Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sedang mengkaji pemindahan lima narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia yang merupakan anggota Bali Nine ke negara asalnya.

Ia menyebutkan pengkajian pemindahan para terpidana WNA seumur hidup itu masih dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dan pemangku kepentingan terkait.

"Hasil kajian tersebut nantinya akan kami konsultasikan kepada Presiden RI Bapak Prabowo, sehingga keputusan yang nantinya diambil merupakan yang terbaik," kata Supratman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Secara prinsip, kata Supratman, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui pemindahan napi WNA ke negara asalnya atas dasar kemanusiaan dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

Meski begitu, lanjut dia, sampai saat ini, Indonesia belum memiliki prosedur tetap terkait pemindahan napi internasional, tetapi pihaknya akan mengupayakan proses tersebut secepat mungkin.

"Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Namun, kita juga harus memastikan bahwa negara mitra menghormati proses hukum di Indonesia," ucap dia menegaskan.

Menurut dia, negara asal dari napi WNA, harus mengakui putusan pengadilan Indonesia, karena Indonesia berwenang mengadili WNA yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan begitu, dirinya menekankan bahwa napi WNA yang dipindahkan ke negara asalnya bukan berarti bebas, tetapi mereka harus menyelesaikan masa tahanannya di negara masing-masing sesuai putusan hukum Indonesia.

Selain pemindahan napi WNA ke negara asalnya, sambung dia, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di luar negeri.

"Kami juga meminta keluarga kami, Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar (menjadi narapidana), sebisa mungkin juga bisa kembali ke Indonesia kalau terjadi pertukaran. Akan tetapi mekanismenya masih dalam kajian," ujar Supratman.

Hingga saat ini, Kementerian Hukum (Kemenkum) RI sudah menerima surat dari para duta besar negara sahabat terkait pemindahan napi WNA ke negara asalnya.

Dia menuturkan bahwa akan menunjukkan surat permohonan untuk pengalihan napi tersebut kepada Presiden RI.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan napi asal Australia yang ditangkap di Bali, Indonesia karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada 2005.

Kesembilan terpidana terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia. Kesembilan terpidana dimaksud, yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Adapun Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015. Sementara Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi, sedangkan Tan Duc telah meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Kini, tinggal lima napi dari anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia, yaitu Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum kaji pemindahan 5 napi anggota "Bali Nine" ke Australia

Polda Metro Jaya telah menetapkan 24 orang sebagai tersangka terkait kasus mafia buka akses judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Para tersangka kini berbaju tahanan.

Pantauan detikcom, para tersangka dihadirkan langsung dalam jumpa pers di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Para tersangka kini mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan yang terborgol.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan total ada 24 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rinciannya, terdiri atas 10 pegawai Kementerian Komdigi dan 14 orang lainnya merupakan warga sipil.

"24 orang itu terdiri dari 10 oknum pegawai Kementerian Komdigi dan 14 warga sipil lainnya. Ya total 24," kata Ade Ary.

Awal Mula Kasus Terungkap

Polda Metro Jaya mengungkap awal mula kasus mafia buka akses judol yang melibatkan pegawai Komdigi. Kasus terungkap saat pihak kepolisian menyelidiki website judi online bernama Sultan Menang.

"Perlu kami sampaikan bahwa kasus ini berawal dari pengungkapan terkait perjudian online dengan website yang bernama Sultan Menang," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dikutip, Kamis (7/11).

Saat itu penyelidikan berkembang hingga terungkap 'kantor satelit' pegawai Komdigi yang terlibat judi online di kawasan Galaxy, Kota Bekasi. Mulanya kantor tersebut berlokasi di kawasan Tomang, Jakarta Barat, tapi berpindah ke Bekasi.

Kantor tersebut dikelola oleh tiga tersangka utama, yakni AJ, AK, dan A. Total ada 12 karyawan yang bekerja di sana, dengan rincian 8 orang bekerja sebagai operator dan 4 orang lainnya sebagai admin.

Para pekerja tersebut diminta untuk mengumpulkan daftar website yang terindikasi judi online. Website tersebut kemudian difilter oleh tersangka AJ melalui akun Telegram.

"Kemudian daftar ataupun list web judi online yang telah dikumpulkan difilter oleh Saudara AJ dengan menggunakan akun Telegram milik AK agar website yang telah di-list menyetorkan uang," ujarnya.

Setelah itu, para tersangka meminta sejumlah uang kepada pemilik website setiap dua minggu sekali. Duit tersebut sebagai imbalan agar website judol milik mereka tidak diblokir. Wira menyebutkan website yang tidak menyetorkan uang akan langsung diblokir oleh Komdigi.

"Uang tersebut sudah disetor setiap dua minggu sekali akan dikeluarkan dari list tersebut. Setelah list website yang sudah dibersihkan, maka AK akan mengirim daftar web ataupun list web judi online tersebut kepada Tersangka R untuk dilakukan pemblokiran," jelasnya.

Hasil kajian tersebut nantinya akan kami konsultasikan kepada Presiden RI Bapak Prabowo, sehingga keputusan yang nantinya diambil merupakan yang terbaik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sedang mengkaji pemindahan lima narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia yang merupakan anggota Bali Nine ke negara asalnya.

Ia menyebutkan pengkajian pemindahan para terpidana WNA seumur hidup itu masih dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dan pemangku kepentingan terkait.

"Hasil kajian tersebut nantinya akan kami konsultasikan kepada Presiden RI Bapak Prabowo, sehingga keputusan yang nantinya diambil merupakan yang terbaik," kata Supratman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Secara prinsip, kata Supratman, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui pemindahan napi WNA ke negara asalnya atas dasar kemanusiaan dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

Meski begitu, lanjut dia, sampai saat ini, Indonesia belum memiliki prosedur tetap terkait pemindahan napi internasional, tetapi pihaknya akan mengupayakan proses tersebut secepat mungkin.

"Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Namun, kita juga harus memastikan bahwa negara mitra menghormati proses hukum di Indonesia," ucap dia menegaskan.

Menurut dia, negara asal dari napi WNA, harus mengakui putusan pengadilan Indonesia, karena Indonesia berwenang mengadili WNA yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan begitu, dirinya menekankan bahwa napi WNA yang dipindahkan ke negara asalnya bukan berarti bebas, tetapi mereka harus menyelesaikan masa tahanannya di negara masing-masing sesuai putusan hukum Indonesia.

Selain pemindahan napi WNA ke negara asalnya, sambung dia, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di luar negeri.

"Kami juga meminta keluarga kami, Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar (menjadi narapidana), sebisa mungkin juga bisa kembali ke Indonesia kalau terjadi pertukaran. Akan tetapi mekanismenya masih dalam kajian," ujar Supratman.

Hingga saat ini, Kementerian Hukum (Kemenkum) RI sudah menerima surat dari para duta besar negara sahabat terkait pemindahan napi WNA ke negara asalnya.

Dia menuturkan bahwa akan menunjukkan surat permohonan untuk pengalihan napi tersebut kepada Presiden RI.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan napi asal Australia yang ditangkap di Bali, Indonesia karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada 2005.

Kesembilan terpidana terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia. Kesembilan terpidana dimaksud, yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Adapun Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015. Sementara Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi, sedangkan Tan Duc telah meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Kini, tinggal lima napi dari anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia, yaitu Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan proses pemindahan lima narapidana geng narkoba Bali Nine masih dalam pembahasan. Dia menyebutkan pembahasan yang dilakukan terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Agus mengatakan, dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 45 ayat 1 bahwa narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian. Namun, menurut dia, pada ayat 2 disebutkan ayat 1 dapat dijalankan jika dibuat ketentuan undang-undang dalam perjanjian yang dimaksud.

"Ya sekarang belum ya (dilakukan proses pemindahan), karena masih dalam pembahasan. Artinya, sesuai dengan amanat UU 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, memang pasal 45 kalau tidak salah ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer of prisoner. Hanya di ayat 2-nya diatur dengan UU, yang harusnya UU aturannya harus di bawah, diatur dengan aturan yang lebih rendah, ini diatur dengan UU," terang Agus kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (25/11/2024).

Agus menerangkan proses transfer of prisoner ini dapat dipenuhi dengan adanya pertimbangan. Dia juga menjelaskan jika para narapidana kasus Bali Nine saat ini sudah menjalani 2/3 hukuman di Indonesia.

