REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju Sitorus meminta pemerintah untuk menindak tegas kasus keracunan massal akibat minuman keras (miras) oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat.

Selain itu, dia mengatakan bahwa tidak perlu ada toleransi dalam penindakan kasus yang menyebabkan dua narapidana Lapas Bukittinggi meninggal dunia.

“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah kegagalan total pengawasan. Kepala Lapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Bukittinggi harus segera dicopot dari jabatannya,” ujar Raja dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Oleh sebab itu, dia mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk turun tangan guna menyelidiki secara menyeluruh, dan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya kepada pihak-pihak yang terbukti lalai.

“Kita perlu bersih-bersih total di tubuh pemasyarakatan. Kalau tidak ada tindakan tegas sekarang, maka kejadian memalukan seperti ini akan terus berulang. Saya tegaskan, ini tidak bisa didiamkan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa nyawa narapidana yang telah meninggal dunia tidak dapat ditukar dengan sanksi peringatan atau mutasi jabatan pejabat Lapas Bukittinggi.

"Dua narapidana tewas akibat kelalaian aparat. Ini tanggung jawab moral dan institusional. Jangan beri ruang bagi oknum yang memperdagangkan hukum di dalam tembok lapas," ujarnya.

Sementara itu, dia menilai kejadian tersebut mempermalukan sistem pemasyarakatan, dan menunjukkan pengawasan di dalam lapas sangat lemah sehingga peredaran miras bisa terjadi secara terang-terangan.

“Selain dari halalbihalal, tidak ada yang kami bicarakan di sana,"

Jakarta (ANTARA) - Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menegaskan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (30/4) hanya membahas rencana halalbihalal yang direncanakan berlangsung pada 6 Mei 2025 di Balai Kartini, Jakarta.

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn.) Komaruddin Simanjuntak di Kantor PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Minggu, menjelaskan pembahasan acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Panitia Halalbihalal PPAD Letjen TNI (Purn.) Dodik Widjanarko, dan Wakil Ketua Panitia Halalbihalal PPAD Jenderal TNI (Purn.) Agustadi Sasongko Purnomo.

Pada pertemuan dengan Presiden, kata dia, panitia hanya memaparkan waktu, lokasi, dan undangan acara halalbihalal tersebut.

Komaruddin menjelaskan bahwa sejumlah 1.200 orang diundang untuk menghadiri Halalbihalal PPAD, terdiri atas purnawirawan dan keluarga besar TNI/Polri, kepala daerah seperti Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, anggota DPR RI, dan menteri Kabinet Merah Putih.

“Selain dari halalbihalal, tidak ada yang kami bicarakan di sana," katanya menegaskan.

Ia juga menyatakan bahwa kegiatan tersebut sudah sering dilakukan, yakni setelah Hari Raya Idul Fitri.

Sebelumnya, sekitar 10 perwakilan pengurus PPAD mengunjungi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4) siang.

Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto mengatakan bahwa kehadiran perwakilan pengurus PPAD dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PPAD. Mau halalbihalal," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4) siang.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya jual beli aset kripto di Indonesia dinilai masih kurang kompetitif dibandingkan negara lain.

CEO platform investasi kriptoIndodax Oscar Darmawan menyebutkan, tingginya tarif pajak membuat transaksi kripto di dalam negeri dua kali lipat lebih mahal dibandingkan platform luar negeri, sehingga menghambat daya saing industri.

Saat ini, investor kripto di Indonesia dikenakan pajak final sebesar 0,2 persen PPh dan 0,11 persen PPN untuk setiap transaksi.

UNSPLASH/TRAXER Ilustrasi bitcoin, aset kripto.

"Bandingkan dengan platform luar negeri yang tidak memberlakukan pajak serupa, hal ini berpotensi mendorong investor berpindah ke platform global," terang Oscar dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

“Bukan berarti investor enggan patuh pajak, tapi besaran tarif saat ini mengurangi daya saing
platform dalam negeri. Jika kita ingin industri ini berkembang, sebaiknya pemerintah
mempertimbangkan penyamaan tarif PPh menjadi 0,1 persen seperti halnya perdagangan saham,” imbuhnya.

Oscar mencontohkan saat Indodax menurunkan biaya transaksi menjadi 0,1 persen pada tahun 2021, volume perdagangan harian meningkat secara signifikan.

Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan pasar kripto domestik.

Oscar juga mengapresiasi langkah transisi pengawasan industri kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menilai langkah ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat regulasi dan kepercayaan publik terhadap industri.

“Transisi ke OJK memberikan harapan baru. Pengawasan kini lebih terarah dan progresif. Namun, kita berharap agar kebijakan-kebijakan tersebut juga tidak menghambat inovasi yang
sedang berkembang,” ujarnya.

PEXELS/RDNE STOCK PROJECT Ilustrasi aset kripto.

Oscar turut menyoroti hambatan regulasi lain, salah satunya larangan dari Bank Indonesia
terhadap institusi keuangan untuk memproses transaksi kripto. Padahal, di luar negeri, bank
telah mengintegrasikan layanan berbasis kripto dalam sistem pembayaran mereka.

“Di luar negeri, bank sudah bisa memasarkan produk-produk berbasis kripto, bahkan
terintegrasi dengan sistem pembayaran. Indonesia perlu mengevaluasi regulasi agar tak
tertinggal dari negara-negara tetangga,” tambah Oscar.

Ia juga menekankan pentingnya literasi masyarakat dan selektivitas dalam memilih aset
digital.

“Indodax menghadirkan program edukasi gratis dengan tujuan utama bukan mengajak orang membeli kripto, melainkan membekali masyarakat dengan pengetahuan yang benar dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

Meski demikian, Oscar menyadari bahwa keterbatasan regulasi masih menjadi tantangan dalam mengembangkan inovasi baru di industri kripto. Hal ini mencakup keterbatasan listing
aset dan keterhubungan dengan sistem keuangan nasional.

“Diperlukan adanya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir
dalam industri kripto. Dahulu kita termasuk yang tercepat dalam pengaturan, tapi kini justru
tertinggal dari negara seperti Thailand dan Jepang," ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Dua anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dan MY Esti Wijayati mendatangi rumah Mbah Tupon di Dusun Ngentak RT 04, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Sabtu (3/5/2025). Kedatangan keduanya ini tak lepas dari kasus sengketa tanah yang sedang dialami lansia buta aksara ini.

Mbah Tupon menjadi korban mafia tanah di Kabupaten Bantul. Tanah seluas 1.655 meter persegi yang semula dimilikinya, kini berganti nama dan membuatnya terancam kehilangan dua rumah di atas tanahnya. Sebab, sertifikat tanah tersebut kini dijadikan agunan Indah Fatmawati (IF) ke bank dengan tagihan menunggak Rp 1,5 miliar.

Rieke mengatakan ingin memberikan dukungan moral secara langsung sekaligus menegaskan komitmen mereka dalam mengawal proses hukum terhadap pengembalian hak atas tanah yang disengketakan. Dalam kesempatan ini, mereka juga menyerahkan surat blokir internal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ke Mbah Tupon.

“Per tanggal 29 April Kantor Pertanahan, Bantul sudah melakukan pemblokiran internal terhadap sertifikat SHM nomor 2445," kata Rieke di sela kunjungan tersebut, Sabtu (3/5/2025).

Penyerahan surat pemblokiran tersebut, kata Rieke setidaknya bisa membuat tenang Mbah Tupon beserta keluarganya. Sebab keberadaan surat ini penting sebagai pegangan Mbah Tupon agar tanahnya tidak dilelang oleh Bank PNM. Selain itu, pihaknya juga berjanji akan terus mengawal supaya proses percepatan pengembalian sertifikat Mbah Tupon bisa berjalan dengan lancar.

“Tanah Mbah tupon tetap akan aman dengan adanya surat ini nomor B/NP.DI/723-3402/TV/2023. Surat tertanggal 29 April 2025 dan ditanda tangani oleh Kepala BPN Bantul Tri Harnanto H SH MH,” ucap Rieke.

Rieke juga menyampaikan Mbah Tupon bukan satu-satunya yang menjadi korban kasus mafia tanah. Menurutnya, kasus serupa masih banyak ditemui di negeri ini sehingga membutuhkan penanganan dan keberanian untuk bersuara.

Dia pun berpesan kepada seluruh masyarakat untuk berani berbicara kepada publik, jika mengalami kasus serupa seperti yang dialami oleh Mbah Tupon. “Mbah Tupon dan keluarga menjadi contoh kalau itu hak kita, jangan berhenti berjuang," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi Demokrat Raja Faisal Manganju Sitorus mengatakan insiden dua narapidana (napi) tewas akibat pesta minuman keras (miras) oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bukittinggi, Sumatera Barat adalah bentuk kegagalan total pengawasan.

Raja pun mendesak agar pejabat yang bertanggung jawab di lapas tersebut dicopot.

“Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah kegagalan total pengawasan. Kepala Lapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Bukittinggi harus segera dicopot dari jabatannya. Tidak ada toleransi untuk pembiaran seperti ini,” ujar Raja kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).

Menurut Raja, kejadian ini mempermalukan sistem pemasyarakatan.

Selain itu, kata dia, insiden ini juga menjadi bukti bahwa pengawasan di dalam lapas sangat lemah, sehingga peredaran miras bisa terjadi secara terang-terangan.

“Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan arena pesta miras hingga merenggut nyawa. Ini bentuk pengkhianatan terhadap mandat pemasyarakatan itu sendiri,” tuturnya.

Maka dari itu, Raja mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan turun tangan langsung dalam menyelidiki secara menyeluruh sekaligus memberi sanksi seberat-beratnya kepada pihak-pihak yang terbukti lalai atau bermain mata.

Raja mendorong agar "bersih-bersih" dilakukan di tubuh pemasyarakatan.

“Kita perlu bersih-bersih total di tubuh pemasyarakatan. Kalau tidak ada tindakan tegas sekarang, maka kejadian memalukan seperti ini akan terus berulang. Saya tegaskan ini tidak bisa didiamkan," jelas Raja.

Sementara itu, Raja mengingatkan bahwa nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan sekadar peringatan atau mutasi jabatan.

“Dua narapidana tewas akibat kelalaian aparat. Ini tanggung jawab moral dan institusional. Jangan beri ruang bagi oknum yang memperdagangkan hukum di dalam tembok lapas," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi diduga mengalami keracunan setelah pesta minuman alkohol oplosan yang dicampur dengan parfum.

Dua di antaranya dilaporkan meninggal dunia, dan 22 orang lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati saat dihubungi Kompas.com.

Yessy menyebutkan bahwa dua di antaranya meninggal dunia di RSUD Bukittinggi, sedangkan 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi.

Korban terdiagnosis mengalami keracunan alkohol di dalam tubuhnya.

KOMPAS.com - Tragedi pesta minuman keras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat, yang menyebabkan dua narapidana meninggal dunia dan 23 lainnya mengalami keracunan, memicu desakan keras dari DPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan lapas di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Menurutnya, peristiwa ini mencerminkan lemahnya pengawasan di lingkungan yang seharusnya memiliki sistem kontrol ketat.

"Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Bagaimana mungkin lembaga yang seharusnya memberikan pengawasan maksimal justru kecolongan. Kami akan memanggil jajaran Ditjenpas, mulai dari dirjen, sekretaris ditjen, para direktur hingga kakanwil seluruh Indonesia untuk mengusut tuntas kasus ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa," ujar Mafirion di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Dari Mana Asal Miras Oplosan Tersebut?

Berdasarkan informasi awal, para narapidana diduga mengoplos alkohol yang diperoleh dari kegiatan pembuatan parfum di dalam lapas.

Alkohol tersebut kemudian dicampur dengan minuman sachet, es batu, dan air sebelum dikonsumsi secara bersama-sama.

Mafirion menegaskan bahwa kegiatan produktif yang seharusnya positif justru dimanfaatkan untuk memperoleh bahan berbahaya karena lemahnya pengawasan. Ia menyebutkan bahwa ini bukan kejadian pertama.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Rutan Pekanbaru, Riau, di mana napi terlibat pesta miras dan narkoba.

"Belum selesai satu kasus diselidiki, sudah muncul kasus baru. Ini persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan. Sejak awal tahun 2025 saja sudah terjadi beberapa kasus. Sampai kapan pengawasan dibiarkan longgar sehingga barang terlarang seperti miras dan narkoba bebas beredar di lapas dan rutan?" ungkapnya.

Apa Sanksi untuk Pejabat Lapas yang Lalai?

Mafirion mendesak agar sanksi tidak hanya bersifat administratif. Ia menekankan pentingnya penjatuhan sanksi tegas, termasuk pencopotan jabatan apabila ditemukan kelalaian atau keterlibatan langsung dari petugas lapas.

"Jika ditemukan kelalaian atau keterlibatan, sanksi tegas harus diberikan," tegasnya.

Ia juga meminta agar Ditjenpas wilayah Sumatera Barat melakukan investigasi independen dan terbuka terhadap seluruh petugas lapas Bukittinggi. Menurutnya, penghuni lapas tetap merupakan manusia yang memiliki hak atas pengawasan dan perlindungan selama menjalani hukuman.

"Jangan anggap remeh kematian napi. Mereka tetap manusia dan punya keluarga. Pengawasan dan perlindungan di dalam lapas adalah tanggung jawab negara," ucap Mafirion.

Apa Langkah DPR Selanjutnya?

DPR, menurut Mafirion, telah lama mendorong pembentukan peta jalan (roadmap) untuk pembenahan sistem pemasyarakatan. Namun, hingga kini, usulan tersebut belum dijalankan secara serius oleh pihak pemerintah.

"Kalau tak ada langkah cepat dan tegas dari pemerintah, khususnya Ditjenpas, jangan heran jika kasus-kasus semacam ini terus terjadi tanpa solusi," ujarnya.

Senada dengan Mafirion, Anggota Komisi XIII DPR RI lainnya, Raja Faisal Manganju Sitorus, juga mengecam keras kejadian tersebut. Ia menyebut peristiwa ini sebagai bentuk kegagalan total dalam sistem pengawasan.

“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah kegagalan total pengawasan. Kepala Lapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Bukittinggi harus segera dicopot dari jabatannya,” tegas Raja dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

Ia menuntut agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) turun langsung dan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya kepada pihak yang terbukti lalai.

Menurutnya, tidak ada toleransi untuk kejadian yang mengakibatkan hilangnya nyawa napi.

“Dua narapidana tewas akibat kelalaian aparat. Ini tanggung jawab moral dan institusional. Jangan beri ruang bagi oknum yang memperdagangkan hukum di dalam tembok lapas,” katanya.

Ia menilai kejadian tersebut sangat mempermalukan institusi pemasyarakatan.

“Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan tempat pesta miras hingga merenggut nyawa. Ini bentuk pengkhianatan terhadap mandat pemasyarakatan itu sendiri,” pungkasnya.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Achmad Mochtar Bukittinggi, Busril, menyampaikan bahwa hingga Kamis (1/5/2025), total korban akibat pesta miras oplosan mencapai 25 narapidana.

Dua di antaranya meninggal dunia, sementara sisanya mengalami keracunan dan mendapatkan perawatan medis intensif.

Jakarta (ANTARA) - Pelaku pasar kripto di tanah air menyatakan diperlukan reformasi regulasi agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam industri kripto.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengungkapkan dahulu Indonesia termasuk yang tercepat dalam pengaturan , tapi kini justru tertinggal dari negara seperti Thailand dan Jepang.

"Diperlukan adanya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir dalam industri kripto," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Salah satu hal yang disoroti terkait regulasi di sektor industri kripto yakni besaran tarif pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPH) transaksi kripto.

Biaya jual beli aset kripto di Indonesia, tambahnya, masih kurang kompetitif dibandingkan negara lain, tingginya tarif pajak membuat transaksi kripto di dalam negeri dua kali lipat lebih mahal dibandingkan platform luar negeri, sehingga menghambat daya saing industri.

Saat ini, investor kripto di Indonesia dikenakan pajak final sebesar 0,2 persen PPh dan 0,11 persen PPN untuk setiap transaksi, sementara platform di luar negeri tidak memberlakukan pajak serupa, lanjutnya, hal ini berpotensi mendorong investor berpindah ke platform global.

"Jika kita ingin industri ini berkembang, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan penyamaan tarif PPh menjadi 0,1 persen seperti halnya perdagangan saham," katanya.

Oscar mencontohkan saat Indodax menurunkan biaya transaksi menjadi 0,1 persen pada 2021, volume perdagangan harian meningkat secara signifikan, yang artinya bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan pasar kripto domestik.

Hambatan regulasi lain, dikatakannya, salah satunya larangan dari Bank Indonesia terhadap institusi keuangan untuk memproses transaksi kripto, padahal di luar negeri, bank telah mengintegrasikan layanan berbasis kripto dalam sistem pembayaran mereka.

"Di luar negeri, bank sudah bisa memasarkan produk-produk berbasis kripto, bahkan terintegrasi dengan sistem pembayaran. Indonesia perlu mengevaluasi regulasi agar tak tertinggal dari negara-negara tetangga,” ujarnya.

Oscar menilai keterbatasan regulasi masih menjadi tantangan dalam mengembangkan inovasi baru di industri kripto. Hal itu mencakup keterbatasan listing aset dan keterhubungan dengan sistem keuangan nasional.

Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan upaya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir dalam industri kripto dan tidak tertinggal dari negara lain seperti Thailand dan Jepang.

Pada kesempatan itu Oscar juga mengapresiasi langkah transisi pengawasan industri kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat regulasi dan kepercayaan publik terhadap industri.

“Transisi ke OJK memberikan harapan baru. Pengawasan kini lebih terarah dan progresif. Namun, kita berharap agar kebijakan-kebijakan tersebut juga tidak menghambat inovasi yang sedang berkembang,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indodax: Reformasi regulasi agar RI tak tertinggal di industri kripto

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju Sitorus meminta pemerintah untuk menindak tegas kasus keracunan massal akibat minuman keras (miras) oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat.p

Selain itu, dia mengatakan bahwa tidak perlu ada toleransi dalam penindakan kasus yang menyebabkan dua narapidana Lapas Bukittinggi meninggal dunia.

“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah kegagalan total pengawasan. Kepala Lapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Bukittinggi harus segera dicopot dari jabatannya,” ujar Raja dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Oleh sebab itu, dia mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk turun tangan guna menyelidiki secara menyeluruh, dan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya kepada pihak-pihak yang terbukti lalai.

“Kita perlu bersih-bersih total di tubuh pemasyarakatan. Kalau tidak ada tindakan tegas sekarang, maka kejadian memalukan seperti ini akan terus berulang. Saya tegaskan, ini tidak bisa didiamkan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa nyawa narapidana yang telah meninggal dunia tidak dapat ditukar dengan sanksi peringatan atau mutasi jabatan pejabat Lapas Bukittinggi.

"Dua narapidana tewas akibat kelalaian aparat. Ini tanggung jawab moral dan institusional. Jangan beri ruang bagi oknum yang memperdagangkan hukum di dalam tembok lapas," ujarnya.

Sementara itu, dia menilai kejadian tersebut mempermalukan sistem pemasyarakatan, dan menunjukkan pengawasan di dalam lapas sangat lemah sehingga peredaran miras bisa terjadi secara terang-terangan.

“Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan tempat pesta miras hingga merenggut nyawa. Ini bentuk pengkhianatan terhadap mandat pemasyarakatan itu sendiri,” ujarnya

Sebelumnya, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi, Busril mengatakan hingga Kamis (1/5) korban keracunan massal warga binaan Lapas Kelas IIA Bukittinggi sebanyak dua orang.

“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah kegagalan total pengawasan. Kepala Lapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Bukittinggi harus segera dicopot dari jabatannya,”

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju Sitorus meminta pemerintah untuk menindak tegas kasus keracunan massal akibat minuman keras (miras) oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat.

Selain itu, dia mengatakan bahwa tidak perlu ada toleransi dalam penindakan kasus yang menyebabkan dua narapidana Lapas Bukittinggi meninggal dunia.

“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah kegagalan total pengawasan. Kepala Lapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Bukittinggi harus segera dicopot dari jabatannya,” ujar Raja dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Oleh sebab itu, dia mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk turun tangan guna menyelidiki secara menyeluruh, dan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya kepada pihak-pihak yang terbukti lalai.

“Kita perlu bersih-bersih total di tubuh pemasyarakatan. Kalau tidak ada tindakan tegas sekarang, maka kejadian memalukan seperti ini akan terus berulang. Saya tegaskan, ini tidak bisa didiamkan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa nyawa narapidana yang telah meninggal dunia tidak dapat ditukar dengan sanksi peringatan atau mutasi jabatan pejabat Lapas Bukittinggi.

"Dua narapidana tewas akibat kelalaian aparat. Ini tanggung jawab moral dan institusional. Jangan beri ruang bagi oknum yang memperdagangkan hukum di dalam tembok lapas," ujarnya.

Sementara itu, dia menilai kejadian tersebut mempermalukan sistem pemasyarakatan, dan menunjukkan pengawasan di dalam lapas sangat lemah sehingga peredaran miras bisa terjadi secara terang-terangan.

“Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan tempat pesta miras hingga merenggut nyawa. Ini bentuk pengkhianatan terhadap mandat pemasyarakatan itu sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi, Busril mengatakan hingga Kamis (1/5) korban keracunan massal warga binaan Lapas Kelas IIA Bukittinggi sebanyak dua orang.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Diperlukan adanya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir dalam industri kripto

Jakarta (ANTARA) - Pelaku pasar kripto di tanah air menyatakan diperlukan reformasi regulasi agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam industri kripto.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengungkapkan dahulu Indonesia termasuk yang tercepat dalam pengaturan , tapi kini justru tertinggal dari negara seperti Thailand dan Jepang.

"Diperlukan adanya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir dalam industri kripto," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Salah satu hal yang disoroti terkait regulasi di sektor industri kripto yakni besaran tarif pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPH) transaksi kripto.

Biaya jual beli aset kripto di Indonesia, tambahnya, masih kurang kompetitif dibandingkan negara lain, tingginya tarif pajak membuat transaksi kripto di dalam negeri dua kali lipat lebih mahal dibandingkan platform luar negeri, sehingga menghambat daya saing industri.

Saat ini, investor kripto di Indonesia dikenakan pajak final sebesar 0,2 persen PPh dan 0,11 persen PPN untuk setiap transaksi, sementara platform di luar negeri tidak memberlakukan pajak serupa, lanjutnya, hal ini berpotensi mendorong investor berpindah ke platform global.

"Jika kita ingin industri ini berkembang, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan penyamaan tarif PPh menjadi 0,1 persen seperti halnya perdagangan saham," katanya.

Oscar mencontohkan saat Indodax menurunkan biaya transaksi menjadi 0,1 persen pada 2021, volume perdagangan harian meningkat secara signifikan, yang artinya bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan pasar kripto domestik.

Hambatan regulasi lain, dikatakannya, salah satunya larangan dari Bank Indonesia terhadap institusi keuangan untuk memproses transaksi kripto, padahal di luar negeri, bank telah mengintegrasikan layanan berbasis kripto dalam sistem pembayaran mereka.

"Di luar negeri, bank sudah bisa memasarkan produk-produk berbasis kripto, bahkan terintegrasi dengan sistem pembayaran. Indonesia perlu mengevaluasi regulasi agar tak tertinggal dari negara-negara tetangga,” ujarnya.

Oscar menilai keterbatasan regulasi masih menjadi tantangan dalam mengembangkan inovasi baru di industri kripto. Hal itu mencakup keterbatasan listing aset dan keterhubungan dengan sistem keuangan nasional.

Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan upaya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir dalam industri kripto dan tidak tertinggal dari negara lain seperti Thailand dan Jepang.

Pada kesempatan itu Oscar juga mengapresiasi langkah transisi pengawasan industri kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat regulasi dan kepercayaan publik terhadap industri.

“Transisi ke OJK memberikan harapan baru. Pengawasan kini lebih terarah dan progresif. Namun, kita berharap agar kebijakan-kebijakan tersebut juga tidak menghambat inovasi yang sedang berkembang,” ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan demokrasi dan hukum adalah dua pilar fundamental yang saling melengkapi dalam menjamin kebebasan dan keadilan masyarakat. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan rakyat tidak disalahgunakan dan hukum tidak dijadikan alat penindasan.

Di Indonesia, tantangan ini semakin nyata, mengingat kedinamisan politik dan hukum yang sering kali berada dalam tarik menarik kepentingan. Hal itu diungkapkan olehnya saat mengajar mata kuliah 'Pembaharuan Hukum Nasional', Program Doktor Ilmu Hukum di Kampus Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

"Keseimbangan antara demokrasi dan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan rakyat tidak disalahgunakan dan hukum tidak menjadi alat penindasan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

"Negara harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan independen, serta bahwa kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dijamin. Hanya dengan keseimbangan ini, Indonesia dapat menjadi negara yang benar-benar demokratis dan berkeadilan," sambungnya.

Dia memaparkan demokrasi tanpa hukum dapat dengan cepat berubah menjadi anarki. Ketika kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyatakan diri tanpa batasan hukum, ruang publik bisa dipenuhi dengan suara yang saling bertentangan sehingga pada akhirnya berpotensi menciptakan konflik.

"Demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Namun, tanpa penegakan hukum yang kuat, demokrasi dapat disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongan, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan," ujar Bamsoet.

Dia menjelaskan, di sisi lain, hukum tanpa demokrasi bisa menjadi alat penindasan yang kejam. Negara dapat memberlakukan undang-undang yang mengekang kebebasan sipil dengan dalih menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum.

Dalam sistem semacam ini, hukum tidak lagi melindungi hak-hak individu, melainkan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan membungkam oposisi.

Berdasarkan laporan World Population Review 2023, beberapa negara dengan indeks demokrasi terendah, seperti Korea Utara, Suriah, dan Myanmar, menunjukkan bagaimana hukum digunakan untuk menindas rakyat.

Di negara-negara ini, hukum tidak berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, melainkan untuk memperkuat kekuasaan rezim yang berkuasa.

"Untuk mencapai keseimbangan antara demokrasi dan hukum, Indonesia harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan independen. Artinya, lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan, harus bebas dari campur tangan politik dan ekonomi. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga penegak hukum perlu diperkuat oleh lembaga-lembaga independen untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan," tutup Bamsoet.

'Simak juga Video: Pantun Bamsoet di Sidang Akhir MPR: Pohon Beringin di Persimpangan Jalan'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Narsum: Dini Rahmania / Anggota Komisi VIII DPR RIIndonesia darurat kekerasan seksual. Kasus predator seks yang memangsa 31 anak di Jepara ini menambah panjang daftar kasus serupa di tanah air yang mengorbankan anak-anak. Ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku.