Jakarta -

Pengacara PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) Yusril Ihza Mahendra menyebut fakta persidangan menujukan dakwaan jaksa terkait dua terdakwa karyawan PT SKB mengenai kasus perintangan usaha pertambangan tidak terbukti. Yusril berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Sumatera Selatan, tidak mengabaikan fakta-fakta persidangan.

Dua terdakwa, yakni Jumadi (37) dan Indra (45), yang berstatus sebagai personel satuan pengamanan (satpam) PT SKB. Yusril menyebut kliennya tidak bersalah atas dakwaan jaksa.

"Tuduhan merintangi kegiatan usaha pertambangan kepada 2 orang satpam PT SKB, tidak memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Minerba ataupun Pasal 335 ayat (1) KUHP atau tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan konsekuensi atas hal tersebut, Jumadi dan Indra selaku terdakwa berpeluang bebas," ujar Yusril dalam keterangan yang diterima, Kamis (8/8/2024).

"Selain itu, dari sebelas saksi yang dihadirkan dalam persidangan, tak satupun yang menyatakan kedua kliennya tersebut melakukan tindakan seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum," imbuhnya.

Sementara itu, fakta persidangan dari kesaksian Kepala Desa Beringin Makmur II, Heri Adi, juga mengungkapkan bahwa, terlepas dari pemekaran wilayah, tempat kejadian perkara (TKP) yang menjadi locus delic perkara a quo, lahannya baru dibebaskan oleh PT GPU pada 2023. Menurut keterangan Heri Adi pada sidang tersebut, lahan tersebut dibebaskan melalui seseorang yang mengaku bernama Madi tanpa dokumentasi riwayat kepemilikan lahan yang jelas.

Dalam keterangannya, Yusril mengatakan, fakta persidangan, untuk lokasi yang sama merujuk pada dokumen pembebasan lahan berupa mengganti rugi tanah dan tanam tumbuh warga Desa Sako Suban yang telah dilakukan oleh PT SKB pada 25 Juli 2018 dari warga setempat.

"Terlebih secara faktual, lahan yang masuk Blok 53 kebun kelapa sawit PT SKB sejak dibebaskan pada tahun 2018 hingga dibersihkan dan menjadi kebun kelapa sawit, tidak ada satu pun keberatan ataupun klaim-klaim dari pihak lain," pungkas Yusril.

(zap/dhn)

Hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dengan Presiden RI, ya, harus baik-baik.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut hubungan presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memang harus baik.

Hal itu disampaikan Hasto merespons pertanyaan awak media terkait dengan hubungan putri Proklamator RI Soekarno dan Jokowi.

"Jadi, hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dengan Presiden RI, ya, harus baik-baik," kata Hasto di kawasan Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Kamis.

Hasto melanjutkan, "Ya, konteksnya hubungan antarlembaga negara memang harus mengedepankan hubungan baik."

Hasto kemudian menerima pertanyaan awak media soal konteks hubungan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dengan eks kader partai berkelir merah Jokowi.

Pria kelahiran Yogyakarta itu menjawab pertanyaan demikian dengan menyinggung hasil Rakernas V PDI Perjuangan soal kerja sama politik dibangun kepada pihak yang memperjuangkan konstitusi.

Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, kata dia, Megawati menjalankan seluruh keputusan kongres, termasuk rekomendasi dari Rakernas V PDI Perjuangan.

Dalam rekomendasi Rakernas V, menurut Hasto, sangat jelas bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan hanya melakukan kerja sama politik dengan mereka yang memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan Trisakti Bung Karno. Hal ini setelah Megawati mendengar masukan dari DPD dan arus bawah.

Sebelumnya, Megawati mengungkap hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja saat menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8).

"Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama Presiden. Loh enaknya, loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?" kata Megawati.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyerahkan duplikat Bendera Pusaka kepada Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya.

Dalam penyerahan ini, Wisnu meminta agar para Bupati dan Wali Kota dapat mensosialisasikan ideologi Pancasila hingga ke desa-desa. Dia menekankan Pancasila bukan sekedar untuk dihafal.

"Hari ini dengan duplikat Bendera Merah Putih, teks proklamasi, pidato 1 Juni dan buku teks utama Pancasila, hendaknya kita sosialisasikan dari pusat hingga ke daerah," kata Wisnu dalam sambutan di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (7/8/2024).

"Maka, para Gubernur, Bupati, Walikota, Kesbangpol sampai kepala desa untuk terus mensosialisasikan ini, mengimplementasikan Pancasila bukan hanya hafalan tapi praktik di lapangan," sambungnya.