"Namun ini apabila menjadi kebijakan dari pada dengan berbagai pertimbangan, tentunya kita akan lihat situasinya. Mengingat juga mereka sudah menjalani hukuman lebih daripada 2/3 hukum. Kemudian juga keberadaannya di sini juga menjadi beban kalau memang itu dilanjutkan penahanannya," jelas Agus.

Dia juga menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, telah menjelaskan beberapa pertimbangan yang akan dibahas dalam proses transfer of prisoner terhadap narapidana kasus Bali Nine ini.

"Sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko Hukum, Pak Yusril, bahwa mereka mengakui kedaulatan Indonesia, sistem hukum di Indonesia, kemudian akan melanjutkan sisa hukumannya di sana, kemudian tidak akan ada permasalahan di belakang hari, maka mungkin kita akan pertimbangkan untuk melakukan transfer of prisoner daripada beberapa sesuai dengan permintaan daripada negara-negara yang mengajukan itu," terang Agus.

Diberitakan sebelumnya, Australia menyebutkan Indonesia telah setuju untuk memulangkan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup. Indonesia juga berupaya memulangkan WNI yang kini ditahan di Australia.

Dilansir Reuters, Minggu (24/11), Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones mengatakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengangkat isu tahanan selama pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Indonesia sebelumnya telah menyatakan akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina. Mary Jane adalah satu-satunya terpidana mati yang lolos dari eksekusi pada detik-detik terakhir pada 2015.

Sisanya, termasuk dua pemimpin Bali Nine, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun tersebut.

"Ini adalah kebijakan presiden, tetapi pada prinsipnya, presiden telah menyetujui atas dasar kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Bali Nine adalah warga negara Australia yang ditangkap pada 2005 karena mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia. Satu dari sembilan orang itu dibebaskan dari penjara pada 2018.

Kupang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Atambua di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima kedatangan empat warga negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Belu yang dideportasi oleh Imigrasi Republik Demokrat Timor Leste (RDTL).

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Atambua Reza Riansyah Abdullah dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin mengatakan bahwa empat warga Belu itu terdiri dari AML. (34), RB. (37), CDS (6), dan F (1,5).

“Berdasarkan pengakuan, mereka melintas perbatasan secara ilegal melalui jalur pantai di sebelah PLBN Mota Ain untuk menjenguk keluarga di Dili,” katanya.

Keempat WNI tersebut diamankan oleh Unit Patroli Perbatasan (UPF) dan Imigrasi Timor Leste saat hendak melintas secara ilegal tanpa dokumen resmi.

Dia menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Timor Leste, mereka hanya dapat menunjukkan KTP sehingga kemudian mereka diserahkan ke imigrasi PLBN Mota Ain.

Penyerahan dilakukan di Gedung Kedatangan PLBN Mota Ain dan diterima oleh Asisten Supervisor imigrasi PLBN Jose Pinsu Marsal, disertai dokumen delivery term yang menjelaskan pelanggaran mereka..

Setelah diserahterimakan ke PLBN Mota Ain, petugas PLBN Mota AIn kemudian memberikan edukasi kepada keempat WNI tersebut.

Mereka diedukasi tentang pentingnya menggunakan dokumen resmi seperti paspor dan melintas melalui tempat pemeriksaan resmi guna mencegah masalah hukum di kemudian hari.

Selain itu, petugas juga menekankan pentingnya kesadaran WNI terhadap aturan lintas batas untuk menjaga keselamatan dan hak mereka.

Proses pemulangan ini berjalan lancar dan menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu mematuhi tata aturan lintas batas demi menghindari konsekuensi hukum saat berada di luar negeri.

Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoolo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra). Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa itu dinyatakan tidak terbukti bersalah.

"Menyatakan terdakwa guru Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan kedua penuntut umum," kata Hakim Ketua PN Andoolo Stevie Rosano saat membacakan putusannya dalam sidang di PN Andoolo, Senin (25/11/2025).

"Kedua membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan penuntut umum," tambah hakim.

Hakim juga meminta hak-hak guru Supriyani selama ini dapat dipulihkan, baik kedudukan, harkat maupun martabatnya. Jaksa penuntut umum juga diminta agar mengembalikan semua barang bukti milik saksi dalam proses persidangan.

"Tiga memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya," ungkapnya.

Stevie memberikan kesempatan kepada JPU untuk melakukan upaya hukum sesuai aturan yang berlaku dalam putusan itu. Tak hanya itu, guru Supriyani melalui kuasa hukumnya juga diberikan kesempatan yang sama.

"Pasca putusan ini, baik untuk penasehat hukum maupun yang terdakwa melalui penasehat hukum memiliki hak melakukan upaya hukum. Sidang dinyatakan selesai," imbuh hakim.

Diketahui, Supriyani dituduh menganiaya siswa yang merupakan anak polisi di SD Negeri 4 Baito pada Rabu (24/4) sekitar pukul 10.00 Wita. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU), anak yang diduga dianiaya berusia 8 tahun.

Supriyani didakwa melanggar pasal 80 ayat 1 juncto pasal 76C Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan hakim tersebut selaras dengan tuntutan jaksa dalam sidang yang digelar pada Senin (11/11) lalu. Saat itu jaksa menuntut bebas Supriyani dengan pertimbangan niat jahat atau mes rea Supriyani melakukan penganiayaan tidak dapat dibuktikan.

"Dalam perkara ini terdakwa Supriyani memukul saksi anak, namun bukan tindak pidana. Kami mengemukakan pertimbangan, yang memberatkan tidak ada," ujar JPU, Ujang Sutisna.

Jangan Ada Lagi Kriminalisasi Guru!

Jangan Ada Lagi Kriminalisasi Guru!

MASAMBA,iNewsLutra.id -- Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada tahun 2024, Rutan Kelas II B Masamba membagikan surat pemberitahuan terkait pemungutan suara kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Surat pemberitahuan tersebut diberikan sebagai bagian dari proses partisipasi politik yang melibatkan WBP dalam Pilkada mendatang.

Pembagian surat pemberitahuan ini bertujuan agar setiap WBP yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Surat pemberitahuan ini berisi informasi mengenai waktu, tempat, serta prosedur pemungutan suara yang akan dilakukan di dalam rutan.

Karutan Masamba, Syamsul Bahri Menjelaskan “Sebagai bagian dari sistem demokrasi, kami memberikan kesempatan kepada WBP yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Ini adalah salah satu bentuk perhatian negara terhadap hak politik setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pidana,” ujar Syamsul.

Dengan langkah ini, Rutan Masamba turut mendukung suksesnya Pilkada 2024 dan memberikan kesempatan kepada WBP untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin daerah yang akan memimpin masa depan mereka. (*)

Editor : Nasruddin

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, mengunjungi immigration lounge di Pondok Indah Mall (PIM) 3. Silmy Karim mengecek pelayanan paspor akhir pekan usai diresmikan lima bulan lalu.

Dalam keterangan pers yang diterima, Senin (25/11/2024), Silmy mengunjungi immigration lounge PIM 3 pada Minggu (24/11) kemarin. Silmy didampingi Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Sandi Andaryadi, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna.

Silmy juga didampingi Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian Chiico A Muttaqien beserta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R Andhika Pratama saat mengunjungi Immigration Lounge Pondok Indah Mall (PIM) 3.

Foto: Wamen Impas Silmy Karim di Immigration Lounge PIM 3 (dok istimewa)

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi pelayanan percepatan paspor akhir pekan yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan di Mall favorit wilayah Kota Jakarta Selatan. Diketahui, immigration lounge itu diresmikan pada 10 Juni 2024.

Immigration Lounge PIM 3 menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan paspor dalam waktu singkat dan berada di pusat perbelanjaan. Adapun tarif layanan percepatan dikenakan biaya sebesar Rp 1 juta dan biaya paspor elektronik sebesar Rp 650 ribu.

"Konsistensi pelayanan di immigration lounge cukup baik, dan saya sempat berdialog dengan pemohon untuk mendapat masukan-masukan dari masyarakat yang akan ditindaklnjuti oleh Pak Dirjen beserta jajarannya untuk pelayanan yang lebih baik, lakukan terus perbaikan, lakukan terus pelayanan terhadap masyarakat yang ramah, baik, tegas dan tetap santun," kata Silmy.

Dia pun berharap immigration lounge ini terus berjalan baik. Dia juga mendoakan agar Imigrasi Jaksel dan Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan sukses.

"Sukses selalu untuk Imigrasi Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan" Ujar Silmy Karim mengakhiri kunjungannya.

Simak juga Video 'Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyikapi positif rencana pemerintah memulangkan narapidana Bali Nine ke Australia. DPR menilai Presiden Prabowo Subianto memberi contoh penghargaan atas kesepakatan internasional kepada negara-negara lain.

"DPR mengapresiasi langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Ini memberi contoh bagi negara lain bagaimana menghargai kesepakatan-kesepakatan internasional," kata Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, Minggu (24/11/2024) dilansir dari detikNews.

Willy mengatakan transfer of prisoner adalah mekanisme yang disediakan oleh United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). Ia menilai Indonesia akan menampilkan kewibawaannya dalam politik internasional setelah transfer of prisoner ini disetujui Prabowo.

"Ini adalah penghargaan terhadap kemanusiaan dan penghormatan terhadap mekanisme hukum internasional dan hukum lokal Australia," tutur Willy.

Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 11 ini mengungkapkan ada pesan kuat kemanusiaan dan penghargaan kepada mekanisme antarbangsa dari pemerintahan Prabowo dari peristiwa pemulangan narapidana Australia. "Pemulangan narapidana ini juga jadi pernyataan pemerintah pentingnya negara-negara di dunia untuk saling menghargai mekanisme internal negara," imbuh Willy.

Willy menyebut pemulangan narapidana asal Australia yang sudah ditetapkan hukuman seumur hidup ini oleh Pengadilan RI bukan berarti membebaskannya dari hukuman. Pemindahan tahanan atau disebut pemulangan oleh masyarakat umum adalah mekanisme pemindahan penanggung jawab peradilan dari negara yang menangkap dan mengadili ke negara asal para tahanan.

"Perlu diingat, transfer of prisoner ini bukan membebaskan narapidana. Ini adalah memercayakan sistem hukum negara asalnya Australia untuk menyelesaikan hukuman. Ini juga disebut dalam handbook of International transfer of Sentenced prisoner. Ini yang perlu menjadi pemahaman bersama," tegas Willy.

Politikus Partai NasDem itu p menekankan Indonesia memiliki kepercayaan diri yang makin meningkat dalam hubungan internasional dengan adanya pemulangan narapidana yang sudah disetujui pemerintah.

"Kepemimpinan RI dalam mekanisme-mekanisme internasional akan makin dipercaya dengan keputusan strategis yang diambil dalam pemulangan narapidana ini. Ini langkah pembuka yang cemerlang," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Australia menyebutkan Indonesia telah setuju untuk memulangkan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup. Indonesia juga berupaya memulangkan WNI yang kini ditahan di Australia.

Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones mengatakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengangkat isu tahanan selama pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Indonesia sebelumnya telah menyatakan akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina. Mary Jane adalah satu-satunya terpidana mati yang lolos dari eksekusi pada detik-detik terakhir pada 2015. Sisanya, termasuk dua pemimpin Bali Nine, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun tersebut.

"Ini adalah kebijakan presiden, tetapi pada prinsipnya, presiden telah menyetujui atas dasar kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Bali Nine adalah warga negara Australia yang ditangkap pada 2005 karena mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia. Satu dari sembilan orang itu dibebaskan dari penjara pada 2018.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

Video: 'Prabowo Presiden' Menggema Sebelum DPR Gelar Paripurna Terakhir

Video: 'Prabowo Presiden' Menggema Sebelum DPR Gelar Paripurna Terakhir

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menyikapi positif rencana Pemerintah memulangkan narapidana Bali Nine ke Australia. Willy menilai Presiden Prabowo Subianto memberi contoh penghargaan atas kesepakatan internasional kepada negara-negara lain.

"DPR mengapresiasi langkap pemerintah dibawah kepemimpinan Pak Prabowo. Ini memberi contoh bagi negara lain bagaimana menghargai kesepakatan-kesepakatan internasional," kata Willy saat dihubungi, Minggu (24/11/2024).

Willy mengatakan transfer of prisoner adalah mekanisme yang disediakan oleh mekanisme PBB, UNODC (united nation office on drugs and crime). Dengan Presiden Prabowo menyetujui transfer of prisoner ini, kata dia, bermakna Indonesia akan menampilkan kewibawaannya dalam politik internasional.

"Ini adalah penghargaan terhadap kemanusiaan dan penghormatan terhadap mekanisme hukum internasional dan hukum lokal Australia," tutur dia.

Lebih lanjut, anggota Legislatif dari Dapil Jawa Timur 11 ini menungkapkan ada pesan kuat kemanusiaan dan penghargaan kepada mekanisme antar bangsa dari pemerintahan Prabowo dari peristiwa pemulangan narapidana Australia. "Kami di DPR menangkap pesan kuat penghargaan kemanusiaan dari Pak Prabowo. Pemulangan narapidana ini juga jadi pernyataan pemerintah pentingnya negara-negara di dunia untuk saling menghargai mekanisme internal negara," imbuh dia.

Lebih lanjut, Willy menyebut pemulangan narapidana asal Australia yang sudah ditetapkan hukuman seumur hidup ini oleh Pengadilan RI bukan berarti membebaskan para narapidana dari hukuman. Pemindahan tahanan atau disebut pemulangan oleh masyarakat umum adalah mekanisme pemindahan penanggung jawab peradilan dari negara yang menangkap dan mengadili ke negara asal para tahanan.

"Perlu diingat, transfer of prisoner ini bukan membebaskan narapidana. Ini adalah mempercayakan sistem hukum negara asalnya Australia untuk menyelesaikan hukuman. Ini juga disebut dalam handbook of International transfer of Sentenced prisoner. Ini yang perlu menjadi pemahaman bersama," tegasnya.

Dia pun menekankan dengan pemulangan yang sudah disetujui pemerintah, berarti Indonesia memiliki kepercayaan diri yang makin meningkat dalam hubungan internasionalnya, "Kepemimpinan RI dalam mekanisme-mekanisme internasional akan semakin dipercaya dengan keputusan strategis yang diambil dalam pemulangan narapidana ini. Ini langkah pembuka yang cemerlang," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Australia menyebutkan Indonesia telah setuju untuk memulangkan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup. Indonesia juga berupaya memulangkan WNI yang kini ditahan di Australia.

Dilansir Reuters, Minggu (24/11), Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones mengatakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengangkat isu tahanan selama pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Indonesia sebelumnya telah menyatakan akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filpina. Mary Jane adalah satu-satunya terpidana mati yang lolos dari eksekusi pada detik-detik terakhir pada tahun 2015.

Sisanya, termasuk dua pemimpin Bali Nine, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun tersebut.

"Ini adalah kebijakan presiden, tetapi pada prinsipnya, presiden telah menyetujui atas dasar kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Bali Nine adalah warga negara Australia yang ditangkap pada 2005 karena mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia. Satu dari sembilan orang itu dibebaskan dari penjara pada 2018.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke enam negara selama belasan hari. Usai kembali ke Tanah Air, Prabowo membawa 'oleh-oleh' komitmen investasi.

Sebagaimana diketahui, Prabowo tiba di Tanah Air usai menyelesaikan tur kenegaraan ke sejumlah negara di luar negeri.

Berdasarkan keterangan dari Tim Media Presiden, Minggu (24/11/2024), pesawat yang ditumpangi Prabowo mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pagi ini sekitar pukul 05.30 WIB. Kepulangan Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga hadir menyambut kepulangan Prabowo. Menteri-menteri itu mulai dari Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Saksikan Live DetikPagi:

Disambut Gibran

Tampak Gibran dan pejabat lainnya telah menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Prabowo.

"Selamat datang kembali, Pak," ujar mereka ke Prabowo.

Prabowo tampak mengenakan setelan jas berwarna biru dongker dan berpeci hitam. Saat turun dari pesawat, Prabowo langsung menyalami Gibran dan deretan menteri yang hadir di lokasi.

Prabowo diketahui telah bertolak dari Indonesia sejak 8 November silam. Prabowo melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah negara.

Kunjungan ke 6 Negara

Kunjungan Prabowo dimulai di negara Tiongkok. Di sana ia bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Lawatan kenegaraan dari Prabowo kemudian berlanjut ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih.

Setelahnya Prabowo melanjutkan perjalanan ke dua konferensi internasional. Pertama, KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil.

Usai dari sana, Prabowo bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Setelah itu, ia berkunjung ke UEA bertemu Presiden MBZ.

