Jakarta (ANTARA) - Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP) tahun ini, perhatian difokuskan pada perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) bagi Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM). Kampanye yang berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember ini menyerukan langkah konkret untuk melindungi PPHAM dari berbagai ancaman dan kekerasan.

Koordinator Perempuan Pembela HAM (PPHAM) Bengkulu, Joti Mahulfa, dalam siaran pers yang diterima di Bengkulu, Senin, mengatakan PPHAM sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kekerasan fisik hingga kriminalisasi yang berbasis gender. Hal ini diperparah oleh lemahnya perlindungan hukum dan budaya patriarki yang masih kuat.

“Perempuan Pembela HAM adalah garda depan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi mereka justru menjadi sasaran kekerasan dan kriminalisasi. Salah satu yang sering terjadi adalah eksploitasi identitas gender dan stigma sosial yang menyerang kredibilitas mereka,” kata dia.

Menurutnya, data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa selama 2015–2021, terdapat 87 kasus kekerasan terhadap PPHAM di Indonesia. Di antara kasus tersebut, 15 di antaranya merupakan kriminalisasi yang terjadi dalam periode 2018–2021.

“Kondisi ini mencerminkan bahwa belum ada regulasi khusus yang melindungi PPHAM secara efektif. Kita membutuhkan aturan yang jelas, termasuk sanksi tegas bagi pelaku kekerasan terhadap PPHAM, baik individu maupun instansi,” lanjut Joti.

Joti juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak ekosob untuk mendukung keberlanjutan perjuangan PPHAM. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan hak ekosob, PPHAM akan terus berada dalam posisi rentan, baik secara finansial maupun keamanan pribadi.

“Pemenuhan hak ekosob tidak hanya mendukung perjuangan mereka, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang lebih luas. PPHAM berjuang bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk keadilan dan kemanusiaan secara keseluruhan,” ujar Joti.

Kampanye 16HAKTP tahun ini juga menyerukan kepada pemerintah untuk segera membentuk regulasi khusus yang melindungi PPHAM, termasuk peraturan turunan dari undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan aktivis penggiat literasi media juga dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran PPHAM.

“Kami berharap pemerintah dapat segera bertindak. Selain regulasi, literasi media juga harus digalakkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya peran PPHAM. Jangan sampai mereka yang berjuang untuk keadilan justru menjadi korban kekerasan,” katanya.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memberikan lampu hijau pemindah tahanan terpidana kasus penyelundupan narkoba Bali Nine ke Australia.

Hal ini dikatakan Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Kalau soal Bali nine, sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan," kata Andi Agtas.

Meski begitu, kata dia, pemindahan tahanan tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Pihaknya sedang menyiapkan mekanisme pemindahan tahanan dan perlu kajian.

"Makanya Presiden menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian. Prosesnya tinggal finalisasi," katanya.

"Kami akan melakukan itu dalam waktu, mungkin apakah Desember bisa atau awal tahun, saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," kata dia.

Dia meminta kepada negara sahabat untuk membuat surat kepada pemerintah Indonesia agar meminta warga negaranya yang menjadi narapidana dapat dipindahkan.

"Kepada seluruh pemerintah negara sahabat yang mempunyai warga negara, yang kebetulan saat ini menjadi warga binaan, itu nanti wajib membuat surat kepada pemerintah Indonesia," katanya.

"Syaratnya yang kami sampaikan, sekali lagi, satu, bahwa mereka harus mengakui, menyangkut soal sistem hukum kita dan proses peradilan yang sudah berlangsung," sambungnya.

Dia juga mengungkapkan pertimbangan kemanusiaan menjadi alasan Presiden Prabowo ingin melakukan pemindahan tahanan.

"Yang kedua, yang terakhir, kenapa kita lakukan ini? Karena kita juga punya warga negara yang berada di luar, yang kebetulan juga bermasalah dengan hukum. Sehingga nanti ke depan, kita lagi memikirkan apakah kita melahirkan undang-undang terkait dengan mekanisme transfer atau cukup menggunakan mutual legal," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar pemerintahan di negara lain harus mengajukan surat kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan transfer tahanan (transfer of prisoners).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, bahwa pemerintah negara lain juga harus mengakui sistem hukum dan proses peradilan yang telah berlangsung di Indonesia.

"Syaratnya yang kami sampaikan, sekali lagi, satu, bahwa mereka harus mengakui, menyangkut soal sistem hukum kita dan proses peradilan yang sudah berlangsung," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/11/2024).