Dia mengungkap penekanan ini juga selalu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri. Sebabnya, menurutnya dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang, banyak ditemukan pemudaran etika ketatanegaraan dalam generasi muda.

"Inilah yang jadi PR kita bersama hari ini. Ini yang harus hendaknya ditumbuh kembangkan oleh generasi kita sekarang. Kita ingin adik-adik kita nanti ke depan, calon-calon pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia leader sekaligus manager yang akan mampu untuk me-manage bangsa ini," ungkap Wisnu.

Sementara Ketua BPIP, Yudian Wahyudi meminta para Bupati dan Wali Kota menjaga dengan baik Bendera Pusaka yang telah diberikan. Dia menyebut banyak pemaknaan yang terdapat dalam bendera pusaka ini.

"Kami berharap agar duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Duplikat Bendera Pusaka yang nanti dibagikan bukanlah sekedar benda mati. Tapi merupakan benda pusaka yang di dalamnya terdapat makna dan guratan sejarah panjang perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa," ungkap Yudian.

(lir/lir)

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada 205 bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Termasuk salinan Teks Proklamasi, naskah pidato Bung Karno 1 Juni 1945, dan buku teks utama pendidikan Pancasila.

Penyerahan tersebut dilakukan di Balai Samudra, Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, dan Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Tiga Stanza, kemudian menyaksikan tayangan cerita Megawati Soekarnoputri bertajuk ?Bu Mega Bercerita Tentang Sang Saka Merah Putih?.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan penyerahan duplikat bendera pusaka merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 ayat (1) sampai (3).

?Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya,? ucapnya, Selasa (6/8/2024).

Yudian mengatakan, kepada para bupati dan wali kota untuk senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan, yang penuh perjuangan dan negara yang sangat di kasihani Tuhan dari segi sumber daya alamnya dan sumber daya konstitusionalnya.

?Yang paling utama ketika dikibarkan pada tanggal 17 Agustus itulah yang menjadi bukti bahwa kita menjadi bangsa yang paling dikasihani Tuhan dari segi sumber daya alam, dan sumber daya konstitusionalnya, ini yang wajib kita syukuri,? tuturnya.

Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto melaporkan dalam acara tersebut Pelaksanaan Prosesi Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka telah dan akan dilakukan selama tiga hari dimulai pada Senin, 5 Agustus 2024 sampai dengan Rabu, 7 Agustus 2024.

?Pada hari ini, terdapat 205 kabupaten/kota yang hadir pada acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka kepada Bupati/Wali Kota Se-Indonesia,? ujarnya.

Tonny mengatakan, Duplikat Bendera Pusaka sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, digunakan selama 10 (sepuluh) tahun.

?Jika sebelum jangka waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP. Kami berharap agar Duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya,? terangnya.

Tonny menambahkan, makna dari acara pembagian duplikat bendera pusaka kepada seluruh kepala daerah adalah sebagai satu simbol negara yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan perlu dijaga marwahnya.

?Makna terkait penyerahan duplikat bendera pusaka, luar biasa, karena bendera melambangkan satu simbol negara, melambangkan suatu jati diri bangsa, dan identitas bangsa Indonesia, sehingga kalau tanpa bendera merah putih tentunya Indonesia tidak akan merdeka,? tegasnya.

Tonny mengucapkan terima kasih kepada para bupati/Wali kota yang hadir mengambil secara langsung Duplikat Bendera Pusaka di Jakarta. ?Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak/ibu bupati/wali kota sekalian, juga apresiasi setinggi-tingginya kepada kepada semua pihak yang telah turut andil dalam menyukseskan kegiatan ini,? ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas secara tiba-tiba digantikan oleh Wihadi Wiyanto. Pergantian kursi Ketua Baleg DPR ini terjadi secara tiba-tiba.

Mulanya, Supratman sedang memimpin rapat mengenai pembahasan RUU yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Di tengah rapat, Supratman tampak diberikan surat oleh seorang pria. Supratman lantas membuka surat dari Fraksi Gerindra tersebut.

"Bapak/ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya rupanya tiba-tiba dapat surat cinta, surat dari Fraksi Gerindra Nomor A956/EP/Gerindra/DPR RI/8/2024 tentang pergantian Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Gerindra. Waduh," ujar Supratman dengan ekspresi kaget.

Supratman kembali membaca lanjutan dari isi surat tersebut. Dia menyebut dirinya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang sama-sama berasal dari Gerindra.

Hanya saja, pergantian itu sudah diambil sejak 1 Agustus 2024 lalu. Sedangkan Supratman baru menerima surat itu hari ini.

