New York -

Columbia University, yang merupakan salah satu kampung elite di Amerika Serikat (AS), menghukum para mahasiswa dan alumninya yang terlibat demonstrasi pro-Palestina. Kampus anggota Ivy League itu pun menuai kritik.

Dilansir Reuters dan NBC News, Minggu (16/3/2025), Columbia mengumumkan telah memberikan berbagai hukuman kepada mahasiswa yang menduduki gedung kampus pada musim semi lalu selama protes pro-Palestina. Pengumuman itu muncul seminggu setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump membatalkan hibah dan kontrak federal senilai USD 400 juta sebagai tanggapan atas apa yang dianggap Trump sebagai respons buruk Columbia terhadap antisemitisme atau anti-Yahudi di kampus.

Presiden atau Rektor sementara Universitas Columbia, Katrina Armstrong, menyebut kekhawatiran pemerintahan Trump sah dan mengatakan lembaganya bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasinya. Protes kampus dan protes balasan pro-Israel telah menuai tuduhan antisemitisme, Islamofobia, dan rasisme.

Universitas tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (13/3) bahwa 'dewan peradilannya menetapkan temuan dan mengeluarkan sanksi kepada mahasiswa mulai dari penangguhan selama beberapa tahun, pencabutan gelar sementara, dan pengusiran terkait dengan pendudukan Hamilton Hall musim semi lalu'.

Dewan peradilan universitas itu terdiri dari mahasiswa, fakultas, dan staf yang dipilih oleh senat universitas. Columbia, dengan alasan pembatasan privasi hukum, tidak merilis nama-nama mahasiswa yang didisiplinkan dan tidak menyebutkan berapa banyak mahasiswa yang menghadapi hukuman. Mahasiswa dapat mengajukan banding atas hukuman mereka.

Serikat pekerja yang mewakili pekerja mahasiswa Columbia, UAW Lokal 2710, mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa mantan pemimpinnya, Grant Miner, termasuk di antara mahasiswa yang dikeluarkan satu hari sebelum negosiasi kontrak dengan universitas akan dimulai.

Langkah itu disebut oleh serikat pekerja sebagai 'serangan terbaru terhadap hak Amandemen Pertama'. Sementara, juru bicara universitas mengatakan mereka tidak mengomentari pernyataan serikat pekerja tersebut.

Kampus Columbia menjadi pusat protes anti-Israel yang kemudian menyebar ke beberapa kampus di AS. Demonstrasi dimulai setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan serangan Israel yang didukung AS berikutnya terhadap Gaza hingga menyebabkan puluhan ribu warga tewas. Saat itu, para pengunjuk rasa menuntut agar dana abadi universitas ditarik dari kepentingan Israel dan agar AS mengakhiri bantuan militer ke Israel.

Grant Miner yang mewakili ribuan pekerja mahasiswa Columbia yang dipecat dan diusir minggu ini telah menyampaikan pidato di hadapan publik. Dia menggambarkan penahanan Mahmoud Khalil gara-gara memimpin demo pro-Palestina sebagai 'kampanye ketakutan'.

"Kita harus bersatu untuk memberi tahu Trump dan kawan-kawan miliardernya bahwa kita tidak akan membiarkan intimidasi dan kemunduran hak-hak sipil di negara ini," katanya.

Dia juga mengkritik kampusnya gara-gara memilih mengikuti keinginan Trump. Dia menganggap Columbia hanya mementingkan uang.

"Saya tidak terkejut bahwa universitas memilih untuk mengorbankan mahasiswa dan pekerjanya demi uang hibah. Kita tahu persis berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli moralitas Columbia," ujar Miner.

(haf/imk)

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Maluku Utara (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Pembinaan dan Pengawasan Hukum (P3H) melakukan rapat evaluasi kegiatan dan capaian mingguan Tim Kerja, Jum’at (14/03).

Dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi, beserta seluruh fungsional dan pelaksana dari Divisi P3H.

Zulfahmi menyampaikan arahan Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir yang mendorong kinerja bagian P3H khususnya dalam membangun sinergi dengan pihak eksternal.

