JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung menetapkan wajib lapor usai mengalihkan penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, dari tahanan rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan kota di Bekasi.

“Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Kejagung, Senin (28/4/2025).

“Nah, mudah-mudahan kita harapkan yang bersangkutan ke depan akan ada pemulihan dan supaya lebih sehat dalam menghadapi perkara ini,” tambah dia.

Harli menyampaikan bahwa pengalihan tahanan dilakukan sejak tanggal 24 April 2025.

Permohonan pengalihan penahanan ini diajukan oleh kuasa hukum Tian dengan alasan medis.

Setelah dilakukan observasi kesehatan, penyidik bersama tim dokter menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan Tian memerlukan perhatian khusus yang tidak memungkinkan dirinya tetap berada di dalam rutan.

“Yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasangi delapan ring. Selain itu, ia juga mengalami masalah kolesterol dan gangguan pernapasan,” terang Harli.

Selama masa observasi, Tian juga mengalami pendarahan di mulut dan mata akibat konsumsi obat pengencer darah yang wajib ia minum secara rutin.

Atas dasar pertimbangan medis tersebut, serta adanya surat permohonan resmi dari kuasa hukum, penyidik akhirnya memutuskan untuk mengalihkan status penahanannya.

Lebih lanjut, Harli menjelaskan bahwa pengalihan ini juga disertai jaminan dari istri Tian sebagai pihak penjamin.

Untuk memastikan pengawasan, Tian telah dipasangi alat pemantau elektronik (electronic monitoring device) guna mengawasi setiap pergerakannya selama menjalani masa tahanan kota.

"Jadi, sudah dipasang alat elektroniknya untuk memantau pergerakan yang bersangkutan,” ujar dia.

“Penanganan perkara ini terus dilanjutkan untuk membuat terang tindak pidana yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan," tegas Harli.

LAHAT, KOMPAS.com - Sebanyak delapan tahanan di Polres Lahat, Sumatera Selatan, melarikan diri setelah menjebol dinding sel menggunakan obeng.

Aksi pelarian ini terungkap pada Minggu (27/8/2025) ketika petugas menyadari bahwa beberapa tahanan telah kabur.

Setelah mengetahui kejadian tersebut, petugas langsung melakukan pencarian dan menangkap tiga dari delapan tahanan yang melarikan diri.

Tiga tahanan yang berhasil ditangkap adalah Andre Suwardi (25), Dika Cahyadi (37), dan Irpan Suryadi (24).

Sementara itu, lima tahanan lainnya yang masih dalam pengejaran adalah Popo Pendri (35), Jimi Desa (23), Saputra (23), Harliko Darliansyah (28), dan Erlan Purnomo (29).

Kapolres Lahat, AKBP Novi Edyanto, menjelaskan bahwa para tahanan tersebut menjebol dinding ruang sel dengan menggunakan obeng yang telah dimodifikasi.

Setelah membuat lubang, mereka melarikan diri dari belakang ruang tahanan agar tidak terdeteksi oleh petugas.

"Berbekal alat sederhana berupa obeng, para tahanan ini nekat menjebol dinding beton dan melarikan diri saat situasi sekitar rutan dalam keadaan sepi," kata Novi, Senin (28/4/2025).

Para tahanan yang kabur melarikan diri ke arah hutan dan lereng gunung yang terletak di kawasan Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, serta Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim.

Setelah mendapatkan informasi mengenai lokasi persembunyian mereka, petugas segera melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka yang melarikan diri.

"Penangkapan tiga tersangka dilakukan berdasarkan informasi masyarakat dan kerja tim yang solid, meskipun para tersangka berupaya bersembunyi di lereng pegunungan milik keluarganya," tambah Kapolres.

Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat dan keluarga para tersangka untuk memberikan informasi mengenai keberadaan tahanan yang masih buron.

Ia meminta agar lima tahanan yang kabur segera menyerahkan diri.

"Kami akan terus melakukan pengembangan penyelidikan baik terhadap tersangka yang sudah tertangkap kembali maupun penyelidikan di dalam internal personel Polres Lahat," ungkapnya.

Lahat (ANTARA) - Aparat Kepolisian Resor (Polres) Lahat, Sumatera Selatan menangkap tiga dari delapan orang tahanan yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Polres Lahat.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto di Lahat, Senin, mengatakan kaburnya delapan tahanan pada Minggu (27/4), pukul 03.30 WIB, itu dengan cara menjebol dinding dengan menggunakan obeng yang sudah di modifikasi.

Dari peristiwa tersebut, Polres Lahat cepat membentuk Tim khusus dan memimpin langsung pengejaran. Setelah dilakukan penyelidikan perkembangan delapan orang tahanan yang kabur dari rutan Polres Lahat.

Tim khusus Polres Lahat menangkap kembali tiga orang tahanan melarikan diri atas nama Andre Suwardi, Irpan Suryadi, dan Dika Cahyadi. Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, dan kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim pada Minggu (27/4) pukul 16.00 WIB.

"Tertangkapnya tiga tahanan tersebut atas informasi warga serta kerja keras Tim yang solid, meskipun para tersangka berupaya bersembunyi di lereng pegunungan milik keluarganya," jelasnya.

Timsus Polres Lahat masih melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap 5 (lima) orang tahanan lagi yang belum tertangkap.

"Kami mengimbau masyarakat dan keluarga para tersangka untuk memberikan informasi atau menyerahkan langsung tersangka ke polres lahat, kami akan lebih serius dalam menangani kasus ini dan terus melakukan pengembangan penyelidikan baik terhadap tersangka yang sudah tertangkap kembali maupun penyelidikan di dalam internal personel Polres Lahat," kata Novi.

Lahat -

Sebanyak delapan tahanan di Polres Lahat, Sumatera Selatan kabur dari sel. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap para tahanan yang melarikan diri dari sel tersebut.

Delapan tahanan yang kabur ini yakni lima orang pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba dari Satres Narkoba Lahat, dan tiga dari pelaku tindak pidana umum Satreskrim Lahat.

Kasi Humas Polres Lahat Iptu Lispono membenarkan jika ada delapan tahanan yang kabur dari sel Tahti Polres Lahat. Delapan tahanan ini kabur dari Rutan Tahti pada Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 03.00 WIB.

"Mereka kabur dengan cara membobol dinding sel dengan menggunakan obeng yang sudah di modifikasi," katanya, Minggu.

Menurutnya saat ini sedang dilaksanakan pengejaran dan penyisiran di hutan-hutan sekitar Polres Lahat, dan memback-up jalur-jalur keluar dari Kota Lahat dengan cara melaksanakan patroli dan razia di seluruh polsek.

"Tim saat ini masih melakukan pengejaran terhadap delapan tersangka yang dimungkinkan masih berada di wilayah hukum Polres Lahat," katanya.

Saat ini, kata dia, Propam Polres Lahat tengah melakukan pemeriksaan terhadap petugas jaga tahanan yang bertugas pada saat kejadian.

Pemeriksaan bertujuan untuk mengungkap kemungkinan kelalaian atau indikasi keterlibatan dalam pelarian para pelaku.

"Kapolres Lahat serius dalam menangani kasus ini dan melakukan penyelidikan internal dilakukan untuk memastikan prosedur pengamanan sudah sesuai atau belum," ungkapnya.

(csb/csb)

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Sumatera Utara, menggelar kegiatan makan gratis bagi masyarakat sekitar, dalam mengimplementasikan motto dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yakni “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat”.

“Makan gratis kita gelar pada Jumat (25/4), di kantin depan Rutan Kelas I Medan, terlihat masyarakat yang mendapatkan makan gratis sangat antusias, kurang lebih sebanyak 400 porsi makanan yang kita disediakan habis,” kata Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya dalam keterangan tertulis di terima di Medan, Ahad (27/4).

Dia menyampaikan dengan semangat berbagi dan empati, kegiatan ini menjadi wujud nyata dari motto Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Pemasyarakatan bermanfaat untuk masyarakat dan menciptakan hubungan baik dan suasana positif antara Rutan Kelas I Medan, dengan lingkungan sekitarnya,” jelas dia.

