JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) sedang melakukan proses penelaahan permohonan perlindungan enam orang saksi dalam kasus dugaan penyiksaan yang menewaskan Afif Maulana (13).

"Kami masih proses penelaahan. Sejauh ini masih enam orang (yang mengajukan) yang kami telaah," ujar Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Kamis (4/7/2024).

Susi mengatakan, LPSK melakukan penelaahan termasuk sempat mengunjungi lokasi rumah Afif.

LPSK, kata dia, belum bisa memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan enam orang yang telah meminta perlindungan tersebut.

"Karena permohonannya juga baru masuk minggu lalu, kami butuh waktu juga untuk melakukan penelaahan," tandasnya.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyebutkan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana di sungai Batang Kuranji Padang dianggap sudah selesai.

Kasus tersebut bisa dibuka kembali jika ada bukti baru. Suharyono mengatakan pihaknya menduga Afif tewas jatuh ke sungai dan berbenturan dengan benda keras yang menyebabkan tulang iganya patah.

Hasil otopsi memperlihatkan adanya patah tulang iga belakang bagian kiri sebanyak 6 ruas dan patahannya merobek paru-paru.

"Penyebab kematiannya adalah karena patah tulang iga dan merobek paru-paru itu," kata Suharyono kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Minggu (30/6/2024).

Sementara itu, hasil investigasi LBH Padang menduga Afif dianiaya sebelum tewas dengan bukti luka-luka lebam di tubuh korban.

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina memberikan pembekalan berupa Pengokohan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada para Penerima Beasiswa LPDP Angkatan 234 di Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Pembekalan yang diberikan Wakil Kepala BPIP mencakup sejumlah poin penting, termasuk hasil perjuangan dan kemerdekaan indonesia, upaya mewujudkan indonesia yang bahagia, pembangunan bangsa dan negara, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, peran pendidikan dan konsensus nasional, serta Pancasila sebagai ideologi negara.

"Kemerdekaan memberikan kita hak untuk tinggal di manapun di Indonesia. Mengabdi pada Indonesia berarti berusaha untuk mewujudkan Indonesia yang bahagia, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Inilah tujuan pendidikan bangsa dan negara. Kita harus berjanji untuk melanjutkan semua yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita," ujar Rima.

Semangat ini terlihat dalam lagu Indonesia Raya yang diciptakan WR Supratman pada tahun 1928 mencerminkan tekad para pemuda untuk membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

"Identitas kita sebagai bangsa adalah hal yang harus kita jaga. Banyak yang telah berjuang tanpa pamrih, bahkan dimakamkan di makam pahlawan tanpa nama," ungkapnya.

Pancasila sebagai landasan negara mengajarkan pentingnya kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman serta menjadi panduan dalam mencapai tujuan nasional.

Pendidikan dianggap krusial untuk memajukan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial dengan musyawarah mufakat sebagai prinsip utama dalam proses pengambilan keputusan.

"Dasar negara kita adalah Pancasila, yang mengajarkan kerukunan, kebersamaan, dan persatuan dalam keberagaman. Pancasila menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara serta menekankan pentingnya musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Pendidikan adalah kunci mencerdaskan bangsa dengan tujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Rima.

Jakarta: Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina memberikan pembekalan kepada para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Angkatan 234. Pembekalan berupa pengokohan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pembinaan kesadaran bela negara.

Pembekalan yang diberikan mencakup sejumlah poin penting, termasuk hasil perjuangan dan kemerdekaan Indonesia, upaya untuk mewujudkan Indonesia yang bahagia, pembangunan bangsa dan negara, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, peran pendidikan dan konsensus nasional, serta Pancasila sebagai ideologi negara.

"Kemerdekaan memberikan kita hak untuk tinggal di manapun di Indonesia. Mengabdi pada Indonesia berarti berusaha untuk mewujudkan Indonesia yang bahagia, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Inilah tujuan pendidikan bangsa dan negara. Kita harus berjanji untuk melanjutkan semua yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita," kata Rima di Jakarta, 4 Juli 2024.
Semangat itu terlihat dalam lagu "Indonesia Raya" yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada 1928 yang mencerminkan tekad para pemuda untuk membangun Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

"Identitas kita sebagai bangsa adalah hal yang harus kita jaga. Banyak yang telah berjuang tanpa pamrih, bahkan dimakamkan di makam pahlawan tanpa nama," ungkapnya.