Sinergi yang dibangun merupakan bentuk kerja sama dalam mendorong pelayanan dan pembinaan hukum di Malut.

Kemudian mengevaluasi capaian kegiatan pada minggu kedua Maret 2025 dan rencana kegiatan untuk minggu ketiga Maret oleh masing-masing tim kerja.

Ia menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang erat antara Tim Kerja, Divisi Yankum, serta Bagian Tata Usaha dan Umum dalam melaksanakan kegiatan bersama. Setiap persiapan, mulai dari surat, bahan, anggaran, akomodasi, hingga transportasi, harus dikoordinasikan dengan baik.

Ia juga menekankan agar bahan yang disiapkan untuk pimpinan harus disusun secara komprehensif bersama tim yang akan melaksanakan kegiatan, serta dilengkapi dengan data yang valid.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setelah kegiatan dilaksanakan, Tim Kerja diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan dilengkapi dengan dokumentasi yang baik. Laporan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan serta selalu berkoordinasi dengan Tim Humas untuk memastikan setiap kegiatan terlaporkan dengan baik.

“Penting untuk selalu memperhatikan target kinerja yang telah ditetapkan dan memastikan setiap tim bekerja dengan baik agar bisa memenuhi target yang telah direncanakan dalam triwulan yang ada,” ujar dia.

Selain itu, ia juga meminta agar Tim Kerja segera menyusun laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai dan memastikan bahwa laporan tersebut bersifat akuntabel serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kolaborasi dan sinergi antara internal dan eksternal sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada.

Selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih dan menekankan kepada seluruh Tim Kerja untuk terus meningkatkan kualitas kinerja serta memastikan setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) memastikan pihaknya akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kominfo (sekarang Komdigi).

Kasus terkait proyek pengadaan barang dan jasa PDNS periode 2020-2024 itu saat ini dalam proses penanganan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko mengatakan selama ini perusahaan terus berkomitmen dan memastikan kelangsungan bisnis berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“Telkom menegaskan bahwa perusahaan selalu berkomitmen menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (16/3/2025).

Oleh karena itu, dalam kasus ini, pihaknya menegaskan akan mengikuti dan kooperatif pada perkembangan dan pendalaman proses hukum yang sedang berlangsung.

“Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini, serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan siap bekerja sama dengan pihak berwenang dalam rangka mendukung penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, kasus ini bermula terjadi pada 2020. Kala itu, pejabat Kominfo (sekarang Komdigi) diduga melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta untuk memenangkan tender proyek terhadap PT AL dengan nilai Rp60 miliar.

Setahun berlalu, PT AL kembali memenangkan proyek tender terkait PDNS senilai Rp102,6 miliar. Kongkalingkong pejabat Kominfo dengan perusahaan yang sama juga kembali terjadi pada 2022 dengan nilai Rp188,9 miliar.

Selanjutnya, perusahaan yang sama kembali memenangkan proyek pengadaan komputasi awan dengan nilai proyek Rp350 miliar pada 2023 dan proyek Rp256 miliar pada 2024.

Pengondisian pemenangan tender yang diduga dilakukan pejabat Kominfo dan perusahaan swasta itu telah memicu penyerangan ransomware terhadap PDNS pada Juni 2024.

Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting menyatakan bahwa kasus ini berpotensi merugikan negara ratusan miliar.

Proyek layanan cloud PDNS mulai ditangani ke Telkom (TLKM) pada tahun 2023. Telkom menyisihkan anak usaha PT Indosat Tbk. (ISAT) yaitu PT Aplikanusa Lintasarta yang dua tahun sebelumnya memenangkan proyek tersebut.

Anggaran untuk proyek layanan cloud PDNS melonjak menjadi sebanyak Rp357,5 miliar atau hampir 2 kali lipat dari proyek sebelumnya. Setelah proses tender berlangsung, harga kontrak proyek tersebut senilai Rp350,9 miliar.

