Kasus dugaan korupsi tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur dan bekas pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar menambah kelam wajah peradilan di Indonesia. Tiga hakim PN Surabaya yang terjerat antara lain Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.

Mereka diduga menerima suap dari kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rahmat atas vonis bebas yang diberikan beberapa waktu lalu. Ibunda Ronald Tanunur, Meirizka Widjaja diduga memberikan uang Rp3,5 miliar lewat Lisa kepada tiga hakim tersebut.

Sedangkan Zarof, mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA diduga membantu Lisa untuk mengurus perkara Ronald pada tingkat kasasi di MA.

Lisa menyiapkan uang Rp6 miliar. Sebesar Rp1 miliar untuk Zarof dan sisanya untuk tiga hakim agung yang menangani perkara Ronald.

Kasus rasuah ini ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Tiga hakim PN Surabaya, Zarof, pengacara dan ibu Ronald telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka telah ditahan.

Tak lama usai kasus ini terbongkar, MA membatalkan vonis bebas Ronald. Majelis kasasi yang terdiri dari Soesilo, Ainal Mardhiah, dan Sutarjo menjatuhkan hukuman lima tahun penjara ke anak mantan anggota DRP dari Fraksi PKB Edward Tannur tersebut.

Dari kasus ini pula terkuak dugaan Zarof menjadi makelar kasus di MA sejak 2012 sampai 2022. Zarof disinyalir menerima sejumlah uang dalam mengurus perkara selama 10 tahun terakhir.

Penyidik Kejagung pun menemukan berbagai pecahan mata uang senilai Rp920.912.303.714 (Rp920 miliar) dan emas batangan seberat 51 kg saat menggeledah rumah Zarof.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman menilai terbongkarnya praktik suap kepada tiga hakim PN Surabaya dan eks pejabat MA membuktikan bahwa mafia hukum masih kuat. Menurutnya, kasus ini juga semakin menunjukkan dunia peradilan Indonesia sangat bobrok.

"Tentu ini menjadi bukti ya bahwa mafia hukum masih kuat. Ini semakin menunjukkan dunia peradilan kita itu sangat bobrok, semua bisa diatur, dibeli dengan uang, hampir semua tahapan perkara," kata Zaenur kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/11).

Zaenur mengatakan kasus dugaan suap tersebut melengkapi daftar panjang hakim dan pejabat di lingkungan peradilan yang terjerat korupsi.

Sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sekitar 31 kasus korupsi yang melibatkan hakim, baik hakim pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi, hingga MA. Ini belum termasuk kasus yang menyeret panitera dan pejabat pengadilan lainnya.

Pada 2022 lalu, KPK mencatat sejarah untuk pertama kalinya menetapkan dua hakim agung MA yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh sebagai tersangka suap. Gazalba juga dijerat dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu dua sekrertaris MA, yakni Nurhadi Abdurachman dan Hasbi Hasan juga menjadi pesakitan di KPK.

Menurut Zaenur, praktik lancung yang melibatkan para hakim dan pegawai pengadilan ini masih terjadi karena sudah berlangsung bertahun-tahun dan mendarah daging. Buktinya setelah dua hakim agung jadi tersangka di KPK, kasus ini masih terjadi.

"Korupsi itu kan ada saling belajar, dipelajari, ketika rekan kerjanya nerima uang suap, melihat, ooh enak ya nerima uang suap, tidak ada konsekuensinya, kalau gitu saya juga bisa nih nerima uang suap agar saya bisa hidup enak, hidup nyaman, itu sudah menjadi kebiasaan lama," katanya.

Zaenur menyebut judicial corruption atau korupsi di bidang penegakan hukum sudah menjalar di semua lembaga penegak hukum, bahkan termasuk di KPK. Penyidik, pegawai, hingga petugas Rutan KPK terlibat dalam sejumlah kasus yang berbeda.

Korupsi di sektor hukum ini, kata Zaenur, turut mempengaruhi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Skor IPK sempat menyentuh angka 40 poin pada periode pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) 2019 lalu.

Namun, skor tersebut terus anjlok seiring berbagai kebijakan yang tidak mendukung pemberantasan korupsi dan kasus korupsi yang muncul di periode kedua Jokowi. Dalam tiga tahun terakhir skor IPK Indonesia stagnan di angka 34 poin.

"Korupsi di bidang peradilan itu sangat menjamur sehingga menimbulkan ketidakpastian, dan ketidakpastian itu momok yang menakutkan bagi para investor, para pebisnis, maupun masyarakat secara luas," ujar Zaenur.