Pancasila, sebagai landasan negara, kata Rima juga mengajarkan pentingnya kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman, serta menjadi panduan dalam mencapai tujuan nasional. Pendidikan dianggap krusial untuk memajukan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial, dengan musyawarah mufakat sebagai prinsip utama dalam proses pengambilan keputusan.

"Dasar negara kita adalah Pancasila, yang mengajarkan kerukunan, kebersamaan, dan persatuan dalam keberagaman. Pancasila menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara, serta menekankan pentingnya musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Pendidikan adalah kunci mencerdaskan bangsa, dengan tujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tambahnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Presiden segera menerbitkan Keputusan Presiden untuk menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terkait pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

"Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari oleh DKPP, insyaallah secepatnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden setelah putusan ini dilakukan oleh DKPP," ujar Ngabalin dalam pesan video yang diterima wartawan, di Jakarta, Rabu.

Ngabalin mengatakan pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga berwenang yang diberikan oleh undang-undang dalam menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu.

Pemerintah memastikan Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak tetap akan berlangsung sesuai jadwal, karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU RI.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap anggota KPU RI, terkait kasus dugaan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT.

Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu.

DKPP RI mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap Hasyim awalnya dilayangkan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), selaku kuasa hukum korban, pada Kamis 18 April 2024.

Kuasa hukum korban menilai perbuatan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Adapun setelah putusan DKPP dibacakan Rabu hari ini, kuasa hukum korban menyebut upaya pemidanaan terhadap Hasyim Asy'ari saat ini menjadi selangkah lebih maju.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Padang (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membenarkan telah menerima permohonan perlindungan dari enam orang terkait kasus kematian Afif Maulana, seorang pelajar sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang diduga dianiaya oknum polisi.

"Sudah ada enam orang yang mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya, LBH Padang," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dihubungi di Padang, Selasa.

Namun, Susilaningtias tidak merinci siapa saja enam orang yang mengajukan permohonan perlindungan tersebut. Hanya saja pemohon merupakan bagian dari keluarga hingga saksi korban dalam kasus tersebut.

Terkait substansi yang disampaikan pendamping hukum kepada LPSK, Susilaningtias juga tidak merinci dengan pertimbangan tertentu, namun, secara umum, para pelapor meminta pendampingan kepada LPSK, terutama apabila terjadi pengancaman.

"Sejauh ini memang tidak ada ancaman, namun mereka bilang kalau ada ancaman minta tolong agar LPSK memberikan perlindungan kepada saksi korban dan keluarganya," jelasnya.

Saat ini, LPSK sedang mendalami lebih lanjut kelengkapan berkas permohonan pemohon karena masih ada yang belum lengkap. Tidak hanya itu, LPSK juga sudah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait kematian Afif Maulana.

Koordinasi tersebut mengingat KPAI bersama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendatangi lokasi ditemukannya Afif Maulana pada beberapa waktu yakni di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang.

Dalam waktu dekat, LPSK akan berkunjung ke Kota Padang guna menindaklanjuti syarat-syarat permohonan pemohon, kemudian mengkaji apakah ada unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yang tidak kalah penting ialah menggali keterangan pemohon untuk mengungkap kasus tersebut.

"LPSK juga akan mengecek apakah ada ancaman, termasuk memastikan apakah ada kondisi traumatis yang dialami keluarga dan korban. Jika ada maka kita langsung asesmen secara medis maupun psikologis," kata dia.

Terakhir, LPSK menjamin apabila ada saksi-saksi lain yang berani bersuara terkait pengungkapan kasus tersebut sepenuhnya mendapat bantuan dan perlindungan dari LPSK.

