Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia tahun 2016-2024 yang dibayarkan negara mencapai Rp113,37 miliar.

Ketua LPSK Brigjen Pol. Purn. Achmadi mengatakan pembayaran kompensasi disalurkan melalui LPSK dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kepada 785 korban dan/atau keluarganya pada periode tersebut lewat putusan pengadilan maupun skema kompensasi bagi korban terorisme masa lalu.

"Korban terorisme merupakan tanggung jawab negara yang dijamin dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, baik korban langsung maupun tidak langsung," ucap Achmadi dalam acara Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Bagi Korban Terorisme Tahun 2024 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Selain pemberian kompensasi, ia menyebutkan terdapat pula berbagai program lain yang terus dilakukan LPSK dan BNPT untuk kepentingan pencegahan, perlindungan, dan/atau bantuan baik medis, psikologis, maupun psikososial secara berkelanjutan.

Secara perinci, fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme selama sembilan tahun itu terdiri atas pembayaran dengan dasar putusan pengadilan dan non putusan pengadilan korban terorisme masa lalu.

Untuk pembayaran dengan dasar putusan pengadilan meliputi senilai Rp8,33 miliar kepada 126 korban yang digelontorkan pada 2016-2022, Rp1,11 miliar kepada 23 korban pada 2021, Rp3,81 miliar kepada 33 korban pada 2022, Rp901,47 juta kepada 30 korban pada 2024, serta Rp218,68 juta kepada satu orang pada 2024.

Sementara untuk pembayaran dengan dasar non putusan pengadilan, tercatat meliputi sebanyak Rp39,2 miliar kepada 215 korban yang digelontorkan pada 2020, Rp59,22 miliar kepada 355 korban pada 2021, serta Rp500 juta kepada dua korban pada 2022.

Achmadi menekankan bahwa perlindungan pemenuhan hak saksi dan korban, pemberian bantuan medis, psikologis, dan psikososial untuk memulihkan korban yang dilakukan secara terpadu, sinergi antara kementerian dan kelembagaan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta pemberdayaan masyarakat sipil sangat penting.

Alasannya, kata dia, korban mengalami penderitaan fisik psikis yang mendalam serta mengalami kerugian ekonomi dan dampak yang berkepanjangan. Dengan demikian, terorisme telah menjadi musuh bagi semua umat manusia di dunia.

"Semoga suasana aman dan damai saat ini dapat terus terjaga dan kita pertahankan demi kesejahteraan untuk semuanya," ungkapnya menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menkumham, Supratman Andi Agtas, menegaskan tidak ada pembangkangan yang dilakukan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam merumuskan draf RUU Pilkada. Supratman mengatakan jika DPR memiliki tugas sebagai pembentuk UU sesuai dengan UUD 1945.

"Saya rasa semua punya dasar. Siapa bilang DPR melakukan pembangkangan? Tugas konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kan membentuk UU. Itu lembaga pembentuk UU, positif legislation itu ada di parlemen, ya kan," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Supratman mengatakan dalam perumusan draf RUU Pilkada, memang terdapat perdebatan-perdebatan. Supratman mengatakan pemerintah dan DPR pun akhirnya menyepakati draf RUU tersebut.

Supratman menyerahkan kepada penyelenggara pemilu, jika terdapat polemik materi muatan. Meski begitu, kata dia, revisi UU Pilkada itu akan menjadi rujukan dalam pencalonan pilkada.

"Terkait dengan materi muatan, kemudian bisa menimbulkan polemik, nanti akan kita serahkan kepada penyelenggara pemilu, yang pasti bahwa kalau seandainya nanti ini sudah diundangkan, maka itu akan menjadi sesuatu, menjadi dasar hukum pijakan untuk melakukan semua upaya dalam rangka pencalonan," ujarnya.

"Karena itu kita akan menunggu berikutnya, karena kan ini tidak langsung nih, kita belum tahu kapan jadwal DPR akan melakukan sidang paripurna untuk pembicaraan tingkat II," sambungnya.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan tidak ada upaya menganulir putusan MK. Sebab, Supratman menyampaikan draf RUU Pilkada itu merujuk terhadap putusan MK.

