JAKARTA - Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ridwan Kamil-Suswono ( RIDO ) menyiapkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tim RIDO nantinya tidak hanya menyoroti perolehan hasil Pilkada Jakarta.

?Dalam waktu 3 hari yang akan kami jalani ke depan, untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Tim Hukum RIDO Ramdan Alamsyah dalam jumpa pers di Kantor DPD Golkar Jakarta, Cikini, Minggu (8/12/2024).

Dia menjelaskan, gugatan ke MK bukan untuk menghambat kemenangan pasangan calon lain. Namun, gugatan dilakukan sebagai langkah konstitusi yang merupakan jalur demokrasi agar tidak terulang pada Pemilu 2029.



"Kami percaya pada MK sebagai rumah hukum terbesar. Gugatan ini adalah langkah demokratis untuk menjaga kualitas pemilu ke depan," jelasnya.

Dia mengatakan gugatan tidak hanya menyoroti angka hasil pilkada, tetapi juga dugaan kecurangan dan pelanggaran administratif, termasuk distribusi stiker pemberitahuan hak pilih. Mereka menegaskan bahwa fokusnya adalah menjalankan jalur konstitusional sesuai UU.

"Kita akan melihat hingga batas waktu Rabu nanti, apakah terkait PSU, kecurangan, atau lainnya," ujar jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, tim hukum yang lain Muslim Jaya Butarbutar mengatakan hasil penetapan suara Pilkada Jakarta menjadi objek sengketa yang akan diajukan berdasarkan aturan. Tim hukum tengah mempersiapkan dokumen terkait dugaan pelanggaran yang akan disampaikan ke MK sebelum batas waktu pada Rabu (11/12/2024).

"Tugas MK adalah memutus perselisihan, termasuk untuk DKI Jakarta. Kami akan mendaftar dengan batas waktu tiga hari kerja," pungkas Muslim.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum untuk menghadapi gugatan paslon lain ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa pihaknya tidak terlalu mempersoalkan gugatan paslon nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) atau paslon 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana terkait Pilkada ke MK.

"Jadi gini, kita juga harus saling menghargai juga. Kalau bicara masalah kecurangan, wadahnya ada di MK. Masalah gugatan ke MK, bagaimana persiapan kita? Kita siap dengan ketua tim pemenangannya adalah pak Todung Mulya Lubis," ujarnya di di rumah pemenangan Pram-Rano Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Dia menambahkan bahwa Tim Pramono-Rano itu telah menyiapkan pengacara senior yaitu Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum Pram-Rano di MK.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano, Cak Lontong memastikan pihaknya dari awal Pilkada 2024 selalu memegang teguh konstitusi.

Oleh sebab itu, Cak Lontong mengklaim bahwa pihaknya jauh dari tudingan kecurangan yang dilayangkan pihak-pihak terkait Pilkada 2024.

"Jadi, kalau hal-hal terkait kecurangan, saya kira dari awal saya kita orang-orang yang patuh pada konstitusi. Jadi Insya Allah itu jauh dari kita ya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Tim Ridwan Kamil-Suswono menjadi salah satu pihak yang siap melayangkan gugatan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta ke MK.

Anggota Tim Pemenangan RIDO, Ali Hakim Lubis menyatakan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan ke MK.

"Kita diberi waktu tiga hari sejak diumumkan [hasil rekapitulasi] untuk mendaftar ke Mahkamah Konstitusi itu 3x24 jam. Nah saat ini kita sedang dalam proses pengumpulan data-data tersebut," ujar Ali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aktivis mengenakan topeng tokoh HAM Munir Said Thalib dalam peringatan Hari HAM Sedunia saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad (8/12/2024).

Mereka meminta pemerintah untuk segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran berat HAM setelah 20 tahun berjalan tanpa keadilan, sekaligus meminta penyelesaian masalah pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya secara adil dan transparan.

Denpasar (ANTARA) - Ketua mitra Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) Charles Santiago mengatakan bahwa tahun depan APHR akan fokus mengenai ancaman terhadap anggota parlemen perempuan (MPs at Risk) di kawasan Asia Tenggara.

"Kami punya program yang disebut 'MPs at Risk', yang sebelumnya kami fokuskan pada pencemaran nama baik, penghasutan, dan lain sebagainya," kata Santiago dalam arahan pers APHR di Denpasar, Minggu.

Dan pada 2025, lanjut Santiago, program tersebut akan berfokus pada serangan terhadap anggota parlemen perempuan di kawasan Asia Tenggara.

Dia pun mengajak semua yang berkepentingan untuk memberikan perhatian kepada para perempuan yang mempertaruhkan nyawa mereka dalam menegakkan kebenaran.

"Bukan hanya dukungan fisik, solidaritas dan dukungan kita, tapi kita perlu mengajak pemerintah kita untuk mendukung mereka," kata Santiago.

Pada kesempatan yang sama, para anggota parlemen perempuan asal Malaysia, Thailand dan Filipina membagikan kisah perjalanan mereka sebagai anggota parlemen di negara mereka masing-masing.

Syerleena Abdul Rashid dari Malaysia bercerita kalau dia menjadi sasaran serangan siber dan melabeli dia sebagai liberal dan kafir serta sering mendapat pertanyaan mengapa tidak mengenakan jilbab.

Sedangkan France Castro, anggota parlemen Filipina, bercerita kalau dia dianiaya saat memperjuangkan untuk penentuan nasib sendiri dan hak atas tanah leluhur suku Lumad di Filipina.

Castro mengatakan ada aspek ekonomi atas tanah leluhur suku Lumad yaitu banyak perusahaan tambang yang ingin mendapatkan tanah leluhur suku tersebut.

Selain itu, Jangrew dari Thailand membagikan kisahnya yang mendapat"hate speech" dan komentar misoginis selama dia menjadi anggota parlemen Thailand.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai "Anggota Parlemen yang Terancam dan Tantangan Lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara" di Denpasar, Bali.

APHR terus menghimbau semua pemangku kepentingan dan mitra internasional untuk meningkatkan upaya kolektif dalam melindungi para anggota parlemen yang menghadapi risiko di kawasan ASEAN.

Acara itu dihadiri oleh mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua mitra APHR yang juga mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari.

Acara itu juga dihadiri oleh anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Thailand Chonthica "Lookkate" Jangrew dan anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Sebelum telepon pintar merevolusi zaman, surat kabar dan televisi memonopoli lalu lintas informasi sampai memiliki kuasa dalam membentuk dan memengaruhi opini publik.

Akan tetapi, era itu meredup setelah media online datang menduduki zaman. Media online juga mengubah secara drastis pola produksi berita dan model konsumsi berita.

Perubahan itu semakin radikal setelah invasi media sosial terhadap model produksi dan bisnis berita, seiring dengan pengembangan terus menerus dalam fungsi telepon pintar.

Sampai Oktober 2024, meminjam analisis Kepios, pengguna media sosial di seluruh dunia sudah mencapai 5,22 miliar atau setara dengan 63,8 persen penduduk dunia.

Meluasnya penggunaan media sosial itu terjadi karena fungsi komunikasi digital sudah jauh lebih berkembang dengan tidak cuma untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga seperti tujuan awalnya.

Manusia kini menggunakan media sosial untuk banyak sekali tujuan, termasuk untuk mendapatkan berita tentang dunia di sekitar mereka.

Menurut data terbaru We Are Social, tujuan mencari berita menduduki tiga teratas setelah (1) terhubung dengan teman atau keluarga, dan (2) mengisi waktu senggang.

Proporsinya pun besar, mencapai 34,4 persen dari total pengguna media sosial di seluruh dunia.

Di Indonesia sendiri, sampai awal 2024, sekitar 60 persen penduduknya memperoleh berita dari media sosial, khususnya WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok.

