"Ikrar setia ini merupakan bukti keberhasilan program deradikalisasi yang terus digalakkan oleh Lapas dan Stekholder. Kami terus berupaya membina dan mengembalikan para warga binaan terorisme agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang

Madiun (ANTARA) - Seorang warga binaan terorisme yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun secara resmi menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas I Madiun Andi Wijaya Rivai mengatakan prosesi ikrar berlangsung khidmat di hadapan jajaran Lapas Madiun, perwakilan aparat penegak hukum, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Ikrar setia ini merupakan bukti keberhasilan program deradikalisasi yang terus digalakkan oleh Lapas dan Stekholder. Kami terus berupaya membina dan mengembalikan para warga binaan terorisme agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang setia pada NKRI," ujarnya di Madiun, Kamis.

Dalam ikrar tersebut, warga binaan berinisial (A) dengan lantang menyatakan kesetiaannya kepada Pancasila dan UUD 1945 serta menegaskan penolakannya terhadap paham-paham radikal. Ia mengaku menyesali perbuatannya di masa lalu dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat yang cinta damai.

"Saya sadar telah tersesat dan kini saya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan tekad untuk berkontribusi bagi negara," katanya.

Prosesi ikrar setia ditutup dengan penciuman bendera Merah Putih sebagai simbol kesetiaan dan pembacaan Pancasila serta yel-yel NKRI oleh warga binaan tersebut.

Pihak Lapas berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi warga binaan lainnya agar mengikuti langkah serupa dan kembali ke jalan yang benar.

Dengan adanya ikrar setia tersebut, Andi berharap upaya deradikalisasi semakin efektif dalam menangkal paham-paham ekstremisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) berlandaskan prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. Budi memastikan revisi ini tidak bertentangan dengan demokrasi.

"Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern. Kami memastikan bahwa supremasi sipil tetap terjaga, dan tidak ada upaya untuk mendominasi ranah sipil dan politik dengan militer. Selain itu, fungsi pengawasan tetap dilakukan oleh DPR RI, sesuai dengan kewenangannya," ujar Budisatrio dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini mengatakan substansi revisi UU TNI jauh dari apa yang dikhawatirkan masyarakat. Budisatrio membantah isu revisi UU TNI menghidupkan dwifungsi militer.

"Tidak ada upaya mengembalikan dwifungsi TNI dalam revisi UU TNI. Fraksi Gerindra menjamin revisi UU ini sejalan dengan semangat reformasi," katanya.

Lebih lanjut, Budisatrio membeberkan penjelasan lengkap mengenai pasal demi pasal yang diubah dalam revisi UU TNI.

Pasal 3: Kedudukan TNI dalam Sistem Pertahanan Negara

Revisi UU TNI menegaskan TNI berada di dalam Kementerian Pertahanan (Kemhan), bukan di bawahnya, untuk memastikan bahwa TNI tetap memiliki otoritas dalam aspek pertahanan tanpa mengubah mekanisme komando yang ada.

Budisatrio menegaskan koordinasi antara TNI dan Kemhan hanya mencakup kebijakan, strategi pertahanan, serta dukungan administrasi dalam perencanaan strategis, sementara operasional tetap menjadi ranah TNI.

"Koordinasi ini bertujuan agar kebijakan pertahanan selaras dengan kebutuhan strategis di lapangan. Poin ini hanya mempertegas amanat Pasal 10 UUD 1945 bahwa Presiden merupakan panglima tertinggi yang memegang komando atas TNI," ujarnya.

Pasal 7: Penambahan Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Revisi UU TNI memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam menghadapi ancaman siber dan perlindungan WNI di luar negeri. TNI kini memiliki peran dalam membantu pemerintah menanggulangi serangan siber, yang akan berfokus pada pertahanan terhadap ancaman digital yang semakin kompleks. Selain itu, TNI diberi mandat untuk melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri, terutama dalam situasi darurat atau konflik bersenjata.

"Ancaman pertahanan kini bukan hanya fisik, tetapi juga digital dan transnasional. Revisi ini memastikan TNI siap menghadapi tantangan zaman," ujar Budisatrio.

Dalam revisi ini, kata Budi, operasi OMSP yang melibatkan pertempuran, seperti penanganan separatisme, harus diatur dalam peraturan pemerintah (PP) dan wajib dilaporkan ke DPR sebelum dilaksanakan. Jika DPR tidak menyetujui, operasi tersebut harus dihentikan.

Budisatrio menegaskan, revisi ini bukan untuk mengambil alih tugas Polri ataupun institusi penegak hukum lainnya, melainkan untuk memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman baru yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.

"TNI tidak akan masuk ke ranah yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Ini murni untuk memastikan negara memiliki kesiapan menghadapi ancaman pertahanan modern," tegasnya.

Pasal 47: Perluasan Penempatan Prajurit Aktif di K/L

Sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya, saat ini prajurit aktif hanya dapat tergabung dalam 10 kementerian/lembaga (K/L), di antaranya Kemenko Polkam, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, serta Mahkamah Agung.

Revisi UU TNI menambah jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang dapat ditempati prajurit aktif, dari 10 menjadi 15. Adapun K/L yang ditambahkan yaitu; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kejaksaan Agung, dan Sekretariat Presiden. Untuk Sekretariat Presiden tidak dihitung sebagai penambahan K/L baru, karena berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang sebelumnya memang sudah diakomodasi di dalam UU TNI melalui Setmilpres.

"Selain 15 K/L yang diatur dalam revisi UU, tidak ada penempatan prajurit aktif di mana pun, termasuk di BUMN. Adapun aturan mengenai prajurit aktif TNI tidak boleh berbisnis, itu masih sama dengan aturan sebelumnya, tidak ada yang berubah," tegas Budisatrio.

"Jika ada prajurit aktif yang bergabung di luar dari 15 K/L yang telah ditentukan, mereka wajib pensiun," tambahnya.

Budisatrio menegaskan bahwa penempatan ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertahanan dan keamanan nasional serta bertujuan memberikan payung hukum yang jelas.

"Selama ini prajurit aktif sudah ada di K/L tersebut, namun tanpa regulasi yang mengaturnya di tingkat UU. Revisi ini memastikan tugas-tugas kritis pertahanan berjalan lebih efektif dan profesional," ujarnya.

Bakamla, misalnya, berperan dalam pengamanan maritim, termasuk pemberantasan penyelundupan, illegal fishing, maupun kejahatan transnasional, sehingga wajar jika prajurit TNI turut berperan. Begitu pula BNPB dan BNPP yang memerlukan kesiapsiagaan militer dalam menangani bencana dan menjaga stabilitas perbatasan. Sementara itu, BNPT membutuhkan personel dengan pengalaman militer untuk menangani ancaman terorisme yang semakin kompleks, dan Kejaksaan Agung memerlukan unsur militer untuk menangani perkara pidana militer melalui posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Dalam situasi darurat, kehadiran prajurit TNI sangat penting untuk respons cepat dan efektif," tambah Budisatrio. "Ini bukan militerisasi, tetapi penguatan sinergi dalam menghadapi ancaman pertahanan nasional," tegasnya.

Pasal 53: Perpanjangan Usia Prajurit

Salah satu poin utama revisi adalah peningkatan batas usia pensiun prajurit.

Budisatrio mencontohkan, di banyak negara, usia pensiun militer rata-rata mencapai 58-65 tahun. Menurutnya, saat ini tamtama dan bintara harus pensiun pada usia 53 tahun, padahal kondisi fisik dan mental mereka masih prima. Begitu pula dengan tingkatan perwira, di mana mereka saat ini harus pensiun di usia 58 tahun. Padahal keahlian dan pengalaman para perwira masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara.

"Kami menemukan realitas banyak dari prajurit kita yang sudah harus pensiun di tengah kondisi mereka yang masih prima, dan bahkan tidak sedikit yang masih harus menyekolahkan anak-anaknya. Jika mereka harus pensiun dalam kondisi tersebut, tentu hal ini akan memberatkan para prajurit ketika purna tugas," paparnya.

"Perpanjangan usia pensiun ini merupakan wujud kehadiran negara yang sudah sepantasnya diberikan kepada prajurit-prajurit kita yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka demi bangsa dan negara," ujar Budisatrio.

Dengan sejumlah pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, serta perbandingan dengan praktik di negara lain, lanjut Budisatrio, revisi UU TNI memutuskan untuk menaikkan usia masa bakti prajurit setingkat tamtama dan bintara hingga 55 tahun. Perwira sampai dengan pangkat Kolonel 58 tahun. Sementara untuk perwira tinggi, usia pensiunnya berjenjang dari 60 hingga 62 tahun.

Kecuali untuk perwira tinggi bintang 4, dengan usia pensiun 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali hingga 65 tahun. Dia menyebutkan hal ini dilakukan tanpa mengorbankan proses regenerasi di tubuh TNI.

(fca/gbr)

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkolaborasi untuk menciptakan desa bebas intoleransi dan radikalisme di seluruh Indonesia.

Dalam audiensi yang digelar di Jakarta, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam upaya pencegahan terorisme, yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait.

"Kuncinya memang kolaborasi dan kebersamaan menunjukkan negara hadir dan kemudian satu bahasa dalam pencegahan terorisme," ujar Eddy dilansir dari Antara, Rabu (19/3/2025).

Program Desa Siapsiaga

Dalam audiensi tersebut, BNPT memperkenalkan konsep Desa Siapsiaga, yang akan menjadi bagian dari kesiapsiagaan nasional sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Desa Siapsiaga adalah desa atau kelurahan dengan penduduk yang memiliki tingkat kesadaran tinggi dalam mengantisipasi ancaman radikalisme dan terorisme, sesuai alat ukur yang disiapkan oleh BNPT.

Program ini bertujuan untuk:

• Memastikan setiap desa memiliki prosedur operasional standar pencegahan terorisme
• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme
• Membangun sistem deteksi dini terhadap potensi ancaman terorisme

Dukungan Kemendes PDT

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan siap melibatkan berbagai elemen masyarakat di desa.

"Prinsipnya kami siap, ini sangat bagus nanti realisasinya bagaimana, bisa kita melibatkan 40 ribu orang, ada kepala desa, pendamping desa, ada camat. Intinya kami punya jangkauan untuk melakukan sosialisasi bagaimana bahaya terorisme," ujar Yandri.

Ia berharap kolaborasi ini dapat segera direalisasikan untuk menciptakan desa-desa yang benar-benar bebas dari intoleransi dan radikalisme.

"Mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa direalisasikan desa bebas radikalisme, sehingga desa toleransi semakin hari semakin banyak dan menorehkan prestasi yang luar biasa," tutupnya.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa bukan keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menegaskan bahwa RUU itu merupakan inisiatif DPR periode lalu.

"Ini bukan soal Pak Prabowo atau presiden yang minta, ini usul inisiatif DPR dari periode yang lalu ya, bukan inisiatif pemerintah,? tegas Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Supratman pun menegaskan, RUU TNI tak melahirkan kembali dwifungsi militer. Untuk itu, ia meminta publik tak perlu khawatir ihwal adanya prajurit aktif menduduki jabatan sipil.



"Kan enggak ada (dwifungsi militer) sekarang, kan sudah terjawab, ndak perlu dikhawatirkan semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan," terang Supratman

"Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun selesai," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR sepakat untuk membawa RUU TNI untuk disahkan menjadi UU di dalam forum Rapat Paripurna DPR. Kesepakatan diambil Komisi I DPR dalam rapat kerja bersama pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I untuk pengambilan keputusan terhadap RUU TNI di Ruang Rapat Banggar DPR, Selasa (18/3/2025).

RUU TNI mengubah sejumlah hal seperti tugas pokok TNI. Dalam pembahasan RUU itu, tugas TNI ditambah dua yakni membantu dan menanggulangi ancaman siber dan membantu dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri.

Sedianya, pemerintah sempat mengusulkan agar TNI bisa berwenang untuk membantu menangani penyalahgunaan narkotika. Namun, usulan itu ditolak dalam rapat Panja, Senin (17/3/2025).

Selain itu, RUU TNI juga mengatur pos kementerian dan lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Ada 15 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan sebagai berikut:

1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
2. Pertahanan Negara
3. Sekretaris Militer Presiden
4. Inteligen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. DPN
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. BNPP
11. BNPB
12. BNPT
13. Keamanan Laut
14. Kejaksaan Agung
15. Mahkamah Agung.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin menegaskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masuk dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), sebagai lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit TNI aktif.

Dengan demikian, dia pun mengamini para prajurit TNI aktif yang duduk di BNPT akan langsung dilibatkan dalam memberantas terorisme yang ada di Indonesia.

“Ya dalam operasi militer selain perang [OMSP] untuk pemberantasan teroris Tentara Nasional Indonesia [TNI] dilibatkan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/3/2025).

Lebih jauh, TB menerangkan patroli pengerahan prajurit TNI dalam OMSP dilakukan melalui berbagai macam kebijakan. Ada yang melalui persetujuan DPR RI (dinyatakan sebagai dasar kebijakan politik negara) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).

“Yang membedakan begini, kalau itu melibatkan penggunaan kekuatan sampai kemudian berakibat fatal soal misalnya masalah-masalah sosial, masalah nyawa, dan sebagainya, maka itu dikomunikasikan dengan DPR. Sementara misalnya saja, membantu ada bencana alam, ya itu tidak usah ke DPR,” jelasnya.

Di lain sisi, legislator PDIP ini merincikan dalam revisi UU TNI, terdapat 15 kementerian/lembaga (K/L) yang bisa diduduki TNI aktif. Ada penambahan lima pos dari UU sebelumnya yang hanya boleh 10 K/L.

“Lima [K/L] yang baru atau yang memang berdasarkan Undang-Undang [K/L] yang sudahexisting. Yaitu BNPT, BNPB, Kejaksaan Agung, Bakamla, dan BNPP. Sementara yang didrop adalah KKP, ituclearya,” tegas TB.

