Jayapura (ANTARA) - Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (RI) Theofransus Litaay mengatakan bahwa kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka berkomitmen memberikan perhatian kepada kawasan Indonesia Timur.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Theofransus Litaay dalam keterangannya di Jayapura, Rabu, mengatakan bahwa bentuk perhatian tersebut menjadi harapan bagi pembangunan di kawasan Timur Indonesia yang masih dalam kategori tertinggal.

"Pandangan saya bahwa kabinet Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini memberikan harapan bagi pembangunan di kawasan Timur Indonesia, dengan adanya afirmasi khusus," katanya.

Menurut Theofransus, ada beberapa provinsi di kawasan Timur Indonesia yang masuk pada kategori daerah tertinggal, sehingga Presiden terpilih Prabowo memberikan perhatian yang serius.

"Hal itu terbukti dengan adanya portofolio yang disiapkan untuk mengurus kawasan Timur Indonesia secara khusus," ujarnya.

Dia menjelaskan langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo dengan menyertakan tokoh-tokoh dari kawasan Timur Indonesia untuk masuk dalam kabinetnya, akan semakin memperkuat koordinasi dan kebijakan pembangunan di wilayah tersebut.

"Sebelumnya Pak Prabowo menyampaikan dalam salah satu pidatonya bahwa pemerintah adalah rumah besar bagi semua orang, tidak membeda-bedakan suku, agama dari mana dia berasal," katanya.

Dia menambahkan semua yang mampu untuk melaksanakan visi dan misi akan diajak, dan harus optimistis untuk pilihan tersebut.

"Kita memberikan dukungan agar kinerjanya juga berbanding lurus dengan kebijakan politik dari presiden," ujarnya.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Polemik soal Nikita Mirzani dan Vadel Badjideh melebar hingga melibatkan saksi-saksi terkait.

Terbaru, dua saksi yang diajukan oleh Nikita Mirzani ikut mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Saya dapat berita tadi dua saksi ke LPSK untuk mendapatkan perlindungan, sudah mengisi formulir dan diarahkan bagaimana bisa mendapat perlindungan," kata kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Kedua saksi tersebut meminta permohonan perlindungan bukan karena ancaman, tapi tindakan preventif karena melihat latar belakang keluarga Vadel Badjideh.

"Untuk antisipasi, melihat history ya. Karena dia sangat kenal, sehingga dia meminta tolong kepada LPSK untuk mendapat perlindungan," tutur Fahmi Bachmid.

Fahmi Bachmid tak merinci siapa saja yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, dia hanya mengatakan dua sosok tersebut adalah laki-laki dan perempuan.

Kini, keduanya sudah mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK.

"Intinya dia telepon saya dua hari yang lalu, katanya ada kekhawatiran. Tadi mengisi formulir," pungkasnya.

Video: Kuasa Hukum Pastikan Nikita Mirzani Datang saat Pemeriksaan Vadel Badjideh

Video: Kuasa Hukum Pastikan Nikita Mirzani Datang saat Pemeriksaan Vadel Badjideh

Jayapura (ANTARA) - Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (RI) Theofransus Litaay mengatakan bahwa kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka berkomitmen memberikan perhatian kepada kawasan Indonesia Timur.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Theofransus Litaay dalam keterangannya di Jayapura, Rabu, mengatakan bahwa bentuk perhatian tersebut menjadi harapan bagi pembangunan di kawasan Timur Indonesia yang masih dalam kategori tertinggal.

"Pandangan saya bahwa kabinet Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini memberikan harapan bagi pembangunan di kawasan Timur Indonesia, dengan adanya afirmasi khusus," katanya.

Menurut Theofransus, ada beberapa provinsi di kawasan Timur Indonesia yang masuk pada kategori daerah tertinggal, sehingga Presiden terpilih Prabowo memberikan perhatian yang serius.

"Hal itu terbukti dengan adanya portofolio yang disiapkan untuk mengurus kawasan Timur Indonesia secara khusus," ujarnya.

Dia menjelaskan langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo dengan menyertakan tokoh-tokoh dari kawasan Timur Indonesia untuk masuk dalam kabinetnya, akan semakin memperkuat koordinasi dan kebijakan pembangunan di wilayah tersebut.

"Sebelumnya Pak Prabowo menyampaikan dalam salah satu pidatonya bahwa pemerintah adalah rumah besar bagi semua orang, tidak membeda-bedakan suku, agama dari mana dia berasal," katanya.

Dia menambahkan semua yang mampu untuk melaksanakan visi dan misi akan diajak, dan harus optimistis untuk pilihan tersebut.

"Kita memberikan dukungan agar kinerjanya juga berbanding lurus dengan kebijakan politik dari presiden," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kantor staf presiden: Prabowo-Gibran beri perhatian ke Indonesia Timur

Jayapura (ANTARA) - Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (RI) Theofransus Litaay mengatakan bahwa kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka berkomitmen memberikan perhatian kepada kawasan Indonesia Timur.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Theofransus Litaay dalam keterangannya di Jayapura, Rabu, mengatakan bahwa bentuk perhatian tersebut menjadi harapan bagi pembangunan di kawasan Timur Indonesia yang masih dalam kategori tertinggal.

"Pandangan saya bahwa kabinet Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini memberikan harapan bagi pembangunan di kawasan Timur Indonesia, dengan adanya afirmasi khusus," katanya.

Menurut Theofransus, ada beberapa provinsi di kawasan Timur Indonesia yang masuk pada kategori daerah tertinggal, sehingga Presiden terpilih Prabowo memberikan perhatian yang serius.

"Hal itu terbukti dengan adanya portofolio yang disiapkan untuk mengurus kawasan Timur Indonesia secara khusus," ujarnya.

Dia menjelaskan langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo dengan menyertakan tokoh-tokoh dari kawasan Timur Indonesia untuk masuk dalam kabinetnya, akan semakin memperkuat koordinasi dan kebijakan pembangunan di wilayah tersebut.

"Sebelumnya Pak Prabowo menyampaikan dalam salah satu pidatonya bahwa pemerintah adalah rumah besar bagi semua orang, tidak membeda-bedakan suku, agama dari mana dia berasal," katanya.

Dia menambahkan semua yang mampu untuk melaksanakan visi dan misi akan diajak, dan harus optimistis untuk pilihan tersebut.

"Kita memberikan dukungan agar kinerjanya juga berbanding lurus dengan kebijakan politik dari presiden," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kantor staf presiden: Prabowo-Gibran beri perhatian ke Indonesia Timur

Istilah ideologi pertama kali dicetuskan oleh filsuf asal Prancis, Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "ilmu tentang ide". Ideologi kemudian berkembang dari gagasan tentang cita-cita masyarakat yang diperjuangkan melalui gerakan politik untuk mencapai tujuan bersama.

Secara etimologis, kata ideologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yakni "ideos" yang berarti gagasan, dan "logia" yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, secara sederhana ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang gagasan, keyakinan, dan cita-cita.

Ada beberapa ideologi yang dikenal di seluruh dunia, mulai dari kapitalisme, sosialisme, hingga pancasila.

Pengertian Ideologi Menurut Para Ahli

Karl Marx

Menurut filsuf asal Jerman ini, ideologi adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama.

Thomas Hobbes

Menurut filsuf asal Inggris ini, ideologi adalah cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya.

Descartes

Sebagai penemu filsafat modern, Descartes mendefinisikan ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia.

Frans Magnis Suseno

Menurut pengajar filsafat di Driyarkara School of Philosophy ini, ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu.

Sejarah Kemunculan Ideologi

Menurut buku "The European Experience" dalam chapter "Ideologies in Modern History" (2023) karya Martinez dan Haan, yang dikutip Kamis (10/10/2024), istilah "ideologi" pertama kali dicetuskan oleh filsuf dan revolusioner Prancis bernama Antoine Destutt de Tracy sekitar tahun 1797.

Melalui buku berjudul "Élémens d'idéologie", Tracy mendefinisikan ideologi sebagai "ilmu tentang ide" atau "science of ideas". Konsep ideologi ini menjadi landasan berpikir para revolusioner Prancis untuk melakukan revolusi pada 1789.

Setelah revolusi Prancis, Napoleon Bonaparte yang semula mendukung ide-ide dari Destutt de Tracy, kemudian mulai merendahkan para pendukungnya dengan menyebut mereka sebagai "ahli metafisika" atau orang yang dianggap gagal memahami realitas kekuasaan.

