Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa peran aktif elemen masyarakat menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada publik mengenai paham radikalisme dan terorisme guna memitigasi bahaya paham tersebut melalui pendekatan kesiapsiagaan nasional.

“Harapan kami dengan keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, upaya mitigasi terhadap radikal terorisme dapat lebih efektif dan efisien,” ujar Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono dalam kegiatan silaturahim dengan Forum Silaturahmi Ulama Indonesia (FSUI) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/5), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Komjen Pol. Eddy menegaskan bahwa pelibatan masyarakat tersebut nantinya akan lebih memaksimalkan implementasi kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme (RAN PE).

Dengan demikian, berbagai program tematik dalam RAN PE diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan terlaksana secara optimal di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bidang Dakwah FSUI Gus Fauzan menyatakan dukungan terkait pencegahan paham radikal terorisme yang dilaksanakan oleh BNPT.

Dirinya pun menyebut seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat dalam pencegahan radikal terorisme, termasuk para ulama dan dai.

"Kami mendukung upaya pencegahan radikal terorisme yang dilakukan BNPT. FSUI, termasuk para ulama dan para dai, berperan aktif dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme," kata Gus Fauzan dalam kesempatan yang sama.

Pertemuan antara BNPT dan FSUI menandai langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi negara dan organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan sebagai mitra strategis menjadi bukti setiap elemen bangsa siap menjaga Indonesia dari ancaman ideologi kekerasan.

Adapun kesiapsiagaan nasional merupakan kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional merupakan salah satu tugas pokok BNPT.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Langkat (ANTARA) - Wakil Bupati Langkat Tiorita Surbakti mewakili Bupati Syah Afandin menghadiri kegiatan Sosialisasi Layanan Hukum dan Persidangan Elektronik yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan sistem layanan hukum berbasis digital dari Pengadilan Negeri Stabat kepada masyarakat luas.

Kadis Kominfo Langkat Wahyudiarto menyampaikan di Stabat, Kamis.

Acara yang diinisiasi oleh Pengadilan Negeri Stabat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat Lusi Emmi Kusumawati, Wakil Ketua PN Stabat Abraham Van Vollen Hoven Ginting, para hakim, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, serta Kepala Desa se-Kabupaten Langkat.

Ketua PN Stabat Lusi Emmi Kusumawati menjelaskan bahwa lembaganya tidak hanya menjalankan tugas persidangan semata, tetapi juga menyediakan layanan hukum yang dapat diakses masyarakat melalui aplikasi berbasis digital.

“Pengadilan Negeri Stabat tidak hanya berurusan dengan persidangan, tetapi juga menyediakan layanan hukum bagi masyarakat melalui aplikasi. Tujuannya agar masyarakat bisa mengakses layanan hukum secara sederhana, cepat, mudah, dan murah,” jelasnya.

Wakil Bupati Langkat Tiorita Sutbakti yang mewakili Bupati Langkat, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat, terutama bagi kalangan yang kurang mampu.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan hak-hak mereka, serta layanan hukum apa saja yang tersedia, khususnya bagi masyarakat tidak mampu yang dapat memperoleh pembebasan biaya perkara,” ujarnya.

Ia juga menegaskan peran penting aparatur wilayah dalam menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.

“Kami sangat berharap para camat, lurah, dan kepala desa dapat menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Daerah untuk menyosialisasikan informasi ini secara maksimal. Sehingga bila ada masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, mereka dapat memanfaatkan layanan ini secara gratis,” tegasnya.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi pemaparan teknis penggunaan layanan hukum dan persidangan elektronik oleh para hakim dari Pengadilan Negeri Stabat, serta sesi tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Bupati Syah Afandin menunjukkan komitmennya dalam mendukung transparansi dan aksesibilitas layanan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai wujud pelayanan publik yang inklusif dan modern.

Jakarta -

Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, merespons pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menunjukkan ijazah publik. Rivai mengatakan polemik ijazah telah dipolisitir.

"Persoalan ini tidak sesimpel yang dipahami, namun sudah dipolitisir dan bertujuan menjatuhkan klien kami," kata Rivai kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Rivai mengatakan pihaknya pun menyerahkan proses tersebut kepada penegak hukum. Dia mengatakan saat ini Jokowi tak bisa langsung membuka ijazah tersebut, lantaran telah diserahkan ke Bareskrim Polri.