Lebih lanjut, Supratman juga menjelaskan bahwa langkah transfer tahanan itu diambil dengan pertimbangan kemanusiaan.

"Presiden mengingatkan kepada kami bahwa ini satunya adalah pertimbangan, karena pertimbangan kemanusiaan. Itu satu," pungkas Supratman

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto buka suara soal rencana pemerintah untuk memulangkan terpidana mati Mary Jane dan tahanan Bali Nine ke Filipina dan Australia.

Menurutnya, wacana terkait pemulangan terpidana atau transfer of prisoner Mary Jane dan Bali Nine ke negara asalnya masih dibahas oleh pemerintah.

“Sekarang belum ya [pemulangan terpidana ke negara asal] masih dalam pembahasan,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (25/11/2024).

Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan amanat UU No 22/2022 tentang pemasyarakatan, pasal 45 ayat 1. Dikatakan, bahwa dimungkinkan ada transfer of prisoners dari Indonesia ke negara asal tahanan.

Namun, Agus tak menampik bahwa ayat 2 beleid tersebut menyebutkan transfer of prisoner diatur dengan undang-undang. Padahal, kata dia, saat ini tidak ada UU yang mengatur soal transfer tahanan dari Indonesia ke negara asalnya.

Mantan Wakapolri tersebut mengatakan pemerintah akan melihat berbagai aspek sebelum melaksanakan transfer of prisoner, seperti Mary Jane dan tahanan Bali Nine. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama.

“Mengingat mereka juga telah menjalani hukuman lebih dari 2/3 hukuman kemudian keberadaan di sini menjadi beban,” jelasnya.

Tim hukum pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri), membuat laporan ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali 2024.

Tim hukum Koster-Giri, I Gusti Agung Dian Hendrawan, mengungkapkan telah mengantongi sejumlah bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut. Ia mempersoalkan dugaan pembagian beras dan kupon murah oleh rival Koster-Giri dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024.

"Menyikapi situasi dua hari kemarin, kami mendapat informasi di masyarakat, medsos, ada peristiwa beredarnya beras dan pembagian kupon. Pembagian kupon harga murah dapat beras," ujar Hendrawan saat dihubungi detikBali, Senin (25/11/2024). Laporan dugaan pelanggaran pilkada itu disampaikan ke Polda Bali pada Minggu (25/11/2024).

Hendrawan mengungkapkan dugaan bagi-bagi beras tersebut terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Bali. Dia menilai kegiatan tersebut berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah tahapan pilkada yang memasuki masa tenang.

Tim Koster-Giri, Hendrawan berujar, telah melampirkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran itu. Mulai dari cuplikan video, foto, dan informasi lain yang telah dihimpun masyarakat maupun tim pemenangan Koster-Giri.

Hendrawan berharap Polda Bali dapat melakukan pengawasan dan menindaklanjuti bila terjadi pelanggaran pilkada. "Kami berharap Polda Bali mohon juga ikut turun melakukan pencegahan, pengawasan. Kalau ditemukan unsurnya, juga diproses," imbuhnya.

Menurut Hendrawan, tim Koster-Giri juga telah melaporkan kasus tersebut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali. Ia meminta Bawaslu Bali memperketat pengawasan bagi-bagi beras dan kupon murah tersebut.

Sebelumnya, tim pemenangan paslon gubernur-wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (PAS), bagi-bagi beras dengan konsep pasar murah di Denpasar. Karung beras itu dibubuhkan gambar Mulia-PAS.

Ketua Bawaslu Denpasar I Putu Hardy Sarjana mengungkapkan pasar murah itu digelar tim pemenangan Mulia-PAS pada Sabtu (23/11/2024) atau sehari sebelum masa tenang Pilkada 2024. Bawaslu menduga pasar murah itu hanya sebagai kedok.

"Saya kebetulan turun langsung melakukan pencegahan yang awalnya rencananya akan dibagikan gratis. Jadi, kupon yang sudah diedarkan itu ada harga Rp 25 ribu. Namun, tidak ada proses transaksi jual beli. Itu yang kami setop dan kami bubarkan ke relawan karena tidak ada proses transaksi jual beli," ucap Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Hardy Sarjana, Minggu (24/11/2024).

Ketua Tim Mulia-PAS Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra, mengatakan kegiatan yang ditemukan oleh Bawaslu tersebut bukan pembagian beras gratis. Menurutnya, kegiatan tersebut adalah pasar murah dan ada transaksi di dalamnya. "Nggak ada dibubarkan, semua jalan. Ada transaksi," ujarnya, Minggu.

Gus Yoga heran dengan pemberitaan yang menyebutkan kegiatan Timses Mulia-PAS tersebut dibubarkan dan dihentikan oleh Bawaslu. Padahal, dia berujar, ada anggota Panwascam yang hadir di lokasi saat kegiatan tersebut. "Lancar, aman terkendali. Bahkan Panwascam hadir di sana," imbuh Ketua DPC Gerindra Denpasar itu.

Video: Koster-Giri Ngaku Siap Mundur di Hadapan Mahasiswa Jika Cuma Obral Janji

Video: Koster-Giri Ngaku Siap Mundur di Hadapan Mahasiswa Jika Cuma Obral Janji

ANTARA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tak ingin terburu-buru perihal wacana pemindahan narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia anggota Bali Nine ke negara asalnya. Menurut Menkum saat ditemui di Jakarta, Senin (25/11) pemerintah saat ini masih mengkaji mekanisme perihal pemindahan napi WNA .
(Yogi Rachman/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta agar mekanisme transfer tahanan Bali Nine (Australia) dan Mary Jane (Filipina) kembali dikaji sebelum nantinya memasuki tahap finalisasi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui prinsip untuk memulai proses pemindahan tahanan Bali Nine dan Mary Jane ke negara asal mereka.

"Kan tidak boleh terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme. Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya," ujar Supratman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa fenomena itu perlu dikaji secara mendalam. Apalagi, kata dia, Indonesia belum memiliki aturan baku terkait mekanisme transfer tahanan internasional.

Meski begitu, Supratman melanjutkan bahwa finalisasi kajian ini kemungkinan rampung pada Desember 2024 atau awal 2025.

"Makanya Presiden Prabowo menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian. Prosesnya tinggal finalisasi. Kami akan melakukan itu dalam waktu, mungkin apakah Desember bisa atau awal tahun, saya belum bisa pastikan. Namun, pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," tandas Supratman.

Sekadar informasi, Indonesia menyetujui pemulangan lima anggota jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang tersisa. Kelimanya itu menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia. Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Langkah ini diumumkan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada Sabtu (23/11/2024). Selain itu, pemerintah Indonesia juga berencana memulangkan warga negaranya yang tengah menjalani hukuman di Australia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan narapidana mendapatkan hak pilihnya sebagai warga negara dalam Pilkada Jakarta 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pemprov telah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan setiap narapidana dapat mencoblos gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

"Kemenkumham (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) sudah menyampaikan juga kesiapan untuk penghitungan suara di lapas dan rutan," ujar Teguh saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Andika Dwi Prasetya memastikan, seluruh narapidana akan diberikan akses untuk memilih calon pemimpin Jakarta.

"Seluruh narapidana yang memiliki hak yang ada di lapas rutan Jakarta diberikan akses untuk mengikuti pilkada sesuai dengan undang-undang," ujar Andika.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jakarta bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta menggelar pertemuan membahas soal finalisasi kesiapan Pilkada Jakarta 2024, Senin (25/11/2024).

Selain Teguh dan Andika, pertemuan ini juga dihadiri Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar, dan Komisioner KPU Jakarta Fahmi Zikrillah.

"Kami baru menggelar rapat untuk membahas finalisasi kesiapan Pilkada Jakarta. Kami nyatakan Insya Allah siap untuk pelaksanaan pilkada khususnya pemungutan suara dan perhitungan suara," kata Teguh.

Sebagai informasi, terdapat tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yakni Ridwan Kamil-Suswono.

Nomor urut 2, calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Sementara, paslon nomor urut 3 ada pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno.

Masa kampanye Pilkada 2024 telah resmi berakhir pada 23 November 2024. Hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

Tim hukum pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS), melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali. Tim hukum yang menamakan diri Legal Advokat Gadjah Agus Suradnyana (LAGAS) itu melaporkan tiga dugaan pelanggaran.

"Kami dari Tim Hukum LAGAS, mewakili pasangan Mulia-PAS, menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Kami menyampaikan ada tiga perbuatan," ujar Ketua Tim LAGAS, Fahmi Yanwar Siregar, di Denpasar, Senin (25/11/2024) petang.

Fahmi membeberkan tiga dugaan pelanggaran pilkada tersebut, yakni pencairan dana hibah, pertemuan saat masa tenang, hingga pengerahan aparatur sipil negara (ASN) pada salah satu kabupaten di Bali. Terkait dugaan pencairan hibah, dia berujar, terjadi di empat kabupaten/kota di Bali seusai penetapan jadwal kampanye pada 24 Oktober lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim LAGAS I Ketut Reksa Wijaya menerangkan bantuan keuangan khusus (BKK) seharusnya dihentikan selama tahapan Pilkada 2024. Menurutnya, pencairan dana BKK saat tahapan pilkada berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politis.

"Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri, selama perhelatan pilkada, (BKK) itu disetop. Agar dana BKK ini jelas. Bahwa ini memang untuk pembangunan daerah atau tujuan politis?" ujar Reksa.

Tim hukum Mulia-PAS juga melaporkan pertemuan paslon gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 2 Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta dengan sejumlah organisasi masyarakat. Fahmi menuding rival politik Mulia-PAS dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024 itu digelar pada Minggu (24/11/2024) atau saat memasuki masa tenang.

Terakhir, terkait dugaan pengerahan ASN. Berdasarkan data yang dikantongi Fahmi, terjadi pengerahan ASN untuk memantau dan melaporkan situasi di tempat pemungutan suara (TPS). Fahmi berharap Bawaslu Bali menindaklanjuti ketiga dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh tim hukum Mulia-PAS itu.

Ia mengeklaim telah mengantongi bukti-bukti dugaan pelanggaran untuk diserahkan ke Bawaslu Bali. "Di antaranya ada screenshoot percakapan untuk dilakukan pertemuan. Kemudian ada bukti surat pencairan dana, SP2D. Terakhir ada surat tugas dari salah satu sekretaris daerah," pungkas Fahmi.

Tim paslon nomor urut 2 Koster-Giri belum memberi keterangan terkait dugaan pelanggaran pilkada seperti dilaporakan oleh tim Mulia-PAS tersebut.

Melihat Situasi KPU di Hari Terakhir Pendaftaran Pilkada di Bali

Melihat Situasi KPU di Hari Terakhir Pendaftaran Pilkada di Bali

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mendadak menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas tentang pengembalian tahanan atau transfer of prisoner warga negara asing (WNA) ke negara asalnya.

Agus mengakui ada beberapa negara yang meminta Indonesia untuk mengembalikan warganya agar melanjutkan pidana badan di negara asalnya.

Namun, dia mengatakan hal tersebut belum dikabulkan oleh pemerintah Indonesia karena masih dikaji dari aspek hukum.

"Memang ada permintaan dari beberapa negara ya kepada pemerintah Indonesia. Tentunya ini masih dalam pembahasan kami untuk ditinjau dari aspek hukumnya," tuturnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (25/11).

Kendati demikian, menurut Agus, transfer of prisoner atau pengembalian narapidana ke negara asalnya itu masih memungkinkan dan bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Pasalnya, menurut Agus, Undang-Undang Nomor 22/2022 tentang Pemasyarakatan mengatur untuk dilakukan transfer of prisoner.

"Jadi memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memang dimungkinkan dilaksanakan transfer of prisoner,” katanya.

"Namun, saat ini kita akan mencari solusi terbaik," ucap Agus.

Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang turunan yang mengatur ketentuan pemindahan narapidana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini masih mendiskusikan aspek hukum pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Di sisi lain, Agus pun membeberkan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengkaji permintaan pemindahan narapidana selain dari Pemerintah Filipina, yakni dari Pemerintah Prancis untuk satu orang narapidana dan Pemerintah Australia untuk lima orang narapidana.

"Ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement [kesepakatan bersama] antara negara satu dan negara lain. Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan," ujar Agus.

"Termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab, nanti kita akan sampaikan (langkah selanjutnya),"

Kendari (ANTARA) - Tim Kuasa hukum guru honorer SDN 4 Baito Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Supriyani tengah mengatur strategi untuk melapor balik keluarga Aipda Wibowo Hasyim usai divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Andoolo atas dugaan penganiayaan anak Wibowo inisial D (8).

Kuasa Hukum Supriyani, Andri Darmawan saat ditemui di Konawe Selatan, Senin, mengatakan bahwa yang utama usai putusan bebas yang dijatuhkan Supriyani, pihaknya akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana dengan tanggung jawab atas memulihkan nama baik kliennya.

"Bahwa bagaimana memulihkan dan merehabilitasi Ibu Supriyani, artinya bahwa Ibu Supriyani selama ini sudah ter-stigma melakukan kekerasan kepada anak, nah dengan ada putusan tadi membuktikan jika Ibu Supriyani tidak pernah melakukan itu," kata Andri Darmawan.

​​​​​​​Dia menyebutkan bahwa selain nama baik Supriyani yang harus dipulihkan dan direhabilitasi, pihaknya juga akan menuntut terkait dengan kerugian yang dialami oleh Supriyani selama perkara itu ditangani, mulai dari penyidikan hingga proses pengadilan dan putusan oleh majelis hakim.

"Termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab, nanti kita akan sampaikan (langkah selanjutnya)," ujarnya.

Andri Darmawan mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan mendiskusikan terkait dengan rencana lapor balik keluarga Aipda Wibowo Hasyim, dan dipastikan akan melakukan perlawanan balik terhadap pelapor.

"Nanti kita akan formulasikan akan bagaimana untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani, yang akan kita bahas nanti khususnya terkait dengan kerugian Ibu Supriyani selama ini, nanti kita akan sampaikan," ungkap Andri Darmawan.

"Kita akan tanyakan bagaimana perkembangan etiknya, termasuk kalau misalnya di sini ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak, karena ini masih ada diberi waktu jaksa untuk , misalnya dia kasasi atau bagaimana," jelas Andri Darmawan.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

DEPOK, KOMPAS.com – Kuasa hukum Achmad Suardi meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok untuk mempertimbangkan hukuman percobaan bagi Meita Irianty, terdakwa kasus penganiayaan dua balita, MK (2) dan AM (9 bulan).

Menurut Suardi, jaksa penuntut umum (JPU) gagal membuktikan adanya niat jahat (mens rea) dalam tindakan terdakwa.

“Di dalam pleidoi ini kita bicara masalah mens rea. JPU dalam fakta persidangan tidak dapat membuktikan adanya mens rea dalam tindak pidana (Meita),” ujar Suardi saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Senin (25/11/2024).

Tim kuasa hukum menjelaskan bahwa tindakan Meita terjadi secara spontan karena emosi yang tidak stabil akibat kehamilan muda.

"Bahwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka terdakwa sudah semestinya diringankan," kata kuasa hukum Theo Yusuf dalam persidangan.

Theo menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hukuman bagi Meita seharusnya dapat diringankan.

"Kita minta hukuman terdakwa Meita ini agar dapat dihukum sebagai hukuman percobaan," tambah Suardi.

Ia juga menyatakan bahwa hukuman percobaan bisa menjadi pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukan.

Sebelumnya, JPU menuntut Meita dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, dipotong masa penahanan yang telah dijalani.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Meita Irianty dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ujar jaksa Tiara Robena Panjaitan dalam sidang pada Rabu (19/11/2024).

Jaksa menilai Meita melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain hukuman penjara, Meita juga dituntut membayar restitusi kepada korban MK dan AM.

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon, Maluku, melakukan sosialisasi dan simulasi pencoblosan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

"Kegiatan ini menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan pada warga binaan," kata Kepala Lapas Kelas IIA Ambon Mukhtar di Ambon, Senin.

Menurut dia, kegiatan tersebut juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran penggunaan hak pilih suara dan menyosialisasikan tata cara pilkada di TPS Khusus 902 Lapas Kelas IIA Ambon.

Pada kesempatan yang sama Kasi Binadik Lapas Ambon Meky Patty mengatakanLapas Ambon khususnya jajarannya telah memperbarui data terkait pemilih di TPS Khusus 902 Lapas Ambon demi menjamin hak pemilih warga binaan pemasyarakatan.

"Daftar pemilih pada TPS 902 Lapas Ambon ada 388 yang terdiri atas warga binaan, anak didik pemasyarakatan (Andikpas) LPKA Ambon dan para petugas," katanya.

Ia menyebutkan keseluruhan pemilih tersebut, yakni 310 pemilih dalam DPT warga binaan dan 46 orang DPT tambahan, kemudian 14 orang Andikpas serta 18 petugas pengamanan.

Meky mengatakan pihaknya pun saat ini tengah intens menjalin koordinasi dengan KPU setempat demi kelancaran Pilkada Maluku 2024 di Lapas tersebut.

"Tentu kami mengharapkan partisipasi seluruh warga binaan untuk menggunakan hak suaranya, dan sinergi KPU Kota Ambon dan Lapas Ambon yang telah terjalin sangat erat selama ini akan terus bekerja sama memastikan seluruh hak pilih tersampaikan," tuturnya.

Pihaknya berharap pada saatnya nanti 27 November 2024 proses pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar aman dan tertib.

Di tempat yang berbeda, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Ambon Mohammad Fikri Latuconsina mengatakan kegiatan sosialisasi dan simulasi pemilihan ini penting dilakukan guna mengetahui dan mengukur capaian partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.