"Sebenarnya bukan soal menganulir ya, kita kan tahu bahwa DPR itu menjadi lembaga pembentuk undang-undang ya kan, kalau kemudian ternyata pada hari ini parlemen pada akhirnya menyetuju sebuah draf yang tentu menjadi rujukan adalah juga menyangkut hasil keputusan MK, ya kita ya pemerintah setuju saja," tuturnya.

Sebelumnya, Baleg DPR menyetujui RUU Pilkada dibawa ke paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui keputusan itu.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Baidowi atau Awiek di gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8). Pengambilan keputusan tingkat I itu diambil setelah Baleg DPR melakukan rapat maraton sejak pagi.

"Apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" ujar Awiek.

"Setuju," kata anggota Baleg DPR disambut ketuk palu oleh Awiek.

(amw/rfs)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menghadiri rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau RUU Pilkada, Rabu (21/8/2024) pagi.

Supratman terlihat mengenakan jas berwarna abu-abu dengan kemeja putih di dalamnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga hadir dalam rapat tersebut.

Saat diminta memberikan sambutan pembuka oleh Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi (Awiek), Supratman mengaku tidak menyadari bahwa ia kini menjabat sebagai menteri. Sebelumnya, Supratman menjabat sebagai Ketua Baleg DPR.

"Rasanya masih seperti di tempatnya, Pak Awiek. Saya tidak sadar sudah bergeser, Pak Baidowi," kata Supratman diiringi tawa peserta rapat.

Selanjutnya, Supratman membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Pilkada dari pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah awalnya mengajukan 140 DIM baru, namun kemudian menarik seluruh DIM tersebut.

Achmad Baidowi kemudian memuji kehadiran Supratman dalam rapat Baleg yang langsung membahas RUU Pilkada.

"Pak Menkumham itu merupakan rapat perdana di DPR dan di Baleg. Tadi sambutan pertama sebagai menteri di DPR," ujar Awiek.

Sebagai informasi, ada beberapa rapat di Baleg yang membahas RUU Pilkada pada hari ini. Rapat pertama dimulai pukul 10.00 WIB, yaitu rapat kerja Baleg dengan Pemerintah dan DPD RI.

Pada pukul 13.00 WIB, rapat dilanjutkan dengan rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Pilkada.

Malam harinya, tepat pukul 19.00 WIB, Baleg kembali menggelar rapat kerja dengan Pemerintah dan DPD RI untuk mengambil keputusan atas hasil pembahasan RUU Pilkada.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penamaan instansinya diubah menggunakan bahasa Inggris.

Usulan itu Hasan sampaikan saat menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8).

"Tadi saya minta izin kepada Bapak Presiden untuk menggunakan nama Presidential Communication Office (PCO)," kata Hasan.

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga memberikan arahan kepada Hasan untuk segera merampungkan pembentukan dan penyusunan organisasi.

Selain itu, Ia juga diminta berkoordinasi dengan Sekretariat Negara (Setneg) terkait gedung atau tempatnya bekerja.

Hasan menyebut Jokowi dalam hal ini tidak memberi dirinya target. Namun Hasan menargetkan seluruh progres pembentukan organisasi di Kantor Komunikasi Kepresidenan akan selesai dalam waktu empat pekan.

"Termasuk juga supaya dukungan kesekretariatan dari Setneg juga segera diselesaikan," kata dia.

Lebih lanjut, Hasan memastikan keberadaan instansinya tidak akan menghapus atau menggantikan Kantor Staf Presiden (KSP) secara keseluruhan. Mereka hanya bakal mengambil alih fungsi komunikasi publik di KSP.

Hasan mengatakan Kantor Kepala Kepresidenan bertugas menyampaikan hasil capaian program-program prioritas pemerintah.

Mereka akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/kementerian dalam melakukan hal itu.

"Deputi 4 KSP beralih menjadi bagian dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO," ujar Hasan.

JAKARTA - BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila membuka 53 formasi di pendaftaran CPNS 2024. Berikut ini informasi formasi dan jabatan yang dibuka.

"Hai, #SobatPancasila! Apakah kalian sudah siap untuk bergabung dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)?

Tahun ini, BPIP membuka Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 dengan 53 formasi yang tersedia," tulis BPIP di akun Instagram resminya, dikutip Selasa (20/8/2024).

