Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku sepakat dengan usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) soal penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Ia menilai SKCK justru kerap menyulitkan masyarakat ketika menjadi persyaratan, termasuk saat melamar kerja.

Menurut Habiburokhman, warga harus menyiapkan banyak ongkos saat mengurus SKCK, dari biaya administrasi dan pengeluaran lainnya.

"Kalau saya pribadi [setuju], tapi kan saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget ya kan. Menurut saya sih sepakat, enggak usah [ada] SKCK," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (27/3).

"Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar. Satu, ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya," ucap dia.

Politisi Gerindra itu pun mengaku sudah beberapa kali membahas urgensi SKCK dalam rapat bersama Polri di Komisi III. Ia kerap mempertanyakan esensi dan signifikansi surat yang dirilis Polri tersebut.

Pasalnya, SKCK tidak menjamin pemiliknya bersih dari masalah. Ia juga merasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SKCK tidak signifikan, sehingga hanya merepotkan polisi maupun warga.

"Saya kan sering mempertanyakan kan ya. SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seingat saya tuh enggak signifikan. Sudah buat apa juga. Capek-capek polisi ngurus SKCK," ujarnya.

"Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan orang enggak pernah dipidana dalam Pemilu segala macam, kan orang sudah tahu semua yang pernah dipidana," ujarnya.

Pendapat DPR itu muncul setelah Kementerian HAM mengusulkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo supaya SKCK dihapus.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo mengatakan salah satu tujuan usulan itu demi mempermudah mantan narapidana mendapat pekerjaan saat kembali ke masyarakat.

Nicholay mengungkapkan Kementerian HAM juga telah berkirim surat ke Kapolri yang ditandatangani langsung Menteri HAM Natalius Pigai.

"Kita meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI untuk meninjau kembali bahkan mungkin menghapuskan SKCK," ujar Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo di kantornya, Jakarta, Jumat (21/3).

Usulan ini diperoleh setelah Kementerian HAM mengunjungi sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendapat keluhan dari para narapidana.

Ada salah seorang narapidana yang melakukan kejahatan berulang karena saat bebas dari penjara tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Narapidana tersebut mengaku sulit mendapat kerja lantaran ada syarat SKCK yang diminta oleh perusahaan-perusahaan.

Nicholay menegaskan usulan tersebut tak khusus untuk mantan narapidana saja, tapi juga untuk seluruh masyarakat.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sepakat dengan usul Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Kalau saya pribadi (setuju), tapi kan saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget ya kan. Menurut saya sih sepakat, enggak usah (ada) SKCK," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (27/3).

Habiburokhman mengatakan penghapusan SKCK ini bisa diberlakukan pada semua pihak, termasuk para mantan narapidana.

"Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan apa namanya orang enggak pernah dipidana dalam pemilu segala macam, kan orang sudah tahu semua yang pernah dipidana," ujarnya.

Menurut Habiburokhman, SKCK sebagai sebuah persyaratan terkadang justru menyulitkan masyarakat. Misalnya, saat sedang mencari pekerjaan.

"Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar, satu ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya," ucap dia.

Lebih lanjut, politisi Gerindra itu mengklaim Komisi III juga sudah beberapa kali membahas soal SKCK ini dalam rapat bersama Polri. Ia berpendapat tak ada jaminan bahwa orang yang dapat SKCK tidak bermasalah.

"Saya kan sering mempertanyakan kan ya. SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seinget saya tuh engak signifikan. Sudah buat apa juga. Capek-capek polisi ngurus SKCK," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian HAM mengusulkan penghapusan SKCK kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu tujuan dari usulan itu adalah untuk memudahkan mantan narapidana mendapat pekerjaan usai kembali ke masyarakat.

"Kita meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI untuk meninjau kembali bahkan mungkin menghapuskan SKCK," ujar Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo di Kantornya, Jakarta, Jumat (21/3.

Nicholay mengungkapkan Kementerian HAM telah mengirimkan surat ke Kapolri yang ditandatangani langsung Menteri HAM Natalius Pigai.

Adapun usulan tersebut diperoleh setelah Kementerian HAM mengunjungi beberapa lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendapat keluhan dari para narapidana.

Ada salah seorang narapidana yang melakukan kejahatan berulang karena saat bebas dari penjara tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Narapidana tersebut mengaku sulit mendapat kerja lantaran ada syarat SKCK yang diminta oleh perusahaan-perusahaan.

Nicholay menegaskan usulan tersebut tak khusus untuk mantan narapidana saja, tapi juga untuk semua masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengaku setuju dengan usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus.

Dia bahkan mempertanyakan apa manfaat dari adanya pembuatan SKCK, karena sebenarnya juga ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Kalau saya pribadi, saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget kan ya. Menurut saya sih sepakat, tidak usah ada SKCK,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Dia melanjutkan, usulan penghapusan SKCK ini harus berlaku bagi semua pihak, tidak hanya terkhusus untuk para mantan narapidana saja.

“Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan apa namanya orang nggak pernah dipidana dalam pemilu segala macam, kan orang sudah tau semua yang pernah dipidana,” tutur Habiburokhman.

Legislator Gerindra ini pun menilai sebenarnya SKCK bisa menyulitkan bagi sebagian masyarakat, terlebih perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan itu.

“Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar satu, ongkos ke kepolisiannya, ngantrinya. Apakah ada biaya? Ya, seterusnya ada ya. Tapi tidak tau ya, dicek ya kan. Resmi nggak resmi? Gimana?” singgungnya.

Lebih lanjut, dia juga menilai bahwa meski seseorang telah memiliki SKCK, belum tentu juga orang tersebut sebenarnya bersih dari masalah.

“Tidak ada jaminan orang punya SKCK tidak bermasalah. Kalau orang pernah dihukum, kan akan tau, tinggal dicek di pengadilan. Kalau saya sih sepakat dengan Mr. Pigai,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo saat diskusi di kantornya, Kuningan, Jakarta, mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat ini.

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay dilansir dariAntara, Senin (24/3/2025).

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup. Bahkan, mereka berpikiran bahwa mereka mendapatkan hukuman seumur hidup karena tidak bisa untuk hidup yang baik, layak, maupun normal karena terbebani oleh stigma sebagai narapidana,” ujarnya.

Mamuju (ANTARA) - Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, meraih penghargaan sebagai daerah yang peduli dalam penegakan hak asasi manusia dari Kementerian Hak Asasi Manusia

Bupati Kabupaten Mamuju, Sutinah Suhardi, di Mamuju, Selasa, mengatakan, Mamuju meraih hasil terbaik dalam penilaian daerah peduli HAM dan menjadi daerah yang peduli dalam penegakan HAM dengan meraih nilai 96,10.

Kabupaten Mamuju mendapatkan piagam penghargaan yang ditandatangani Menteri HAM Natalius Pigai.

Mamuju meriah penghargaan tersebut berdasarkan beberapa penilaian diantaranya dalam hal pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, dan penilaian hak atas informasi.

Kemudian, penilaian hak turut serta dalam pemerintahan, penilaian hak atas keberagaman dan pluralisme, penilaian hak atas kependudukan

Selain itu penilaian hak atas kesehatan dan pendidikan, hak atas pekerjaan, sampai pada hak atas lingkungan yang baik dan sehat; serta hak atas perumahan yang layak; dan hak atas perempuan dan anak.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pusat Studi Hukum dan HAM di Nusa Putra University telah diresmikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, belum lama ini. Peresmian Pusat Studi Hukum dan HAM Nusa Putra University tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti persemian oleh Menteri Pigai dan naskah Nota Kesepahaman Bersama Antara Kementerian HAM dan Nusa Putra.

Dekan Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Nusa Putra University, CSA Teddy Lesmana, dengan berdirinya Pusat Studi Hukum dan HAM ini, diharapkan semakin banyak penelitian dan kajian strategis. Sehingga, dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan hukum dan HAM di masa depan. Selain itu, pusat studi ini diharapkan dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta supremasi hukum di Indonesia.

"Peresmian pusat studi ini menjadi langkah awal pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian HAM RI dalam pengkajian dan penguatan nilai-nilai HAM di Indonesia," ujar Teddy, dalam keterangan resminya, Selasa (25/3/2025).

Teddy mengatakan, kehadiran pusat studi ini tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan akademik. Tetapi juga, sebagai wadah kajian isu-isu hukum dan HAM yang berkembang baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

“Pusat studi ini merupakan wadah kita bersama untuk mengkaji isu-isu hukum dan HAM yang berkembangan dewasa ini,” katanya.

Pusat Studi Hukum dan HAM ini didirikan di bawah Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Nusa Putra University. Nantinya, pusat studi ini akan fokus pada kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan HAM. Termasuk, pengembangan kebijakan serta advokasi yang berbasis data dan riset akademik.

Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. Menurutnya, kehadiran pusat studi ini akan menjadi wadah penting dalam upaya memajukan HAM melalui peningkatan kesadaran kolektif serta perlindungan dan penegakan HAM dengan instrumen hukum yang kuat.

“Kementerian HAM RI akan mendukung penuh berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Nusa Putra. Kami juga akan merancang program kerja sama yang dapat disinergikan dengan program-program kementerian,” ujar Natalius Pigai.

Pada kesempatan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai juga memberikan Kuliah Umum bertajuk "Diversity, Equality and Human Rights" – Memperkuat HAM Dalam Masyarakat Multikultural. Kuliah umum ini dihadiri oleh lebih dari 1.500 mahasiswa Nusa Putra dan masyarakat umum. Turut hadir pada acara tersebut Jajaran Rektorat Nusa Putra, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta para pegiat Hak Asasi Manusia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa usulan penghapusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) ditujukan untuk mantan narapidana yang sudah berkelakuan baik agar dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan setelah dibina di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa, mengatakan usulan tersebut nantinya akan didiskusikan dengan Polri, khususnya Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) sebagai unit yang mengeluarkan SKCK.

“Usulan penghapusan SKCK itu, pertama, bagi narapidana yang sudah selesai menjalani hukumannya. Kemudian, yang sudah menunjukkan perilaku atau berkelakuan baik di dalam lapas atau rutan (rumah tahanan). Kemudian, juga yang mempunyai masa depan seperti anak-anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak),” kata dia.

Sementara itu, terkait penghapusan SKCK untuk masyarakat umum, Nicholay mengatakan hal tersebut akan dirumuskan lebih lanjut.

“Itu nanti kita lihat dalam perkembangan, dalam kita berdiskusi, kita merumuskan tentang persyaratan-persyaratan yang perlu atau tidak perlu di dalam SKCK,” ucapnya.

Nicholay menyebut usulan penghapusan SKCK ini demi mempertimbangkan nilai kemanusiaan bagi mantan narapidana.

Ia meyakini usulan tersebut selaras dengan poin pertama Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Menurut dia, masih banyak narapidana yang memiliki mimpi dan cita-cita, khususnya anak binaan di LPKA, tetapi terhalang dengan adanya syarat SKCK saat mencari kerja. Oleh karena itu, Kementerian HAM meyakini SKCK perlu dihapuskan demi meniadakan diskriminasi.

“Kalau orang sudah bertobat, orang sudah berkelakuan baik, kenapa harus distigma lagi dia sebagai narapidana,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nicholay mengatakan pihaknya tengah menunggu respons dari Polri atas surat usulan penghapusan SKCK yang dikirimkan sebelumnya.

“Kami belum mendapatkan balasan secara resmi berupa surat juga dari Polri, tapi kami menunggu undangan dari pihak Polri untuk kami membahas bersama-sama pihak Polri, khususnya dari Baintelkam Polri,” kata dia.

Pada kesempatan sebelumnya, Nicholay mengatakan Menteri HAM Natalius Pigai menyurati Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengenai usulan penghapusan SKCK. Surat tersebut dikirimkan ke Mabes Polri pada Jumat (21/3).

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay di kantornya, Jumat (21/3).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

SIKKA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang guru asal Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat (21/3/2025).

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini,” ujar Natalius melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Natalius menyatakan bahwa ia sudah berkomunikasi dengan Gubernur NTT Melkiades Laka Lena dan otoritas daerah di Provinsi Papua Pegunungan.

Koordinasi itu, kata mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tersebut, guna memastikan penanganan yang maksimal pada para korban.

“Para korban pasca-kejadian ini harus ditangani dengan baik, termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal,” kata dia.

Natalius meminta pemerintah memastikan dengan lebih baik lagi upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini ke depan.

“Bagaimana pun, masyarakat sipil harus dilindungi, utamanya di daerah-daerah rawan yang ada, seperti Yahukimo ini,” ucapnya.

Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena mengecam keras aksi keji yang dilakukan oleh KKB di Papua.

Dia pun prihatin atas insiden tragis itu karena korbannya adalah warga NTT.

Menurutnya, sejak menerima kabar pada Sabtu malam, dirinya langsung berkomunikasi dengan berbagai pihak di Papua dan Jakarta untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.

“Sebagai kepala daerah, saya sangat prihatin. Apalagi, saya sudah cukup mengenal situasi di Papua, termasuk banyak warga NTT yang bekerja dan mencari nafkah di sana. Ini menyentuh hati saya karena yang menjadi korban adalah warga NTT,” katanya.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah sedang berupaya memulangkan Rosalia Rerek Sogen (30) ke daerah asal di Desa Persiapan Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, NTT.

KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mengusulkan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karena dinilai menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kemenham Nicholay Aprilindo menyatakan, pihaknya mengirimkan surat usulan yang ditandatangani Menteri HAM Natalius Pigai ke Mabes Polri, Jumat (21/3/2025).

Menurutnya, usulan itu muncul karena mantan narapidana sulit mencari pekerjaan yang mensyaratkan SKCK. Akibatnya, mereka terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup,” ujarnya, diberitakan Antara, Jumat.

Kemenham menekankan, usulan penghapusan SKCK sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia, termasuk narapidana, sejak lahir dan tidak dapat dicabut.

Lantas, bagaimana urgensi penghapusan SKCK?

SKCK masih diperlukan

Menanggapi usulan itu, engamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, SKCK masih diperlukan di Indonesia.

"Catatan kriminal itu tetap diperlukan bagi kepolisian sebagai upaya deteksi dini dan mitigasi potensi ancaman keamanan," tuturnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Meski begitu, dia menilai bahwa SKCK adalah hak semua warga, bukan kewajiban warga negara.

Artinya, penerbitan SKCK seharusnya dapat digunakan perusahaan atau instansi tempat kerja untuk mengetahui rekam jejak atau riwayat calon pekerjanya.

Bambang menyatakan, hal itu juga berlaku di negara-negara maju untuk melihat riwayat atau rekam jejak kandidat pekerja.

Namun, dia mengakui, penerbitan SKCK cenderung menjadi alat diskriminasi, bahkan alat legitimasi kepolisian sebagai pemegang hak berkelakuan baik terhadap warga negara.

"Negara bukan malah melegitimasi perilaku warganya dengan penerbitan SKCK," tegas dia.

Usulan penghapusan SKCK perlu didukung

Terpisah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, penerbitan SKCK bisa menghambat mantan narapidana.

"Jelas menghambat mantan narapidana karena jika diurus SKCK-nya akan banyak catatan bekas kejahatannya yang terekam dalam SKCK," kata dia saat dihubungi terpusah, Senin.

Fickar menjelaskan, SKCK yang dulu dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) diterbitkan Polri melalui Divisi Intelkam untuk memenuhi permohonan masyarakat atas suatu keperluan.

Catatan kejahatan dalam SKCK akan diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap biodata dan catatan kepolisian orang yang bersangkutan.

Masyarakat yang tidak pernah melakukan kejahatan, akan mendapat SKCK dengan catatan kepolisian yang kosong.

Sebaliknya, narapidana atau mantan narapidana pasti memiliki catatan atas kejahatannya dalam SKCK tersebut.

Menurutnya, perusahaan memang biasa menggunakan SKCK untuk mencari pekerja yang tidak punya catatan kejahatan.

Sayangnya, dia menganggap tindakan tersebut tidak adil. Sebab, catatan kejahatan dapat menghalangi mantan narapidana yang sebenarnya baik dan profesional, tapi pernah tersangkut atau terpengaruh melakukan tindak pidana.

Atas dasar itu, Fickar berpendapat, penghapusan SKCK merupakan usulan bagus yang perlu mendapat dukungan.

"Praktiknya, SKCK itu birokratis dan biayanya memberatkan masyarakat, terutama pencari kerja. Merugikan ya karena SKCK narapidana akan terisi penuh catatan kepolisiannya," imbuh dia.

Tujuan SKCK untuk pelamar kerja

Sementara itu, Talent Acquisition Manager dari Jobstreet, Ria Novita mengatakan, perusahaan biasanya meminta SKCK sebagai bagian dari proses pengecekan latar belakang pelamar kerja.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan kandidat yang akan direkrut memiliki latar belakang sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada perusahaan selama proses perekrutan berlangsung," jelasnya kepada Kompas.com, Senin.

Ria menuturkan, SKCK biasanya wajib disampaikan kandidat yang melamar pekerjaan sebagai syarat perekrutan pada posisi-posisi tertentu yang dituntut memiliki integritas tinggi.

Dia mencontohkan, pekerjaan yang memerlukan SKCK antara lain bagian keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti perbankan atau pembiayaan.

Kendati demikian, Ria menuturkan bahwa kandidat yang memiliki catatan kejahatan dalam SKCK belum tentu ditolak.

"Tapi ada juga yang akan meninjau dan mempertimbangkan catatan tersebut berdasarkan kepentingan dan relevansinya," ungkap dia.

Meski begitu, Ria menekankan, perusahaan biasanya lebih mengutamakan merekrut karyawan yang memiliki integritas tinggi.

KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mengusulkan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karena dinilai menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kemenham Nicholay Aprilindo menyatakan, pihaknya mengirimkan surat usulan yang ditandatangani Menteri HAM Natalius Pigai ke Mabes Polri, Jumat (21/3/2025).

Menurutnya, usulan itu muncul karena mantan narapidana sulit mencari pekerjaan yang mensyaratkan SKCK. Akibatnya, mereka terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup,” ujarnya, diberitakan Antara, Jumat.

Kemenham menekankan, usulan penghapusan SKCK sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia, termasuk narapidana, sejak lahir dan tidak dapat dicabut.

Lantas, bagaimana urgensi penghapusan SKCK?

SKCK masih diperlukan

Menanggapi usulan itu, engamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, SKCK masih diperlukan di Indonesia.

"Catatan kriminal itu tetap diperlukan bagi kepolisian sebagai upaya deteksi dini dan mitigasi potensi ancaman keamanan," tuturnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Meski begitu, dia menilai bahwa SKCK adalah hak semua warga, bukan kewajiban warga negara.

Artinya, penerbitan SKCK seharusnya dapat digunakan perusahaan atau instansi tempat kerja untuk mengetahui rekam jejak atau riwayat calon pekerjanya.

Bambang menyatakan, hal itu juga berlaku di negara-negara maju untuk melihat riwayat atau rekam jejak kandidat pekerja.

Namun, dia mengakui, penerbitan SKCK cenderung menjadi alat diskriminasi, bahkan alat legitimasi kepolisian sebagai pemegang hak berkelakuan baik terhadap warga negara.

"Negara bukan malah melegitimasi perilaku warganya dengan penerbitan SKCK," tegas dia.

Usulan penghapusan SKCK perlu didukung

Terpisah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, penerbitan SKCK bisa menghambat mantan narapidana.

"Jelas menghambat mantan narapidana karena jika diurus SKCK-nya akan banyak catatan bekas kejahatannya yang terekam dalam SKCK," kata dia saat dihubungi terpusah, Senin.

Fickar menjelaskan, SKCK yang dulu dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) diterbitkan Polri melalui Divisi Intelkam untuk memenuhi permohonan masyarakat atas suatu keperluan.

Catatan kejahatan dalam SKCK akan diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap biodata dan catatan kepolisian orang yang bersangkutan.

Masyarakat yang tidak pernah melakukan kejahatan, akan mendapat SKCK dengan catatan kepolisian yang kosong.

Sebaliknya, narapidana atau mantan narapidana pasti memiliki catatan atas kejahatannya dalam SKCK tersebut.

Menurutnya, perusahaan memang biasa menggunakan SKCK untuk mencari pekerja yang tidak punya catatan kejahatan.

Sayangnya, dia menganggap tindakan tersebut tidak adil. Sebab, catatan kejahatan dapat menghalangi mantan narapidana yang sebenarnya baik dan profesional, tapi pernah tersangkut atau terpengaruh melakukan tindak pidana.

Atas dasar itu, Fickar berpendapat, penghapusan SKCK merupakan usulan bagus yang perlu mendapat dukungan.

"Praktiknya, SKCK itu birokratis dan biayanya memberatkan masyarakat, terutama pencari kerja. Merugikan ya karena SKCK narapidana akan terisi penuh catatan kepolisiannya," imbuh dia.

Tujuan SKCK untuk pelamar kerja

Sementara itu, Talent Acquisition Manager dari Jobstreet, Ria Novita mengatakan, perusahaan biasanya meminta SKCK sebagai bagian dari proses pengecekan latar belakang pelamar kerja.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan kandidat yang akan direkrut memiliki latar belakang sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada perusahaan selama proses perekrutan berlangsung," jelasnya kepada Kompas.com, Senin.

Ria menuturkan, SKCK biasanya wajib disampaikan kandidat yang melamar pekerjaan sebagai syarat perekrutan pada posisi-posisi tertentu yang dituntut memiliki integritas tinggi.

Dia mencontohkan, pekerjaan yang memerlukan SKCK antara lain bagian keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti perbankan atau pembiayaan.

Kendati demikian, Ria menuturkan bahwa kandidat yang memiliki catatan kejahatan dalam SKCK belum tentu ditolak.

"Tapi ada juga yang akan meninjau dan mempertimbangkan catatan tersebut berdasarkan kepentingan dan relevansinya," ungkap dia.

Meski begitu, Ria menekankan, perusahaan biasanya lebih mengutamakan merekrut karyawan yang memiliki integritas tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan agar Polri menghapus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo menyatakan, usul tersebut disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai lewat surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay, Jumat (21/3/2025), dikutip dari Antara.

Nicholay menjelaskan, usul ini muncul setelah Kementerian HAM menemui narapidana residivis saat berkunjung ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah.

Ia menyebutkan, para mantan narapidana itu kembali mendekam di penjara karena sulit mencari pekerjaan setelah bebas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Menurut Nicholay, mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Sebab, SKCK itu memuat keterangan bahwa mereka pernah dipidana yang membuat perusahaan atau penyedia pekerjaan sulit menerima mantan narapidana.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup," kata Nicholay.

"Bahkan, mereka berpikiran bahwa mereka mendapatkan hukuman seumur hidup karena tidak bisa untuk hidup yang baik, layak, maupun normal karena terbebani oleh stigma sebagai narapidana,” ujar dia.

Nicholay menegaskan, SKCK perlu dihapus demi penegakan, pemenuhan, dan penguatan HAM karena setiap manusia, termasuk narapidana, punya hak asasi yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut.

Respons Polri

Merespons usul Kementerian HAM, Polri menyatakan bahwa SKCK muncul karena lahir dari kebutuhan masyarakat, terutama untuk melamar pekerjaan.

“(SKCK) itu juga berdasarkan pada permintaan dari beberapa masyarakat untuk khususnya adalah salah satunya misalkan pelamaran dalam bekerja,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Truno menegaskan bahwa SKCK merupakan salah satu fungsi operasional Polri yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menambahkan bahwa hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan diatur dalam konstitusi.

“Secara konstitusi, semua hak-hak masyarakat itu diatur. Kemudian juga dalam hal menerima pelayanan khususnya SKCK juga diatur,” lanjut dia.

Trunoyudo juga menekankan komitmen Polri untuk memperbaiki proses pembuatan SKCK, yang dinilai dapat menghambat masyarakat.

“Ketika ini dirasakan menghambat, tentu kita hanya memberikan suatu catatan-catatan. Karena SKCK adalah surat keterangan, catatan dalam kejahatan atau kriminalitas,” kata Truno.
Pemberian layanan SKCK diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 15 Ayat 1 dan huruf K, serta dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023.

“Tentu apa yang jadi masukan secara positif kami juga akan menghargai dan akan menjadi bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat,” ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus, akan menjadi masukan bagi Polri.

“Tentunya apa yang menjadi masukan dan sudah dikaji tersebut itu, menjadi masukan bagi kami,” ujar Wisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa apabila SKCK memang dirasa menghambat untuk melamar kerja atau lain sebagainya, maka kepolisian akan memberikan catatan khusus.

“Tentu kami hanya memberikan suatu catatan-catatan karena SKCK adalah surat keterangan catatan dalam kejahatan atau kriminalitas,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar SKCK dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat (21/3).

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay.

Dia menjelaskan usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri akhirnya angkat bicara ihwal usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia yang ingin menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK sebagai syarat melamar kerja.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menilai bahwa konstitusi mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan SKCK. Dengan demikian, Polri tetap melayani masyarakat yang ingin mendapatkan SKCK untuk melamar kerja.

"SKCK ini kan merupakan bentuk pelayanan kami untuk masyarakat. Semua masyarakat yang ingin membuat SKCK akan tetap kami layani," tuturnya di Bareskrim Polri Jakarta, Senin (24/3).

Dia mengatakan bahwa SKCK merupakan catatan baik atau buruknya seseorang yang tercatat pada sistem kepolisian. Menurut Trunoyudo, manfaat SKCK tersebut adalah meningkatkan keamanan bagi perusahaan yang ingin menerima pekerja.

"Manfaat lainnya itu memudahkan proses dalam pengetahuan dan juga membantu pengawasan serta pengendalian keamanan ya," katanya.

Berkaitan dengan usulan Kementerian HAM, Polri akan melakukan kajian terlebih dulu dan mengukur manfaat serta mudharatnya jika SKCK dihapuskan.

"Tentunya ini menjadi masukan dan akan kami kaji dulu ya," ujarnya.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo saat diskusi di kantornya, Kuningan, Jakarta, mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat ini.

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025).

Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup. Bahkan, mereka berpikiran bahwa mereka mendapatkan hukuman seumur hidup karena tidak bisa untuk hidup yang baik, layak, maupun normal karena terbebani oleh stigma sebagai narapidana,” ujarnya.