Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan pengerahan TNI di jajaran korps Adhyaksa tidak mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum.

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pemberian bantuan dari TNI justru menguntungkan pihaknya dari segi pengamanan

Terlebih, bantuan dari TNI khususnya di Kejagung, sudah berlangsung cukup lama, persisnya sejak Jaksa Agung Muda bidang Militer (Jampidmil) berdiri.

"Tidak ada [mempengaruhi penegakan hukum]," ujarnya saat dihubungi, Selasa (13/5/2025).

Di samping itu, Harli menekankan bahwa dalam perjanjian atau MoU antara Kejaksaan dengan TNI tidak memuat seluruh informasi bisa ditukarkan keduannya.

"Hampir di semua MoU ada klausul pertukaran informasi, tentu sifatnya informasi yang bisa dipertukarkan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, salah satu pihak yang turut menyoroti isu ini yaitu koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan.

Koalisi sipil itu menilai bahwa pemberian bantuan TNI untuk pengamanan kejaksaan (kejati dan kejari) di Indonesia itu bisa mempengaruhi independensi korps Adhyaksa dalam penegakan hukum.

"Surat perintah ini berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum di Indonesia, karena kewenangan penegakan hukum tidak sepatutnya dicampuradukkan dengan tugas fungsi pertahanan yang dimiliki oleh TNI," ujar Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman saat dihubungi, Selasa (13/5/2025).

Pesepeda di Indonesia dapat dilakukan dengan aksi preventif dan penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Komunitas pesepeda Bike 2 Work (B2W) menyerukan aksi preventif dan penegakan hukum demi kenyamanan dan keamanan masyarakat saat bersepeda.

Melalui keterangan di Jakarta, Selasa, Ketua B2W Indonesia Hendro Subroto mengungkapkan pihaknya menyoroti.tragedi tabrak lari yang menewaskan seorang kakek bersepeda onthel di Jalan Daendels, Kulonprogo, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Peristiwa tersebut turut melengkapi catatan B2W terkait kecelakaan pesepeda yang melibatkan kendaraan bermotor, dengan jumlah mencapai sembilan korban jiwa sepanjang 2025.

"B2W sangat prihatin. Suara pesepeda sekeras apa pun, tidak dapat mengembalikan nyawa yang telah tiada. Namun, upaya pencegahan kecelakaan terhadap pesepeda di Indonesia dapat dilakukan dengan aksi preventif dan penegakan hukum," katanya.

Oleh karena itu, Hendro menekankan kepada para pesepeda untuk melakukan aksi preventif yang dimulai dari diri sendiri, di antaranya menggunakan pakaian terang terutama pada pagi buta atau malam hari, menggunakan helm sesuai standar keselamatan untuk pesepeda perkotaan, dan mengecek kondisi sepeda sebelum berangkat.

Selanjutnya, mematuhi aturan lalu lintas seperti tidak menerobos lampu merah dan jangan melawan arus, menggunakan jalur sepeda bila tersedia atau ambil sisi paling kiri, serta berkomunikasi saat berbelok atau berpindah jalur dan waspada.

"Kemudian perhatikan titik rawan seperti perempatan, tikungan, jalan berlubang, jalur ramai kendaraan besar, tidak menggunakan gawai saat berkendara, bersepeda secara berkelompok dengan tertib, serta tingkatkan edukasi dan kesadaran diri," ujarnya.

Selain itu, Hendro juga mendorong langkah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar, terhadap penabrak, kendaraan bermotor yang masuk jalur sepeda, parkir di jalur dan lajur sepeda, serta perilaku agresif terhadap pesepeda.

Pihaknya juga mendorong kepatuhan pesepeda itu sendiri untuk mematuhi lampu lalu lintas, tidak melawan arus. Dengan demikian, keselamatan tidak hanya bergantung pada perlindungan, tetapi juga pada tanggung jawab.

"Penegakan hukum yang adil dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban pesepeda, dapat membangun kepercayaan publik bahwa pesepeda tidak akan dibiarkan sendirian," tutur Hendro Subroto.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengingatkan seluruh pegawai Kementerian HAM (Kemenham) untuk menjadi pembela hak asasi agar sejalan dengan Astacita poin pertama Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

“Seluruh pegawai harus menjadi pembela HAM sebagai perintis, penegak, dan membangun peradaban HAM. Untuk itu, seluruh pegawai harus mendukung dan menyosialisasikan program-program Pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak lainnya,” kata Pigai sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pigai mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Kemenham untuk tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan ketika memberikan pelayanan publik.

Dia juga berkomitmen untuk melakukan hal itu dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Kemenham. Ia mengaku tidak memandang latar belakang ras maupun suku ketika mengangkat pejabat di lingkungan kementeriannya.

“Dengan memprioritaskan pegawai dari lingkungan dalam serta mereka yang mengerti permasalahan dengan begitu cepat, Kemenham telah bekerja keras membentuk organisasi dan tata kerja hingga terbentuknya kantor wilayah di seluruh Indonesia,” kata Pigai.

Lebih lanjut ia mengatakan ke depannya Kemenham harus bertransformasi di berbagai dimensi, yakni dengan melakukan perubahan yang bersifat perbaikan. Hal ini demi mengantarkan Indonesia menjadi negara yang berpengaruh di kawasan.

“Pada periode 2035–2040, Indonesia akan mempengaruhi kawasan Asia dan periode 2040–2045 akan memimpin dunia. Oleh karena itu, perlu membangun sistem politik, ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas,” tuturnya.

Pigai menyampaikan pesan tersebut di hadapan 87 pegawai Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) di Makassar, Senin (12/5).

Adapun Kepala Kantor Wilayah Kememham Sulsel Daniel Rumsowek dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 66 orang pegawai di wilayah Sulsel dan 21 orang wilayah kerja Sultra.

“Dari jumlah 87 orang diharapkan mampu untuk bekerja keras dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditargetkan pusat maupun wilayah sendiri,” ucap Daniel.

Sulsel dan Sultra menjadi kantor wilayah pertama yang dikunjungi Menteri Pigai sejak terbentuknya 20 kantor wilayah Kemenham RI pada 13 Maret 2025. Dalam kunjungan itu, Pigai turut memastikan kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kerja kantor wilayah.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap peran penting Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra dalam proses pembaruan sistem peradilan di masa awal reformasi.

Mahfud menyebut, saat menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Menkumdang), Yusril mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 yang menjadi dasar peletakan sistem kekuasaan kehakiman yang independen.

“Dulu Pengadilan masih di bawah Menteri Hukum dan HAM, belum ada penyatuan. Waktu Pak Yusril jadi Menkumdang sudah terjadi, ada Undang-Undang Nomor 35 yang menyatakan hakim di bawah satu atap, tapi kan pemindahannya berproses, pelan-pelan. Nah, Pak Yusril masih ada di situ,” kata Mahfud dalam program Gaspol! Kompas.com, dikutip Selasa (13/5/2025).

Menurut Mahfud, dalam masa peralihan tersebut, Yusril mengambil langkah berani untuk membenahi dunia peradilan dengan memindahkan hakim-hakim berkualitas dari daerah ke Jakarta.

“Dia mengocok hakim itu. Hakim yang bagus dimasukkan ke Jakarta. Yang bagus tuh dari daerah-daerah kucing beranak itu diambil, ini bagus nih, dipindahin ke Jakarta. Bagus pada waktu-waktu itu, awal reformasi,” ujarnya.

Namun, Mahfud menyayangkan kondisi yang memburuk setelah era itu.

Ia menyebut, praktik korupsi mulai merebak lagi pada pertengahan 2006 hingga seterusnya.

“Tapi kemudian korupsi merebak lagi, ini kira-kira pertengahan tahun 2006–2007 dan seterusnya lah. Banyak banget. Coba, di awal-awal reformasi mana ada kasus? Nggak. Dikocok sama Pak Yusril itu,” kata Mahfud.

Setelah masa kepemimpinan Yusril berakhir, Mahfud menjelaskan bahwa proses peralihan kekuasaan kehakiman sepenuhnya selesai dan pengadilan menjadi independen berdasarkan amanat konstitusi.

“Lalu kan hakim sepenuhnya pindah, sudah selesai proses peralihan. Lalu semboyannya berdasarkan konstitusi, hakim harus independen, ndak boleh dicampuri oleh siapa pun,” kata Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer.

Bahkan, Pigai menyebut, kebijakan yang sudah mulai dijalankan sejak 2 Mei 2025 itu tidak melanggar HAM.

Apa Pertimbangan Pigai?

Menurut Pigai, kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer bukan merupakan bagian dari corporal punishment. Sebaliknya, merupakan cara membentuk karakter, mental, dan disiplin.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Natalius Pigai di kantor KemenHAM, Jakarta pada 6 Mei 2025.

Pigai mengatakan, corporal punishment merupakan hukuman fisik yang diberikan pendidik kepada siswa yang bertentangan dengan prinsip seperti memukul.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab," ujarnya.

Bahkan, Pigai mengaku bakal mengusulkan skema pendidikan di barak militer kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) jika di Jawa Barat berhasil.

"Ya kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh indonesia, kalau bagus," katanya.

Kenapa Tidak jika Dibutuhkan

Lebih lanjut, dalam pernyataan terbarunya, Pigai menyebut bahwa jika pendisiplinan ala barak militer diperlukan, maka kenapa tidak dilakukan.

"Apabila ada perubahan kompetensi pada bidang pendidikan dan itu dibutuhkan. Kenapa tidak? Bahkan, pendidikan akan makin bagus sehingga di mana letak pelanggaran HAM-nya?” ujar Pigai dikutip dari Antaranews, Senin (12/5/2025).

Dia pun kembali menegaskan bahwa mengirim siswa nakal ke barak militer, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik.

Menurut dia, justru para siswa mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

Bahkan, Pigai mengatakan sudah bertanya langsung kepada Dedi Mulyadi mengenai pendidikan di barak militer.

"Saya sudah kroscek, Pak Gubernur sudah datang ke kantor. Saya tanya ada fisik enggak, dia bilang tidak ada,” katanya.

Ditentang

Namun, kebijakan mengirim anak sekolah ke barak militer ditentang oleh sejumlah pihak. Salah satunya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

KOMPAS.com - Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyoroti peran krusial Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dalam transformasi sistem peradilan di Indonesia di awal era reformasi.

Menurut Mahfud, saat Yusril menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, ia berupaya keras mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 35, yang menjadi landasan bagi pembentukan sistem kekuasaan kehakiman yang mandiri.

"Sebelum ini, Pengadilan masih berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan belum ada integrasi. Ketika Pak Yusril menjabat sebagai Menkumdang, telah terjadi perubahan signifikan, di mana Undang-Undang Nomor 35 menetapkan bahwa hakim harus berada di bawah satu atap. Namun, proses pemindahan ini berlangsung secara bertahap," ungkap Mahfud dalam program Gaspol di Kompas.com, yang dikutip pada Selasa (13/5/2025).

Dalam fase transisi tersebut, Yusril berani mengambil langkah-langkah penting untuk memperbaiki sistem peradilan dengan memindahkan hakim-hakim berkualitas dari daerah ke Jakarta.

"Ia melakukan rotasi hakim, membawa hakim-hakim terbaik dari daerah ke Jakarta. Pada waktu itu, ini adalah langkah yang sangat baik, terutama di awal reformasi," tambah Mahfud.

Mahfud MD: Setelah Awal Reformasi, Korupsi Kembali Muncul

Namun, Mahfud menyatakan kekecewaannya terhadap situasi yang memburuk setelah periode tersebut.

Ia mencatat bahwa praktik korupsi mulai merajalela kembali sekitar pertengahan tahun 2006 dan seterusnya.

"Setelah masa awal reformasi, korupsi kembali muncul. Pada awal reformasi, tidak ada kasus korupsi yang menonjol. Namun, setelah Yusril, banyak kasus yang muncul," jelasnya.

Setelah masa jabatan Yusril berakhir, Mahfud menjelaskan bahwa proses transisi kekuasaan kehakiman telah selesai, dan pengadilan kini sepenuhnya independen sesuai dengan amanat konstitusi.

"Proses peralihan hakim telah selesai. Kini, hakim harus bertindak independen dan tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun," tutup Mahfud.

Sumber: https://nasional.kompas.com

Gorontalo Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo berkomitmen dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi 5.0 seperti yang disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Abdul Wahab Paudi.

"Pemerintah daerah berkomitmen kuat dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi 5.0," kata Wahab di Gorontalo, Selasa.

Menurutnya upaya besar yang dilakukan pihak Universitas Ichsan Gorontalo Utara (UIGU) yang menggelar Seminar Nasional yang digelar secara luring dan daring di kampus UIGU Kecamatan Kwandang tersebut, bertema "Reformasi Birokrasi 5.0: Mewujudkan Birokrasi Humanis, Digital dan Antikorupsi" menjadi salah satu dorongan besar dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi khususnya di pemerintahan daerah tersebut.

"Kami (pemerintah daerah) menilai seminar ini menjadi ajang strategis untuk menggali pemikiran dan pengalaman dalam mendorong transformasi birokrasi di era digital," kata Wahab dalam keterangannya mengapresiasi inisiatif pihak UIGU yang berkontribusi aktif dalam mendorong akselerasi reformasi birokrasi di daerah.

Seminar tersebut menghadirkan narasumber nasional yang membagikan pengalaman dan solusi praktis terkait implementasi Reformasi Birokrasi 5.0, di antaranya Prof Setyabudi Indartono MM Ph D, seorang guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, yang berbagi pengalaman sukses transformasi organisasi dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai model percontohan bagi birokrasi di daerah.

Serta Dr Haryono Pasang Kamase dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Anti Fraud Universitas Tadulako yang memaparkan tentang ancaman korupsi dalam birokrasi serta pentingnya upaya preventif dan pengendalian fraud di lingkungan aparatur sipil negara (ASN)

Seminar tersebut diikuti ratusan mahasiswa, ASN dari Wilayah Gorontalo Utara dan Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara. Serta organisasi pemuda dan praktisi dari berbagai kalangan.

Rektor UIGU Dr Fatmah M. Ngabito SIP MSi mengatakan bahwa birokrasi yang humanis, melek digital dan anti korupsi merupakan prinsip dasar dalam membangun bangsa dan negara di semua tingkatan.

Menurutnya penguatan nilai-nilai tersebut harus dimulai dari ruang akademik dan didorong secara konsisten dalam sistem pemerintahan.

"Seminar ini menjadi ruang penting untuk berbagi gagasan dan solusi atas tantangan birokrasi kita hari ini, khususnya dalam menciptakan tata kelola yang responsif, adaptif terhadap teknologi dan menjunjung tinggi integritas," kata Fatma.

Seminar yang berlangsung dinamis dan interaktif tersebut, membedah berbagai aspek strategis reformasi birokrasi, mulai dari integrasi digitalisasi pelayanan publik hingga pembentukan budaya organisasi yang antikorupsi.

Seminar ini diharapkan menjadi katalis dalam mendorong praktik birokrasi yang lebih modern dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional. Pembentukan tim ini adalah langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan angkut barang, yakni over dimension and overload.

"Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (13/5/2025).

Dia menjelaskan Tim Penegakan Hukum KDM akan menjadi ujung tombak dalam menindak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan. Hal ini disampaikan Agus kepada wartawan di sela kegiatan survei jalur, antisipasi kemacetan libur panjang Hari Waisak di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Tim Penegakan Hukum KDM, terang mantan Wakapolda Jateng ini, terdiri atas personel Direktorat Lalu Lintas di tingkat polda, Satlantas di tingkat polres, dan akan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Agus menegaskan tim akan fokus menertibkan, menindak langsung, serta mengedukasi terkait pelanggaran hukum kepada pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang.

Foto ilustrasi. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin rapat. (dok. Korlantas Polri)

Masih kata Agus, dasar hukum penindakan antara lain Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi 'kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi'. Sanksi dari pasal tersebut adalah pidana satu tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Kemudian Pasal 307, yang berbunyi 'pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Selanjutnya Pasal 169 ayat 1, yaitu 'modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana dua bulan atau denda Rp 500 ribu'.

"Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan," tegas Agus.

Selain razia di titik-titik rawan, pelabuhan, dan kawasan industri, Korlantas Polri juga akan menerapkan pendekatan teknologi, seperti pengawasan berbasis kamera e-TLE, integrasi jembatan timbang digital, serta pelaporan masyarakat berbasis aplikasi. Agus menerangkan kendaraan KDM menyebabkan kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha angkutan.

"Oleh karena itu, kami membentuk tim khusus yang akan bekerja terintegrasi dan lintas wilayah," ucap Agus.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (dok Korlantas Polri)

Tim Penegakan Hukum KDM akan aktif melakukan razia terfokus di titik-titik rawan KDM, kawasan industri, jalan nasional, dan pelabuhan logistik. Kegiatan ini juga akan didukung digitalisasi data kendaraan, integrasi sistem jembatan timbang, serta pelaporan publik berbasis aplikasi.

"Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah tindak pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu," tutur dia.

"Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia," pungkas mantan Direktur Lalu Lintas Polda Jateng ini.

Simak juga video "Prabowo Apresiasi Pengamanan Mudik, Kakorlantas: Ini Menambah Semangat Kami" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengingatkan seluruh pegawai Kementerian HAM (Kemenham) untuk menjadi pembela hak asasi agar sejalan dengan Astacita poin pertama Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

“Seluruh pegawai harus menjadi pembela HAM sebagai perintis, penegak, dan membangun peradaban HAM. Untuk itu, seluruh pegawai harus mendukung dan menyosialisasikan program-program Pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak lainnya,” kata Pigai sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pigai mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Kemenham untuk tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan ketika memberikan pelayanan publik.

Dia juga berkomitmen untuk melakukan hal itu dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Kemenham. Ia mengaku tidak memandang latar belakang ras maupun suku ketika mengangkat pejabat di lingkungan kementeriannya.

“Dengan memprioritaskan pegawai dari lingkungan dalam serta mereka yang mengerti permasalahan dengan begitu cepat, Kemenham telah bekerja keras membentuk organisasi dan tata kerja hingga terbentuknya kantor wilayah di seluruh Indonesia,” kata Pigai.

Lebih lanjut ia mengatakan ke depannya Kemenham harus bertransformasi di berbagai dimensi, yakni dengan melakukan perubahan yang bersifat perbaikan. Hal ini demi mengantarkan Indonesia menjadi negara yang berpengaruh di kawasan.

“Pada periode 2035–2040, Indonesia akan mempengaruhi kawasan Asia dan periode 2040–2045 akan memimpin dunia. Oleh karena itu, perlu membangun sistem politik, ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas,” tuturnya.

Pigai menyampaikan pesan tersebut di hadapan 87 pegawai Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) di Makassar, Senin (12/5).

Adapun Kepala Kantor Wilayah Kememham Sulsel Daniel Rumsowek dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 66 orang pegawai di wilayah Sulsel dan 21 orang wilayah kerja Sultra.

“Dari jumlah 87 orang diharapkan mampu untuk bekerja keras dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditargetkan pusat maupun wilayah sendiri,” ucap Daniel.

Sulsel dan Sultra menjadi kantor wilayah pertama yang dikunjungi Menteri Pigai sejak terbentuknya 20 kantor wilayah Kemenham RI pada 13 Maret 2025. Dalam kunjungan itu, Pigai turut memastikan kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kerja kantor wilayah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Pigai: Seluruh pegawai Kemenham harus jadi pembela HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan, eks TNI Angkatan Laut (AL) Satria Arta Kumbara memenuhi unsur kehilangan status kewarganegaraan Indonesia setelah mengikuti operasi militer Rusia tanpa izin presiden.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktur Kewarganegaraan Republik Indonesia, terkait status kewarganegaraan Satria Arta Kumbara.

"Dengan demikian, saudara Satria Arta Kumbara telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf d dan huruf e, serta Pasal 31 Ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007," kata Supratman, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum dan Kemenlu melalui KBRI di Moskow akan segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kumbara setelah terindikasi mengikuti operasi militer di Rusia.

Hal tersebut, kata dia sesuai prosedur dan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 47 Tahun 2016.

"Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di Moskow untuk segera mungkin menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kumbara yang telah terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa seizin Presiden tersebut," ujar dia.

Informasi mengenai keterlibatan Satria dalam konflik Rusia-Ukraina pertama kali mencuat di media sosial TikTok.

Akun @zstorm689 mengunggah sejumlah foto dan video yang menunjukkan seorang pria mengenakan dua seragam berbeda, yaitu seragam TNI AL dan seragam militer Rusia.

Dalam keterangan unggahan tersebut, dijelaskan bahwa pria itu merupakan mantan prajurit marinir Indonesia yang kini bergabung dalam barisan tentara Rusia di medan perang Ukraina.

Pada akun yang sama, terdapat pula dua video lainnya yang menampilkan foto pria itu sedang melakukan operasi militer bersama tentara Rusia.

Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyatakan sudah melakukan pemecatan terhadap Satria Arta Kumbara dari anggota Inspektorat Korps Marinir (Itkomar) setelah mengikuti operasi militer Rusia.

Pemecatan dilakukan berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada 6 April 2023.

Satria sendiri sudah dinyatakan melakukan desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin sejak 13 Juni 2022.

Namun, proses hukum pun tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Putusan tersebut teregistrasi dalam Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, dan telah berkekuatan hukum tetap melalui Akte Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 tertanggal 17 April 2023.

"Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady, dilansir dari Antara, Minggu (11/5/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengingatkan seluruh pegawai di kementeriannya harus menjadi pembela hak asasi agar sejalan dengan Astacita poin pertama Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

“Seluruh pegawai harus menjadi pembela HAM sebagai perintis, penegak, dan membangun peradaban HAM. Untuk itu, seluruh pegawai harus mendukung dan menyosialisasikan program-program Pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak lainnya,” kata Pigai di Jakarta, Selasa.

Pigai mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Kemenham untuk tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan ketika memberikan pelayanan publik.

Dia juga berkomitmen untuk melakukan hal itu dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Kemenham. Ia mengaku tidak memandang latar belakang ras maupun suku ketika mengangkat pejabat di lingkungan kementeriannya.

“Dengan memprioritaskan pegawai dari lingkungan dalam serta mereka yang mengerti permasalahan dengan begitu cepat, Kemenham telah bekerja keras membentuk organisasi dan tata kerja hingga terbentuknya kantor wilayah di seluruh Indonesia,” kata Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan, tenggelamnya KM Tiga Putra yang menyebabkan delapan penumpang meninggal dunia sudah masuk proses hukum. Helmi mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa akan ada konsekuensi hukum ketika ada kejadian yang membahayakan keselamatan seperti tenggelamnya kapal wisata ke destinasi Pulau Tikus itu.

"Tadi Kapolres sudah menyampaikan, beliau sudah melakukan langkah-langkah hukum yang harus dilakukan sebagai penegak hukum," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Senin (12/5/2025).

"Kemudian ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh siapapun di Republik ini, tentu ada tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan, dan tentu saja hal seperti ini tidak boleh terulang kembali," ujar dia menambahkan.

Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bengkulu melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terhadap kapal yang membawa 104 penumpang, wisatawan, nakhoda, termasuk anak buah kapal (ABK) yang karam di perairan Pantai Malabero, Kota Bengkulu pada Ahad (11/5/2025) sore. Olah TKP tersebut dilakukan oleh tim Inafis Polresta Bengkulu pada Senin (12/5/2025) sekaligus memasang garis polisi di kapal wisata Tiga Putra tersebut.

Pada olah TKP yang dilakukan, personel melakukan pengukuran terhadap kapal guna memastikan berapa panjang dan lebar kapal yang ditumpangi oleh 107 orang tersebut. Sebelum dilakukan olah TKP, Personel Polresta Bengkulu membawa pemilik jasa perjalanan sekaligus nakhoda serta enam anak buah kapal (ABK) kapal nahas itu untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya korban meninggal dunia akibat tenggelamnya kapal wisata Tiga Putra di perairan laut pantai Malabero, Kota Bengkulu, Ahad (11/4/2025) bertambah menjadi delapan orang. Satu korban tambahan yang dinyatakan meninggal dunia yaitu Silvia Alvionita (27 tahun) warga Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, setelah mendapatkan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu.

"Ya benar, korban meninggal sekitar jam 20.30 malam tadi," kata Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu Dokter Debby saat dikonfirmasi di Bengkulu, Senin. Ia menyebut bahwa korban sejak dievakuasi hingga dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Tujuh orang korban lainnya yang meninggal dunia yaitu Riska Nurjanah (28) asal Lubuk Linggau, Sumatra Selatan; Ratna Kurniati (28) warga Kota Bengkulu; Tesya (20) warga Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Kemudian, Nesya (27) warga Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu; Arva Richi Dekry (29) warga Padang Utara, Sumatra Barat; serta Yuni Saputri warga Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu; dan Suwantra yang merupakan warga Kabupaten Muaro Bungo, Jambi.