Baca juga: Ini Formasi CPNS 2024 Kemenkumham, Lengkap dengan Jabatan dan Jurusan yang Dibutuhkan

Demikian informasi lowongan CPNS 2024 untuk BPIP. BPIP adalah lembaga negara yang berada di bawah tanggung jawab presiden. Tugasnya untuk merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Baca juga: Kemenkumham Buka 9.070 Formasi di CPNS 2024, Lulusan SMA Paling Banyak Dibutuhkan

Lembaga negara yang dipimpin Yudian Wahyudi ini namannya semakin dikenal setelah mendapat sorotan pada Hari Kemerdekaan RI kemarin. Hal ini karena petugas Paskibraka yang tidak berjilbab. Kritik keras pun diarahkan ke BPIP dari berbagai pihak.

Baca juga: Catat! KPU Buka 3.278 Formasi CPNS 2024

Meski menuai kontroversi, namun keberadaan BPIP tetap penting untuk pembinaan ideologi Pancasila di Indonesia. Pada pendaftaran CPNS 2024 BPIP pun membuka lowongan.

Melalui akun Instagram resminya, BPIP mengumumkan membuka 53 formasi. Berikut ini formasinya.

Formasi CPNS BPIP 2024

1. Auditor Ahli Pertama

2. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

3. Penata Kelola Pemerintahan

4. Penata Keprotokolan

5. Pengawas Pendataan Statistik

6. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan

7. Arsiparis Terampil

8. Auditor Terampil

Jenis Formasi CPNS BPIP 2024

1. Umum: 45

2. Lulusan Terbaik: 3

3. Penyandang disabilitas: 1

4. Putra putri Papua: 1

5. Putra putri Kalimantan: 3

Informasi selengkapnya akan disampaikan BPIP melalui laman resminya di www.bpip.go.id. Sambil menunggu pengumuman resminya, berikut ini persyaratan umum pendaftaran CPNS 2024.

Persyaratan CPNS 2024

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun

3. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah

4. Sehat jasmani dan rohani

5. Memiliki sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku untuk jabatan yang mempersyaratkan

6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan

- Pelamar dari jenjang SMA sederajat harus memiliki ijazah sekilah yang terdaftar di Kemendikbudristek atau Kemenag

- Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau prodi yang terakreditasi BAN PT/Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri PT kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah

7. Tidak pernah dipenjara dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih

8. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit, TNI, atau anggota kepolisian

10. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis

Persyaratan Dokumen CPNS 2024

1. Surat lamaran

2. Surat pernyataan

3. KTP

4. Akta kelahiran/surat keterangan lahir

5. foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang merah

6. ijazah

7. transkrip nilai

8. surat penyetaraan ijazah dan transkrip nilai untuk lulusan luar negeri

Demikian informasi pendaftaran CPNS 2024 di BPIP . Semoga informasi ini bermanfaat.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, untuk menjelaskan perkembangan sejumlah pembahasan perundang-undangan.

"Beliau hanya ingin meminta perkembangan terkait dengan beberapa undang-undang, baik yang dalam pembahasan di DPR maupun terkait dengan usulan undang-undang yang diajukan oleh DPR," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurut Supratman, Presiden menanyakan sudah sejauh mana pembahasan sejumlah undang-undang yang ada, serta terkait daftar inventarisasi masalah (DIM). Sebab, Supratman sebelum dilantik sebagai menteri merupakan Ketua Badan Legislasi di DPR RI.

"Sudah sejauh mana, apakah DIM-nya sudah masuk, surpresnya sudah dikirim atau tidak, itu yang terkait dengan undang-undang yang Presiden minta untuk segera ditindaklanjuti supaya menyelesaikan semua tumpukan-tumpukan di sisa masa pemerintahan sekarang," kata dia.

Salah satu undang-undang yang ditekankan Presiden untuk segera diselesaikan yakni UU Perkoperasian yang seluruh pasalnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nah Pak Presiden merasa perlu untuk sesegera mungkin menyelesaikan itu," ujarnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas memastikan akan melanjutkan program yang telah dirintis oleh Yasonna Laoly. Menurut Supratman, tidak akan terjadi banyak perubahan di Kemenkumham di sisa masa jabatannya yang tinggal dua bulan.

