Jakarta -

Usulan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengemuka. Wakil Ketua PBNU KH Abdullah Latopada menganggap wacana itu adalah upaya ahistoris.

"Jangan ahistoris lah, Polri sudah sesuai arah jangan dikebiri hanya karena emosi sesaat," kata Latopada usai mengikuti Rapat Koordinasi PWNU se Indonesia di Hotel Bumi Surabaya, dilansir detikJatim, Sabtu (30/11/2024).

Menurut Latopada, usulan itu hanya akan memperlemah posisi Polri. Dia menyebut upaya itu akan menodai amanat reformasi.

"Amanat reformasi jelas, TNI/Polri telah dipisahkan. Kalau sekarang kemudian diusulkan di bawah Mendagri artinya malah menodai amanat reformasi," ujarnya.

Selain itu, Latopada juga menilai bahwa tuduhan PDIP yang menyebutkan bahwa Polri digunakan untuk kepentingan politik juga sulit dibuktikan. Menurutnya, hal itu berbeda masalah.

"Ini beda masalah. Jangan kemudian alasan politik dijadikan dasar untuk mengerdilkan peran polisi," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini.

(azh/taa)

Tangerang (ANTARA) - Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang bersama kepolisian mengungkap kasus transaksi narkotika jenis sabu seberat 130,85 gram yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) bernama ODP alias Buluk disimpan di bawah kandang burung.

Plt Kalapas Pemuda Kelas IIA Tangerang Riski Burhannudin di Tangerang, Sabtu mengatakan terbongkarnya kasus penyelundupan tersebut berawal ketika para petugas sedang melaksanakan serah terima tugas jaga

Saat itu seorang petugas yang sedang melintas menemukan kandang burung yang diletakkan oleh seseorang tak dikenal di area Pos Wasrik yang berada di halaman parkir Lapas. Setelah diselidiki akhirnya diketahui bahwa kandang burung tersebut merupakan pesanan ODP alias Buluk.

“Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, petugas menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu pada bagian bawah kadang burung tersebut," kata Riski dalam keterangannya.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, pihaknya melaporkan kepada Kadiv Pas dan melakukan koordinasi dengan Pihak Polres Tangerang Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut.

"Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota yang menindak lanjuti pemeriksaan dan memastikan bahwa barang tersebut benar-benar narkotika, " ujar Riski.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan penangkapan tersebut merupakan sinergitas antara Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dan Polres Tangerang.

"Saat itu Satresnarkoba Polres Metro Tangerang menerima laporan tentang adanya paket mencurigakan dalam sebuah kandang burung yang dikirim seseorang tak dikenal ke Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang," katanya.

Setelah berkoordinasi dengan pihak lapas, petugas Satnarkoba kemudian menguji dua bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto total 130,85 gram dan akhirnya polisi menahan tersangka Buluk yang merupakan warga binaan di lapas tersebut.

“Dalam pemeriksaan tersangka mengaku memesan paket sabu itu dari seseorang bernama Coki yang saat ini masih dalam pengejaran (DPO) pemesanan dimaksud dilakukan pada saat Coki mengunjungi Buluk disampaikan di ruang kunjungan.

Barang Bukti yang berhasil disita dari peristiwa itu adalah dua bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 130,85 gram, satu buah kandang burung.
Kombes Zain mengungkapkan tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup Zain juga menyampaikan terima kasih atas komitmen para petugas lapas untuk memberantas peredaran narkoba.

TANGERANG - Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang bersama Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap kasus transaksi sabu. Kasus ini melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) bernama ODP alias Buluk.

Plt Kalapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Riski Burhannudin mengatakan terbongkarnya kasus penyelundupan 130,85 gram sabu tersebut bermula ketika para petugas sedang melaksanakan serah terima tugas jaga P2U. Saat itu seorang petugas yang melintas menemukan kandang burung yang diletakkan seseorang tak dikenal di area Pos Wasrik di halaman parkir Lapas.

?Setelah diselidiki akhirnya diketahui bahwa kandang burung tersebut merupakan pesanan ODP alias Buluk," kata Riski didampingi Ka KPLP Tangerang Petrus Agustinus kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

?Saat itu Petugas P2U yang melakukan pemeriksaan juga menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu pada bagian bawah kadang burung tersebut. Atas kecurigaan tersebut, dilaporkan pada kepada Ka.KPLP dan selanjutnya Ka KPLP melaporkan penemuan tersebut kepada saya,? tambahnya.

Malam itu juga Ka KPLP dan Staff Pengamanan melakukan pemeriksaan terhadap ODB dan menyebutkan bahwa burung tersebut merupakan pesanan milik Buluk. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Kalapas melaporkan kepada Kadiv Pas dan melakukan koordinasi dengan Polres Tangerang Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut.

?Kemudian Tim Satresnarkoba dari Polres Metro Tangerang Kota datang melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar narkotika dan polisi memeriksa di lapas," tuturnya.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan penangkapan tersebut merupakan sinergitas antara Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dan Polres Tangerang. "Saat itu Satresnarkoba Polres Metro Tangerang menerima laporan tentang adanya paket mencurigakan dalam sebuah kandang burung yang dikirim seseorang tak dikenal ke Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang," katanya.

Setelah berkoordinasi dengan pihak lapas, petugas Satnarkoba kemudian menguji dua bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto total 130,85 gram. Akhirnya polisi menahan tersangka Buluk yang merupakan warga binaan di lapas tersebut.

Dalam pemeriksaan tersangka mengaku memesan paket sabu itu dari seseorang bernama Coki yang saat ini masih dalam pengejaran (DPO). Pemesanan dilakukan saat Coki mengunjungi Buluk disampaikan di ruang kunjungan.

Zain mengungkapkan tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2 UU No 35/2009 tentang Narkotika. Zain juga menyampaikan terima kasih atas komitmen para petugas lapas untuk memberantas peredaran narkoba.

Medan (ANTARA) - Kantor Imigrasi Belawan, Sumatera Utara, menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak bencana banjir di Kecamatan Medan Labuhan, Medan.

"Kami menyalurkan 50 paket sembako untuk warga di Belawan dan untuk posko banjir di Medan Labuhan sebanyak 17 karung beras, 40 papan telur, dan 40 dus mi instan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Belawan Andriw Guntur S Simanjuntak, di Medan, Sabtu.

Andriw mengatakan kegiatan bakti sosial ini sejalan dengan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang tengah dijalankan serentak seluruh Indonesia.

Kegiatan ini, kata dia, sebagai bentuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap masyarakat khususnya di sekitar Kantor Imigrasi Belawan, terutama yang terdampak bencana.

"Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan masyarakat yang sedang terdampak banjir," kata Andriw.

Kegiatan ini, menurut dia, bekerja sama dengan Kolaborasi Belawan Berkah (KBB) dan perusahaan mitra Kantor Imigrasi Belawan menyalurkan berupa kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Sumatera Utara, menyebutkan sebanyak 24.874 warga Kota Medan terdampak banjir akibat luapan sungai.

"Total ada 7.699 rumah terendam dengan 8.751 kepala keluarga dan 24.874 jiwa terdampak banjir," kata Kepala BPBD Kota Medan Yunita Sari.

Dari total jumlah warga yang terdampak banjir ini, kata dia, di antaranya 67 orang berstatus lanjut usia, kemudian 34 balita, 129 anak-anak, dan dua ibu hamil.

Warga terdampak banjir ini merupakan penduduk 10 kecamatan, yakni Kecamatan Medan Maimun, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Helvetia, Medan Labuhan, Medan Baru, Medan Deli, dan Medan Selayang.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Manado (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Ulu Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, menggandeng polisi dan TNI dalam menggeledah blok hunian warga binaan pemasyarakatan dan tahanan.

"Kami terus membangun kerja sama dengan mereka (Polri dan TNI) ketika menggeledah blok hunian," kata Kepala LP Ulu Siau, Stady Umboh, dihubungi dari Manado, Sabtu.

Kemitraan dengan Polri dan TNI dalam menggeledah, kata dia, dimaksudkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan peterlibatan polisi dan TNI dalam penggeledahan itu dilakukan secara bergantian.

"Misalnya pada saat ini dalam penggeledahan, petugas lapas bersama-sama dengan anggota Kepolisian, maka pekan depan bersama-sama anggota TNI," katanya.

Selain itu, lanjut dia, LP Ulu Siau menjadi titik sambang saat Polres Sitaro patroli. "Jadi kerja sama dengan polisi maupun TNI, selama ini dalam pengamanan di lapas terjalin dengan baik. Jika, sewaktu-waktu dihubungi mereka siap membantu," katanya.

Ia mengatakan selain itu, dalam mengantisipasi gangguan keamanan petugas lapas juga melaksanakan kontrol keliling. "Sampai saat ini kondisi LP tetap aman," katanya.

Saat ini terdapat 75 narapidana dan tahanan di LP Ulu Siau yang berada di Kabupaten Sitaro tersebut.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Ambon (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melakukan peninjauan kualitas pelayanan kesehatan dan makanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, Maluku untuk menjamin standar dan mutu pelayanan lapas tersebut.

"Kami melakukan pengawasan dan evaluasi secara langsung terkait kelayakan pelayanan makan, minum dan kesehatan kepada warga binaan," kata Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (Dirwatkesrehab) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maulidi Hial di Ambon, Sabtu.

Dalam peninjauan itu Hilal memastikan bahwa Lapas Ambon menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ia menjelaskan standar pelayanan kesehatan makanan di lembaga pemasyarakatan meliputi makanan disajikan tiga kali sehari, bahan makanan tidak melewati batas kedaluwarsa, tempat makanan tidak menggunakan bahan yang membahayakan kesehatan.

"Makanan yang disajikan tidak membahayakan kesehatan, dapur bersih dan memiliki sertifikat laik higienis sanitasi jasa boga," katanya.

Selain itu tenaga masak menggunakan masker, sarung tangan, apron dan topi saat mempersiapkan makanan, bahan makanan alat masak dan ompreng selalu dicuci sebelum da sesudah mempersiapkan makanan.

Berdasarkan peraturannya dalam proses penyiapan makanan di lapas, juga harus memperhatikan hal-hal penting seperti menerima bahan makanan dari panitia penerima, memilah bahan makanan berdasarkan kebutuhan menu, menyortir bahan, memotong bahan sesuai kebutuhan, mencuci bahan, meniris, menyiapkan bumbu masakan memasak sesuai kebutuhan dan menguji cita rasa.

Kepala Lapas Ambon Mukhtar menyampaikan apresiasi atas kunjungan Dirwatkeshab di satuan kerja yang dipimpinnya. Kesempatan yang baik untuk mendapatkan masukan dan perbaikan penyelenggaraan pemasyarakatan yang diselenggarakan Lapas.

“Kami merasa sangat terhormat atas kunjungan Dirwatkeshab hari ini. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk memperlihatkan perkembangan terbaru dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan yang diselenggarakan Lapas Ambon, khususnya berhubungan dengan Watkeshab,” katanya.

KOMPAS.com - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menyatakan bahwa timnya sedang dalam kondisi kepercayaan diri tinggi jelang duel melawan West Ham United.

Pertandingan pekan ke-13 Liga Inggris antara West Ham vs Arsenal akan digelar di Stadion Olimpiade London pada hari Sabtu (30/11/2024) atau Minggu (1/12/2024) dini hari pukul 00.30 WIB.

Kepercayaan diri dimiliki Arsenal besutan Arteta yang baru saja meraih dua kemenangan besar, yakni 3-0 atas Nottingham Forest (di Liga Inggris) dan 5-1 saat melawan Sporting CP (Liga Champions).

"Jelas kemenangan meningkatkan energi dan kepercayaan diri. Itu adalah dua kemenangan besar bagi kami," ungkap Arteta dikutip dari situs resmi Arsenal.

Soal pertemuan dengan West Ham di Stadion London, Arsenal menyimpan memori apik. Dalam kunjungan terakhir ke sana, The Gunners menang telak 6-0.

Meski demikian, Arteta menekankan bahwa Kai Havertz dkk pantang meremehkan West Ham, racikan Julen Lopetegui.

"Mereka adalah tim yang sangat mengandalkan fisik, sangat bagus dalam permainan langsung, menyerang bola kedua di mana mereka harus mendominasi permainan melalui bola," kata Arteta menjelaskan.

"Bola mati, dan kemudian kualitas individu yang mereka miliki, para pemain depan dapat menciptakan situasi apa pun untuk membuat Anda kesulitan. Mereka benar-benar dilatih dengan baik," tutur pelatih asal Spanyol itu.

Arsenal bangkit dan memenangi dua laga terakhir mereka, setelah sempat tanpa kemenangan dalam tiga partai beruntun di semua kompetisi.

"Apakah Anda mampu mempertahankan kinerja tingkat tinggi sepanjang permainan juga karena betapa kompetitifnya setiap lawan saat ini, dan itulah yang akan kami coba lakukan besok," ucap Arteta.

Memasuki pekan ke-13 Liga Inggris, Arsenal saat ini berada di posisi kelima dengan total 22 poin.

Sementara, West Ham menempati posisi 14 klasemen Premier League 2024-2025 dengan koleksi 15 poin.

Jakarta -

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), Ilham Nurhidayatullah, menilai Polri harus tetap di bawah Presiden. Hal tersebut disampaikan Ilham saat menanggapi isu yang berkembang terkait usul agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usul itu dikemukakan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus.

"Tetap di bawah presiden, sesuai dengan konstitusi yang ada dan semangat reformasi. Polri tetap on the track seperti ini, sudah banyak prestasi yg dibuat, kalaupun ada yang kurang menjadi evaluasi penyempurnaan dalam setiap prosesnya," kata Ilham di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Ilham mengatakan pernyataannya didasari sejarah perjalanan Indonesia, di mana posisi Polri di Bawah Presiden langsung merupakan bagian dari semangat reformasi.

"Saya pikir pemisahan TNI-Polri ini telah melalui mekanisme dan pembahasan yang panjang oleh para tokoh bangsa ya di republik kita. Dari dikeluarkannya instruksi Presiden Habibie nomor 2 tahun 1999, lanjut ke TAP MPR Nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI-Polri. Karena dirasa belum tegas, lahir lagi Keputusan Presiden Gusdur Nomor 89 Tahun 2000 dan kemudian selanjutnya disahkan pula UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,"

Ilham selanjutnya berpendapat usul memposisikan Polri di Bawah Kemendagri adalah suatu kemunduran. Ilham merasa tak ada urgensi Polri diposisikan di Bawah Kemendagri.

"Kalau kita melihat perjalanan panjang semangat reformasi terkait institusi kepolisian, usulan tersebut terkesan mundur ke belakang kembali pada era orde baru. Saya melihat tidak adanya alasan kuat bagi bangsa kita untuk mundur ke belakang ya," sebutnya.

Ilham menuturkan adanya oknum-oknum di kepolisian perlu menjadi perhatian dan evaluasi di internal. "Tidak pula dengan (oknum) itu kita melihat seakan karena nila setitik rusak susu seberang," lanjut Ilham.

Saat ini menurutnya kinerja kepolisian di bawah Kapolri saat ini semakin mendapat nilai positif dan disenangi oleh masyarakat. Dia juga mengapresiasi kinerja Jenderal Sigit dan jajaran dalam mengamankan pilkada.

"Kalau kita melihat hari ini ya, kinerja kepolisian di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit semakin baik. Mulai dari reformasi birokrasi di tubuh Polri, pengungkapan kasus-kasus besar narkotika, judi online dan lainnya. Begitu pula kinerja Polri dalam menjaga kamtibmas hari ini. Pilpres dan pileg serta pilkada serentak tahun ini alhamdulillah berjalan tertib, aman, damai dan tentram," tutupnya.

"Kami melihat peran penting Pak Kapolri bersama jajarannya dalam mengawal mulai dari masa kampanye, masa tenang, distribusi kertas suara, pengawasan di TPS, sampai penghitungan surat suara terlihat sangat signifikan dan berdampak," ujarnya.

(azh/fjp)

Jakarta -

PT Taspen (Persero) buka suara mengenai pemanggilan mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (AK) yang dilakukan KPK. Taspen mengatakan menghormati proses hukum terkait kasus dugaan investasi fiktif.

"Kami ingin menegaskan bahwa Taspen menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Kami percaya bahwa proses hukum akan berjalan secara objektif dan adil, serta diharapkan dapat memberikan kejelasan dan penyelesaian yang terbaik," bunyi keterangan pers taspen yang diterima, Sabtu (30/11/2024).

Keterangan pers ini disampaikan Corporate Secretary Taspen, Henra, dan Media Relatuons Sub Department Head Yunita Dwi Jayanti.

Taspen mengatakan pihaknya selalu menerapkan tata kelola yang baik. Dia juga mengatakan Taspen mengelola perusahaan sesuai arahan Menteri BUMN dan UU 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

"Dalam menjalan proses bisnis, Taspen senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Kewajaran (Fairness) sesuai arahan Menteri BUMN untuk pengelolaan BUMN yang bersih, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," katanya.

KPK diketahui saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif di PT Taspen Tahun Anggaran 2019. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Antonius NS Kosasih sebagai tersangka.

Sejumlah petinggi PT Taspen sudah diperiksa dalam kasus ini. Pada 26 April 2024 lalu, KPK memeriksa Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang PT Taspen, Labuan Nababan.

Labuan diperiksa sebagai saksi. Labuan saat itu dikonfirmasi mengenai penempatan dan pengelolaan investasi dana Taspen sebesar Rp 1 triliun.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait penempatan dan pengelolaan investasi dana Taspen sebesar kurang lebih Rp 1 triliun," kata Ali Fikri yang saat itu menjabat sebagai Kabag Pemberitaan KPK.

(zap/dhn)

JAKARTA - Usulan agar institusi Polri dikembalikan di bawah kendali Panglima TNI atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menuai polemik. Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menilai usulan tersebut perlu dicermati secara hati-hati, mengingat posisi Polri seperti saat ini melalui proses panjang dan kajian mendalam.

Menurut Sekretaris Bidang Jam'iyyah PP Persis Erdian, pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI merupakan produk reformasi yang berorientasi pada perbaikan lembaga Polri agar lebih profesional, modern, dan independen dalam penegakan hukum.

"Gagasan pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI disampaikan pertama kali oleh Presiden BJ Habibie pada tahun 1998, kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi presiden pada tahun 1999 dan berujung diterbitkannya Undang-Undang mengenai Polri pada tahun 2002 pada era Presiden Megawati," kata Erdian dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Erdian mengatakan, tugas pokok yang diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sudah sangat ideal untuk memberikan keleluasaan bagi institusi Polri dalam memberikan pelayanan kepada rakyat dan berkhidmat kepada bangsa dan negara.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kan posisi Polri menjadi lembaga di bawah instruksi Presiden dan memiliki tiga tugas pokok, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat," katanya.

Menurutnya, usulan mengembalikan Polri di bawah kendali Panglima TNI dengan alasan ada oknum polisi yang melakukan hal-hal yang dianggap mencederai institusi Polri adalah cara pandang parsial dan kasuistik. Pandangan tersebut setback ke paradigma Orde Baru dan mencederai semangat reformasi.

Soal beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum polisi akhir-akhir ini, kata Erdian, tentu harus ditindak tegas dan segera diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan secara transparan. Kasus-kasus tersebut pun harus menjadi momentum bagi institusi Polri terutama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk senantiasa melakukan perbaikan di tubuh Polri dan juga menjadi evaluasi terhadap sistem pendidikan di kepolisian agar ke depan lebih bagus lagi.

Erdian juga berpendapat bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat ini sangat baik. Secara kelembagaan, kepolisian sudah on the track, semakin berprestasi, dan juga semakin diterima baik oleh segenap lapisan masyarakat.

"Di bawah komando beliau, polisi sudah on the track melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan kamtibnas. Pilpres, pileg, dan pilkada serentak tahun ini berjalan tertib, lancar, damai dan aman. Bila ada kekurangan, ya diperbaiki. Kami yakin, Kapolri sangat terbuka akan hal itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengusulkan agar institusi Polri kembali berada di bawah kendali Panglima TNI atau Kemendagri. Usulan ini disampaikan sebagai respons atas hasil Pilkada Serentak 2024, yang diindikasikan melibatkan pengerahan aparat kepolisian secara tidak netral.



"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Polri dikembalikan ke bawah Kemendagri," kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Deddy mengusulkan agar tugas Polri direduksi dan difokuskan pada fungsi-fungsi spesifik, seperti penanganan lalu lintas, patroli menjaga situasi kondusif di lingkungan perumahan, serta reserse untuk mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga tahap pengadilan.

Deli Serdang -

Siswa SMPN 1 STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang bernama Rindu Syahputra Sinaga (14) diduga tewas usai dihukum squat jump sebanyak 100 kali oleh gurunya inisial SW. Saat ini, guru tersebut telah ditetapkan menjadi tersangka.

"Ya, hasil gelar (perkara) statusnya sudah naik jadi tersangka," kata Kapolresta Deli Serdang Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodo saat dikonfirmasi detikSumut, Sabtu (30/11/2024).

Raphael mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan sejak 19 November 2024. Pihaknya masih akan menjadwalkan pemeriksaan guru tersebut usai berstatus tersangka.

"Hasil gelar tanggal 19 (November)," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Rindu diduga tewas usai dihukum gurunya squat jump sebanyak 100 kali.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan peristiwa itu berawal pada Jumat (20/9) siang. Saat itu, ibu korban, yakni Yuliana Padang melihat korban dalam keadaan demam dan tengah berbaring di ruang tengah rumah mereka di Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir.

Sehari sebelumnya, kata Hadi, korban sempat bercerita bahwa dirinya dihukum squat jump sebanyak 100 kali oleh gurunya inisial SW.

"Kamis, 19 September 2024, korban sempat menceritakan mendapat hukuman dari gurunya, yang mana saat itu korban dihukum karena tidak menghafal nama nabi yang ada di Alkitab, sehingga setelahnya korban dihukum squat jump 100 kali," kata Hadi, Senin (30/9).

Kemudian, pada Senin (23/9), korban dibawa berobat ke Puskesmas Talun Kenas sekira pukul 08.30 WIB. Lalu, sekira pukul 18.30 WIB, korban dibawa lagi ke salah satu bidan di Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir.

Pada Rabu (25/9) malam korban dibawa orang tuanya berobat ke Klinik Pratama Mayen di Limau Mungkur. Namun, pihak klinik merujuk korban agar dibawa ke RSU Sembiring Deli Tua karena kondisinya yang semakin parah.

Lalu, pada sekira pukul 00.00 WIB, korban sampai di RSU Sembiring. Nahas, pada Kamis (26/9) pagi, korban dinyatakan meninggal dunia. Atas kejadian ini, petugas telah melakukan ekshumasi terhadap kuburan korban.

(nkm/nkm)

Surabaya -

Isu agar Polri ada di bawah Kementerian Dalam Negeri tengah mengemuka. Wakil Ketua PBNU KH Abdullah Latopada menganggap wacana untuk mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri merupakan upaya ahistoris dan akan melemahkan institusi penegak hukum ini.

"Jangan ahistoris lah, Polri sudah sesuai arah jangan dikebiri hanya karena emosi sesaat," kata Latopada usai mengikuti Rapat Koordinasi PWNU se Indonesia di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (30/11/2024).

Menurut Latopada, usulan untuk mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri hanya akan memperlemah posisi Polri.

"Amanat reformasi jelas, TNI/Polri telah dipisahkan. Kalau sekarang kemudian diusulkan di bawah Mendagri artinya malah menodai amanat reformasi," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Latopada juga menilai bahwa tuduhan PDIP yang menyebutkan bahwa Polri digunakan untuk kepentingan politik juga sulit dibuktikan.

"Ini beda masalah. Jangan kemudian alasan politik dijadikan dasar untuk mengerdilkan peran polisi," ujarnya.

(hil/iwd)