Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar M. Godam mengatakan bahwa instansinya selalu berkomitmen untuk bersinergi dengan berbagai pihak guna mendeteksi buron internasional.

"Ditjen Imigrasi selalu berkomitmen untuk berperan aktif serta bersinergi dengan stakeholder (pemangku kepentingan), baik dengan stakeholder dalam negeri, dalam hal ini kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, serta internasional," kata Saffar saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Saffar menegaskan sinergi itu tidak hanya dilakukan untuk pelaku kejahatan warga negara Indonesia (WNI) yang berencana kabur ke luar negeri, tetapi juga warga negara asing (WNA) buron yang melarikan diri ke Indonesia.

"Dengan status sebagai buronan atau rednotice, terutama pelaku kejahatan internasional," ucap Godam.

Pada hari Selasa ini, Ditjen Imigrasi bersama Divisi Hubungan Internasional Polri mengumumkan pemulangan buronan Kepolisian Filipina, Hector Aldwin Pantollana (HAP).

HAP diduga melakukan penipuan (scamming) kasino di negaranya. HAP kabur ke Indonesia melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada tanggal 10 Oktober 2024 dan berhasil ditngkap pada tanggal 9 November 2024.

Godam menjelaskan penangkapan HAP bermula saat Ditjen Imigrasi mendapatkan informasi dari Biro Investigasi Filipina pada tanggal 31 Oktober 2024 bahwa yang bersangkutan melakukan perjalanan ke Indonesia.

Ditjen Imigrasi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan memasukkan HAP ke dakan daftar cegah. HAP berhasil ditangkap di Bandara Ngurah Rai saat hendak hendak bertolak menuju Hong Kong.

Pemerintah Filipina kemudian mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi yang meminta agar HAP dipulangkan. HAP bakal dipulangkan pada Rabu (27/11) dengan didampingi pihak Kepolisian Filipina yang diwakili oleh Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia.

Terpisah, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Barron Ichsan menyampaikan, Ditjen Imigrasi menegaskan akan terus mendukung dan memperkuat kerja sama dengan Interpol.

"Kerja sama Imigrasi Indonesia dengan Pemerintah Filipina, khususnya interpol, merupakan wujud komitmen kami dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia dari kejahatan transnasional. Kami berperan aktif dalam meringkus pelaku kejahatan lintas negara dan berkontribusi menjaga keamanan di tingkat regional," kata Barron.

Tidak hanya itu, baru-baru ini Ditjen Imigrasi juga berhasil mengamankan buronan internasional asal China yang merupakan pelaku investasi fiktif, LQ alias JL, berkat ketahuan sistem autogate di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/10), Ditjen Imigrasi menyerahkan LQ alias JL kepada Divisi Hubungan Internasional Polri untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang bersangkutan demi keperluan pemeriksaan lebih lanjut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, Istilah politik uang atau money politic sering didengar ketika mendekati pesta demokrasi, termasuk Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada esok hari, Rabu (27/11/2024).

Politik uang memainkan peran untuk menggaet nurani rakyat menggunakan imbalan materi. Bisa dikatakan bahwa ini merupakan praktik jual beli suara pada proses politik.

Apa Itu Politik Uang?

Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Rifqi Ridlo Phahlevy SH MH mengatakan bahwa politik uang adalah proses transaksi suara rakyat dalam proses politik elektoral (pemenangan pemilihan umum dan/atau Pemilihan kepala daerah) menggunakan uang sebagai instrumen transaksinya.

Dengan kata lain, ucap Dr Rifqi, sapanya, ini adalah praktik penggunaan kekuatan finansial untuk membeli suara rakyat guna memenangkan proses pertarungan politik.

“Dalam Islam, politik uang identik dengan konsep risywah (suap), yakni penggunaan uang/ harta untuk mendapatkan keuntungan secara tidak layak dari keputusan atau tindakan seseorang,” ucapnya.