"Untuk itu, agar tidak membuat gaduh maka kami serahkan pada proses hukum dan kemarin juga ijazah aslinya sudah diserahkan pada Bareskrim," ujarnya.

Lebih lanjut, Rivai mengatakan sejak awal pihaknya telah menduga jika permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Jokowi membuka ijazahnya bukan untuk menguji kebenaran. Namun, kata dia, mereka berniat untuk memojokkan dan mendiskreditkan.

"Dugaan mana terbukti, di mana UGM melalui Rektor dan Dekannya sudah menunjukan copynya dan menjelaskan jika ijazah tersebut sah. Namun yang terjadi mereka mempermasalahkan font (huruf) dan fotonya, sehingga dugaan kami benar adanya," tuturnya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

(amw/dhn)

TUBAN, KOMPAS.com - Yulia (24), seorang narapidana kasus narkotika yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tuban, Jawa Timur, meninggal dunia diduga akibat keracunan setelah mengonsumsi minuman kemasan.

Kepala Lapas Kelas IIB Tuban, Irwanto Dwi, membenarkan bahwa seorang narapidana meninggal pada Senin (13/5/2025).

Sebelum meninggal, Yulia terlihat gelisah dan menunjukkan perilaku tidak biasa, seperti orang yang kesurupan.

Namun, ia kembali tenang tidak lama setelah itu.

Keesokan harinya, Yulia mengikuti kegiatan rutin, termasuk upacara pengibaran bendera dan program pembinaan kebangsaan.

Setelah mengikuti kegiatan tersebut, Yulia mengeluh kepada petugas jaga blok tentang mual, muntah, dan menggigil dengan demam tinggi.

Petugas segera melaporkan kondisi Yulia kepada komando jaga dan berkoordinasi dengan tim medis klinik lapas untuk mendapatkan perawatan.

"Kami observasi selama satu jam di klinik, diberikan obat dan mereda, lalu kembali lagi ke blok," kata Irwanto Dwi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (15/5/2025).

Namun, setelah kembali ke blok, kondisi Yulia malah memburuk dan ia mengalami kejang-kejang.

Tim medis Lapas segera merujuknya ke Rumah Sakit RSUD dr Koesma Tuban. Setibanya di rumah sakit, Yulia kembali mengalami kejang.

"Sekira pukul 18.05 WIB, kami mendapatkan informasi bahwa warga binaan telah dinyatakan meninggal," ungkap Irwanto.

Pihak Lapas telah membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki penyebab pasti kematian Yulia.

Dari catatan pemeriksaan medis, Yulia tidak memiliki riwayat penyakit kronis, meskipun beberapa tahun lalu sempat mengalami kejang.

Teman sekamarnya menyatakan bahwa Yulia mengonsumsi minuman kemasan Fruit Tea sebelum jatuh sakit.

"Apakah dari minuman Fruit Tea itu sudah expired atau ada campuran apa, kami masih mendalami," tambah Irwanto.

Selama menjalani masa hukuman, Yulia dikenal aktif dalam kegiatan pembinaan dan berhubungan baik dengan sesama warga binaan.

Sebagai langkah preventif, pihak Lapas akan meningkatkan pengawasan blok dan memperketat pemeriksaan terhadap barang yang dibawa pengunjung.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Koesma Tuban, Mohammad Masyhudi, menyatakan bahwa korban mengalami keracunan sejak dari Lapas.

Petugas medis telah berusaha memberikan pertolongan saat Yulia tiba di rumah sakit.

Kala itu kondisi korban sudah sangat jelek, GCS 111 (glasgow coma scale), tidak sadar dan dalam keadaan lemah.

Pihak RSUD berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Yulia, namun sayangnya tidak berhasil.

Terkait penyebab keracunan, pihaknya menyarankan agar menanyakan langsung ke pihak Lapas.

Jakarta -

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempercepat proses pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Salah satunya melalui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Hukum.

Melalui penandatanganan ini, Kemenkop mendapatkan jalur khusus untuk mempercepat legalitas Kopdes Merah Putih. Bahkan pendaftaran 1.000 koperasi secara bersamaan dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 jam.

"Dengan inovasi yang dikembangkan di Kementerian Hukum, dibuat line khusus untuk pembentukan Kopdes Merah Putih yang dilakukan pendaftaran 1000 koperasi secara bersamaan dalam satu jam," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/5/2025).

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan MoU ini dapat mempercepat target pembentukan Kopdes Merah Putih. Tak hanya proses lebih cepat, Budi Arie juga meyakini bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih di tengah masyarakat desa bakal lebih akuntabel, transparan, dan lebih kredibel.