"Dalam sisa masa kerja dua bulan ke depan tentu tidak akan banyak yang berubah dan tentu apa yang sudah dikerjakan Prof Yasonna akan jadi kewajiban untuk melanjutkan," kata Supratman di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Supratman juga mengajak jajaran di Kemenkumham bekerja sama dan berkolaborasi guna menuntaskan pekerjaan yang ada di Kemenkumham.

"Bapak-Ibu sekalian saya hanya berharap bahwa apa yang telah dicapai oleh Pak Prof Yasonna mari untuk kita lanjutkan, mungkin ada yang kurang kita perbaiki," katanya.

"Saya harap dukungan bapak ibu sekalian, prinsip keberhasilan hanya satu, adalah kolaborasi tanpa kolaborasi tidak mungkin kita berhasil," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan Yasonna Laoly. Supratman mengaku akan berfokus bekerja pada sejumlah hal, termasuk pesan Presiden Jokowi mengenai Undang-Undang Koperasi.

Simak Video: Momen Yasonna Laoly Serahkan Jabatan Menkumham ke Supratman

[Gambas:Video 20detik]

(whn/whn)

Jakarta -

Supratman Andi Agtas baru saja dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (19/8/2024). Ia menggantikan Yasonna Laoly.

Nama Supratman memang tidak asing dalam dunia hukum dan politik. Sebelum dilantik jadi Menkumham, laki-laki kelahiran Soppeng, 28 September 1969 ini memiliki jejak pendidikan hingga karier yang cukup panjang.

Ini perjalanan Supratman mulai dari menempuh pendidikan, menjadi dosen, anggota DPR, hingga Menkumham:

Riwayat Pendidikan Supratman Andi Agtas

Melansir laman DPR dan Fraksi Gerindra, Supratman memulai pendidikannya di SD Negeri 1 Soppeng. Ia lulus pada tahun 1982.

Lalu, ia melanjutkan pendidikan di SMP Don Bosco dan lulus pada 1985. Tiga tahun berikutnya ia mengenyam sekolah di SMA Negeri 1 Toli-toli.

Ketertarikannya dalam dunia hukum terlihat sejak lulus sekolah. Supratman memilih jurusan S1 Hukum Universitas Muslim Indonesia, di Makassar, Sulawesi Selatan.

Tidak sampai di sana, Supratman memperdalam lagi ilmunya dengan mengambil S2 Hukum di Universitas Hasanuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah lulus sarjana, dia bekerja sebagai pengacara dan dosen. Untuk mempertajam keilmuannya, ia melanjutkan pendidikan S3 di bidang hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar.

Dari Dosen Jadi Politisi-Menkumham

Supratman awalnya berkarier sebagai seorang pengacara di sebuah kantor advokat di Sulawesi Tengah. Kemudian, ia berganti profesi menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), Palu, Sulawesi Tengah.

Ia mengabdi di kampus tersebut selama 14 tahun (1998-2012). Di sana, Supratman sempat menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UMI Makassar.

Pada masa itu juga, Supratman merangkap sebagai Komisaris PT Citra Nuansa Elok pada 2004-2012 dan Ketua Real Estate Indonesia (RE) Sulawesi Tengah (2004-2010).

Kariernya semakin meroket sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (Persuda) Kota Palu selama 7 tahun. Setelah belasan tahun berkarier di Sulawesi Tengah, Supratman kemudian melebarkan sayap di bidang politik.

Nama Supratman pun banyak dikenal sebagai politisi Partai Gerindra. Pada 2014, ia terbang ke Jakarta dalam pencalonan anggota DPR. Ia pun terpilih sebagai anggota di Komisi III pada 2014-2019 dan berlanjut sebagai Anggota Komisi VI DPR RI pada 2019-2024.

Tak cuma itu, Supratman juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI selama dua periode. Adapun jejak perjalanannya selama menjadi sebagai DPR adalah sebagai berikut:

• Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU MD3 Tahun 2016
• Anggota Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Migas Tahun 2016
• Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK Tahun 2017
• Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Tahun 2017
• Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Siber Tahun 2019
• Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibukota Negara Tahun 2019

Di akhir masa Kabinet Indonesia Maju, nama Supratman Andi Agtas masuk dalam daftar menteri baru setelah Presiden Jokowi melakukan reshuffle pada sisa akhir masa jabatannya. Supratman juga telah mundur sebagai anggota DPR.

(cyu/nwy)

Denpasar -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang sebelumnya dijabat Yasonna Laoly digantikan oleh Supratman Andi Agtas.

