Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyatakan bakal meminta klarifikasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan beragama Islam yang bertugas tahun 2024 ini.

"Terkait isu tersebut saat ini kami sedang menelusuri ke BPIP dan menunggu klarifikasinya," kata Dito kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/8).

Dito menjelaskan Paskibraka sejak 2022 lalu sudah ditarik menjadi kewenangan dibina oleh BPIP .

"Kemenpora sama sekali tidak ada kewenangan," lanjutnya.

Sebelumnya terdapat kabar dugaan pasukan Paskibraka 2024 perempuan beragama Islam diwajibkan mencopot jilbab ramai menjadi pembahasan warganet.

Ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis protes keras terkait kabar tersebut. Cholil lantas mendesak supaya kabar larangan berjilbab bagi Paskibraka dihapus.

Jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, Ia menyarankan sebaiknya para peserta Paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab untuk pulang saja.

"Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya," ujarnya

Jakarta -

Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyoroti adanya isu dugaan anggota Paskibraka Nasional 2024 dilarang menggunakan jilbab. PPI meminta BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka untuk menjelaskan maksud dari hal itu.

Ketua Umum PPI, Gousta Feriza menyebut pihaknya telah mencoba untuk meminta penjelasan dari BPIP, namun hingga kini belum ada jawaban atas pertanyaan yang kini menjadi sorotan publik itu.

"Kami pengurus pusat meminta klarifikasi dari BPIP selaku penanggungjawab program, kenapa hal ini bisa terjadi," kata Gousta dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

"Sampai dengan saat ini kita belum bisa mendapatkan informasi itu. Karena kita kontak juga di BPIP belum ada yang memberikan statement. Teman-teman pamong atau pembina juga sampai sekarang belum berikan klarifikasinya," sambungnya.

Mantan anggota paskibraka itu menyayangkan adanya dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi pasukan pengibar bendera pusaka itu. Padahal menurutnya, penggunaan jilbab turut mengimplementasikan nilai-nilai pancasila.

"Ini berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bukankah hal ini mencederai kebhinekaan itu sendiri. Lalu dimana letak pengamalan nilai nilai luhur Pancasila, sila khususnya Ketuhanan
Yang Maha Esa," ungkap Gousta.

Selain itu dia berharap tidak ada larangan dalam penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri yang akan bertugas pada upacara hari kemerdekaan 17 Agustus 2024 mendatang.

"Kami harapkan ini adalah hal yang terakhir kali dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini untuk upacara yang akan datang," ucap Gousta.

"Termasuk tuntutan kita 17 Agustus nanti pada saat pengibaran, adik-adik yang biasa mengenakan hijab harus mengenakan hijab, tidak boleh lagi dihalang-halangi," tambah Wasekjen PPI, Irwan Indra.

Diketahui, tahun ini terdapat 76 anggota Paskibraka yang terbagi dari 38 provinsi. Pengukuhan Paskibraka itu telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara IKN, Selasa (13/3).

Seluruh anggota Paskibraka itu akan menjalankan tugas mengibarkan bendera di Istana Negara IKN pada 17 Agustus mendatang.

Lihat video 'Momen Jokowi Kukuhkan Paskibraka 2024 di Istana Negara IKN':

[Gambas:Video 20detik]

(ond/yld)

JAKARTA - Kepala Badan Ideologi Pancasila ( BPIP ) Yudian Wahyudi menegaskan atribut Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ( Paskibraka ) melambangkan makna Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan tradisi kenegaraan dalam pelaksanaan setiap Upacara Peringatan Kemerdekaan RI sejak Indonesia Merdeka yang dirancang oleh Presiden Soekarno.

"Sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya begini, ketika kita proklamasi itu kan merupakan hasil kumpulan berbagai macam ya Kebhinekaan itu. Nah dalam rangka menjaga kembali, maka dibuatlah Paskibraka ini dalam bentuk uniform untuk menjaga Kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan yang dimaksud oleh Bung Karno ya," kata Yudian dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (14/8/2024).

Yudian mengatakan untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.



"Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka," kata Yudian.

Bahkan, kata Yudian, pada saat pendaftaran setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela, untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka 2024, dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 tahun 2024.

Yudian menegaskan, BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab pada anggota Paskibraka. Dia menjelaskan penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," katanya.

IKN (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan tidak memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tegas Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Yudian menegaskan pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Dia menyampaikan saat proklamasi, Indonesia terdiri dari berbagai kebhinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan maka dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

"Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka," ujar Yudian.

Dia mengatakan aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka Tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000," ujar Yudian.