"Melalui MoU ini, saya optimis dan yakin bahwa proses legalitas pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih bisa lebih dipercepat lagi. Kita perkuat payung-payung hukum berserta rambu-rambu, agar Kopdes/Kel Merah Putih berjalan di atas jalan yang benar," ujar Budi Arie.

Budi Arie menekankan bahwa dengan MoU tersebut, perjalanan Kopdes/Kel Merah Putih ke depan bisa terlindungi secara hukum dan jauh dari segala celah penyimpangan. Dia juga mendorong agar pembentukan Kopdes Merah Putih diperkuat dengan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.

"Program Kopdes/Kel Merah Putih harus kita sukseskan, dengan cara perkuat kolaborasi antar kementerian dan lembaga," kata Menkop Budi Arie.

(kil/kil)

Jakarta -

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan sebaiknya publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Polemik soal ijazah Pak Jokowi sudah masuk ke proses hukum. Biar nggak makin gaduh, kita tunggu saja aparat hukum bekerja," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Sarmuji mengaku awalnya berharap bahwa polemik ini tidak berkepanjangan. Namun, dia berharap proses di pengadilan nantinya akan menunjukkan jawaban.

"Saya sendiri mulanya berharap polemik ini disudahi karena tidak produktif, tetapi karena terus berlanjut, pengadilan diharapkan bisa menjadi juri yang adil," katanya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Simak juga Video Megawati soal Kisruh Ijazah Palsu: Kok Susah Amat, Kalau Ada Kasih Saja

(azh/jbr)

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mengagendakan pertemuan bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dalam rangka membahas program dan kegiatan strategis Kemenkum Malut yang bertalian dengan program Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir di Ternate, Rabu, mengatakan bahwa rencana pertemuan tersebut bersifat strategis guna mendukung pelayanan dan pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan dan strategi kebijakan di Provinsi Malut.

Ia mendorong sinergi dan kolaborasi Gubernur Sherly dan jajaran Pemprov Malut guna akselerasi program yang langsung berdampak kepada masyarakat.

"Koordinasi dengan Ibu Gubernur Malut dan jajaran Pemprov untuk mendukung percepatan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pemberian informasi hukum, serta pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum Provinsi Maluku Utara," ujar dia.

Ia menambahkan beberapa program strategis yang patut diperkuat di wilayah Malut, di antaranya yakni dukungan Pemprov Malut dalam harmonisasi produk hukum daerah, program pembentukan peraturan daerah (propemperda), indeks reformasi hukum (IRH), peacemaker training dan pecaemaker justice award, jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH).

"Termasuk dalam pembentukan pos bantuan hukum di setiap desa dan kelurahan, serta desa sadar hukum dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal serentak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat," ujar dia.

Senada dengan itu, Kadiv Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin menyampaikan bahwa program di bidang pelayanan hukum seperti pengesahan koperasi desa/kelurahan merah putih sudah dapat dilayani melalui www.ahu.go.id, pentingnya Pergub tentang pendaftaran fidusia bidang finance, pola penempatan PPNS, layanan kekayaan intelektual, dan perseroan perorangan.

"Terdapat 194.996 UMKM di wilayah Maluku Utara. Olehnya itu, perlunya dukungan pemerintah daerah mendorong pelindungan produk dan jasa UMKM berbasis badan hukum dan kekayaan intelektual," kata Chusni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi bekerja sama dengan Kementerian Hukum.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pihak di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, pada Rabu (14/05/2025).

Dalam hal ini, Menteri PU Dody Hanggodo yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga (SAM Bidang HAL) Triono Junoasmono.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 kementerian dan lembaga turut menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama atas arahan Presiden Prabowo yang menginginkan akselerasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan hukum kepada lembaga dan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen antar-lembaga untuk memperkuat pelayanan hukum dan tata kelola pemerintahan.

"Ini merupakan penandatanganan yang kedua, setelah sebelumnya dilakukan pada bulan Januari. Dan kami rencanakan akan ada lagi penandatanganan di bulan depan," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi.

Sementara Triono Junoasmono menyampaikan, Kementerian PU menyambut baik kolaborasi ini dan siap mendukung penuh langkah-langkah strategis yang telah disepakati.

"Kementerian PU sangat mendukung sinergi lintas sektoral ini demi terciptanya pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kami yakin kerja sama ini akan memberikan dampak langsung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional menuju Indonesia Emas 2045," ucap Yongki, sapaan akrabnya.