Saksikan Live DetikPagi:

Oleh-oleh Komitmen Investasi

Dari semua kunjungan kenegaraan tersebut, Prabowo mengatakan telah berhasil membawa banyak potensi investasi untuk dalam negeri serta kerja sama di berbagai sektor. Total Prabowo membawa 'oleh-oleh' komitmen investasi senilai US$18,57 miliiar atau sekitar Rp 294,80 triliun dari lawatannya dalam dua pekan terakhir.

"Agak-agak melebihi (target ya). Jadi saya pulang bawa komitmen total US$18,5 miliar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya," ujar Prabowo di Inggris pada Kamis (21/11) waktu setempat.

Sementara itu, Prabowo juga ke Inggris dan berhasil membawa komitmen investasi sebesar USD 8,5 miliar setelah bertemu sejumlah pemimpin perusahaan. Prabowo mengatakan capaian itu menunjukkan optimisme pelaku usaha Inggris terhadap ekonomi Indonesia.

"Barusan saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan besar, di sini ada 19 tokoh. Mereka sudah berkomitmen investasi USD 8,5 miliar. Ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita," ujar Prabowo dalam keterangan yang disampaikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (22/11).

Prabowo menekankan bahwa kepercayaan global terhadap Indonesia terus meningkat, sebagaimana terlihat dari kunjungan sebelumnya ke Brasil, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Selain itu, komitmen pemerintah mengenai tata kelola yang bersih dan efisien juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor.

"Saya kira ini cukup bagus menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Tentunya pemerintah yang bersih mereka sangat menghargai itikad kita," kata Prabowo.

Saksikan Live DetikPagi:

Apresiasi MBZ

Prabowo sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), di Qasr Al Watn, Abu Dhabi, dalam lawatannya di luar negeri kemarin. MBZ pun menyinggung hubungan yang telah terjalin bertahun-tahun antara UEA dan RI.

"Hubungan kita bukan baru dimulai hari ini. Kita sudah saling mengenal sekian tahun, dan saya bangga dengan hubungan ini. Insyaallah hubungan ini semakin membaik dan berkembang bagi kedua bangsa dan negara di tahun-tahun mendatang," kata MBZ dalam sambutannya, dikutip Biro Sekretariat Presiden, Minggu (24/11).

MBZ juga menyoroti beberapa capaian konkret dari kerja sama kedua negara, termasuk pertumbuhan perdagangan nonmigas yang mencapai 12 persen pada tahun lalu dengan nilai sekitar USD 4,6 miliar.

Ia optimistis target perdagangan senilai USD 10 miliar dapat terwujud melalui implementasi perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

Selain itu, PEA dan Indonesia telah menjalin kerja sama di berbagai sektor strategis, seperti energi terbarukan, aksi iklim, kecerdasan buatan, pendidikan, dan keamanan pangan.

"Ini semua memastikan bahwa kita hari ini berangkat dari fondasi yang kokoh. Insyaallah kita akan lebih memperkuat pondasi ini, memperluas cakupan bidang kerja sama, dan mempergunakan setiap peluang yang tersedia," ungkap MBZ.

Sementara itu, Prabowo dalam sambutannya turut menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat PEA. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk melanjutkan hubungan baik ini di bawah kepemimpinannya.

"Prioritas saya dalam pemerintahan yang saya pimpin ke depan adalah pertama untuk menjamin keamanan dan ketahanan pangan, kedua ketahanan energi, dan selanjutnya untuk melaksanakan hilirisasi processing dari pada semua bahan baku kita di Indonesia supaya mendapatkan nilai tambah. Kita bisa bekerja di beberapa bidang dan kami ingin mengundang UEA untuk aktif berpartisipasi dalam ekonomi kami," ujar Prabowo.

Saksikan Live DetikPagi:

Guru honorer SD Negeri 4 Baito, Supriyani akan menjalani sidang putusan terkait kasus dugaan penganiayaan siswanya di Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra). Supriyani berharap majelis hakim memberikan vonis bebas terhadapnya dalam sidang yang bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024.

Sidang putusan perkara Supriyani digelar di Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Konawe Selatan pada Senin (25/11) pukul 10.00 Wita. Supriyani sebelumnya didakwa menganiaya siswa di dalam kelas hingga mengalami memar.