Surat pernyataan itu mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pengukuhan Paskibraka dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024.

"Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap, tampang Paskibraka. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024," jelas dia.

Yudian belum menjawab saat ditegaskan apakah Paskibraka akan mendapatkan sanksi jika tidak mengikuti peraturan yang ada, termasuk soal keseragaman.
​​​​​​

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengklaim bahwa pihaknya tidak memaksa para Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab ketika pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Yudian merespons berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab kepada 18 Paskibraka Nasional putri pada saat pengukuhan Paskibraka.

?BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab,? tegasnya dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (14/8/2024).

Yudian menjelaskan bahwa sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.



?Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka,? jelas Yudian.

Yudian pun mengatakan penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja.

?Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi,? pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar meninjau ulang SK standar pakaian Paskibraka dengan menyertakan contoh pakaian berhijab sehingga dapat menjadi pilihan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024.

"BPIP dalam menyusun dan menetapkan standar pakaian Paskibraka harus mengakomodasi prinsip dasar perlindungan anak, nondiskriminasi, serta nilai keberagaman yang merupakan pengamalan nilai Pancasila," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Hal ini dikatakannya menanggapi informasi bahwa perempuan Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, diwajibkan melepas jilbab.

Pihaknya menduga terdapat 18 perwakilan paskibra perempuan yang mengenakan jilbab yang berpotensi mengalami kekerasan dipaksa melepas jilbab, padahal mereka sejak kecil memakai jilbab sebagai bentuk pengamalan atas ajaran agama yang diyakini.

"Jika benar mereka dipaksa mencopot jilbab, maka ini merupakan tindakan intoleransi, dan diskriminasi, berpeluang melanggar hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak," kata Aris Adi Leksono.

Baca juga: PPI tolak dugaan larangan penggunaan hijab pada Paskibraka Putri 2024

KPAI pun melakukan telaah terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila No. 35 tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Selain itu, dalam lampiran standar pakaian paskibraka tidak menyertakan contoh pakaian berhijab menjadi pilihan model.

"Hasil telaah menunjukkan bahwa standar pakaian tersebut kurang mengakomodasi asas dan prinsip dasar perlindungan anak, serta terlalu umum, tidak mengakomodasi nilai-nilai keberagaman," kata dia.

KPAI pun meminta BPIP agar menyusun dan menetapkan standar pakaian paskibraka yang mengakomodasi prinsip dasar perlindungan anak, yakni nondiskriminasi, serta nilai keberagaman, yang merupakan pengamalan nilai Pancasila, serta memastikan tidak terjadi praktik pemaksaan pencopotan jilbab bagi anggota paskibraka perempuan, yang merupakan upaya menjaga dan mengamalkan nilai ajaran agama yang diyakini.

Jakarta (ANTARA) - Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Lima sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Namun, dalam era globalisasi dan modernisasi yang pesat, nilai-nilai Pancasila terancam mengalami distorsi atau penyimpangan.

Penyebaran budaya asing, perkembangan teknologi, dan perubahan pola pikir generasi muda sering kali menyebabkan distorsi nilai-nilai Pancasila. Fenomena seperti radikalisme, konsumerisme, dan individualisme yang kian marak menunjukkan bagaimana nilai-nilai asli bangsa ini terkikis oleh pengaruh eksternal.

Seorang pakar filsafat Pancasila Prof. Dr. Kaelan, M.S. mengatakan, tantangan terbesar dalam menjaga Pancasila adalah "kemampuan generasi muda untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut di tengah arus globalisasi yang deras."

Kaelan menegaskan bahwa tanpa upaya sadar dan sistematis, generasi muda bisa kehilangan jati diri bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia memiliki peran strategis dalam menanamkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.

Gerakan Pramuka memiliki misi utama untuk membentuk karakter dan kepribadian generasi muda Indonesia. Melalui berbagai kegiatan yang terstruktur dan berjenjang,
Pramuka menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kerja sama, tanggung jawab, dan cinta tanah air yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Dr. H. Syamsul Maarif, M.Si., Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, "Gerakan Pramuka adalah wadah yang efektif untuk membentuk karakter bangsa yang Pancasilais, karena seluruh kegiatan dalam Pramuka diarahkan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila."

Kegiatan seperti upacara bendera, latihan kepemimpinan, serta pengabdian masyarakat secara langsung mempraktikkan dan menguatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Implementasi Nilai Pancasila dalam Kegiatan Pramuka

Dalam Gerakan Pramuka, nilai-nilai Pancasila diterapkan secara praktis melalui berbagai kegiatan.

Nilai dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, diimplementasikan dengan kegiatan keagamaan seperti doa bersama sebelum dan sesudah beraktivitas, serta pengenalan ajaran agama masing-masing anggota, menguatkan nilai-nilai spiritual dan toleransi beragama.

Penerapan nilai sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dalam Gerakan Pramuka diantaranya adalah dengan mendorong anggota untuk menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan orang lain dengan adil. Kegiatan bakti sosial dan kerja sama dalam kelompok kecil menumbuhkan rasa empati dan keadilan.

Kegiatan persahabatan antardaerah dan suku dalam Pramuka memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan penerapan nilai Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Anggota Pramuka belajar untuk menghargai keberagaman dan menjaga persatuan.

Sistem kepemimpinan dalam Pramuka yang demokratis, di mana keputusan diambil melalui musyawarah, mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kebijaksanaan. Hal ini sesuai dengan sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sedangkan sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diimplementasikan melalui kegiatan Pramuka yang berbasis pengabdian kepada masyarakat, seperti membantu korban bencana alam, sehingga menjadi wujud nyata dari penerapan nilai keadilan sosial.

Pengaruh Pramuka terhadap Pencegahan Distorsi Nilai Pancasila

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa anggota Pramuka memiliki pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila yang lebih kuat dibandingkan dengan non-anggota.

Penelitian ini menunjukkan bahwa 85 persen anggota Pramuka aktif memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sementara pada kelompok non-anggota hanya mencapai 65 persen.

Prof. Dr. Sutaryo, M.Si., seorang peneliti senior di LIPI mengatakan, kegiatan Pramuka yang terstruktur dan konsisten dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan telah berhasil menciptakan generasi muda yang lebih tahan terhadap pengaruh negatif globalisasi.

Sutaryo juga menambahkan bahwa Pramuka berperan penting dalam membentuk "karakter generasi muda yang kuat, berwawasan kebangsaan, dan memiliki daya tahan terhadap distorsi nilai-nilai Pancasila."

Meskipun memiliki banyak keunggulan, Gerakan Pramuka juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan perannya. Tantangan terbesar adalah bagaimana membuat kegiatan Pramuka tetap relevan dan menarik bagi generasi muda di era digital. Generasi muda saat ini lebih tertarik pada teknologi dan media sosial, yang sering kali menjadi saluran bagi distorsi nilai-nilai Pancasila.

Namun, tantangan ini juga membuka peluang. Pramuka dapat mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas penyampaian nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dengan mengembangkan aplikasi pembelajaran interaktif berbasis nilai-nilai Pancasila, atau memanfaatkan media sosial untuk kampanye tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Pakar pendidikan karakter Dr. Ir. H. Budi Prayitno, M.T. mengatakan, "Integrasi teknologi dalam Gerakan Pramuka adalah kunci untuk memastikan relevansi dan daya tarik Pramuka di era modern, sekaligus memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila." Ia menekankan pentingnya inovasi dalam kegiatan Pramuka untuk menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan esensi pendidikan karakter yang Pancasilais.

Pramuka di Era Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 menjadi ujian bagi Gerakan Pramuka dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah keterbatasan fisik. Selama pandemi, Pramuka tetap aktif melalui kegiatan daring, seperti webinar, diskusi online, dan kampanye sosial di media digital. Inisiatif ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi Pramuka dalam menghadapi situasi krisis, sekaligus tetap menjaga esensi nilai-nilai Pancasila.

Sebagai contoh, Kwartir Daerah Jawa Barat mengadakan program "Pramuka Peduli" yang menggalang bantuan dan dukungan untuk masyarakat terdampak pandemi. Program ini tidak hanya menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi, tetapi juga menjadi sarana praktis bagi anggota Pramuka untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kondisi nyata.

Melalui kegiatan yang terstruktur dan berorientasi pada pendidikan karakter, Pramuka berhasil menanamkan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Meskipun menghadapi tantangan, seperti relevansi di era digital, Pramuka tetap memiliki peluang besar untuk terus berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa.

Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, Pramuka dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, penguatan dan pengembangan Gerakan Pramuka harus terus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

*) Lucky Akbar adalah ASN pada Kementerian Keuangan RI

Copyright © ANTARA 2024

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten meluncurkan program penyelarasan produk hukum daerah (Larasakumda) di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten, Minggu (11/8/2024).

Program tersebut diselenggarakan guna penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum di Kabupaten Klaten.

