Seorang saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya, Eki mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyebut saksi yang mengajukan permohonan perlindungan itu merupakan saksi fakta.

"Iya (ada saksi mengajukan perlindungan), (saksi) bukan dari pihak korban, saksinya yang tahu peristiwa tersebut," kata Susilaningtias saat dikonfirmasi, Kamis (23/5).

Susilaningtias menyebut permohonan perlindungan itu telah diajukan ke LPSK pada Rabu (23/5). Saat ini, kata dia, pihaknya masih menelaah permohonan tersebut.

"Masih kami telaah lebih lanjut, belum kami putuskan untuk diberikan perlindungan," ucap dia.

Sebelumnya, polisi telah menangkap Pegi Setiawan alias Pegi alias Peron, salah satu buronan dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki.

Pegi ditangkap pihak berwajib saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa (21/5) sekitar pukul 18.23 WIB.

Pegi Setiawan kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Pegi diduga otak pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016.

"Tersangka PS (Pegi Setiawan) diduga sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi delapan tahun silam," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abast, Rabu (23/5) malam WIB.

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan dari saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan pihak belum memberikan perlindungan terhadap satu saksi kasus Vina yang meminta perlindungan dari LPSK.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, (karena) masih kami telaah," kata Susi.

Susi tidak bisa mengungkap identitas saksi yang mengajukan perlindungan. Karena masih mendalami keterangan dari saksi tersebut.

Namun, dipastikan saksi dimaksud bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eky. Melainkan saksi fakta.

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban," ujarnya.

Saksi fakta yang dimaksudkannya adalah, saksi yang mengetahui fakta atau kejadian tindak pidana dimaksud.

"Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," kata Susi.

Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, baru delapan tersangka yang ditangkap dan diproses hukum, hingga dipidana. Tiga tersangka lainnya, masih buron sampai saat ini.

Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul “Vina: Sebelum 7 Hari” mendapat perhatian publik, dikarenakan kasus tersebut masih menyisakan tiga tersangka yang belum tertangkap.

Pelaku yang berhasil ditangkap berinisial Pegi Setiawan alias Perong, yang diduga merupakan otak dari pembunuhan dan pemerkosaan Vina.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Kami tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa mengajukan (perlindungan) ke LPSK,"

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pemkab Klaten menggelar Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Klaten. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Klaten.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Tegulasi BPIP, Adhianti menilai Perda yang dicanangkan Pemkab Klaten tersebut dapat dijadikan mercusuar nasional terkait implementasi pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di daerah.

Ia mengatakan, Perda Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan merupakan wujud perhatian Pemkab Klaten terhadap pentingnya penanaman ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dalam semua lini.

"Ada beberapa hal penting yang menggugah BPIP untuk hadir ke sini (Klaten), salah satu yang utama karenna adanya Perda Kabupaten tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan," kata Adhianti di Pendapa Setda Kabupaten Klaten, Selasa (21/5/2024).

Ia turut mengapreasiasi Perda tersebut dan mengaku ingin berkolaborasi dalam pengimplementasiannya ke daerah lainnya. "Jika diberi kesempatan, mari kita sama-sama bawa Perda ini ke seluruh Indonesia sebagai mercusuar pertama," ajaknya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, lewat kegiatan yang diinisiasi Biro Hukum dan Organisasi BPIP melalui Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPIP itu dapat memberikan gambaran penerapan indikator nilai Pancasila dalam proses pembentukan berbagai produk hukum yang disusun camat hingga lurah atau kepala desa.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong camat, lurah, dan kepala desa dapat melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat," terangnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono yang hadir mewakili Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan, produk hukum yang solid dan pemahaman yang mendalam dalam nilai-nilai Pancasila adalah kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Produk hukum yang baik pun nantinya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.

"Kita perlu memastikan setiap aturan yang dibuat dapat kita pahami bersama. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap ideologi Pancasila juga merupakan hal yang sangat penting. Pancasila bukan hanya sekedar semboyan, tapi merupakan landasa filosofis bangsa Indonesia," ungkapnya.