"Jadi, jangan ragu untuk bicara dan bisa sampaikan kepada LPSK," tegas dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Tim kuasa hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pemeriksaan Kusnadi di KPK. LPSK mengatakan saat ini belum memutuskan apakah menerima atau menolak permohonan tersebut.

"Terkait permohonan yang diajukan belum diputus apakah perlindungan akan diterima atau tidak," ujar Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, saat dihubungi, Minggu (30/6/2024).

Sri mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji permohonan yang diajukan. Dia menyebut, sejumlah pertimbangan akan dikaji sesuai dengan UU nomor 31 tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Syaratnya pasal 28 UU 31/2014," kata Sri.

Berikut isi pasal 28 tersebut:

Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/korban diberikan dengan syarat

a. sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
b. tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban
d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat

a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)
b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana
c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya
d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis
e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Harap LPSK Lindungi Kusnadi

Sebelumnya, Tim kuasa hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta perlindungan ke LPSK terkait pemeriksaan dirinya di KPK. Kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy mengatakan Kusnadi seolah dijadikan tumbal politik oknum penyidik KPK.

"Kita ingin supaya LPSK mendampingi saudara Kusnadi, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa saudara Kusnadi ini seolah-olah menjadi tumbal politik melalui tangan-tangan oknum penyidik KPK. Perlu kita sampaikan bahwa saudara Kusnadi tidak ada urusannya dengan Harun Masiku," kata Ronny Talapessy kepada wartawan di Pintu Timur GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).

Dia berharap LPSK akan memberikan perlindungan ke Kusnadi. Dia menegasakan Kusnadi tak ada urusannya dengan buron Harun Masiku.

"Kita berharap, bahwa LPSK melindungi saudara Kusnadi karena dia punya hak-hak secara hukum ya dan itu adalah tugas dari rekan-rekan LPSK," ujarnya.

Simak juga 'Saat Kusnadi Staf Hasto Ngaku Trauma Dibentak Penyidik, Ini Jawaban KPK':

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/knv)

JAKARTA, investor.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden(KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah campur tangan atau cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah menawarkan nama Kaesang Pangarep kepada partai politik mana pun, untuk diunggulkan dalam pilkada.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa kliennya merasa dijebak oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kusandi adalah staf Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang tiba-tiba digeledah oleh penyidik ketika mendampingi Hasto diperiksa sebagai saksi kasus suap eks caleg PDI-P Harun Masuki pada Senin (10/6/2024) lalu.

"Kami melihat bahwa proses dari Saudara Kusnadi dijebak oleh penyidik ini merupakan pelanggaran. Jadi berdasarkan hal tersebut kita ingin supaya LPSK mendampingi saudara Kusnadi," kata Ronny di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (29/6/2024).

Ronny mengatakan, Kusnadi merasa dijebak karena penyidik KPK merampas properti milik kliennya tersebut.

Ia pun menilai Kusnadi seolah menjadi tumbal politik melalui tangan-tangan oknum penyidik KPK karena Kusnadi tidak ada hubungannya dengan kasus Harun Masiku.

"Dia datang dengan tujuan baik mendampingi Sekjen PDI-P Mas Hasto, tapi diperlakukan menurut kami dengan hal-hal yang melanggar hukum. Dijebak, dan dipaksa untuk menyerahkan properti milik pribadi dan juga buku milik PDI-P," ujar Ronny.

Ronny pun berharap, LPSK dapat mendampingi Kusnadi bila kliennya itu kembali dipanggil sebagai saksi oleh KPK.

"Kita ingin LPSK mendampingi saudara Kusnadi untuk dapat menjamin hak-haknya yang sudah dijadikan KPK sebagai saksi," ujar Ronny.

Seperti diketahui, Kusnadi meminta perlindungan ke LPSK pada Jumat (28/6/2024).

Kuasa hukum Kusnadi, Petrus Selestinus menuturkan, permohonan perlindungan yang dilakukan Kusnadi, adalah bagian dari upaya seorang warga negara yang taat hukum.

Dengan meminta perlindungan LPSK ini, kata Petrus, Kusnadi menunjukkan dirinya orang yang taat hukum dan siap jika memang kembali dipanggil KPK, meskipun belum diketahui apakah KPK akan kembali memanggil Kusnadi atau tidak.