Mirna salah satu masyarakat sekitar menyampaikan rasa syukur dan terimakasih dengan kegiatan makan gratis yang diadakan Rutan Kelas I Medan.

"Saya sangat senang dan merasa terbantu dengan kegiatan makan gratis yang diadakan pihak Rutan Kelas I Medan. Semoga kegiatan ini terus dilaksanakan kedepannya,” katanya.

JAKARTA - Justin Bieber pernah menjadi target rencana penculikan dan pembunuhan brutal saat berada di puncak ketenarannya. Kabar mengejutkan ini terungkap dari laporan terbaru Entertainment Weekly dan serial dokumenter Hollywood Demons di Investigation Discovery.

Seorang mantan petugas pemasyarakatan bernama Edgar Pinon mengungkap rencana penculikan, mutilasi, dan pembunuhan terhadap Justin Bieber . Rencana mengerikan ini dirancang oleh Dana Martin, seorang narapidana yang tengah menjalani dua hukuman seumur hidup di New Mexico atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang remaja.

Pinon mengenang momen ketika Martin secara pribadi memintanya untuk berbicara. Dalam percakapan tersebut, Martin menunjukkan obsesinya terhadap Bieber, bahkan membahas tato sang penyanyi yang ia miliki. Ia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirim dua orang, Mark Staake dan keponakannya Tanner Ruane, ke Pantai Timur Amerika Serikat dengan tujuan melaksanakan rencana jahat tersebut.


Foto/People

"Ia sudah menyiapkan daftar target, dan Bieber ada di urutan teratas," kata Pinon dilansir dari The News International, Minggu (27/4/2025).

Rencana itu berhasil digagalkan pada tahun 2012 ketika Staake dan Ruane ditangkap setelah secara tidak sengaja melintasi perbatasan Kanada. Saat itu, polisi menemukan peralatan berbahaya di dalam mobil mereka.

Termasuk gunting pangkas dan dasi, benda-benda yang disiapkan untuk melakukan pengebirian dan pembunuhan. Dalam rekaman percakapan telepon, Ruane bahkan menyebut suami Hailey Baldwin itu dengan kata-kata merendahkan dan membahas secara eksplisit rencana brutal yang akan dilakukan.

Martin sendiri kemudian mengakui bahwa motifnya tidak hanya sekadar ingin menghabisi penyanyi 31 tahun tersebut. "Saya bukan siapa-siapa di penjara. Saya ingin Justin Bieber tahu siapa saya," ujar Martin.

Menurut Pinon, Martin tampaknya lebih terdorong oleh keinginan untuk diakui oleh pelantun Yummy tersebut. Bukannya semata-mata dilatarbelakangi kebencian.

Kisah mengejutkan ini akan diungkap lebih dalam dalam episode berjudul Stalking the Stars, yang tayang perdana pada 28 April 2025 dan tersedia untuk streaming di Max.

Mempawah (ANTARA) - Petugas Pintu Utama (P2U) Rutan Mempawah menggagalkan penyelundupan Narkoba yang ditemukan dalam sebuah bungkus roti yang dititipkan untuk salah satu tahanan di sana.

"Upaya penyelundupan barang terlarang kembali digagalkan oleh petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mempawah. Dua petugas Pintu Utama (P2U), Andika dan M. Fahrul Wahyudi, menunjukkan ketelitian dan kesiapsiagaan luar biasa saat menemukan bungkusan mencurigakan yang diduga berisi narkotika jenis sabu," kata Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR), Wahyu Rahadi di Mempawah, Sabtu.

Wahyu menjelaskan, barang mencurigakan tersebut ditemukan dalam sebuah bungkus roti yang dititipkan untuk salah satu tahanan. Menurut keterangan petugas, bentuk dan berat bungkus tersebut tidak sesuai dengan isinya, sehingga menimbulkan kecurigaan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, ditemukan bungkusan kecil yang diduga berisi sabu disembunyikan di dalamnya.

Mendapat laporan itu, Plt. Kepala Rutan Mempawah, Syech Walid langsung memerintahkan untuk menghubungi pihak Kepolisian, dalam hal ini Kasat Narkoba Polres Mempawah, AKP Eldig Hernowo. Tahanan penerima titipan beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada pihak Polres Mempawah untuk proses hukum lebih lanjut.