"Sesuai dengan keputusan Fraksi Gerindra DPR RI, dengan ini menyampaikan penggantian Ketua Baleg DPR RI dari Partai Gerindra sebagaimana di bawah ini, nama Ketua Baleg sebelumnya Supratman Andi Agtas digantikan oleh Bapak Wihadi Wiyanto terhitung mulai tanggal 1 Agustus. Rupanya sudah lama ini suratnya, saya baru dikasih. Waduh," tuturnya.

Supratman mengatakan, berhubung ada penggantian kursi Ketua Baleg DPR, maka mereka harus menunggu pimpinan DPR.

Dia berkelakar harus belajar kembali menjadi anggota jelang lengsernya dirinya dari kursi Ketua Baleg DPR.

"Ini karena ada pergantian seperti ini kita tunggu pimpinan DPR untuk saya lengser dari tempat ini dan menyerahkan kembali ke teman-teman berempat. Kita akan menjadi anggota lagi, belajar menjadi anggota," kata Supratman.

Tidak lama kemudian, tampak Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memimpin pergantian Ketua Baleg DPR.

"Pergantian Ketua Baleg DPR RI, Ketua Baleg DPR dari Fraksi Gerindra mengalami perubahan yang semula Saudara Supratman Andi Agtas A-128 digantikan oleh Saudara Wihadi Wiyanto A-114," kata Dasco memimpin rapat.

Menurut Dasco, Wihadi akan ditempatkan selama dua bulan terlebih dahulu untuk mempelajari sistem di Baleg DPR.

Dasco lantas menanyakan apakah para anggota Baleg DPR setuju dengan perubahan Ketua Baleg DPR.

"Untuk itu, kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Badan Legislasi, apakah Saudara Wihadi Wiyanto A-114 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Ketua Badan Legislasi DPR?" tanya Dasco.

"Setuju," seru para hadirin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada alasan khusus mengenai pergantian Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Supratman Andi Agtas ke Wihadi Wiyanto.

Dasco mengeklaim pergantian Supratman hanya dalam rangka penyegaran.

"Alasannya enggak ada. Penyegaran saja," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dasco meminta kepada Wihadi Wiyanto untuk mendalami sistem di Baleg DPR.

Dia juga meminta Wihadi untuk belanja masalah yang ada di Baleg DPR.

"Dan untuk kepada yang baru dilantik kan kemudian terpilih lagi, untuk lebih menyelami atau lebih mendalami dan belanja masalah-masalah yang ada di Baleg," ujar dia.

Sementara itu, Dasco berpesan kepada Wihadi agar sukses di Baleg DPR.

"Ya kan dia harus sukses dulu di tempat yang sekarang kan gitu," ucap Dasco.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas secara tiba-tiba digantikan oleh Wihadi Wiyanto. Pergantian kursi Ketua Baleg DPR ini terjadi secara tiba-tiba.

Mulanya, Supratman sedang memimpin rapat mengenai pembahasan RUU yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Di tengah rapat, Supratman tampak diberikan surat oleh seorang pria. Supratman lantas membuka surat dari Fraksi Gerindra tersebut.

"Bapak/ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya rupanya tiba-tiba dapat surat cinta, surat dari Fraksi Gerindra Nomor A956/EP/Gerindra/DPR RI/8/2024 tentang pergantian Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Gerindra. Waduh," ujar Supratman dengan ekspresi kaget.

Supratman kembali membaca lanjutan dari isi surat tersebut. Dia menyebut dirinya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang sama-sama berasal dari Gerindra.

Hanya saja, pergantian itu sudah diambil sejak 1 Agustus 2024 lalu. Sedangkan Supratman baru menerima surat itu hari ini.

"Sesuai dengan keputusan Fraksi Gerindra DPR RI, dengan ini menyampaikan penggantian Ketua Baleg DPR RI dari Partai Gerindra sebagaimana di bawah ini, nama Ketua Baleg sebelumnya Supratman Andi Agtas digantikan oleh Bapak Wihadi Wiyanto terhitung mulai tanggal 1 Agustus. Rupanya sudah lama ini suratnya, saya baru dikasih. Waduh," tutur dia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina meminta pendidikan Pancasila untuk diterapkan pada setiap sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah BPIP memberikan duplikat Bendera Pusaka, salinan naskah Proklamasi, dan buku teks utama pendidikan Pancasila kepada para kepala daerah maupun perwakilannya pada 5-6 Agustus

"Jadi, enggak ada alasan lagi tidak melaksanakan pendidikan Pancasila gitu ya. Ini sudah Nusantara Baru Indonesia Maju, yuk terapkan pendidikan Pancasila di seluruh sekolah dasar-menengah di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia. Itu pesannya," kata Rima saat memberikan keterangan pers di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar buku teks tersebut dapat digunakan segera maupun dicetak.