Telkom kembali memenangkan proyek layanan cloud PDNS tahun 2024. Pagu anggaran proyek tersebut senilai Rp287,6 miliar. Sementara itu, harga kontrak yang telah disepakati senilai Rp256,5 miliar.

Kemitraan Telkom Cs dari penjelasan resmi TLKM, anak usaha mereka yakni PT TelkomSigma menjadi bagian dari Telkom-Lintasarta-Sigma-NeutraDC.

Kemitraan ini ditunjuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia layanan komputasi awan pusat data nasional sementara (PDNS) tahun 2024. TelkomSigma mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang menjadi bagian dari layanan PDNS.

ISLAMABAD - Pakistan pada hari Jumat mengklaim bahwa pembajakan kereta Jaffar Express awal minggu ini dilakukan oleh "teroris" yang berkomunikasi dengan "para penangan di Afghanistan", sambil menuduh bahwa India adalah dalang di baliknya.

Pakistan Tuding India Jadi Dalang Pembajakan Kereta, Akankah Musuh Bebuyutan Berperang?

1. India Adalah Sponsor Utama Serangan Teroris di Pakistan

?Kita harus memahami bahwa dalam insiden teroris di Balochistan ini, dan insiden-insiden sebelumnya, sponsor utamanya adalah tetangga timur [India],? kata Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry, direktur jenderal sayap media militer Hubungan Masyarakat Antar-Layanan (ISPR), dalam sebuah konferensi pers di Islamabad, dilansir Al Jazeera.

Chaudhry juga merujuk pada liputan media yang dilakukan oleh saluran arus utama India, yang mengandalkan video yang dibagikan oleh Tentara Pembebasan Baloch (BLA), kelompok separatis yang bertanggung jawab atas serangan itu, dan menuduh mereka menggunakan gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau insiden lama.

Selama pengarahan yang berlangsung lebih dari satu jam, Chaudhry, bersama dengan Kepala Menteri Balochistan Sarfraz Bugti, menyampaikan beberapa detail operasi militer ? yang diberi nama Operasi Green Bolan ? yang berpuncak pada pembebasan ratusan penumpang dari kereta setelah kebuntuan selama 36 jam yang dimulai pada 11 Maret.

Menurut Chaudhry, total 354 penumpang diselamatkan, sementara 26 penumpang dan petugas keamanan tewas. Selain itu, 33 pejuang yang tergabung dalam BLA juga tewas.

Sementara militer sebelumnya mengatakan bahwa 21 warga sipil atau personel keamanan telah tewas, Chaudhry menyatakan bahwa saat petugas keamanan membersihkan daerah tersebut, lebih banyak orang yang terluka ditemukan, beberapa di antaranya kemudian meninggal.

Dari 26 orang yang tewas, 18 orang merupakan anggota tentara atau pasukan paramiliter, tiga orang merupakan anggota staf kereta api dan lima orang merupakan penumpang sipil.

Chaudhry mengatakan bahwa empat jam setelah kereta berangkat dari Quetta, para penyerang BLA mencegat kereta sejauh 32 km (20 mil) dari kota Sibbi, tepat sebelum memasuki sebuah terowongan di wilayah Bolan Pass, yang terkenal dengan bentang alam pegunungannya yang terjal.

?Para teroris BLA mencegat kereta menggunakan alat peledak rakitan. Sebelum itu, mereka memulai serangan dalam jumlah besar dan menemui pos pemeriksaan paramiliter, menewaskan tiga tentara di sana. Begitu kereta berhenti, mereka menahan para wanita dan anak-anak di dalam sementara para pria di luar sebagai sandera,? katanya.

?Begitu insiden itu terjadi, kami mengaktifkan tim respons kami dan mulai memantau situasi sambil menjaga jarak yang sesuai,? kata Chaudhry.

