Tim pengacara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengajukan ahli hukum ke KPK. Para ahli itu diminta untuk diperiksa sebagai saksi meringankan untuk Hasto.

"Hari ini kami datang ke KPK untuk mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi ad charge," pengacara Hasto, Ronny Talapessy, di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2025).

Ronny menjelaskan pengajuan ahli untuk menjadi saksi meringankan bagi Hasto di proses penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP. Mereka yang diajukan kubu Hasto ke KPK hari ini berasal dari universitas berbeda.

Menurut Ronny, ahli pidana yang diajukan pihaknya akan menjelaskan tentang dugaan adanya hal yang melenceng dalam penyidikan KPK saat menetapkan Hasto sebagai tersangka.

"Sedangkan ahli hukum tata negara akan menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan Hasto sebagai Sekjen PDIP ke KPU adalah tindakan yang sah karena merupakan pelaksanaan putusan MA dan fatwa MA," jelas Ronny.

"Kami berharap bahwa KPK tentunya harus dapat patuh dan menghormati KUHAP bahwa tersangka yang punya hak untuk dapat mengajukan saksi ad charge atau ahli," sambungnya.

Dalam surat pengajuan yang disampaikan Ronny terdapat 3 nama ahli pidana. Namun belakangan salah satunya memberikan konfirmasi kepada detikcom bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihubungi dan menyatakan akan menolak apabila memang diajukan sebagai ahli meringankan bagi Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dua jeratan pasal sekaligus. Dia dijerat dengan pasal suap. Hasto bersama Harun Masiku diduga melakukan penyuapan kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

KPK juga menjerat Hasto dengan pasal perintangan penyidikan. Sekjen PDIP itu diduga menghalangi upaya pencarian KPK terhadap Harun Masiku yang saat ini masih buron.

Dia sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya, namun gugatan itu tidak diterima hakim. Hasto lalu melakukan gugatan praperadilan ulang. Gugatan keduanya itu masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hasto Kristiyanto ditahan di rutan KPK sejak 20 Februari 2025. Kubu Hasto sempat mengajukan penangguhan penahanan, namun pihak KPK menyatakan akan fokus dalam memenuhi berkas perkara Hasto untuk segera disidangkan ke pengadilan.

Simak juga Video: Pengacara Harap Penundaan Praperadilan Hasto Bukan Akal-akalan KPK

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto melalui kuasa hukum mengajukan tiga ahli hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (4/3/2025).

Tiga orang ahli yang terdiri dari dua ahli hukum pidana dan satu ahli hukum tata negara dari sejumlah universitas yang diajukan.

"Surat permohonan menghadirkan ahli meringankan telah disampaikan ke KPK siang ini," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam keterangan tertulis, Selasa.

Para ahli hukum yang diajukan adalah Aditya Wiguna Sagala dari Universitas Airlangga, Beniharmoni Harefa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan Idul Rishan dari Universitas Islam Indonesia.

Ronny mengatakan, pengajuan pemeriksaan ahli yang meringankan dalam tahap penyidikan ini adalah hak tersangka.

Dia mengatakan, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Ya, jadi setelah kami membahas di tim PH (penasehat hukum) dan sejalan dengan apa yang disampaikan Mas Hasto, maka diputuskan hak tersangka sebagaimana diatur pada Pasal 65 KUHAP tersebut, kami gunakan," ujar Ronny.

Ronny mengatakan, tim kuasa hukum mengingatkan KPK agar patuh pada KUHAP dan menghormati hak-hak tersangka yang sudah ditegaskan di aturan perundang-undangan tersebut.

"Apalagi kami juga mengkhawatirkan adanya informasi perkara ini akan dikebut. Jangan sampai KPK menghalalkan segala cara dan melanggar aturan yang berlaku serta menangani perkara ini secara tergesa-gesa," kata dia.

"Hal seperti itu, kalau benar, justru dapat semakin menegaskan ada kepentingan politik atau ambisi pribadi di balik proses hukum yang berlaku," sambungnya.

Ronny mengatakan, ahli hukum yang diajukan akan menjelaskan kepada penyidik KPK hasil eksaminasi yang dilakukan Universitas Wahid Hasyim pada 3-4 Februari 2025 sesuai keahlian mereka.

Ia mengatakan, ahli pidana akan menjelaskan tentang persoalan mendasar penyidikan KPK dalam kasus suap yang melenceng dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada putusan tersebut, kata dia, tidak ditemukan keterlibatan Hasto Kristiyanto sebagai pelaku.

"Sedangkan ahli hukum tata negara akan menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan Hasto sebagai Sekjen PDI-P ke KPU adalah tindakan yang sah karena merupakan pelaksanaan Putusan MA dan Fatwa MA," ucap dia.

Diketahui, Hasto tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Ia diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan untuk meloloskan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW serta menghalangi penyidikan terhadap Harun.

Menyimak polemik hukum yang berkembang sebagaimana mengemuka dalam berapa hari terakhir ini, sudah saatnya dikaji dan dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif bukan pendekatan politik. Mari kita menggunakan pendekatan hukum yang objektif untuk melihat, mengkaji dan menganalisis persoalan TPP Desa dalam kaitan dengan Bakal Calon Legislatif berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Pertama-tama, mucunl pertanyaan. Apakah seorang TPP Desa dilarang menjadi bakal caleg? Jawabannya tentu tidak ada satu pun ketentuan UU yang melarangnya. Sebab, dicalonkan atau mencalonkan sebagai anggota legislatif merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi sebagai implementasi prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat 3) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27) dan hak-hak warga negara sebagai wujud dari Pasal 28 UUD NKRI Tahun 1945.

Lebih lanjut, implementasi dari prinsip dan hak-hak dalam konstitusi tersebut diatur lebih lanjut di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf (k) yang mengatur tentang persyaratan bacaleg yang menyatakan bahwa "seorang warga negara Indonesia yang akan menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif harus memenuhi persyaratan selain usia... juga bagi pejabat tertentu seperti Kepala Daerah, Direksi, ASN, anggota TNI dan Polri, BUMN atau BUMD, Dewan Pengawas atau profesi tertentu lainnya dan karyawan dari lembaga atau badan lain wajib mengundurkan diri.

Karena jabatan atau karyawan badan lain yang dimaksud anggarannya bersumber dari keuangan negara dan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Selanjutnya penting pula dipahami secara lengkap dan utuh bahwa suatu ketentuan norma dari pasal, seharusnya dibaca dan dipahami pula makna penjelasan dari pasal dimaksud.

Dalam penjelasan Pasal 240 ayat (1) huruf (k), ternyata diperjelas didalamnya bahwa 1. surat pengunduran tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Kemudian yang kedua, bahwa yang diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (k) dimaksud tadi ketika sudah mundur maka yang tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon tetap. Itu penjelasan dari Pasal 240 ayat (1) huruf k UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pertanyaannya apakah TPP Desa wajib mundur atau tidak secara hukum jika mencalonkan diri menjadi caleg?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu kita baca bagian kedua dengan Judul 'Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota'. Paragraf 1 Persyaratan Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Pasal 240 (1) Bakal Calon adalah WNI dan harus memenuhi syarat yaitu: huruf a sampai dengan huruf k yang isinya sebagaimana sudah dijelaskan tadi.

Jika merujuk pada huruf k di atas, TPP Desa tidak secara tegas ditulis seperti yang lainnya, ASN, TNI dan Anggota Kepolisian, karyawan BUMN dan BUMD.

Dengan tidak disebutkan secara jelas dan tegas TPP Desa dalam Pasal tadi maka dalam dunia ilmu pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dimungkinkan menggunakan metode interpretasi hukum. Asalkan dalam rangka mencari kebenaran dan memperjuangkan kepentingan umum/publik dan mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan. Bukan demi kepentingan kelompok tertentu apalagi hanya membela kepentingan subjektif kelompok politik tertentu.

Pertanyaanya apakah kata 'karyawan' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k tersebut dapat kita tafsirkan sama maknanya dengan TPP Desa?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Pusat Bahasa Diknas Balai Pustaka tahun 2001, karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dsb) dengan mendapat gaji (upah): pegawai; pekerja yang bekerja berdasarkan kontrak kerja dalam waktu tertentu.

Dengan berpedoman pada arti makna 'karyawan' di atas, maka TPP Desa berdasarkan pendekatan metode interpretasi hukum baik secara gramatikal dan ekstentif sesungguhnya makna TPP Desa memenuhi kualifikasi untuk disamakan dengan makna 'karyawan' sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (k) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena TPP Desa adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga/badan yang mendapat gaji, yang bekerja berdasarkan kontrak kerja.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga dipahami, yakni terkait makna 'Badan lain' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (k). Makna 'Badan lain' tentu secara hukum dapat diartikan sebagai badan hukum baik privat maupun publik termasuk lembaga negara atau lembaga pemerintah termasuk Kementerian (termasuk Kementerian Desa dan PDT).

Oleh karena itu, jika melihat hubungan hukum antara TPP Desa dengan Kemendes yang faktanya didasarkan pada kontrak kerja, lalu yang bersangkutan menerima gaji atau honor secara berkala, maka TPP Desa secara gramatika dapat disamakan atau dipersamakan diartikan dengan 'karyawan' sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (k).

Kemudian, jika dilihat dari sumber anggarannya yang bersumber dari Keuangan Negara yaitu APBN, maka sulit terbantahkan secara hukum untuk mengatakan TPP Desa bukan termasuk yang diwajibkan mengundurkan diri apabila mau menjadi bacaleg.

Apalagi, TPP Desa honornya juga bersumber pada APBN, juga didasarkan pada kontrak kerja, disamping yang bersangkutan berkualifikasi sebagai karyawan yang profesional.

Profesional artinya yang bersangkutan harus menjalankan tugas-tugasnya dengan keahlian khusus dan memiliki kompetensi di bidangnya tanpa ada pengaruh kepentingan politik praktis atau subjektif lainnya atau yang dapat berpotensi menimbulkan konflik interest dalam menjalankan tugasnya.

Mereka dituntut untuk bekerja hanya semata-semata untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa secara profesional guna mewujudkan kepentingan rakyat dan negara. Oleh sebab itu, secara hukum TPP Desa wajib mengundurkan diri jika hendak mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif.

Jika tidak mundur secara UU Pemilu maka bagi yang sudah terpilih menjadi anggota legislatif bila ada bukti-bukti yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon dan melanggar Pasal 240 ayat (1) huruf (k) UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan secara hukum yang bisa digugat ke PTUN atau Peradilan Umum atau melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pihak berwenang untuk meminta pembatalan yang bersangkutan sebagai anggota Legislatif.

Namun bagi yang tidak terpilih maka dengan sendirinya yang bersangkutan sudah tidak berhak mendapatkan gaji. Mereka juga tidak berwenang pula menjalankan tupoksinya sebagai TPP Desa dan hal itu diatur dalam bagian Penjelasan Pasal 240 ayat (1) huruf k UU No. 7 tahun 2017 ttg Pemilu.

Dan konsekuensi lebih lanjut secara hukum bila terbukti masih menerima gaji dan honor tapi tidak mengundurkan diri saat pencalonan dulu secara hukum dapat saja pihak yang berwenang untuk meminta yang untuk melakukan pengembalian uang gaji atau honor yang terlanjur diterima sejak yang bersangkutan resmi menjadi calon anggota tetap.

Selain itu, bisa juga secara hukum bila terbukti melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu maka yang sebagai TPP Desa tidak dilanjutkan kontraknya. Jika benar-benar Kemendes bermaksud dalam rangka membenahi dan menegakkan hukum yang berlaku tetapi dengan catatan dalam rangka mewujudkan TPP Desa yang profesional, tidak diskriminatif dan tebang pilih.

Prof Dr Juanda, SH. MH.Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas ESA Unggul Jakarta.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIB Tulungagung, Jawa Timur telah menerima pemindahan 40 narapidana dari Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Surabaya sebagai upaya mengatasi kelebihan kapasitas di rutan tersebut.

Kepala Lapas Tulungagung, Ma’ruf Prasetyo Hadianto, Selasa mengatakan, pemindahan itu bertujuan menyeimbangkan kapasitas hunian agar proses pembinaan narapidana berjalan lebih efektif.

"Kami berupaya memastikan distribusi narapidana berjalan seimbang agar pembinaan lebih optimal dan kondusif," ujarnya.

Dikatakan, sebelum dipindahkan, seluruh narapidana menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Petugas juga melakukan pengamanan ketat, termasuk pengecekan borgol, guna memastikan perjalanan berjalan lancar.

Pemindahan dilakukan pada Jumat (28/2) dan dikawal langsung oleh kepolisian serta petugas Lapas Tulungagung.

Setibanya di lapas, para narapidana kembali menjalani asesmen dan pemeriksaan kesehatan sebelum ditempatkan di blok hunian.

Dengan tambahan 40 narapidana ini, total warga binaan di Lapas Tulungagung mencapai 600 orang. Mayoritas merupakan narapidana kasus narkoba dan tindak pidana umum.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengoptimalkan sistem pemasyarakatan guna mendukung pembinaan narapidana secara lebih efektif.

Penyesuaian jam layanan ini kami lakukan untuk menghormati dan memfasilitasi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan ibadah puasa, sekaligus memastikan pelayanan keimigrasian tetap optimal

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan penyesuaian jadwal layanan keimigrasian di seluruh Indonesia selama Ramadhan 1446 Hijriah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, memastikan bahwa jajarannya akan tetap memberikan pelayanan publik yang maksimal meski adanya penyesuaian jadwal tersebut.

"Penyesuaian jam layanan ini kami lakukan untuk menghormati dan memfasilitasi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan ibadah puasa, sekaligus memastikan pelayanan keimigrasian tetap optimal," kata Godam.

Pada Ramadhan tahun ini, layanan keimigrasian akan beroperasi pada Senin–Kamis pukul 08.00–15.00 waktu setempat (istirahat pukul 12.00–12.30); Jumat pukul 08.00–15.30 (istirahat pukul 11.30–12.30); dan pelayanan paspor akhir pekan Sabtu–Minggu pukul 08.00–14.00 (istirahat pukul 12.00–12.30).

Godam menjelaskan penyesuaian jadwal layanan tersebut mengikuti jam kerja Ramadhan yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Ia mengimbau masyarakat untuk mengonfirmasi jadwal unit pelayanan keimigrasian, seperti mal pelayanan publik (MPP), unit kerja keimigrasian (UKK), unit layanan paspor (ULP), serta immigration lounge ke kantor imigrasi terkait.

“Karena mungkin terdapat penyesuaian dengan mengikuti kebijakan setiap kantor,” tutur Godam.

Adapun informasi lebih lanjut mengenai layanan keimigrasian selama Ramadhan dapat diakses pada laman media sosial resmi setiap kantor imigrasi.

“Saya mewakili jajaran Imigrasi juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara Muslim di seluruh Indonesia. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan nikmatnya Ramadhan,” demikian Godam.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Polda Metro Jaya menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM terkait kasus pemerasan bos skincare sebesar Rp 4 M. Nikita Mirzani kini berbaju tahanan.

Pantauan detikcom, Selasa (4/3/2025) di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Nikita Mirzani dan asistennya, IM, terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Nikita hanya tersenyum. Dia juga terlihat berjoget saat dibawa oleh petugas.

Sebagaimana diketahui, penyidik sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nikita dan asistennya pada Kamis (20/2) yang lalu. Namun Nikita meminta penjadwalan ulang pada Senin (3/3).

Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM pun baru memenuhi panggilan polisi Selasa (4/3) hari ini. Nikita tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10.00 WIB pagi tadi dan langsung menjalani pemeriksaan.

Nikita Mirzani ditahan Polda Metro Jaya, Selasa (4/3/2025) Foto: (Wildan/detikcom)

Duduk Perkara

Polisi mengungkap kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang menjerat Nikita Mirzani dan asistennya, IM, sebagai tersangka. Dari laporan yang ada, korban berinisial RGP, yang merupakan pengusaha skincare, sudah mentransfer Rp 4 miliar.

"Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebanyak Rp 4 miliar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Ade Ary mengatakan korban mentransfer uang senilai total Rp 4 miliar pada 14 dan 15 November 2024.

"Karena korban merasa terancam dan takut, maka pada tanggal 14 November 2024, korban melakukan transfer dana sebesar Rp 2 miliar ke sebuah nomor rekening atas nama tertentu atas arahan terlapor," jelasnya.

"Kemudian, pada tanggal 15 November, atas arahan terlapor, korban memberikan uang tunai sebesar Rp 2 miliar," sambungnya.

Uang tersebut diberikan setelah korban diancam oleh Nikita Mirzani. Dalam laporannya, korban menjelaskan kasus bermula saat Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekkan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok.

Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya, IM, melalui WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respons yang diterima justru berisi ancaman dan pemerasan sebagai imbalan 'tutup mulut'.

"Kemudian, korban mendapat respons yang disampaikan oleh terlapor. Jadi, respons dari terlapor adalah ancaman akan speak-up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang, dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar Rp 5 miliar sebagai 'uang tutup mulut'," jelasnya.

Nikita Mirzani ditahan Polda Metro Jaya, Selasa (4/3/2025) Foto: (Wildan/detikcom)

Kronologi versi Nikita Mirzani

Nikita Mirzani membantah tuduhan pemerasan Rp 4 miliar dan mengklaim uang tersebut adalah untuk endorsement.

Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid mengatakan justru Nikita Mirzani yang pertama kali dihubungi oleh RGP melalui asistennya berinisial IM. Dalam percakapan tersebut, RGP disebut meminta Nikita Mirzani untuk me-review produk kosmetiknya.

"Dia yang hubungi salah satu staf dari Nikita yang bernama IM, dan dia minta supaya di-review yang baik-baik, bingung juga apa yang mau di-review yang baik-baik, sepanjang itu tidak ada masalah kenapa dia harus minta seperti itu," ujar Fahmi, saat dihubungi, Kamis (20/2/2025).

Fahmi membenarkan bahwa dalam percakapan itu memang ada pembicaraan soal uang yang nilainya miliaran rupiah. Dia juga menyebut ada negosiasi terkait uang tersebut.

"Dari percakapan antara IM dengan seseorang yang melapor tersebut, ya, itu ada komunikasi masalah uang, jadi gimana caranya dia bisa berikan uang, nah dari percakapan itu terungkap angka Rp 5 M, tapi dinego menjadi Rp 4 M, setelah itu diberikan dengan cara 2 kali, dinego nih teknisnya, uangnya dinego, setelah itu diberikan. Habis itu IM ya itu diingatkan supaya nanti di November yang akan datang berarti November ke November kan satu tahun, supaya mengingatkan dibayar kembali," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KARANGASEM, KOMPAS.com - Seorang warga negara asing (WNA) asal Turkiye berinisial AK (26) dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

Warga asing tersebut dideportasi karena overstay atau melebihi izin tinggal.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan, mengatakan bahwa AK telah melebihi izin tinggal yang dimiliki selama 40 hari.

AK diketahui overstay ketika mendatangi Kantor Imigrasi Singaraja di Kabupaten Buleleng, Bali, pada 27 Februari 2025.

Saat itu, AK datang ke Kantor Imigrasi bersama istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI).

"WNA tersebut datang bersama dengan istrinya dan menyampaikan kepada petugas layanan jika visa yang dimiliki sudah kedaluwarsa," ungkapnya dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).

Oleh petugas imigrasi, AK diarahkan ke seksi penindakan untuk diperiksa.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa AK masuk ke Indonesia menggunakan izin tinggal visa on arrival (VOA) pada tanggal 20 November 2024.

Selama berada di Indonesia, AK tinggal bersama istrinya di Kabupaten Karangasem, Bali.

Pada bulan Desember 2024, AK mengajukan perpanjangan izin tinggal ke Kantor Imigrasi Singaraja dan mendapatkan visa dengan masa berlaku hingga 18 Januari 2025.

Saat itu, petugas memberitahu istri AK bahwa visa saat ini adalah perpanjangan yang terakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi.

"Yang bersangkutan berdalih bahwa dirinya tetap tinggal di Indonesia walaupun visanya telah kedaluwarsa lantaran menunggu sang istri ikut kembali ke Turkiye," kata dia.

Kata Hendra, AK mengaku tidak berani pergi sendiri dan tidak mengerti Bahasa Inggris ataupun Bahasa Indonesia, serta khawatir istrinya tidak ikut menyusulnya kembali ke Turkiye.

Sehingga, AK tinggal di Karangasem, Bali, hingga melebihi batas izin tinggalnya.

"Terhadap AK dikenakan tindakan berupa pendeportasian dan penangkalan karena overstay selama 40 hari sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, namun tidak mampu membayar biaya beban," jelasnya.

Hal itu sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapun AK dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan penerbangan Qatar Airways nomor QR963 (Denpasar – Istanbul) dengan tujuan akhir Sabiha Gokcen Airport, Istanbul, Turkiye.

"Kami lakukan pengawalan terhadap pendeportasian yang bersangkutan," tutup Hendra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memindahkan 11 mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta, Timur.

"Saya baru saja disampaikan oleh penyidik bahwa saat ini sedang terjadi pergeseran kendaraan milik saudara Y ke Rupbasan KPK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebanyak 11 unit kendaraan tersebut disita terkait penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Berikut 11 mobil sitaan dari rumah Japto Soerjosoemarno yang dibawa ke Rupbasan KPK:

1. Jeep Gladiator Rubicon.
2. Land Rover Defender 90SE 2.0AT.
3. Suzuki 6G5VX(4X4) A/T.
4. Toyota Land Cruiser 2000 VXR 4X4 AT.
5. Mitsubishi Coldis.
6. Mercedes Benz G300 CDI Cargo AT.
7. Toyota Land Cruiser 70 Troop Carrier.
8. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.
9. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.
10. Toyota Land Cruiser 70 4.5 Troop Carrier.
11. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.

KPK saat ini juga sedang menyidik perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

Pekanbaru, (ANTARA) - Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 7,43 kilogram yang diduga dikendalikan seorang narapidana di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta berinisial S (24).

Diresnarkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira saat konferensi persnya di Pekanbaru, Selasa mengatakan barang haram senilai Rp7,43 miliar itu rencananya akan dikirim ke Jakarta sebelum polisi mengamankan empat tersangka. Termasuk S yang mengendalikan jaringan dari balik jeruji besi.

"Para tersangka diupah dengan bayaran yang beragam mulai dari Rp5 juta hingga Rp10 juta per kg,” sebut Kombes Putu.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba di Pekanbaru. Polisi kemudian membuntuti mobil Mitsubishi Expander hitam yang ditumpangi dua tersangka, Z (29) dan M (35), asal Lampung Selatan.

Kendaraan itu akhirnya dihentikan di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Jumat (14/2). Saat digeledah, ditemukan delapan paket sabu dalam bungkus teh China warna hijau yang disimpan di dalam tas.

Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa Z dan M mengaku dikendalikan oleh S dari dalam rutan. Polisi kemudian mengamankan S di selnya beserta dua unit ponsel yang digunakannya untuk mengatur peredaran sabu.

"S merupakan narapidana dari perkara serupa dan tengah menjalani hukuman selama 12 tahun penjara," papar Kombes Putu.

Dari pengakuan S, polisi juga menangkap I (38), seorang residivis narkotika di Sukabumi, Jawa Barat, yang diduga sebagai pengendali utama jaringan ini.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memindahkan 11 mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta, Timur.

"Saya baru saja disampaikan oleh penyidik bahwa saat ini sedang terjadi pergeseran kendaraan milik saudara Y ke Rupbasan KPK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebanyak 11 unit kendaraan tersebut disita terkait penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Berikut 11 mobil sitaan dari rumah Japto Soerjosoemarno yang dibawa ke Rupbasan KPK:

1. Jeep Gladiator Rubicon.
2. Land Rover Defender 90SE 2.0AT.
3. Suzuki 6G5VX(4X4) A/T.
4. Toyota Land Cruiser 2000 VXR 4X4 AT.
5. Mitsubishi Coldis.
6. Mercedes Benz G300 CDI Cargo AT.
7. Toyota Land Cruiser 70 Troop Carrier.
8. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.
9. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.
10. Toyota Land Cruiser 70 4.5 Troop Carrier.
11. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.

KPK saat ini juga sedang menyidik perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

Dalam penyidikan tersebut, KPK menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya.

Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur, dan juga di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka perawatan.

Barang sitaan tersebut juga akan ditelusuri asal-usulnya sebagai bagian dari penyidikan dan melalui proses pengadilan akan dirampas untuk negara dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.

KPK juga telah merampungkan perkara gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari, dan saat ini sedang menyidik perkara TPPU sebagai bagian dari pengembangan perkara gratifikasi tersebut untuk mengoptimalkan asset recovery atau mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara.

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak tahun 2017.

Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, meminta jajarannya untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan perselingkuhan yang melibatkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut disampaikan Endah di bangsal Sewokoprojo, Wonosari, pada Senin (3/3/2025).

"Secara pribadi sebagai manusia, sebagai perempuan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan setuju dengan perselingkuhan. Namun, kepala daerah harus berdiri di dua kaki, kapan saat menjadi pribadi dan kapan saat menjadi kepala daerah," kata Endah.

"Oleh karena itu, saya telah mendisposisikan Sekda, Kepala Kepegawaian, dan Kepala Dinas terkait hukum untuk melakukan klarifikasi dan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujar Endah menambahkan.

Ia menambahkan bahwa dirinya telah mempelajari peristiwa ini dan berharap tidak ada kejadian serupa di masa mendatang.

Dalam apel hari pertama, Endah juga menyinggung masalah perselingkuhan di hadapan para ASN.

"Di bulan puasa ini, kita mendapatkan hidayah untuk menjaga perilaku kita semua, sehingga bisa menjaga nama baik Kabupaten Gunungkidul dan membawa nama baik keluarga kita," kata Endah.

Sementara itu, Kepala Bidang Status Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai BKPPD Gunungkidul, Sunawan, menyatakan bahwa pihaknya menunggu surat resmi disposisi dari bupati.

Setelah disposisi diterima, tim akan segera dibentuk yang terdiri dari kepegawaian, DKPPD, Inspektorat Daerah, dan OPD terkait.

"Tim akan melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor, serta memeriksa saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Hasil keterangan akan dihimpun dan disimpulkan, lalu dibuat laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati, termasuk rekomendasi hukuman disiplin. Jika bupati setuju, maka akan ditindaklanjuti, namun bupati juga dapat mengambil kebijakan lain di luar rekomendasi tim," jelas Sunawan saat dihubungi melalui telepon pada Selasa (4/3/2025).

Ketika ditanya mengenai informasi bahwa kedua ASN tersebut melakukan hubungan suami istri di kantor Pemkab Gunungkidul, Sunawan menegaskan bahwa jika terbukti, tindakan tersebut melanggar PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS yang diubah dengan PP 45 Tahun 1990, Pasal 14, yang mengancam dengan sanksi disiplin berat.

"Sanksinya bisa berupa pembebasan jabatan hingga pemberhentian. Namun, kita tidak boleh berandai-andai. Kita harus membuktikan terlebih dahulu melalui hasil pemeriksaan," tegasnya.

Sebelumnya, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Gunungkidul telah melakukan pemeriksaan terhadap dua ASN yang terlibat dalam kasus perselingkuhan ini, yang dilaporkan oleh salah satu istri mereka.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Supartono, membenarkan bahwa kedua ASN tersebut adalah anak buahnya.

Keduanya sudah berkeluarga dan mengaku telah berhubungan sejak 2022, ketika salah satu dari mereka belum berumah tangga.

Hasil pemeriksaan dari atasan langsung telah dilaporkan ke bupati dengan tembusan ke BKPPD dan Inspektorat Daerah.

KOMPAS.com - Saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan, beberapa Muslim memilih menghemat tenaga dengan cara menurunkan aktivitas hariannya.

Beberapa orang cenderung menghemat tenaga agar terhindar dari lemas, letih, dan lesu, dengan cara memilih tidur sepanjang hari ketika tidak ada aktivitas atau saat libur sekolah maupun kerja.

Bahkan, ada juga yang melakukan tidur dari pagi hingga sore menjelang waktu berbuka puasa.

Lantas, bagaimana pandangan Islam terkait hal ini?

Apakah tidur seharian saat puasa Ramadhan diperbolehkan?

Hukum tidur seharian saat puasa

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag RI Arsad Hidayat menjelaskan, secara hukum Islam atau fikih, tidur seharian tidak akan membatalkan puasa seseorang.

Hal ini sudah dijelaskan dalam isi fatwa dari Darul Ifta atau Lembaga Fatwa Mesir yang mengatakan hal yang sama terkait dengan hukum tidur seharian saat puasa

"Bahwa orang yang istirahat atau tidur, baik sebentar atau lama, tidak merusak puasa seseorang," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

Menyoal hal yang sama, dalam kitab Raudhatut Thalibin karya Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa tidur dalam waktu yang lama tidak akan membatalkan puasa.

"Kalau seandainya seseorang tidur lama dalam waktu siang maka puasanya tetap sah," ucap Arsad, menyampaikan penggalan isi kitab tersebut.

Hal yang sama juga tertera dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah yang bermazhab Hambali.

"Tidur tidak akan memengaruhi batal atau tidaknya puasa seseorang, baik tidurnya dari pagi sampai sore," terang Arsad, menyampaikan sebagian isi kitab tersebut.

Apakah tidurnya orang berpuasa adalah ibadah?

Terkait hadis yang menjelaskan bahwa tidurnya orang berpuasa merupakan sebuah ibadah, Guru Besar Tafsir Hukum UIN Raden Mas Said Surakarta, Hasan el-Qudsy menyebut hadis tersebut tidak sahih.

"Mayoritas ulama menyebut hadis tersebut dhoif (lemah). Bahkan sebagian ulama menghukumi hadis tersebut palsu," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

Sebab, hadis tersebut bertentangan dengan semangat yang terkandung di dalam puasa itu sendiri.

Islam mendidik umatnya melalui puasa untuk memperbanyak aktivitas, berkarya, dan produktif yang bernilai ibadah.

"Sejarah juga sudah membuktikan kebanyakan peperangan di zaman Rasulullah terjadi di bulan Ramadhan. Kemerdekaan Indonesia juga terjadi pada bulan Ramadhan," jelas anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta itu.

Sehingga tidak benar jika orang menyebut tidurnya orang berpuasa itu berpahala.

Lebih lanjut Hasan mengatakan, kalaupun hadis tersebut bisa dijadikan dalil, tidurnya seseorang yang berpuasa bisa berpahala hanyalah dalam koridor menghindari dari keburukan yang sekiranya bisa dilakukan saat tidak tidur.

"Itupun sebuah kebaikan yang sifatnya pasif, padahal di Islam menginginkan menjadi sosok manusia yang memiliki karya yang produktif dan tidak malas-malasan," pungkasnya.

Tidur seharian saat puasa bagi pekerja malam hari

Senada, Arsad Hidayat juga menegaskan bahwa jika seseorang tidur seharian memang kurang bagus untuk kondisi badan dan produktivitas dalam beribadah.

Namun, lain hal jika konteksnya untuk pekerja atau sebagian orang yang memang kerjanya pada malam hari.

Mereka tidak memiliki pilihan selain istirahat atau tidur pada siang hari.

"Kita tidak bisa mengakimi bahwa tidur seharian itu tidak ada gunanya. Bagi mereka yang bekerja malam sampai pagi hari, tentu mereka akan beristirahat pada siang hari," ucap Arsad.

"Bagi orang yang pada malam sudah tidur, maka lebih baik saat siang digunakan untuk hal-hal produktif yang bernilai ibadah," pungkasnya.