Langkat (ANTARA) - Wakil Bupati Langkat Tiorita Surbakti mewakili Bupati Syah Afandin menghadiri kegiatan Sosialisasi Layanan Hukum dan Persidangan Elektronik yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan sistem layanan hukum berbasis digital dari Pengadilan Negeri Stabat kepada masyarakat luas.

Kadis Kominfo Langkat Wahyudiarto menyampaikan di Stabat, Kamis.

Acara yang diinisiasi oleh Pengadilan Negeri Stabat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat Lusi Emmi Kusumawati, Wakil Ketua PN Stabat Abraham Van Vollen Hoven Ginting, para hakim, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, serta Kepala Desa se-Kabupaten Langkat.

Ketua PN Stabat Lusi Emmi Kusumawati menjelaskan bahwa lembaganya tidak hanya menjalankan tugas persidangan semata, tetapi juga menyediakan layanan hukum yang dapat diakses masyarakat melalui aplikasi berbasis digital.

“Pengadilan Negeri Stabat tidak hanya berurusan dengan persidangan, tetapi juga menyediakan layanan hukum bagi masyarakat melalui aplikasi. Tujuannya agar masyarakat bisa mengakses layanan hukum secara sederhana, cepat, mudah, dan murah,” jelasnya.

Wakil Bupati Langkat Tiorita Sutbakti yang mewakili Bupati Langkat, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat, terutama bagi kalangan yang kurang mampu.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan hak-hak mereka, serta layanan hukum apa saja yang tersedia, khususnya bagi masyarakat tidak mampu yang dapat memperoleh pembebasan biaya perkara,” ujarnya.

Ia juga menegaskan peran penting aparatur wilayah dalam menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.

“Kami sangat berharap para camat, lurah, dan kepala desa dapat menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Daerah untuk menyosialisasikan informasi ini secara maksimal. Sehingga bila ada masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, mereka dapat memanfaatkan layanan ini secara gratis,” tegasnya.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi pemaparan teknis penggunaan layanan hukum dan persidangan elektronik oleh para hakim dari Pengadilan Negeri Stabat, serta sesi tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Bupati Syah Afandin menunjukkan komitmennya dalam mendukung transparansi dan aksesibilitas layanan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai wujud pelayanan publik yang inklusif dan modern.

Tim Khusus yang dipimpin oleh Wakapolda Riau Brigjen Polisi Adrianto Jossy menangkap 2 tahanan Polres Kampar yang kabur. Keduanya dihadiahi timah panas karena melawan saat disergap polisi.

"Kami masih melakukan pengejaran, doakan segera tertangkap. Tadi malam ada dua yang tertangkap," ujar Brigjen Pol Jossy di Mapolda, Kamis (15/5/2025).

Sementara itu Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karinianto mengatakan ada 139 tahanan di Polres Kampar. Namun dari jumlah itu, hanya 11 tahanan yang kabur.

"Jumlah 139, jumlah 11 yang kabur. Jadi 4 itu tersangka curat tower BTS dan sisanya kasus narkoba. Tadi malam sudah dua pelaku ditangkap," kata Anom.

Kedua tahanan yang ditangkap adalah Feri Rahmadi dan Okta Epandri. Keduanya ditangkap di daerah Air Tiris, Kampar dalam pelarian.

Diketahui, sebanyak 11 tahanan di Polres Kampar, Riau kabur dini hari kemarin. 11 tahanan kabur merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian dengan pemberatan.

Polda Riau langsung membentuk Timsus untuk memburu pelaku. Tim dipimpin langsung Wakapolda Riau Brigjen Pol Adrianto Jossy yang merupakan jenderal bintang satu yang dikenal sebagai polisi Reserse dan Densus 88 Antiteror Polri.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan objek vital Kejaksaan Agung tidak akan mengganggu tugas dan fungsi jaksa di ranah hukum.

"Saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan dukungan pengamanan oleh TNI lebih bersifat pada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset, gedung," kata Harli saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan MoU yang telah ditandatangani antara Kejaksaan Agung dan TNI, kata dia, prajurit hanya berfungsi menjaga beberapa objek vital milik kejaksaan di tingkat kota ataupun provinsi.