Kecenderungan itu bakal semakin luas, sejalan dengan perkembangan teknologi dan platform digital yang kian canggih, selain oleh makin dominannya generasi digital dalam proporsi demografi penduduk.

Cara kerja media massa sendiri sudah lama berubah. Dulu, wartawan adalah penjaga gerbang berita yang memutuskan apa yang harus menjadi berita utama, bagaimana informasi dibingkai, dan menentukan apa yang menarik bagi publik.

Akan tetapi kehadiran media sosial mengubah zona nyaman itu, setelah siapa pun yang memiliki akses internet bisa membuat dan menyiarkan berita langsung ke publik.

Media massa pun dipaksa beradaptasi dengan ekosistem baru ini, bahkan harus rela tak lagi berada di puncak piramida informasi.

Erosi makna

Perubahan itu juga menciptakan demokratisasi informasi, yang baik bagi masyarakat madani.

Namun di sisi lain, demokratisasi informasi membuka ruang untuk terciptanya lingkungan yang menyuburkan disinformasi, yang tak saja mudah dikembangbiakkan tapi juga begitu gampang tersebar sampai mengalahkan kebenaran.

Kebenaran di era ini sendiri acap ditentukan oleh bagaimana sering informasi disampaikan kepada publik, bukan kepada seberapa benar informasi itu.

Media massa sendiri nyaris tak berdaya menghadapinya karena memang terlalu sulit menandingi platform-platform digital, yang memiliki infrastruktur teknologi yang hebat. Platform-platform digital itu juga memiliki kuasa besar atas algoritma yang menentukan popularitas konten sehingga dikonsumsi publik lebih luas.

Dalam keadaan ini media massa malah dipaksa merangkul perkembangan itu, terlebih pers memang tak pernah memusuhi teknologi.

Akan tetapi, adaptasi itu membuat fungsi-fungsi media mengalami penyesuaian, kalau tidak disebut kemunduran, yang pola-pola lama pun perlahan tercampakkan.

Misalnya di Indonesia, menurut Pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam Bab II UU Pers No 40 Tahun 1999, pers nasional mempunyai fungsi media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta lembaga ekonomi.

Dan salah satu fungsi pendidikan yang melekat pada pers nasional adalah memajukan bahasa Indonesia.

Namun perkembangan bahasa di zaman ini kerap bukan lagi ditentukan yang benar menurut kaidah bahasa, melainkan oleh seberapa banyak kata, kalimat, dan istilah, digunakan oleh publik, walau salah secara gramatikal dan semantik.

Ironisnya, apa yang diurutkan algoritma sebagai bahasa yang benar, malah dirangkul oleh media massa karena media sendiri sudah semakin tergantung kepada algoritma, baik yang dimiliki mesin pencari maupun yang dikembangkan media sosial.

Akibatnya, dalam konteks kebahasaan itu, fungsi pers seperti disebut UU Pers mengalami penyesuaian-penyesuaian yang dalam kadar tertentu acap menciptakan erosi maknawi.

Demikian pula pada fungsi-fungsi lain, termasuk fungsi pers nasional sebagai lembaga ekonomi. Bahkan, era demokratisasi berita, mengacaukan model bisnis media.

"Makhluk" yang sebelumnya tidak ada dalam rantai berita menjadi ada itu pun bahkan makin jauh memengaruhi kehidupan pers, atau paling tidak dalam pengertian lebih positif, memaksa media beradaptasi habis-habisan.

Copyright © ANTARA 2024

SALATIGA - DPRD Kota Salatiga membuat terobosan baru dengan menyulap ruang lobi kantor menjadi pusat literasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum dan peraturan yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menyampaikan bahwa pada tahun ini pihaknya meraih penghargaan sebagai kota terbaik untuk wilayah tengah dalam pelaksanaan JDIH.