"Jadi, yang penting adalah kalau semuanya memang punya komitmen tinggi terhadap Pancasila, yuk kita lanjutkan, ya, menjaga dan merawat Pancasila dengan penerapan pendidikan Pancasila dan penggunaan buku teks utama pendidikan Pancasila, dan memperingati HUT Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa penyerahan duplikat bendera, salinan naskah, dan buku teks utama pendidikan Pancasila merupakan satu kesatuan yang menjadi bekal semangat untuk memperingati HUT Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia.

"Duplikat bendera pusaka supaya semangatnya sama di seluruh Indonesia, baik provinsi, kabupaten/kota. Kemudian juga salinan naskah Proklamasi bahwa kita juga tidak bisa Proklamasi kalau tidak ada simbolnya, yaitu bendera untuk diakui sebagai negara yang berdaulat dan merdeka," katanya.

Ia menambahkan bahwa duplikat bendera dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Sementara itu, naskah salinan Proklamasi sudah dicek dan diautentikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (Anri).

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina meminta pendidikan Pancasila untuk diterapkan pada setiap sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah BPIP memberikan duplikat Bendera Pusaka, salinan naskah Proklamasi, dan buku teks utama pendidikan Pancasila kepada para kepala daerah maupun perwakilannya pada 5-6 Agustus

"Jadi, enggak ada alasan lagi tidak melaksanakan pendidikan Pancasila gitu ya. Ini sudah Nusantara Baru Indonesia Maju, yuk terapkan pendidikan Pancasila di seluruh sekolah dasar-menengah di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia. Itu pesannya," kata Rima saat memberikan keterangan pers di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar buku teks tersebut dapat digunakan segera maupun dicetak.

"Jadi, yang penting adalah kalau semuanya memang punya komitmen tinggi terhadap Pancasila, yuk kita lanjutkan, ya, menjaga dan merawat Pancasila dengan penerapan pendidikan Pancasila dan penggunaan buku teks utama pendidikan Pancasila, dan memperingati HUT Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa penyerahan duplikat bendera, salinan naskah, dan buku teks utama pendidikan Pancasila merupakan satu kesatuan yang menjadi bekal semangat untuk memperingati HUT Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia.

"Duplikat bendera pusaka supaya semangatnya sama di seluruh Indonesia, baik provinsi, kabupaten/kota. Kemudian juga salinan naskah Proklamasi bahwa kita juga tidak bisa Proklamasi kalau tidak ada simbolnya, yaitu bendera untuk diakui sebagai negara yang berdaulat dan merdeka," katanya.

Ia menambahkan bahwa duplikat bendera dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Sementara itu, naskah salinan Proklamasi sudah dicek dan diautentikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (Anri).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Fraksi Gerindra DPR RI melakukan rotasi anggota di Badan Legislasi (Baleg) DPR, yang semula dijabat Supratman Andi Agtas dan kini diisi Wihadi Wiyanto. Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasan rotasi tersebut.

"Ya, itu usulan dari fraksi untuk kemudian melakukan pergantian, penyegaran di Baleg," ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dasco mengatakan rotasi itu untuk penyegaran penugasan di internal fraksi. Dasco menilai Ketua Baleg DPR yang baru akan mampu mendalami permasalahan yang perlu diselesaikan Baleg DPR.

"Penyegaran saja dan untuk kepada yang baru dilantik kan kemudian terpilih lagi untuk lebih menyelami atau lebih mendalami dan belanja masalah-masalah yang ada di Baleg," ujar dia.

Seperti diketahui, Fraksi Gerindra DPR telah melakukan rotasi anggota di Baleg DPR. Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto, kini memimpin alat kelengkapan Dewan (AKD) tersebut.

Rapat itu digelar di ruang rapat Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pergantian ketua tersebut.

Dasco membacakan perubahan Ketua Baleg DPR tersebut. Dia menyebutkan Wihadi kini menjadi Ketua Baleg DPR yang baru.

"Pergantian Ketua Baleg DPR RI, Ketua Baleg DPR dari Fraksi Gerindra mengalami perubahan yang semula Saudara Supratman Andi Agtas A-128 digantikan oleh Saudara Wihadi Wiyanto A-114," ujar Dasco.

(fca/rfs)

JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra melakukan rotasi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI. Wihadi Wiyanto ditunjuk menjadi Ketua Badan Legislatif ( Baleg) DPR menggantikan Supratman Andi Agtas.