Berpengaruh dalam Penentuan Hasil Pilkada

Baik dari sisi politik kenegaraan maupun dalam Islam, menurut Dr Rifqi, praktik ini adalah suatu kejahatan, bukan sekedar pelanggaran, karena dipandang merendahkan harkat kemanusiaan dan mengancam keberlangsungan suatu peradaban.

Dr Rifqi mengatakan bahwa dalam konteks politik elektoral, politik uang akan sangat mempengaruhi hasil dari Pilkada. Terlebih akhir-akhir ini, kualitas demokrasi di Indonesia mengalami pemerosotan.

Kebanyakan masyarakat masih melihat uang sebagai bentuk pertukaran yang sepadan untuk proses memilih mereka.

“Masih segar diingatan kita tentang polemik Bansos (bantuan sosial) yang dipandang sebagai kunci kemenangan Paslon 02 dalam kontestasi Pilpres 2024," ujar dosen Hukum Umsida itu.

Dalam konteks Pilkada, imbuhnya, selama ini penggunaan politik uang terbukti efektif, karena proses pembuktiannya terbilang sulit dan pelik. Mengingat tidak banyak masyarakat lokal yang malah berbahagia dengan proses transaksi politik yang terjadi.

UU dan Keefektifannya

Regulasi tentang politik uang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Beberapa UU yang mengatur tentang larangan atas praktek ini seperti:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, Pasal 286 ayat (1), Pasal 515, Pasal 523.

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada: Pasal 73, dan Pasal 187A

Menurutnya, Keberadaan UU Pemilu dan UU Pilkada sebagai instrumen untuk mengatur jalannya kontestasi terbilang efektif.

"Namun jika dikaitkan dengan efektivitas dalam menanggulangi, apalagi mengurangi praktek politik uang, saya rasa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa instrumen pengaturan itu efektif," ujar dosen yang mendapat gelar doktor di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu.

Efektivitas hukum tidak cukup hanya didasarkan pada adanya peraturan perundang-undangan yang baik.

Karena untuk bekerjanya perundang-undangan sebagaimana mestinya, diperlukan struktur (penegakan) hukum yang kuat dan efektif, serta budaya hukum dalam masyarakat yang mendukung terpenuhinya tujuan dan cita hukum dalam undang-undang.

"Permasalahannya sebagaimana diatas, struktur hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terbilang lemah. Di sisi lain, budaya hukum kepemiluan kita sudah terlanjur permisif terhadap praktek jual-beli suara," katanya.

Mengapa Politik Uang Masih Sering Ditemui?

“Praktek politik uang berjalan bukan karena tiadanya aturan yang melarang atau ringannya sanksi yang mengancam pelakunya,” kata Dr Rifqi.

Praktek politik uang berjalan berkaitan dengan aspek struktur dan kultur hukum yang kian familiar dan permisif dengan demokrasi transaksional.

Struktur penegak hukum Pemilu/ Pilkada yang lemah dalam proses pengawasan dan penegakan hukum menjadi akar masalah bagi menjamurnya politik uang.

Doktor Ilmu Hukum itu mengatakan, di sisi lain, budaya hukum masyarakat pemilih lokal di Indonesia sudah mulai terbiasa dan menganggap biasa praktek politik uang. "Bahkan menjadikannya sesuatu yang selazimnya dilakukan politisi untuk mendapatkan dukungan mereka," katanya.

Menurut kepala LKBH Umsida itu, sikap permisif masyarakat pemilih tersebut sebagian besar didasarkan atas kekecewaan mereka terhadap sikap politik dan kinerja para politisi selama menjalankan jabatannya.

Kinerja yang buruk serta praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan pejabat selama memegang kuasa menjadikan rakyat apatis dan skeptis dengan potensi terdengarnya aspirasi mereka.

Beranjak dari skeptisisme tersebut, rakyat kemudian memandang uang politik sebagai kompensasi minimum yang “sewajarnya” mereka dapatkan dalam proses pemilihan.

Karena rakyat tahu bahwa mereka akan sulit berharap pada komitmen politisi untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Jadi uang tersebut adalah harga yang harus dibayar oleh politisi untuk mendapatkan kekuasaan mereka.

Politik Uang di Era Digital

Merambah dunia digital apakah politik uang juga bisa dipraktikkan di dunia digital? Dr Rifqi mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada hasil penelitian yang memaparkan praktek tersebut, pun dalam laporan Bawaslu.

“Namun, praktek menggunakan media elektronik tidak dapat dikatakan tidak atau belum pernah terjadi. Praktek tersebut mungkin terjadi dengan bentuk kompensasi politik yang tentunya akan beragam tergantung skema elektronik yang tersedia,” ujarnya.

Misalnya saja pemberian hadiah dalam proses kampanye yang tidak semuanya bisa dimasukkan dalam definisi politik uang.

Ada koridor besaran nominal hadiah yang dapat diberikan oleh paslon selama menjalani kampanye.

“Pemberian hadiah dapat dikategorikan politik uang jika melebihi nominal yang ditentukan oleh KPU,” terang dosen yang aktif di Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) tersebut.

Dalam satu fase kampanye, lanjutnya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye, Paslon diperkenankan memberi hadiah saat kampanye tidak lebih dari Rp 1 juta.

Hadiah tersebut juga harus berupa barang dan tidak boleh dalam bentuk uang. Pemberian dalam beberapa paket yang melebihi nominal tersebut baru dapat dinyatakan sebagai politik uang.

“Secara hukum, penggunaan instrumen elektronik dalam praktek politik uang sejatinya tidak perlu ditanggapi secara reaktif dengan perubahan perundang-undangan,” jelasnya.

Seiring perubahan teknologi, katanya, sudah selazimnya melakukan perbaikan pengaturan. Tapi dalam konteks ini, perubahan sebaiknya dilakukan pada ruang regulasi, bukan legislasi.

Bagaimana Peran Akademisi?

Dalam mengatasi praktik ini, Dr Rifqi berpendapat bahwa akademisi dan civitas kampus berperan sebagai penjaga moral.

Mereka bertanggung jawab dalam melakukan pendidikan dan penyadaran politik kepada masyarakat, khususnya mahasiswa.

Dr Rifqi mengatakan, dosen bertanggung jawab membangun kecerdasan politik mahasiswanya, dengan melakukan pendidikan politik dan membuka ruang diskursus dan dialektika bagi mahasiswanya.

Proses dialektika tersebut diarahkan untuk melahirkan nalar kritis dan keberanian mahasiswa bergerak melakukan perubahan sosial.

Di sisi lain, imbuhnya, akademisi harus tampil memberi kepeloporan moral politik dalam kehidupan di kampus dan kehidupan sosial kemasyarakatannya.

“Di tengah masyarakat yang mulai melazimkan politik uang, para akademisi harus berani menegakkan sikap demokratisnya dengan menolak praktik politik uang dan ikut serta dalam mengawasi proses politik yang ada,” katanya.

ANTARA - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak berhasil meningkatkan daya produktivitas positif di lingkungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui pembentukan kelompok tani dan sentra aquaponik, Hasil budi daya sektor pertanian dan perikanan ini tidak hanya bermanfaat bagi kemandirian penghuni rutan, namun juga membawa pengaruh pada ketahanan pangan. (Indra Budi Santoso/Yovita Amalia/Rinto A Navis)

Beijing (ANTARA) - Administrasi Imigrasi Nasional China memperluas dukungan bahasa untuk hotline layanan imigrasi 12367, yang kini mencakup bahasa Rusia, Jepang, dan Korea.

Administrasi Imigrasi China sebelumnya memiliki layanan dalam bahasa Mandarin dan Inggris, menurut badan administrasi keimigrasian tersebut, Selasa (26/11).

Pengguna layanan hotline 24 jam yang siaga setiap hari itu dapat memilih bahasa yang mereka inginkan melalui sistem navigasi suara. Hotline berfungsi sebagai pusat layanan pelanggan terpadu yang menangani pertanyaan terkait administrasi imigrasi, saran, dan pelaporan aktivitas ilegal.

Diluncurkan pada April 2021, platform layanan telah menangani lebih dari 14 juta pertanyaan dari para pengguna domestik dan internasional di 156 negara dan kawasan per akhir Oktober 2024.

Platform mempertahankan tingkat penyelesaian panggilan pertama sebesar 99,9 persen dan tingkat kepuasan 98,6 persen, menurut data resmi.

Penerjemah: Xinhua
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa pembinaan mental dan moral aparat penegak hukum merupakan upaya berkelanjutan yang harus terus dilaksanakan.

Hal itu disampaikannya menanggapi dua kasus penembakan oleh anggota Polri yang terjadi dalam waktu berdekatan beberapa waktu lalu.

"Masalah pembinaan mental, moral, saya kira merupakan suatu upaya berkelanjutan yang harus tetap dilaksanakan untuk seluruh aparat penegak hukum," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Sebab, kata dia, aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan tugasnya dengan didukung beberapa perangkat, termasuk persenjataan, sehingga dapat berakibat fatal apabila disalahgunakan.

Dia menuturkan bahwa di samping aksi main hakim sendiri dalam kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, terdapat pula permasalahan tambang ilegal yang menyulut aksi penembakan tersebut.

Dia pun mengimbau Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan penindakan secara serius terhadap maraknya tambang-tambang ilegal di sejumlah wilayah.

"Karena maraknya illegal mining apalagi ada indikasi bahwa adanya kekuatan besar yang melindungi illegal mining tersebut ya tentu itu merupakan program tersendiri terpisah yang memang harus ditangani," ucap dia.

Sebelumnya, terjadi kasus penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menyebabkan tewasnya Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar yang dilaporkan terjadi pada hari Jumat (22/11) sekitar pukul 00.43 WIB di Solok Selatan, Sumatera Barat.

Polda Sumatera Barat menjerat Kabag Ops Kepolisian Resor Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dengan pasal pembunuhan berencana.

Lalu yang terbaru, seorang siswa SMKN 4 Kota Semarang tewas akibat tertembak diduga oleh oknum polisi, Minggu (24/11) dini hari. Sejauh ini belum diketahui detail kronologi dari kejadian tersebut, namun pihak Polrestabes Semarang menyebut insiden terjadi saat aksi tawuran antarkelompok berlangsung.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com -Jovi Andrea Bachtiar, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Tapsel), divonis enam bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Sumut, Selasa (26/11/2024).

Jovi merupakan terdakwa tindak pidana UU ITE (pencemaran nama baik) terhadap rekan kerjanya,

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Jovi) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim Irpan Hasan Lubis saat membacakan putusan, Selasa.

Majelis hakim menyatakan Jovi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

"Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah hakim karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain, sebelum berakhirnya masa percobaan selama satu tahun," ungkap hakim.

Majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa Jovi dikeluarkan dari tahanan kota.

"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," ujar hakim.

Jovi mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim, yang dalam pertimbangan menjatuhkan putusan, masih menggunakan hati nurani.

"Majelis hakim melihat bahwa niat saya itu baik, saya ingin kejaksaan itu bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hakim juga mampu melihat track record saya, karena saya bukan jaksa bajingan, jaksa yang suka memeras, dan melakukan gratifikasi," ujar Jovi, saat ditemui usai sidang.

Jovi menyampaikan, pertimbangan majelis hakim tersebut karena apa yang sudah dia berikan kepada institusinya, yaitu berupa legasi positif.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tertutupnya celah hukum bagi anggota partai politik untuk menjadi jaksa agung.

"Selain itu, berkaitan dengan putusan saya dinyatakan bersalah, saya bersama kuasa hukum, bersepakat dan meyakini saya tidak bersalah," katanya.

Kuasa hukum Jovi mengatakan, terkait putusan hakim, mereka akan mengajukan banding.

"Dan secara tegas kami menyatakan akan banding. Ini bukan masalah lamanya hukuman, tapi ini masalah tidak adanya pelajaran kepada publik, bahwa orang akan takut mengkritik," ucap kuasa hukumnya, Jaja Batubara dan kawan-kawan.

Diketahui, Jovi Andrea Bachtiar dituntut dua tahun penjara atas tuduhan menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan di media sosial.

Kasus ini telah menjadi perhatian publik dan viral di media sosial, di mana Jovi menyebut dirinya sebagai korban kriminalisasi.

Pada 14 Mei 2024, Nella Marsella, rekan Jovi di Kejaksaan Negeri Tapsel, menerima tangkapan layar unggahan dari akun Instagram Jovi yang dianggap memfitnah.

Dalam unggahan tersebut, Jovi mengajak lembaga swadaya masyarakat untuk melaporkan penggunaan mobil dinas oleh Nella untuk kepentingan pribadi.

Meskipun Nella telah melaporkan kasus ini ke Polres Tapsel, proses hukum terhadap Jovi berlanjut hingga sidang tuntutan pada 14 Mei 2024, di mana JPU menuntutnya dengan pidana penjara selama dua tahun.

Komisi III DPR RI juga sudah menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas kasus yang melibatkan Jovi Andrea Bachtiar, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (21/11/2024).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, merekomendasikan agar Kejati Sumatera Utara memastikan laporan Nella Marsela diproses secara profesional.

Kemudian, meminta Kejagung mengevaluasi sanksi kepada Jovi dengan tetap berpedoman pada undang-undang, dan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Dan meminta kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk menerima dan memproses semua bentuk laporan jajaran Korps Adhyaksa dengan transparan, adil, dan profesional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com -Jovi Andrea Bachtiar, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Tapsel), divonis enam bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Sumut, Selasa (26/11/2024).

Jovi merupakan terdakwa tindak pidana UU ITE (pencemaran nama baik) terhadap rekan kerjanya,

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Jovi) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim Irpan Hasan Lubis saat membacakan putusan, Selasa.

Majelis hakim menyatakan Jovi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

"Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah hakim karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain, sebelum berakhirnya masa percobaan selama satu tahun," ungkap hakim.

Majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa Jovi dikeluarkan dari tahanan kota.

"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," ujar hakim.

Jovi mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim, yang dalam pertimbangan menjatuhkan putusan, masih menggunakan hati nurani.

"Majelis hakim melihat bahwa niat saya itu baik, saya ingin kejaksaan itu bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hakim juga mampu melihat track record saya, karena saya bukan jaksa bajingan, jaksa yang suka memeras, dan melakukan gratifikasi," ujar Jovi, saat ditemui usai sidang.

Jovi menyampaikan, pertimbangan majelis hakim tersebut karena apa yang sudah dia berikan kepada institusinya, yaitu berupa legasi positif.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tertutupnya celah hukum bagi anggota partai politik untuk menjadi jaksa agung.

"Selain itu, berkaitan dengan putusan saya dinyatakan bersalah, saya bersama kuasa hukum, bersepakat dan meyakini saya tidak bersalah," katanya.

Kuasa hukum Jovi mengatakan, terkait putusan hakim, mereka akan mengajukan banding.

"Dan secara tegas kami menyatakan akan banding. Ini bukan masalah lamanya hukuman, tapi ini masalah tidak adanya pelajaran kepada publik, bahwa orang akan takut mengkritik," ucap kuasa hukumnya, Jaja Batubara dan kawan-kawan.

Diketahui, Jovi Andrea Bachtiar dituntut dua tahun penjara atas tuduhan menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan di media sosial.

Pemimpin tertinggi IranAyatollah Ali Khamenei merespons perilisan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC).

Dalam komentar perdananya pada Senin (25/11), Khamenei mengatakan ICC tak cukup jika cuma meminta Netanyahu ditangkap. Sebaliknya, ia menilai Netanyahu layak untuk mendapatkan hukuman mati.

"Mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya, tapi itu tidak cukup," kata Khamenei dalam pidato di hadapan pasukan paramiliter Basij, Senin.

"[Seharusnya mereka memerintahkan] hukuman mati bagi Netanyahu. Hukuman mati bagi para pemimpin kriminal ini harus diberikan," lanjut dia, seperti dikutip AFP.

Ini merupakan komentar pertama Khamenei pasca ICC merilis surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada Kamis (21/11). Dalam perilisan itu, ICC tak cuma memerintahkan Netanyahu ditangkap, tetapi juga eks Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan kepala sayap militer Hamas, Brigade Al Qassam, yakni Mohammed Deif.

Iran adalah musuh bebuyutan Israel yang bersekutu dengan berbagai kelompok milisi di Timur Tengah, mulai dari Hamas Palestina, Hizbullah Lebanon, hingga Perlawanan Islam di Irak.

Teheran pun sangat mendukung serangan Hamas ke Israel, termasuk serangan pada 7 Oktober 2023 lalu.

Hakim ICC dapat menjatuhkan hukuman penjara hingga 30 tahun terhadap tersangka dan dalam keadaan luar biasa, hukuman seumur hidup. Kendati begitu, ICC tidak bisa menjatuhkan hukuman mati.

Surat perintah penangkapan pra-sidang secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu, karena salah satu dari 124 negara anggota pengadilan diwajibkan untuk menangkapnya jika ia berada di wilayah mereka.

Kepala Jaksa ICC Karim Khan telah mendesak anggotanya untuk bertindak berdasarkan surat perintah tersebut. Ia juga mendesak negara-negara non-anggota seperti Israel, Iran, Amerika Serikat, dan China bekerja sama dalam "menegakkan hukum internasional".

SUKOHARJO,iNewsSragen.id – Polres Sukoharjo memastikan sebanyak 12 warga yang saat ini mendekam di sel tahanan Mapolres mendapat undangan untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2024.

Hal itu disampaikan Kasat Tahti, Iptu Totok mewakili Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit, bahwa 12 warga yang berstatus tahanan polisi itu masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).

"Mereka besuk (27 Nopember 2024) akan melakukan pencoblosan melalui mekanisme kunjungan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat," jelasnya, Selasa (26/11/2024).

Petugas KPPS didampingi saksi dan pengawas TPS akan datang ke Polres Sukoharjo menemui para tahanan untuk memberikan pelayanan dalam melakukan pemungutan suara.

“Nanti petuhas KPPS yang datang dari TPS 4, 5 dan 8 Kelurahan Mandan. Para petugas itu akan hadir ke Polres Sukoharjo dan akan kami dampingi,” ujarnya.

Totok menambahkan, bahwa saat ini tahanan di Polres Sukoharjo sebanyak 15 orang, namun hanya 12 orang yang bisa mendapatkan hak untuk menyalurkan suaranya karena memenuhi syarat.

"Untuk yang 3 orang lainnya tidak dapat menyalurkan karena tidak memiliki hak pilih. Data yang kami dapat ini sudah diproses dan diverifikasi oleh petugas KPU,” pungkasnya.

Editor : Joko Piroso

“Kami ingin memastikan Bali tetap menjadi tempat yang aman dan tertib,”

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, menangkap seorang wanita yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) asal Filipina dalam Operasi Jagratara 2024.

“Kami ingin memastikan Bali tetap menjadi tempat yang aman dan tertib,” kata Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Selasa.

Petugas mendapati sejumlah barang bukti terkait dugaan praktik PSK dari WNA asal Filipina berinisial CAI itu di salah satu permukiman di Sanur, Denpasar.

Saat digeledah petugas, CAI juga tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor kepada petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Denpasar.

Selain CAI, Imigrasi Denpasar juga menangkap lima orang WNA lainnya dengan kasus berbeda di antaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal, melebihi izin tinggal dan pencurian di sejumlah titik dalam Operasi Jagratara tersebut.

Kelima WNA itu yakni berinisial APY dan MMS yang keduanya asal Tanzania yang ditangkap karena mencoba kabur saat petugas mendatangi indekos mereka di kawasan Padangsambian Kelod, Denpasar.

Keduanya ternyata tidak mengantongi dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah.

Selain itu, ada juga WNA asal Jerman berinisial AUH di Ubud, Kabupaten Gianyar karena menyalahgunakan izin tinggal sebagai investor, yang justru membuka bisnis ilegal pengurusan visa.

Kemudian, dua orang WNA asal Rusia berinisial LO dan asal Belarus berinisial PC juga ditangkap di kawasan wisata Ubud karena bekerja sebagai terapis tanpa izin.

Sedangkan satu WNA asal Amerika Serikat berinisial DQS dilimpahkan dari Polsek Denpasar Barat karena kedapatan melakukan pencurian dua toples selai kacang di salah satu pusat perbelanjaan di Denpasar.

Saat ditindaklanjuti petugas Imigrasi, ia hanya mampu menunjukkan foto paspor dengan izin tinggal yang masih berlaku hingga Juli 2025.

“Seluruh WNA yang ditangkap kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Denpasar,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Denpasar, selama Januari-Juni 2024 pihaknya telah mendeportasi sebanyak 29 orang WNA dan 20 orang didetensi.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) diminta ikut turun bergerak mengusut insiden polisi yang menembak pelajar SMK inisial GR (17) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Pihak kepolisian menyebut GR (17) terlibat tawuran antarkelompok hingga berakhir meninggal tertembak saat dilerai polisi.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menilai pihak eksternal perlu dilibatkan lantaran penjelasan sepihak dari polisi kerap diragukan publik karena bias kepentingan.

"Makanya pihak eksternal yakni Komnas HAM harusnya segera terjun untuk melakukan investigasi untuk mendapat informasi atau bukti yang lebih obyektif," kata Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (26/11/2024).

Dia juga mempertanyakan apakah anggota polisi yang menembak pelajar SMK itu sudah menerapkan prosedur terkait penggunaan senjata api.

Apalagi banyak peraturan yang mengatur penggunaan senjata api oleh personel Polri.

Misalnya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, serta Perkap Nomor 8 Tahun 2009 terkait implementasi prinsip-prinsip HAM dalam tindakan Polri.

Menurutnya, dalam peraturan yang ada, jelas disebutkan bahwa penggunaan senjata api harus melalui tahapan tertentu, seperti tembakan peringatan yang diarahkan ke udara, dan tembakan bukan untuk mematikan tetapi melumpuhkan atau menghentikan ancaman bagi personel maupun masyarakat.

"Pertanyaannya adalah apakah prosedur itu sudah dilakukan? Seberapa membahayakankah anak-anak yang tawuran itu pada personel atau masyarakat? Hal-hal seperti itulah yang harus lebih dulu diinvestigasi," tanyanya.

Bambang juga menyorot banyaknya kasus serupa yang terjadi.

Dia menilai seharusnya Kepolisian segera melakukan evaluasi terkait penanganan aksi ketidaktertiban masyarakat dalam hal ini adalah tawuran kelompok.

"Seperti kasus kematian Afif Maulana di Sumbar, atau 7 korban meninggal di sungai Bekasi," kata Bambang.

Lebih lanjut, ia menilai polisi perlu menggunakan kamera badan atau bodycam selama bertugas.

"Sayangnya pengadaan bodycam untuk semua personel belum dilakukan bahkan bulan Juni 2024 lalu menolak dengan alasan tidak ada anggaran," ujarnya.

Diketahui, siswa SMK Negeri anggota Paskibra di Semarang berinisial GR (17) disebut terlibat tawuran antarkelompok hingga berakhir meninggal tertembak saat dilerai polisi pada Minggu (24/11/2024) sekitar pukul 01.00 WIB.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan peristiwa itu terjadi di sekitar jalan Perumahan Paramount, Semarang Barat, Minggu.

Irwan mengatakan semula terjadi tawuran antara geng Tanggul Pojok melawan geng Seroja. Korban penembakan merupakan anggota geng Tanggul Pojok. Korban penembakan merupakan anggota geng Tanggul Pojok.

Dia menyebutkan, para remaja melawan polisi saat dilerai hingga akhirnya dilakukan tindakan tegas berupa tembakan kepada gengster tersebut.

"Saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, muncul anggota polisi. Kemudian dilakukan upaya untuk melerai. Namun, ternyata anggota polisi informasinya diserang, sehingga dilakukan tindakan tegas," ujar Irwan saat diwawancarai di markasnya, Senin (25/11/2024) malam.

Namun, pihak sekolah menegaskan GR dikenal sebagai "anak baik" dan meragukan klaim polisi soal GR terlibat tawuran.

GR juga dikenal sebagai siswa berprestasi dan anggota aktif Paskibra SMKN 4 Semarang.

Dia tinggal bersama neneknya di Kembangarum, Semarang Barat, setelah kehilangan ibunya. Sang ayah tinggal di Sragen, Jawa Tengah.

Pihak sekolah menggambarkan GRO sebagai siswa teladan dengan nilai akademis yang baik dan kepribadian yang positif.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Semarang, Agus Riswantini, menyatakan pihaknya masih mencari kejelasan kronologi kejadian.

“Korban adalah siswa yang berprestasi. Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak keluarga dan kepolisian,” kata Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) diminta ikut turun bergerak mengusut insiden polisi yang menembak pelajar SMK inisial GR (17) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Pihak kepolisian menyebut GR (17) terlibat tawuran antarkelompok hingga berakhir meninggal tertembak saat dilerai polisi.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menilai pihak eksternal perlu dilibatkan lantaran penjelasan sepihak dari polisi kerap diragukan publik karena bias kepentingan.

"Makanya pihak eksternal yakni Komnas HAM harusnya segera terjun untuk melakukan investigasi untuk mendapat informasi atau bukti yang lebih obyektif," kata Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (26/11/2024).

Dia juga mempertanyakan apakah anggota polisi yang menembak pelajar SMK itu sudah menerapkan prosedur terkait penggunaan senjata api.

Apalagi banyak peraturan yang mengatur penggunaan senjata api oleh personel Polri.

Misalnya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, serta Perkap Nomor 8 Tahun 2009 terkait implementasi prinsip-prinsip HAM dalam tindakan Polri.

Menurutnya, dalam peraturan yang ada, jelas disebutkan bahwa penggunaan senjata api harus melalui tahapan tertentu, seperti tembakan peringatan yang diarahkan ke udara, dan tembakan bukan untuk mematikan tetapi melumpuhkan atau menghentikan ancaman bagi personel maupun masyarakat.

"Pertanyaannya adalah apakah prosedur itu sudah dilakukan? Seberapa membahayakankah anak-anak yang tawuran itu pada personel atau masyarakat? Hal-hal seperti itulah yang harus lebih dulu diinvestigasi," tanyanya.

Bambang juga menyorot banyaknya kasus serupa yang terjadi.

Dia menilai seharusnya Kepolisian segera melakukan evaluasi terkait penanganan aksi ketidaktertiban masyarakat dalam hal ini adalah tawuran kelompok.

"Seperti kasus kematian Afif Maulana di Sumbar, atau 7 korban meninggal di sungai Bekasi," kata Bambang.

Lebih lanjut, ia menilai polisi perlu menggunakan kamera badan atau bodycam selama bertugas.

"Sayangnya pengadaan bodycam untuk semua personel belum dilakukan bahkan bulan Juni 2024 lalu menolak dengan alasan tidak ada anggaran," ujarnya.

Diketahui, siswa SMK Negeri anggota Paskibra di Semarang berinisial GR (17) disebut terlibat tawuran antarkelompok hingga berakhir meninggal tertembak saat dilerai polisi pada Minggu (24/11/2024) sekitar pukul 01.00 WIB.