"Ya kita belum tahu (apakah Kusnadi akan dipanggil KPK lagi atau tidak), tapi dia (Kusnadi) siap, karena dia siap maka dia mencadangkan beberapa upaya ini," ujar Petrus, Jumat.

Jakarta -

Tim kuasa hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pemeriksaan dirinya di KPK. Kusnadi membantah ada kaitan dengan buron Harun Masiku.

"Dalam hal ini, kami, kuasa hukum, saya Ronny Talapessy bersama Pak Petrus, Pak Jimmy, dan kawan-kawan. Hari ini ke LPSK dalam rangka meminta perlindungan terhadap LPSK atas kejadian yang Saudara Kusnadi terima," kata kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, kepada wartawan di LPSK, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2024).

Ronny mengatakan Kusnadi diperlakukan KPK secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Kedua, Ronny menjelaskan Kusnadi tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku.

"Kami melihat bahwa diperlakukan secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Yang kedua, kami melihat bahwa Saudara Kusnadi ini tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku. Namun dijebak oleh penyidik KPK dan digeledah. Kemudian dilakukan perampasan properti milik pribadi dan diperlakukan secara semena-mena, yang tidak sesuai dengan hukum dan juga aturan yang ada. Jadi kami melihat bahwa di sinilah kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan sehingga hari ini kami hadir di sini," jelasnya.

"Kami sudah melakukan upaya hukum, yaitu juga ke Komnas HAM dan juga kita sudah ke Mabes Polri, dan ini merupakan dalam rangka mencari keadilan, dan kita juga ingin bahwa hak-hak hukum, Saudara Kusnadi ini dilindungi secara undang-undang," tambahnya.

Ronny mengatakan ada dua peristiwa yang, menurut pihaknya, penyidik KPK melakukan pelanggaran etik. Pertama, Kusnadi dijebak pada Senin (10/6) di mana tidak ada surat perintah atau surat tugas apa pun yang diketahui. Properti milik Kusnadi saat itu juga disita.

"Kusnadi dijebak ke lantai 2, kemudian dirampas properti milik pribadi dan buku milik PDI Perjuangan, itu yang pertama. Kedua, kami melihat bahwa di sini telah terjadi pelanggaran etik berat, yaitu mengubah tanggal berita acara penerimaan yang di mana tanggal 10 Juni waktu Saudara Kusnadi dijebak itu berita acara penerimaan barang bukti atau alat bukti itu tanggal 23 April 2024," jelasnya.

"Kemudian, seminggu kemudian, setelah Saudara Kusnadi diperiksa kembali. Kemudian diubah tanggal tersebut, bukan 23 April 2024, tetapi kembali ke tanggal 10 Juni 2024. Di sini kami melihat telah terjadi ketidakprofesionalan dari oknum penyidik KPK dan kami meminta agar Dewas segera menindaklanjuti aduan kami. Sehingga atas terjadinya ketidakprofesionalan penyidik ini, kami bisa mendapatkan kepastian hukum. Sehingga ini bisa menjadi keadilan juga untuk Saudara Kusnadi," tutupnya.

Sementara, Wakil Ketua LPSK Sri Supayati mengatakan LPSK akan menelaah pengajuan permohonan dari Kusnadi dan tim kuasa hukumnya. Kusnadi meminta adanya perlindungan sebagai saksi.

"Pada intinya, meminta untuk adanya perlindungan sebagai saksi ya karena statusnya beliau dipanggil sebagai saksi itu ada dua kali pemanggilan. Itu ada 10 Juni dan juga 19 Juni. Pada prinsipnya, LPSK sesuai dengan mandatnya, dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014, kami menerima pengajuan permohonan tersebut," katanya.

"Karena ada permohonan atas perlindungan hak prosedural, yaitu pendampingan, ya itu yang akan kami coba untuk bahas kembali, telaah. Dan kami juga menyampaikan juga bahwa tidak menutup kemungkinan mungkin saja ada perlindungan yang lain yang memang dibutuhkan Pak Kusnadi ya," pungkasnya.

