REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan timnya sedang dalam kepercayaan diri tinggi menjelang menghadapi West Ham United dalam pekan ke-13 Liga Primer Inggris di Stadion Olimpiade London, Ahad (1/12/2024) pukul 00.30 WIB.

Kepercayaan diri ini karena the Gunners baru memenangkan dua laga dengan skor besar, yaitu 3-0 melawan Nottingham Forest dan 5-1 atas Sporting Lisbon.

"Jelas kemenangan meningkatkan energi dan kepercayaan diri. Itu dua kemenangan besar bagi kami," kata pelatih asal Spanyol itu, dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (30/11/2024).

Arsenal memiliki modal bagus melawan The Hammers karena berjaya pada pertemuan terakhir kedua tim. Musim lalu, the Gunners mempermalukan West Ham 6-0 di Stadion Olimpiade London.

Namun, Arteta tak ingin rekor pertemuan terkini membuat timnya meremehkan the Hammers. Sebab, tim asuhan Julen Lopetegui sekarang tetap tim kuat yang memiliki senjata mematikan dalam serangan cepat dan bola mati.

"Mereka adalah tim yang sangat fisik, sangat bagus dalam permainan langsung, menyerang dengan bola kedua di mana mereka harus mendominasi permainan melalui penguasaan bola," jelas dia.

"Bola mati, dan kemudian kualitas individu yang mereka miliki, para pemain depan dapat menciptakan situasi apa pun untuk membuat Anda kesulitan. Mereka benar-benar dilatih dengan baik," ujar dia.

Arteta mengakui laga melawan West Ham sebagai momentum timnya untuk menemukan konsistensi. Ia juga ingin melihat sejauh mana timnya mampu mempertahankan kinerja tingkat tinggi sepanjang pertandingan dengan lawan yang kompetitif saat ini.

Memasuki pekan ke-13 Liga Inggris, Arsenal berada di posisi kelima dengan 22 poin, tertinggal sembilan angka dari Liverpool di puncak. Adapun West Ham ada di posisi 14 dengan 15 poin.

JAKARTA, KOMPAS.com - “Kami juga pingin ada Undang-Undang terkait dengan perlindungan guru.”

Demikian pernyataan Alya (37), guru SMA Negeri di Jakarta Selatan saat dimintai tanggapannya soal Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan kenaikan gaji untuk profesinya.

Menurut Alya, Undang-Undang itu sangat perlu mengingat maraknya tuntutan para orangtua murid yang protes ketika guru dinilai terlalu keras mendidik siswa.

“Sekarang kan guru-guru sedang di ambang, bisa dibilang saat kami mencoba membentuk karakter siswa, kami tegas, kami malah disalahkan,” ujar Alya kepada Kompas.com, Jumat (29/11/1024).

Alya bercerita baru saja mendapatkan protes dari orangtua murid saat sedang mendidik mereka. Padahal, semua yang dilakukan guru adalah proses membentuk generasi yang lebih baik.

“Jatuhnya kan kami memberikan sebuah refleksi, memberikan yang harapannya menjadi generasi bangsa yang baik,” kata Alya.

Pernyataan Alya merujuk pada kasus guru yang rentan dipidana. Salah satunya terjadi di Konawe Selatan, guru honorer Supriyani dilaporkan ke polisi atas tuduhan menganiaya murid.

Pada 28 Oktober lalu, misalnya, Polres Bombana di Sulawesi Tenggara mendamaikan guru dan orangtua murid dalam kasus dugaan penganiayaan di SD Negeri 27 Kecamatan Rumbia.

Guru di sekolah itu yang diduga melakukan kekerasan mengajukan permintaan maaf kepada keluarga murid. Kata maaf itu diterima dan Polres Bombana menutup kasus itu secara kekeluargaan.

Sementara itu, guru SMA swasta di Jakarta Utara, Apri (24) mengaku, pengumuman kenaikan gaji tidak akan berdampak terhadap dirinya.

“Jadi untuk hal itu kenaikan gaji sebenarnya bukan gaji semua guru, tapi kenaikan tunjangan sertifikasi guru yang sudah ikut ujian Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan dia (akan) dapat tunjangan Rp 2 juta per bulan,” ujar Apri saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Sebagai guru berstatus honorer yang belum mengikuti program PPG, ia berharap Prabowo lebih memerhatikan semua kalangan profesi tersebut.