"Partisipasi dan kesadaran masyarakat sangat penting agar mereka memahami hukum dan aturan yang berlaku," ujar Dance dikutip Minggu (8/12/2024).



Ia menambahkan bahwa selama ini masyarakat sering kali menjadi subjek hukum tetapi tidak memahami secara rinci apakah tindakan mereka sesuai dengan peraturan yang ada.

Melalui JDIH, masyarakat Salatiga dapat dengan mudah mengakses informasi produk hukum, baik secara langsung di ruang JDIH yang berada di aula DPRD maupun secara daring.

Dia berharap ruang JDIH ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses produk hukum, tetapi juga menjadi sarana pembudayaan hukum.

"Ini adalah bagian dari tanggung jawab DPRD kepada masyarakat sesuai fungsi kami," ujarnya.

Sementara itu, Jessy salah seorang mahasiswi menyambut baik langkah ini. Ia menilai keberadaan JDIH sangat membantu, khususnya bagi generasi muda yang ingin lebih memahami peraturan dan kebijakan pemerintah.

"Sebagai mahasiswa, saya merasa JDIH ini sangat inovatif. Kami jadi lebih mudah untuk belajar tentang hukum dan peraturan, apalagi bisa diakses secara daring," sebutnya.

Ruang literasi hukum ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman hukum sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Prof Romli Atmasasmita menekankan pentingnya memahami ketentuan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terutama jika penyidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup. Menurutnya, UU Tipikor telah mengatur jalan keluar bagi penanganan kasus yang tidak memiliki cukup bukti pidana melalui ketentuan Pasal 32 ayat 1.

"Jika penyidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, tapi ada kerugian keuangan negara yang signifikan, maka penyidik wajib melimpahkan perkara tersebut ke Jamdatun (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara) untuk kemudian dilakukan gugatan perdata," kata Prof Romli dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi PT Timah, Jumat (6/12/2024).

Dalam praktiknya, membuktikan perbuatan melawan hukum (PMH) atau penyalahgunaan wewenang bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, penyusun UU memberikan opsi dalam Pasal 32 sebagai "escape clause" bagi kejaksaan.



Gugatan perdata dapat diajukan untuk memulihkan kerugian negara, bukan melalui mekanisme pidana. "Kalau demikian, kerugian keuangan negara itu bukan norma pidana, melainkan norma perdata, seperti ganti rugi dalam urusan perbuatan melawan hukum," ujar Prof Romli.

Ia menjelaskan perbedaan mendasar antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Menurutnya, kerugian keuangan negara lebih mudah dibuktikan karena memiliki dasar hukum yang jelas, seperti yang tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sementara itu, kerugian perekonomian negara dianggap lebih kompleks dan sulit dibuktikan karena batasannya tidak jelas serta bersifat fluktuatif. "Perekonomian negara itu hanya bisa dilihat oleh ahli ekonomi makro, bukan mikro," tegasnya.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam (SDA), termasuk tata niaga timah, Prof Romli berpandangan bahwa hal tersebut lebih berkaitan dengan kerugian perekonomian negara daripada kerugian keuangan negara. Ia menilai bahwa memastikan adanya kerugian perekonomian negara dalam waktu yang singkat adalah hal yang sulit dilakukan.

Prof Romli juga menyoroti pentingnya dakwaan yang jelas dan cermat sesuai Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP. Dakwaan yang tidak menjelaskan peran setiap terdakwa dalam tindak pidana dapat dianggap kabur atau "obscure" dan berpotensi batal demi hukum.

"Jika dakwaannya dirunut sedemikian rupa tetapi tidak terlihat jelas siapa yang melakukan, menyuruh, turut serta, atau membantu, maka dakwaan itu termasuk tidak jelas dan dapat batal demi hukum," katanya.

Dalam sidang tersebut, penasihat hukum terdakwa, Marcella Santoso, turut mempersoalkan tidak adanya penjelasan konkret terkait peran dari 20 terdakwa dalam kasus yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Menurutnya, penegakan hukum harus mengacu pada asas legalitas bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang.