(dek/dek)

Jakarta -

Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pemeriksaan dirinya di KPK. KPK tak mempermasalahkan hal tersebut karena itu adalah hak dari Kusnadi.

"Terkait Kusnadi mengajukan perlindungan di LPSK. Semua pihak berhak untuk mengajukan perlindungan ke LPSK apabila merasa terancam," kata jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Tessa meyakini LPSK memiliki kriteria mana saja pihak yang layak diberikan perlindungan. Dia juga meminta Kusnadi menyampaikan fakta jika memang ada ancaman kepadanya.

"Ya kami juga mengimbau kepada Saudara Kusnadi untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya kalau seandainya ada ancaman-ancaman kepada yang bersangkutan, Tentunya fakta-fakta tersebut harus benar-benar sesuai dengan kenyataan ya," ujarnya.

Tessa mengatakan tidak memiliki informasi apakah memang Kusnadi mendapatkan ancaman. Dia meminta alasan Kusnadi meminta perlindungan ke LPSK agar ditanyakan ke yang bersangkutan.

"Dan kembali lagi, KPK tidak memiliki informasi kapan, apa, dan siapa yang melakukan pengancaman tersebut kepada Kusnadi," ujarnya.

Kusnadi Minta Perlindungan ke LPSK

Sebelumnya, pihak staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pemeriksaan dirinya di KPK. Kusnadi membantah ada kaitan dengan buron Harun Masiku.

"Dalam hal ini, kami, kuasa hukum, saya Ronny Talapessy bersama Pak Petrus, Pak Jimmy, dan kawan-kawan. Hari ini ke LPSK dalam rangka meminta perlindungan terhadap LPSK atas kejadian yang Saudara Kusnadi terima," kata kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, kepada wartawan di LPSK, Jakarta Timur, Jumat (28/6).

Ronny mengatakan Kusnadi diperlakukan KPK secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Kedua, Ronny menjelaskan Kusnadi tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku.

"Kami melihat bahwa diperlakukan secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Yang kedua, kami melihat bahwa Saudara Kusnadi ini tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku. Namun dijebak oleh penyidik KPK dan digeledah. Kemudian, dilakukan perampasan properti milik pribadi dan diperlakukan secara semena-mena, yang tidak sesuai dengan hukum dan juga aturan yang ada. Jadi kami melihat bahwa di sinilah kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan sehingga hari ini kami hadir di sini," jelasnya.

"Kami sudah melakukan upaya hukum, yaitu juga ke Komnas HAM dan juga kita sudah ke Mabes Polri, dan ini merupakan dalam rangka mencari keadilan, dan kita juga ingin bahwa hak-hak hukum, Saudara Kusnadi ini dilindungi secara undang-undang," tambahnya.

(ial/dek)

Ambon (ANTARA) - Universitas Pattimura (Unppatti) Ambon, Maluku bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI melakukan edukasi pada mahasiswa tentang praktik perlindungan saksi pada urusan hukum.

“Kesadaran untuk melaporkan pelanggaran terkait hak-hak keadilan masih rendah dan banyak orang yang merasa takut untuk mencari keadilan melalui proses hukum,” kata Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Unpatti Ruslan H. S. Tawari dalam keterangan yang diterima di Ambon, Kamis.

Menurutnya, penting untuk menyosialisasikan pemahaman dan kesadaran akan perlindungan saksi dan korban kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa. Karena dengan begitu, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan di bidang hukum.

“Saya berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, dapat menginspirasi para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dalam menghadapi berbagai kejahatan yang telah terjadi selama ini,” kata Tawari.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk mengikuti dan menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga mahasiswa dapat menjadi sahabat saksi dan korban kelak.

Dengan demikian, akan melahirkan sistem bernegara yang benar-benar adil dan hukum menjadi panglimanya sehingga setiap orang mendapat keadilan di mata hukum.

Sementara itu ketua LBH Unpatti Julista Mustamu menyatakan bahwa di Maluku terjadi banyak kejahatan, LBH dan Klinik Hukum Unpatti belum dapat menangani beberapa kasus dengan baik, terutama dalam hal perlindungan terhadap saksi dan korban.

