"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mendorong peningkatan kualitas kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) guna mendukung program prioritas pemerintah.

Hal ini berkaca pada kondisi empiris, di mana masih terdapat peraturan menteri yang tidak didukung oleh kajian atau analisis yang memadai.

"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani," kata Supratman dalam sambutannya pada kegiatan pembukaan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (3/12) dikutip dari keterangan resminya pada Rabu.

Supratman menjelaskan bahwa selama ini sejumlah peraturan menteri yang diterbitkan merupakan solusi praktikal untuk merespons sebuah masalah. Alhasil, terjadi pembengkakan jumlah peraturan menteri yang dikeluarkan.

Tercatat, selama 2019-2023 sebanyak 5.267 peraturan menteri telah diterbitkan yang mana Kemenkum menyumbang 3,2 persen dari total tersebut.

"Dikhawatirkan hiper regulasi ini menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan dengan kementerian/lembaga lain," ujar Supratman.

Lebih lanjut, Supratman kembali menekankan pentingnya peran strategis BSK Hukum untuk mengatasi masalah hiper regulasi ini dengan memastikan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan hingga evaluasi kebijakan.

Aspek meaningful public participation yang kerap mendapat sorotan tajam juga perlu mendapatkan perhatian.

"Baik diminta atau tidak, BSK Hukum harus memberikan rekomendasi kebijakan kepada menteri, wakil menteri, dan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum," katanya.

Pernyataan tersebut disambut baik oleh Kepala BSK Hukum Andry Indrady yang menyatakan bahwa salah satu tugas mandatory yang dilakukan oleh BSK Hukum, yaitu penilaian indeks reformasi hukum (IRH) yang salah satu variabelnya adalah harmonisasi peraturan menteri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hasil penilaian IRH tahun ini diharapkan menjadi evaluasi bagi para kementerian terutama dalam hal harmonisasi peraturan menteri yang dikeluarkan. Harapannya, ke depan semua kementerian bisa mendapatkan nilai minimal baik dan dapat mengurangi jumlah peraturan yang tumpang tindih," ucap Andry.

Untuk diketahui, BSK Hukum merupakan salah satu unit utama yang berada di bawah naungan Kemenkum. BSK Hukum memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

Adapun, kegiatan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 dilakukan sebagai momentum evaluasi kinerja BSK Hukum.

Pada kesempatan itu, juga diberikan penghargaan capaian kinerja kantor wilayah (kanwil) terbaik di lingkungan Kemenkum, yakni Kategori Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Tahun 2024; Kategori Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024.

Kemudian, Kategori Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Wilayah Tahun 2024; Kategori Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Tahun 2024; dan Kategori Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemulangan narapidana asing yang belakangan sedang dilakukan Pemerintah Indonesia ke beberapa negara tidak melihat jenis pidananya. Yusril mengatakan, pemulangan napi asing dilakukan berdasarkan asas kemanusiaan.

Menurutnya, jenis hukuman yang diberikan pengadilan Indonesia kepada para napi asing tersebut merupakan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. Sehingga, kata Yusril, hal itu menjadi fokus utama sejumlah negara yang meminta pemindahan napi itu.

"Itu yang jadi concern mereka. Kalau warga negara mereka dipidana kasus pencurian dan dihukum hanya satu tahun, mereka juga tidak akan gigih berusaha untuk memulangkan para napi tersebut ke negaranya," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Hingga kini, terdapat tiga negara yang meminta pemindahan napi kepada Indonesia, yakni Filipina, Australia, dan Prancis. Tiga negara itu meminta pemindahan napi tindak pidana narkotika yang dihukum di Indonesia.

Pemerintah Filipina meminta pemindahan terpidana mati Mary Jane, kemudian Australia meminta pemindahan lima orang terpidana seumur hidup anggota Bali Nine, serta Prancis meminta pemindahan terpidana mati Serge Atlaoui. Pemindahan Mary Jane sudah disepakati pemerintah Indonesia dan Filipina dengan beberapa syarat, sedangkan pemindahan terpidana Bali Nine berada dalam pembahasan mengenai syarat yang diajukan pemerintah Indonesia.

Sedangkan pemindahan Serge Atlaoui masih dalam proses menunggu kedatangan Pemerintah Prancis untuk membahas kesepakatan. Nantinya setelah dipulangkan ke negaranya, para napi tersebut akan ditangkal apabila ingin masuk ke Indonesia.

Khusus pidana narkotika, penangkalan yang berlaku selama seumur hidup. Tidak hanya menerima permintaan pemindahan napi asing, Yusril mengatakan, Pemerintah Indonesia saat ini juga gigih mengupayakan warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi untuk diampuni dan dipulangkan ke Indonesia, yang umumnya terjerat kasus pembunuhan.

"Kami tidak lihat kasusnya, tetapi lihat hukumannya. Di Saudi hanya pembunuhan yang bisa dijatuhi hukuman mati," ucap Yusril.

Polisi memperpanjang status tahanan rumah IWAS (21), seorang difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, MA. Ia menjadi tahanan rumah terhitung sejak Selasa (3/12) hingga 20 hari ke depan.

"Status AG alias IWAS sebagai tahanan rumah sudah habis kemarin. Jadi diperpanjang," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Syarif Hidayat, dilansir dari detikBali, Rabu (4/12/2024).

Syarif menuturkan, saat ini, proses hukum terhadap kasus yang dimaksud yang menyeret IWAS sebagai tersangka sudah sampai pada tahap P-19, yakni berkas perkara dikembalikan oleh kejaksaan untuk dilengkapi penyidik di kepolisian. Untuk itu, Syarif berujar, penyidik akan berupaya memenuhi sejumlah catatan jaksa.

"Yang perlu kami tegaskan, kami terus berkoordinasi dengan jaksa. Kami jalankan apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk juga petunjuk-petunjuk lain yang masih sesuai koridor, kami penuhi," ujarnya.

Diketahui, korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS berjumlah 13 orang. Ketua Komisi Difabel Daerah (KDD) NTB Joko Jumadi merinci, dari 13 orang yang melapor, tiga di antaranya adalah anak-anak.

Perihal korban anak, dia menyebutkan pihaknya telah menyerahkan penanganan laporan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram. IWAS pun berpotensi dikenakan pasal tambahan terkait kekerasan seksual terhadap anak.

Simak selengkapnya di sini.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Beitung menggelar layanan jemput bola atau "eazy passpor" di Desa Air Bara Kabupaten Bangka Selatan, guna mempermudah masyarakat dalam mengurus paspor secara kolektif.

"Eazy passpor ini untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada warga desa ini," kata Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Babel Erwin Hariyadi di Desa Air Bara, Rabu.

Ia mengatakan layanan imigrasi sistem jemput bola ini terlaksana melalui Program Imigrasi Corner untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam memperoleh informasi serta layanan keimigrasian.

"Melalui imigrasi corner pada hari ini, kita juga menghadirkan layanan pembuatan paspor jemput bola dan langkah ini kita lakukan agar masyarakat merasakan kehadiran imigrasi di tengah-tengah mereka sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian bisa lebih meningkat" ujarnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Alimuddin menyatakan Imigrasi Pangkalpinang selalu siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Divisi Keimigrasian dan pemerintah daerah terutama dalam mendukung inovasi Imigrasi Corner yang merupakan gagasan dari Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Babel.

"Sejauh ini, Imigrasi Pangkalpinang telah ikut serta mensukseskan layanan Imigrasi Corner yang digagas oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkunham Babel dengan menghadirkan juga layanan eazy passport kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menyatakan sampai saat ini kegiatan eazy passport yang telah dilaksanakan pada imigrasi corner sebanyak enam kali dengan rincian dua kegiatan di Kabupaten Bangka, satu di Bangka Tengah dan tiga kegiatan di Bangka Selatan.

"Melalui imigrasi corner ini, layanan eazy passpor menjadi semakin mudah, efektif dan efisien. Lokasi, sarana dan prasarana juga sudah tersedia dengan baik sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat juga semakin cepat dan murah," katanya.

Ia menambahkan layanan Eazy Passport ini sendiri telah dilaksanakan oleh Imigrasi Pangkalpinang sejak tahun 2020 yang merupakan inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi guna mempermudah masyarakat dalam mengurus paspor secara kolektif.

Saat ini, untuk memperoleh layanan Eazy Passport pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, masyarakat dapat menghubungi agen literasi yang ada di setiap Imigrasi Corner yang kemudian akan mendata dan menjadwalkan pelaksanaan pembuatan paspor jemput bola secara kolektif.

"Saya harap masyarakat dapat memanfaatkan inovasi ini dengan sebaik-baiknya. Pada prinsipnya kami selalu siap untuk melayani masyarakat," demikian Alimuddin.

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihhartono memberikan pernyataan terkait adanya kejadian penganiayaan sesama tahanan di rumah tahanan (rutan) Polrestabes Palembang.

Harryo menyampaikan, memang benad ada kejadian penganiayaan tersebut dan kejadian itu terjadi ketika korban M Fajar, kembali masuk ke sel setelah dibesuk keluarganya, Selasa (3/12/2024) kemarin.  

“Mereka yang melakukan penganiayaan terhadap rekannya sendiri itu memang sebelumnya ada permasalahan di luar. Sehingga, korban dianiaya RK dengan menggunakan alat berupa gosok gigi yang disembunyikan di dalam kantongnya,” ujar dia, saat dibincangi awak media di Polrestabes Palembang, Rabu (4/12/2024) siang.

Harryo mengatakan, secara kebetulan ketika kejadian itu pelaku RK juga habis mendapatkan besukan, lantas saat berpapasan terjadilah seketika peristiwa ini.

“Pelaku RK menyerang korban bersama teman - temannya, namun langsung dihalau petugas kita yang melakukan pengawalan, saat akan memasukkan yang bersangkutan ke dalam sel,” kata dia.

Kapolrestabes mengungkapkan, kejadian penganiayaan ini cukup cepat. Namun, akibat dari tindakan pelaku bersama dua temannya mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

“Untuk luka korban telah kita obati, dan korban kita berikan haknya untuk melaporkan atas peristiwa tersebut di SPKT Polrestabes Palembang,” ungkap dia.

Terkait status pelaku penusukan Riki, jelas Harryo, adalah sebagai tersangka, karena tindak pidananya sudah terjadi. Pengaduan korban M Fajar alias Tata sudah diterima dan sudah tingkatkan ke penyidikan dengan status tersangka.

"Sekarang untuk kedua tahanan tersebut sudah kita pisah dan isolasi," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

Guangzhou (ANTARA) - Konferensi Understanding China 2024, yang berfokus pada modernisasi China dan peluang baru bagi dunia, dibuka pada Selasa (3/12) di Guangzhou, ibu kota Provinsi Guangdong, China selatan.

Konferensi tahun ini, yang mengusung tema "Menjalankan Reformasi Hingga Akhir: Modernisasi China dan Peluang Baru bagi Pembangunan Dunia" (Carry through the Reform to the End: Chinese Modernization and New Opportunities for World Development), mempertemukan lebih dari 600 partisipan termasuk politisi, pejabat, akademisi, utusan asing, dan perwakilan media.

Acara yang berlangsung hingga Rabu (4/12) tersebut meliputi enam seminar paralel, 14 forum tematik, dua diskusi panel tertutup, serta pameran yang menyuguhkan video-video pendek dan pencapaian upaya modernisasi China, menurut pihak penyelenggara.

Konferensi itu juga akan berfokus pada vitalitas ekonomi dan potensi Kawasan Teluk Besar (Greater Bay Area) Guangdong-Hong Kong-Makau sebagai pendorong utama modernisasi China dan menjajaki peluang pembangunan di berbagai industri dalam konteks era kecerdasan digital, ekonomi ketinggian rendah (low-altitude economy), dan kekuatan produktif berkualitas baru.

Topik-topik lainnya akan mencakup perlindungan dan pewarisan peninggalan budaya dan sejarah dalam konteks modernisasi, serta kerja sama Selatan-Selatan.

Guangzhou, yang terletak di area inti Delta Sungai Mutiara dan memiliki penduduk tetap sebanyak lebih dari 18 juta jiwa, merupakan kota pelabuhan terkemuka di dunia sekaligus salah satu kota paling terbuka dan berorientasi pasar di China. Kota itu memiliki sejarah budaya yang panjang dan mendalam yang ditandai dengan keterbukaan, inklusivitas, dan semangat inovasi.

Konferensi Understanding China 2024 diselenggarakan bersama oleh Institut Inovasi dan Strategi Pembangunan China, Institut Urusan Luar Negeri Rakyat China, dan pemerintah Provinsi Guangdong.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan pentingnya melakukan reformasi sistem kredit usaha rakyat (KUR) untuk mempermudah pelaku UMKM dan pekerja migran.

"Kita ingin menyempurnakan kredit usaha rakyat (KUR) yang selama ini sulit diakses oleh rakyat dengan mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah. Harus ada reformasi sistem KUR, supaya KUR bisa diakses lebih mudah, persyaratannya tidak menyulitkan," kata Menteri yang akrab disapa Cak Imin ini dalam keterangan resminya, Rabu (4/12/2024).

Penyempurnaan KUR menurut Muhaimin diperlukan terutama untuk pemberdayaan UMKM. Dia menilai faktor utama peningkatan ekonomi para pelaku UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif adalah pembiayaan. Oleh karena itu, negara berupaya hadir untuk mempermudah pelaku ekonomi mendapatkan akses keuangan melalui KUR.

"Kesulitan akses inilah yang akan kita ubah, sempurnakan, agar KUR betul-betul bisa dinikmati oleh UMKM, pekerja migran, koperasi, sehingga benar-benar tercapai sasaran pemberdayaan," kata dia.

Cak Imin meyakini bahwa para pelaku UMKM sangat bertanggung jawab pada kredit yang dimilikinya. Oleh karena itu, peluang tersebut malah dimanfaatkan oleh jasa pinjaman ilegal yang menjerat pelaku UMKM dengan bunga yang terlalu tinggi.

"Banyak yang mau memberikan pinjaman karena para pelaku UMKM pasti kembalikan, tapi bunganya tidak rasional, mencekik para pelaku UMKM," ujar Muhaimin.

Konkretnya, Cak Imin akan mendorong aspek pembiayaan KUR melalui berbagai regulasi yang didukung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Aspek pembiayaan ini kita akan sempurnakan melalui berbagai regulasi. Kalau perlu, kita bikin skema pembiayaan baru yang tentu butuh restu dan dukungan Presiden. Sehingga rakyat, pelaku UMKM, hingga pekerja migran yang mau keluar negeri bisa mendapatkan pembiayaan yang mudah," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperpanjang status tahanan rumah IWAS (21), seorang pria difabel yang menjadi tersangka pelecehan seksual terhadap MA, mahasiswi di Mataram. Perpanjangan tahanan rumah IWAS terhitung sejak Selasa (3/12/2024) hingga 20 hari ke depan.

"Status AG alias IWAS sebagai tahanan rumah sudah habis kemarin. Jadi diperpanjang," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Syarif Hidayat dalam keterangan yang diterima detikBali, Rabu (4/12/2024).

Syarif menuturkan, saat ini, proses hukum terhadap kasus yang dimaksud yang menyeret IWAS sebagai tersangka sudah sampai pada tahap P-19, yakni berkas perkara dikembalikan oleh kejaksaan untuk dilengkapi penyidik di kepolisian. Untuk itu, Syarif berujar, penyidik akan berupaya memenuhi sejumlah catatan jaksa.

"Yang perlu kami tegaskan, kami terus berkoordinasi dengan jaksa. Kami jalankan apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk juga petunjuk-petunjuk lain yang masih sesuai koridor, kami penuhi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, korban dugaan pelecehan seksual IWAS, bertambah. Total yang melapor sudah 13 orang.

"Total kalau dari yang sudah masuk BAP (berita acara pemeriksaan) di penyidikan kepolisian itu kan tiga orang, sekarang ditambah yang baru sampaikan ke kami itu 10 orang, jadi totalnya 13 orang," kata Ketua Komisi Difabel Daerah (KDD) NTB Joko Jumadi kepada detikBali, Rabu.

Joko merinci, dari 13 orang yang melapor, tiga di antaranya adalah anak-anak. Perihal korban anak, dia menyebut pihaknya telah menyerahkan penanganan laporan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram. IWAS pun berpotensi dikenakan pasal tambahan terkait kekerasan seksual terhadap anak.

"Apakah nanti ini akan masuk satu perkara atau laporan baru, ini yang masih jadi persoalan. Kalau yang berstatus anak-anak, kemungkinan akan ada laporan baru karena pasal yang diancamkan berbeda," terang Joko.

"Kalau memang nantinya (korban usia anak) sudah siap (melaporkan), kami akan bantu koordinasikan dengan Polda NTB," sambungnya.

Dia menambahkan berdasarkan keterangan korban, IWAS melakukan kekerasan seksual dengan modus komunikasi verbal yang dapat memengaruhi psikis.

"Untuk yang anak-anak tiga orang, itu modusnya dipacarin. Apakah sudah disetubuhi atau tidak, kami belum tahu," ujar Joko.

Kasus ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara.

Video: Beda Polisi, Ortu IWAS, dan Korban soal Kasus Pria Disabilitas

Video: Beda Polisi, Ortu IWAS, dan Korban soal Kasus Pria Disabilitas

2 orang narapidana Lapas kelas 2b Sumedang melarikan diri dengan memanjat dinding pagar lapas, Selasa siang.Pelarian keduanya berhasil digagalkan petugas yang dibantu warga.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (4/12) pukul 10.27 malam waktu setempat. Anggota parlemen hingga masyarakat sipil berbondong-bondong menolak aturan tersebut.

Darurat militer adalah keadaan ketika hukum biasa ditangguhkan dan para pengambil keputusan sipil digantikan sementara oleh militer. Melansir dari Australian Broadcasting Corporation, darurat militer hanya diberlakukan pada saat genting saja, seperti perang.

Presiden Yoon Suk Yeol yang sempat mengumumkan darurat militer diperlukan untuk melindungi negara dari kekuatan komunis. Presiden Yoon kemudian membawa-bawa musuh tetangga mereka, Korea Utara.

"Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara. Dengan ini saya umumkan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dilansir AFP, Selasa (3/12/2024).

Masyarakat Korea Selatan menolak keras aturan tersebut. Mereka ramai-ramai mendatangi Gedung Parlemen untuk memprotes. Bahkan masyarakat sipil membantu para anggota parlemen masuk ke komplek gedung yang telah dikepung oleh aparat.

Penolakan Korea Selatan akan darurat militer dapat ditarik kembali pada awal kemerdekaan. Setelah Negara Ginseng itu terbebas dari penjajahan, mereka melalui masa pemerintah diktator selama puluhan tahun.

Sejarah Darurat Militer di Korea Selatan

Korea Selatan meraih kemerdekaan pada 15 Agustus 1945, dua hari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. Mereka berhasil memukul mundur tentara Jepang setelah dijajah selama 35 tahun.

Namun Korea Selatan belum sepenuhnya merdeka. Melansir The Guardian, masyarakat sipil harus hidup di bawah ketakutan dari darurat militer atau martial law.

Para pemimpin berusaha untuk menempatkan tentara tempur, tank, dan kendaraan lapis baja di jalan-jalan atau di tempat umum untuk mencegah demonstrasi anti pemerintah.

Diktator Park Chung-hee, yang memerintah Korea Selatan selama hampir 20 tahun sebelum dibunuh oleh kepala mata-matanya pada tahun 1979, memimpin beberapa ribu pasukan ke Seoul pada dini hari tanggal 16 Mei 1961, dalam kudeta pertama yang berhasil di negara tersebut.

Selama pemerintahannya, ia terkadang mengumumkan darurat militer untuk menindak protes dan memenjarakan para pengkritik.

Kurang dari dua bulan setelah kematian Park Chung-hee, Mayor Jenderal Chun Doo-hwan memimpin tank dan pasukan ke Seoul pada bulan Desember 1979 dalam kudeta kedua yang berhasil di negara tersebut. Tahun berikutnya, ia mengatur tindakan keras militer yang brutal terhadap pemberontakan pro-demokrasi di kota selatan Gwangju, yang menewaskan sedikitnya 200 orang.

Pada musim panas tahun 1987, protes jalanan besar-besaran memaksa pemerintahan Chun untuk menerima pemilihan presiden secara langsung. Sekutu militernya Roh Tae-woo, yang telah bergabung dengan kudeta Chun tahun 1979, memenangkan pemilihan yang diadakan pada akhir tahun 1987.

Hanya dengan pelantikan Roh pada tanggal 25 Februari 1988, setelah 40 tahun di bawah berbagai bentuk pemerintahan otoriter-militer, Korea Selatan menjadi negara Republik hingga saat ini.

Pencabutan Darurat Militer pada 2024

Setelah pengumuman darurat militer, pemimpin partai oposisi terbesar di negara itu, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, meminta anggota parlemennya untuk berkumpul di parlemen guna menolak deklarasi tersebut. Ia juga meminta warga Korea Selatan biasa untuk hadir di Gedung Parlemen sebagai bentuk protes.

"Tank, pengangkut personel lapis baja, dan tentara bersenjata dan bersenjata pisau akan memerintah negara ini. Warga negara saya sekalian, silakan datang ke Majelis Nasional," ujarnya seperti dikutip dari BBC, Rabu (4/12/2024).

Ribuan orang mengindahkan seruan tersebut, bergegas berkumpul di luar gedung parlemen yang kini dijaga ketat. Para pengunjuk rasa meneriakkan: "Tidak ada darurat militer!" dan "hancurkan kediktatoran".

Media lokal yang menyiarkan dari lokasi tersebut memperlihatkan beberapa perkelahian antara pengunjuk rasa dan polisi di gerbang. Namun, meskipun ada kehadiran militer, ketegangan tidak meningkat menjadi kekerasan.

Para anggota parlemen terlihat melompati pagar untuk menembus penjagaan ketat. Sebagai informasi, mereka harus memenuhi kuorum untuk membatalkan aturan tersebut.

Setelah dihadiri 190 anggota parlemen, rapat pembatalan darurat militer dimulai. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen kompak penolak darurat militer.

"Pemberlakuan darurat militer ilegal oleh Presiden Yoon Suk Yeol tidak sah," kata Lee.

Beberapa jam kemudian, Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan jika darurat militer dicabut dan pasukan ditarik dari operasi. Pernyataan Yoon ini setelah ia membuat pernyataan darurat militer dan ditolak parlemen Korea Selatan.

Video: Soal 'Gwangju Uprising' yang Ramai Dibahas Seusai Darurat Militer Korsel

Video: Soal 'Gwangju Uprising' yang Ramai Dibahas Seusai Darurat Militer Korsel

Ternate (ANTARA) - Pengadilan Negeri (PN) Ternate menjatuhkan vonis dua tahun dan enam bulan penjara serta denda sebesar Rp100 juta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara nonaktif, Imran Yakub terkait perkara suap.

"Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Rudy Wibowo, didampingi hakim anggota Kadar Noh dan R. Moh. Yakob Widodo, di PN Ternate, Rabu.

Dia menyatakan bahwa Imran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sehingga, hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pidana kurungan selama 2 bulan apabila terdakwa tidak membayar denda.

Dalam kesempatan itu, Majelis Hakim menyebut, Imran Yakub terbukti memberikan uang secara bertahap senilai total Rp1,145 miliar kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), melalui orang-orang terdekatnya.

Uang tersebut diberikan untuk memastikan dirinya diangkat menjadi Kadikbud tanpa melalui seleksi terbuka atau uji kompetensi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Andry Lesmana, menuntut terdakwa dengan pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun, hakim memutuskan hukuman yang lebih ringan.

Setelah pembacaan putusan itu, baik terdakwa maupun JPU menerima putusan tersebut.

"Saya terima putusan majelis hakim," kata Imran Yakub dalam persidangan.

Oleh karena itu, dengan diterimanya putusan oleh para pihak maka perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

Kasus ini menambah daftar panjang tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan di Indonesia, khususnya yang melibatkan pejabat tinggi daerah.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemulangan narapidana asing yang belakangan sedang dilakukan pemerintah Indonesia ke beberapa negara tidak melihat jenis pidananya.

Yusril mengatakan pemulangan napi asing dilakukan berdasarkan asas kemanusiaan karena jenis hukuman yang diberikan pengadilan Indonesia kepada para napi asing tersebut merupakan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati sehingga menjadi fokus utama sejumlah negara yang meminta pemindahan napi itu.

"Itu yang jadi concern mereka. Kalau warga negara mereka dipidana kasus pencurian dan dihukum hanya satu tahun, mereka juga tidak akan gigih berusaha untuk memulangkan para napi tersebut ke negaranya," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Hingga kini, terdapat tiga negara yang meminta pemindahan napi kepada Indonesia, yakni Filipina, Australia, dan Prancis. Tiga negara itu meminta pemindahan napi tindak pidana narkotika yang dihukum di Indonesia.

Pemerintah Filipina meminta pemindahan terpidana mati Mary Jane, kemudian Australia meminta pemindahan lima orang terpidana seumur hidup anggota Bali Nine, serta Prancis meminta pemindahan terpidana mati Serge Atlaoui.

Pemindahan Mary Jane sudah disepakati pemerintah Indonesia dan Filipina dengan beberapa syarat, sedangkan pemindahan terpidana Bali Nine berada dalam pembahasan mengenai syarat yang diajukan pemerintah Indonesia.

Sedangkan pemindahan Serge Atlaoui masih dalam proses menunggu kedatangan pemerintah Prancis untuk membahas kesepakatan.

Nantinya setelah dipulangkan ke negaranya, para napi tersebut akan ditangkal apabila ingin masuk ke Indonesia. Khusus pidana narkotika, penangkalan yang berlaku selama seumur hidup.

Tidak hanya menerima permintaan pemindahan napi asing, Yusril mengatakan pemerintah Indonesia saat ini juga gigih mengupayakan warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi untuk diampuni dan dipulangkan ke Indonesia, yang umumnya terjerat kasus pembunuhan.

"Kami tidak lihat kasusnya, tetapi lihat hukumannya. Di Saudi hanya pembunuhan yang bisa dijatuhi hukuman mati," ucap Yusril.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024