Meskipun Chaudhry tidak mengungkapkan secara spesifik, bukti visual dari pengarahan tersebut menunjukkan bahwa militer Pakistan sangat bergantung pada pesawat nirawak untuk memantau situasi.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Sebanyak 15 orang narapidana dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Gorontalo ke Lapas Boalemo dan Lapas Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Kepala Satuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Gorontalo Yarham Pantu di Gorontalo, Sabtu mengatakan hal tersebut merupakan langkah progresif dan strategis guna menekan kelebihan kapasitasdengan melakukan redistribusi hunian ke Lapas penyangga Boalemo dan Pohuwato.

"Sebanyak delapan napi dipindahkan ke Lapas Boalemo dan tujuh napi dipindahkan ke Lapas Pohuwato," ucap Yarham.Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo menyampaikan kegiatan itu adalah bentuk komitmen pemasyarakatan bersinar dalam mengurai kepadatan isi Lapas.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Sebanyak 15 orang narapidana dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Gorontalo ke Lapas Boalemo dan Lapas Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Kepala Satuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Gorontalo Yarham Pantu di Gorontalo, Sabtu mengatakan hal tersebut merupakan langkah progresif dan strategis guna menekan kelebihan kapasitas atau overcrowded dengan melakukan redistribusi hunian ke Lapas penyangga Boalemo dan Pohuwato.

"Sebanyak delapan napi dipindahkan ke Lapas Boalemo dan tujuh napi dipindahkan ke Lapas Pohuwato," ucap Yarham.

Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo menyampaikan bahwa kegiatan itu adalah bentuk komitmen pemasyarakatan bersinar dalam mengurai kepadatan isi Lapas, dan sebagai langkah langkah progresif untuk menciptakan situasi dan kondisi Lapas yang lebih kondusif dan humanis bagi warga binaan pemasyarakatan.

"Jika Lapas dalam kondisi overcrowded ini berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan, pembinaan, perawatan kesehatan, dan pemenuhan hak-hak warga binaan," kata dia.

Selain itu kata Sulistyo, kondisi kelebihan kapasitas di Lapas Gorontalo juga meningkatkan risiko gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

Napi yang sempat kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh, saat ini yang telah kembali karena ditangkap kembali maupun datang atas inisiatif sendiri atau diantar kerabat telah mencapai 45 orang.

Dengan demikian, dari 52 yang sempat melarikan diri, masih ada tujuh napi lagi yang belum masuk kembali Lapas Kutacane saat ini.

Sebelumnya, pada Senin (10/3) petang lalu, terjadi aksi napi kabur massal dari Lapas Kutacane. Pihak berwenang mendata saat itu sekitar 52 napi yang lari keluar dari lapas tersebut. Momen para napi kabur itu pun direkam sejumlah warga di depan lapas dan viral di media sosial.

"Alhamdulillah satu persatu warga binaan yang sempat meninggalkan Lapas Kutacane, telah kembali ke lapas diantar keluarga masing-masing," ujar Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenimipas, Rika Apriyanti dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (15/3).

"Dari 52 yang meninggalkan lapas kutacane, sampai hari ini telah 45 warga binaan diantarkan keluarganya kembali ke Lapas Kutacane," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Rika mengatakan pihaknya berterima kasih kepada pimpinan daerah terkait dari bupati hingga kades, tokoh masyarakat, serta keluarga masing-masing napi.

"Terimakasih kepada Bupati Aceh Tenggara bersama jajarannya Camat, Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan agama, keluarga warga binaan, Kepolisian, Kodim dan semua unsur forkopimda yang telah banyak membantu," katanya.

Sebelumnya saat meninjau ke lokasi Lapas Kutacane pada Selasa (11/3), Dirjen PAS Kemenimipas Mashudi mengatakan pihaknya akan membenahi bangunan tahanan tersebut.

"Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita," ujar Mashudi saat berbicara di hadapan ratusan warga binaan di Lapas Kutacane, sebagaimana dilansir dari siaran pers Kementerian Imipas, Selasa (11/3) malam.

Mashudi menyampaikan pihaknya akan mengupayakan agar kelebihan kapasitas di Lapas Kutacane dapat diatasi.

Selain mengupayakan bangunan yang baru, ia berharap kasus pengguna narkotika tidak diharuskan menempati Lapas/Rutan.

Selain Lapas Kutacane, terang Mashudi, terdapat beberapa Lapas atau Rutan di Aceh yang lebih kapasitas sebanyak 300 persen dan harus segera direlokasi atau ditata ulang. Beberapa lainnya seperti Lapas Bireun (480 persen), Lapas Idi (600 persen), dan Lapas Lhokseumawe (300 persen)

Mashudi mengaku sudah mendengar semua permasalahan dan keluhan setiap warga binaan. 

Ia menambahkan layanan makan dan lainnya tetap diberikan sesuai ketentuan. Terkait tuntutan warga binaan untuk standar makanan yang lebih baik, Mashudi mengatakan akan berupaya memenuhi itu.

Dari siaran pers tersebut, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry disebut menghibahkan 4,1 hektare tanah untuk relokasi Lapas Kutacane supaya lebih layak huni.

"Saya sangat prihatin ada warga binaan yang harus tidur di luar kamar hunian, karena kamar hunian yang ada tidak mencukupi. Kapasitas yang hanya untuk 100 orang, harus terisi 386 orang, lebih dari 300 persen. Sedangkan kekuatan petugas penjaganya 24 orang, 7 orang per shift," kata Mashudi.

Dalam diplomasi kita masih dihitung oleh negara lain karena spirit nasionalisme yang membuat kita masih disegani. Pergerakan nasional kita ini dimulai spiritnya dari pesantren

Sukoharjo (ANTARA) - Anggota DPR RI Aria Bima mengajak pesantren merawat Pancasila untuk menjaga jiwa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara, meski diakuinya bahwa kalangan ulama yang selama ini paling top dalam menjaga pilar kebangsaan itu.

"Pilar kebangsaan ini harus dijaga. Selama ini yang paling top menjaga adalah para ulama," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Pesantren Mahasiswa Al-Muayyad Windan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu.

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara pluralisme yang membebaskan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan beragama.

"Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi tolok ukur utama dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Ketika ini dijalankan artinya makin tinggi derajat toleransi dalam beragama, berbangsa, dan bernegara di Indonesia," katanya.

Ia mengatakan perbedaan yang ada di Indonesia merupakan anugerah yang belum tentu ada di negara lain.

"Di negara komunis, kristen liberal, beberapa negara di Timur Tengah, paling enak ada di negara Pancasila," katanya.

Ia mengatakan dengan mengenalkan ajaran Pancasila di pesantren maka diharapkan keislaman lebih inklusif.

"Tidak terkungkung dalam konsesi yang bergulat pada akidah tapi juga memahami konsep tantangan dan ancaman zaman," katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini Indonesia masih disegani oleh dunia internasional karena ada karakter Islam yang nasionalis dalam pergaulan dunia.

"Dalam diplomasi kita masih dihitung oleh negara lain karena spirit nasionalisme yang membuat kita masih disegani. Pergerakan nasional kita ini dimulai spiritnya dari pesantren. Saat ini pesantren masih jadi basis komunitas kuat," katanya.

Ia mengatakan keberadaan pesantren akan makin kuat ketika digabungkan dengan kemajuan teknologi dan nasionalisme.

"Tentunya nasionalisme yang mempunyai latar belakang keislaman tetap jadi benteng moral dan integritas bangsa ini. Bangsa ini akan terjaga integritas karakternya selama basis pesantren terjaga tetapi harus berwawasan global dan menyesuaikan perkembangan saat ini tanpa meninggalkan kepentingan nasional," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Kualitas barang hasil produksi mereka tidak perlu diragukan

Makassar (ANTARA) - Sebanyak 60 orang Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Sulsel, berhasil memproduksi sebanyak 1.400 lembar baju seragam mahasiswa Universitas Mega Rezky setelah diberdayakan mengikuti program pembinaan kemandirian.

"Kami optimistis melalui program unggulan di Lapas ini dapat membantu meningkatkan kemampuan WBP dengan harapan mereka nantinya dapat produktif dan berkontribusi ketika kembali ke masyarakat," kata Kakanwil Ditjenpas Sulsel Rudy Fernando Sianturi, di Makassar, Sabtu.

Menurut dia, hadirnya pabrik garmen mini di lapas tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan salah satu program pembinaan kemandirian di Lapas Makassar sehingga ketrampilan itu menjadi bekal saat bebas nanti.

"Rencana kami juga mau memesan dan dibuatkan Rompi Kamtib Kanwil. Hal ini merupakan dukungan kami terhadap produk dibuat WBP. Kualitas barang hasil produksi mereka tidak perlu diragukan. Pada program ini juga dapat meningkatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau pendapatan," tuturnya.

Rudy mengemukakan program pembinaan kemandirian tersebut wajib diikuti WBP lapas maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros serta rutan se-Sulsel guna mengajarkan mereka pengalaman kerja salah satunya menjahit.

Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder eksternal profesional harus terus dilakukan agar ke depan dapat mengembangkan potensi WBP dalam pemberdayaan keahlian khusus mereka di bidang jahit-menjahit.

Kepala Lapas Kelas I Makassar Sutarno menyampaikan, ada 60 orang WBP yang diberdayakan pada program tersebut. Sebelum menjahit, mereka diasesmen oleh tim seleksi lapas dari Sub Kegiatan Kerja dan sub pembinaan terkait kriteria.

Ada beberapa hal yang ditetapkan untuk mengikuti program pembinaan meliputi, WBP berstatus narapidana, berbadan sehat, memiliki motivasi yang kuat, serta belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan kemandirian sebelumnya.

"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, maka warga binaan bisa mengikuti program pembinaan kemandirian lapas, tapi tetap dievaluasi setiap bulannya," tutur Sutarno.

Kehadiran pabrik garmen mini tersebut merupakan kerja sama Lapas Kelas 1 Makassar dengan CV Amura Pratama yang sebelumnya melatih WBP menjahit. Dan pembinaan kemandirian ini sudah berjalan lima tahun termasuk memproduksi pakaian jadi.

Selain berhasil memproduksi berbagai pakaian jadi, masker maupun alat pelindung diri bagi pekerja medis atau tenaga kesehatan juga telah dilakukan WBP dengan kualitas sangat baik.

Dalam kunjungan itu, Kakanwil Ditjenpas didampingi Kepala Bidang Pelayanan Pembinaan Yohanis Varianto, Kepala Sub Bidang Pembimbingan dan Pengentasan Anak, Nasir serta tim humas Ditjen Kanwil Sulsel.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Makassar (ANTARA) - Sebanyak 60 orang Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Sulsel, berhasil memproduksi sebanyak 1.400 lembar baju seragam mahasiswa Universitas Mega Rezky setelah diberdayakan mengikuti program pembinaan kemandirian.

"Kami optimistis melalui program unggulan di Lapas ini dapat membantu meningkatkan kemampuan WBP dengan harapan mereka nantinya dapat produktif dan berkontribusi ketika kembali ke masyarakat," kata Kakanwil Ditjenpas Sulsel Rudy Fernando Sianturi, di Makassar, Sabtu.

Menurut dia, hadirnya pabrik garmen mini di lapas tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan salah satu program pembinaan kemandirian di Lapas Makassar sehingga ketrampilan itu menjadi bekal saat bebas nanti.

"Rencana kami juga mau memesan dan dibuatkan Rompi Kamtib Kanwil. Hal ini merupakan dukungan kami terhadap produk dibuat WBP. Kualitas barang hasil produksi mereka tidak perlu diragukan. Pada program ini juga dapat meningkatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau pendapatan," tuturnya.

Rudy mengemukakan program pembinaan kemandirian tersebut wajib diikuti WBP lapas maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros serta rutan se-Sulsel guna mengajarkan mereka pengalaman kerja salah satunya menjahit.

Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder eksternal profesional harus terus dilakukan agar ke depan dapat mengembangkan potensi WBP dalam pemberdayaan keahlian khusus mereka di bidang jahit-menjahit.

Kepala Lapas Kelas I Makassar Sutarno menyampaikan, ada 60 orang WBP yang diberdayakan pada program tersebut. Sebelum menjahit, mereka diasesmen oleh tim seleksi lapas dari Sub Kegiatan Kerja dan sub pembinaan terkait kriteria.

Ada beberapa hal yang ditetapkan untuk mengikuti program pembinaan meliputi, WBP berstatus narapidana, berbadan sehat, memiliki motivasi yang kuat, serta belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan kemandirian sebelumnya.

"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, maka warga binaan bisa mengikuti program pembinaan kemandirian lapas, tapi tetap dievaluasi setiap bulannya," tutur Sutarno.

Kehadiran pabrik garmen mini tersebut merupakan kerja sama Lapas Kelas 1 Makassar dengan CV Amura Pratama yang sebelumnya melatih WBP menjahit. Dan pembinaan kemandirian ini sudah berjalan lima tahun termasuk memproduksi pakaian jadi.

Selain berhasil memproduksi berbagai pakaian jadi, masker maupun alat pelindung diri bagi pekerja medis atau tenaga kesehatan juga telah dilakukan WBP dengan kualitas sangat baik.

Dalam kunjungan itu, Kakanwil Ditjenpas didampingi Kepala Bidang Pelayanan Pembinaan Yohanis Varianto, Kepala Sub Bidang Pembimbingan dan Pengentasan Anak, Nasir serta tim humas Ditjen Kanwil Sulsel.

JAKARTA - Sebanyak 45 dari 52 narapidana yang kabur di Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh telah kembali ke lapas diantarkan oleh keluarganya. Namun, masih ada 7 tahanan yang belum kembali ke lapas.

"Dari 52 yang meninggalkan Lapas Kutacane, sampai hari ini telah 45 warga binaan diantarkan keluarganya kembali ke Lapas Kutacane," ujar Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Rika Apriyanti, Sabtu (15/3/2025).

Ditjenpas Kemenkumham menyampaikan terima kasihnya pada Bupati Aceh Tenggara bersama jajarannya, Camat, Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan agama, keluarga warga binaan, Kepolisian, Kodim, hingga semua unsur Forkopimda yang telah banyak membantu mencari warga binaan yang kabur tersebut.

"Alhamdulillah satu persatu warga binaan yang sempat meninggalkan Lapas Kutacane, telah kembali ke lapas diantar keluarga masing-masing," kata Rika lagi.

Sekadar diketahui, sebanyak 52 narapidana yang kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh pada Senin, 10 Maret 2025 lalu. Saat ini, sudah sebanyak 45 narapidana kembali, masih ada 7 narapidana yang masih belum kembali.

Kota Mojokerto -

Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri buka puasa bersama (bukber) dengan para tahanan. Ia mengajak para tahanan introspeksi diri selama bulan suci Ramadan.

Daniel didampingi sejumlah pejabat utama (PJU) Polres Mojokerto Kota bukber dengan 15 tahanan. Mereka duduk lesehan sembari menyantap takjil, lalu nasi kotak.

Menurutnya, bukber dengan tahanan ini wujud kepedulian Polres Mojokerto Kota kepada masyarakat. Ia memberikan motivasi kepada para tahanan agar tetap kuat menghadapi proses hukum masing-masing.

"Bulan suci Ramadhan ini isi dengan kegiatan positif meskipun berada di dalam tahanan," ujarnya kepada para tahanan di Rutan Polres Mojokerto Kota, Sabtu (15/3/2025).

Salah satu kegiatan positif, lanjut Daniel, melakukan introspeksi diri. "Ramadan juga menjadi momentum untuk merenungi kesalahan sehingga tidak terulang kembali," terangnya.

Para tahanan mengaku senang mendapatkan perhatian dari Kapolres Mojokerto Kota. Seperti yang disampaikan AI (21), tahanan kasus penganiayaan.

"Terima kasih Bapak Kapolres telah mengajak kami buka bersama dan memberikan dukungan moral secara langsung. Semoga menjadi ladang keberkahan dalam Bulan Ramadan ini," tandasnya.

(ihc/fat)