Prosesi pergantian Ketua Baleg dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat Baleg DPR, Selasa (6/8/2024). Dasco menyampaikan pimpinan DPR sudah menerima surat dari pimpinan Fraksi Gerindra Nomor A96 Fraksi Gerindra DPR RI VIII tanggal 1 Agustus 2024 perihal pergantian Ketua Baleg DPR RI, ketua Baleg dari Fraksi Gerindra dari yang semula Supratman Andi Agtas digantikan Wihadi wiyanto.

"Oleh sebab itu, saudara Wihadi Wiyanto akan ditetapkan sebagsi Ketua Badan Legislasi menggantikan saudara Supratman Andi Agtas," kata Dasco dalam rapat pleno Baleg DPR.

Mewakili pimpinan rapat, Dasco meminta persetujuan anggota Baleg DPR yang hadir terkait pergantian pimpinan Baleg tersebut.

"Saya menanyakan kepada Anggota Badan Legislasi apakah saudara Wihadi Wiyanto dapat disetujui sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI?" tanya Dasco yang langsung dijawab setuju.

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku menerima duplikat bendera pusaka merah putih dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia untuk dipergunakan saat upacara peringatan HUT RI ke-79.

"Duplikat bendera pusaka ini akan kami jaga dan kami pergunakan sebaik-baiknya," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie di Ambon, Selasa.

Hal itu dikatakannya usai menerima duplikat bendera pusaka dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) Yudian Wahyudi, di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Bendera pusaka tersebut diletakkan dalam peti berukuran kecil berlogo Garuda Pancasila di depannya.

Ia mengatakan penyerahan dan penerimaan duplikat bendera pusaka ini, merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 Ayat 1 sampai 3, yang menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, bertugas mendistribusikan Duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perwakilan RI di luar negeri serta lembaga lainnya.

“Duplikat bendera pusaka ini dapat digunakan selama sepuluh tahun, namun jika sebelum sepuluh tahun bendera pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, kami dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat bendera pusaka secara tertulis kepada BPIP RI,” kata Sadali.

Selain itu juga pada kesempatan itu turut diberikan salinan teks proklamasi, teks pidato Pancasila 1 Juni 1945, dan buku teks utama pendidikan Pancasila.

Sementara itu Ketua Dewan Pengarah BPIP RI Megawati Soekarnoputri meminta agar duplikat bendera itu juga dijaga dengan baik.

Ia mengatakan duplikat bendera pusaka ini merujuk pada Sang Saka Merah Putih yang kali pertama dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dijahit secara langsung oleh Ibu Negara Fatmawati.

Hadir juga dalam acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, yakni Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI beserta jajaran, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Wakil Kepala BPIP RI beserta jajaran, Perwakilan Kementerian Terkait, Gubernur se-Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Dewan Pengarah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama BPIP, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Se-Indonesia, dan Purna Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2023.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina menyebut para kepala daerah antusias menerima duplikat bendera dari lembaganya pada hari Senin (5/8) dan Selasa.

"Ya bagaimana tidak? Bagaimanapun semuanya berharap Indonesia sungguh-sungguh bisa menjadi Indonesia Raya, seperti tadi kami menyanyikan lagu Indonesia Raya," kata Rima Agristina saat memberikan keterangan pers di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa.

Rima mengatakan bahwa antusiasme para kepala daerah terlihat dengan kedatangan mereka dari daerah masing-masing, bahkan jauh-jauh dari Jakarta, untuk menerima bendera dengan hikmat.

"Artinya, kami sangat optimistis Indonesia bisa kita jaga ke depan dengan semangat persatuan dan kesatuan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjaga tiga warisan bangsa, yakni duplikat bendera, salinan naskah Proklamasi, dan nilai-nilai Pancasila.

"Mari semua komponen bangsa menggunakan itu dengan sebaik-baiknya, menjaga, merawat, dan meneruskannya kepada generasi selanjutnya," jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia menjelaskan bahwa penyerahan duplikat bendera, salinan naskah, dan buku teks utama pendidikan Pancasila kepada para kepala daerah merupakan satu kesatuan yang menjadi bekal semangat untuk memperingati HUT Ke-79 Republik Indonesia.

"Duplikat bendera pusaka supaya semangatnya sama di seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, juga salinan naskah Proklamasi bahwa kita juga tidak bisa proklamasi kalau tidak ada simbolnya, yaitu bendera untuk diakui sebagai negara yang berdaulat dan merdeka," katanya.

Duplikat bendera dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Sementara itu, naskah salinan Proklamasi sudah dicek dan diautentikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024