(akn/ega)

Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap ada seorang saksi kasus pembunuhan Vina dan pacarnya, Rizky atau Eky, di Cirebon yang mengajukan perlindungan. LPSK bakal menelaah lebih lanjut permohonan perlindungan saksi tersebut.

"Kami melakukan proaktif dan berkoordinasi terkait kasus Vina dan akan lanjutkan untuk telaah lebih lanjut terkait kasus ini. Sudah ada satu saksi yang mengajukan (permohonan) ke LPSK," ujar Wakil Ketua LPSK Susilaningtias di Auditorium LPSK, Jakarta Timur, Rabu (22/5/2024).

Sementara itu, kata Susi, LPSK belum menerima permohonan perlindungan dari keluarga korban. Permohonan perlindungan ke LPSK baru sebatas dari saksi.

"Keluarga korban belum laporan ke LPSK, hanya saksi saja. Sejauh ini mengajukan masih soal pendampingan, kami masih melakukan telaah lebih lanjut," kata Susi.

LPSK terus berkoordinasi dengan pengacara terkait kondisi keluarga korban. Susi mengatakan siap menindaklanjuti jika pihak keluarga korban mengajukan permohonan.

"Kalau keluarga korban sebenarnya kita sudah melakukan kontak-kontak dengan kuasa hukumnya. Kami tindak lanjuti segera jika memang keluarga korban ingin mengajukan perlindungan," ungkap Susi.

"Kuasa hukum keluarga korban merespons positif, tinggal tunggu waktu saja. Saat ini baru satu saksi (yang mengajukan)," sambung Susi.

Terkait mantan narapidana dari kasus Vina yang baru bebas, LPSK menyebutkan masih mendalami lebih lanjut. LPSK tidak menutup siapa saja yang mengajukan perlindungan ke lembaga ini.

"Kita telaah lebih lanjut apakah dia mempunyai informasi penting berkaitan dengan kejahatan ini. Kalau ada ancaman, intimidasi terhadap saksi dan korban, itu bisa diajukan," ucap Susi.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Sri Nurherawati mengatakan pihaknya sangat terbuka untuk keluarga atau saksi yang ingin mengajukan perlindungan. Setiap permohonan akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Belum, ada hanya saksi saja. Kami sangat terbuka tentunya dengan melalui prosedur yang ada," imbuh dia.

Saksikan Live DetikSore:

Lihat Video: Penjelasan Polisi soal Penangkapan 1 Buron di Kasus Pembunuhan Vina

[Gambas:Video 20detik]

(knv/knv)

“Dari status hukum sebagai korban tersebut, tertinggi datang dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,”

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama periode kepemimpinan 2019-2024 telah menerima sebanyak 19.238 permohonan perlindungan.

Ketua LPSK Periode 2019-2024 Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan permohonan perlindungan terbanyak berasal dari korban, yakni sebanyak 14.732 permohonan, disusul saksi 1.370 permohonan.

“Dari status hukum sebagai korban tersebut, tertinggi datang dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” kata Hasto dalam acara pisah sambut Pimpinan LPSK di Jakarta Timur, Rabu.

Menurut Hasto, data ini bukan sekedar angka semata. Tapi menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LPSK, utamanya dari para pencari keadilan.

LPSK periode 2019-2024 kata dia menjalankan program perlindungan, yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban.

Status hukum terlindung kurun waktu 2019-2023 yang mengakses program perlindungan LPSK paling tinggi berstatus sebagai korban (15.001), kedua sebagai saksi (1.492), dan ketiga berstatus saksi korban (1.426).

“Jumlah total terlindung yang mengakses program perlindungan LPSK sebanyak 23.180 terlindung. Sebanyak 29.676 program perlindungan telah diberikan sebagai pelayanan para terlindung itu,” katanya.

Hasto juga memaparkan sejumlah kasus-kasus besar yang ditangani turut mengangkat nama LPSK, yakni kasus Duren Tiga atau pembunuhan Brigadir Josua, kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Tragedi Kanjuruhan, penembakan di KM 50, robot trading, hingga kasus kekerasan seksual di Jombang, Bandung, kasus Mario Dandi, dan masih banyak lainnya.

“Pada kepemimpinan kami lahir keputusan, kebijakan untuk memberikan layanan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu selama seumur hidup,” kata Hasto.

Menurut Hasto, program ini tidak hanya untuk korban pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966, tapi untuk seluruh korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Capaian lainnya terkait peningkatan anggaran LPSK yang tadinya (2019) sebesar Rp54 miliar, turun menjadi Rp41 miliar di tahun 2020.

Berkat kerja keras Kepemimpinan LPSK periode 2019-2024 meyakinkan DPR, MPR dan kementerian untuk menaikkan anggaran, terealisasi di 2023 dengan besaran Rp296 miliar.

Sedikit banyak capaian yang berhasil diraih kepemimpinan LPSK periode 2019-2024, Hasto meyakini kepemimpinan selanjutnya juga dapat menjalankan tugas perlindungan saksi dan korban lebih baik lagi.

“Capain itu saya yakin akan terus dikembangkan, atau bahkan dilampaui oleh pimpinan LPSK berikutnya, saya yakin rekan-rekan memiliki komitmen jauh melampaui kami dan memiliki kesempatan yang jauh lebih terbuka, serta gagasan yang lebih baik dari kami,” kata Hasto.

Kepemimpinan LPSK berganti kepemimpinan dari periode sebagai ketua 2019-2024 ke periode 2024-2029 yang diketuai oleh Brigjen Pol (Purn) Achmadi (eks wakil ketua).

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2019-2024 Hasto Atmojo Suroyo mengungkap ada 19.238 permohonan yang diterima semenjak dia menjabat. Dia menyebut anggaran LPSK terbanyak digunakan untuk kepentingan perlindungan

"Yang mengakses perlindungan mencapai 23.180 program perlindungan yang diberikan kepada terlindung. Anggaran dana yang diberikan kepada LPSK sebagian besar digunakan untuk dana perlindungan," kata Hasto dalam sambutannya di acara 'Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambutan Pimpinan' di Auditorium LPSK, Jakarta Timur, Rabu (22/5/2024).

Hasto mengenang beberapa kilas balik perjalanan LPSK yang diawali dengan situasi pengurangan anggaran dari Rp 54 miliar menjadi Rp 41 miliar karena pandemi COVID-19. Bahkan Hasto menyebutkan pihaknya sempat berniat berhenti bekerja karena biaya terbatas.

"Memulai awal jabatan dihadapkan pada situasi memprihatinkan, saat diterjang pandemi COVID-19 kami sempat berniat menghentikan perlindungan saksi dan korban karena terbatasnya biaya. Alhamdulillah tidak jadi karena jumlah anggaran dinaikkan," ujar Hasto.

Hasto mengatakan ada masa ketika nama LPSK belum familiar diketahui oleh publik, bahkan tidak semua mengetahui tugas dan fungsi LPSK. Ia menilai untuk mengatasi dan menangani hegemoni ini perlu dilakukan tekanan-tekanan yang sifatnya kebudayaan.

"Kita tau proses penegakan hukum di Indonesia masih diwarnai kekuatan ekonomi dan politik. Pelaksanaan hukum belum berjalan seperti semestinya," kata Hasto.

Diketahui, saat ini program berupa fasilitas restitusi 5.570 merupakan program perlindungan terbanyak yang diberikan LPSK sepanjang 2023. LPSK memfasilitasi penghitungan restitusi sebesar Rp 2,8 triliun.

Penghitungan restitusi ini naik 51 persen dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 1,8 triliun. Pemenuhan fasilitas restitusi paling banyak diberikan kepada tindak pidana pencucian uang 4.352, tindak pidana kekerasan seksual 591, tindak pidana perdagangan orang 433, dan penganiayaan berat 101.

Ketua LPSK Periode 2024-2029 Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr Achmadi menyebutkan LPSK harus melakukan segala upaya untuk perlindungan saksi dan korban. Saat ini diperlukan penguatan mekanisme dan kualitas tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas LPSK.

"Peningkatan sinergi kolaborasi kerja dengan penegak hukum, instansi terkait, pihak berwenang, dan civil society. Peningkatan sistem restitusi atau ganti rugi korban dan saksi," kata Achmadi.

(azh/azh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki kebutuhan sendiri terkait dengan penunjukan dua orang staf khusus presiden baru, yaitu Grace Natalie dan Juri Ardiantoro.

Ia menampik bahwa tambahan staf khusus ini membuat jumlahnya menjadi lebih gemuk.

"Tidak, bahkan masih ada beberapa lagi yang mungkin. Karena ini menyangkut kebutuhan Presiden. Karena staf khusus itu melekat dengan Presiden, Presiden yang merasa punya kebutuhan itu. Jadi lepas dari semua kepentingan-kepentingan lain," kata Ali saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024).

Ngabalin juga menampik penunjukan Grace yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI ini karena telah banyak membantu calon wakil presiden saat Pilpres 2024.

"Tidak ada urusannya. Jadi dia lebih harus lebih positif dalam menilai. Karena staf khusus itu terkait dengan kebutuhan Presiden," ucapnya.

Lebih lanjut, Ngabalin menyampaikan, penunjukan Juri juga karena kebutuhan Presiden.

Juri yang sebelumnya merupakan Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kantor Staf Kepresidenan (KSP) juga memiliki peran besar dalam diseminasi informasi dan komunikasi politik bernegara.

"Tentu saja kalau Presiden mengambil satu keputusan itu akan memberikan dampak yang terpenting bagi tugas-tugas kerja Presiden. Apalagi namanya saja staf khusus, jadi mari kita sambut ini sebagai keputusan Presiden yang luar biasa sangat penting di sisa masa tugasnya," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro menjadi Staf Khusus Presiden. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, penugasan stafsus itu berlaku per Rabu (15/5/2024).

"Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI. (Penugasan) per hari ini," kata Ari kepada wartawan, Rabu.

Diketahui, keduanya memang sempat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan itu, hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ari menuturkan, keduanya diterima oleh Presiden Joko Widodo. Setelah diangkat menjadi stafsus, keduanya akan menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Presiden.

"Menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Bapak Presiden," sebutnya.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus memetakan tantangan penanganan terorisme dengan presisi ...

Jakarta (ANTARA) - Terorisme tidak mengenal batas wilayah sehingga tidak heran bila kejahatan tersebut dikategorikan sebagai transnational organized crime.

Oleh sebab itu, pemerintahan baru periode 2024 -- 2029 yang akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus memetakan tantangan penanganan terorisme dengan presisi agar kejahatan tersebut dapat diantisipasi maupun ditindak secara terukur.

Berdasarkan The Global Terrorism Index 2024 yang dikeluarkan Institute for Economics and Peace (IEP), saat ini Indonesia berada di peringkat ke-31 atau naik tujuh peringkat dibandingkan indeks sebelumnya.

Indeks tersebut bisa menjadi modal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan kinerja yang baik dari pemerintahan saat ini yang dipimpin Joko Widodo-Ma’ruf Amin seiring dengan meningkatkan kinerja pemberantasan terorisme yang lebih solid ke depannya.

Prabowo-Gibran sebelumnya juga sempat menuliskan di dalam visi-misi saat berkontestasi pada Pilpres 2024 terkait terorisme, yakni mencegah aksi terorisme dan radikalisme dengan reformasi sektor keamanan, pembenahan regulasi keamanan, reorientasi pendidikan aparat penegak hukum, dan melakukan kampanye sosial-kultural secara menyeluruh.

Selain itu, Prabowo-Gibran ingin memperkuat sinergi antarinstrumen pertahanan serta keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Tantangan

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol. Ibnu Suhaendra menjelaskan repatriasi atau pemulangan kembali warga negara Indonesia (WNI) yang terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters (FTF) menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kebijakan repatriasi perlu dilakukan mengingat telah tersedianya regulasi yang mengatur hal tersebut, yakni Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters.

Repatriasi dianggap perlu, terutama terhadap WNI yang berada di luar negeri dan terasosiasi FTF seperti di Suriah.

Berdasarkan data BNPT, saat ini Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara yang warga negaranya masih berada di kamp-kamp pengungsi di Suriah. Padahal, sejumlah negara seperti Uzbekistan, Kirgiztan, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Maroko, dan Prancis telah memulangkan warga negaranya.

Pemulangan WNI di Suriah, misalnya yang berada di kamp Al-Hawl dan Al-Roj, perlu menjadi perhatian Prabowo-Gibran agar anak-anak yang berada di sana dapat terhindar dari paparan radikalisme atau menjadi kombatan-kombatan di sana.

Bila sudah terpapar radikalisme, Pemerintah perlu mengikutsertakan mereka dalam program deradikalisasi, seperti di Sentra Handayani, Jakarta. Program yang sudah berjalan dan dilakukan oleh BNPT bersama Kementerian Sosial.

Selanjutnya, anak-anak dan perempuan yang terlibat dalam aksi teror perlu diperhatikan juga oleh Prabowo-Gibran. Berdasarkan data BNPT, saat ini terdapat 60 perempuan dan 20 anak-anak yang terlibat dalam terorisme.

BNPT juga mendata sejak 2020 -- 2023 terdapat 80 orang berusia 18-24 tahun yang ditangkap atas keterlibatannya dengan terorisme, sedangkan selama 2000 -- 2023 tercatat 65 putusan pengadilan dengan terpidana perempuan yang terlibat terorisme.

Penanganan anak-anak dan perempuan yang terlibat terorisme menjadi penting mengingat keterlibatan mereka merupakan tren terbaru aksi teror semenjak hadirnya kelompok teror ISIS.

Berikutnya, eks narapidana terorisme atau residivis dan upaya-upaya deradikalisasi perlu diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Isu itu perlu diperhatikan karena residivis terorisme masih menjadi ancaman dengan melakukan aksi teror kembali, seperti yang terjadi pada peristiwa bom Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, 7 Desember 2022.

Namun, upaya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme atau orang-orang yang sudah terpapar, seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, masih memiliki sejumlah tantangan.

Berdasarkan data BNPT, dari 1.591 orang yang menjadi sasaran deradikalisasi, tercatat hanya 658 orang yang mengikutinya. Sisanya, sebanyak 364 orang belum mengikuti dan membutuhkan pendekatan personal, 422 tidak mau mengikuti deradikalisasi, dan 147 masih belum diketahui keinginan mau atau tidaknya mengikuti upaya tersebut.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mengenai tren pendanaan terorisme dan terorisme di ruang siber yang meliputi penggunaan teknologi.

BNPT sempat menemukan propaganda jihad melalui gim video, yakni berupa bendera ISIS. Oleh sebab itu, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mewaspadai penyebaran paham radikalisme di ruang siber.

Pakar keamanan internasional Universitas Indonesia Ali Abdullah Wibisono mengingatkan pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap potensi munculnya ideologi-ideologi baru terkait jihadisme di Indonesia.

Selain itu, deradikalisasi perlu difokuskan kepada figur-figur tertentu. Lalu, kemitraan internasional, lintas negara, dan lintas aktor juga perlu diperhatikan dan diperkuat.

