JAKARTA - Indonesia dan Filipina menandatangani perjanjian kesepakatan terkait pemulangan terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane Veloso . Mary Jane akan dipulangkan ke Filipina sebelum Natal.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mary Jane akan pulang ke Filipina sebelum Natal.

?Insyaallah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang,? kata Yusril usai bertemu Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vazquez di Kantor Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

Yusril menerangkan, penandatanganan kesepakatan ini akhir dari diskusi panjang yang dilakukan selama hampir 10 tahun sejak Mary Jane dijatuhi vonis pidana mati.

"Tapi pemerintah Filipina terus melakukan upaya diplomatik untuk mengurangi hukuman terhadap Mary Jane dan pada akhirnya hari ini kita sampai pada satu kesepakatan bersama," ujar dia.

Menurutnya, ini juga merupakan bentuk keseriusan Indonesia dalam menangani perkara peredaran narkoba, di mana Indonesia tidak memberikan grasi atau pengampunan terhadap Mary Jane.

"Apakah akan diberikan grasi atau akan diberikan remisi sepenuhnya adalah kewajiban dari Presiden Filipina yang kita hormati bersama," ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima aduan tim hukum dan istri dari Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Aduan tersebut terkait dengan dugaan kesewenang-wenangan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kami tentu harus mempelajari kasus ini karena baru mendapat permohonan audiensi 2 hari yang lalu," kata anggota Komnas HAM Bidang Pengaduan Hari Kurniawan di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Sesuai dengan ketentuan yang ada, kata Hari, layanan pengaduan di Komnas HAM akan ditangani selama 7 hari kerja. Menurut dia, saat ini Komnas HAM menerima terlebih dahulu sebelum menganalisis dari kelengkapan bukti dari pihak kuasa hukum dan keluarga.

"Pengaduan yang masuk itu akan kami tangani atau 7 hari kerja, artinya selama 10 hari, karena Sabtu dan Minggu libur," tuturnya.

Hari menambahkan, aduan dari kuasa hukum dan keluarga itu terkait dengan dugaan kesewenang-wenangan dan diskriminasi oleh Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan mengatakan, pihaknya baru menerima pengaduan dari tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula.

“Jadi kami menerima tim kuasa hukum dari Pak Tom Lembong, terkait dengan penetapan dia sebagai tersangka impor gula,” kata Hari di kantornya, Jumat (6/12/2024).

Dia mengatakan, pihaknya perlu mempelajari kasus ini terlebih dulu karena baru mendapatkan permohonan audiensi dua hari yang lalu.

“Karena kami baru mendapatkannya dua hari yang lalu, jadi belum sempat mempelajari. Termasuk misalnya ada regulasi terkait impor gula dan sebagainya ini perlu kita pelajari lebih lanjut,” jelasnya.

Dia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan yang ada, layanan pengaduan di Komnas HAM akan masuk dan ditangani selama 7 hingga 10 hari kerja. Hal itu setelah ada analisis dari dan kelengkapan bukti yang cukup yang sudah diberikan keluarga.

“Pengaduan yang masuk itu akan kita tangani atau akan ada tindak lanjutnya dalam 7 hari kerja ya, artinya 10 hari karena Sabtu-Minggu kan nggak dihitung,” ujarnya.

“Kalau ketentuannya 7 hari kerja, di mana 10 hari itu sudah naik ke pemantauan atau ke mediasi, karena memang metodenya seperti itu kalau di Komnas HAM sebagai tindak lanjut aduan,” tambahnya.

Hari mengatakan bahwa permohonan dari tim kuasa hukum Tom Lembong adalah terkait dengan tidakan kesewenang-wenangan Kejaksaan Agung pada saat pemeriksaan.

“Keluarga tadi menyatakan sudah diperiksa 4 kali dari tanggal 8 dan terakhir tanggal 29 Oktober 2024. Yang kemudian tidak ada misalnya, sprindik, sprinhan, kemudian tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan,” lanjut Hari.

“Sehingga mereka berkesimpulan ini adalah tindak kesewenang-wenangan dan diskriminasi dalam konteks akses mencari keadilan. Ini tentu kami terima pengaduan tersebut,” lanjutnya.

Hari mengatakan bahwa tim kuasa hukum Tom Lembong meminta agar Komnas HAM memberikan perlindungan bagi Tom Lembong dan juga keluarganya.

“Mereka minta perlindungan kepada Komnas HAM terkait kasus ini untuk mencari keadilan bagi Pak Lembong dan keluarganya,” jelasnya.

Dia menegaskan, pihaknya belum dapat memutuskan apapun terkait aduan dari pihak kuasa hukum Tom Lembong. Dirinya bersama tim harus menindaklanjuti melalui pengawasan dan pemantauan terkait kasusnya.

“Tentu ini akan kita pikirkan bersama seperti apa kasus ini. Karena kalau di kami itu kan ada kebiasaan bedah kasus,” jelasnya.

“Jadi akan dihadiri oleh tiga komisioner dan pimpinan Komnas HAM yang nantinya akan memutuskan kasus ini akan seperti apa, termasuk pemberian amicus curiae (sahabat pengadilan),” jelasnya.

Amicus curiae adalah pihak ketiga yang tidak terlibat dalam suatu perkara, tetapi memiliki kepentingan atau kepedulian terhadap hasil putusan pengadilan.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina, Raul Vasquez. Yusril dan Raul menandatangani kesepakatan terkait pemindahan narapidana kasus narkoba, Mary Jane Veloso, ke Filipina dilakukan sebelum Natal.

Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024). Melalui dokumen ini, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi grasi untuk Mary Jane, tetapi setuju memulangkannya ke Filipina.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau memberikan grasi kepada terpidana,tapi kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana Mary Jane Veloso menjadi tanggung jawab dari pemerintah Filipina," kata Yusril dalam konferensi pers.

Yusril dan Raul sepakat memulangkan Mary Jane sebelum 25 Desember 2024. Yusril belum bisa memastikan tanggal pastinya kapan, tapi ia menargetkan bisa tanggal 20 Desember 2024.

"Tanggal dilakukannya penyerahan tersebut insyaallah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang. Target saya sih, ya kalau sebelum hari Natal, ya sekitar tanggal 20 sudah bisa direalisasikan," ucapnya.

Sebelumnya, Yusril menyampaikan bahwa draf perjanjian pemindahan atau transfer narapidana sudah disetujui. Setelah ditandatangani, Mary Jane akan dapat menjalani hukumannya di Filipina.

"Pagi ini Pemerintah Filipina menjawab setuju dengan draf yang kami ajukan. Besok, Menteri Kehakiman Filipina akan datang ke Jakarta memfinalisasi draf itu dan mungkin akan menandatangani (draf transfer narapidana)," kata Yusril seusai menghadiri Rakernas Peradi di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (5/12).

(fas/fas)

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - R (38), seorang pemandu lagu (PL), tertangkap tangan menyelundupkan 61 paket sabu seberat 41,7 gram dan 130 butir psikotropika merek Mercy ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kebonwaru, Kota Bandung. Tersangka R menyembunyikan barang haram itu di dalam kemaluannya.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, pelaku R ditangkap petugas Rutan Kebonwaru. Kejadian berawal saat tersangka R datang hendak menjenguk pelaku DRA (47), Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kebonwaru Bandung.

"Petugas rutan melakukan pemeriksaan dan skrining terhadap pelaku R. Hasil pemeriksaan didapati bukti, R menyembunyikan 61 paket sabu dan 130 butir psikotropika merek Mercy dalam alat kelamin," kata Kapolrestabes Bandung didampingi Kasatresnarkoba AKBP Agah Sonjaya di Mapolrestabes Bandung, Kamis (6/12/2024).

Kombes Budi menyatakan, barang haram sabu dan 130 butir pil Mercy itu, rencananya hendak diberikan kepada tersangak DRA, WBP Rutan Kebonwaru. 

"Hasil penyidikan, tersangka R mengaku baru satu kali berusaha menyelundupkan sabu ke Rutan Kebonwaru. Tapi nanti kita akan kembangkan termasuk terhadap warga binan tersebut (DRA)," ujar Kombes Budi.

Ditanya apakah 61 paket sabu dan 130 butir pil Mercy itu akan diedarkan di dalam rutan? Kapolrestabes Bandung menuturkan, memang diduga kuat hendak dijual ke tahanan dan narapidana (napi) lain. 

"Yang pasti dilihat dari jumlahnya, 61 paket sabu dan 130 butir pil Mercy itu hendak diedarkan di dalam rutan. Tidak mungkin barang haram sebanyak itu digunakan sendiri," tutur Kapolrestabes Bandung.

Akibat perbuatannya, tersangka R dan DRA dijerat Pasal 114, 112, dan 130 UU Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun, dan paling singkat 5 tahun penjara.

Editor : Ude D Gunadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi bersama dengan istri Tom Lembong Franciska Wihardja mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Jumat (6/12/2024).

Mereka mengadu Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan aparat hukum Kejaksaan Agung.

“Audiensi ini dilatarbelakangi oleh permohonan Tim Penasihat Hukum kepada Komnas HAM sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM dan kesewenangan yang dilakukan penyidik terhadap Bapak Thomas Trikasih Lembong dalam penetapan tersangka dan penahanan,” kata Zaid dalam keterangan usai pertemuan.

Thomas Trikasih Lembong merupakan Mantan Menteri perdagangan RI periode 12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016.

Tom Lembong dipanggil dan diperiksa secara sporadis dan terus–menerus sebagai saksi oleh penyidik sebanyak 4 kali, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan.

Kemudian Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 29 Oktober 2024, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan/atau pemeriksaan sebagai calon tersangka sebagaimana dimaksud Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014.

“Kami memohon kepada Komnas HAM untuk berkenan melakukan investigasi dan pengawasan atas jalannya pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya segera dilimpahkan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di pengadilan,” lanjut Zaid.

Sementara itu, Franciska menegaskan bahwa sepanjang hidupnya, Tom Lembong selalu mementingkan orang lain dan kebaikan untuk masyarakat, termasuk memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia, khususnya “Hak atas kesejahteraan”.

“Dia (Tom Lembong) juga selalu menggunakan semua kredibilitas beliau, termasuk nama baiknya di dunia internasional, untuk membawa kebermanfaatan bagi Indonesia,” kata wanita yang akrab disapa Ciska itu.

Dia mengatakan bahwa suaminya adalah seorang eksekutif ekspatriat bahkan memberikan kesaksian kepada koran The Australian beberapa hari lalu.

“Pak Lembong dikenal secara luas di kalangan investor internasional sebagai ‘pejabat dengan integritas tertinggi’,” jelasnya.

“Integritas tersebut berhasil membawa investasi-investasi besar yang membuka banyak lapangan pekerjaan dan membawa kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” lanjut dia.

Sebagai informasi, usai ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Tom Lembong mengajukan permohonan praperadilan.

Namun, gugatan itu ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 Novmber 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah. Tom lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.

"Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016 " kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi bersama dengan istri Tom Lembong Franciska Wihardja mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Jumat (6/12/2024).

Mereka mengadu Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan aparat hukum Kejaksaan Agung.

“Audiensi ini dilatarbelakangi oleh permohonan Tim Penasihat Hukum kepada Komnas HAM sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM dan kesewenangan yang dilakukan penyidik terhadap Bapak Thomas Trikasih Lembong dalam penetapan tersangka dan penahanan,” kata Zaid dalam keterangan usai pertemuan.

Thomas Trikasih Lembong merupakan Mantan Menteri perdagangan RI periode 12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016.

Tom Lembong dipanggil dan diperiksa secara sporadis dan terus–menerus sebagai saksi oleh penyidik sebanyak 4 kali, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan.

Kemudian Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 29 Oktober 2024, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan/atau pemeriksaan sebagai calon tersangka sebagaimana dimaksud Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014.

“Kami memohon kepada Komnas HAM untuk berkenan melakukan investigasi dan pengawasan atas jalannya pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya segera dilimpahkan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di pengadilan,” lanjut Zaid.

Sementara itu, Franciska menegaskan bahwa sepanjang hidupnya, Tom Lembong selalu mementingkan orang lain dan kebaikan untuk masyarakat, termasuk memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia, khususnya “Hak atas kesejahteraan”.

“Dia (Tom Lembong) juga selalu menggunakan semua kredibilitas beliau, termasuk nama baiknya di dunia internasional, untuk membawa kebermanfaatan bagi Indonesia,” kata wanita yang akrab disapa Ciska itu.

Dia mengatakan bahwa suaminya adalah seorang eksekutif ekspatriat bahkan memberikan kesaksian kepada koran The Australian beberapa hari lalu.

“Pak Lembong dikenal secara luas di kalangan investor internasional sebagai ‘pejabat dengan integritas tertinggi’,” jelasnya.

“Integritas tersebut berhasil membawa investasi-investasi besar yang membuka banyak lapangan pekerjaan dan membawa kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” lanjut dia.

Sebagai informasi, usai ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Tom Lembong mengajukan permohonan praperadilan.

Namun, gugatan itu ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 Novmber 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah. Tom lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.

"Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016 " kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024) malam.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Didi Sukyadi menyatakan bahwa reformasi kurikulum pendidikan tinggi dan kejuruan diperlukan untuk mengatasi masalah produktivitas tenaga kerja di Indonesia.

Ia menuturkan bahwa menurut Bank Dunia (World Bank), tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia pada periode 2011-2021 hanya sekitar 3,7 persen per tahun, jauh tertinggal dari peer countries, seperti Vietnam (5 persen) dan China (7,5 persen).

“Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan produktivitas di Indonesia. Reformasi kurikulum merupakan langkah krusial menjembatani kesenjangan antara program pendidikan dengan masyarakat dan kebutuhan pasar tenaga kerja,” ujarnya dalam acara “Indonesia Development Talks 18: Future of Work and Youth Employability” di Bandung, Jumat.

Dalam acara yang dipantau secara daring dari Jakarta tersebut, Didi mengatakan bahwa perguruan tinggi harus secara proaktif menyelaraskan kurikulum mereka dengan permintaan pasar tenaga kerja yang kini banyak membutuhkan keterampilan di bidang digital serta science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

Selain pendidikan tinggi, ia menyampaikan bahwa reformasi kurikulum juga perlu dilakukan pada pendidikan kejuruan, mengingat lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan program diploma masih menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan dari tingkat pendidikan lainnya.

“Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara program kejuruan di SMK atau institusi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berkembang,” ucapnya.

Dia menuturkan bahwa intervensi dan transformasi yang efektif dalam dunia pendidikan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi yang besar karena menyelaraskan hasil pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa upaya tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahunan sebesar 1,5 poin persentase pada 2030.

Selain itu, reformasi yang terarah dapat mengurangi tingkat pengangguran dari 5,4 persen menjadi 3 persen pada 2040 serta meningkatkan rata-rata output pekerja pada 2045 menjadi 40 ribu dolar AS (Rp633,92 juta, kurs pada 6/12 = Rp15.848).

Ia pun mengingatkan bahwa upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja tersebut juga harus berfokus pada inklusif berbagai kelompok marjinal.

“Termasuk perempuan, masyarakat pedesaan, dan penyandang disabilitas, mereka harus diberdayakan melalui inisiatif pendidikan yang terarah, misalnya meningkatkan partisipasi perempuan di bidang STEM,” imbuh Didi Sukyadi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima aduan tim hukum dan istri Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong terkait dengan dugaan kesewenang-wenangan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung.

"Kami tentu harus mempelajari kasus ini karena baru mendapat permohonan audiensi 2 hari yang lalu," kata anggota Komnas HAM Bidang Pengaduan Hari Kurniawan di Jakarta, Jumat.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, kata Hari, layanan pengaduan di Komnas HAM akan ditangani selama 7 hari kerja.

Menurut dia, saat ini Komnas HAM menerima terlebih dahulu sebelum menganalisis dari kelengkapan bukti dari pihak kuasa hukum dan keluarga.

"Pengaduan yang masuk itu akan kami tangani atau 7 hari kerja, artinya selama 10 hari, karena Sabtu dan Minggu libur," tuturnya.

Hari menambahkan bahwa aduan dari kuasa hukum dan keluarga itu terkait dengan dugaan kesewenang-wenangan dan diskriminasi oleh Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula.

Berdasarkan aduan mereka, lanjut dia, ketika dalam pemeriksaan, tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan tanpa ada surat penyidikan (sprindik), kemudian tiba-tiba komisi menetapkan sebagai tersangka.

"Setelah itu, langsung ditahan sehingga mereka berkesimpulan ini adalah sebuah tindakan kesewenang-wenangan dan diskriminasi dalam konteks akses pencari keadilan," katanya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015–2016 dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Dalam keterangannya, Kejagung menuturkan bahwa kasus ini bermula ketika Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, dalam rapat koordinasi (rakor) antarkementerian pada tanggal 12 Mei 2015 disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor gula.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mataram -

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin mengatensi kasus dugaan pelecehan seksual oleh IWAS (21), seorang pria difabel asal Kota Mataram. Hassanudin memastikan pendampingan hukum bagi para korban. Sejauh ini, ada 13 korban IWAS, dan tiga korban di antaranya masih anak-anak.

"Semua diberikan pendampingan (hukum)," kata Hassanudin saat dikonfirmasi di Mataram, Jumat (6/12/2024).

Sebagai informasi, kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB.

Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB. IWAS saat ini berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara.

"Sesuai kebutuhan (pendampingan hukum), korban dibutuhkan, siapa pun punya hak yang sama (untuk dapat pendampingan hukum). Sesuai dengan hak warga negara, semua diperlakukan sama," jelas mantan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) tersebut.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih memastikan Pemprov NTB siap memberikan pendampingan hukum kepada belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS.

"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," kata Nunung.

Terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan IWAS, warga Kota Mataram, Nunung berharap kasus pelecahan seksual yang saat ini menjadi sorotan nasional itu bisa cepat selesai. Para korban IWAS, dia berujar, sudah sepatutnya mendapatkan keadilan.

"Kami harap kasus ini bisa cepat selesai, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kekurangan itu tidak menjadi batasan untuk dia tidak melakukan, tapi ini masih praduga ya. Untuk saat ini, kami (Pemprov) fokus dulu untuk memberi pendampingan bagi para korban," tandasnya.

(hsa/hsa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Filipina telah mencapai kesepakatan untuk memulangkan terpidana kasus narkoba Mary Jane F Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Pemulangan ini dilakukan melalui perjanjian praktis yang ditandatangani oleh Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez, di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, pada Jumat (6/12/2024).

Menko Yusril menyatakan bahwa Mary Jane akan dipulangkan sebelum Hari Natal 2024 yang jatuh pada 25 Desember.

"Insya Allah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang," kata Yusril dalam konferensi pers.

Setelah pemulangan, Yusril menegaskan bahwa Pemerintah Filipina bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap Mary Jane.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Filipina menghormati putusan pengadilan Indonesia terkait kasus Mary Jane.

"Apakah akan diberikan grasi atau akan diberikan remisi sepenuhnya adalah kewajiban dari Presiden Filipina yang kita hormati bersama," ujarnya.

Yusril menjelaskan, tim dari Indonesia dan Filipina akan berkoordinasi untuk menyiapkan kepulangan Mary Jane, termasuk dokumen, transportasi, dan jadwal pemulangan.

"Kedua tim diwakili oleh Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Kumham Imipas bersama-sama dengan staf kedutaan Filipina di Jakarta mengenai bagaimana cara memulangkannya, serah terimanya, transportasinya," ucapnya.

Sebelumnya, Yusril juga mengungkapkan bahwa terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane F. Veloso, akan segera dipulangkan ke Filipina setelah pemerintah Filipina menyetujui draf terkait pemindahan narapidana tersebut.

"Jadi mungkin kalau sudah ditandatangani dalam waktu dekat Mary Jane itu sudah akan ditransfer ke Filipina karena sudah ada persetujuan antara kedua pihak, baik Indonesia maupun Filipina," kata Yusril setelah menghadiri Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (5/12/2024).

Draf pemindahan narapidana itu sebelumnya diajukan oleh pemerintah Indonesia kepada Menteri Kehakiman Filipina, yang kemudian menyetujui semua poin yang disyaratkan dalam draf tersebut pada Kamis (5/12/2024) pagi.

Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Pada Oktober 2010, ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman.

Meskipun telah mengajukan permohonan grasi, permohonan tersebut ditolak oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada 2014.

Dia dijadwalkan dieksekusi pada 29 April 2015 dini hari di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, bersama sejumlah terpidana hukuman mati lainnya.

Namun di detik-detik akhir, nyawa Mary Jane masih selamat lantaran Maria Kristina Sergio yang diduga sebagai perekrut Mary Jane menyerahkan diri secara sukarela di kepada kepolisian Filipina.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah sedang mengkaji perpanjangan pemberlakuan pajak 0,5% bagi para pengusaha UMKM dengan omzet tahunan tertentu. Proses pembahasan kebijakan ini melibatkan kolaborasi antara Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kami sekarang sedang meng-exercise, ada beberapa skema, tetapi skema pertama memastikan terlebih dahulu perpanjangan pemberlakuan pajak 0,5% gross bagi para pengusaha UMKM,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM pada Jumat (6/12/2024).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif PPh yang bersifat final sebagaimana dimaksud sebesar 0,5%.

Adapun wajib pajak yang dikenakan tarif PPh final adalah wajib pajak yang tidak memiliki penghasilan di bawah Rp 4,8 miliar.

“Di dalam aturannya, penjualan hingga Rp 500 juta tidak dikenakan pajak, tetapi untuk yang omzetnya antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar, akan dikenakan pajak 0,5% dari gross income,” kata Maman.

Maman mengatakan bahwa target pemerintah adalah menyelesaikan pembahasan ini sebelum akhir Desember, supaya dapat kebijakan diterapkan mulai 1 Januari mendatang. “Harus selesai sebelum Desember, karena pada 1 Januari 2025 nanti sudah harus mulai berjalan," terang Maman.

Perpanjangan kebijakan pajak 0,5% ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Dalam regulasi tersebut jangka waktu tertentu pengenaan PPh yang bersifat final paling lama tujuh tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi; empat tahun pajak bagi wajib pajak badan; berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perorangan yang didirikan oleh satu orang; dan tiga tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Sebelumnya Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti mengatakan kebijakan tersebut masih digodok Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu. Dia tidak merinci lebih lanjut mengenai penggodokan kebijakan tersebut.

“Terkait hal tersebut merupakan ranah Badan Kebijakan Fiskal. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan tersebut dapat ditanyakan ke Badan Kebijakan Fiskal,” kata Dwi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News