Dia menyampaikan apresiasi atas profesionalisme jajarannya. "Kami sangat mengapresiasi kejelian dan kesigapan petugas P2U yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ini dan ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan, tidak akan ada toleransi terhadap penyalahgunaan atau penyelundupan narkoba," katanya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini menjadi bentuk dukungan konkret Rutan Mempawah dalam mencegah peredaran gelap narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Selain itu, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sinergi antara petugas pemasyarakatan dan aparat penegak hukum berjalan efektif dan solid.

Dengan kejadian ini, Rutan Mempawah menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap setiap barang titipan yang masuk ke dalam lingkungan tahanan serta meningkatkan kualitas pemeriksaan dan deteksi dini terhadap segala potensi pelanggaran.

"Setiap upaya penyelundupan akan kami lawan. Ini bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga bentuk tanggung jawab kami untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba,” kata Syech Walid.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Tiga anggota Polresta Samarinda diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu ke ruang tahanan. Mereka adalah personel Satuan Samapta berpangkat bintara, masing-masing berinisial EP, FDS, dan AADS.

Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan, sabu-sabu diselundupkan melalui nasi bungkus untuk seorang tahanan kasus narkoba bernama Angga.

Peristiwa ini terjadi pada Minggu (30/3/2025) sekitar pukul 21.00 Wita.

Kronologi Penyelundupan

Tahanan Angga disebut telah "berkoordinasi" dengan AADS, petugas jaga, untuk memuluskan masuknya paket tanpa pemeriksaan dengan imbalan Rp 1 juta.

Praktik penyelundupan ini terbongkar dalam pemeriksaan rutin oleh petugas lain, yang menemukan sabu-sabu tersembunyi dalam makanan.

Penelusuran internal kemudian mengungkap keterlibatan tiga personel, dengan peran berbeda mulai dari membuka akses hingga mengabaikan prosedur pemeriksaan.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, membenarkan adanya kelalaian anggota dalam menjaga tahanan.

"Betul ada oknum anggota jaga tahanan yang lalai dengan membiarkan adanya narkoba masuk ke rutan Polresta Samarinda," kata Hendri kepada Kompas.com, Kamis (23/4/2025).

Saat ini, ketiga anggota telah ditempatkan di penempatan khusus (patsus) di Propam Polda Kaltim dan akan menjalani sidang disiplin dan sidang kode etik profesi.

"Kami sampaikan bahwa Polresta Samarinda dan Polda Kaltim sangat serius dan memberi atensi penuh terhadap pemberantasan narkoba, baik terhadap pelaku eksternal maupun internal," tegas Hendri.

Pakar: Ini Bukan Lagi Oknum, Tapi Sindikat

Pakar hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah (Castro), menilai kasus ini sebagai cerminan kegagalan institusi kepolisian dalam membersihkan anggotanya dari praktik kejahatan.

"Selama ini citra polisi memang sudah buruk. Kejadian semacam ini hanya memperburuk citra di mata masyarakat," ujar Castro kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Menurut Castro, keterlibatan tiga anggota sekaligus menunjukkan bahwa masalah ini bukan lagi sekadar kelalaian individu.

"Tiga orang itu sulit disebut sekadar oknum. Ini sudah kolektif, artinya ada indikasi sindikat yang bekerja di dalam tubuh kepolisian," katanya.

Ia menilai adanya "pembiaran" di tingkat institusi, serta menekankan bahwa tidak hanya pelaku lapangan yang harus diproses, tetapi juga atasan yang gagal melakukan pengawasan.

"Yang harus bertanggung jawab bukan hanya anggota yang terlibat, tetapi juga pimpinan yang gagal mengawasi bawahan. Kalau tidak, ini hanya akan memperparah kerusakan internal," tegas Castro.

Bahkan, Castro menduga praktik serupa sudah lama terjadi tanpa kontrol efektif.