Pendanaan kegiatan terorisme pun perlu diperhatikan karena teroris dianggap semakin mampu menggabungkan penggalangan dana secara langsung maupun daring. Kemudian, pemulihan terhadap korban aksi teror patut menjadi perhatian pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

Repatriasi dan deradikalisasi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan selanjutnya. Ruang-ruang siber yang terenkripsi juga perlu diantisipasi agar gerak teroris dalam ruang siber dapat ditangani.

Adapun peneliti senior The Habibie Center, salah satu organisasi masyarakat sipil, yakni Johari Efendi, juga menyebut ruang siber perlu diperhatikan oleh pemerintahan selanjutnya.

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) juga harus diperhatikan, terlebih secara legal formal RAN PE yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 akan berakhir pada Desember 2024 sehingga, RAN PE berikutnya diperlukan.

Namun demikian, rencana aksi daerah mengenai hal serupa juga dibutuhkan karena pembicaraan mengenai pencegahan dan penanggulangan masih dianggap sebagai isu nasional saja sehingga hal tersebut menjadi tantangan dan perlu disimak oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Isu residivis terorisme yang disegani karena bebas murni atau tidak menjalani deradikalisasi juga perlu diperhatikan. Hal ini karena residivis tersebut dianggap seolah berada di level tertinggi bagi simpatisannya.

Terlebih, berdasarkan data BNPT, misalnya, selama April 2024 saja terdapat 17 narapidana terorisme yang selesai menjalani masa hukuman. Dari 17 orang tersebut, sebanyak 52,9 persen bebas bersyarat, dan 47,1 persen bebas murni.

Oleh sebab itu, sejumlah tantangan-tantangan penanganan terorisme tersebut harus diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran agar kebijakan-kebijakan efektif dan optimal dapat diupayakan, atau visi-misi saat berkontestasi dahulu dapat diwujudkan.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus berupaya mengoptimalkan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional. Sebab secara garis besar pendidikan Pancasila berbeda dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan (PPKN).

"Dalam penerapan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila muatannya terdiri dari materi kognitif 30% dan 70% praktik," ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan Penguatan Jaringan Pendidikan Pancasila melalui Penggunaan Buku Teks Utama Pancasila di Medan, Sumatera Utara, Jumat, (17/5/2024).

Pendidikan Pancasila dinyatakan sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada Pancasila dalam tindakan diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi,? paparnya.

Yudian berharap kegiatan tersebut dapat sarana untuk memaksimalkan pengimplementasian BTU Pendidikan Pancasila di setiap jenjang satuan pendidikan di Indonesia.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan, BPIP terus berupaya menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, salah satunya melalui BTU Pendidikan Pancasila.

"Upaya ini kita terus bekerja sama dengan berbagai sektor salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kita harapkan dengan dilaksanakannya BTU Pendidikan Pancasila ini, dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, berkarakter Pancasila dan memiliki keterampilan", ucapnya.

Prakoso juga mengatakan tujuan diimplementasikannya BTU Pendidikan Pancasila diharapkan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Suherman, saat membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara mengapresiasi terhadap kegiatan tersebut.

"Kami mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini dengan melibatkan tenaga pendidik di lingkungan Sumatera Utara,? ujarnya.

Menurut dia, Pendidikan Pancasila sangat diperlukan supaya ideologi negara kita kuat serta memiliki pengembangan pengetahuan, pengalaman dan strategis pembelajaran yang efektif.

Menurutnya Sumatera Utara adalah Provinsi yang kaya akan keberagaman budaya, agama dan suku keberagaman ini adalah kekayaan yang harus kita jaga kita pelihara bersama melalui pendidikan Pancasila.

"Melalui Pendidikan Pancasila kita dapat membangun masyarakat yang inklusif toleran dan harmonis dengan demikian kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,? tegasnya.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPIP serta narasumber dari internal dan eksternal BPIP dan ratusan peserta tenaga pendidik di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mempunyai kebutuhan terkait dengan penunjukan Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai staf khusus (stafsus).

