Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno menyatakan bahwa kerangka hukum internasional penting digunakan sebagai instrumen pemandu dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dalam pernyataan dari akun resmi X @Kemlu_RI, Jumat, Havas menyebutkan beberapa kerangka hukum internasional sebagai instrumen pemandu yaitu Deklarasi Rio 1992, UNCLOS 1982 dan Perjanjian Paris 2015.

Havas memberikan Pernyataan Lisan Indonesia untuk proses Advisory Opinion (AO) mengenai kewajiban negara terkait perubahan iklim di Mahkamah Internasional di Den Haag, Kamis (5/12).

Havas mengatakan bahwa mengatasi tantangan perubahan iklim memerlukan kerja sama global dengan semua pihak, termasuk melalui mobilisasi akses pendanaan dan kolaborasi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim,” kata Havas.

Perubahan iklim tersebut akan berdampak pada lingkungan dan penciptaan lingkungan yang sehat adalah bagian dari hak asasi manusia.

Penciptaan lingkungan yang sehat itu juga telah tercantum dalam instrumen hukum domestik Indonesia, lanjut Havas.

Havas pun menegaskan bahwa AO Mahkamah Internasional terkait perubahan iklim sangat penting dalam memandu tata kelola iklim internasional.

Penyampaian Pernyataan Lisan oleh Wamenlu Havas dalam AO terkait perubahan iklim menegaskan komitmen dan peran strategis pemerintah RI dalam perkembangan norma hukum internasional, khususnya yang terkait perubahan iklim.

Sebelumnya September 2021, Vanuatu mengumumkan niatnya untuk meminta Advisory Opinion (AO) dari Mahkamah Internasional mengenai perubahan iklim.

Inisiatif tersebut diperlukan karena kerentanan Vanuatu dan kerentanan negara-negara kepulauan kecil berkembang lainnya terhadap perubahan iklim dan perlunya peningkatan tindakan untuk mengatasi krisis iklim global.

Vanuatu kemudian melobi negara-negara lain untuk mendukung inisiatif tersebut dan membentuk kelompok inti Negara Anggota PBB untuk meneruskan inisiatif tersebut di Majelis Umum.

Diskusi dalam kelompok inti tersebut menghasilkan pengembangan resolusi A/RES/77/276 yang pada akhirnya diadopsi oleh Majelis Umum pada 29 Maret 2023, dimana resolusi tersebut didukung oleh 132 negara.

Permintaan tersebut kemudian disampaikan ke pengadilan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam surat tertanggal 12 April 2023.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) mengimplementasikan visi dan misi Kabinet Merah Putih, terutama dalam mewujudkan astacita yang menjadi landasan pemerintahan saat ini.

Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto mengatakan bahwa KSP bertugas mengawal jalannya kebijakan pemerintah, yang bertujuan untuk mencapai visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

"Sebagai referee unit Presiden, KSP bertugas untuk mengawal implementasi visi dan misi pemerintahan Kabinet Merah Putih dengan astacita sebagai misi untuk mencapai visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," kata A.M. Putranto dalam forum diskusi bertajuk Kolaborasi RRI News dengan Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk Penguatan Komunikasi Publik Menuju Astacita di Jakarta, Jumat.

Salah satu inisiatif strategis yang dia soroti adalah kebijakan delapan program percepatan. Kedelapan kebijakan tersebut termasuk penyediaan makanan bergizi gratis dan pembentukan badan penerimaan negara untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Ia juga mengungkapkan bahwa KSP telah melakukan transformasi dengan membentuk lima kedeputian yang masing-masing membawahi kementerian-kementerian terkait.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan pemerintah yang lebih terkoordinasi dan efektif.

Selain itu, dalam hal komunikasi publik, Putranto menekankan akan pentingnya kolaborasi dengan lembaga penyiaran, termasuk RRI.

Menurut dia, RRI berperan sebagai saluran yang efektif dalam menyebarkan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah, menyediakan wadah aduan publik, edukasi masyarakat, serta sebagai platform untuk memerangi hoaks.

"RRI dapat menjadi kanal aduan publik, sarana edukasi, dan platform fact-checking untuk melawan hoaks," ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kemkomdigi R. Wijaya Kusuma Wardhana menuturkan bahwa astacita terus disosialisasikan dan diseminasikan secara intensif, secara masif, dan sistemik.

Hal itu, kata dia, guna membangun pengetahuan, pemahaman, dukungan, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkannya.

"Terkait dengan inilah peran media penyiaran, termasuk RRI, sangat dibutuhkan. RRI memiliki jaringan yang siarannya dapat menembus hingga daerah terpencil yang ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa apabila dapat dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Wijaya juga mengapresiasi forum tersebut sebagai upaya untuk membangun kolaborasi dalam pemberitaan melalui RRI News online.

Dengan demikian, kata dia, program dan kegiatan serta kebijakan pemerintah dapat diterima masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera, mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan terkait para narapidana Bali Nine.

Aturan tersebut menyangkut proses pemindahan para napi kasus narkotika tersebut ke negara asal mereka, Australia.

Menurut Hugo, penerbitan aturan tersebut diperlukan sebagai payung hukum agar kebijakan pemindahan tetap menghormati keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi lima narapidana tersebut.

"Mungkin ada kesepakatan antara pemerintah. Tapi dari pihak kita tentu kita harus mempunyai hukum positif yang berkaitan dengan itu."

"Dalam hal ini bahwa mereka memiliki kekuatan hukum tetap dan kekuatan hukum tetap itu harus dihormati," ungkapnya.

Hugo menekankan pentingnya aturan yang jelas terkait pemindahan narapidana, terutama untuk menjaga hubungan diplomasi antara Pemerintah Indonesia dan Australia.

"Oleh karena itu, kita harus melakukan aturan main yang berkaitan dengan Undang-undang di situ peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan transfer," tambahnya.

Ia juga berharap pemerintah tidak terburu-buru memindahkan para narapidana "Bali Nine" sebelum Hari Raya Natal 2024, sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya agar proses pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" dapat dilakukan sebelum Hari Raya Natal 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

"Transfer 'Bali Nine' hanya tinggal menunggu waktu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada saya jika memungkinkan kami bisa mentransfer mereka bulan Desember ini."

"Secara spesifik Pak Prabowo mengatakan kepada saya jika mungkin, sebelum Natal," kata Yusril.

Saat ini, lima anggota "Bali Nine" masih menjalani hukuman di penjara Indonesia, yaitu Matthew Norman, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Mereka dihukum penjara seumur hidup sebagai bagian dari jaringan penyelundup 8,202 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, tahun 2005.

Dua anggota lainnya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 2015, sementara Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dalam tahanan karena sakit kanker pada tahun 2018.

Renae Lawrence, salah satu anggota "Bali Nine", dibebaskan setelah hukumannya diringankan.

Karangasem (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong pemanfaatan hukum adat di setiap daerah untuk mengatur masyarakat agar menjaga hutan.

Di sela kegiatan Youth Impact Weekend di Karangasem, Bali, Jumat, Raja Juli mengatakan ide ini berawal dari cerita salah satu kepala taman nasional di Nusa Tenggara Timur.

“Dia cerita apabila kita melakukan pendekatan legal formal melalui penindakan hukum dengan menangkap orang yang menebang hutan maka sama sekali tidak ada efek jera bagi masyarakat dimasukkan penjara,” kata Menhut.

Setelah bebas, penebang hutan akan merayakan kebebasannya karena menilai tidak semestinya mereka ditindak, sehingga Raja Juli merasa penindakan hukum tidak efektif.

Ia justru melihat potensi penggunaan hukum adat yang sudah ada, salah satu contohnya adalah Bali, dimana setiap desa adat sudah memiliki awig-awig atau regulasi di luar aturan negara yang dapat disisipkan aturan untuk menjaga hutan.

Menurutnya ketika awig-awig tersebut dilanggar maka warga yang melakukan perusakan hutan dapat diberikan sanksi sosial.

“Hal yang efektif dilakukan menggunakan hukum adat lokal dengan melakukan sumpah adat, merevitalisasi budaya yang memiliki nilai luhur menjaga alam, ketika ada keluarga yang melakukan itu (perusakan hutan, Red) akan ada hukuman sosial yang membuat masyarakat menjaga hutan dengan serius,” ujarnya.

Tak hanya di Bali, Menhut juga mendata daerah-daerah yang memiliki kebijakan serupa namun dengan istilah berbeda.

Melalui keberadaan hukum adat pemerintah tinggal mendorong revitalisasi aturan di dalamnya, ini dinilai efektif sebab aturan di dalamnya akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama para warga di desa tersebut.

“Kalau budaya ini terus dikontekstualisasi atau dihubungkan dengan tantangan perubahan iklim, saya kira ini membantu kita mencapai target pengurangan emisi,” ujar Raja Juli.

Ia mengatakan pemanfaatan hukum adat yang sudah menjadi budaya di masyarakat ini sudah didiskusikan dengan Kementerian Kebudayaan, kolaborasi ini dianggap penting karena Kementerian Kehutanan tak dapat bekerja sendiri dalam menjaga 125 juta kawasan hutan di Indonesia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Badung, Bali (ANTARA) - Pimpinan dan anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyambangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat dan bertemu dengan para narapidana termasuk anggota Bali Nine.

Rombongan Komisi XIII DPR RI dalam kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya dan juga Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Silmy Karim.

Saat menyambangi lantai dua bengkel kerja Lapas Kelas IIA Kerobokan, rombongan Komisi XIII sempat berbincang dengan dua anggota Bali Nine, Matthew Norman and Si Yi Chen. Keduanya tampak sedang membuat kerajinan tangan bersama dengan para napi yang lain. Keduanya memakai baju tahanan warna biru.

Ketua Komisi XIII Willy Aditya, Andreas Hugo Pareira dan beberapa anggota DPR RI sempat berbincang-bincang singkat dengan keduanya.

"Dari umur 18 tahun kamu di sini?” kata ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

Sesaat sebelum meninggalkan Lapas, Aditya memberikan tanggapan terhadap rencana pemindahan narapidana anggota Bali Nine. Aditya mengatakan pada prinsipnya pemindahan narapidana tersebut sudah dibicarakan kedua negara.

Menurut dia, Komisi XIII akan membahas aturan turunan berkaitan dengan hal tersebut bersama dengan Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Yusril mengatakan bahwa pengubahan hukuman yang bersangkutan merupakan kewenangan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. Indonesia pun akan menghormati keputusan Filipina, termasuk jika nantinya Mary Jane diberi pengampunan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa Pemerintah Filipina akan mengubah status hukuman Mary Jane Veloso setelah dipindahkan ke negara asalnya, yakni dari pidana mati menjadi seumur hidup.

“Pemerintah Filipina sudah memberikan pemberitahuan ke kita bahwa Mary Jane itu akan diubah status hukumannya dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup karena Filipina sendiri sudah tidak melaksanakan hukuman mati di negaranya,” kata Yusril saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat.

Namun begitu, Yusril mengatakan bahwa pengubahan hukuman yang bersangkutan merupakan kewenangan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. Indonesia pun akan menghormati keputusan Filipina, termasuk jika nantinya Mary Jane diberi pengampunan.

“Jadi kalau pun nanti Mary Jane itu diampuni, dia diampuni oleh Presiden Filipina, bukan diampuni oleh Presiden Indonesia karena kita konsisten tidak akan pernah memberikan pengampunan terhadap kasus-kasus narkotika yang berat seperti ini,” kata dia.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina telah menyepakati pemindahan Mary Jane, sebagaimana ditandatanganinya pengaturan praktis (practical agreement) oleh Yusril dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez di Jakarta, Jumat.

Usai penandatangan itu, Raul menjelaskan bahwa Filipina menghormati keputusan pengadilan Indonesia yang menjatuhkan hukuman mati kepada Mary Jane. Namun, Mary Jane akan menjalani hukuman sesuai dengan hukum dan peraturan di Filipina apabila ia dipindahkan.

Adapun, Filipina merupakan salah satu negara yang tidak mengatur pidana mati, sehingga bertentangan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Indonesia. Oleh sebab itu, menurut Raul, Pemerintah Filipina akan terus berkoordinasi dengan Indonesia mengenai perkembangan Mary Jane.

“Mary Jane akan tunduk pada aturan dan peraturan Filipina. Namun, hal itu akan bertentangan dengan putusan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh otoritas peradilan Indonesia. Kami menghormati dan menghargai keputusan tersebut,” katanya.

Pemindahan Mary Jane ke Filipina direncanakan sebelum Natal 2024. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tengah mengoordinasikan teknis pemindahan tersebut dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Luar Negeri.

“Kami juga akan meminta kepada Pemerintah Filipina untuk menyiapkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor), semacam paspor bagi Mary Jane untuk memenuhi prosedur administrasi di imigrasi kita sebelum meninggalkan bandara Jakarta nantinya,” kata Yusril pula.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Pertemuan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan delegasi pengusaha Jepang dari Japan-Indonesia Association (Japinda) di Istana Negara, Jumat 6 Desember 2024, menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Jepang. Dalam acara yang diakhiri dengan jamuan santap siang ini, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026, Arsjad Rasjid, menegaskan pentingnya kepastian hukum, kolaborasi lintas sektor, dan sinergi global sebagai kunci utama menarik investasi asing.

“Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada investor, sementara kolaborasi global memastikan investasi memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Ini adalah pondasi utama untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia,” ujar Arsjad.

Baca juga: Tiongkok Bakal Guyur Investasi ke Indonesia, Ini Dia Sektor yang Diincar

Fokus pada Penguatan Sektor Strategis

Arsjad menjelaskan bahwa pertemuan ini berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi di sektor strategis, seperti manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi. Jepang, sebagai salah satu investor terbesar Indonesia, diharapkan tetap menjadi mitra utama dalam transformasi ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut juga menyoroti pentingnya kolaborasi bilateral untuk menghadapi tantangan ekonomi global. “Jepang adalah mitra strategis yang telah berkontribusi signifikan dalam berbagai sektor. Kami berkomitmen untuk mempererat hubungan ini demi menciptakan peluang baru yang saling menguntungkan,” ujar Presiden.

White Paper sebagai Panduan Strategis

Arsjad turut menggarisbawahi pentingnya White Paper 2024-2029 yang diluncurkan Kadin Indonesia sebagai panduan pembangunan ekonomi. Dokumen ini mencakup reformasi regulasi, pemanfaatan teknologi, serta langkah-langkah strategis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

“White Paper ini adalah bentuk konkret dari visi Kadin Indonesia untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, termasuk reformasi regulasi dan pemanfaatan teknologi,” jelas Arsjad.

Kolaborasi Sebagai Role Model Global

Lebih lanjut, Arsjad menyatakan bahwa kolaborasi Indonesia-Jepang harus menjadi contoh bagi kerja sama global lainnya. Ia optimistis pendekatan ini akan memperkuat daya tarik investasi Indonesia di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

“Kita memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Namun, potensi ini hanya bisa terealisasi jika kita memberikan jaminan melalui kebijakan yang jelas, stabilitas hukum, dan kolaborasi yang erat dengan mitra internasional,” tambahnya.

Pertemuan ini menjadi langkah konkret untuk menciptakan hubungan bilateral yang lebih solid, terutama dalam mendorong investasi pada sektor energi hijau dan teknologi tinggi. Dengan pendekatan berbasis kepastian hukum dan kolaborasi global, Arsjad meyakini bahwa Indonesia dapat merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 dan menjadikan ekonomi nasional semakin kompetitif di tingkat dunia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Kita mempunyai akses untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Mary Jane setelah dikembalikan ke Filipina

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan tetap memantau perkembangan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, setelah dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

"[Pemantauan dilakukan] melalui saluran diplomatik. Kita ‘kan punya Kedubes Manila di Makati dan kita punya akses untuk memantau apa yang dilakukan oleh pemerintah Filipina terhadap Mary Jane," kata Yusril menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat.

Menurut Yusril, Pemerintah Filipina berjanji akan membuka akses bagi Indonesia untuk memantau Mary Jane. Ia mengatakan, Mary Jane nantinya akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan di Mandaluyong.

"Kita mempunyai akses untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Mary Jane setelah dikembalikan ke Filipina," kata dia menegaskan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez menyampaikan bahwa setelah dipindahkan, Mary Jane akan menjalani hukuman di Filipina sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di negara tersebut.

Berbeda dengan Indonesia, KUHP Filipina tidak mengatur pidana mati. Mengenai hal ini, Raul menjelaskan, pengubahan hukuman berupa pengampunan terhadap Mary Jane akan diputuskan oleh Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr.

"Setelah dipindahkan ke negara ini, ia akan menjalani hukumannya sesuai dengan hukum dan peraturan Filipina. Jadi, kami pasti akan berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait hal itu dan memberi tahu mereka tentang semua perkembangan terkait penanganan Mary Jane saat ia akan dipindahkan," ujar Raul.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina telah menandatangani pengaturan praktis (practical arrangement) pemindahan Mary Jane. Dokumen itu ditandatangani oleh Yusril dan Raul di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI pada Jumat siang.

Dengan ditandatanganinya practical agreement tersebut, Indonesia-Filipina sepakat memulangkan Mary Jane. Pemindahan yang bersangkutan bakal dilakukan sebelum Natal pada tanggal 25 Desember 2024.

Menurut Yusril, teknis pemulangan Mary Jane masih dalam pembahasan Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Luar Negeri.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kita mempunyai akses untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Mary Jane setelah dikembalikan ke Filipina

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan tetap memantau perkembangan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, setelah dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

"[Pemantauan dilakukan] melalui saluran diplomatik. Kita ‘kan punya Kedubes Manila di Makati dan kita punya akses untuk memantau apa yang dilakukan oleh pemerintah Filipina terhadap Mary Jane," kata Yusril menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat.

Menurut Yusril, Pemerintah Filipina berjanji akan membuka akses bagi Indonesia untuk memantau Mary Jane. Ia mengatakan, Mary Jane nantinya akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan di Mandaluyong.

"Kita mempunyai akses untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Mary Jane setelah dikembalikan ke Filipina," kata dia menegaskan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez menyampaikan bahwa setelah dipindahkan, Mary Jane akan menjalani hukuman di Filipina sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di negara tersebut.

Berbeda dengan Indonesia, KUHP Filipina tidak mengatur pidana mati. Mengenai hal ini, Raul menjelaskan, pengubahan hukuman berupa pengampunan terhadap Mary Jane akan diputuskan oleh Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr.

"Setelah dipindahkan ke negara ini, ia akan menjalani hukumannya sesuai dengan hukum dan peraturan Filipina. Jadi, kami pasti akan berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait hal itu dan memberi tahu mereka tentang semua perkembangan terkait penanganan Mary Jane saat ia akan dipindahkan," ujar Raul.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina telah menandatangani pengaturan praktis (practical arrangement) pemindahan Mary Jane. Dokumen itu ditandatangani oleh Yusril dan Raul di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI pada Jumat siang.

Dengan ditandatanganinya practical agreement tersebut, Indonesia-Filipina sepakat memulangkan Mary Jane. Pemindahan yang bersangkutan bakal dilakukan sebelum Natal pada tanggal 25 Desember 2024.

Menurut Yusril, teknis pemulangan Mary Jane masih dalam pembahasan Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Luar Negeri.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, akan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, sebelum Natal 2024.

"Insyaallah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang," kata Yusril saat konferensi pers usai penandatanganan pengaturan praktis (practical arrangement) terkait pemindahan Mary Jane dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez di Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.

Yusril menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat memindahkan Mary Jane ke negara asalnya setelah proses diplomasi yang panjang.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau memberikan grasi kepada terpidana, tapi kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina," ujarnya.

Menurut dia, Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia dalam draf pengaturan pemindahan Mary Jane.

"Tidak ada satu pun yang mereka tolak oleh karena kami pun merumuskan draf itu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional dan juga mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan kemanfaatan yang berlaku di negara kita sendiri," kata Yusril.

Pemerintah Filipina sepakat untuk menghormati putusan pengadilan Indonesia atas Mary Jane, yakni pidana mati. Namun, pembinaan kepada yang bersangkutan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Filipina.

Terkait status hukuman Mary Jane setelah dipindahkan, menurut Yusril, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. Indonesia akan menghormati keputusan Filipina, termasuk jika nantinya Mary Jane diberi pengampunan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan Presiden RI Prabowo Subianto yang telah memfasilitasi pemulangan Mary Jane.

Ia mengatakan, pemindahan ini semakin menegaskan hubungan baik kedua negara yang sudah terjalin lama, sekaligus menegaskan kerja sama, sinergisitas, dan koordinasi di bawah rasa hormat terhadap kedaulatan masing-masing negara. AFP PHOTO/Bay Ismoyo


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute mengkritisi pimpinan KPK yang diisi oleh mayoritas penegak hukum. IM57+ Institute berpandangan hal ini akan berpengaruh pada efektivitas dari kerja KPK.

"Implikasi yang berpotensi terjadi adalah soal indepedensi KPK bukan hanya soal penindakan tetapi pelaksanaan supervisi atas kasus korupsi," kata Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito kepada Republika, Jumat (6/12/2024).

Lakso menjelaskan KPK memiliki fungsi utama sebagai leader dalam upaya pemberantasan korupsi. Sehingga KPK diberikan kewenangan dalam melakukan supervisi terhadap penanganan kasus yang dilakukan institusi lain, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian.

"Menjadi persoalan ketika pimpinan KPK masih menjabat sebagai aparat yang berasal dari institusi asal yang menjadi objek supervisi penanganan kasus," ujar Lakso.

Apalagi Lakso menyoroti beberapa pimpinan memiliki masa jabatan yang masih panjang. Sehingga mau tidak mau akan memiliki potensi konflik kepentingan.

"Dampaknya, efektivitas KPK dalam menjalankan fungsi penindakan dan supervisi berpotensi tidak efektif," ujar Lakso.

Selain itu, Lakso menegaskan IM57+ Institute tidak memiliki persoalan secara pribadi dengan para pimpinan KPK terpilih. Terlebih, beberapa Pimpinan terpilih memiliki kinerja sangat baik sewaktu di KPK saat berkolaborasi dengan Lakso dkk.

"Akan tetapi, justru posisi saat ini malah menjadi potensi yang memenjarakan posisi para pimpinan tersebut," ujar Lakso.

Atas dasar itulah, Lakso menganjurkan para pimpinan KPK tersebut mundur dari institusi asalnya. Lakso meyakini langkah itu dapat membuat kerja KPK lebih baik ke depannya.

"Untuk itu, maka pengunduran diri dari instansi asal adalah mandatory untuk membuat kerja KPK menjadi efektif," ujar Lakso.

Diketahui, calon pimpinan KPK 2024—2029 yang lolos dan terpilih dari uji kelayakan yaitu Setyo Budiyanto (polisi) sebagai ketua, kemudian wakil ketua terdiri atas Johanis Tanak (jaksa), Fitroh Rohcahyanto (jaksa), Agus Joko Pramono (Eks BPK), dan Ibnu Basuki Widodo (hakim). Nama-nama calon Dewan Pengawas KPK 2024—2029 yang lolos dan terpilih dari uji kelayakan, yaitu Benny Jozua Mamoto (polisi), Chisca Mirawati, Wisnu Baroto (jaksa), Gusrizal (hakim), dan Sumpeno (hakim).

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Tom Lembong menilai bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015–2016 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), tidak memenuhi unsur hak asasi manusia (HAM).

“Kami sangat meyakini ada tindakan-tindakan dari Kejaksaan Agung yang tidak melindungi hak asasi manusia dari Pak Tom Lembong sendiri, di antaranya adalah menunjuk atau memilih sendiri penasihat hukum sesuai dengan aturan dalam KUHAP," kata kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, warga negara yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk memilih penasihat hukum. Akan tetapi, Kejagung tidak memenuhi dua hak tersebut kepada Tom Lembong.

Ia menjelaskan, kliennya menjalani pemeriksaan terakhir sebagai saksi pada 29 Oktober 2024 dan pemeriksaan itu berakhir pada pukul 16.00 WIB. Namun, kata dia, hingga pukul 19.00 WIB, Tom tidak mendapatkan penjelasan dan hanya dibiarkan menunggu di dalam ruang pemeriksaan.

Lalu, setelah pukul 19.00 WIB, Tom diinformasikan bahwa telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan serta diberikan pengacara dari advokat dari Kejagung.

"Padahal, Pak Tom ini orang yang mampu untuk menunjuk penasihat hukum. Kenapa hak itu tidak diberikan? Kalau memang proses ini berjalan dengan baik dan benar sesuai prosedur," ucapnya.

Zaid juga menambahkan bahwa anggota keluarga Tom Lembong tidak diberikan pemberitahuan mengenai penetapan Tom sebagai tersangka.

"Kami pun mengkonfirmasi kepada Bu Siska selaku istri dan kepada pihak keluarga bahwa ternyata surat penetapan tersangka dan surat penahanan tersebut tidak diberikan kepada pihak keluarga pada saat proses penetapan tersangka dan pada saat proses penahanan. Ini ada apa? Padahal keluarga berhak tahu. Ternyata keluarga baru tahu itu dari media. Tidak ada surat pemberitahuan itu secara resmi," tuturnya.

Oleh karena itu, pihak keluarga dan tim hukum Tom Lembong mengadukan keluhan ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan harapan lembaga tersebut bisa menyelidiki lebih dalam terkait proses penegakan hukum terhadap Tom.

"Kiranya nanti setelah ada Komnas HAM bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan dan ditemui hasil, nah itu hasil yang sangat kita tunggu," ujarnya.

Adapun terhadap laporan yang diajukan tersebut, Komnas HAM menyatakan telah menerimanya dan akan mempelajarinya terlebih dahulu.

"Kami tentu harus mempelajari kasus ini karena baru mendapat permohonan audiensi dua hari yang lalu," kata anggota Komnas HAM Bidang Pengaduan Hari Kurniawan.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, kata Hari, layanan pengaduan di Komnas HAM akan ditangani selama 7 hari kerja.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015–2016 dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Dalam keterangannya, Kejagung menuturkan bahwa kasus ini bermula ketika Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, dalam rapat koordinasi (rakor) antar-kementerian pada tanggal 12 Mei 2015 disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor gula.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024