"Saya menduga ini sudah lama terjadi. Kalau keterlibatan makin banyak, itu bukan lagi oknum, tapi sindikat. Harus ada pembersihan menyeluruh agar kepercayaan publik terhadap polisi tidak runtuh sepenuhnya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, telah kembali ke rumah setelah penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Sejak dialihkan, sudah kembali ke rumah,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Kejagung mengalihkan penahanan Tian menjadi tahanan kota karena sakit.

Penangguhan penahanan sudah dilakukan sejak Kamis (24/4/2025) sore.

Namun, Harli belum menjelaskan penyakit yang diderita oleh Tian hingga menyebabkan penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (22/4/2025) dini hari, Tian sudah mendekam di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung bersama dengan sejumlah tersangka lainnya.

Proses hukum terhadap Tian sempat menimbulkan perdebatan.

Dewan Pers meminta agar Kejaksaan Agung mengalihkan atau menangguhkan penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif untuk mempermudah proses pemeriksaan di ranah etik.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, teknis pengalihan penahanan ini sepenuhnya merupakan kewenangan dari Kejaksaan Agung.

Saat ini, Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Marcella Santoso (MS) selaku advokat, Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, dan Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAK TV.

Para tersangka ini diduga melakukan perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO).

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group, yang bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung mengalihkan penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif Tian Bahtiar menjadi tahanan kota karena sakit.

"Karena alasan sakit," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Penangguhan penahanan sudah dilakukan sejak Kamis (24/4/2025) sore. Namun, Harli belum menjelaskan penyakit yang diidap oleh Tian hingga menyebabkan penahanan dirinya menjadi tahanan kota.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka Selasa (22/4/2025) dini hari, Tian sudah mendekam di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung bersama dengan sejumlah tersangka lainnya.

Proses hukum terhadap Tian sempat menimbulkan perdebatan. Dewan Pers meminta agar Kejaksaan Agung mengalihkan atau menangguhkan penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif untuk mempermudah proses pemeriksaan di ranah etik.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, teknis pengalihan penahanan ini sepenuhnya kewenangan dari Kejaksaan Agung.

Saat ini, Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Marcella Santoso (MS) selaku advokat, Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, dan Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAK TV.

Para tersangka ini diduga melakukan perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO).

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group yang bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat terkait kasus vonis lepas ekspor CPO terhadap tiga perusahaan, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG), serta kuasa hukum korporasi, Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri.

Kemudian, tiga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO, yakni Djuyamto selaku ketua majelis, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku anggota.

Terbaru, Social Security Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merupakan pihak yang menyiapkan uang suap Rp 60 miliar untuk hakim Pengadilan Tipikor Jakarta melalui pengacaranya untuk penanganan perkara ini.

Kejaksaan menduga Muhammad Arif Nuryanta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, menerima suap Rp 60 miliar.

Sementara itu, tiga hakim, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, sebagai majelis hakim, diduga menerima uang suap Rp 22,5 miliar. Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging.

Vonis lepas merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

Jakarta -

Penahanan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar (TB), dialihkan menjadi tahanan kota. Tian merupakan satu dari tiga tersangka dalam kasus permufakatan jahat terkait kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal itu disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar. Dia menyebut pengalihan itu dilakukan karena alasan kesehatan.

"TB sudah dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak Kamis sore, karena alasan sakit," kata Harli kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Diketahui Tian diumumkan menjadi tersangka pada Selasa (22/4) lalu. Terhadapnya dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Kejagung Ungkap Peran Tian

Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka. Dia diduga merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula.

Menurut pernyataan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, setidaknya Tian memiliki lima peran dalam kasus ini. Kejagung menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini, yaitu:

1. Pengacara bernama Marcella Santoso dengan inisial MS
2. Pengacara bernama Junaedi Saibih dengan inisial JS
3. Lalu, Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar yang diberi inisial TB.

Abdul Qohar mengatakan Tian Bahtiar diduga melakukan permufakatan jahat dengan Marcella Santoso dan Junaedi Saibih untuk mengganggu penanganan perkara. Terkait hal ini, Tian disebut berperan untuk mengubah opini masyarakat melalui konten pemberitaan di JakTV mengenai kasus korupsi komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina dan kasus impor gula dengan tersangka Tom Lembong.

Menurut Abdul Qohar, perbuatan Tian ini termasuk dalam perintangan penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di pengadilan.

"Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan MS, JS, bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JakTV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama Tersangka Tom Lembong. Baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan," kata Qohar dalam jumpa pers di Kejagung, Selasa (24/4/2025) dini hari.

Qohar mengatakan Tian menerima uang senilai Rp 478,5 juta untuk membuat konten berita yang menyudutkan kejaksaan. Tian disebut menerima 'orderan' Marcella dan Junaedi agar membuat konten negatif tentang kejaksaan dalam menangani perkara 2 kasus itu.

"Sementara yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar Rp 478.500.000 yang dibayarkan oleh Tersangka MS dan JS kepada TB yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tersangka MS dan JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara a quo, baik di penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan," tutur dia.

"Dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JakTV News, sehingga Kejaksaan dinilai negatif, dan telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani Tersangka MS dan Tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau Terdakwa," imbuhnya.

Dia juga memberitakan metodologi perhitungan kerugian negara versi Junaedi Saibih dan Marcella Santoso terkait dua perkara itu. Menurut Qohar, perhitungan kerugian sebagaimana berita di JakTV adalah bohong.

Qohar mengatakan Tian juga mendukung segala upaya 'penyerangan' yang dilakukan Marcella dan Junaedi, dengan cara meliput kegiatan demonstrasi yang diduga dibayar oleh Junaedi dan Marcella. Demonstrasi itu isinya narasi negatif tentang kejaksaan.

Selain itu, Tian disebut membuat talk show dan diskusi panel di beberapa kampus mengenai kasus ini.

"Tersangka MS dan Tersangka JS menyelenggarakan dan membiayai kegiatan seminar-seminar, podcast, dan talk show di beberapa media online, dengan mengarahkan narasi-narasi yang negatif dalam pemberitaan untuk memengaruhi pembuktian perkara di persidangan, kemudian diliput oleh tersangka TB dan menyiarkannya melalui JakTV dan akun-akun ofisial JakTV, termasuk di media TikTok dan YouTube. Tersangka TB memproduksi acara TV show melalui dialog, talk show, dan diskusi panel di beberapa kampus yang diliput JakTV," kata dia.

Atas dasar itulah Kejagung menetapkan Tian Bahtiar sebagai tersangka. Qohar mengatakan yang dilakukan Tian dkk adalah upaya untuk menggiring opini publik dengan pemberitaan negatif sehingga konsentrasi penyidik terganggu.

Simak juga Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

(ond/dek)

Aiptu LC, anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, yang dipecat karena terseret kasus dugaan pelecehan seksual ke seorang tahanan perempuan, mengajukan banding.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, banding itu diajukan LC usai mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), dalam sidang kode etik profesi Polri.

"Setelah hasil putusan yang menyatakan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak, ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," kata Jules, Jumat (25/4)

Pengajuan banding dari LC ini, kata Jules, akan jadi pertimbangan pihak penyidik dan Bid Propam Polda Jatim.

Jules menyebut Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto dan jajarannya tetap berkomitmen tegas menindak anggota yang melanggar.

"Yang jelas tindakan tegas akan diberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan, dan ini sudah menjadi komitmen dari kami semua khususnya atensi dari bapak Kapolda Jatim untuk memberikan sanksi tegas terhadap setiap perbuatan hukum yg dilakukan anggota Polri khususnya anggota Polda Jatim," ujarnya.

Sebelumnya, Aiptu LC, anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual dan pencabulan ke seorang tahanan perempuan. Ia juga dipecat dari institusi Polri.

Dalam kasus ini, kata Jules, Aiptu LC diduga melakukan pelecehan seksual dan pencabulan atau pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan sebanyak empat kali di ruang berjemur wanita Rutan Mapolres Pacitan, sepanjang Maret-April 2025.

LC ditetapkan sebagai tersangka dan terancam jeratan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ia juga dijatuhi sanksi pemecatan berdasarkan Pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian Pasal 5 ayat (1) huruf b, c Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian.

Lalu Pasal 8 huruf C angka (1), (2), (3) Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian

Selanjutnya Pasal 10 ayat 1 huruf b Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian. Serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian.