Jakarta -

Saksi ahli mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, Chairul Huda menjelaskan terkait pentingnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menentukan kerugian keuangan negara. Tim Hukum Kejagung Zulkipli menyebut laporan BPK bukan syarat penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi.

"Nggak ada satu keharusan atau syarat khusus laporan BPK khususnya, itu bukan jadi syarat penetapan tersangka, nggak ada," kata Zulkipli usai sidang praperadilan agenda pembuktian saksi ahli dari pemohon di PN Jaksel, Kamis (21/11/2024).

Menurutnya apa yang disampaikan ahli dari kubu Tom Lembong itu hanya sebagai pendapat dalam kasus umum. Zulkipli kemudian menegaskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan pihaknya sudah sesuai prosedur yang ada.

"Itu kan pendapat. Yang disampaikan itu kan sifatnya ilustrasi umum, bukan di perkara ini," ucap Zulkipli menanggapi.

"Kalau soal perhitungan kerugian, tadi kan disampaikan juga oleh ahli penetapan tersangka itu minimal dua alat bukti, itu standarnya. Itu putusan MK (Nomor) 21 sudah seperti itu. Perma Nomor 4 2016 seperti itu, minimal dua alat bukti," tambahnya.

Perihal pernyataan ahli yang menyebut bahwa penghitungan keuangan negara hanya dapat dilakukan oleh BPK selaku auditor negara, Zulkipli menyebut hal itu merupakan pendekatan dalam hukum administrasi negara. Sedangkan dalam konteks tipikor, dia menyebut ada pendekatan yang berbeda.

"Ada pendekatan yang berbeda ketika bicara kerugian keuangan negara dalam perspektif tidak pidana korupsi. Kalau hukum administrasi negara tadi disampaikan, ada Undang-undang 17 (tahun) 2003, 1 (tahun) 2004, 15 (tahun) 2004 tentang BPK, ya secara pendekatan hukum administrasi negara begitu," jelasnya.

"Cuma dalam konteks tipikor berbeda tadi, makanya tadi kan saya mengutip ada teori kemandirian hukum pidana, otonomi hukum pidana. Itu tadi premisnya kan satu, hukum pidana punya otonomi menentukan sendiri dan bisa berbeda dengan yang diatur di hukum administrasi negara," terang Zulkipli.

Lebih jauh, Zulkipli menuturkan, detailnya akan dijelaskan melalui saksi ahli yang dihadirkannya dalam sidang praperadilan besok. Dia mengatakan akan menghadirkan lima ahli pada persidangan itu.

"Ada lima ahli besok, empat hadir secara langsung, satu kita bacakan keterangannya secara tertulis. Kita akan sampaikan materi itu nanti melalui ahli," ucapnya.

Di sisi lain, Zulkipli juga menepis pernyataan Tom Lembong yang menyebut sempat tak diberi kesempatan memilih pengacara usai ditetapkan sebagai tersangka. Dia juga membantah adanya tekanan yang dilakukan jaksa terhadap Tom Lembong dalam perkara itu.

"Nah itu soal tertekan, ini di mana tertekannya? Kalau substansi itu mau kita uji, harusnya dia ngomong. Nah kita bisa hadirkan. Ada CCTV semua di tempat pemeriksaan itu. Kita siap hadirkan, kalau konteksnya dia menyangkal atau memberikan suatu kondisi bahwa dia ditekan, dipaksa," bantah Zulkipli.

"Kita nggak bisa hadirkan itu karena kan dia nggak berani juga menyampaikan secara tegas bahwa ada pemaksaan dan seterusnya," tambahnya.

Sebagai informasi, agenda persidangan hari ini yakni pembuktian dengan menghadirkan saksi ahli dari pemohon. Adapun besok merupakan giliran Kejagung sebagai termohon untuk menghadirkan ahlinya.

Simak Video: Pengacara Tom Lembong Minta Mendag Era Jokowi Lainnya Juga Diperiksa

[Gambas:Video 20detik]

(ond/taa)

TEL AVIV - Beberapa pejabat Israel murka dengan surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Dalam posting di X, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengutuk keputusan pengadilan tersebut, yang menggambarkan perang Israel di Gaza sebagai pertarungan untuk menyelamatkan diri "melawan organisasi teroris".

Mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman juga menentang putusan tersebut, menulis di X bahwa hal itu menunjukkan "standar ganda dan kemunafikan" komunitas internasional.

"Negara Israel tidak akan meminta maaf karena melindungi warganya dan berkomitmen untuk terus memerangi terorisme tanpa kompromi," ujar Lieberman.

Meski demikian, para pakar memuji langkah ICC dan menyebutnya sebagai hari yang luar biasa untuk keadilan.
Analis politik senior Al Jazeera Marwan Bishara memuji keputusan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan yang telah lama ditunggu-tunggu bagi para pemimpin Israel dan Hamas.

Bishara mencatat banyak pengamat dekat, termasuk dirinya sendiri, skeptis hal ini akan terjadi karena berbagai faktor, termasuk penundaan yang lama sejak jaksa mengajukan permintaan pada bulan Mei lalu, terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS), dan tuduhan pelecehan seksual terhadap jaksa yang menuntut surat penangkapan itu.

"Namun akhirnya, rakyat Gaza, setelah genosida yang berlangsung selama setahun, mungkin dapat melihat para pelaku mereka diadili," tegas Bishara.

Dia menyebut keputusan ini sebagai terobosan bersejarah, dengan menyatakan ICC awalnya dirancang oleh para pemimpin Barat sebagai pengadilan untuk mengadili para pemimpin global, yang sering kali berasal dari negara-negara non-Barat.

"Itulah mengapa mudah bagi mereka untuk mengejar Putin. Namun, mengejar sekutu besar Barat seperti Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, itu adalah yang pertama," tegas dia.

Dia menjelaskan, "Mereka akan dikejar oleh Interpol, akan sulit bagi Netanyahu untuk bepergian ke mana-mana."

?Ini berarti dia tidak lagi sah,? papar dia, menyimpulkan, ?Mahkamah Internasional akan melihat kasus genosida ini secara berbeda sekarang karena orang-orang Israel telah dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.?

SUBANG, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan sosialisasi Pencegahan Paham Radikalisme Terorisme serta Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi insan DAHANA. Acara ini disampaikan oleh Rahel, Kasubdit Pemulihan Korban BNPT, secara hybrid melalui Zoom Meeting dan tatap muka di Kampus DAHANA, Subang, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

Dalam sambutannya, VP Manajemen Human Capital DAHANA, Bayu Anggoro, menyatakan bahwa DAHANA sangat menyambut baik kerja sama antara holding DEFEND ID dengan BNPT. Kegiatan ini dinilai sebagai langkah strategis, mengingat DAHANA merupakan Objek Vital Nasional yang mendukung ketahanan negara.

“Namun, dengan peran strategis tersebut, PT DAHANA juga sangat rentan terhadap potensi ancaman, termasuk ancaman radikalisasi dan terorisme. Terorisme, yang sering kali dipicu oleh ideologi radikal, dapat berupaya menyusup ke dalam berbagai sektor, termasuk sektor industri vital seperti PT DAHANA. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kewaspadaan dan memperkuat pemahaman tentang bagaimana kita dapat mencegah terjadinya radikalisasi yang berujung pada tindakan terorisme di lingkungan perusahaan ini,” ujarnya.

Bayu juga menekankan bahwa radikalisme dan terorisme adalah ancaman nyata bagi keamanan dan kedamaian bangsa. Keduanya tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, pencegahan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah.

Ia berharap melalui sosialisasi ini, karyawan PT DAHANA dapat mengenali tanda-tanda radikalisasi, penyebab munculnya paham radikal, serta cara-cara pencegahannya. Insan DAHANA didorong untuk menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan cinta damai sebagai pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat.

“Saya berharap acara sosialisasi ini tidak hanya menjadi ajang untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi titik tolak bagi kita semua untuk lebih aktif berperan dalam mencegah radikalisasi di lingkungan sekitar. Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk terjadinya kekerasan. Justru, perbedaan itulah yang harus kita jadikan kekuatan untuk mempererat kebersamaan dan memperkokoh persatuan bangsa,” pungkas Bayu.

Dalam sesi pemaparan, Rahel menjelaskan bahwa strategi kelompok terorisme kini telah berubah dan menyasar aparat negara hingga pegawai BUMN, seperti kasus oknum karyawan PT KAI yang menjadi tersangka teroris jaringan ISIS pada 2023.

Rahel juga menguraikan langkah pencegahan bagi PT DAHANA agar tidak disusupi jaringan terorisme. Ia menekankan pentingnya peran empat pilar kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—sebagai perekat masyarakat Indonesia.

Editor : Yudy Heryawan Juanda

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap akan meminta akses pemantauan setelah Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina.

Diketahui, Mary Jane Veloso adalah terpidana mati kasus penyelundupan narkotika. Warga Negara Filipina itu divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Menurut Yusril, akses memantau tersebut akan dimasukan dalam perjanjian kerja sama pemindahan narapidana dengan Pemerintah Filipina.

"Dalam kesepakatannya nanti yang akan kita rumuskan dengan Filipina, dalam konteks Mary Jane ini adalah Pemerintah Indonesia itu tetap memiliki akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

Yusril mengatakan, pemantauan tersebut penting untuk memastikan narapidana yang dipindahkan tetap menjalankan hukuman yang menjadi tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

“Tidak bisa kita katakan, ini kita serahkan transfer ke Filipina terus datang ke sana orangnya dibebasin saja. Itu enggak bisa. Jadi, dia tetap harus menjalani sisa hukuman,” ujarnya.

Menurut Yusril, akses pengawasan dan pemantauan tersebut bisa dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Manila.

“Kita tetap mempunyai akses untuk mengetahui perkembangan ini. kan kita punya kedutaan di Manlia yang bisa membantau perkembangan ini,” kata Yusril.

Tanggung jawab Filipina

Sementara itu, Yusril mengatakan, terkait kelanjutan pemidanaan Mary Jane menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemerintah Filipina.

“Saya dengar di Filipina, dia (Mary Jane) akan ditempatkan di penjara Mandaluyong. Saya tahu tempat itu di tengah-tengah kota Manila dan katanya akan dibina di sana,” ujarnya.

Bahkan, menurut Yusril, jika Presiden Filipina akan memberikan grasi kepada Mary Jane maka sudah menjadi kewenangan Filipina setelah dipindahkan.

“Kemungkinan besar Presiden (Filipina) akan mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup lebih dahulu. Setelah itu, dia mungkin akan dikurangi 20 tahun, dikurangi menjadi tahanan rumah, tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada Pemerintah Filipina sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Yusril menjelaskan bahwa pemindahaan Mary Jane termasuk dalam kebijakan transfer of prisioner yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Kebijakan itu didasarkan pada kerja sama perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu. Salah satunya, adalah Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr kemungkinan besar akan mengubah status hukuman Mary Jane Veloso. Terpidana mati kasus penyelundupan narkotika di Indonesia itu diketahui telah dipulangkan ke Filipina.

"Kemungkinan besar Presiden Filipina akan mengubah status hukuman mati Mary Jane menjadi hukuman seumur hidup," kata Yusril saat memberikan keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Pasalnya, kata dia, Filipina sudah meniadakan hukuman mati di negaranya. Adapun Mary Jane rencananya akan ditempatkan dan dibina di penjara Mandaluyong saat tiba di Filipina. Yusril menuturkan, penjara tersebut berada di tengah kota Manila.

Setelah Presiden Filipina mengubah status hukuman Mary Jane dari hukuman mati yang berlaku di Indonesia, sambung Yusril, barulah sepenuhnya akan menjadi hak pemerintah Filipina apabila ingin memberikan remisi maupun mengubah status tahanan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota.

Dengan begitu, menurutnya, hal tersebut sudah sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Filipina, meski Indonesia tetap mempunyai akses untuk mengetahui perkembangan kasusnya.

"Kan kita punya kedutaan di Manila yang juga bisa memantau perkembangan ini. Jadi bukan Mary Jane dipindahkan ke sana lalu bebas, dia tetap harus menjalankan hukuman," tutur dia.

Dia menegaskan, hal tersebut juga akan berlaku apabila nantinya terdapat kesepakatan pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) dari negara lainnya.

Selain Filipina, dia mengatakan, Presiden RI Prabowo telah menerima pengajuan pemindahan narapidana dari Prancis dan Australia. Nantinya setelah disepakati, lanjut dia, pemindahan para narapidana dari kedua negara tersebut juga akan memiliki ketentuan dan syarat, sama seperti pemindahan Mary Jane.

"Begitu pula nanti sebaliknya. Jadi ini merupakan hubungan kita kepada negara lain karena persahabatan, kesetaraan, keseimbangan, dan saling menghormati satu dengan yang lain," ujar Yusril menjelaskan.

Medan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas III Langkat memberikan bantuan sembako, multi vitamin dan obat-obatan kepada keluarga warga binaan di lingkungan ini.

"Kegiatan penyerahan bantuan sosial ini merupakan upaya turut serta Lapas Pemuda Langkat menjaga roda perekonomian keluarga warga binaan," ujar Kepala Lapas Pemuda Kelas III langkat Raymon Andika Girsang, di Langkat, Kamis.

Raymon mengatakan kegiatan ini sebagai dukungan untuk mewujudkan visi dan misi Kemenimipas RI yakni pada poin keempat terkait memberikan bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang tidak mampu dan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, dia mengatakan, kegiatan ini juga sekaligus sebagai sarana memperkuat silaturahmi antaraLapas Pemuda Langkat dengan keluarga warga binaan disertai harapan agar dapat mempermudah dan mendukung terhadap upaya pembinaan warga binaan yang sedang berjalan.

"Kegiatan ini adalah bagian dari upaya Lapas Pemuda Langkat untuk mendukung keluarga warga binaan dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memastikan bahwa mereka tidak merasa ditinggalkan meskipun anggota keluarga mereka sedang menjalani masa pidana," kata Raymon.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengomentari viralnya aksi pemengaruh transgender, Isa Zega, yang melaksanakan ibadah umrah dengan mengenakan hijab.

Anwar menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, status kelamin seseorang adalah sesuai dengan pemberian dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Maka perubahan kelamin melalui operasi tidak mengubah status gender yang sebenarnya.

"Jika ada seseorang yang mengubah kelaminnya lewat operasi maka hal tersebut tidak akan mengubah statusnya sebagai seorang laki-laki atau perempuan," ujar Anwar Abbas saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Anwar menjelaskan bahwa pengecualian hanya berlaku bagi mereka yang dilahirkan dengan kelamin ganda atau tidak sempurna, di mana tindakan operasi untuk memperjelas alat kelamin diperbolehkan.

Namun, jika seseorang dengan kelamin sempurna melakukan operasi untuk mengubah kelamin, maka hal itu dianggap sebagai perbuatan yang haram menurut ajaran Islam.

Lebih lanjut, Anwar menegaskan bahwa meskipun seseorang telah mengganti alat kelaminnya, hukum yang berlaku untuk mereka tetap berdasarkan jenis kelamin asalnya.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menggelar eazy passport di Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Kegiatan tersebut diikuti oleh 103 pemohon yang merupakan pegawai dan keluarga Wantannas.

Kegiatan layanan paspor kolektif ini ditandai dengan serah terima plakat antara Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Wahyu Eka Putra dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Wantannas T.S.B.N Hutabarat.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Qriz Pratama, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Widhi Deniartomo Arisona.

"Hal ini sangat bermanfaat bukan saja bagi staf Wantannas RI, tapi juga bagi keluarga dan masyarakat di sekitar dalam kemudahan membuat paspor," ujar Hutabarat, Kamis (21/11/2024).



Para peserta dengan antusias mengajukan permohonan paspor baik pengajuan baru maupun penggantian dengan jenis paspor elektronik. Mereka juga mengpresiasi dari para layanan Eazy Passport yang dinilai sangat membantu.