Melalui nota kesepahaman ini, Kementerian PU akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Hukum yang mencakup sejumlah ruang lingkup kerja sama strategis.

Ini mencakup pertukaran data dan informasi, khususnya terkait badan usaha penyedia jasa konstruksi, pelaksanaan pembinaan hukum, serta pembentukan peraturan perundang-undangan secara terkoordinasi dan terpadu.

Kerja sama juga akan dilakukan dalam mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Analis Hukum.

Selain itu, juga untuk mendukung proses uji materiil di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terkait substansi peraturan di bidang pekerjaan umum.

"Kolaborasi ini diharapkan akan mendorong komitmen bersama dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi bekerja sama dengan Kementerian Hukum.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pihak di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, pada Rabu (14/05/2025).

Dalam hal ini, Menteri PU Dody Hanggodo yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga (SAM Bidang HAL) Triono Junoasmono.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 kementerian dan lembaga turut menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama atas arahan Presiden Prabowo yang menginginkan akselerasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan hukum kepada lembaga dan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen antar-lembaga untuk memperkuat pelayanan hukum dan tata kelola pemerintahan.

"Ini merupakan penandatanganan yang kedua, setelah sebelumnya dilakukan pada bulan Januari. Dan kami rencanakan akan ada lagi penandatanganan di bulan depan," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi.

Sementara Triono Junoasmono menyampaikan, Kementerian PU menyambut baik kolaborasi ini dan siap mendukung penuh langkah-langkah strategis yang telah disepakati.

"Kementerian PU sangat mendukung sinergi lintas sektoral ini demi terciptanya pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kami yakin kerja sama ini akan memberikan dampak langsung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional menuju Indonesia Emas 2045," ucap Yongki, sapaan akrabnya.

Melalui nota kesepahaman ini, Kementerian PU akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Hukum yang mencakup sejumlah ruang lingkup kerja sama strategis.

Ini mencakup pertukaran data dan informasi, khususnya terkait badan usaha penyedia jasa konstruksi, pelaksanaan pembinaan hukum, serta pembentukan peraturan perundang-undangan secara terkoordinasi dan terpadu.

Kerja sama juga akan dilakukan dalam mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Analis Hukum.

Selain itu, juga untuk mendukung proses uji materiil di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terkait substansi peraturan di bidang pekerjaan umum.

"Kolaborasi ini diharapkan akan mendorong komitmen bersama dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik," lanjutnya.

JAKARTA - Anis Hidayah resmi menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia menggantikan Atnike Nova Sigiro , yang kini menjadi Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM.

Pergantian posisi ini setelah digelarnya sidang paripurna terkait pemilihan pimpinan dan subkomisi untuk paruh kedua periode 2022-2027.

"Pada 7 Mei 2025 telah diselenggarakan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka pemilihan Pimpinan dan Subkomisi Komnas HAM untuk masa jabatan 2.5 tahun paruh kedua periode 2022-2027," kata Sekretaris Jenderal Komnas HAM Henry Silka Innah dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Hasil Sidang Paripurna tersebut pun tertuang dalam Keputusan Nomor: 07/PS.00/04/V/2025 tanggal 7 Mei 2025.

Berikut susunan pimpinan dan subkomisi paruh kedua Komnas HAM Periode 2022-2027:
1. Ketua: Anis Hidayah
2. Wakil Ketua Eksternal: Putu Elvina
3. Wakil Ketua Internal: Prabianto Mukti Wibowo
4. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM: Atnike Nova Sigiro
a. Pendidikan dan Penyuluhan: Abdul Haris Semendawai
b. Pengkajian dan Penelitian: Uli Parulian Sihombing
5. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM: Pramono Ubaid Tanthowi
a. Pemantauan: Saurlin Pandapotan Siagian
b. Mediasi: Pramono Ubaid Tanthowi
c. Pengaduan: Prabianto Mukti Wibowo.

Profil Anis Hidayah

Anis Hidayah lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada 7 November 1976. Perempuan yang dikenal aktif mengadvokasi buruh migran ini merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Angkatan 1995. Pendidikan terakhirnya adalah S2 Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sebelum menjadi anggota Komnas HAM pada Oktober 2022 sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis dikenal sebagai seorang aktivis. Beberapa organisasi pernah menjadi tempatnya berkiprah, antara lain sebagai anggota Solidaritas Perempuan Jatim pada 1998-1999. Selanjutnya, dia menjadi Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Jember, Jatim (1999), Koordinator Program Migrant Care (2004), Direktur Migrant Care (2005-2016), dan Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care (2017-November 2022).



Dikutip dari laman resmi Komnas HAM, Anis juga pernah mendapat beberapa tanda jasa atau penghargaan, antara lain Alison des Forgers for Extraordinary Activism Award, Human Rights Defender by Human Rights Award, New York (2011); 100 Women BBC, London, UK (2013); Sarinah Award, Megawati Institute (2014); Yap Thian Hien Award (2014); dan Perempuan Perubahan 2019-2020, UN Women (2020).

Demikian profil Anis Hidayah, aktivis yang kini menjadi ketua Komnas HAM. Semoga menambah pengetahuan Anda.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Sejumlah transpuan di Gorontalo melalui tim kuasa hukumnya menyampaikan aduan ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) wilayah Gorontalo, terkait adanya larangan pihaknya untuk terlibat dalam kegiatan hiburan di daerah tersebut.

Kuasa hukum transpuan Hijrah Lahaling di Gorontalo, Rabu mengatakan pihaknya mendatangi Kemenham untuk mengadukan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu adanya pembatasan hak dasar yang mengakibatkan kliennya terancam kehilangan pekerjaan sementara sebagian dari transpuan itu adalah tulang punggung keluarga.

"Kami mendampingi klien terkait hak dasar mereka. Akibat terbitnya surat edaran dari pemerintah daerah yang melarang dan membatasi aktivitas hiburan yang melibatkan transpuan, sebagian dari mereka akhirnya kehilangan pekerjaan, ada yang jobnya tiba-tiba dibatalkan, sementara penghasilan mereka untuk membiayai hidupnya dan keluarganya dari aktivitas menghibur yang sudah lama dan ditekuni sehari-hari. Semestinya kebijakan ini tidak buru-buru di keluarkan. Pemerintah harusnya bersikap netral, dan mempertimbangkan hak dasar karena mereka juga adalah bagian dari masyarakat Gorontalo," kata Hijrah.

Sebelumnya, kata dia, telah timbul reaksi masyarakat soal perilaku yang dianggap melanggar norma-norma kesopanan yang dilakukan oleh beberapa oknum transpuan, sehingga menimbulkan keresahan dan akhirnya pemda menerbitkan surat edaran tersebut.

Kuasa hukum lainnya, Tia Badaru mengatakan sebelum surat edaran itu diterbitkan seharusnya pemda mengundang semua pihak-pihak terkait termasuk transpuan, serta tidak mengeneralisir seluruh transpuan yang ada di Gorontalo karena tidak semuanya bekerja sebagai penyanyi.

Ia mengatakan pelarangan itu membuat sejumlah transpuan di daerah itu kehilangan pekerjaan.

Padahal dalam aktivitasnya, kata dia, para kliennya menjalankan pekerjaan masing-masing secara profesional, khususnya mereka yg bekerja sebagai penata rias, penata busana pengantin, pembawa acara, penari, namun ikut terdampak dengan adanya surat edaran tersebut.

"Inilah yang kami kawal dan kami mendampingi mereka untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Mereka juga warga negara Indonesia, masyarakat Gorontalo, punya KTP, yang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, termasuk hidup bermasyarakat dan mendapatkan keadilan," katanya lagi.

"Sebagai representasi negara, pemda harusnya berlaku adil dan setara, tidak serta merta mendengar dari sepihak saja. Transpuan adalah manusia sama seperti kita yang harus diperlakukan manusiawi juga, mereka juga adalah warga negara yang sama di depan hukum atau equality before the law,” anggota tim kuasa hukum lainnya, Rizka Umar.

Selain itu, lanjutnya, hukum tertinggi adalah konstitusi dan tertuang jelas dalam pasal 28 huruf a sampai pasal 28 huruf j UUD 1945 yang mengakui dan menjamin hak fundamental warga negaranya seperti hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak dan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Hal ini juga diatur dalam UU HAM, sehingga adanya surat edaran justru membatasi hak fundamentalnya transpuan.

Sementara itu salah satu perwakilan transpuan Gorontalo, Umi Key mengatakan surat edaran tersebut sangat mempengaruhi matapencahariannya untuk menghidupi kebutuhan keluarga.