“Harapannya mungkin lebih diperhatikan kembali kondisi guru, terkhusus guru honorer yang berada di seluruh indonesia, dan mudah-mudahan saja ada kebijakan yang bisa bikin aman guru dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah,” ucap Apri.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Ade Kurniawan (24), guru SMA swasta di Jakarta Pusat. Dia justru menyoroti tentang penyaluran dana nantinya.

Sebagai guru honorer, ia kerap kali menerima pendapatan per bulan dari yayasan sekolah dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang dibayar oleh orangtua peserta didik.

“Kalau misalkan Pak Prabowo menjanjikan gaji guru akan naik di tahun 2025, yang saya takutkan skemanya belum matang,” kata Ade saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

“Karena nantinya ketika memang harus menaikkan gaji guru honorer yang ada di swasta ataupun di bagian lainnya, pasti dana yang dikucurkan pemerintah harus lari ke yayasan terlebih dahulu. Nah, di situ kita enggak tahu apa yang terjadi,” tambah dia.

Oleh karena itu, jika Prabowo nantinya menekan Keppres tentang kenaikan gaji guru, maka dia mengharapkan kepala negara itu juga mengatur penyaluran dana.

“Paling tidak penyalurannya bisa langsung ke rekening guru dengan tahap seleksi guru honorer yang siapa sih yang paling layak dapat, harus ada indikatornya,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru saat Puncak Peringatan Hari Guru di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

"Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis.

Kepala Negara menuturkan, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta guru non-ASN atau honorer.

Ia memerinci, kenaikan gaji sebesar satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN yang telah ikut sertifikasi/pendidikan profesi guru (PPG).

"Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta," ungkap Prabowo disambut tepuk tangan meriah para guru.

Kepala Negara mengungkapkan, terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik pada tahun 2025. Jumlah itu setara dengan 64,4 persen dari total guru, meningkat 620 pendidik tersertifikasi dibanding tahun 2024.

Adapun dengan kenaikan gaji ini, anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025, atau naik sekitar Rp 16,7 triliun.

Tak cuma kenaikan gaji, pemerintah akan melaksanakan PPG untuk 806.486 guru pada tahun 2025.

"Masih terkait dengan komitmen kami pemerintah Anda untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru pada tahun 2025, akan dilaksanakan PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1," ujar Prabowo.

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN, Nazarudin Dek Gam, menanggapi usulan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dek Gam menilai usulan itu merupakan pengkhianatan reformasi.

"Usulan Deddy Sitorus agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri atau TNI merupakan pengkhianatan terhadap reformasi. Semangat reformasi salah satunya menjadikan Polri sebagai murni alat penegak hukum yang berdiri sendiri," kata Dek Gam dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Menurutnya, Polri telah menunjukkan kinerja terbaiknya usai berdiri sendiri. Dia mengatakan Polri selalu masuk dalam tiga lembaga paling dipercaya terkait pelayanan publik di setiap survei.

"Kalau merasa ada bukti bahwa Polri terlibat cawe-cawe politik, seharusnya disampaikan saja kepada Bawaslu. Tapi kalau tidak ada bukti, janganlah bikin berita bohong yang mencederai demokrasi," ujarnya.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) RI itu juga menilai Polri telah bekerja sangat baik. Terutama, kata dia, dalam memastikan pengamanan Pilkada serentak 2024.

"Alhasil Pilkada kali ini sangat minim terjadi benturan. Kalau toh ada sedikit konflik, hanya terjadi daerah-daerah yang memang sudah rawan konflik seperti di Papua," tuturnya.

"Yang penting Polri bisa merespons dengan baik dan menghentikan konflik-konflik yang sempat muncul tersebut," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Sekjen PAN, Eko Hedro Purnomo alias Eko Patrio. Eko mengatakan PAN menolak jika Polri berada di bawah TNI atau Kemendagri. Dia mengatakan Polri dan TNI memiliki mekanisme hukum yang berbeda.

"Jelas kami menolak jika institusi Polri berada di bawah TNI atau Kemendagri. Ini sama saja kita mundur ke belakang dan justru mencederai semangat reformasi," kata Eko.

"Jangan sampai kita masuk ke dalam kesimpulan yang tidak mendasar dengan menaruh Polri di bawah institusi militer. Mekanisme hukum sipil dengan militer saja jelas berbeda," tambahnya.

Eko Patrio Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Dia mengatakan Polri sudah semestinya bertanggung jawab dan berada di bawah koordinasi presiden langsung. Eko mengatakan seharusnya institusi TNI dan Polri sama-sama diperkuat.

"Mekanisme institusi Polri yang ada sekarang juga sudah bagus dan solid. Polri harusnya melaporkan langsung ke Presiden, bukan melapor ke institusi militer. Kita seharusnya berpikir ke depan, fokus mendorong penguatan institusi baik itu Polri maupun TNI. Bukan malah mundur dan melemahkan salah satunya," ungkapnya.

Selanjutnya

Usulan PDIP

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(zap/jbr)

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan timnya sedang dalam kepercayaan diri tinggi menjelang menghadapi West Ham United dalam pekan ke-13 Liga Inggris di Stadion Olimpiade London pada Minggu (1/12) pukul 00.30 WIB.

Kepercayaan diri yang disebtu Arteta adalah karena The Gunners baru memenangkan dua laga dengan kemenangan besar, yaitu 3-0 melawan Nottingham Forest dan 5-1 melawan Sporting Lisbon.

"Jelas kemenangan meningkatkan energi dan kepercayaan diri. Itu adalah dua kemenangan besar bagi kami," kata pelatih asal Spanyol itu, dikutip dari laman resmi klub, Sabtu.

Arsenal memiliki modal bagus melawan The Hammers karena memenangkan pertemuan terakhir kedua tim ketika menang besar 6-0 di Stadion Olimpiade London.

Namun, Arteta tak ingin rekor pertemuan terkini ini membuat timnya meremehkan West Ham karena tim asuhan Julen Lopetegui itu tetap tim kuat yang memiliki senjata mematikan dalam serangan cepat dan bola mati.

"Mereka adalah tim yang sangat fisik, sangat bagus dalam permainan langsung, menyerang bola kedua di mana mereka harus mendominasi permainan melalui bola," jelas dia.

"Bola mati, dan kemudian kualitas individu yang mereka miliki, para pemain depan dapat menciptakan situasi apa pun untuk membuat Anda kesulitan. Mereka benar-benar dilatih dengan baik," tambah dia.

Ketika disinggung apakah laga melawan West Ham adalah momentum timnya untuk menemukan konsistensi, pelatih 42 tahun itu menjawab, "Saya pikir begitu".

"Apakah Anda mampu mempertahankan kinerja tingkat tinggi sepanjang permainan juga karena betapa kompetitifnya setiap lawan saat ini, dan itulah yang akan kami coba lakukan besok," tutup dia.

Memasuki pekan ke-13 Liga Inggris, Arsenal berada di posisi kelima dengan 22 poin, sedangkan West Ham ada di posisi 14 dengan 15 poin.

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pernyataan bersama pemerintah Indonesia-China yang ditandatangani pemimpin kedua negara pada 9 November lalu akan dilaksanakan berdasarkan regulasi Indonesia, kata Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Letjen (Purn.) Hilman Hadi pada Sabtu.

Dia meyakini implementasi pernyataan itu, yang mencakup penguatan kerja sama bilateral di sejumlah bidang, tidak akan berdampak pada kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Hilman menyampaikan hal itu terkait butir ke-9 dari pernyataan bersama tersebut yang menyebutkan soal pembangunan bersama di "area klaim yang tumpang tindih (overlapping claims)."

Dia menilai kesepakatan bersama itu memuat klausul yang menegaskan bahwa kesepakatan "berlaku sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku di negara masing-masing."

"Jadi, tidak ada yang mengganggu kedaulatan kita,” kata Hilman dalam diskusi mengenai otonomi strategis dalam diplomasi Indonesia dalam rangka Conference of Indonesian Foreign Policy (CIFP) yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta.

Menurut dia, zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia sejauh 200 mil dari garis pantai adalah hak berdaulat RI yang tetap mengacu pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Namun, dia mengatakan bahwa hak berdaulat Indonesia itu “bisa dikelola dengan negara-negara lain demi keuntungan dan kepentingan bersama”.

“Sehingga, ketika saya melihat penandatanganan ini, tak ada pengaruhnya terkait kedaulatan negara, meski memang saya akui ada berbagai reaksi yang muncul,” kata Hilman.

Dia juga memandang pernyataan bersama itu sesuai dengan politik bebas aktif Indonesia dan selaras dengan upaya menguatkan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan China yang telah berjalan.

Pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh Presiden China Xi Jinping dan Presiden RI Prabowo Subianto di Beijing pada 9 November.

Dalam pernyataan tersebut, kedua negara sepakat untuk membangun pola baru kerja sama dan pembangunan di semua lini, di antaranya interaksi antar-masyarakat, kerja sama pembangunan maritim, serta kerja sama pertahanan dan keamanan.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menganggap usulan ini bisa mencederai semangat reformasi.

"Pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI merupakan produk reformasi yang berorientasi pada perbaikan lembaga Polri agar lebih profesional, modern dan independen dalam penegakan hukum. Gagasan pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI disampaikan pertama kali oleh presiden BJ Habibi pada tahun 1998, kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi presiden pada tahun 1999 dan berujung diterbitkannya undang-undang mengenai Polri pada tahun 2002 pada era presiden Megawati," ujar Sekretaris Bidang Jam'iyyah PP. Persis, Erdian dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024). Rilis keterangan Erdian berjudul 'PP. Persis Respon Usulan Kepolisian dibawah TNI dan Kemendagri: Cara Pandang Parsial dan Kasuistik, Cederai Semangat Reformasi'.

Menurut Erdian, tugas pokok yang diamanatkan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 sudah sangat ideal untuk memberikan keleluasaan bagi institusi Polri dalam memberikan pelayanan kepada rakyat dan khidmat kepada bangsa dan negara.

"Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 kan, posisi Polri menjadi lembaga di bawah instruksi Presiden dan memiliki tiga tugas pokok. Yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, menegakkan Hukum. Dan ketiga, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat," lanjutnya.

Erdian menegaskan usulan mengembalikan Polri di bawah kendali Panglima TNI serta Kemendagri dengan alasan karena ada oknum polisi yang melakukan hal-hal yang dianggap mencederai institusi Polri adalah cara pandang yang parsial dan kasuistik. Erdian menganggap pandangan tersebut setback ke paradigma orde baru dan menciderai semangat reformasi.

"Terkait beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum polisi yang terjadi akhir-akhir ini tentu harus ditindak tegas dan segara diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan secara transparan. Kasus-kasus tersebut pun harus menjadi momentum bagi institusi Polri terutama Kapolri untuk senantiasa melakukan perbaikan di tubuh Polri dan juga menjadi evaluasi terhadap sistem pendidikan di kepolisian agar ke depan lebih bagus lagi," lanjutnya.

Erdian berpendapat di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kinerja Polri sangat baik. Secara kelembagaan, kepolisian, kata Erdian, sudah on the track semakin berprestasi dan juga semakin diterima baik oleh segenap lapisan masyarakat.

"Hari ini, kami melihat di bawah kepemimpinan Kapolri Jendral Sigit, polisi mendapat kepercayaan masyarakat yang positif. Bahwa ada masalah yang menghinggapi institusi polisi oleh oknum-nya, namun selama ini, di bawah komando beliau, Polisi sudah on the track melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan kamtibnas. Pilpres, pileg dan pilkada serentak tahun ini berjalan tertib, lancar, damai dan aman. Bila ada kekurangan, ya diperbaiki. Dan kami yakin, Kapolri sangat terbuka akan hal itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(isa/jbr)

London: Arsenal akan menyambangi markas West Ham United dalam lanjutan Premier League yang digelar Minggu, 1 Desember, dini hari nanti. The Gunners saat ini bertengger di peringkat lima dengan 22 poin dari 12 pertandingan, sedangkan The Hammers tercecer di posisi 14 dengan 15 angka dari 12 laga.

Meski begitu, pelatih Mikel Arteta mewanti-wanti para Arsenal tak memandang sebelah mata pasukan Julen Lopetegui. Menurutnya West Ham memiliki berbagai cara untuk menciptakan peluang dan mencetak gol serta sedang dalam kondisi moral terbaiknya usai menang di kandang Newcastle pekan lalu.

"Ini adalah tim yang sedang dalam kondisi moral terbaik setelah meraih kemenangan besar di markas Newcastle dan selalu menjadi lawan sulit, kami tahu itu. Mereka juga punya banyak cara untuk menciptakan masalah bagi kami," kata Arteta di laman resmi klub.
"Mereka adalah tim yang kuat secara fisik, sangat bagus dalam mengandalkan umpan panjang, mengejar second ball di mana mereka mendominasi laga lewat umpan terobosan. Atau ketika mereka memiliki ruang mereka adalah tim yang sangat berbahaya," jelasnya.

"Mereka juga sangat bagus dalam memanfaatkan situasi bola mati. Kemudian, mereka juga memiliki kualitas individu, para pemain depan mereka bisa menciptakan peluang kapanpun dan dalam situasi apapun, mereka tim yang terlatih dengan sangat baik," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)

London: Arsenal akan menyambangi markas West Ham United dalam lanjutan Premier League yang digelar Minggu, 1 Desember, dini hari nanti. The Gunners saat ini bertengger di peringkat lima dengan 22 poin dari 12 pertandingan, sedangkan The Hammers tercecer di posisi 14 dengan 15 angka dari 12 laga.

Meski begitu, pelatih Mikel Arteta mewanti-wanti para Arsenal tak memandang sebelah mata pasukan Julen Lopetegui. Menurutnya West Ham memiliki berbagai cara untuk menciptakan peluang dan mencetak gol serta sedang dalam kondisi moral terbaiknya usai menang di kandang Newcastle pekan lalu.

"Ini adalah tim yang sedang dalam kondisi moral terbaik setelah meraih kemenangan besar di markas Newcastle dan selalu menjadi lawan sulit, kami tahu itu. Mereka juga punya banyak cara untuk menciptakan masalah bagi kami," kata Arteta di laman resmi klub.
"Mereka adalah tim yang kuat secara fisik, sangat bagus dalam mengandalkan umpan panjang, mengejar second ball di mana mereka mendominasi laga lewat umpan terobosan. Atau ketika mereka memiliki ruang mereka adalah tim yang sangat berbahaya," jelasnya.

"Mereka juga sangat bagus dalam memanfaatkan situasi bola mati. Kemudian, mereka juga memiliki kualitas individu, para pemain depan mereka bisa menciptakan peluang kapanpun dan dalam situasi apapun, mereka tim yang terlatih dengan sangat baik," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)

Kami perlu merumuskan apa yang disebut dengan quick count atau real count bukanlah perangkat resmi perhitungan suara karena masih ada potensi kesalahan, misalnya salah input, salah data salah dokumen

Jakarta (ANTARA) - Pemuda Pancasila (PP) DKI Jakarta siap memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) apabila Pilkada Jakarta berlangsung dalam dua putaran.

Ketua Bidang Kepemudaan PP DKI Jakarta Shaquille Rekardianto di Jakarta, Sabtu, meyakini Pilkada Jakarta akan berlangsung selama dua putaran karena berdasarkan data hitung cepat (quick count) yang dimiliki, belum ada calon yang meraih suara 50 persen lebih.

"Kami punya keyakinan ini akan berlangsung dua putaran. Dan kami siap mengawal dan berjuang bersama pasangan Ridwan Kamil - Suswono sampai akhir di putaran ke dua," ujar Shaquille dalam keterangannya.

Kendati demikian, Ketua Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) PP DKI itu mengaku tetap menunggu hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU DKI Jakarta.

Shaquille berharap nantinya semua pasangan calon menghormati hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta.

Namun, jika Pilkada Jakarta berlangsung dua putaran, dia meminta masyarakat turut berpartisipasi memilih calon pemimpin yang bisa memajukan Jakarta menjadi kota global.

"Dan untuk masyarakat Jakarta, khususnya anak muda Jakarta, ayo ikut berpartisipasi dan datang ke TPS di pencoblosan putaran kedua. Karena masa depan Jakarta bergantung kepada suara warganya," kata dia.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata sebelumnya mengatakan pengumuman hasil Pilkada DKI Jakarta akan dilangsungkan paling lambat pada 16 Desember 2024 karena pada 28 November 2024 hingga 3 Desember 2024, KPU baru melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota akan dilakukan pada 5-7 Desember 2024. Setelahnya, rekapitulasi dan penetapan hasil di tingkat provinsi akan dilakukan pada 9-11 Desember 2024. Pengumuman rekapitulasi penetapan hasil di provinsi dijadwalkan pada 10-16 Desember.

Sekretaris Tim Kemenangan Pasangan RIDO, Basri Baco sebelumnya juga meminta warga Jakarta dan pasangan calon untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU karena sesuai dengan undang-undang, keputusan final dan mengikat tentang pemenang Pilkada datang dari KPU.

Oleh karena itu, ia berharap tidak ada pihak-pihak atau tim paslon lain yang mengklaim bahwa Pilkada Jakarta sudah selesai dan dimenangkan dalam satu putaran. Karena klaim tersebut berpotensi membawa dampak buruk lantaran bisa menggiring opini masyarakat.

"Kami perlu merumuskan apa yang disebut dengan quick count atau real count bukanlah perangkat resmi perhitungan suara karena masih ada potensi kesalahan, misalnya salah input, salah data salah dokumen," kata Basri Baco

Dia menambahkan berdasarkan undang-undang, yang menjadi acuan resmi adalah rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di KPU mulai dari TPS, kelurahan dan kecamatan, kota hingga provinsi.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyorot usulan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia mengkritik usulan Polri di bawah Kemendagri.

Yudi beranggapan sah-sah saja ada yang berpendapat bahwa Polri harus di bawah Kemendagri. Namun Yudi mengingatkan dampaknya tentu sangat besar bagi proses reformasi ketatanegaraan di Indonesia yang telah 26 tahun bergulir.

Polri saat ini, kata Yudi, sudah terbuka dan responsif jika terjadi permasalahan di tubuh kepolisian, bahkan kritik pun diterima dengan tangan terbuka dan dicari solusinya.

"Belum lagi kita lihat bagaimana kesuksesan Polri mengawal pemilu, pilkada, hari raya keagamaan, hingga kegiatan tingkat nasional dan internasional lainnya yang secara umum berhasil menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat," kata Yudi dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Hal itu semua bisa terjadi karena Polri langsung di bawah presiden. "Sangat sulit membayangkan jika Polri kemudian di bawah kementerian," tegasnya.

Menurut Yudi, ada beberapa permasalahan yang timbul bila Polri di bawah Kemendagri. Salah satunya tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan reformasi.

"Usulan ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi modern dan semangat reformasi. Polri sebagai bagian dari eksekutif bertugas sebagai penegak hukum dan memiliki peran yang berbeda dengan Kemendagri yang fokus pada administrasi pemerintahan dalam negeri," imbuh Yudi.

Yudi juga khawatir institusi Polri akan mengalami kemunduran bila di bawah Kemendagri. Yudi berpendapat Polri lebih ideal seperti saat ini, yaitu berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Menggabungkan Polri dengan Kemendagri dapat membuka peluang intervensi politik, yang bertentangan dengan tujuan reformasi untuk menjaga independensi lembaga-lembaga ini," kata Yudi.

"Usulan ini dinilai dapat mengganggu tatanan kelembagaan yang telah berjalan baik dan bertentangan dengan semangat reformasi kelembagaan," lanjutnya.

Menurut Yudi, pemisahan Polri dan TNI adalah bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat. Sehingga, menggabungkannya kembali dianggap sebagai langkah mundur.

Yudi mendukung semua pihak baik dari masyarakat, ormas kepemudaan, anggota legislatif maupun tokoh-tokoh lainnya yang turut bersuara agar Polri tetap independen tidak di bawah instansi atau kementerian mana pun.

"Secara keseluruhan, usulan ini mendapat banyak penolakan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, berpotensi mengundang intervensi politik, dan bertentangan dengan semangat reformasi yang telah memisahkan Polri dari TNI," kata Yudi.

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(isa/jbr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Kepolisian (Kompolnas), Choirul Anam, menyatakan tak setuju terhadap gagasan menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurutnya, gagasan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan melupakan sejarah kelam masa lalu.

“Salah satu hasil penting dari reformasi adalah pemisahan antara lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan dan lembaga yang mengelola keamanan dalam negeri serta penegakan hukum,” ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (29/11/2024).

“TNI fokus pada ancaman eksternal, sedangkan Polri bertanggung jawab pada keamanan domestik. Maka, ada pemisahan yang jelas antara keduanya,” tambah Anam.

Dia menegaskan bahwa wacana untuk mengembalikan Polri di bawah TNI merupakan langkah mundur yang mengkhianati agenda reformasi.

"Kita punya sejarah panjang dan kelam terkait hal ini di masa Orde Baru. Reformasi lahir untuk mengatasi itu. Jadi, jika ada gagasan seperti ini, menghianati cita-cita reformasi,” tegasnya.

Anam juga menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme, baik di tubuh TNI maupun Polri, sebagai bagian dari kedewasaan negara.

Dia bilang, profesionalitas masing-masing institusi adalah fondasi untuk melayani masyarakat dengan baik dan menjaga stabilitas negara.

“Memastikan profesionalisme di tubuh TNI dan Polri adalah pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.

“Itu adalah kepentingan seluruh bangsa, bukan hanya institusi terkait. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan untuk memastikan keduanya semakin profesional,” lanjut dia.

Anam juga mengakui bahwa meskipun tantangan masih ada, kemajuan dalam meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri terus terlihat.

Hal ini, menurutnya, menjadi landasan bagi keyakinan bahwa pemisahan fungsi antara kedua lembaga harus tetap dipertahankan.

“Jika ide untuk menempatkan Polri di bawah TNI kembali diusulkan, itu sama saja mengabaikan agenda reformasi yang telah dicapai,” ujarnya.

“Langkah kita ke depan adalah memperkuat profesionalisme masing-masing institusi, bukan malah mencampuradukkan fungsi dan wewenang,” tegas dia.

Jakarta -

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (Sekjen PP) Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo, menganggap wacana agar Polri kembali berada di bawah Kemendagri sebagai wacana yang tak berdasar. Dia menganggap wacana tersebut justru kontradiktif dengan amanah reformasi.

"PDIP harusnya kembali ingat sejarah, bahwa pemisahan Polri dan TNI justru jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontraproduktif dengan agenda reformasi. Jangan mengada-ada", kata Najih dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Dia juga menilai tuduhan PDIP yang menyebut Polri tak netral merupakan ekspresi kekecewaan akibat kekalahan di beberapa wilayah dalam Pilkada. Menurutnya, tuduhan serius itu harus dibuktikan PDIP.

"Klaim seperti ini hemat saya adalah ekspresi kekecewaan dari pihak yang kalah. Situasi psikologis yang biasa, tapi kali ini saya pikir ekspresinya cenderung berlebihan. Tidak mencerminkan kematangan berdemokrasi. Ini adalah klaim yang harus dipertanggungjawabkan dan perlu dibuktikan, karena mengingat dalam Pilpres terakhir juga terjadi tuduhan yang tidak mampu dibuktikan," ucap Najih.

Najih lalu mengungkit soal temuan pakta kepala BIN daerah (Kabinda) untuk memenangkan capres PDIP pada Pilpres 2024. Dia menyebut saat itu PDIP hanya bergeming.

"Kader PDIP-P perlu mengingat ulang kasus Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat awal kampanye Pilpres, kita semua tahul kemarin, tersebar pakta Integritas Pj Bupati Sorong dengan BIN Daerah untuk menangkan capres dari PDIP. Saya mau bertanya, ke mana gerangan suara mereka waktu kasus tersebut ribut di publik", lanjut Najih.

Menurutnya, para elite politik saat ini harusnya mampu mendorong kedewasaan dan kematangan berdemokrasi, utamanya untuk kepentingan membangun demokrasi yang seimbang di masa depan.

"Elite politik, termasuk PDIP saat ini mestinya hadir menunjukkan ketauladanan berdemokrasi. Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan. Sikap dan klaim semacam itu tidak mendidik publik", tutur Najih.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri saat berbicara dugaan intervensi di Pilkada 2024.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(jbr/tor)