Karangasem -

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni akan menggunakan hukum adat untuk memberikan sanksi bagi para pelaku perusakan hutan. Menurutnya, hukuman penjara tidak memberikan efek jera terhadap pelaku perusakan hutan.

"Masing-masing desa pasti punya aturan adat yang dapat mengatur masyarakat yang ada di wilayah tersebut, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak," kata Raja Juli di Samsara Living Museum, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Karangasem, Bali, Jumat (6/12/2024).

Raja Juli mengatakan aturan adat berbeda dengan hukum legal formal dari negara. Sebab, masing-masing aturan adat berangkat dari kesepakatan warga yang ada di wilayah masing-masing. Sehingga, sanksi bagi pelanggar aturan itu juga berbeda-beda.

"Jadi jika ada masyarakat yang melakukan perusakan hutan, maka akan mendapat sanksi sosial. Saya rasa hal tersebut sangat efektif karena masyarakat biasanya sangat patuh dengan aturan adat," imbuh politikus PSI itu.

Raja Juli meyakini masyarakat akan lebih patuh untuk menjaga hutan dan lingkungan jika diatur menggunakan hukum adat. Dengan begitu, dia melanjutkan, upaya untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 lebih mudah dicapai.

Untuk diketahui, FOLU Net Sink 2030 merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan. Target dari kondisi tersebut adalah menjadikan tingkat serapan lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.

(iws/gsp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melaporkan, terjadi 45 peristiwa pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI selama setahun terakhir.

Wakil Koordinator KontraS Andi Muhammad Rezaldy mengungkapkan, dari 45 peristiwa pembunuhan di luar hukum atau extra judicial killing yang terjadi, sebagian besar dilakukan oleh polisi.

Tercatat ada 47 warga yang menjadi korban dari pelanggaran dalam bentuk pembunuhan di luar hukum tersebut pada periode Desember 2023 hingga Desember 2024.

“Dilihat dari aktornya angka tertinggi dari pelanggaran extrajudicial killing dilakukan oleh institusi kepolisian sebanyak 34 peristiwa dan institusi TNI sebanyak 11 peristiwa,” ujar Andi dalam agenda peluncuran "Catatan Hari HAM KontraS 2024: Rezim Berganti, HAM Masih Disisihkan", Jumat (6/12/2024) di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemantauan Kontras, kata Andi, sebanyak 20 korban extra judicial killing tidak terkait dengan tindak pidana. Sementara 27 lainnya karena terkait dengan tindak pidana.

Beberapa contoh peristiwa extra judicial killing di antaranya adalah kasus Michael Sitanggang, kemudian Afif Maulana di Padang, dan juga Gama Rizki Nanta di Semarang.

“Peristiwa extra judicial killing ini yang akibat dari penggunaan senjata api yaitu sebanyak 29 korban, dan juga akibat dari tindak penyiksaan sebanyak 18 korban,” kata Andi.

Kondisi ini dianggap Andi menjadi contoh banyaknya pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi hak fundamental warga negara.

“Banyaknya peristiwa extrajudicial killing menunjukkan belum tuntasnya persoalan penggunaan kekuatan yang dilakukan dalam pengungkapan peristiwa kejahatan,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan skema amnesti dan rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkoba sebagai alternatif solusi bagi penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang jumlahnya sudah sangat melebihi kapasitas (overcrowded).

Dalam pertemuan dengan kementerian di Jakarta, Rabu (4/12), Kepala Badan Narkotika (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom mengatakan amnesti dan rehabilitasi akan dijadikan alternatif solusi overcrowded lapas dan rutan dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum serta parameter yang jelas dan terukur.

"Saya menyambut baik rencana ini karena pengguna narkoba merupakan korban yang harus dipulihkan melalui rehabilitasi, namun proses seleksi dalam pemberian amnesti tentu harus dilakukan dengan benar,” kata Marthinus seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Maka dari itu, ia mengusulkan rencana pemberian amnesti dilakukan dengan turut melibatkan pemangku kepentingan lain, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.

Pelibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut, kata dia, bertujuan menyelenggarakan rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkoba yang akan mendapatkan amnesti.

Ia pun juga mengingatkan agar dilakukan asesmen secara komprehensif dengan mempertimbangkan daya tampung lembaga rehabilitasi yang ada di Indonesia dan biaya rehabilitasi yang merupakan tanggung jawab negara.

"Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi tekanan pada lapas dan rutan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pengguna narkoba untuk menjalani pemulihan secara menyeluruh," tuturnya.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta berharap proses amnesti para warga binaan kasus narkoba yang akan ditindaklanjuti dengan rehabilitasi dapat segera terlaksana.

Segera setelah pertemuan rapat tersebut, Nico meminta untuk dapat segera dilakukan pembentukan tim kecil agar pelaksanaan teknis agar tepat sasaran.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ambeg Paramarta juga menyatakan telah siap dengan data warga binaan.

Dia mengungkapkan data itu yang nantinya akan menjadi dasar untuk dilakukan verifikasi oleh tim dan pendalaman sebelum akhirnya amnesti diberikan serta dilakukan rehabilitasi sesuai dengan kategorisasi yang telah dibuat.

Pertemuan tersebut merupakan bentuk komitmen BNN, Kemenkum dan Kementerian Imipas untuk menangani overcrowded lapas dan rutan secara terintegrasi.

Kelebihan jumlah penghuni dalam lapas dan rutan yang disebabkan sebagian besar oleh kasus narkoba menjadi masalah yang telah mengakar.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan tindakan Aipda Robig Zaenudin menembak siswa SMKN 4 Semarang almarhum Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) telah memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Kesimpulan itu diperoleh dari pemantauan yang dilakukan sejak 28 hingga 30 November 2024 di Kota Semarang.

Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya telah meminta keterangan Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang dan Bidpropam Polda Jawa Tengah. Kemudian meminta keterangan keluarga korban dan para saksi.

Komnas HAM juga merekomendasikan Ketua LPSK untuk memberikan perlindungan kepada sejumlah saksi dan korban.

Gaza (ANTARA) - Israel, pada Kamis (5/12) membebaskan 34 tahanan Palestina dari Jalur Gaza utara. Para tahanan itu menunjukkan kelemahan dan kelelahan yang ekstrem serta tanda-tanda adanya penyiksaan.

Mereka dibawa ke Rumah Sakit Gaza Eropa di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, setelah dibebaskan melalui perbatasan Kerem Shalom, kata sumber medis seperti dilaporkan Anadolu pada Jumat.

Sumber tersebut mengatakan bahwa tim medis segera mulai pemeriksaan kesehatan yang diperlukan dan memberikan perawatan kepada para tahanan saat mereka tiba.

Dia menyampaikan bahwa puluhan tahanan tersebut tampak sangat lelah, lemah, dan tidak bertenaga, dengan beberapa di antaranya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan.

Sumber itu menambahkan bahwa para tahanan ditangkap oleh militer Israel dari berbagai wilayah di Gaza utara, terutama dari kota Beit Lahia dan kamp pengungsi Jabalia, dalam kampanye genosida yang berlangsung selama 62 hari.

Menurut Kantor Media Gaza, Israel telah menahan lebih dari 1.750 orang Palestina dari Gaza utara sejak 5 Oktober.

Israel mengatakan mereka melancarkan operasi darat skala besar di Gaza utara sejak 5 Oktober untuk mencegah kelompok perjuangan Palestina, Hamas, bangkit kembali.

Namun, Palestina menuduh Israel berusaha menduduki wilayah tersebut dan mengusir paksa penduduknya.

Sejak saat itu, tidak ada bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk ke wilayah tersebut, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, yang menyebabkan sebagian besar penduduk yang saat ini diperkirakan berjumlah 80.000, berada di ambang kelaparan.

Tak hanya itu, lebih dari 3.500 orang dilaporkan meninggal dan hilang, menurut otoritas kesehatan setempat.

Serangan tersebut merupakan episode terbaru dalam perang genosida Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 yang telah menewaskan lebih dari 44.500 orang yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

Bulan lalu, Mahkamah Pengadilan Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikan mereka di Gaza.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

JOMBANG, iNewsSurabaya.id - Setelah sukses memanen sawi beberapa waktu lalu, warga binaan Lapas kelas IIB Jombang Kemenkumham Jatim kini kembali menanam bibit sawi untuk melanjutkan program pertanian berkelanjutan sekaligus wujud komitmen warga binaan mendukung ketahanan pangan.

Penanaman bibit sawi itu merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan yang dirancang untuk memberikan keterampilan, sekaligus mendukung salah satu dari 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Agus Andrianto, yaitu memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

Kepala Lapas Jombang, M.Ulin Nuha, menjelaskan, inisiatif itu tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kemandirian pangan, tetapi juga sebagai upaya memberikan bekal keahlian yang bermanfaat bagi warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

"Setelah panen yang kemarin berhasil dengan hasil yang memuaskan, kami langsung memulai kembali siklus tanam dengan bibit sawi baru. Hal ini tidak hanya menjaga keberlanjutan program, tetapi juga meningkatkan keterampilan bercocok tanam para warga binaan," ujarnya, Jumat (6/12/2024).

Proses penanaman bibit sawi dilakukan secara bergotong royong oleh warga binaan Lapas Jombang dengan bimbingan petugas. Sebelum bibit ditanam, tanah diolah kembali dan diberi pupuk organik agar hasil panen berikutnya lebih optimal. Dalam beberapa minggu ke depan, bibit-bibit sawi itu diharapkan tumbuh subur dan siap dipanen.

Salah satu warga binaan, Sakur, mengaku senang dapat terlibat langsung dalam penanaman bibit sawi tersebut. Ia dapat belajar banyak, mulai dari cara menanam, merawat tanaman, hingga memanen. "Ini menjadi pengalaman berharga yang bisa kami gunakan nanti ketika kembali ke masyarakat," kata Sakur.

Program lapas Jombang juga mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar dan pihak-pihak terkait karena mampu menciptakan manfaat nyata di tengah keterbatasan. Hasil panen sebelumnya bahkan digunakan untuk kebutuhan konsumsi internal dan sebagian diberikan kepada keluarga pengunjung warga binaan Lapas Jombang.

Keberhasilan program itu diharapkan warga binaan semakin termotivasi untuk terus produktif dan berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan, di dalam maupun di luar Lapas. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam membangun kemandirian pangan dan keterampilan warga binaan.

Editor : Arif Ardliyanto

Jakarta -

Pemerintah menetapkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 1%, dari 11% menjadi 12% pada 2025. Pertimbangan itu didasari atas ketetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Asumsi tax ratio yang disetujui di Undang-Undang APBN kita itu sudah 12%. Karena memang Undang-Undang APBN yang diketok untuk tahun anggaran 2025 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang HPP. Kan itu dasarnya," kata Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

UU APBN 2025 target tax ratio atau rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi sebesar 10,24%, dengan target penerimaan perpajakan sendiri senilai Rp 2.490,9 triliun, terdiri dari target penerimaan pajak Rp 2.189,3 triliun dan penerimaan bea cukai Rp 301,6 triliun.

Oleh sebab itu, Kamarussamad mengatakan bila PPN 12% ditunda oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang (Perpu) atau melakukan penurunan tarif dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tersendiri, penerimaan pajak 2025 berpotensi besar meleset dari target atau shorfall.

"Kita juga tahu ada program quick win, kemarin pemerintah juga sudah memberikan satu kebijakan terhadap buruh, guru, itu kan sumbernya semuanya dari APBN. Mau tidak mau kita harus memperkuat sumber pendapatan negara," ucapnya.

Kenaikan PPN ini juga dikonfirmasi langsung oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono. Meskipun demikian, kebijakan tersebut bakal mengecualikan beberapa kelompok demi menjaga daya beli. Beberapa di antaranya kelompok masyarakat miskin, kesehatan, hingga pendidikan.

"Jadi kita masih dalam proses ke sana, artinya akan berlanjut. Tapi kalau kita lihat dari sisi, khususnya menjaga daya beli masyarakat, di situ kan pengecualiannya sudah jelas: untuk masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya di sana," kata Parjiono dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).

Sementara, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% di 2025 telah melalui pembahasan mendalam antara pemerintah dengan DPR RI. Rencana itu disebut telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk ekonomi dan sosial.

"Pada dasarnya kebijakan penyesuaian tarif PPN 1% tersebut telah melalui pembahasan yang mendalam antara pemerintah dengan DPR dan pastinya telah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain aspek ekonomi, sosial dan fiskal," kata Deni.

Selain itu, Deni menyebut rencana kenaikan PPN menjadi 12% juga telah memperhatikan kajian ilmiah yang melibatkan para akademisi dan praktisi.

"Bahkan juga memperhatikan kajian ilmiah yang melibatkan para akademisi dan para praktisi," jelas Deni.

Terpisah, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono mengatakan secara yuridis, kenaikan tersebut mengacu pada Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN (hasil revisi UU HPP).

"Jadi, secara legal formal pemerintah menaikkan tarif PPN karena melaksanakan ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 23A UUD 1945, yaitu 'Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara didasarkan UU'," kata Prianto.

Secara substantif, kata Prianto, pemerintah bersepakat dengan rakyat Indonesia melalui wakilnya di DPR ingin menaikkan rasio pajak. Caranya ada dua, yaitu: (1) memperluas objek pajak, dan (2) meningkatkan tarif pajak.

"Kedua kebijakan tersebut tertuang di UU pajak melalui revisian di UU HPP," ucap Prianto.

Daftar Barang dan Jasa Tidak Kena PPN 12%

Berdasarkan UU HPP tahun 2021 dan PMK No 116/PMK.010/2017, jenis barang yang tidak dikenai PPN, yaitu barang tertentu yang dikelompokkan beberapa kategori. Berikut daftar barnag dan jasa yang tidak kena PPN 12 persen.

Makanan

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Uang

Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Jasa

Jasa keagamaan

Jasa pelayanan sosial

Jasa keuangan

Jasa asuransi

Jasa pendidikan

Jasa tenaga kerja

Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jasa yang disediakan pemerintahdalam rangka menyelenggarakan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan aktivitas pelayanan yang hanya dapat dilakukan pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain.

Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik atau pengusaha pengelola tempat parkir, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jasa pelayanan kesehatan medis tertentudan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udaradalam negeri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri.

Jasa boga atau katering, yaitu semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.

Daftar Barang Tidak Kena PPN 12% dalam PMK 116/2017

• Beras dan gabah: berkulit, dikuliti, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, setengah giling atau digiling semua, pecah, menir, salin yang cocok untuk disemai.

• Jagung: dikupas maupun belum, termasuk pipilan, pecah, menir, tidak termasuk bibit.
  

• Sagu: empulur sagu (sari sagu), tepung, tepung bubuk dan tepung kasar.

• Kedelai: berkulit, utuh dan pecah, selain benih.
  

• Garam konsumsi: beryodium atau tidak, termasuk garam meja dan garam didenaturasi untuk konsumsi atau kebutuhan pokok.
  

• Daging: segar dari hewan ternak dan unggas dengan/tanpa tulang yang tanpa diolah, dibekukan, dikapur, didinginkan, digarami, diasamkan, atau diawetkan dengan cara lain.
  

• Telur: tidak diolah, diasinkan, dibersihkan, atau diawetkan, tidak termasuk bibit.
  

• Susu: susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan mauoun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya.
  

• Buah-buahan: Buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, dan degrading selain dikeringkan.
  

• Sayur-sayuran: sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah dan dibekukan, termasuk juga sayuran segar yang dicacah.
  

• Ubi-ubian: ubi segar baik yang sudah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, dan degrading.

• Bumbu-bumbuan: segar, dikeringkan namun tidak dihancurkan atau ditumbu.

• Gula konsumsi: gula Kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna

Daftar Barang Kena PPN 12%

Barang kena PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Berikut objek yang dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4 Ayat 1.

• Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.
  

• Impor BKP.
  

• Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.
  

• Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

• Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  

• Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak.
  

• Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

• Ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak.

(prf/ega)

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan China berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam pencegahan terorisme pada pertemuan di Jakarta, Kamis (5/12).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kerja sama Indonesia dan China dalam rangka peningkatan kapasitas sangat penting dalam mencegah terorisme.

"Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memberikan solusi efektif dalam menangani permasalahan terorisme, yang tidak hanya membahayakan keamanan nasional, tetapi juga stabilitas kawasan," ujar Eddy seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT RI bersama Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat China untuk RI Wang Lutong membahas penguatan kerja sama dalam meningkatkan keamanan nasional kedua negara dan kawasan.

Eddy menegaskan bahwa BNPT RI akan berupaya maksimal untuk memastikan situasi dalam negeri tetap kondusif dan aman dari terorisme.

“Kami terus berkomitmen untuk menjaga keamanan karena ini kewajiban kami supaya situasi tetap kondusif agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan,” ucap dia.

Mengingat kedua negara memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi terorisme, diskusi tersebut menyoroti berbagai langkah konkret yang dapat diambil untuk saling mendukung upaya penanggulangan terorisme, termasuk penanganan anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teror.

Ia menilai pertemuan itu menjadi momentum untuk mempererat kerja sama kedua negara dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Wang Luntong berharap BNPT RI dan pemerintah China bisa melakukan kerja sama penanggulangan terorisme dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kedua negara.

"Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia dan China adalah korban terorisme," ungkap Wan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) RI Jenderal Polisi Purn. Budi Gunawan menyebutkan dalam perkembangan saat ini aktivitas terorisme global menunjukkan berbagai tanda kebangkitan.

Jakarta: Penegak hukum mesti memegang 2 'kunci' untuk menangkap Harun Masiku. Pertama, yakni transparansi dan selanjutnya adalah akuntabilitas.

"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara," kata pengamat hukum dan aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, dalam keterangan yang dikutip Jumat, 6 Desember 2024.

Menurut Hardjuno, kedua hal itu belum menjadi pegangan penegak hukum dalam menangkap Harun. Dia membeberkan ada hal yang ditutup-tutupi terkait kasus itu, terbukti dari koordinasi yang lemah antarpenegak hukum.
Dia prihatin dengan penegak hukum, khususnya terkait koordinasi antarlembaga. Padahal, sudah ada informasi terkait keberadaannya. Menurut dia, perlu transparansi dan akuntabilitas terkait penanganan kasus ini.

"Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada," tegasnya.

Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Selain itu, Hardjuno menyerukan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

"Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional," lanjutnya.

Hardjuno menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

Perkara itu kembali menjadi perhatian, setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara Rp8 miliar bagi siapa pun yang dapat menangkapnya. Hal tersebut dinilai menggambarkan penanganan kasus sejak 2020 itu menemui jalan buntu.

"Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita," kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah menurunkan tim untuk menemui langsung keluarga GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, yang menjadi korban tewas dalam peristiwa penembakan oleh oknum polisi, Aipda RZ.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, tim tersebut diturunkan pada pekan lalu. Selain menemui keluarga korban, LPSK juga menemui saksi, Polrestabes Semarang, dan Polda Jawa Tengah.

“Kami memandang bahwa tentu keluarga korbannya perlu dibantu, bisa dilakukan pendampingan dan sebagainya, sehingga kami memutuskan bahwa ini perlu proaktif, kami pergi ke sana untuk ketemu keluarga korban,” kata Susilaningtias kepada ANTARA ketika dihubungi via telepon di Jakarta, Jumat.

Pada saat menemui keluarga korban, terang dia, LPSK menjelaskan perihal hak restitusi atau ganti rugi. Tim LPSK juga menyampaikan hak perlindungan, pendampingan, serta pemulihan yang dimiliki oleh keluarga korban maupun saksi.

“Restitusi kami jelaskan, termasuk pendampingan kami jelaskan kepada keluarga korban, dan ada beberapa saksi yang juga kita temui berkaitan dengan kasus ini, kami tawarkan juga, LPSK bisa melakukan pendampingan atau perlindungan,” ujarnya.

JAKARTA - Kasus buronan Harun Masiku kembali menjadi perhatian publik setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara senilai Rp8 miliar untuk menemukan keberadaannya.

Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho, menilai langkah ini mencerminkan kebuntuan dalam penanganan kasus yang telah berlarut-larut sejak 2020.

"Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita," kata Hardjuno, KamIs (5/12/2024).

Hardjuno mengaku prihatin dengan lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan menangkap Harun Masiku meskipun sudah ada informasi terkait keberadaannya.

Kandidat doktor bidang hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.

"Sayembara ini menunjukkan keprihatinan masyarakat. Namun, keadilan tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif individu. Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada," tegasnya.

Karena itu, Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Selain itu, Hardjuno juga menyerukan agar pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

"Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional," lanjutnya.

Hardjuno menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara," pungkasnya.

Harun Masiku adalah mantan calon legislatif dari PDI Perjuangan.Dia kini menjadi buronan dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Harun Masiku melarikan diri pada Januari 2020 dan hingga kini belum ditemukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kapolda Jawa Tengah mengambil langkah tegas dalam kasus penembakan siswa oleh oknum polisi di Semarang.

Insiden ini menewaskan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gamma (17), dan melukai dua orang lainnya.

Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menyatakan perbuatan Aipda Robig (RZ) memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia.

"Melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial, baik etika, disiplin, dan pidana kepada oknum RZ," kata Uli saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (5/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Komnas HAM meminta agar proses hukum dilakukan tanpa diskriminasi atau tekanan dari pihak mana pun. Penegakan hukum melibatkan tiga aspek, yakni etika, disiplin, dan pidana.

Langkah ini dinilai penting demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Pelaku penembakan telah ditahan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Jawa Tengah memastikan sidang etik akan digelar secepatnya.

Komnas HAM juga mengingatkan perlunya penegakan hukum yang mengedepankan keadilan bagi semua pihak.

Komnas HAM menilai tindakan pelaku melanggar hak hidup dan prinsip-prinsip legalitas serta proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengatur penggunaan senjata api, termasuk kewajiban memastikan keselamatan manusia.

Kasus ini menjadi perhatian luas setelah GRO, korban tewas, dimakamkan di Sragen. Keluarga korban berharap keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.

Komnas HAM juga menyerukan perlindungan bagi saksi dan korban agar proses hukum dapat berjalan lancar.