KOMPAS.com -Prasetyo Hadi jadi sorotan setelah mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sebelum Hasan Nasbi mundur, Presiden Prabowo telah resmi menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Dilansir dari laman Partai Gerindra, Prasetyo menjelaskan bahwa peran sebagai juru bicara sejatinya tidak berbeda dengan tugas PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

“Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu,” ungkapnya pada Kamis (17/4/2025).

Namun, Prasetyo Hadi akhirnya berganti peran menjadi Kepala PCO setelah Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Hasan sendiri mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025 melalui surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Profil Prasetyo Hadi

Prasetyo Hadi adalah politisi dan pengusaha yang merupakan kader dari Partai Gerindra.

Dilansir dari laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Ia lulus dengan gelar S1 dari jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 2006.

Perjalanan Karier Prasetyo Hadi

Dilansir dari Kompas.com, Prasetyo Hadi menjadi kader Partai Gerindra sejak 2008.

Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Prasetyo Hadi sempat menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi maju sebagai pengganti Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Ia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa Presiden akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5).

"Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan Insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Presiden dalam acara tersebut merupakan bentuk komitmen dan perhatian besar terhadap peran penting buruh dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Bagi Bapak Presiden dan pemerintah, buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian kita yang tidak terpisahkan. Karena itu perhatian beliau sangat besar terhadap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan para pekerja," ujar Prasetyo Hadi.

Presiden Prabowo, kata Mensesneg, memandang ketiga unsur tersebut harus terus bekerja sama dalam membangun usaha serta memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Agenda May Day yang akan dihadiri oleh Presiden digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana.

"Mohon maaf misalnya, bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," kata Prasetyo usai menghadiri acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan rencana pengunduran diri itu kepada Presiden. Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden yang ingin mempelajari itu pun memiliki berbagai makna.

Walaupun begitu, menurut dia, sejauh ini belum ada tokoh lain yang akan menggantikan Hasan Nasbi. Dia mengatakan bahwa pemerintah pun akan mengumumkan jika nantinya ada keputusan Presiden terkait kondisi PCO.

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Penyebab kenaikan harga emas yang belakangan menjadi sorotan publik mendapat respons dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Menurut Prasetyo, penyebab kenaikan emas bukan hanya fenomena dalam negeri, melainkan bagian dari dinamika global.

"Jadi kalau kita perhatikan bahwa kenaikan harga emas ini tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga ini bagian dari pengaruh adanya kenaikan harga emas dunia yang dipicu oleh beberapa hal di antaranya adalah berkenaan dengan geopolitik maupun geoekonomi, sehingga permintaan terhadap emas naik secara signifikan,"jelas Prasetyo kepada awak media, Rabu (30/4/2025).

Lanjut Prasetyo, hal ini menyebabkan mekanisme pasar bekerja sehingga harga-harga emas komoditas-komoditas utama dunia ikut naik termasuk di dalam negeri.

1. Faktor Utama Harga Emas

Dia menambahkan, salah satu faktor utama lainnya adalah persepsi masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi yang aman dan stabil. Kehadiran Bank Bullion, katanya, turut memperkuat minat masyarakat dalam berinvestasi emas.

"Faktor kedua kemudian juga ini yang menjadi salah satu penyebab tentunya masyarakat kita masih menganggap bahwa emas adalah instrumen investasi yang paling aman dan stabil. Dengan adanya pergerakan harga emas yang cenderung naik, menyebabkan masyarakat kita terdorong juga untuk berinvestasi dalam bentuk emas. Apalagi semenjak kita untuk pertama kalinya punya bank Bullion, yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Bapak Presiden sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi emas dengan jauh lebih baik dan jauh lebih aman," paparnya.

2. Harga Emas Naik

Prasetyo pun menyampaikan bahwa berlebihan jika ada spekulasi bahwa kenaikan harga emas mencerminkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi nasional.

"Bahwa ada beberapa yang beranggapan kenaikan-kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi, saya kira itu terlalu berlebihan kalaupun ada masukan atau pandangan kami berharap kita semua tentu memberikan pandangan yang konstruktif dan memberikan optimisme terhadap kondisi ekonomi kita," ujarnya.

3. Stabilitas Ekonomi RI

Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kewaspadaan dan apresiasi terhadap setiap pandangan sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Meskipun, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih rasa penghormatan terhadap pandangan-pandangan yang bagi kami, bagi kita semua, mari kita jadikan sebagai peringatan untuk kita terus waspada di dalam mengelola perekonomian kita dan di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi bangsa kita.Saya kira begitu berkenaan dengan naiknya, kecenderungan naiknya harga-harga emas," pungkasnya.

Editor : Boby

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilakan siapa pun menggugat UU TNI, yang baru disahkan DPR RI sekitar sebulan lalu dan diteken Presiden.

Namun, ia bertanya-tanya tentang alasan masyarakat menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, pemerintah dan DPR RI sudah memberikan penjelasan atas perubahan pasal dalam beleid tersebut.

"Kalau gugatan sebagai sebuah hak ya diperbolehkan. Tapi apa lagi yang mau digugat, semua sudah diberikan penjelasan," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Menurut Prasetyo, penjelasan pasal itu sudah disampaikan ke publik secara transparan.

Ia berpendapat, tidak ada lagi perubahan yang menonjol di beleid tersebut.

"Pasal-pasal atau poin-poin perubahan di situ juga sudah diberikan penjelasan ke publik gitu. Dan rasa-rasanya tidak lagi yang menonjol secara substansi ya. Tapi kalau ada yang menggugat, ya monggo. Silakan, nanti dipelajari," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia digugat delapan kali ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejak disahkan bulan lalu, Kamis (20/3/2025).

Dilansir dari laman mkri.id, gugatan UU TNI yang telah mendapat nomor registrasi sebanyak lima perkara.

Perkara pertama terdaftar pada 23 April 2025 dengan nomor perkara 45/PUU-XXII/2025 yang diajukan oleh para mahasiswa dari Fakultas Hukum UI.

Kemudian, registrasi perkara pada tanggal 25 April 2025 untuk empat perkara dengan nomor 55, 56, 57, dan 58/PUU-XXIII/2025.

Sedangkan untuk gugatan yang baru masuk dalam tahap permohonan diajukan pada 23, 25, dan 28 April 2025.

Tiga gugatan ini belum mendapat nomor perkara.

Dari delapan perkara ini, tujuh di antaranya menggugat terkait uji formal pembentukan UU TNI, sedangkan satu masuk pada uji materiil.

Salah satu penggugat adalah mahasiswa Universitas Padjajaran, Moch Rasyid Gumilar, yang mengatakan bahwa gugatan itu dilayangkan karena melihat pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, mengesahkan UU TNI secara serampangan.

"Kita bisa melihat contohnya, presiden baru mengumumkan adanya pengesahan atau pengundangan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini di tanggal 17 April, namun faktanya kita mengetahui bahwa undang-undang ini sudah diundangkan tanggal 26 Maret," ucap Rasyid saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana.

"Mohon maaf misalnya, bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," kata Prasetyo usai menghadiri acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan rencana pengunduran diri itu kepada Presiden. Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden yang ingin mempelajari itu pun memiliki berbagai makna.

Walaupun begitu, menurut dia, sejauh ini belum ada tokoh lain yang akan menggantikan Hasan Nasbi. Dia mengatakan bahwa pemerintah pun akan mengumumkan jika nantinya ada keputusan Presiden terkait kondisi PCO.

"Belum, kan mau dipelajari, mau dipelajari itu kan maknanya macam-macam," katanya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada Selasa (29/4) dan menyatakan kesediaannya untuk membantu seluruh proses transisi jabatan itu.

Hasan Nasbi diketahui sudah tidak lagi beraktivitas di Kantor Komunikasi Presiden sejak Senin (21/4). Dia tidak menjelaskan alasannya mundur, tetapi dia mengaku keputusan yang diambilnya tersebut sudah matang

"Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan," kata Hasan Nasbi dalam video dari akun instagram @totalpolitikcom pada Selasa (29/4).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana.

"Mohon maaf misalnya, bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," kata Prasetyo usai menghadiri acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan rencana pengunduran diri itu kepada Presiden. Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden yang ingin mempelajari itu pun memiliki berbagai makna.

Walaupun begitu, menurut dia, sejauh ini belum ada tokoh lain yang akan menggantikan Hasan Nasbi. Dia mengatakan bahwa pemerintah pun akan mengumumkan jika nantinya ada keputusan Presiden terkait kondisi PCO.

"Belum, kan mau dipelajari, mau dipelajari itu kan maknanya macam-macam," katanya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada Selasa (29/4) dan menyatakan kesediaannya untuk membantu seluruh proses transisi jabatan itu.

Hasan Nasbi diketahui sudah tidak lagi beraktivitas di Kantor Komunikasi Presiden sejak Senin (21/4). Dia tidak menjelaskan alasannya mundur, tetapi dia mengaku keputusan yang diambilnya tersebut sudah matang

"Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan," kata Hasan Nasbi dalam video dari akun instagram @totalpolitikcom pada Selasa (29/4).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bakal mempelajari lebih dahulu pengajuan mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan.

Adapun pengajuan itu sudah disampaikan Hasan sejak 21 April 2025. Namun, pernyataan mundur tersebut baru disampaikan Hasan kepada publik pada Selasa (29/4/2025) kemarin.

"Clue-nya begini, Bapak Presiden sudah kami laporkan mengenai adanya rencana pengunduran diri dari Kepala PCO Bapak Hasan Nasbi. Tapi beliau menyampaikan bahwa 'saya akan mempelajari terlebih dahulu'," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Hasan menuturkan, mempelajari dahulu bermakna banyak hal. Bisa saja kata dia, Prabowo tidak setuju dengan mundurnya Hasan.

Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu keputusan Prabowo mengenai hal tersebut.

"Ya bisa jadi maknanya kan bisa jadi beliau, mohon maaf misalnya, bisa jadi kan, tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur. Kita tunggu keputusan dari bapak Presiden," ucap Prasetyo.

Karena masih menunggu keputusan, pemerintah pun belum menentukan pengganti Hasan Nasbi.

"Belum, kan mau dipelajari. Mau dipelajari itu kan maknanya macem-macem," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Hasan telah mundur dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.

Hasan mengungkap sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025.

"Pada hari ini 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

Hasan menjelaskan, keputusan ini sudah diputuskan secara matang dan tidak mendadak.

Dia mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025 lalu.

Surat itu dikirimkan ke Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," ujar Hasan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

"Bapak Presiden langsung merespons dan insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional," kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

Menurut ia, seluruh pihak harus bersatu padu dan maju bersama-sama untuk mencari kesejahteraan. Jangan sampai ada salah satu pihak yang diuntungkan melebihi dari pihak lainnya.

"Tentunya tetap dalam kerangka-kerangka dan mekanisme yang berlaku dan bisa kita diskusikan semua, apabila ada yang sekiranya belum pas gitu," katanya.

Prasetyo mengatakan bahwa seluruh pihak harus memahami bahwa keadaan geopolitik saat ini sedang tidak menentu.

Menurut ia, pihak swasta atau pengusaha harus saling mawas diri dan membuka seluas-luasnya komunikasi dengan buruh atau serikat pekerja.

Di sisi lain, Prasetyo meminta bahwa seluruh elemen serikat pekerja juga harus bersatu untuk meraih cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen.

Agenda May Day yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.

Dalam peringatan tersebut ,KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh, yaitu penghapusan sistem alih daya (outsourcing), pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, perlindungan buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

"Bapak Presiden langsung merespons dan insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional," kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

Menurut ia, seluruh pihak harus bersatu padu dan maju bersama-sama untuk mencari kesejahteraan. Jangan sampai ada salah satu pihak yang diuntungkan melebihi dari pihak lainnya.

"Tentunya tetap dalam kerangka-kerangka dan mekanisme yang berlaku dan bisa kita diskusikan semua, apabila ada yang sekiranya belum pas gitu," katanya.

Prasetyo mengatakan bahwa seluruh pihak harus memahami bahwa keadaan geopolitik saat ini sedang tidak menentu.

Menurut ia, pihak swasta atau pengusaha harus saling mawas diri dan membuka seluas-luasnya komunikasi dengan buruh atau serikat pekerja.

Di sisi lain, Prasetyo meminta bahwa seluruh elemen serikat pekerja juga harus bersatu untuk meraih cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen.

Agenda May Day yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.

Dalam peringatan tersebut ,KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh, yaitu penghapusan sistem alih daya (outsourcing), pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, perlindungan buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, bahwa pengalihan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Danantara merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto . Arahan itu telah disampaikan Presiden Prabowo saat Townhall Meeting dengan jajaran Danantara .

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden pada saat beliau memberikan pengarahan dalam acara Town Hall Danantara beberapa hari yang lalu," tegas Prasetyo dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (30/4/2025).

Namun demikian, Prasetyo menjelaskan, bahwa proses pengalihan ini memerlukan waktu karena secara teknis terdapat perbedaan mendasar dalam status pengelolaan aset. Kawasan GBK saat ini dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara, berbeda dengan aset-aset milik BUMN yang proses pengalihannya memiliki mekanisme tersendiri.

"Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara adalah bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum, yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," jelasnya.

Prasetyo juga menegaskan, bahwa hingga saat ini belum ada aset yang secara resmi dialihkan, mengingat proses tersebut masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan tentu sampai hari ini belum, karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait, dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan tentunya dengan Danantara," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai kekhawatiran soal kondisi ekonomi imbas kenaikan harga emas dinilai terlalu berlebihan.

"Ada yang menganggap kenaikan ini sebagai sinyal kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi. Saya kira itu berlebihan," ujar Prasetyo di Jakarta, Rabu (30/4/2025), seperti dilansir Antara.

Ia berharap, setiap masukan dan pandangan yang berkembang tetap bersifat konstruktif serta mendorong optimisme terhadap ekonomi nasional.

Meski begitu, Prasetyo mengapresiasi berbagai pendapat yang muncul. Ia mengingatkan pentingnya tetap waspada dalam merumuskan kebijakan dan mengelola perekonomian.

"Kita harus terus waspada saat merumuskan kebijakan ekonomi bangsa," kata dia.

Ia menjelaskan, kenaikan harga emas dalam negeri turut dipengaruhi oleh lonjakan harga emas global.

Kenaikan ini dipicu gejolak geopolitik dan geoekonomi yang meningkatkan permintaan emas secara signifikan.

Menurut dia, mekanisme pasar membuat harga emas dan komoditas utama dunia ikut naik, termasuk di pasar domestik.

Ia juga menyebut masyarakat Indonesia masih menganggap emas sebagai investasi yang aman dan stabil. Kenaikan harga mendorong minat masyarakat untuk membeli emas.

Prasetyo menambahkan, kehadiran bank emas atau bullion bank yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto memberi ruang lebih aman bagi masyarakat untuk berinvestasi emas.

"Ini beberapa faktor yang menyebabkan harga emas kita naik," kata dia.