Ia berharap pemerintah bisa meninjau kembali aturan tersebut dan bila perlu mencarikan solusi untuk pihaknya, dengan mempertimbangkan norma-norma kesopanan serta etika bermasyarakat yang baik.

"Kami siap diajak berdialog membahas aturan yang akan dikeluarkan. Yang namanya peraturan, berarti harus melibatkan semua pihak terkait dalam penyusunan dan pengambilan keputusan. Karena kami juga memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Jangan disamaratakan dengan oknum yang menyalahi ketentuan dan kami berharap pemerintah harus adil dalam mengambil keputusan," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemda Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan hiburan rakyat dan hajatan pesta yang melibatkan waria, biduan, narkoba, alkohol dan judi.

Salah satu poin dalam surat edaran tersebut adalah memantau dan mencegah segala bentuk kegiatan hiburan rakyat, usaha karaoke, turnamen pertandingan, dan hajatan pesta yang melibatkan waria ataupun menampilkan biduan yang melakukan tarian erotis mengandung porno aksi yang melanggar norma kesusilaan.

Tangerang: Ketum Perbasi Budisatrio Djiwandono menegaskan tidak memberikan toleransi kepada pemakai narkoba di dunia bola basket Indonesia. Jika ditemukan ada yang terlibat, dia menekankan sepenuhnya diserahkan kepada proses hukum yang berlaku.

"Bahwa kita tidak memberikan toleransi kepada pemakai narkoba di dunia basket. Baik pemain, pengurus, petugas lapangan atau siapa saja yang terlibat penggunaan narkoba atau sejenisnya. Perbasi menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum," tegas Budisatrio Djiwandono, Rabu (14/5).

Sikap tegas Budisatrio Djiwandono ini merespons ditangkapnya pebasket profesional asal Amerika Serikat Jarred Dwayne Shaw oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (14/5). Jarred ditangkap setelah menerima paket narkoba jenis Delta 9 THC (tetrahydrocannabinol).

"Tindak pidana berupa permen yang mengandung narkotika golongan jenis Delta 9 THC yang melibatkan atlet bola basket atas nama JDS oleh Satresnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta," terang Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Ronald FC Sipayung kepada wartawan.

Lanjut Kapolres Ronald, paket narkoba dikirim dari Thailand. Paket narkoba tersebut dikirim ke salah satu apartemen di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Nama pengirimnya, kata Kombes Ronald, adalah Jitnarec Konchinda dengan alamat Pibuldham Building 8, Bangkok, Thailand.

Paket dikirim dengan nama penerima IM yang alamatnya di Apartemen Casa De Parco Tower Gardenia Cisauk, Kabupaten Tangerang. Kata Kombes Ronald, kasus ini terungkap berkat kerja sama atau joint investigation antara pihak kepolisian dan pihak Bea-Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Temuan diawali dari pihak Bea-Cukai yang mencurigai adanya tindak pidana peredaran gelap narkotika yang dikirim dari Thailand ke Indonesia melalui jasa pengiriman. Ketika itu, pihak Bea-Cukai Bandara Soekarno-Hatta mendapati pengiriman berupa satu buah paket EMS World Thailand nomor airway bill EE206616913TH dengan nama pengirim Jitnarec Konchinda beralamatkan di Bangkok.

Paket itu berisikan 20 bungkus permen bertuliskan 'Vita Bite'. Permen ini ternyata mengandung narkotika golongan 1 jenis Delta 9 THC (tetrahydrocannabinol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 132 buah atau dengan keseluruhan berat bruto 869 gram.

"Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap pengambil paket EMS atas nama JDS pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 21.47 WIB di lobi Apartemen Casa De Parco Sampora Unit Magnolis," terang Kombes Roland.

Di IBL Indonesia, Jarred Dwayne Shaw tercatat sebagai pemain Tangerang Hawks. Penyelenggara liga memiliki sikap yang sama dengan DPP PERBASI. Menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, yaitu kepada penegak hukum atas kasus yang terjadi.

Ditegaskan juga bahwa personil, baik pemain maupun ofisial yang terlibat konsumsi maupun kegiatan terkait akan berdampak pada karir selanjutnya di liga. Hal ini juga sesuai dengan standar kontrak para pemain dengan klub-klub IBL pasal 8 tentang larangan-larangan.

"IBL bersama DPP PERBASI tegas akan melakukan black list, melarang mereka untuk bermain dan beraktifitas kembali di lingkungan IBL bagi yang terbukti melanggar hukum di Indonesia" kata Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)