"TNI di satu sisi juga memiliki kewenangan untuk membantu pengamanan di kejaksaan. Wewenang itu diatur dalam UU TNI yang menjelaskan tentang pengamanan objek vital," ujarnya.

Mengacu pada UU TNI Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa TNI dapat memberikan dukungan, bantuan pengamanan terhadap aset-aset atau objek vital strategis.

Undang-undang itu, kata Harli, sekaligus menjadi pembatas wewenang TNI dalam menjalankan tugas di Kejaksaan Agung.

Kapuspenkum menyebutkan beberapa kali TNI juga pernah menurunkan prajurit untuk pengamanan atas dasar permintaan kejaksaan.

Hal tersebut, menurut dia, terbukti efektif dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi jajaran kejaksaan dalam bekerja.

"Dengan adanya MoU, salah satu poinnya di situ adalah TNI dapat memberikan dukungan, perbantuan kepada pihak kejaksaan dalam menjalankan tugasnya," kata Harli.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kejagung: Pengamanan dari TNI tidak ganggu kerja jaksa di ranah hukum

Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, merespons pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menunjukkan ijazah publik. Rivai mengatakan polemik ijazah telah dipolisitir.

"Persoalan ini tidak sesimpel yang dipahami, namun sudah dipolitisir dan bertujuan menjatuhkan klien kami," kata Rivai kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Rivai mengatakan pihaknya pun menyerahkan proses tersebut kepada penegak hukum. Dia mengatakan saat ini Jokowi tak bisa langsung membuka ijazah tersebut, lantaran telah diserahkan ke Bareskrim Polri.

"Untuk itu, agar tidak membuat gaduh maka kami serahkan pada proses hukum dan kemarin juga ijazah aslinya sudah diserahkan pada Bareskrim," ujarnya.

Lebih lanjut, Rivai mengatakan sejak awal pihaknya telah menduga jika permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Jokowi membuka ijazahnya bukan untuk menguji kebenaran. Namun, kata dia, mereka berniat untuk memojokkan dan mendiskreditkan.

"Dugaan mana terbukti, di mana UGM melalui Rektor dan Dekannya sudah menunjukan copynya dan menjelaskan jika ijazah tersebut sah. Namun yang terjadi mereka mempermasalahkan font (huruf) dan fotonya, sehingga dugaan kami benar adanya," tuturnya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

PEKANBARU, KOMPAS.com - Aparat kepolisian sedang memburu tahanan yang melarikan diri dari Polres Kampar, Riau.

Dari total 11 tahanan yang kabur, 2 di antaranya telah berhasil ditangkap dan ditembak oleh petugas.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, mengungkapkan bahwa saat ini telah dibentuk tim khusus untuk mengejar 9 tahanan yang masih buron. "Tim gabungan dari Reskrim, Brimob, dan Sabhara. Ada anjing pelacak juga untuk mengejar pelaku," sebut Anom saat diwawancarai Kompas.com di Mapolda Riau, Kamis (15/5/2025).

Kejadian kaburnya 11 tahanan ini terjadi pada Selasa, 14 Mei 2025, sekitar pukul 01.45 WIB.

Para tahanan yang melarikan diri merupakan pelaku kasus pencurian dan narkotika.

Kombes Anom menjelaskan, mereka berhasil kabur dengan cara membobol atau merusak besi ventilasi tahanan.

Polisi masih melakukan pendalaman terkait alat yang digunakan para tahanan untuk membobol besi ventilasi tersebut.

Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap bagaimana mereka bisa melarikan diri dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

BULELENG, KOMPAS.com - Petugas Imigrasi Singaraja mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal Estonia berinisial PM (47).

Ia diduga melakukan tindakan meresahkan di kawasan wisata Taman Ulun Danu Bulian, Desa Pancasari, Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penangkapan terjadi pada Senin (12/5/2025) malam.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Hendra Setiawan, menjelaskan bahwa PM diamankan berdasarkan pengaduan pengelola wisata dan pemilik camp di lokasi tersebut.

"Yang bersangkutan diamankan berdasarkan pengaduan masyarakat pengelola wisata dan pemilik camp di Taman Ulun Danu Bulian," ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (15/5/2025).

Hendra menambahkan bahwa PM berulah dan bertindak meresahkan wisatawan di sekitar lokasi dalam keadaan terpengaruh minuman keras.

"Mendapat laporan tersebut, Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kantor Imigrasi Singaraja langsung mengamankan PM," katanya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap bahwa visa PM telah habis.

"Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, ia (PM) telah overstay selama 10 hari dan tidak sanggup membayar denda overstay," ungkap Hendra.

Ia menjelaskan bahwa PM menggunakan visa on arrival (VOA) yang diterbitkan pada 3 April 2025 dan berlaku hingga 2 Mei 2025.

Saat ini, PM ditempatkan dalam ruang detensi Kantor Imigrasi Singaraja untuk proses deportasi lebih lanjut.

BULELENG, KOMPAS.com - Petugas Imigrasi Singaraja mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal Estonia berinisial PM (47).

Ia diduga melakukan tindakan meresahkan di kawasan wisata Taman Ulun Danu Bulian, Desa Pancasari, Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penangkapan terjadi pada Senin (12/5/2025) malam.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Hendra Setiawan, menjelaskan bahwa PM diamankan berdasarkan pengaduan pengelola wisata dan pemilik camp di lokasi tersebut.

"Yang bersangkutan diamankan berdasarkan pengaduan masyarakat pengelola wisata dan pemilik camp di Taman Ulun Danu Bulian," ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (15/5/2025).

Hendra menambahkan bahwa PM berulah dan bertindak meresahkan wisatawan di sekitar lokasi dalam keadaan terpengaruh minuman keras.

"Mendapat laporan tersebut, Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kantor Imigrasi Singaraja langsung mengamankan PM," katanya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap bahwa visa PM telah habis.

"Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, ia (PM) telah overstay selama 10 hari dan tidak sanggup membayar denda overstay," ungkap Hendra.

Ia menjelaskan bahwa PM menggunakan visa on arrival(VOA) yang diterbitkan pada 3 April 2025 dan berlaku hingga 2 Mei 2025.

Saat ini, PM ditempatkan dalam ruang detensi Kantor Imigrasi Singaraja untuk proses deportasi lebih lanjut.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Sebanyak 11 orang tahanan Polres Kampar, Riau, melarikan diri.

Wakapolda Riau, Brigjen Andrianto Yossy Kusumo, mengatakan, petugas saat ini sedang melakukan pengejaran.

"Tim sudah dibentuk untuk mengejar tahanan yang kabur. Doakan cepat tertangkap," kata Andrianto saat diwawancarai Kompas.com di Polda Riau, Kamis (15/5/2025).

Di tempat yang sama, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Asep Darmawan, mengungkapkan bahwa saat ini dua orang tahanan kabur sudah berhasil ditangkap.

"Tadi subuh sekitar jam 4 ditangkap dua orang di Air Tiris, Kabupaten Kampar. Mereka ditangkap saat jalan kaki di pinggir jalan," ujar Asep.

Dia menyebut, kedua pelaku berinisial FR dan OA. Keduanya adalah tahanan kasus narkotika.

Kedua pelaku terpaksa ditembak karena melawan petugas.

"Kedua pelaku melakukan perlawanan sehingga diberikan tindakan tegas," kata Asep.

Sementara sembilan orang tahanan kabur lainnya, tambah Asep, saat ini sedang diburu tim gabungan.

Sebagaimana diketahui, 11 orang tahanan Polres Kampar, Riau, kabur dari penjara, Selasa (14/5/2025).

Para tahanan yang kabur ini merupakan kasus pencurian dan narkotika.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto mengatakan, para tahanan kabur sekitar pukul 01.45 WIB.

Mereka kabur dengan membobol atau merusak besi ventilasi tahanan.

Untuk alat yang digunakan membobol besi ventilasi, polisi masih melakukan pendalaman.

SEMARANG, KOMPAS.com - Tiga tersangka kasus dugaan pemerasan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) diserahkan ke kejaksaan pada hari ini, Kamis (15/5/2025).

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio membenarkan kabar tersebut.

"Nggih (iya) hari ini," kata Dwi saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Namun, dia tak menjawab saat ditanya soal jadwal penyerahan tiga tersangka tersebut.

"Di kejaksaan," ucapnya singkat.

Sementara itu, kuasa hukum keluarga dr Aulia, Misyal Ahmad juga membenarkan kabar tersebut.

"Berangkat dari Polda jam 8 pagi," tambah dia.

Praktik PPDS Anestesia FK Undip dihentikan

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghentikan praktik PPDS Anestesia FK Undip di RSU Kariadi Semarang setelah meninggalnya dokter ARL.

Kemenkes juga sempat menghentikan praktik klinis Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko di RSUP Dr Kariadi.

FK Undip dan RSUP Dr Kariadi Semarang juga sudah mengakui adanya perundungan yang menimpa korban selama menempuh perkuliahan.

Kini pihak keluarga korban telah mempolisikan sejumlah senior korban ke Polda Jawa Tengah.

Laporan itu dilayangkan langsung oleh Nuzmatun Malinah, ibunda korban.

Dalam kasus tersebut, Polda Jawa Tengah telah menetapkan tiga tersangka yakni Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi Undip Taufik Eko Nugroho (TEN), staf administrasi PPDS Anestesiologi Undip Sri Maryani (SM) dan senior korban di program anestesi Zara Yupita Azra (ZYA).

TUBAN, KOMPAS.com - Yulia (24), seorang narapidana kasus narkotika yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tuban, Jawa Timur, meninggal dunia diduga akibat keracunan setelah mengonsumsi minuman kemasan.

Kepala Lapas Kelas IIB Tuban, Irwanto Dwi, membenarkan bahwa seorang narapidana meninggal pada Senin (13/5/2025).

Sebelum meninggal, Yulia terlihat gelisah dan menunjukkan perilaku tidak biasa, seperti orang yang kesurupan.

Namun, ia kembali tenang tidak lama setelah itu.

Keesokan harinya, Yulia mengikuti kegiatan rutin, termasuk upacara pengibaran bendera dan program pembinaan kebangsaan.

Setelah mengikuti kegiatan tersebut, Yulia mengeluh kepada petugas jaga blok tentang mual, muntah, dan menggigil dengan demam tinggi.

Petugas segera melaporkan kondisi Yulia kepada komando jaga dan berkoordinasi dengan tim medis klinik lapas untuk mendapatkan perawatan.

"Kami observasi selama satu jam di klinik, diberikan obat dan mereda, lalu kembali lagi ke blok," kata Irwanto Dwi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (15/5/2025).

Namun, setelah kembali ke blok, kondisi Yulia malah memburuk dan ia mengalami kejang-kejang.

Tim medis Lapas segera merujuknya ke Rumah Sakit RSUD dr Koesma Tuban. Setibanya di rumah sakit, Yulia kembali mengalami kejang.

"Sekira pukul 18.05 WIB, kami mendapatkan informasi bahwa warga binaan telah dinyatakan meninggal," ungkap Irwanto.

Pihak Lapas telah membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki penyebab pasti kematian Yulia.

Dari catatan pemeriksaan medis, Yulia tidak memiliki riwayat penyakit kronis, meskipun beberapa tahun lalu sempat mengalami kejang.

Teman sekamarnya menyatakan bahwa Yulia mengonsumsi minuman kemasan Fruit Tea sebelum jatuh sakit.

"Apakah dari minuman Fruit Tea itu sudah expired atau ada campuran apa, kami masih mendalami," tambah Irwanto.

Selama menjalani masa hukuman, Yulia dikenal aktif dalam kegiatan pembinaan dan berhubungan baik dengan sesama warga binaan.

Sebagai langkah preventif, pihak Lapas akan meningkatkan pengawasan blok dan memperketat pemeriksaan terhadap barang yang dibawa pengunjung.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Koesma Tuban, Mohammad Masyhudi, menyatakan bahwa korban mengalami keracunan sejak dari Lapas.

Petugas medis telah berusaha memberikan pertolongan saat Yulia tiba di rumah sakit.

Kala itu kondisi korban sudah sangat jelek, GCS 111 (glasgow coma scale), tidak sadar dan dalam keadaan lemah.

Pihak RSUD berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Yulia, namun sayangnya tidak berhasil.

Terkait penyebab keracunan, pihaknya menyarankan agar menanyakan langsung ke pihak Lapas.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan mantan anggota TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang bergabung dengan pasukan Rusia bisa kehilangan status kewarganegaraannya.

Supratman menuturkan bahwa hingga kemarin Satria belum mengajukan permohonan kehilangan status warga negara Indonesia (WNI) usai aktif dalam operasi militer Rusia.

"Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, status kewarganegaraannya dapat hilang," ucap Supratman, dilansir dari Antara.

Supratman menjelaskan bahwa status WNI Satria akan hilang dengan sendirinya ketika aktif dalam kegiatan militer asing tanpa izin dari Presiden RI, jika merujuk pada Pasal 23 huruf d dan e Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta Pasal 31 huruf c dan d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Meski demikian, lanjut Supratman, terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria.

Prosedur dimaksud, kata dia, yakni instansi pusat, daerah, atau masyarakat harus melaporkan kepada Menkum jika mengetahui adanya WNI yang terindikasi kehilangan kewarganegaraan.

"Selanjutnya, Menkum akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut untuk menerbitkan surat keterangan dimaksud," katanya menambahkan.

Saat ini, kata Supratman, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow agar segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria, yang terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa izin Presiden RI.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi mengatakan bahwa Satria sudah dipecat dari keanggotaan Inspektorat Korps Marinir, berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada tanggal 6 April 2023.

"Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan," ujar Laksma TNI Wira kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/5).

Dia menjelaskan bahwa Satria melakukan desersi sejak 13 Juni 2022 hingga saat ini. Oleh karena itu, Dilmil II-08 menjatuhkan hukuman berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 6 April 2023 dan Akte Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 17 April 2023.

Adapun keikutsertaan Satria dalam operasi militer Rusia viral di media sosial TikTok lewat video dari akun @zstorm689. Dalam video tersebut, terdapat dua foto seorang pria yang sama. Namun, dalam setiap foto memakai seragam yang berbeda, yakni seragam TNI AL dan seragam tentara Rusia.

Foto itu bertuliskan bahwa dahulu pria tersebut merupakan mantan prajurit Marinir TNI AL, tetapi sekarang telah menjadi anggota militer Rusia yang berperang di Ukraina.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempercepat proses pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Salah satunya melalui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Hukum.

Melalui penandatanganan ini, Kemenkop mendapatkan jalur khusus untuk mempercepat legalitas Kopdes Merah Putih. Bahkan pendaftaran 1.000 koperasi secara bersamaan dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 jam.

"Dengan inovasi yang dikembangkan di Kementerian Hukum, dibuat line khusus untuk pembentukan Kopdes Merah Putih yang dilakukan pendaftaran 1000 koperasi secara bersamaan dalam satu jam," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/5/2025).

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan MoU ini dapat mempercepat target pembentukan Kopdes Merah Putih. Tak hanya proses lebih cepat, Budi Arie juga meyakini bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih di tengah masyarakat desa bakal lebih akuntabel, transparan, dan lebih kredibel.

"Melalui MoU ini, saya optimis dan yakin bahwa proses legalitas pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih bisa lebih dipercepat lagi. Kita perkuat payung-payung hukum berserta rambu-rambu, agar Kopdes/Kel Merah Putih berjalan di atas jalan yang benar," ujar Budi Arie.

Budi Arie menekankan bahwa dengan MoU tersebut, perjalanan Kopdes/Kel Merah Putih ke depan bisa terlindungi secara hukum dan jauh dari segala celah penyimpangan. Dia juga mendorong agar pembentukan Kopdes Merah Putih diperkuat dengan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.

"Program Kopdes/Kel Merah Putih harus kita sukseskan, dengan cara perkuat kolaborasi antar kementerian dan lembaga," kata Menkop Budi Arie.