Zaenur mendorong pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto membenahi sektor hukum, termasuk lembaga peradilan. Menurutnya, tak ada perhatian serius dari pemerintahan sebelumnya. Bahkan, dalam 10 tahun terakhir hukum dijadikan alat kekuasaan ataupun alat politik.

"Tidak ada reformasi yang mendasar di institusi badan peradilan kita, sehingga sampai sekarang itu masih lestari budaya atau kebiasaan korupsi dalam bentuk jual beli perkara itu, pengawasan relatif lemah, pembinaan relatif lemah," katanya.

Lebih lanjut, Zaenur mengatakan perlu sanksi tegas agar praktik korupsi di lembaga peradilan ini tak kembali terulang. Menurutnya, jika ada seorang hakim yang terlibat korupsi selain diproses pidana, ada sanksi untuk ketua pengadilan tempat hakim itu bekerja.

Ia menyebut para ketua pengadilan ini harus ikut bertanggungjawab karena gagal membina para hakimnya.

"Ini harus di semua level, kalau pengadilan negeri berati ketua pengadilan negeri dicopot, hakim pengadilan tinggi nerima suap, ketua pengadilan tingginya harus dicopot, hakim agung yang nerima suap, ketua MA mengundurkan diri, ketua kamar juga mengundurkan diri, itu bagian dari pertanggungjawaban pimpinan," ujarnya.

Zaenur juga mengusulkan perubahan aturan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan memberikan sanksi pidana atau perdata bagi pejabat yang tidak melaporkan hartanya. Selain iut perlu revisi UU Tindak Pidana Korupsi (TIpikor) dan mendorong Undang-undang Parampasan Aset disahkan.

"Karena mafia hukum akan tergilas habis kalau Indonesia punya instrumen itu," katanya.

Zaenur mengatakan pemerintah dan lembaga penegak hukum juga harus memperbaiki sistem rekrutmen, promosi, mutasi, demosi, hingga kesejahteraan.

Dari sisi kesejahteraan, menurutnya, perlu dukungan dari pemerintah. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 terkait peningkatan gaji hakim pada 18 Oktober lalu. Gaji para hakim naik hampir dua kali lipat.

Namun, kata Zaenur, pemerintah mesti meningkatkan gaji para pegawai MA dan lembaga peradilan di bawahnya.

"Itu yang juga perlu untuk disesuaikan bahkan sekarang pun terjadi disparitas yang cukup lebar antara hakim dan nonhakim, mereka kan beroperasi, mafia ini tidak hanya dari hakim tapi dari pegawai," ujarnya.

Zaenur mengatakan saat ini kesejahteraan para hakim masih lebih baik dari penegak hukum lain, seperti polisi dan jaksa. Ia mendukung perbaikan kesejahteraan bagi polisi dan jaksa agar tak tergiur melakukan korupsi.

"Diikuti dengan pengawasan, yang nakal-nakal tolong diamputasi, mereka akan membuat malu institusi, harus ada perbaikan serius, reformasi yang serius, yang bersama-sama dipikirkan dengan pemerintahan yang baru ini," katanya.

[Gambas:Infografis CNN]

Masalah mafia hukum demikian kompleks. Jejaringnya terajut dari pegawai level rendah hingga elite. Bibitnya pun bisa dimulai sejak dari masa perekrutan aparat.

Faktor penyebab pun beragam, mulai dari masalah gaji, integritas, hingga sistem pengawasan yang lemah terhadap aparat.

Salah satu faktor yang juga berpengaruh adalah demoralisasi. Menurut Luhut M.P. Pangaribuan (2002), secara umum perilaku koruptif pada hampir semua penegak hukum bukan terjadi karena moral yang rendah, namun merupakan akibat terjadinya demoralisasi para penegak hukum serta gaya hidup yang berlebihan. Akibatnya, menerima uang secara tidak halal, menurut persepsi mereka, bukanlah sesuatu yang aneh lagi, tapi menjadi suatu keharusan (Yuntho, 2009).

Bertalian dengan demoralisasi itu, Peneliti Pusat Studi Antikorupsi (Saksi) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah alias Castro mengatakan saat ini MA kehilangan panutan usai Artidjo Alkostar pensiun. Mantan hakim agung itu meninggal pada 28 Februari 2021 lalu.

Castro menyebut MA betul-betul disegani ketika Artidjo masih memegang palu hakim. Banyak terdakwa korupsi yang pikir-pikir mengajukan kasasi ataupun peninjauan kembali karena was-was perkaranya ditangani Artidjo.

"Ya kalau sekarang terungkap perkara yang melibatkan hakim-hakim MA itu karena Mahkamah Agung sedang keropos, kehilangan panutan dalam urusan integritas dalam pemberantasan korupsi, seperti diibaratkan anak ayam kehilangan induk," kata Castro kepada CNNIndonesia.com.

Castro menilai korupsi yang masih muncul di dunia peradilan terjadi karena masalah di hulu sampai hilir. Mulai dari proses seleksi hakim yang kurang ketat. Ia mencontohkan soal pelacakan integritas dan rekam jejak yang setengah hati.

Selain itu, kata Castro, pengawasan internal di MA juga lemah. Menurutnya, MA seperti tak tegas memproses etik para hakim atau pejabat yang terlibat korupsi atau suap. Lembaga peradilan tertinggi itu seolah-olah ingin menyelesaikan kasus-kasus ini sendiri.

"Padahal kan untuk menjamin objektivitas penanganan perkara, kalau ada kasus-kasus yang melibatkan hakim-hakim atau kalangan di internal MA harusnya ditangani penegak hukum lain," ujarnya.

Castro mendorong kewenangan Komisi Yudisial (KY) lebih diperkuat dalam mengawasi para hakim. Ia menyinggung keputusan KY yang mengusulkan kepada MA memberhentikan tiga hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur jauh sebelum Kejagung menangkap tangan ketiganya.

"Tapi urung dieksekusi MA karena alasan belum inkracht. Harusnya rekomendasi KY bersifat mengikat. Cukup banyak hakim hakim yang saya yakin masih punya integritas di Mahkamah Agung," katanya.

MA sebelumnya telah mengambil langkah dengan membentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi majelis hakim yang menangani kasasi perkara Ronald Tanur pada 28 Oktober lalu. Tim pemeriksa bekerja sepekan mendalami dugaan permufakatan suap.

Hasilnya MA menyatakan tidak ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) oleh majelis kasasi yang terdiri dari hakim agung Soesilo, Ainal Mardhiah, dan Sutarjo. Kasus tersebut dinyatakan ditutup.

Di sisi lain KY menyatakan bakal tetap mengusut dugaan pelanggaran etik majelis hakim kasasi perkara Ronald Tannur tersebut.

"Berdasarkan putusan pleno, KY akan terus mendalami dan tetap memeriksa atas dugaan pelanggaran etik majelis hakim kasasi yang menangani perkara GRT," kata Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata beberapa waktu lalu.

Ketua MA periode 2024-2029 Sunarto juga telah mengeluarkan imbauan setelah mencuat kasus dugaan suap tiga hakim PN Surabaya dan Zarof Ricar yang juga menyeret majelis kasasi perkara Ronald Tannur. Imbauan kepada para ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama itu dikeluarkan pada 22 November lalu.

Sunarto mengimbau jajarannya selalu meniatkan pekerjaan yang kita lakukan selain untuk memenuhi kewajiban, juga untuk beribadah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian menjunjung tinggi etika profesi sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, serta Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung.

"Memberikan pelayanan terbaik dengan cara bekerja keras, cerdas, dan ikhlas, serta menghindari pelayanan yang bersifat transaksional," ujarnya.

Sunarto juga mengimbau jajarannya menghindari perbuatan tercela agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

"Memperkuat jiwa korsa agar tercipta rasa persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki organisasi demi terwujudnya peradilan yang agung," katanya.

Tentu saja, iktikad baik tak cukup untuk memberantas soal mafia hukum. Pun dengan dukungan lembaga-lembaga negara seperti MA, KY, hingga KPK. 

Pemberantasan mafia hukum yang kian menjerat sistem hukum di Indonesia, memerlukan komitmen politik dari pemimpin tertinggi dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. 

Kasus Zarof, yang terbongkar di masa-masa awal pemerintahan Prabowo, sejatinya bisa jadi momentum bagi pemerintah untuk menegaskan sekaligus membuktikan komitmen mereka membongkar mafia hukum, menciptakan pemerintahan yang bersih, dan memperkuat reformasi hukum seperti dijanjikan dalam Asta Cita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Faisal bin Abdullah Al-Amudi menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, pada Rabu (4/12/2024).

Dalam pertemuan itu, Dubes Faisal meminta dukungan kemudahan dalam kerja sama ekonomi dan investasi antar kedua negara serta berwisata.

"Indonesia merupakan salah satu negara muslim yang punya peran dan pengaruh, memiliki ekonomi yang kuat di Kawasan Asia Tenggara, aktif di G20, namun masih ada hambatan bagi kami untuk masuk sebagai investasi maupun wisatawan," kata Dubes Faisal dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Padahal, menurut Dubes Faisal, pergerakan orang per orang ini sangat penting untuk mendukung kerja sama antar kedua negara.

Faisal juga berharap Indonesia bisa kembali mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

Ia menyebutkan, saat ini PMI terbanyak di Arab Saudi justru bukan dari negara muslim melainkan dari India, Thailand, dan Filipina.

"Akan lebih baik jika tenaga kerja yang masuk ke Arab Saudi juga berasal dari mitra negara-negara muslim," kata Faisal.

Sementara itu, Menko Yusril permintaan pemerintah Arab Saudi itu akan didalami terlebih dahulu.

Namun, ia menyebutkan ada kebijakan Golden Visa yang diluncurkan Pemerintah Indonesia mestinya sudah memudahkan para investor untuk masuk ke Indonesia.

"Sebetulnya sudah ada kebijakan Golden Visa yang diluncurkan pada masa Presiden Jokowi dan sangat didukung oleh Presiden Prabowo, yang saya rasa sudah sangat memudahkan bagi para investor untuk bisa datang ke Indonesia," kata Yusril.

Ia juga mendorong adanya perundingan mengenai permintaan agar Indonesia kembali mengirim pekerja migran ke Arab Saudi.

Untuk diketahui, PMI di Arab Saudi pernah mencapai 2 juta orang, tetapi kini berkurang menjadi hanya sekitar 100.000 orang, kemungkinan imbas moratorium yang sudah berjalan sekitar 10 tahun.

"Sepertinya memang sudah saatnya kedua negara berunding untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang komprehensif sehingga tidak hanya permasalahan hambatan di bidang investasi maupun ekonomi, tetapi juga terkait tenaga kerja. Kami tentunya butuh perlindungan hukum bagi PMI yang berada di Aras Saudi," ujarnya.

Yusril mengatakan, kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan baik antara Indonesia dengan Arab Saudi harus dilanjutkan dan dikembangkan.

“Saya sudah rangkum semua permintaan Yang Mulia dan akan kami koordinasikan secara internal dan juga antar kementerian, baik dengan kementerian teknis di bawah koordinasi kami, maupun kementerian dan lembaga lainnya,” ucap dia.

CILACAP, iNewsSemarang.id - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan Kemenkumham Jateng menerima 12 orang Narapidana tindak pidana terorisme dari Lapas Khusus Karanganyar Nusakambangan, Rabu (4/12).

12 Napiter berasal Lapas Khusus Karanganyar Nusakambangan sampai di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan diterima dan didampingi oleh Kalapas, Pejabat Struktural dan staf serta regu pengaman bersama TTD Lapas pasir Putih. Dengan pengawalan Anggota Polsek Nusakambangan dan anggota Densus 88 AT.

Kegiatan pada hari ini merupakan salah satu tindaklanjut dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Tengah atas dasar surat dan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tanggal 15 November 2024 untuk mendapatkan pembinaan lanjutan. 

Beberapa minggu lalu, Lapas Pasir Putih telah menerima pemindahan WBP Napiter dari Rutan Mako Brimob Cikeas Cabang Rutan Kelas I Depok sebanyak 6 Napiter tentunya dalam mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mengatasi overcapacity dan overcrowding dengan solusi komorehensif.

Napiter sejumlah 12 orang tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan High Risk Kelas IIA Pasir Putih dengan keamanan Super Maximum Security. Di dalam kamar, Napiter tersebut ditempatkan secara one man one cell dengan pantauan CCTV terintegrasi online 24 jam. Dan menjalani pembinaan dan keamanan sesuai SOP Lapas Pasir Putih Nusakambangan.

"Kami laksanakan sesuai SOP yaitu pengawasan secara terus - menerus melalui server CCTV 24 jam dan secara langsung dengan kontrol keamanan berkala oleh Petugas. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi yang dapat membahayakan keamanan dan untuk selalu menjaga ketertiban keamanan di dalam Lapas. Jajaran petugas Lapas Pasir Putih berkomitmen melaksanakan pembinaan dalam hal penguatan pemahaman ideologi Pancasila kepada WBP sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dalam hal mengatasi over capacity dengan solusi yang komprehensif, "ungkap Kalapas Pasir Putih, Enjat Lukmanul Hakim.

Kakanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto melalui Kadiv Pemasyarakatan Kadiyono menyampaikan jika pemindahan 12 Narapidana terorisme ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu keamanan nasional dengan tindakan preventif. Keputusan ini tidak hanya mencakup administrasi Narapidana, tetapi juga fokus pada pengawasan dan pencegahan. 

"Dengan mengamankan para Narapidana terorisme di fasilitas super maximum security, diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap keamanan Masyarakat dan Negara serta dalam rangka mendukung revitalisasi Pemasyarakatan dan Program Deradikalisasi, "ujarnya.

Editor : Maulana Salman

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kasus buronan Harun Masiku kembali menjadi perhatian publik setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara senilai Rp 8 miliar untuk menemukan keberadaannya.

Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, menilai langkah ini mencerminkan kebuntuan dalam penanganan kasus yang telah berlarut-larut sejak 2020.

"Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita," kata Hardjuno dalam siaran pers, Rabu (4/12/2024).

Hardjuno mengaku prihatin dengan lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan menangkap Harun Masiku meskipun sudah ada informasi terkait keberadaannya.

Hardjuno Wiwoho yang juga Kandidat Doktor Bidang Hukum dan PembangunanUniversitas Airlangga (Unair) ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.

"Sayembara ini menunjukkan keprihatinan masyarakat. Namun, keadilan tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif individu. Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada," katanya.

Karena itu, Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum.

Selain itu, Hardjuno juga menyerukan agar pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

"Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional," lanjutnya.

Lebih jauh, Hardjuno menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara," katanya.

Harun Masiku adalah mantan calon legislatif dari PDI Perjuangan. Da kini menjadi buronan dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Harun Masiku melarikan diri pada Januari 2020 dan hingga kini belum ditemukan.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Korlantas siapkan strategi hadapi Natal-Tahun Baru di kawasan wisata

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Aan Suhanan memaparkan pihaknya menyiapkan sejumlah strategi menghadapi tingginya gelombang masyarakat yang akan melakukan perjalanan liburan selama momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, terutama di kawasan wisata.

Hal itu disampaikannya menanggapi prediksi tingginya pergerakan masyarakat selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk melaksanakan liburan, sebagaimana hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Ini saya sudah meng-inventarisasi tempat-tempat wisata yang menjadi favorit, baik itu di Jawa maupun di Sumatera, di tempat lain," kata Aan setelah rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

LPSK telusuri kasus pengeroyokan oleh oknum TNI di Deli Serdang

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut menelusuri kasus penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (3/12).

Dalam siaran pers resmi LPSK yang diterima ANTARA, Rabu, dijelaskan penelusuran tersebut merupakan upaya LPSK dalam mendorong terungkapnya kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal itu.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam siaran persnya, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Kejagung periksa saudara kandung Ronald Tannur

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa saudara kandung terpidana Ronald Tannur sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi berupa suap dalam putusan bebas Ronald atas kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Rabu, mengonfirmasi bahwa tim jaksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa Fabrizio Revand Tannur (FRT) selaku anak dari tersangka Meirizka Widjaja (MW) yang merupakan ibu kandung dari Ronald Tannur.

Selengkapnya klik di sini.

KPK dalami legalitas pembelian LNG Pertamina

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Chief Legal Counsel di PT Pertamina Persero periode 2011–2015 Alan Frederick sebagai saksi perkara dugaan korupsi dalam pengadaan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di PT Pertamina.

"Saksi hadir didalami terkait proses legalitas keputusan direksi dalam pembelian LNG," kata kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Wamen: RUU Narkotika utamakan rehabilitasi, namun tak tinggalkan hukum

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 mengutamakan aspek rehabilitasi, namun tidak meninggalkan aspek penegakan hukum.

Menurut ia, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika akan tetap diberikan untuk memberi efek jera.

"Bahwa apakah dua-duanya akan diterapkan, yakni penegakan hukum dan rehabilitasi dalam RUU Narkotika, ini tergantung dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Narkotika dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai focal point-nya," kata Eddy, sapaan akrab Wamenkum, saat media gathering di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

SEMARANG - Kasus penembakan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zainudin (38) menyebabkan Gamma Rizkynata Oktafandy (17), siswa SMKN 4 Semarang dan anggota Paskibra setempat tewas.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah turun ke Kota Semarang terkait insiden yang menjadi sorotan publik ini.

Wakil Ketua LPKS Susilaningtias menyebut timnya sudah turun pada pekan lalu, bertemu beberapa pihak termasuk Polrestabes Semarang dan Polda Jateng untuk berkoordinasi.

Termasuk menemui para korban dan keluarganya. Sejumlah saksi juga telah ditemui.



?Pertama kami sampaikan turut berduka cita. Fakta yang kami temukan tidak ada tawuran. Menurut saksi-saksi yang kami temui ya. Itu memang ada penembakan, di sisi lain juga ada (keterangan) dari Polrestabes Semarang karena ada tawuran katanya, ini yang masih kami dalami,? kata Susi dikutip Kamis (5/12/2024).

LPSK juga masih mendalami soal keterangan terkait adanya korban kena luka tembak yang selamat.

?Kalau hanya terserempet kok sampai segitunya,? sambungnya.

Kepolisian menyebutkan anak berinisial MAS (14) yang membunuh ayah (APW) dan neneknya (RM) di Lebak Bulus, Jakarta Selatan telah dipindahkan ke Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

"Anak berhadapan dengan hukum -ABH- sudah kita bawa ke lembaga penitipan anak sementara itu, yang dilakukan oleh penyidik," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/12).

Nurma menjelaskan MAS telah dipindahkan oleh kepolisian ke LPAS usai menjalani serangkaian pemeriksaan.

Kendati demikian, Kepolisian akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.

"Jika memang kita perlu, kita bisa jemput bola atau bisa membawa ke Polres Metro Jakarta Selatan," ungkapnya.

Penitipan di LPAS berlangsung sampai proses pengadilan. Setelah itu dilakukan jatuh vonis atau sudah diadili masuk ke lapas.

Terkait kondisi MAS saat ini, dikatakan kondisinya sudah terbilang stabil dan menjawab lancar saat diminta keterangannya.

Kemudian, dari pemeriksaan dinyatakan MAS tidak memiliki riwayat gangguan jiwa.

"Untuk sementara ini, dari pemeriksaan atau keterangan dari keluarganya tidak ada," ucapnya.

MAS membunuh ayah dan neneknya serta melukai ibunya (AP) di Perumahan Bona Indah Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan, Sabtu (30/11) pukul 01.00 WIB.

Berdasarkan keterangan saksi yang merupakan petugas keamanan Perumahan Bona Indah berinisial AP, MAS terlihat berjalan cepat meninggalkan lokasi.

Karena petugas keamanan telah menerima laporan tentang pembunuhan di rumah korban, saksi AP langsung memanggil pelaku.

Remaja penusuk ayah (APW) dan nenek (RM) hingga tewas di Perumahan Bona Indah Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan mengakui mendapatkan bisikan-bisikan yang meresahkan.

BOGOR - Sebagai upaya mendukung pemulihan korban tindak pidana terorisme , Pupuk Kaltim menyalurkan bantuan kemanusiaan dan psikososial kepada 22 penyintas senilai Rp820 Juta. Penerima bantuan tersebar di berbagai daerah di Indonesia timur, seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

Bantuan diserahkan manajemen perusahaan di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Komplek Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bogor, Jawa Barat, Senin (2/12/2024). SVP Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Kaltim Sutrisna mengungkapkan, bantuan mencakup berbagai aspek, agar para korban mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik. Mulai dari dukungan pendidikan, kesehatan dan stimulan usaha, hingga proses pemulihan dari dampak secara fisik maupun psikologis akibat aksi terorisme. Upaya itu bagian dari wujud kontribusi Pupuk Kaltim dalam menciptakan perubahan yang lebih baik, sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

"Kami memahami tindak pidana terorisme tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan dalam waktu lama. Maka melalui dukungan ini, kami berharap dapat membantu para korban agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal," kata Sutrisna dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Menurutnya, Pupuk Kaltim akan terus menjalin kolaborasi aktif bersama pemerintah maupun stakeholder terkait, untuk memberikan solusi nyata dalam pengentasan berbagai persoalan sosial di masyarakat, seperti halnya pemulihan korban tindak pidana terorisme.

Langkah ini sejalan dengan visi misi perusahaan untuk senantiasa berperan secara proaktif mendukung berbagai sektor kehidupan, yang tidak hanya terfokus bagi masyarakat sekitar perusahaan tapi juga Indonesia secara umum.

"Kami ingin memastikan korban tidak hanya pulih secara fisik dan psikologis, tetapi juga memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup, sehingga bisa kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat," tambah Sutrisna.

Selain Pupuk Kaltim, juga ada bantuan serupa dari anak usaha Pupuk Indonesia lainnya, yang turut difokuskan bagi wilayah tanggung jawab distribusi masing-masing perusahaan. Total ada 49 penyintas yang kali ini menerima bantuan, sebagai wujud bakti BUMN dalam mendukung pengentasan aksi terorisme di Indonesia.

"Upaya pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat dan inklusif. Hal ini mendasari semangat kami untuk turut memberikan dukungan di dalamnya," ucap Direktur SDM Pupuk Indonesia Tina T Kemala Intan.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menyampaikan aspresiasi dan terima kasih atas dukungan Pupuk Kaltim bersama Pupuk Indonesia Grup, bagi pemulihan korban terorisme yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kata dia, hal ini sejalan dengan UU No. 5 Tahun 2018, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sekaligus bentuk hadirnya negara dalam mendukung pemulihan korban.

"Kami menilai ini bentuk sinergi positif, untuk secara bersama meningkatkan kepekaan dan kepedulian bagi korban tindak pidana terorisme," terang Eddy Hartono.

Dirinya pun berharap sinergi dan kerja sama yang terjalin antara Pupuk Kaltim dan BNPT dapat terus ditingkatkan, termasuk Pupuk Indonesia Grup, dalam upaya pengentasan potensi aksi terorisme yang jelas mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

"Semoga langkah baik ini dapat terus berkelanjutan, melalui sinergi yang lebih kuat antara BNPT bersama Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia Grup," kata Eddy Hartono.

KOMPAS.com - Kelompok hak asasi manusia di Guinea meyakini bahwa lebih dari 135 penggemar sepak bola tewas dalam kerusuhan di sebuah stadion pada Minggu (2/12/2024), sebagian besar dari mereka adalah anak-anak.

Dikutip dari BBC, angka tersebut, walau belum diverifikasi, jauh melebihi jumlah kematian resmi dari pemerintah yaitu 56 orang.

Kelompok HAM bernama The Collective of Human Rights Organizations mengatakan bahwa perkiraan tersebut didasarkan pada informasi dari rumah sakit, pemakaman, saksi mata di stadion, keluarga korban, masjid, gereja, dan media lokal.

Lebih dari 50 orang lainnya masih dinyatakan hilang, kata organisasi tersebut melanjutkan.

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa kerusuhan di stadion di Guinea timur laut ini dipicu oleh keputusan kontroversial wasit.

Tragedi itu terjadi saat final turnamen untuk menghormati pemimpin militer Guinea, Mamady Doumbouya, di sebuah stadion di Nzerekore, salah satu kota terbesar di negara Afrika Barat ini.

Para penonton di stadion melempar batu, memicu kepanikan dan baku hantam, kata pernyataan pemerintah, yang menjanjikan sebuah investigasi.

Seorang saksi yang menghadiri laga mengatakan bahwa sebuah kartu merah kontroversial pada menit ke-82 pertandingan memicu kekerasan di stadion.

“Lemparan batu dimulai dan polisi turun tangan, menembakkan gas air mata. Dalam keributan yang menyusul, saya melihat orang-orang terjatuh ke tanah, anak-anak terinjak-injak. Sangat mengerikan,” kata Amara Conde kepada Reuters melalui telepon.

Kelompok HAM itu mengatakan ada penggunaan gas air mata berlebihan di area tertutup, dan menambahkan bahwa kendaraan yang membawa para pejabat yang meninggalkan stadion juga menabrak warga yang mencoba melarikan diri.

Sementara, AL Jazeera menulis laporan dari aliansi oposisi Pasukan Hidup Guinea (FVG) bahwa serangan tersebut telah menewaskan “sekitar 100 orang”.

Dewan Tinggi Diaspora, sebuah organisasi warga Guinea yang tinggal di luar negeri, juga menerbitkan sebuah pernyataan yang menyatakan “300 orang tewas, sebagian besar dari mereka adalah anak muda dan remaja, dan ratusan orang terluka, beberapa di antaranya serius”.

Seorang jurnalis bernama Paul Sakouvogi mengutarakan kepada BBC bahwa stadion tersebut hanya "punya satu pintu keluar sangat kecil" yang menyebabkan orang-orang berhimpitan saat hendak kabur dari stadion.

Namun, jumlah korban meninggal tersebut dibantah oleh seorang pejabat senior kesehatan regional yang dihubungi AFP. Pejabat itu berbicara secara anonim agar tidak mewakili atas nama pihak berwenang.

Dia mengatakan agar berpegang teguh pada angka pemerintah.

“Mereka berbicara omong kosong,” katanya, mengacu pada angka yang dikemukakan di tempat lain.

AFP mencatat bahwa kurangnya informasi terpusat dan transparansi yang disengaja atau tidak disengaja membuat sulit untuk mendapatkan jumlah korban jiwa tepat dari tragedi-tragedi semacam itu di Guinea.

Guinea adalah salah satu dari beberapa negara Afrika yang saat ini dilarang mengadakan pertandingan sepak bola internasional karena tidak memenuhi standar internasional.

Perdana Menteri Mamadou Oury Bah pada hari Selasa mengumumkan tiga hari berkabung nasional untuk para korban.

ni yang sedang kita bangun bersama dan kita akan melihat pada 2025 nanti, semua itu akan berjalan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyampaikan bahwa reformasi birokrasi membantu mempercepat pembangunan nasional dan memperbaiki manajemen internal instansi.

"Ini yang sedang kita bangun bersama dan kita akan melihat pada 2025 nanti, semua itu akan berjalan," kata Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Hubungan Luar Negeri Yadi Hendriana di Kanwil Kemenkum Maluku, Ambon, Senin (2/12), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, dirinya dukungan dan bantuan dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kanwil Kemenkum Maluku untuk membantu menyukseskan reformasi birokrasi karena kegiatan tersebut sangat penting untuk kebaikan semuanya.

Guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik yang lebih efisien, Kanwil Kemenkum Maluku melakukan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi.

Menurut dia, ada tiga poin penting dalam penguatan reformasi birokrasi agar menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, yakni pertama, pemberian hadiah (reward) dan hukuman (punishment) harus tercatat dengan baik oleh sistem.

Poin kedua, integrasi data yang meliputi sistem merit dan layanan publik. Ketiga, proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang transparan dan bersih dari praktik kecurangan.

Yadi berpendapat pemberian hadiah dan hukuman sangat penting karena merupakan catatan kerja dan rekam jejak sebagai ASN Kemenkum.

Sementara terkait integrasi data, kata dia, sangat penting untuk memastikan agar semua terkontrol dengan baik.

"Kalau data semua sudah terintegrasi dengan baik, publik tidak akan bingung untuk mengakses informasi maupun layanan yang ada di Kemenkum," ungkapnya.

Kemudian terkait penerimaan CPNS yang bersih dan transparan, sambung dia, merupakan hal yang sangat krusial guna terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas.

Dirinya menceritakan bahwa Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pun telah berpesan agar setiap tahun penerimaan ASN di lingkungan Kemenkum bisa terpantau dengan baik.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menindaklanjuti permohonan perlindungan dalam peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan berat oleh oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang.

Insiden yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan belasan warga mengalami luka-luka itu terjadi pada Jumat, 8 November 2024.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Sri Suparyati bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan pun telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses ini meliputi penelaahan, pengumpulan data dan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.

Penelaahan LPSK mengungkap bahwa insiden bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka serius, termasuk luka robek di kepala dan tangan.

Berdasar kesaksian warga, ada juga pembacokan, pemukulan, dan perusakan rumah-rumah warga selama serangan berlangsung.

Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan beberapa oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

LPSK memastikan seluruh permohonan perlindungan yang diterima akan melalui proses penelaahan komprehensif sebelum diputuskan.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," kata Sri.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut menelusuri kasus penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa, (3/12).

Dalam siaran pers resmi LPSK yang diterima ANTARA Rabu, dijelaskan penelusuran tersebut merupakan upaya LPSK dalam mendorong terungkapnya kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal itu.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam siaran persnya, Rabu.

Sri melanjutkan, dirinya bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses tersebut meliputi penelaahan, pengumpulan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mengetahui peristiwa secara menyeluruh

Berdasarkan hasil penelusuran LPSK, terungkap bahwa insiden tersebut bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil pada 8 November 2024 lalu.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka cukup serius.

Sri melanjutkan, saat ini Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

Setelah mengungkap kronologi peristiwa tersebut, Sri memastikan pihaknya akan berupaya memberikan perlindungan dari saksi dan korban.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," tegas Sri.

Sebelumnya, Pomdam I/Bukit Barisan menetapkan 25 prajurit dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 2/Kilap Sumagan sebagai tersangka penyerangan warga di Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, membenarkan prajurit yang diduga terlibat seluruhnya sudah diperiksa dan diproses hukum oleh Pomdam I/Bukit Barisan.

“25 orang oknum prajurit sudah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya dilakukan pemberkasan, dibagi sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam perkara tersebut,” kata Mayjen Hariyanto.

Di Markas Komando Kodam I/BB, Sumatera Utara, Selasa (3/12), Letjen TNI Mochammad Hasan kepada wartawan menegaskan Pomdam I/BB memeriksa 50 lebih prajurit dari Yonarmed 2/KS hingga akhirnya menetapkan separuhnya sebagai tersangka.

Dia menjelaskan para penyidik dari Pomdam I/BB membutuhkan waktu beberapa minggu sampai akhirnya dapat menetapkan tersangka, karena mereka harus cermat dan teliti dalam memeriksa keterlibatan masing-masing prajurit tersebut dalam insiden penyerangan itu.

“Mohon maaf ini memang prosesnya agak lama, karena kami memilah-milah, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum, mengambil keputusan, karena ini nanti akan dilimpahkan ke pengadilan,” kata Hasan.

Letjen TNI Mochammad Hasan sejak 18 Oktober 2024 sampai dengan 2 Desember 2024 rangkap jabatan sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Sesmenko Polkam) dan Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan. Namun, terhitung sejak Selasa, jabatan Pangdam I/BB telah dia serahkan kepada Mayjen TNI Rio Firdianto.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024