Hasyim Arsal Alhabsi
Direktur Dehills Institute

REFORMASI 1998 menjadi titik balik dalam redefinisi peran TNI dan Polri di Indonesia. Trauma politik atas dominasi militer di era Orde Baru melahirkan konsensus untuk "menyapih" TNI dari politik, bisnis, dan birokrasi sipil. Namun, dua dekade pasca-Reformasi, muncul pertanyaan kritis: apakah pemisahan absolut TNI dari pengelolaan keamanan nasional justru menciptakan masalah baru yang tak kalah kompleks? Esai ini berargumen bahwa kebijakan kontemporer perlu menyeimbangkan pembelajaran sejarah dengan kebutuhan menghadapi tantangan keamanan modern, tanpa terjerumus ke dalam nostalgia Dwifungsi ABRI.

Reformasi dan Over-Koreksi

Pasca-Reformasi, desakan untuk memagari TNI dari ranah sipil dilatari trauma kekerasan struktural dan politisasi militer. Kebijakan seperti pencabutan Fraksi ABRI di DPR dan larangan TNI berbisnis adalah kemajuan demokratis yang patut dipertahankan. Namun, dalam semangat "de-militerisasi", terjadi over-koreksi: TNI diasingkan dari peran strategis pengelolaan keamanan nasional, sementara Polri diberi mandat dominan. Hasilnya, terjadi vakum koordinasi dalam menghadapi kejahatan transnasional seperti terorisme dan narkoba?isu yang memiliki irisan jelas dengan pertahanan negara.

Contoh nyata adalah lemahnya penanganan jaringan narkoba internasional yang kerap melibatkan aktor lintas negara dan teknologi tinggi. Polri, dengan kapasitas terbatas dalam intelijen strategis dan operasi militer, kerap kewalahan. Di sisi lain, TNI memiliki sumber daya dan keahlian yang relevan, tetapi dibatasi oleh regulasi. Di sini, pemisahan absolut antara "keamanan internal" (Polri) dan "pertahanan eksternal" (TNI) menjadi kontraproduktif.

Jika over-koreksi terhadap TNI melahirkan masalah keamanan, dominasi Polri justru menciptakan tantangan baru: abuse of power di ranah politik dan bisnis. Istilah "Partai Coklat" yang sinis mencerminkan kesadaran publik atas meluasnya praktik korupsi, politisasi, dan bisnis ilegal di tubuh Polri. Isu pengelolaan narkoba dan judi oleh oknum polisi, misalnya, bukan sekadar rumor, tetapi tercermin dalam sejumlah kasus seperti skandal narkoba di lingkungan Polri tahun 2021 yang melibatkan petinggi.

Membandingkan rezim Dwifungsi ABRI dengan dominasi Polri hari ini, pertanyaannya bukanlah mana yang "lebih buruk", tetapi bagaimana menghindari kedua ekstrem tersebut. Jika Dwifungsi ABRI mempolitisasi militer, dominasi Polri berpotensi mengkriminalisasi politik. Keduanya sama-sama menggerogoti demokrasi, tetapi dalam bentuk berbeda.

Pembahasan RUU TNI harus dilihat sebagai upaya koreksi atas kebijakan Reformasi yang "mengusir terlalu jauh" TNI dari urusan keamanan nasional. Poin krusialnya adalah memastikan bahwa keterlibatan TNI dalam jabatan sipil hanya pada posisi yang memiliki irisan dengan pertahanan, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau BNN. Syarat ini penting untuk mencegah kembalinya Dwi Fungsi secara terselubung.

Namun, resistensi terhadap RUU ini tidak hanya datang dari LSM, tetapi juga partai politik?kelompok yang paling menderita di era Dwifungsi ABRI. Trauma sejarah ini valid, tetapi tidak boleh menghalangi evaluasi obyektif atas kebutuhan keamanan hari ini. Transparansi dalam pembahasan RUU menjadi kunci, termasuk melibatkan publik dalam mengawal batasan jelas antara "dukungan TNI" dan "intervensi politik".

Solusi ideal bukanlah memilih antara dominasi TNI atau Polri, tetapi membangun model kolaborasi yang diatur ketat di bawah kontrol sipil. Contoh sukses adalah operasi penanggulangan terorisme di Poso, ketika TNI dan Polri berkoordinasi dengan pengawasan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan DPR. Pendekatan serupa bisa direplikasi untuk kejahatan transnasional, dengan memperkuat kerangka hukum yang menjamin akuntabilitas.

Pembelajaran dari Filipina dan Thailand menunjukkan bahwa demiliterisasi tanpa pembangunan kapasitas institusi sipil hanya melahirkan kekosongan kekuasaan yang diisi oleh aktor tidak bertanggung jawab. Indonesia perlu menghindari jebakan ini.

Pembahasan RUU TNI adalah ujian kedewasaan bangsa dalam merawat demokrasi tanpa mengabaikan kompleksitas keamanan modern. Tugas kita adalah menjamin bahwa kebijakan tidak dikendalikan oleh trauma masa lalu atau kepentingan pragmatis jangka pendek, tetapi oleh prinsip checks and balances. TNI boleh kembali ke ranah keamanan nasional?dengan syarat: secara terbatas, transparan, dan di bawah kendali sipil yang ketat.



Seperti kata Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Hari ini, "lawan" yang harus kita kalahkan adalah polarisasi dan ketakutan akan perubahan. Ayo kawal RUU TNI dengan kepala dingin dan hati yang terbuka.

Sudahi sedu-sedan yang berputar-putar antara suka dan tidak suka. Antara oposan dan pendukung. Kebaikan itu ada di mana-mana, tapi keburukan pun tak lantas hilang di setiap kelompok.

PMI rentan menjadi target dengan berbagai modus, salah satunya adalah modus nikah online.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa BNPT selama ini telah berperan dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari ideologi kekerasan melalui pemberian pembekalan.

"PMI rentan menjadi target dengan berbagai modus, salah satunya adalah modus nikah online untuk mendapatkan status suami istri yang sah sehingga lebih mudah direkrut," ujar Komjen Pol. Eddy ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pada acara peluncuran Desk Perlindungan PMI (PPMI) di Jakarta, Kamis (13/3), Komjen Pol. Eddy memandang penting pembekalan terhadap PMI mengingat mereka rentan menjadi target perekrutan karena beragam modus dan tipu daya.

Adapun pembekalan oleh BNPT selama ini, kata dia, berupa pemberian berbagai informasi mengenai bentuk jaringan teroris dan cara mereka mendapat anggota.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan menjelaskan bahwa Desk PPMI merupakan bentuk kolaborasi kementerian/lembaga (K/L) yang akan bekerja secara lintas sektoral.

Kemenkopolkam bersama dengan K/L terkait, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan sekaligus meluncurkan Desk Koordinasi PPMI yang dipimpin oleh Menteri PPMI bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri.

"Tergabung dalam desk tersebut, K/L yang berkolaborasi dan bekerja sama secara lintas sektoral, di antaranya BNPT, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital," ucap Budi pada kesempatan yang sama.

Ia berharap desk itu dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada PMI, sebagaimana arahan Presiden RI.

Menurut dia, Presiden sangat memberikan perhatian kepada pekerja migran yang telah berjuang serta memberikan yang terbaik untuk keluarga dan negara dalam bentuk devisa.

"Kami berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal," ujarnya.

Peluncuran Desk PPMI merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto dan hasil kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Polkam dengan K/L terkait.

Selain peluncuran Desk PPMI, pada kesempatan yang sama Menkopolkam juga meluncurkan Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama K/L terkait.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa Indonesia dan Australia berkomitmen untuk memperkuat upaya pencegahan terorisme.

Eddy Hartono mengungkapkan dalam Undang-Undang (UU) Anti Terorisme di Indonesia, pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi agar ideologi kekerasan tidak tersebar di Indonesia dan kawasan.

"Salah satu implementasi upaya pencegahan program kesiapsiagaan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), yang akan melibatkan unit terkecil dari masyarakat, yakni desa," ujar Eddy dalam kegiatan Introductory Call di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan RAN PE sudah berjalan selama 5 tahun dan akan dilanjutkan serta melibatkan desa sebagai ujung tombak deteksi dini terorisme sejak awal.

Maka dari itu, kata dia, sebaran ideologi tersebut bisa ditekan mulai dari wilayah desa, termasuk melalui edukasi dan literasi.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Penanggulangan Terorisme Australia Gemma Huggins menyatakan fokus yang sama dengan Indonesia dalam hal pencegahan terorisme. Fokus tersebut didasari dengan adanya fenomena lone wolf atau serigala tunggal yang kerap terjadi.

Fenomena lone wolf merujuk pada aksi terorisme yang dilakukan oleh seorang individu tanpa keterlibatan atau koordinasi dengan kelompok teroris tertentu, meskipun mungkin terinspirasi oleh ideologi mereka.

"Australia memiliki concern yang sama terhadap aspek pencegahan, terutama karena adanya penyerangan lone wolf yang berasal dari individu serta tidak terdeteksi aparat dan teradikalisasi secara online," ujar Huggins.

Ia menyebutkan individu tersebut biasanya mengadopsi ideologi campuran dan tidak tergabung dalam kelompok teror manapun.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa saat ini Australia memiliki layanan saluran telepon nasional atau national hotline, sehingga para keluarga yang merasa anggotanya telah terindikasi atau terpapar ideologi terorisme dapat menghubungi dan akan diberikan panduan untuk penanganan selanjutnya.

Layanan itu, kata dia, merupakan bukti bahwa penanggulangan terorisme tidak berpusat pada satu institusi, yakni kepolisian, tetapi juga melibatkan multi-sektor.

Adapun Indonesia dan Australia telah menjalin kerja sama sejak tahun 2002. Beragam bentuk kolaborasi dan program telah terimplementasi, mulai dari pengembangan Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-KHub) serta penyelenggaraan lokakarya tentang metodologi penilaian ancaman nasional bagi para analis BNPT RI.

Bentuk kolaborasi lainnya, yakni keberadaan Indonesia dan Australia bersama-sama memimpin sponsor resolusi Treatment of Children Associated with Terrorist Groups,including Children who are Recruited and Exploited by Those Groups pada Sesi Ke-33 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPC) di Wina, Austria, pada Mei tahun lalu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) siap berkolaborasi guna menciptakan desa bebas intoleransi dan radikalisme di Indonesia.

Dalam audiensi di Jakarta, Senin (17/3), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menekankan pentingnya kehadiran negara dalam upaya pencegahan terorisme, sehingga dibutuhkan sinergisitas seluruh komponen bangsa, termasuk kolaborasi kementerian dan lembaga di dalamnya.

"Kuncinya memang kolaborasi dan kebersamaan menunjukkan negara hadir dan kemudian satu bahasa dalam pencegahan terorisme," ujar Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dalam audiensi tersebut, Kepala BNPT memperkenalkan Desa Siapsiaga yang diharapkan menjadi bagian penting dari implementasi kesiapsiagaan nasional sebagai amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Desa Siapsiaga merupakan desa atau kelurahan dengan penduduk yang memiliki tingkat kesadaran tinggi sesuai dengan alat ukur yang disiapkan dalam hal mengantisipasi ancaman radikal terorisme di lingkungannya.

Program Desa Siapsiaga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki prosedur operasional standar pencegahan terorisme, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme, serta membangun sistem deteksi dini.

Senada dengan itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung program tersebut.

"Prinsipnya kami siap, ini sangat bagus nanti realisasinya bagaimana, bisa kita melibatkan 40 ribu orang, ada kepala desa, pendamping desa, ada camat. Intinya kami punya jangkauan untuk melakukan sosialisasi bagaimana bahaya terorisme," ungkap Yandri dalam kesempatan tersebut.

Yandri juga mengharapkan kolaborasi dengan BNPT dapat segera terealisasikan dan menciptakan desa-desa yang bebas dari intoleransi maupun radikalisme.

"Mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa direalisasikan desa bebas radikalisme, sehingga desa toleransi semakin hari semakin banyak dan menorehkan prestasi yang luar biasa," tutur dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat suara soal perluasan tentara aktif bisa menjabat di 16 kementerian/lembaga sipil dalam RUU TNI.

Pras mengatakan kondisi tersebut dirancang sesuai perkembangan zaman.

"Kan begini, tentunya dalam perkembangan zaman, pastilah kami mempelajari bahwa ada hal-hal tertentu yang belum diatur kan begitu," kata Pras di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3).

Pras pun berharap ke depannya penugasan TNI bisa lebih jelas lantaran yang sebelumnya belum diatur, bisa diatur dalam RUU ibu nantinya.

Ia berharap ke depannya apabila terjadi penugasan-penugasan tertentu oleh prajurit TNI, maka tidak dianggap melanggar undang-undang.

"Semangatnya itu," katanya.

Pras kemudian mencontohkan perkembangan ilmu tentang siber pada zaman dulu belum ada. Ia mengatakan UU TNI yang berlaku saat ini belum mengatur terkait penanganan di bidang siber.

Baginya, hari ini perkembangan dunia mengharuskan bahwa TNI harus memiliki kemampuan untuk perang siber.

"Ini kan perkembangan yang sekali lagi menurut saya, semangatnya, semangatnya positif, maka semua bisa kita cari jalan keluarnya," ujarnya.

Pras juga tak mempersoalkan jika banyak pihak yang menolak RUU TNI. Baginya, demokrasi dibolehkan namun tak boleh kebablasan dan harus konstruktif.

Pras kemudian menyinggung pihak yang selama ini kontra terhadap rencana ini pasti dianggap tidak baik dan tidak benar. Padahal, ia mengatakan TNI belum bekerja namun sudah dicurigai.

"Agak-agak susah kalau seperti itu. Namun, tidak apa-apa ini bagian dari dialektika tetapi tentunya kami pemerintah terus membuka diri terhadap masukan tetapi juga kami juga kami berkewajiban untuk terus memberikan kesadaran kepada kita semua mari bergotong royong. Apa pun itu ini semua demi kepentingan kita," kata Pras.

Politikus Partai Gerindra itu juga menepis anggapan RUU TNI ini menghidupkan lagi dwifungsi ABRI seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

"Enggak enggak, kita pastikan tidak," katanya.

Prasetyo meminta agar publik tak mengartikan penambahan tugas prajurit TNI di luar perang sebagai kembalinya dwifungsi. Begitu pula dengan penambahan posisi sipil yang bisa diduduki oleh prajurit TNI.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana itu kan saudara-saudara kita semua tau bahwa teman-teman TNI/Polri, tentu beserta dengan teman-teman lain selalu jadi garda terdepan dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana," ucapnya.

Sebelumnya pemerintah dan Komisi I DPR mengusulkan penambahan posisi sipil di kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif bertambah dari semula 10 menjadi 16 lembaga.

Hal ini diketahui dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dibahas per Sabtu, 15 Maret 2025 yang kini tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, prajurit TNI aktif bisa menempati Kementerian Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Kemudian dalam draf RUU TNI yang tengah dibahas saat ini ada tambahan enam pos baru yang bisa ditempati TNI aktif, yakni kelautan dan perikanan, BNPB, BNPT, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Sebanyak 34 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Advokasi HAM Internasional (HRWG) mengecam pembahasan revisi Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia atau revisi UU TNI.

Mereka menilai revisi ini tidak hanya mengancam profesionalisme militer, tetapi juga mengkhianati komitmen Indonesia dalam menjalankan berbagai rekomendasi PBB dan kewajiban hukum HAM internasional.

"Draf revisi ini dinilai bertentangan dengan rekomendasi Komite Hak Sipil dan Politik (CCPR), Universal Periodic Review (UPR), serta instrumen HAM global seperti Statuta Roma ICC dan Konvensi Anti-Penyiksaan (CAT)," bunyi keterangan HRWG, Minggu (16/3).

HRWG menjelaskan Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM inti, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Anti-Penyiksaan. Instrumen ini mewajibkan negara memastikan akuntabilitas militer dan perlindungan hak sipil.

Akan tetapi, HRWG menganggap revisi UU TNI justru bertentangan dengan rekomendasi dari Komite HAM PBB tahun 2023 yang isinya menuntut Indonesia mengakhiri imunitas TNI, mengadili pelanggaran HAM di pengadilan sipil, dan menghentikan operasi militer berlebihan di Papua.

Kemudian, HRWG juga menilai RUU TNI telah melanggar Universal Periodic Review 2022 yang merekomendasikan penghapusan bisnis militer dan pembatasan peran TNI hanya untuk ancaman eksternal.

HRWG juga menolak rencana revisi UU TNI dengan alasan mengabaikan prinsip pemisahan fungsi militer-sipil. Mereka melihat keterlibatan TNI dalam program pembangunan dan keamanan dalam negeri melanggar prinsip-prinsip dasar PBB tentang peran militer, yang ditegaskan kembali dalam rekomendasi UPR 2017.

HRWG juga melihat ada potensi kembalinya dwi fungsi TNI seperti di zaman Orde Baru. Semisal mereka melihat pelbagai pasal revisi UU TNI melegalkan intervensi TNI dalam urusan sipil seperti program TNI Manunggal Membangun Desa dan operasi keamanan domestik.

"Mengembalikan praktik dwi fungsi yang menjadi ciri represif Orde Baru. Padahal, UU No. 34/2004 telah membatasi peran TNI hanya untuk pertahanan eksternal. Dwi fungsi terbukti menjadi akar pelanggaran HAM, korupsi, dan kontrol militer atas politik sipil pada masa lalu," bunyi keterangan HRWG.

HRWG memandang jika draft RUU TNI ini tetap dipaksakan, maka Indonesia akan menghadapi konsekuensi di pelbagai forum HAM PBB, termasuk sanksi diplomatik dan penurunan peringkat kebebasan sipil.

Atas dasar berbagai alasan tersebut, HRWG menuntut DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan revisi UU TNI yang cacat prosedur dan bertentangan dengan rekomendasi CCPR/UPR.

"Bentuk panitia independen untuk meninjau ulang draf dengan melibatkan Komnas HAM, korban pelanggaran HAM, dan masyarakat sipil," bunyi tuntutan HRWG.

RUU TNI yang dianggap kontroversial oleh masyarakat sipil kini sedang dalam pembahasan oleh DPR. Bahkan, DPR telah menggelar rapat secara tertutup di Hotel Fairmont untuk membahas RUU ini.

Salah satu poin dalam pembahasan RUU TNI ini adalah mengatur jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari semula hanya 10 kini menjadi 16 usulan lembaga. Tambahan pos baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung dan BNPP.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menegaskan bahwa sejumlah perubahan dalam RUU TNI tidak akan mengubah prinsip supremasi sipil di Indonesia.

Agus mengatakan TNI dalam menjalankan tugasnya akan menjaga keseimbangan peran tentara dan masyarakat secara profesional.

"TNI berkomitmen untuk menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya," kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3).

Agus menjelaskan RUU TNI berperan untuk mendefinisikan ulang tugas pokok TNI di tengah segala perkembangan ancaman yang muncul.

Agus mengatakan RUU tersebut juga berperan agar peran TNI tidak bertabrakan dengan lembaga lain yang juga memiliki fungsi menghadapi ancaman.

KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan kondisi terkini ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hingga kini terjebak di kamp pengungsian di Suriah.

Mereka berada di Suriah karena janji manis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), beberapa tahun lalu.

“Sejak pergantian leadership di sana, upaya untuk pemulangan di-hold. Kondisi mereka kurang layak secara kemanusiaan,” ujar Kasubdit Kerjasama Regional BNPT RI, Yaenurendra Hasmoro Aryo Putro usai pemutaran Film 'Road to Resilience' dan bedah buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah.

Untuk itu, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban melindungi warganya dan merepatriasi. Namun masih ada pihak yang tidak setuju.

“Ngapain sudah di sana dipulangkan, namun kehidupan di sana kurang manusiawi. Untuk itu kita selektif yang mana dulu yang harus dipulangkan. Kita cek dulu assessment-nya,” beber dia seraya mengatakan jumlah WNI eks ISIS di Suriah mencapai 400an.

Tak Ada Alasan Tunggal

Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian sekaligus pengamat terorisme, Noor Huda Ismail mengatakan, mereka pergi ke Suriah, tidak seluruhnya atas dasar ideologi ekstrem.

"Ini harus diklasifikasikan, karena ideologi contohnya teman-teman JI (Jemaah Islamiyah). Kedua, ada JAD (Jemaah Ansharut Daulah), mereka berangkat ke sana, pindah kewarganegaraan karena khilafah."

"Ketiga, orang-orang yang dulunya korban. Perempuan misalnya, lakinya berangkat (ke Suriah), masa gua nggak. Jangan disamakan," terangnya.

Menurut Huda, sejumlah WNI yang kembali ke Indonesia bisa kembali ke masyarakat dan beradaptasi dengan baik. Mereka bahkan kerap dijadikan contoh sebagai individu yang meyakini NKRI.

"Semuanya kembali ke masyarakat dan produktif," imbuhnya.

Namun stigma masyarakat atas WNI yang pulang dari Suriah, masih jadi tantangan terberat. Untuk itulah pimpinan Ruangobrol ini mengkomunikasikan hal tersebut melalui film dan buku.

Road to Resilience

Misal, dalam film dokumenter 'Road to Resilience', diangkat perjalanan seorang remaja Indonesia yang terjebak dalam janji-janji manis ISIS dan akhirnya menemukan jalan kembali ke tanah airnya.

Film ini dimulai dengan pengenalan masalah yang lebih luas, mengangkat isu perang saudara di Suriah dan kebangkitan ISIS yang menarik ribuan orang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketika Febri dan rombongannya akhirnya berhasil kembali ke Indonesia, mereka menghadapi kenyataan pahit berupa penolakan dan stigma dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai pengkhianat.

Selama satu bulan, mereka menjalani berbagai pelatihan dan interogasi dari BNPT dan Densus 88.

Meskipun begitu, Febri dan keluarganya tidak menyerah. Mereka memulai hidup baru di Depok, Jawa Barat, berusaha menata kembali kehidupan mereka dari awal.

Febri menuturkan, kepergiannya ke Suriah bukanlah tanpa alasan. Pergulatan hatinya membawa Febri akhirnya pergi menemui ibunya di negara berkonflik itu.

"Waktu itu, kondisinya di Indonesia gak ada siapa-siapa. Karena ibu ikut sama kakak ke Suriah," ucap Febri.

Karena ingin berbakti kepada orangtua, Febri ingin lebih dekat dengan ibunya. Dia pun terbang ke Suriah dengan segala ancaman yang diterimanya.

"Karena saya merasa durhaka sama ibu, akhirnya mau nyusulin ke Suriah. Ibu segalanya, dia wanita hebat," tuturnya.

Setibanya di Indonesia, Febri dan ibunya mulai menata hidup. Selama setahun keduanya mengisolasi diri dan tidak berkomunikasi dengan keluarga besar.

Ketakutannya akan stigma buruk dari keluarga, membuat ibu dan anak itu berjuang sendirian.