Prof Romli kembali menegaskan bahwa doktrin hukum pidana di Indonesia menganut prinsip "tiada satu perbuatan yang dapat dipidana kecuali yang tercantum dalam aturan". Hal ini harus menjadi dasar dalam penegakan hukum agar kepastian hukum dapat diwujudkan.

JAKARTA - Tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai Ketua Tim Hukum. Tim hukum ini dibentuk untuk bersiap apabila adanya gugatan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Masalah gugatan ke MK, bagaimana persiapan kita. Kita siap. Tim hukum kita Pak Todung Mulya Lubis," kata Ketua Harian Tim Pemenangan Pram-Doel, Prasetyo Edi Marsudi dalam jumpa pers di rumah pemenangan, Jalan Cemara 19, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Prasetyo juga mengaku tim pemenangan Pramono-Rano telah menyiapkan data-data terkait potensi gugatan yang masuk. Salah satunya ialah mempersiapkan formulis C-1 di setiap tempat pemungutan suara.



"C1 kita komplet, apa yang kita analisa sebelum ini putusan, akhirnya sama. Itulah C1 kita dari TPS ke TPS semuanya komplet," ungkap dia.

Kendati demikian, ia mengaku belum mengetahui bagaimana susunan tim hukum. Ia mengaku susun tim hukum akan langsung diatur oleh Todung Mulya Lubis.

"Itu (susunan) tergantung Pak Todung Mulya Lubis, dia yang atur," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, akan menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum pasangan Pramono-Rano untuk menghadapi gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 di Mahkamah Konstitusi.

"Tim hukum kita Pak Todung Mulya Lubis dan kami siapkan juga bukti-buktinya, C1 kami juga komplit, apa yang kami analisa sebelum ini putusan akhirnya sama," ujar Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi di Rumah Pemenangan Mas Pram-Bang Doel, Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Lebih lanjut, dia juga menegaskan tim pemenangan optimistis dalam menghadapi gugatan di MK.

"Kita siap kalah dan siap menang. Jangan sampai jerih payah kita semua dicari-cari kesalahannya," imbuh dia.

Sebelumnya, Tim pemenangan pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil dan Suswono (Rido) menyatakan keberatan atas hasil penetapan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024.

Mereka siap menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi.

“Hari ini, warga Jakarta, termasuk seluruh pendukung kami, kami siap untuk melakukan proses selanjutnya ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu memang yang digariskan. Apa pun yang dihasilkan di dalam, kita akan bawa ini ke ranah Mahkamah Konstitusi,” ujar Koordinator Tim Rido, Ramdan Alamsyah di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

KPU Jakarta telah menetapkan pasangan Pramono-Rano menang satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024 dengan perolehan suara sebanyak 50,07 persen.

Berikut hasil rekapitulasi tingkat provinsi yang sudah ditetapkan KPU Jakarta:

1. Ridwan Kamil-Suswono: 1.718.160 suara
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 459.230 suara
3. Pramono Anung-Rano Karno: 2.183.239 suara

Surabaya (ANTARA) - Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong David Pandapotan Sirait menekankan pentingnya berkolaborasi dengan institusi kejaksaan dalam penanganan dan pencegahan masalah hukum, terutama di bidang perdata dan tata usaha negara.

"Dalam hal ini, keberadaan jaksa pengacara negara akan sangat berperan dalam menjaga keberlangsungan operasional kami," kata David dalam keterangannya di Surabaya, Minggu.

Oleh karena itu, PT Terminal Teluk Lamong bersama Kejaksaan Negeri Surabaya melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

"Langkah ini merupakan upaya dalam menangani dan mencegah masalah hukum di wilayah kerja PT Terminal Teluk Lamong," tuturnya.

Menurut David, perjanjian kerja sama tersebut adalah bentuk komitmen dan sarana untuk meningkatkan sinergi antara PT Terminal Teluk Lamong dan Kejaksaan Negeri Surabaya.

"Perjanjian ini memiliki nilai penting dan memberikan manfaat bagi kemajuan PT Terminal Teluk Lamong serta Kejaksaan Negeri Surabaya, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dapat berjalan secara optimal," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Ajie Prasetya menyampaikan kepada jajaran PT Terminal Teluk Lamong agar tidak ragu mempercayakan penyelesaian berbagai masalah hukum kepada pihaknya.

“Percayakan semua penyelesaian masalah hukum terkait perdata dan tata usaha negara kepada kami, Kejaksaan Negeri Surabaya,” ucap Ajie.

Ia menambahkan, bantuan hukum yang diberikan mencakup pendampingan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, termasuk menjadi kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus, serta pemberian pendapat hukum atau legal opinion.

"Selain itu, kami juga menyediakan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum lain, seperti menjadi mediator atau fasilitator," jelasnya.

Ajie menegaskan bahwa dukungan tersebut akan diberikan, terutama dalam situasi perselisihan antar lembaga atau instansi di bidang perdata dan tata usaha negara.

Denpasar (ANTARA) - Anggota DPR RI periode 2019—2024 Taufik Basari mengatakan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki tiga tantangan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Kami meminta pemerintah baru untuk mengambil tindakan dan mendapatkan lebih banyak dukungan dari semua negara ASEAN terkait dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar," kata Basari dalam arahan pers APHR di Denpasar, Minggu.

Kedua, lanjut Basari, adalah memimpin diskusi di antara negara-negara Asia Tenggara mengenai konflik Israel-Palestina dan membangun suara negara-negara di kawasan tersebut mengenai masalah itu.

Ketiga, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru tentang masalah peradilan yang adil dan hukuman mati di Indonesia.

Mantan wakil rakyat ini lantas memberi contoh kasus narapidana hukuman mati asal Filipina Mary Jane Veloso yang dipindahkan ke negaranya.

"Kami senang bahwa pendekatan baru itu mungkin bisa menjadi salah satu harapan baru bagi situasi hak asasi manusia dan kebijakan HAM di Indonesia," kata aktivis hak asasi manusia itu.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai Anggota Parlemen yang Terancam dan Tantangan Lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara di Denpasar, Bali.

Acara itu dihadiri oleh mantan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua Mitra APHR yang juga mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari.

Acara itu juga dihadiri oleh anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Thailand Chonthica "Lookkate" Jangrew dan anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid.

Jakarta -

Proses persidangan untuk eks satpam Ria Ricis masih terus berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut adik Oki Setiana Dewi, eks satpam berinisial AP itu tinggal menunggu putusan dari hakim.

"Update terakhir sih kita tinggal nunggu penentuan aja, semoga akan dapat keadilan yang seadil-adilnya," kata Ria Ricis saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12/2024).

Mantan istri Teuku Ryan itu mengaku sudah memaafkan AP, namun proses hukum harus tetap berjalan agar mendapatkan efek jera.

"Maafin mah dimaafin, cuma kan proses hukum tetap berjalan," tutur Ria Ricis.

Ria Ricis hanya mengharapkan putusan yang seadil-adilnya atas kasus pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh eks satpamnya itu.

"Aku serahin langsung ke yang berwajib aja karena aku nggak punya wewenang untuk itu. Jadi aku kasih pihak yang berwajib aja," pungkasnya.

Sebelumnya, AP diamankan oleh Polda Metro Jaya setelah melakukan pemerasan dan pengancaman sebesar Rp 300 juta terhadap Ria Ricis dengan modus menyebarkan fotonya saat tak berhijab.

Motif AP melakukan tindak kejahatan tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi.

Pada November lalu, AP sempat meminta maaf secara langsung kepada Ria Ricis yang saat itu menjadi saksi di persidangan.

(ahs/pus)