Bagaimana sosok Supratman Andi Agtas sendiri? Dilansir dari situs resmi DPR RI, berikut profil singkat Supratman Andi Agtas.

Profil Supratman Andi Agtas

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas Foto: Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom

Supratman Andi Agtas adalah anggota Fraksi Partai Gerindra yang lahir di Desa Tajuncu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara pada 28 September 1969.

Perjalanan akademis Supratman dimulai di SD Negeri I Soppeng, tempat ia menyelesaikan pendidikan dasarnya. Dia kemudian melanjutkan ke SMP Don Bosco dan lulus pada 1985. Pada 1988, Supratman menamatkan pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri I Toli-toli.

Berbekal minat terhadap hukum, Supratman melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana di Universitas Muslim Indonesia. Di mana ia berhasil meraih gelar S1 Hukum pada 1992. Setelah itu, Ia menempuh pendidikan magister di Universitas Hasanuddin dan meraih gelar Magister Hukum (S2) pada tahun 1995.

Karir profesional Supratman dimulai sebagai pengacara pada 1996. Selama dua tahun berpraktik sebagai advokat, ia telah membela dan memberikan nasihat hukum kepada klien dalam berbagai kasus.

Pada 1998, ia beralih ke dunia akademik dengan menjadi dosen Fakultas Hukum di Universitas Tadulako. Dalam peran ini, ia mengajar dan membimbing mahasiswa hingga 2012.

Tidak hanya aktif di dunia akademis, Supratman juga terlibat dalam manajemen perusahaan. Ia menjabat sebagai Komisaris di PT Citra Nuansa Elok dari 2004 hingga 2012. Selain itu, Supratman dipercaya menjadi Direktur Utama di Perusahaan Daerah Kota Palu dari 2005 hingga 2012.

Sepak Terjang Supratman Andi Agtas di Dunia Politik

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas Foto: Ketua Baleg Supratman Andi Agtas (Azizah/detikcom)

Ketika terjun ke dunia politik, Supratman menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia bertugas di Komisi III selama periode 2014-2019, kemudian melanjutkan tugasnya di Komisi VI DPR RI pada periode 2019-2024.

Selama dua periode sebagai Anggota DPR RI, ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI sebelum akhirnya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang juga merupakan politikus Gerindra.

Supratman memiliki berbagai peran penting di parlemen, termasuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) MD3 pada 2016. Ia juga berperan sebagai anggota Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas pada 2016, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017, Pansus RUU Pemilu pada 2017, Pansus RUU Siber pada 2019, serta Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara pada 2019.

(nor/nor)

Jakarta -

Supratman Andi Agtas menceritakan baru mengetahui kepastian dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pagi tadi. Dia menyebut mengetahui informasi tersebut di waktu subuh.

"Kepastiannya, saya ndak pernah, dengar cerita-ceritanya sudah lama. Tapi kepastiannya, baru tadi Subuh. Bayangkan, subuh jam 4, baru saya tahu akan dilantik hari ini," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Eks Ketua Baleg DPR RI ini tak tahu kapan dirinya akan dilantik. Supratman menegaskan ditunjuk sebagai Menkumham merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu kan pemberitaan teman-teman media kan, ada ini ada reshuffle, saya ndak tahu sama sekali. Nah kita ndak tahu, baru subuh tadi, makanya saya ndak pernah mengonfirmasi, baru subuh jam 4 saya mendapatkan kepastian untuk hadir di Istana untuk dilantik," ujar Suprtaman.

Dia mengatakan hak seorang Presiden untuk menentukan menteri yang akan dipilih. Supratman menyebut presidenlah yang lebih tahu kebutuhannya.

"Nggak ada (kejanggalan), kejanggalannya di mana? Usulan, reshuffle itu kan hak prerogatif presiden, itu hak konstitusional yang melekat kepada, jangankan satu bulan, dua bulan. Setiap saat sepanjang presiden masih dalam kekuasaannya, berhak untuk melakukan itu (reshuffle). Nah tentu, pak presidenlah yang lebih tahu apa yang beliau akan lakukan dan siapa yang akan dipilih untuk membantunya," imbuhnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus Partai Gerindra Supratman Andi sebagai Menkumham baru menggantikan kader PDIP Yasonna Laoly. Supratman Andi Agtas mengaku berkontak dengan Yasonna semalam sebelum pelantikan.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna dan semalam kami juga kontak," kata Supratman usai pelantikan di Istana Negara.

Lihat juga Video: Supratman soal Kans Jadi Menteri Prabowo: Kita Belum Tahu

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/idn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 15 Agustus 2024.

Kemudian, pada Senin (19/8/2024), Jokowi melantik pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 82 Tahun 2024, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas presiden.

Kemudian, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki enam fungsi yang diantaranya menganalisis, mengelola isu dan informasi terkait program prioritas presiden. Serta, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai program prioritas tersebut.

Lantas bagaimana dengan Kantor Staf Presiden (KSP) yang selama ini juga menjalankan fungsi tersebut?

Berdasarkan bunyi Pasal 48 Ayat (1) maka fungsi bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP) dialihkan ke Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Tidak hanya tugas dan fungsinya, pegawai, perlengkapan, pendanaan dan dokumen-dokumen pendukung juga dialihkan dari KSP ke Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tetapi, dikoordinasikan oleh kementerian terkait, yakni Kementerian Sekretariat Negara.

“Pengalihan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekertariatan negara dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait,” demikian bunyi Pasal 48 Ayat (2).

Kemudian, pada Pasal 49 Ayat (2) dikatakan bahwa pengalihan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sejak Perpres 82/2024 ini berlaku.

Sementara itu, Pasal 50 mengatur bahwa seluruh jabatan dan pejabat di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya jabatan dan diangkatnya pejabat yang baru.

Lebih lanjut, Kantor Komunikasi Kepresidenan diatur sebagai lembaga nonstuktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Struktur Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri dari kepala, Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, dan Juru Bicara Presiden.

Khusus Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang kini dijabat Hasan Nasbi memiliki tugas memimpin pelaksaan tupoksi yang telah disebutkan pada Pasal 3 dan 4.

Menariknya, pada Pasal 17 disebutkan Kepala Kantor Kepresidenan juga bisa bertindak sebagai Juru Bicara Presiden.

Meskipun, dalam Perpres 82/2024 sudah disebutkan bahwa ada jabatan Juru Bicara Presiden dalam struktur Kantor Komunikasi Kepresidenan yang memiliki tugas memberikan informasi, keterangan, dan pernyataan resmi presiden mengenai isu-isu strategis kepada publik. Sebagaimana termaktub pada Pasal 18.

Kemudian, disebutkan dalam Perpres bahwa Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Demikian juga, dengan jabatan Juru Bicara Presiden.

Pada Pasal 31 Ayat (1) diatur bahwa masa jabatan kepala, juru bicara presiden, deputi dan tenaga profesional paling lama sama dengan masa bakti presiden.

Oleh karenanya, pada Pasal 38 disebutkan bahwa Kepala Kantor Kepresidenan melaporkan kinerjanya kepada presiden paling sedikit satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Selanjutnya, semua jabatan pada Kantor Komunikasi Kepresidenan bisa berasal dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil. Dengan ketentuan terkait kenaikan pangkat dan sebagainya diatur pada Pasal 33-34.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (K3) yang dipimpin Hasan Nasbi akan mengambil sebagian fungsi Kantor Staf Presiden (KSP).

Hasan mengatakan lembaganya tak akan menggantikan KSP secara keseluruhan. K3 hanya bakal mengambil alih fungsi komunikasi publik di KSP.

"Tugas dan fungsi dari Deputi 4 saja yang pindah ke kantor ini. Tugas dan fungsi Deputi 4 saja. Sementara yang lainnya saya rasa tetap akan ada di lembaga lama," kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8).

Hasan mengatakan K3 bertugas menyampaikan hasil capaian program-program prioritas pemerintah. Mereka akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/kementerian dalam melakukan hal itu.

Lembaga tersebut juga bertugas meluruskan isu-isu miring terkait presiden dan istana. Hasan menyebut lembaganya akan berupaya membuat masyarakat paham apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan.

"Ini bukan soal menangkal, tetapi kemudian kita kan harus memberikan pengertian kepada masyarakat kalau misalnya ada informasi yang sifatnya disinformatif," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024. Lembaga itu akan menaungi para juru bicara presiden.

Hari ini, Jokowi resmi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.