"Tentu saja kalau Presiden mengambil satu keputusan itu akan memberikan dampak yang terpenting bagi tugas-tugas kerja Presiden. Apalagi, namanya saja staf khusus, jadi mari kita sambut ini sebagai satu keputusan Presiden yang luar biasa sangat penting di sisa masa tugasnya," ujar Ngabalin di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kapasitasnya kedua tidak perlu diragukan lagi di dunia perpolitikan. Diketahui bahwa Grace merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sedangkan Juri adalah mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan.

"Mas Juri adalah mantan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik. Maka, nanti teman-teman lebih banyak berjumpa dengan beliau dengan Mas Juri, kapasitasnya tidak diragukankan. Dia Rektor Universitas NU, dia mantan (Ketua) KPU, mantan deputi, dan segala macam tugas lainnya," ungkap Ngabalin.

Kendati demikian, dia belum mengetahui lebih lanjut di bidang apa Grace dan Juri akan ditugaskan. Menurut dia, hal tersebut merupakan kewenangan dari Presiden.

"Presiden punya kewenangan," ujarnya.

Ngabalin juga membantah penunjukan dua orang tersebut akan berdampak pada komposisi stafsus Presiden menjadi "gemuk".

Ia meyakini Presiden memiliki pertimbangan dan juga kebutuhan dengan menambah dua stafsus tersebut.

"Karena staf khusus itu melekat dengan Presiden, Presiden yang merasa punya kebutuhan itu. Jadi, lepas dari semua kepentingan-kepentingan lain. Jadi, Presiden punya kebutuhan terhadap dua stafsus itu, Mbak Grace dan Mas Juri," ucap Ngabalin.

Penugasan Grace dan Juri sebagai stafsus Presiden disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (15/5).

"Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI," jelas Ari Dwipayana.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID,TANGERANG -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Kuliah Umum Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku 'Pancasila dari Indonesia untuk Dunia', Kamis, di Ciputat, Banten (16/5/2024).

Kuliah Umum yang diadakan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini merupakan upaya BPIP untuk terus mengenalkan Pancasila sesuai dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo.

"Buku yang akan kita bahas hari ini adalah terbitan BPIP yang mengulas kontribusi Pancasila global, termasuk pidato "To Build The World Anew" oleh Ir. Sukarno di PBB pada 30 September 1960. Pidato ini diabadikan oleh UNESCO dalam Memory of The World, menegaskan pengakuan global terhadap nilai-nilai Pancasila.", ungkap Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Kepala BPIP.

Tidak hanya Bedah Buku, BPIP juga aktif dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang Pancasila, terutama kepada generasi muda di sekolah, kampus, dan pesantren.

"BPIP terus berikhtiar untuk mensosialisasikan Pancasila kepada generasi muda, khususnya adik-adik mahasiswa," tambahnya.

Keynote Speech dari Bedah Buku 'Pancasila dari Indonesia untuk Dunia' tersebut diisi oleh Dewan Pakar BPIP Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH., M.H., M.Si.

"Buku 'Pancasila dari Indonesia untuk Dunia' yang digagas oleh Bapak Kepala BPIP menjelaskan lebih rinci pada bahwasanya, roh semua manusia bangsa indonesia adalah Pancasila. Dengan kerjasama yang terjalin antara BPIP dengan UIN Syarif Hidayatullah, Kita terus dorong Pancasila," tegasnya.

Ir. Prakoso, M.M. selaku Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP mengemukakan pentingnya nilai-nilai universal Pancasila.

"Pancasila dengan nilai-nilai universal seperti musyawarah dan gotong royong menjadi solusi ketika dunia terpecah menjadi dua blok, meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia.", jelasnya.

Tidak lupa, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A. Ph.D selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Ciputat menuturkan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila adalah bagian penting dari kehidupan sosial dan kenegaraan, bersama dengan agama dan hubungan dengan Tuhan. Islam mengajarkan bahwa kebaikan dari Tuhan akan diberikan jika kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Mari kita mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.", tuturnya.