Sejarawan Jerman, Reinhard Koselleck, menyebut periode 1750 hingga 1850 sebagai Sattelzeit, yakni masa transisi ketika banyak orang Eropa mulai percaya bahwa masyarakat di masa depan bisa diatur dengan menggunakan pemikiran yang rasional dan direncanakan secara sistematis

Pemikiran Koselleck tersebut memicu munculnya gerakan ideologi. Hal ini juga yang melahirkan sufiks atau akhiran kata "isme" pada setiap ideologi yang telah menjadi sebuah gerakan, seperti liberalisme, sosialisme, nasionalisme dan sebagainya.

Fungsi Ideologi

Dikutip dari buku "Sejarah Ideologi Dunia" (2015) karya Santoso, terdapat beberapa fungsi dari ideologi, diantaranya:

- Fungsi Etis
Ideologi memiliki fungsi yakni sebagai panduan dan sikap serta perilaku kelompok masyarakat dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

- Fungsi Integrasi
Ideologi berfungsi sebagai nilai yang menjadi pengikat suatu bangsa atau masyarakat.

- Fungsi Kritis
Dalam hal ini, ideologi memiliki fungsi sebagai ukuran nilai yang dapat digunakan untuk melakukan kritik terhadap nilai atau keadaan tertentu.

- Fungsi Praxis
Ideologi berfungsi sebagai acuan dalam memecahkan masalah-masalah konkrit.

- Fungsi Justifikasi
Ideologi berfungsi sebagai nilai pembenar atas suatu tindakan atau kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh suatu kelompok tertentu.

Jenis-jenis Ideologi

Kapitalisme

Ideologi ini mengacu pada sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik pribadi atau privat. Sistem ini memungkinkan seseorang untuk melakukan proses produksi, distribusi dan pertukaran kekayaan yang dimiliki secara pribadi.

Kapitalisme pertama kali berkembang di Inggris pada abad ke-18 M. Munculnya kapitalisme dipicu oleh gerakan individualisme dan liberalisme dalam bidang ekonomi, setelah adanya campur tangan para penguasa terhadap perusahaan swasta, seperti kebijakan monopoli dan pemberlakuan pajak yang memberatkan para pengusaha.

Atas dasar tersebut, masyarakat pada masa itu menginginkan suatu sistem yang memperbolehkan seseorang untuk berdagang secara bebas tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Buku "The Wealth of Nations" (1776) karya Adam Smith menjadi tonggak utama dalam pergerakan ini karena menginspirasi rakyat untuk memperoleh kemakmuran dan mengejar kepentingan individu tanpa keterlibatan negara.

Sosialisme

Ideologi ini berdasar pada kaum pekerja atau buruh sendiri yang menguasai alat-alat produksi serta merencanakan ekonomi secara demokratik. Sistem ini menekankan bahwa status kepemilikan swasta harus dihapuskan, terutama pada komoditi penting seperti air, listrik dan bahan pokok.

Istilah sosialisme pertama kali digunakan oleh kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 dan ke-20. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan prinsip solidaritas dan kesetaraan masyarakat.

Hal ini muncul sebagai akibat dari penerapan sistem kapitalisme yang dinilai hanya menguntungkan penguasa dan pemilik modal.

Komunisme

Istilah komunis pada awalnya memiliki dua pengertian, yakni "komune" (commune) yang berarti suatu satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan negara itu sendiri sebagai federasi komune-komune itu. Pengertian lainnya dari komunis adalah milik atau kepunyaan bersama.

Paham komunisme pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam Manifesto Komunis yang diterbitkan pada 21 Februari 1848. Komunisme muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19. Prinsip komunisme mengajarkan bahwa semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata.

Menurut ajaran komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari buruh. Namun dalam proses organisasinya, buruh hanya dapat berhasil apabila bernaung di bawah partai Politik. Dengan demikian, perubahan sosial harus dilakukan melalui peran Partai Komunis. Selain itu, komunisme menginginkan suatu sistem sosial dengan masyarakat tanpa kelas.

Liberalisme

Liberalisme berasal dari bahasa Latin "Libertas" dan bahasa Inggris "Liberty" yang berarti kebebasan. Awalnya liberalisme merupakan ajaran teologi dan filsafat mengenai kebebasan kehendak.

Paham ini menghendaki kebebasan individu di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, serta kebebasan sebagai warga negara.

Liberalisme berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 di Prancis dan Inggris. Ideologi ini muncul sebagai protes terhadap kekuasaan gereja, raja, dan para bangsawan yang dianggap mengekang kebebasan individu untuk berpikir, berpendapat, dan bertindak.

Gerakan renaissance dan aufklarung membangkitkan kembali tradisi berpikir Yunani Kuno yang mengedepankan pola pikir rasional dan pragmatis, sebagaimana dikutip dari studi "Pendidikan dan Paham Liberalisme" (2008) karya Moch Tolchah.

Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari dua kata, yaitu "nasional" yang berarti kebangsaan, dan "isme" yang berarti paham. Kedua kata tersebut dapat diartikan sebagai paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, serta memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa dan memelihara kehormatan bangsa.

Nasionalisme pertama kali berkembang pada masa Revolusi Prancis yang ditandai dengan munculnya slogan "liberté, égalité, fraternité,". Slogan ini menunjukkan adanya "kesadaran nasional" masyarakat Prancis untuk bersatu melawan kekuasaan yang otoriter.

Pada dasarnya, nasionalisme menekankan perlunya perwujudan nilai-nilai dasar yang berorientasi pada kepentingan bersama sebagai suatu bangsa. Paham ini identik dengan solidaritas dalam menghadapi musibah dan ketidakberuntungan sebagai sesama warga negara melalui persatuan dan kesatuan, sebagaimana dikutip dari studi "Nasionalisme" (2004) karya Kusumawardani dan Faturochman.

Fasisme

Fasisme adalah paham politik yang mengagungkan kekuasaan absolut tanpa adanya demokrasi. Paham ini menekankan ultra-nasionalisme dan keotoriteran seorang pemimpin. Fasisme biasanya muncul sebagai reaksi terhadap liberalisme.

Kebebasan individu dan kebebasan berpikir yang digaungkan oleh liberalisme dinilai gagal dalam mewujudkan masyarakat yang teratur. Dalam pandangan fasisme, liberalisme justru memicu kekacauan dan mengancam stabilitas nasional.

Oleh karena itu, fasisme menolak konsep demokrasi dan menekankan kepemimpinan otoriter yang tegas dan absolut.

Pancasila

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, asas atau prinsip. Berdasarkan arti kedua kata tersebut, pancasila dapat diartikan sebagai paham mengenai lima dasar atau lima prinsip mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengutip situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Soekarno mengemukakan lima konsep dasar pancasila yang kemudian dijadikan sebagai rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

Rumusan sila pertama yang semula adalah "Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya" kemudian diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi kepentingan bangsa dan negara yang memiliki berbagai suku bangsa serta agama.

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Jakarta (ANTARA) - Politikus dari Partai Gerindra Supratman Andi Agtas, menjadi salah satu tokoh yang diundang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10).

Saat ini, Supratman sedang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan beredar kabar bahwa dia akan kembali dipercaya mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo yang baru.

Supratman Andi Agtas (lahir 28 September 1969) adalah seorang akademisi, advokat dan politikus Indonesia yang sejak tanggal 19 Agustus 2024 menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuflle atau perombakan kabinet dua bulan jelang berakhir masa jabatannya.

Sebelum menduduki posisi penting ini, Supratman telah menghabiskan dua periode sebagai anggota DPR-RI, mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah dari tahun 2014 hingga 2024.

Selama di DPR, ia tergabung dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjabat di Komisi VI.

Menariknya, Supratman juga merupakan ayah dari Abcandra Muhammad Akbar Supratman, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia periode 2024–2029 dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pendidikan Supratman dimulai di SD Negeri 1 Soppeng, di mana ia lulus pada tahun 1982. Ia melanjutkan studi ke SMP Don Bosco dan SMA Negeri 1 Toli-toli.

Ia kemudian memilih untuk mengambil jurusan Hukum di Universitas Muslim Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan.

Tidak berhenti di situ, Supratman melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin, juga di Makassar, sebelum meraih gelar S3 di bidang hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Supratman Andi tidak mengawali karirnya di bidang politik, sebelumnya dia adalah seorang pengacara di Sulawesi Tengah lalu beralih menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), Palu, di mana dia mengabdi selama 14 tahun (1998-2012).

Selama di Untad, dia pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UMI Makassar. Di samping itu, ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Citra Nuansa Elok (2004-2012) dan Ketua Real Estate Indonesia (RE) Sulawesi Tengah (2004-2010).

Karir politik Supratman diawali dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada tahun 2014 dan terpilih menjadi anggota Komisi III.

Dirinya kemudian berpindah ke Komisi VI pada periode 2019-2024 dan juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI selama dua periode.

Beberapa jejak pentingnya di DPR termasuk keterlibatannya dalam panitia kerja dan panitia khusus yang membahas berbagai undang-undang penting, seperti Revisi UU MD3, RUU Pemilu, dan RUU Siber.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) dan Yayasan nirlaba Indonesia Pijar Foundation bersama dengan 20 tokoh muda membangun rekomendasi aksi kolaborasi energi dan iklim.

Bertempat di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/10), Indonesia Future Network (IFN) edisi Future Energy and Climate mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas rekomendasi aksi kolaborasi dalam iklim dan energi.

IFN Future Energy and Climate dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Perubahan iklim nyata, bukan mitos, dan awareness harus dibangun mulai sekarang agar ke depannya akan mudah dan dalam IFN saya melihat semangat generasi muda yang mau terlibat dan mencari inovasi untuk transisi energi," kata Moeldoko dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sementara, Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya mendukung transisi energi.

"Transisi energi menuju net zero emission harus dilakukan untuk menjamin ketahanan energi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan memitigasi perubahan iklim. Ini adalah sebuah keniscayaan jika kita ingin sukses dan tumbuh di masa depan," ujar Rachmat.

Sedangkan, Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan pengembangan energi terbarukan adalah prioritas utama bagi masa depan energi Indonesia.

"Kami berupaya menciptakan sistem yang lebih efisien untuk mendukung investasi energi terbarukan, termasuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan biaya. Ini akan membuka jalan bagi energi yang lebih terjangkau dan berkelanjutan di Indonesia," kata Eniya.

Menambahkan perspektif pentingnya peran generasi muda, Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga Hasintya Saraswati mengatakan pemuda harus menjadi bagian aktif dalam proses penanganan krisis iklim.

"Pemuda merupakan subjek penting dalam proses penanganan krisis iklim karena mereka juga merupakan generasi yang akan terdampak. Kami berharap melalui IFN, pemuda dapat berperan aktif di dalam proses ini," ujar Hasintya.

Sejalan dengan itu, Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation Cazadira Fediva Tamzil menyampaikan krisis iklim merupakan isu kompleks yang memerlukan sinergi antara inovasi dan regulasi.

"Kami berharap IFN menjadi jembatan dialog dan aksi nyata antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat," tuturnya.

IFN merupakan kolaborasi antara Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Pijar Foundation dan Perkumpulan Warga Muda.

Merespons nyata berbagai tantangan nasional dan global, IFN hadir sebagai forum kolaboratif bulanan yang mempertemukan pemerintah, pemimpin
muda, dan sektor swasta untuk merumuskan aksi-aksi solusi nyata.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai bahwa Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto lebih cocok masuk kabinet pemerintahan mendatang dibandingkan menjadi Kapolri.

"Peluang untuk menjadi menteri memang sangat besar melihat peran Komjen Pol Agus Andrianto yang menjadi salah satu aktor di balik keberhasilan pengamanan Pemilu dan Pilpres 2024," ucapnya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, Agus lebih cocok melanjutkan karier sebagai menteri lantaran akan pensiun dari kepolisian pada 16 Februari 2025. Apabila dibandingkan dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang masih memiliki waktu tiga tahun sebelum pensiun pada 5 Mei 2027, kesempatan yang dimiliki Agus untuk memimpin kepolisian sangatlah singkat.

"Berarti hanya akan menjabat tak lebih dari empat bulan. Bila dipilih menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo, tentu sangat kecil peluang untuk merealisasikan visi dan misinya," tutur dia.

Ia menilai, Agus yang memiliki latar belakang kepolisian dapat mengisi beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Tak menutup kemungkinan menggantikan seniornya Jenderal Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena peluang Tito Karnavian akan mengawal Kemenko Polhukam sangat besar," ujarnya.

Diketahui, Wakapolri Agus menjadi salah satu dari sejumlah tokoh yang dipanggil oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Senin (14/9).

Dalam pertemuan tersebut, Wakapolri asal Blora ini menyampaikan bahwa dirinya diajak berdiskusi tentang pembangunan Indonesia ke depannya. Prabowo juga bertanya mengenai kesiapan Agus untuk membantunya menjabat selama lima tahun ke depan.

"Beliau tadi menyampaikan kepada saya apakah kalau ditugaskan untuk membantu beliau saya siap," ucap Agus.

Petinggi Polri itu mengaku siap apa bila diminta mengabdikan diri untuk bangsa dan negara.

"Tentu sebagai prajurit Bhayangkara saya siap untuk mengabdikan diri bagi bangsa Indonesia," katanya.

Meski demikian, Agus belum menyampaikan secara pasti apa yang akan ditugaskan kepada dirinya. Namun, tersiar kabar bahwa posisi Menteri Imigrasi akan diproyeksikan kepada Agus nantinya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas, menjadi salah satu orang yang menjalani pembekalan calon menteri di kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Supratman mengungkapkan pesan paling berkesan dari Prabowo.

"Intinya, Presiden Terpilih memberikan arahan kepada kami semua untuk membantu beliau," kata Supratman seusai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

"Tetapi pesan yang paling mendalam bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Lebih lanjut, Menkumham itu mengatakan diberi pembekalan agar bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada. Dirinya mengatakan ada pula pengarahan untuk melaksanakan kegiatan guna menyongsong kemandirian pangan.

"Kemudian, menyangkut soal energi dan air. Karena itu, Presiden Terpilih menyatakan apa pun yang terjadi, beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri," sebutnya.

Supratman mengatakan belum diperkenalkan masing-masing calon menteri yang ada akan mengisi jabatan apa. Dirinya mengatakan perihal itu akan diumumkan oleh Prabowo nanti.

"Belum ada, belum ada, sama sekali belum ada (perkenalan menteri). Itu soal di mana, siapa, akan di mana nanti akan diumumkan oleh Presiden," katanya.

Sebanyak 59 orang calon menteri hadir di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengikuti pembekalan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya pada Senin (14/10). Salah satu tokoh yang hadir adalah politisi dari Partai Gerindra Prasetyo Hadi.

Nama Prasetyo muncul sebagai salah satu dari banyak tokoh yang dikabarkan akan mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo bersama dengan Gibran Rakabuming Raka.

Mengutip dari biodata di laman Gerindra, Prasetyo Hadi lahir di Ngawi pada 28 Oktober 1979 dan merupakan Anggota Komisi II DPR untuk periode 2019-2024.

Pendidikan Prasetyo dimulai di SD Katolik Santo Yosef di Ngawi. Dia lalu melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 2 Ngawi dan SMA Taruna Nusantara Magelang. Gelar Sarjana dalam bidang Konservasi Sumberdaya Hutan diperolehnya dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006.

Keterlibatan Prasetyo di dunia politik dimulai saat dia bergabung dengan Partai Gerindra. Sejak 2008, Prasetyo sudah aktif memegang tanggung jawab penting sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra. Peran aktifnya di partai turut membantu mengembangkan berbagai program strategis di partai tersebut.

Perjalanan politik Prasetyo semakin menguat saat dia dilantik menjadi anggota DPR pada 1 September 2020.

Dia menggantikan Harry Poernomo yang sebelumnya mengundurkan diri. Di Pileg 2019, Prasetyo mendapatkan 34.522 suara sah, menempatkannya sebagai peraih suara terbanyak kedua dari Partai Gerindra di daerah pemilihan Jawa Tengah VI yang mencakup wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo.

Sebagai anggota DPR, Prasetyo ditugaskan di Komisi II yang berfokus pada berbagai isu penting seperti Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Sebelum fokus di dunia politik, Prasetyo juga memiliki pengalaman panjang di sektor swasta. Dirinya pernah menjabat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia dan sebagai Direktur Utama PT. Tusam Hutani Lestari.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk politikus Gerindra Prasetyo Hadi sebagai salah satu bakal calon menteri di Kabinet pemerintahan 2024-2029. Dia menjadi salah satu figur yang dipanggi Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Prasetyo kelahiran 28 Oktober 1979 di Ngawi itu merupakan Ketua Organisasi Gerindra sejak 2008. Dia juga menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2019–2024 dan ditugaskan di Komisi II.

Politisi asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI itu awalnya dilantik sebagai anggota DPR pada 2020, ketika menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Di luar politik dan parlemen, Prasetyo memiliki jabatan di sejumlah perusahaan yakni Direktur Utama di PT Tusam Hutani Lestari dan Komisaris di PT Sentra Strategis Indonesia.

Riwayat pendidikan Prasetyo dimulai dari SD Katolik Santo Yosef (1986-1992); SMP Negeri 2 Ngawi (1992-1995); SMA Taruna Nusantara (1995-1998); serta S1 Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (1999-2006).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan yang dipanggil ke kediamannya di Kertanegara, Senin (14/10/2024), sanggup menjalankan tugasnya di kabinet pemerintahan yang baru.

Pria yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan itu menyebut telah cukup lama memantau para calon menterinya, berdiskusi, dan menyatakan keinginannya menjadikan mereka sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan di pemerintahan ke depan.

“Sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Sebetulnya, hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah, semuanya menyatakan sanggup,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh politikus, akademisi, birokrat, tokoh agama, hingga mantan perwira militer dan polisi ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024.

Total sebanyak 49 tokoh telah memenuhi undangan Prabowo, termasuk Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Agus Andrianto yang dikenal sebagai Wakapolri mendampingi Listyo Sigit Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Wakapolri asal Blora ini menyampaikan bahwa dirinya diajak berdiskusi tentang pembangunan Indonesia ke depannya. Prabowo juga bertanya mengenai kesiapan Agus untuk membantunya menjabat selama lima tahun ke depan.

"Beliau tadi menyampaikan kepada saya apakah kalau ditugaskan untuk membantu beliau saya siap," ucap Agus.

Petinggi Polri asal Blora itu mengaku siap apa bila diminta mengabdikan diri untuk bangsa dan negara.

"Tentu sebagai prajurit Bhayangkara saya siap untuk mengabdikan diri bagi bangsa Indonesia," katanya.

Meski demikian, Agus belum menyampaikan secara pasti apa yang akan ditugaskan kepada dirinya. Namun, tersiar kabar bahwa posisi Menteri Imigrasi akan diproyeksikan kepada Agus nantinya.

Profil Agus Andrianto

Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Agus Andrianto adalah salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki perjalanan karier panjang dan pengalaman kompleks dalam berbagai bidang tugas kepolisian.

Saat ini, ia menjabat sebagai Wakapolri mendampingi Listyo Sigit di posisi Kapolri. Posisi strategis yang ia emban dengan tanggung jawab besar dalam penegakan hukum di Indonesia dijabat sejak 24 Juni 2023 menggantikan Gatot Eddy Pramono.

Latar belakang dan pendidikan

Komjen Pol Agus Andrianto lahir pada 16 Februari 1967 di Blora, Jawa Tengah. Ia mengawali karier kepolisian-nya dengan menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) dan lulus pada tahun 1989.

Setelah lulus dari Akpol, Agus terus memperkaya keilmuan-nya di bidang kepolisian dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) dan berbagai kursus di dalam dan luar negeri.

Agus juga tercatat pernah menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa S2 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Perjalanan karier

Setelah menyelesaikan pendidikan di Akpol, Agus memulai kariernya di Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pampta Polres Dairi di tahun 1989.

Salah satu tonggak penting dalam kariernya adalah ketika ia diangkat sebagai Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2018. Dalam posisi ini, Agus berhasil menangani sejumlah kasus besar, termasuk upaya untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara yang dikenal sebagai salah satu daerah rawan peredaran narkoba di Indonesia.

Prestasinya yang gemilang di Sumatera Utara membuatnya dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan strategis di Mabes Polri. Sebelum menjabat sebagai Kabareskrim, Agus juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Dalam peran Kabaharkam, Agus bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19.

Peran sebagai Kabareskrim Polri

Agus Andrianto diangkat sebagai Kepala Bareskrim Polri pada Februari 2021. Dalam peran ini, ia memimpin satuan yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan berbagai kasus besar di Indonesia, termasuk kasus-kasus korupsi, terorisme, dan tindak pidana lainnya.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Agus selama menjabat sebagai Kabareskrim adalah penanganan kasus-kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan pejabat tinggi negara dan pengusaha besar.

Agus dikenal sebagai sosok yang tegas, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Di bawah kepemimpinan-nya, Bareskrim Polri terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penghargaan dan prestasi

Selama kariernya di kepolisian, Komjen Pol Agus Andrianto telah menerima berbagai penghargaan atas prestasinya, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari berbagai lembaga internasional.

Beberapa penghargaan yang pernah diterimanya antara lain Satya Lencana Pengabdian, Satya Lencana Bhayangkara Nararya, dan berbagai penghargaan lainnya hingga Bintang Yudha Dharma Pratama yang mencerminkan dedikasinya dalam pengabdian kepada negara dan masyarakat.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024