"Anak kami bisa mendapatkan paspor dengan pelayanan yang sangat prima, sangat bagus dan sangat membantu kami," ucap salah satu Staf Wantannas Dwi Ari.

Jakarta -

Koordinator organisasi Kemajuan untuk Masyarakat (KAUM) Banten Mufrod Tama menuding Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melakukan politisasi hukum. Hal ini menyusul kasus sport center Banten yang terjadi tahun 2008-2011, yang kembali diangkat oleh Kejati Banten.

Bahkan Kejati Banten melakukan siaran pers khusus sebelum pemeriksaan para saksi atas kasus tersebut pada Rabu (20/11). Sementara pemeriksaan saksi direncanakan pada Jumat (22/11/). Adapun saksi yang diperiksa yakni Fahmi Hakim, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang, dan Tb Chaeri Wardana alias Wawan, suami dari calon gubernur Airin Rachmi Diany. Rencana pemeriksaan terhadap Wawan hanya berselang lima hari sebelum pemungutan suara Pilkada Banten, Rabu 27 November mendatang.

Mufrod pun menyesalkan sikap Kejati Banten yang mencuatkan masalah lama bertepatan dengan momen Pilkada.

"Kasus dicuatkan kembali hanya berselang satu pekan sebelum pemungutan suara Pilkada, ini terindikasi kuat ada politisasi hukum. Ini keadaan darurat jika hukum digunakan sebagai alat politik," ujar Mufrod dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024).

Indikasi permainan hukum untuk kepentingan politik, kata dia, karena kasus yang digulirkan kembali, berkaitan dengan suami Airin. Sementara Airin sendiri tengah berlaga di Pilkada Banten.

"Ada irisan opini yang sedang dibuat, seperti ingin menjatuhkan citra kandidat calon gubernur di Pilkada Banten. Saya kira, cara ini menodai demokrasi," ujarnya.

Di sisi lain, Airin meminta publik berpikir cerdas dalam memahami dinamika hukum di tengah konstelasi pilkada Banten.

"Jangan anggap publik tidak pintar. Semua sedang menyoroti banyak kasus dugaan tidak netral aparat penegak hukum di Banten. Jangan nodai komitmen Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin ada intervensi hukum di proses pilkada," ujarnya.

Sementara itu, Pengacara Tb Chaeri Wardana, Sukatma mengungkapkan kasus sport center merupakan salah satu perkara yang pernah dihadapi kliennya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini keputusannya sudah inkrach atau berkekuatan hukum tetap.

Sukatma mengaku kliennya belum menerima surat panggilan dari Kejati Banten. Namun saat ditanya perihal kasus ini dibuka saat tahun politik, Sukatma enggan banyak berkomentar. Menurutnya, publik pasti punya penilaian apakah terjadi politisasi hukum atau tidak.

Sekadar diketahui, sebelum membangun sport center atau Banten International Stadium, Pemprov Banten meminta pertimbangan dari KPK.

"Seperti kita tahu, gedung Sport Center atau Banten International Stadium sudah megah berdiri. Artinya lahannya sudah dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi," ujar Sukatma.

(akd/ega)

Medan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menggelar sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kepada warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan.

"Ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang hak politik mereka, meski sedang menjalani masa tahanan," ujar Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Zulham Nasution di Medan, Kamis.

Zulham mengatakan sebagai panitia sangat berharap warga binaan ini ikut meramaikan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan pada 27 November.

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Medan Agustinawati Nainggolan mengatakan kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi teknis, tetapi juga menjadi sarana untuk menguatkan pemahaman warga binaan tentang pentingnya demokrasi dan peran mereka dalam membangun bangsa.

“Kegiatan ini adalah wujud dukungan kami terhadap penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan adil. Setiap warga negara memiliki hak suara, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman. Kami berharap kegiatan ini memberikan dampak positif, baik bagi warga binaan maupun pelaksanaan pemilu itu sendiri,” tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kuasa Hukum Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menghadirkan enam saksi ahli dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis (21/11/2024).

Dalam sidang tersebut, para saksi ahli menjelaskan mengenai aturan terkait sistem penetapan tersangka dan penahanan.

Tim kuasa hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai penangguhan penahanan klien mereka kepada hakim.

“Ya kita tunggulah hasil proses peradilan ini. Kita sama-sama hargai proses ini. Semoga nanti ada keputusan yang terbaik, dan bisa membuka kasus ini,” kata kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir.

Ari juga mengungkapkan bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, seharusnya dapat menjadi yurisprudensi.

Yurisprudensi adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara serupa.

“Ini (seharusnya) bisa menjadi yurisprudensi. Ini mengkhawatirkan nih,” tambahnya.

Ia juga menyayangkan bahwa peristiwa yang terjadi 10 tahun lalu dapat dibuka kembali, yang ia anggap berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi.

“Tebang pilih akan terjadi pada saat ini. Nah inilah yang akan ditunggu (hasil sidang praperadilan),” lanjutnya.

Ari menegaskan pentingnya menghentikan tindakan yang dapat dianggap sebagai kriminalisasi.

“Ya makanya dalam periode kepemimpinan presiden saat ini sebaiknya ini dihentikan. Jangan kita karena tidak suka kepada seseorang lalu menzalimi orang dengan kasus hukum yang dibuat-buat. Itu namanya kriminalisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses penangguhan praperadilan harus dilakukan melalui tahapan dan prosedur yang jelas, salah satunya adalah melalui sidang praperadilan.

“Dalam proses praperadilan ini lah kita lihat. Kalau praperadilan ini bisa melihat secara objektif tadi ahli-ahli yang kita hadirkan,” ujarnya.

Ari juga menyoroti ketidakmampuan jaksa yang hadir untuk menjelaskan kepada publik mengenai apakah kriminalisasi masih ada atau tidak.

“Kita juga lihat, bagaimana para jaksa yang hadir tadi tidak bisa menjelaskan ke publik apakah kriminalisasi itu masih ada atau tidak ada,” ujarnya.

Jika seseorang dengan kelamin sempurna melakukan operasi untuk mengubah kelamin, maka hal itu dianggap sebagai perbuatan yang haram menurut ajaran Islam

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengomentari viralnya aksi pemengaruh transgender, Isa Zega, yang melaksanakan ibadah umrah dengan mengenakan hijab.

Anwar menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, status kelamin seseorang adalah sesuai dengan pemberian dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Maka perubahan kelamin melalui operasi tidak mengubah status gender yang sebenarnya.

"Jika ada seseorang yang mengubah kelaminnya lewat operasi maka hal tersebut tidak akan mengubah statusnya sebagai seorang laki-laki atau perempuan," ujar Anwar Abbas saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Anwar menjelaskan bahwa pengecualian hanya berlaku bagi mereka yang dilahirkan dengan kelamin ganda atau tidak sempurna, di mana tindakan operasi untuk memperjelas alat kelamin diperbolehkan.

Namun, jika seseorang dengan kelamin sempurna melakukan operasi untuk mengubah kelamin, maka hal itu dianggap sebagai perbuatan yang haram menurut ajaran Islam.

Lebih lanjut, Anwar menegaskan bahwa meskipun seseorang telah mengganti alat kelaminnya, hukum yang berlaku untuk mereka tetap berdasarkan jenis kelamin asalnya.

"Jika seseorang yang dilahirkan laki-laki kemudian melakukan operasi kelamin, maka ia tetap akan dikenakan ketentuan hukum sebagai laki-laki. Misalnya, dalam pembagian warisan, anak laki-laki akan mendapatkan dua kali bagian dibandingkan anak perempuan," kata dia.

Anwar juga menekankan bahwa dalam ibadah, termasuk shalat berjamaah, seseorang yang telah mengganti kelamin tetap harus berada di barisan sesuai dengan jenis kelamin asalnya.

"Begitu juga dalam shalat berjamaah, orang tersebut harus berada di barisan laki-laki atau perempuan sesuai dengan kelamin asalnya," kata Anwar.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024