamar mandi Rutan Polsek Namrole, Kecamatan Kota Namrole, Minggu (20/4) pagi. Tersangka EH sendiri sudah ditahan sejak 4 April 2024.

"Pria 50 tahun ini diduga mengakhiri hidupnya sendiri karena malu atas perbuatannya kepada kedua cucu sendiri," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Areis Aminulla dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Mayat EH pertama kali ditemukan rekan sesama tahanan inisial HK yang hendak ke kamar mandi. Mayatnya ditemukan dengan kaki terkekuk di atas kloset kamar mandi.

"Saksi HK melihat EH dalam kondisi tergantung di kamar mandi dengan posisi menghadap ke tembok," ungkapnya.

Tahanan HK pun melaporkan temuan mayat EH ke petugas tahanan Polsek Namrole. Petugas tahanan langsung melakukan pengecekan.

"Tak lama kemudahan tim identifikasi Polres Buru Selatan melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP)," beber Areis.

Berdasarkan keterangan dari petugas tahanan, tahanan EH sempat terdengar batuk-batuk sebelum ditemukan tewas. Petugas jaga sempat berkoordinasi dengan tim medis untuk pemeriksaan kesehatan.

Namun tahanan EH meninggal sebelum dilakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatannya. Areis menilai tahanan merasa tertekan selama ditahan karena perbuatannya sendiri.

"Diduga kuat korban merasa tertekan dan malu atas perbuatannya yang melakukan kekerasan seksual terhadap dua orang cucunya," imbuhnya.

Jenazah EH pun diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan pada Senin (21/4). Pihak keluarga menolak autopsi terhadap jasad EH.

"Pihak keluarga menerima secara ikhlas kematian korban dengan membuat surat penolakan autopsi," pungkas Areis.

Video: Bom Bunuh Diri Tewaskan 18 Orang di Pakistan

Video: Bom Bunuh Diri Tewaskan 18 Orang di Pakistan

SURABAYA, iNews.id – Oknum polisi berinisial IC yang diduga memerkosa tahanan Wanita di Rutan Polres Pacitan ditahan Propam Polda Jawa Timur. Selain ditempatkan di tahanan khusus, IC juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Tahti Polres Pacitan.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, saat ini Bid Propam Polda Jatim telah memeriksa dan memproses pelanggaran kode etik oknum anggota Polres Pacitan berinisial Aiptu IC atas kasus dugaan pemerkosaan tahanan wanita.

“Saat ini, IC telah ditempatkan di tahanan khusus dan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai pejabat sementara Kasat Tahti Polres Pacitan sejak seminggu lalu,” katanya, Senin (21/4/2025).

Dia mengatakan, IC terancam sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat atas kasus kekerasan seksual terhadap tahanan wanita.

Jules Abraham mengatakan, kasus dugaan pemerkosaan oleh polisi terhadap tahanan tersebut menjadi evaluasi dan atensi Kapolda Jatim untuk segera memproses kasus tersebut hingga tuntas.

“Polda Jatim memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi termasuk yang dilakukan anggota. Polda Jatim juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban atas terjadinya kasus ini,” ujarnya.

Sebelumnya, oknum polisi diduga memerkosa tahanan perempuan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mirisnya, aksi tersebut dilakukan dalam ruang tahanan Polres Pacitan.

Perbuataan dugaan pemerkosaan ini terjadi pada 4 April 2025. Saat itu kondisi ruang tahanan dalam keadaan sepi.

Informasi diperoleh iNews, identitas oknum polisi ini berinisial Aiptu IC, pejabat Kasat Tahti atau Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Pacitan. Sementara korbannya Perempuan berinisial PW (21) asal Wonogiri, Jawa Tengah yang ditahan atas kasus muncikari.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, kasusnya sudah ditangani Propam Polda Jawa Timur. Oknum anggota Polres Pacitan tersebut kini ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Editor: Kastolani Marzuki

Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bagi Anda yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

Pria berinisial EH (50) ditemukan tewas tergantung di Rumah Tahanan (Rutan) Polsek Namrole di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Tahanan kasus pencabulan terhadap dua cucunya itu diduga nekat mengakhiri hidupnya karena malu.

"Pria 50 tahun ini diduga mengakhiri hidupnya sendiri karena malu atas perbuatannya kepada kedua cucu sendiri," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Areis Aminulla dalam keterangannya, Senin (21/4/2024).

Tersangka ditemukan tewas tergantung di kamar mandi Rutan Polsek Namrole, Kecamatan Kota Namrole, Minggu (20/4). Tersangka EH awalnya ditemukan oleh seorang tahanan inisial HK.

"Saksi HK melihat EH dalam kondisi (tewas) tergantung di kamar mandi dengan posisi menghadap ke tembok," jelasnya.

Saksi HK kemudian memanggil tahanan lain yang bersebelahan bilik. Tahanan lalu memanggil piket jaga.

"Setelah melihat kondisi korban, kemudian para tahanan memberitahukan kepada piket jaga Briptu Saptar Buton," jelasnya.

Areis menuturkan personel piket jaga tahanan dan piket jaga Polsek Namrole kemudian membuka ruang tahanan. Pihaknya lalu melakukan pengecekan langsung.

"Usai melakukan pengecekan langsung terhadap EH. Tak lama kemudian tim identifikasi Polres Buru Selatan melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP)," bebernya.

Areis menjelaskan, EH ditahan sejak 4 April 2024 atas kasus pencabulan dua cucunya. Jasad EH telah dievakuasi dari tahanan.

"Diduga kuat korban merasa tertekan dan malu atas perbuatannya yang melakukan kekerasan seksual terhadap dua orang cucunya," imbuhnya.

Video: Pria di Pangkep Dibekuk, Cabuli Bocah Laki-laki Selama 2 Tahun

Video: Pria di Pangkep Dibekuk, Cabuli Bocah Laki-laki Selama 2 Tahun