Hal ini menjadi alasan utama dilakukannya sosialisasi yang diinisiasi melalui kerja sama antara LBH dan Klinik Hukum Unpatti dengan LPSK RI, ungkap Mustamu.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan wewenang LPSK kepada mahasiswa, serta memberikan pemahaman bahwa saksi dan korban memiliki perlindungan hukum saat memberikan kesaksian dalam kasus-kasus hukum di pengadilan. LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap saksi dan korban.

“Jadi tidak perlu takut untuk melaporkan tindak pidana karena prosedurnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan haknya dilindungi,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, dia berharap mahasiswa dapat menjadi perpanjangan tangan LPSK sebagai sahabat saksi dan korban di Maluku. Dia juga menambahkan bahwa kedepannya Mahasiswa Unpatti dapat melakukan magang pada LPSK untuk mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Sementara itu Wakil Ketua LPSK RI Wawan Fahrudin menyampaikan dalam presentasinya bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya fokus pada perlindungan bagi pelaku (tersangka/terdakwa), tetapi juga memperhatikan kepentingan para saksi dan korban.

Materi yang dia sampaikan mencakup penjelasan mengenai LPSK, serta tugas dan wewenangnya.

Dia berharap bahwa melalui sosialisasi ini, para mahasiswa dapat mendukung kerja LPSK dalam memberikan perlindungan dan hak-hak bagi saksi dan korban, serta aktif berpartisipasi menjadi relawan sahabat saksi dan korban untuk menyampaikan kabar baik bahwa ada lembaga negara independen yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan akses keadilan dengan baik.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Indonesia mampu proklamasi tanpa berdarah di tengah perang dunia kedua dan tanpa teknologi militer serta mendapat pengakuan internasional.

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia melakukan penguatan pemahaman dan implementasi Pancasila kepada masyarakat dan santri di Pondok Pesantren (PP) Darul Quran Wal Irsyad II Siraman, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Prof. Dr. Agus Moh Najib di Gunungkidul, Kamis, menyebutkan ada beberapa kegiatan utama alam sosialisasi ini, di antaranya penguatan Pancasila dan penandaan pembangunan Sumur Pancasila.

"Sumur Pancasila akan dibangun di Desa Kepek, yang bertujuan untuk memperbaiki akses air bersih. Sumur Pancasila ini akan pertama kali dimanfaatkan oleh Rumah Sakit NU," kata Agus dalam sosialisasi bertema Implementasi Pancasila dalam Masyarakat Pesantren.

Prof. Agus mengatakan bahwa Sumur Pancasila juga untuk memperkuat pemahaman Pancasila di tengah masyarakat, terutama di kalangan pesantren.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren, dan menjaga keutuhan ideologi negara dalam berbagai aspek kehidupan," katanya.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta dalam sambutannya menekankan pentingnya menyelipkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada era kemajuan seperti sekarang.

"Meskipun masyarakat mungkin sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, istilah dan doktrin Pancasila harus tetap disosialisasikan agar tidak tergerus oleh ideologi lain," katanya.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. menekankan bahwa keislaman di Indonesia tidak lengkap tanpa Pancasila.

"Indonesia mampu proklamasi tanpa berdarah di tengah perang dunia kedua dan tanpa teknologi militer serta mendapat pengakuan internasional," katanya.

Menurut Yudian, Pancasila merupakan konsensus ijmak hukum Tuhan tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Bagi muslim di NKRI yang melawan Pancasila berarti melawan tiga kali lipat terhadap Allah. Akan tetapi, saya yakin NU tidak," kata dia.

Yudian mengemukakan bahwa Pancasila membebaskan manusia dan menolak segala bentuk ethnic cleansing, berbeda dengan hoaks yang sering menyerang negara menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar khilafah keagamaan.

"Nilai-nilai Al-Qur'an melekat pada Pancasila dan mengandung unsur pluralisme. Bersyukurlah bahwa Indonesia merupakan kumpulan doa yang diijabahi oleh para nabi. Salam Pancasila!" katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024