Peluncuran Laraskumda ditandai dengan pemukulan gong serta penandatanganan nota kesepahaman antara BPIP dan Pemkab Klaten yang diwakili oleh Sekda Klaten, Jajang Prihono.

Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan melalui peluncuran Laraskumda diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya penandatanganan kerja sama dan juga peluncuran Laraskumda ini Pemerintah Kabupaten Klaten dapat terus bersinergi membina ideologi Pancasila dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta terwujudnya Pemerintah Kabupaten Klaten dengan nilai-nilai Pancasila," paparnya.

Sementara itu Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Adhianti, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya dalam proses pengarusutamaan Pancasila, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga negara.

Ia berharap pihaknya dapat terus bersinergi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya program ini semua pihak dapat terus bersinergi dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan peraturan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya," ucap dia.

Dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah Klaten dalam penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila," imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini turut digelar pelepasan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Kabupaten Klaten.

Ratusan mahasiswa yang andil dalam program KKN ini diharapkan menjadi duta yang menyebarkan nilai-nilai ideologi Pancasila.

Klaten -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meluncurkan program penyelarasan produk hukum daerah (Laras Kumda). Sekretaris Daerah (Sekda) Jajang Prihono berharap program ini dapat menguatkan nilai-nilai pancasila di Klaten.

Peluncuran Laras Kumda dilaksanakan di Pendapa Setda Klaten, ditandai dengan pemukulan gong serta nota penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh BPIP dan Sekda Klaten, Jajang Prihono.

Ia berharap, lewat peluncuran Laras Kumda kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten Klaten dapat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya penandatanganan kerjasama dan juga peluncuran Laras Kumda ini, Pemkab Klaten dapat terus bersinergi membina ideologi Pancasila dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya," kata Jajang di Pendapa Setda Klaten, Minggu (11/8/2024).

Adapun, Laras Kumda diluncurkan guna menyelaraskan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum. Lewat program tersebut, Jajang turut berharap nantinya dapat terwujud Pemkab Klaten selalu seiring dengan nilai-nilai Pancasila.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIB Adhianti mengatakan, peluncuran Laras Kumda menjadi salah satu upaya pengarusutamaan Pancasila, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga negara.

Dalam peluncuran program itu ia turut berharap, pihaknya dapat terus bersinergi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya program ini semua pihak dapat terus bersinergi dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan peraturan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya," harapnya.

"Dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah Klaten dalam penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila," sambungnya.

(anl/ega)

Jakarta (ANTARA) - Tahukah Anda, pada tahun 2022 lalu, Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), melainkan sudah berada di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 5 April 2022 ini terdiri dari 13 halaman.

Salah satu poin dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa BPIP akan mengkoordinasikan Program Paskibraka. "Program Paskibraka secara nasional berada di bawah koordinasi Badan," demikian bunyi Pasal 3. Pasal 1 menjelaskan bahwa Badan merupakan lembaga yang menangani urusan pemerintahan dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Dengan diundangkannya Perpres tersebut, Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Kemenpora, kini berada di bawah koordinasi BPIP sejak tahun 2022.

Hal ini bertujuan, untuk mengkader calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter Pancasila. Oleh karena itu, pembekalan untuk Paskibraka tidak hanya mencakup pelatihan baris-berbaris.

Akan tetapi juga melibatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, serta pendampingan oleh pengasuh atau pamong melalui pendekatan Sistem Desa Bahagia selama pendidikan dan pelatihan.

Selain melaksanakan tugas menaikkan dan menurunkan Sang Merah Putih pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Lahir Pancasila, Paskibraka juga dipersiapkan untuk menjadi Duta Pancasila.

Lebih lanjut, pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat pusat dilakukan oleh BPIP bekerja sama dengan Komando Garnisun Tetap (Kogartap) I Jakarta dan Lemhannas RI, dengan panitia pelaksana yang melibatkan BPIP, Kemensetneg, Kemendagri, TNI/POLRI, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI), dan tenaga medis.

Sementara itu, pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota berada di bawah koordinasi BPIP melalui kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri.

Kendati demikian, panitia Pelaksana dipimpin oleh Sekda dan anggotanya meliputi TNI/POLRI, Kesbangpol/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Program Paskibraka, akademisi/praktisi, DPPI, tenaga medis, serta OPD lainnya.

Dasar hukum pelaksanaan Program Paskibraka meliputi Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perpres No. 51 Tahun 2022 mengenai Program Paskibraka.

Sebagai bagian dari tugasnya, BPIP memastikan pelatihan intensif dan standar untuk anggota Paskibraka. Pelatihan ini mencakup kedisiplinan, keterampilan baris-berbaris, serta pemahaman tentang sejarah dan makna bendera Merah Putih.

BPIP juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sekolah-sekolah dalam proses seleksi dan persiapan Paskibraka di seluruh Indonesia.

Dengan itu Paskibraka tidak hanya tampil dalam perayaan kemerdekaan, tetapi juga pada berbagai acara kenegaraan lainnya. Mereka berperan secara simbolis dalam memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan bangsa.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam Kirab Sang Merah Putih di Monumen Nasional (Monas) Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Adapun kirab yang dilakukan Sabtu (10/8) itu merupakan bagian dari rangkaian persiapan Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar untuk pertama kalinya di IKN.

“Mari bersama-sama kita menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air dengan mengikuti acara ini. Setiap langkah kita dalam kirab ini adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa,” kata Rima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain itu, pasukan kirab membawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi berangkat dari bagian Cawan Monas, tempat Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara, menuju Bandara Halim Perdanakusuma melewati rute Jalan Merdeka Barat, Jalan Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto.

Dia mengatakan pada Kirab Sang Merah Putih yang bertugas adalah Purnapaskibraka Duta Pancasila yang telah bertugas sebagai Paskibraka pembawa baki bendera pada 2023.

Mereka mengantarkan Sang Merah Putih ke lokasi upacara untuk dikibarkan oleh Paskibraka 2024.

“Artinya bahwa tugas mengibarkan Sang Merah Putih harus terus dilanjutkan oleh putra-putri dari generasi ke generasi, yang merupakan bagian dari pengaderan calon pemimpin Indonesia masa depan,” ujarnya.

Menurutnya, Kirab Sang Merah Putih tidak sekadar acara simbolis, tetapi juga merupakan wujud penghormatan dan pengingat akan makna penting dari Bendera Negara, Sang Merah Putih, yang telah menjadi lambang perjuangan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Selain itu, Kirab Sang Merah Putih mengingatkan segenap komponen bangsa, akan sejarah bangsa, bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dan diperjuangkan dengan segenap jiwa raga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Bendera Negara adalah Sang Merah Putih yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Lebih lanjut, Rima menjelaskan Kirab Sang Merah Putih adalah momentum bersejarah yang tidak hanya akan menjadi kenangan indah, tetapi juga akan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita semua.

"Mari kita sambut HUT ke-79 Kemerdekaan RI dengan semangat yang berkobar dan cinta yang tulus terhadap bangsa dan negara," tambah Rima.

Diketahui, kirab ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal, yang semuanya bersatu dalam satu tujuan merayakan kemerdekaan dan mengingat sejarah perjuangan bangsa.

Acara ini juga akan dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya yang menggambarkan kekayaan dan keberagaman Indonesia.

Kemudian, akan ada sesi orasi yang diisi oleh tokoh-tokoh nasional dan masyarakat yang akan menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Padang (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan hingga kini telah melindungi 20 saksi terkait kasus kematian Afif Maulana (13) pelajar di Kota Padang, Sumatera Barat.

"Totalnya LPSK sudah melindungi 20 orang saksi," kata Wakil Ketua LPSK Mahyudin di Padang, Kamis.

Lebih detail perlindungan itu merujuk kepada penggalian informasi, keterangan yang diberikan terlindung termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kesehatan hingga perlindungan dari dugaan ancaman kepada terlindung.

Terkait ancaman yang diduga dialami terlindung, Wakil Ketua LPSK tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang mengancam dan apa saja bentuk ancamannya. Hal itu dikarenakan kasus kematian Afif hingga kini masih berproses di kepolisian.

"Nanti kita lihat dulu perkembangannya, LPSK sedang mendalami prosesnya," kata dia.

Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut akan memberikan perlindungan kepada 20 terlindung selama enam bulan ke depan. Namun, perlindungan itu bisa saja bertambah atau tergantung perkembangan kasus.

Ia menjelaskan perlindungan oleh LPSK tidak hanya dalam bentuk fisik namun juga bisa dalam bentuk pendampingan dalam proses persidangan, pemberian bantuan psikologis hingga pendampingan saat proses ekshumasi dilakukan.

Untuk diketahui, Perhimpunan Dokter Forensik dan Medikolegal Indonesia (PDFMI) melakukan ekshumasi terhadap jenazah Afif Maulana pada Kamis pagi sekitar pukul 07.30 WIB di Tempat Pemakaman Umum Tanah Sirah, Kota Padang. Langkah ini ditujukan untuk membuktikan secara forensik penyebab kematian pelajar tersebut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024