"Kebetulan bertepatan dengan Hari Guru dengan vonis Ibu Supriyani. Mudah-mudahan putusan besok (hari ini) menjadi hadiah atau kado buat guru se-Indonesia di momen Hari Guru ini," harap kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan kepada detikcom, Minggu (24/11/2024).

Andre menilai, kasus yang menjerat Supriyani merupakan bentuk kriminalisasi terhadap guru. Dia berharap majelis hakim bisa memberikan putusan terbaik dengan membebaskan Supriyani dari segala tuduhan.

"Bahwa guru sebagai pendidik tidak bisa dikriminalisasi. Karena guru sebenarnya punya tugas yang mulia untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa," tuturnya.

Supriyani pun dipastikan siap menjalani sidang putusan hari ini. Dia mengaku tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Supriyani untuk menghadapi sidang tersebut.

"Kondisinya baik. Dari Ibu Supriyani tidak ada (persiapan khusus), palingan mempersiapkan mental saja menghadapi besok (hari ini)," beber Andre.

Supriyani juga telah menghadiri doa bersama menjelang sidang. Doa bersama yang dirangkaikan dialog itu digelar di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra pada Minggu (24/11) sore.

"Kita dialog dengan teman-teman terkait perkara ini, sekaligus kita melakukan doa bersama kiranya putusan besok (hari ini) Ibu Supriyani divonis bebas," paparnya.

Andre mengaku akan menyiapkan langkah hukum selanjutnya setelah sidang putusan tersebut. Namun pihaknya belum menjelaskan lebih jauh soal langkah hukum yang dimaksud.

"Yang jelas setelah putusan yang sudah berproses ini seperti kode etik ini kami dorong juga. Langkah-langkah ke depannya seperti apa, nanti kami bahas kembali bersama tim," ungkap Andre.

Duduk Perkara Dugaan Penganiayaan

Diketahui, Supriyani dituduh menganiaya siswa yang merupakan anak polisi di SD Negeri 4 Baito pada Rabu (24/4) sekitar pukul 10.00 Wita. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU), Ujang Sutisna menyebut anak yang diduga dianiaya berusia 8 tahun.

Supriyani didakwa melanggar pasal 80 ayat 1 juncto pasal 76C Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Terdakwa Supriyani telah melakukan perbuatan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak," ujar Ujang dalam sidang dakwaan di PN Andoolo pada Kamis (24/10).

Ujang mengatakan, dugaan penganiayaan itu terjadi saat proses belajar mengajar. Supriyani diduga memukul siswa yang tidak fokus mengikuti kegiatan menulis karena bermain-main di dalam kelas.

"Sehingga terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 kali di bagian paha menggunakan gagang sapu ijuk," ungkapnya.

Perbuatan Supriyani diduga membuat siswa tersebut mengalami luka memar. Supriyani kemudian dilaporkan orang tua korban ke polisi hingga kini kasusnya bergulir di persidangan.

"Korban anak mengalami luka memar disertai lecet pada paha bagian belakang," imbuh Ujang.

Jaksa Tuntut Bebas Guru Supriyani

JPU kemudian menuntut bebas Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan siswa dalam sidang yang digelar di PN Andoolo pada Senin (11/11). Jaksa pun membeberkan pertimbangannya di balik tuntutan bebas tersebut.

"Menyatakan menuntut Terdakwa Supriyani, S.Pd. Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum," demikian isi tuntutan jaksa dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Andoolo.

"Membebaskan Terdakwa Supriyani, S.Pd. Binti Sudiharjo dari dakwaan," lanjut jaksa dalam tuntutannya.

JPU Ujang Sutisna mengaku perbuatan Supriyani merupakan tindak pidana, namun niat jahat atau mens rea Supriyani melakukan penganiayaan tidak dapat dibuktikan. Salah satu faktor itu lah yang menjadi pertimbangan jaksa.

"Dalam perkara ini terdakwa Supriyani memukul saksi anak, namun bukan tindak pidana. Kami mengemukakan pertimbangan, yang memberatkan tidak ada," ujar Ujang.

Jaksa menilai Supriyani kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan sehingga menjadi pertimbangan yang meringankan terdakwa. Terdakwa juga dianggap tidak pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya.

"Terdakwa sudah jadi guru honorer sejak tahun 2009 sampai sekarang, memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian, dan tidak pernah dihukum," jelasnya.