Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan apresiasi atas keputusan sidang etik Polda Jawa Tengah yang menjatuhkan pemecatan kepada Aipda Robig, oknum polisi yang menembak Gamma, siswa SMK di Semarang. Habiburokhman menilai Aipda Robig tak cuma mencoreng nama baik Polri, tapi juga menghilangkan nyawa anak bangsa.

"Kami apresiasi keputusan sidang etik Polda Jateng yang menjatuhkan PTDH kepada Aipda Robiq. Pelaku bukan hanya mencoreng nama baik Polri, tapi juga telah menghilangkan nyawa anak bangsa yang tak bersalah," kata Habiburokhman saat dihubungi, Selasa (10/12/2024).

Habiburokhman meminta selanjutnya proses pidana harus terus berjalan. Dia berharap Aipda Robig dijatuhi hukuman berat karena kekejiannya.

"Selanjutnya proses pidana kepada Robiq harus segera dijalankan. Perbuatan orang itu sangatlah keji dan tidak berperikemanusiaan. Dia harus dihukum berat secara pidana," ucap dia.

Aipda Robig Dipecat dan Ditetapkan Tersangka

Sebelumnya diberitakan, sidang etik untuk Aipda Robig Zaenudin, pelaku penembakan yang menewaskan Gamma (17), siswa SMKN 4 Semarang, telah selesai digelar. Dalam sidang itu, Aipda Robig dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat.

Hal ini disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam yang mengikuti sidang etik di Mapolda Jateng malam ini. Pantauan detikJateng, sidang etik itu selesai sekitar pukul 20.30 WIB.

"Putusannya ada tiga. Satu dinyatakan perbuatannya tercela, terus dipatsus (penempatan khusus) 14 hari, dan PTDH," kata Anam di Mapolda Jateng, dilansir detikJateng, Senin (9/12).

Selain dipecat, Aipda Robig menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto.

"Hari ini sudah dilaksanakan gelar perkara kasus pidana oleh Direskrimum Polda Jateng. Yang bersangkutan sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka," kata Kombes Artanto.

Lihat Video: Nasib Aipda Robig Penembak Mati Pelajar SMK, Kini Dipecat dari Kepolisian

[Gambas:Video 20detik]

Seorang bocah berusia 12 tahun di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, dianiaya warga usai dituduh mencuri celana dalam. Pihak keluarga korban minta kasus penganiayaan itu diproses hukum.

Perwakilan keluarga korban, Fahrudin, mengatakan kasus penganiayaan beramai-ramai yang terjadi pada Senin (18/11) lalu itu sudah dilaporkan ke Polres Boyolali. Namun saat itu korban belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya masih sakit akibat penganiayaan itu.

"Kita sudah lapor di PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Boyolali). Saat itu kan kondisi korban memang belum bisa dimintai keterangan karena sakit. Ini sudah sehat, sudah diproses pihak PPA, korban sudah dimintai keterangan," kata Fahrudin kepada detikJateng, Selasa (10/12/2024).

Disebutnya, pihak keluarga korban berharap kepada kepolisian agar pelaku main hakim sendiri itu diusut tuntas. Apalagi korban masih berusia di bawah umur.

"Harapannya dari keluarga (pelaku penganiayaan terhadap korban) diproses hukum," kata Fahrudin.

Dikatakan dia, walaupun mungkin saja korban mencuri, namun main hakim sendiri disebutnya juga tidak dibenarkan oleh hukum. Apalagi, kata dia, korban masih anak di bawah umur sehingga seharusnya diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

"Walaupun itu benar mencuri kan menghakimi juga nggak dibenarkan, apalagi anak di bawah umur, (dituduh) mencuri celana dalam. Terus misalkan diindikasi ada kelainan kan harusnya dibina," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang anak di bawah umur di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali mengalami luka parah diduga dianiaya sejumlah warga. Bahkan kuku kaki bocah berusia 12 tahun itu juga ada yang dicabut.

Salah seorang perwakilan keluarga korban, Fahrudin, mengungkapkan dari keterangan ayah korban, aksi massa itu terjadi di salah satu rumah terduga pelaku penganiayaan. Terjadi pada Senin, 18 November 2024, malam.

"Minggu pagi ayah korban dapat telepon dari Pak RT. Disuruh pulang, karena korban diduga mencuri celana dalam warga," kata Fahrudin, Senin (9/12).

Ayah korban yang merantau di Jakarta itu pun pulang. Sesampainya di rumah, pada Senin malam korban diajak ayahnya ke rumah ketua RT yang menghubunginya itu. Bermaksud untuk mengklarifikasi kabar itu dan jika memang benar maka ayah korban akan minta maaf.

Sesampainya di rumah ketua RT, korban dan ayahnya diajak ke rumah salah seorang tokoh setempat. Di rumah itu, korban diinterogasi.

"Mungkin karena dalam tekanan atau bagaimana, korban mengakui kalau mencuri," katanya.

Kemudian terjadi penganiayaan yang dilakukan orang banyak kepada korban. Bahkan, disebut ketua RT juga ikut menganiaya.

"Yang pertama kali memukul itu Ketua RT. Istrinya (Ketua RT) juga ikut memukul, karena katanya juga kehilangan celana dalam," imbuhnya.

Ayah korban saat itu mau melindungi anaknya yang dipukuli, tetapi ditarik warga lainnya. Disebutkan, dari keterangan ayah korban, penganiayaan itu dilakukan sekitar 15 orang.

"Kuku jari kaki korban juga ada yang dicabut, menggunakan tang," katanya lagi.

Akibat penganiayaan itu korban mengalami luka parah. Keesokan harinya, karena luka parah yang dialami, korban dibawa ke rumah sakit. Korban awalnya dibawa ke rumah sakit Sisma Medika Karanggede. Kemudian dirujuk ke RSUD Waras Wiris Andong.

Menurut dia, hasil CT Scan kepala korban ada patah hidung, penyumbatan pembuluh darah bagian belakang kepala. Lalu luka di jidat dan mata lebam. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Moewardi Solo untuk perawatan medis lebih lanjut.

Video: Ibu di Batam Rantai Leher Anaknya, Kepala Korban Juga Bocor

Video: Ibu di Batam Rantai Leher Anaknya, Kepala Korban Juga Bocor

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa penegakan HAM di Indonesia membutuhkan kolaborasi banyak pihak karena melibatkan multi-stakeholder atau pemangku kepentingan.

Menurut dia, untuk menuju Indonesia Emas 2045, dibutuhkan penguatan dan penegakan HAM yang kolaboratif serta melibatkan banyak pihak, sehingga bisa diselesaikan dengan tuntas.

"Dan menuju Indonesia Emas, yakni Indonesia Emas yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia tentu memerlukan kolaborasi dari setiap pemangku kepentingan," kata Atnike dalam kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa.

Selain upaya dari Komnas HAM, lanjut Atnike, dukungan dari negara, masyarakat, dan sektor-sektor sipil lainnya juga dibutuhkan sehingga penegakan HAM bisa lebih masif dan tuntas.

Dia mengatakan Komnas HAM selalu berupaya menjalankan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

"Oleh karena itu, tema peringatan HAM tahun ini adalah 25 tahun Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, memperkuat demokrasi dan HAM menuju Indonesia Emas," ujarnya.

Atnike menambahkan bahwa untuk penyelidikan judisial yang dilakukan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ada dua kasus besar yang menjadi perhatian utama, yakni proses penyelidikan kasus Bumi Flora di Aceh dan juga kasus pembunuhan Munir Said Talib.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar unjuk rasa di Tugu Pal Putih, Kota Yogyakarta, pada Selasa (10/12/2024).

Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hingga Rp 4 juta.

Koordinator MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan menyatakan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk peringatan terhadap pentingnya hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak atas upah yang layak.

"Yang menjadi tuntutan kami adalah bahwa upah yang layak termasuk hak asasi manusia," ujarnya di lokasi aksi.

Irsyad menjelaskan bahwa buruh di DIY saat ini menerima upah yang rendah, sehingga pihaknya menuntut kenaikan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

"Gubernur DIY harus bisa menetapkan upah yang menjamin hak asasi manusia," tegasnya.

Lebih lanjut, MPBI juga meminta agar Gubernur DIY dan pemerintah mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015 terkait upah minimum.

"Jikalau memang Gubernur DIY taat kepada konstitusi, maka dia harus menetapkan upah minimum yang bisa mencapai KHL," tambahnya.

Menurut Irsyad, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DIY diperkirakan berkisar di angka Rp 4 juta.

MPBI DIY menuntut agar UMP ditetapkan antara Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta.

"Untuk UMK, itu harus juga sama di antara Rp 3.700.000 sampai Rp 4.000.000," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kebijakan upah minimum untuk tahun 2025 dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong produktivitas nasional.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan sosialisasi kebijakan upah minimum 2025, Prabowo menyatakan, penetapan upah minimum 2025 ini telah mempertimbangkan berbagai faktor.

"Seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak, guna menciptakan keadilan sosial,” sebagaimana dilansir dalam siaran pers Kementerian Ketenagakerjaan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember menjadi momentum seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak-hak dasar di Indonesia.

“Peringatan Hari HAM Sedunia harus menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menyebut peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bahwa semua individu memiliki hak asasi yang sama.

Oleh karena itu, semua pemangku kebijakan bertugas untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Dia pun menegaskan bahwa HAM merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan sebab HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik.

"Tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Puan menilai masih banyak tantangan pemenuhan HAM di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok termarjinalkan tidak terpinggirkan.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan seperti, perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat, yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan.

“Maka kami berharap pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak yang sama, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya,” tuturnya.

Ketua DPR RI dua periode itu menekankan bahwa negara wajib hadir untuk memenuhi hak semua lapisan masyarakat sebab setiap anak bangsa berhak bermimpi dan meraih cita-cita. Begitu pula masyarakat marjinal yang harus menjadi subjek pembangunan, tak hanya sekedar menjadi objek belas kasihan.

"Negara wajib hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang,” katanya.

Dia pun mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha, untuk bersama-sama mendukung pemenuhan HAM yang diupayakan negara demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Semua pihak harus mengambil peran dalam memastikan HAM ditegakkan di setiap aspek kehidupan. DPR akan terus mengawal kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat, dan saya berharap masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menyuarakan isu ini,” ucapnya.

Senada dengan tema Hari HAM Sedunia 2024 "Our Rights, Our Future, Right Now", Puan mengatakan pemenuhan HAM bagi masyarakat harus bisa diberikan saat ini juga, termasuk bagi masyarakat yang terdampak perang seperti di Palestina hingga Ukraina.

“Hari HAM ini juga harus menjadi refleksi bagi masyarakat global bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kita menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak individu terus digencarkan,“ terangnya.

Dia menambahkan hadirnya Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu upaya yang dapat membawa kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia.

“Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal. Kami di DPR pun memfasilitasi dengan pembentukan Komisi baru terkait bidang HAM ini,” paparnya.

Dia berharap peringatan Hari HAM Sedunia 2024 dapat menjadi pengingat terhadap pentingnya persatuan dan kesetaraan dalam masyarakat.

DPR pun memastikan siap berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan HAM demi dunia yang lebih baik.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua. Bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan hak-haknya yang terpenuhi dan dihormati,” kata Puan.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah supaya lebih memperhatikan hak-hak kaum marginal atau kelompok terpinggirkan.

Hal ini ia sampaikan melalui pernyataan resmi memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-76, Selasa (10/12/2024).

Puan menyebut masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia terhadap pemenuhan HAM bagi masyarakat, terutama dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok termarginalkan tidak tertinggal.

“Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan, seperti perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan,” ungkap Puan, Selasa.

Puan menyebutkan, kelompok termarginalkan sering kali terpinggirkan dari kebijakan publik, padahal pemenuhan HAM seharusnya mencakup semua lapisan masyarakat.

“Maka kami berharap pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak yang sama, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya,” sebut politikus PDI-P itu.

Puan mengatakan, masyarakat marginal tidak boleh hanya menjadi obyek belas kasihan, tetapi harus menjadi subyek pembangunan.

Ia juga menegaskan bahwa HAM adalah fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan.

“Setiap anak bangsa berhak untuk bermimpi dan meraih cita-citanya. Negara wajib hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang,” kata Puan.

“HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia,” ujar dia.

Di samping itu, eks Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengapresiasi dibentuknya Kementerian HAM oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal,” kata Puan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyinggung soal Palestina dalam pernyataan resminya memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Puan menyatakan, Hari HAM adalah refleksi atas pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan, termasuk di Palestina, Ukraina, dan wilayah lain yang berkonflik.

“Hari HAM ini juga harus menjadi refleksi bagi masyarakat global bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kita menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak individu terus digencarkan,” kata Puan, Selasa (10/12/2024).

“Dunia masih memiliki utang perdamaian untuk warga Palestina, Ukraina, dan masyarakat negara-negara yang masih harus menghadapi kelompok berkuasa. Penghentian perang harus segera dilakukan karena masyarakat berhak atas kemerdekaan di tanah airnya sendiri,” ujar dia.

Peringatan Human Rights Day atau Hari HAM Sedunia tahun 2024 mengusung tema "Our Rights, Our Future, Right Now."

Di bawah tema tersebut, kampanye HAM PBB tahun ini berfokus pada bagaimana HAM dijadikan sebagai jalan menuju solusi karena hak asasi manusia memainkan peran penting sebagai kekuatan preventif, protektif, dan transformatif untuk kebaikan, terutama di masa krisis.

Adapun Hari HAM Sedunia tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua. Bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan hak-haknya yang terpenuhi dan dihormati,” sebut Puan.

Puan juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pemenuhan HAM di Indonesia, termasuk bagi masyarakat yang termarjinalkan di mana selama ini mereka kerap terabaikan.

Ia mengapresiasi dibentuknya Kementerian HAM oleh Presiden Prabowo Subianto yang dianggap sebagai langkah maju.

“Peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa semua individu di negara ini memiliki hak asasi yang sama,” ucap politikus PDI-P itu.

"Menjadi tugas semua pemangku kebijakan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia,” kata Puan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyinggung soal Palestina dalam pernyataan resminya memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Puan menyatakan, Hari HAM adalah refleksi atas pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan, termasuk di Palestina, Ukraina, dan wilayah lain yang berkonflik.

“Hari HAM ini juga harus menjadi refleksi bagi masyarakat global bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kita menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak individu terus digencarkan,” kata Puan, Selasa (10/12/2024).

“Dunia masih memiliki utang perdamaian untuk warga Palestina, Ukraina, dan masyarakat negara-negara yang masih harus menghadapi kelompok berkuasa. Penghentian perang harus segera dilakukan karena masyarakat berhak atas kemerdekaan di tanah airnya sendiri,” ujar dia.

Peringatan Human Rights Day atau Hari HAM Sedunia tahun 2024 mengusung tema "Our Rights, Our Future, Right Now."

Di bawah tema tersebut, kampanye HAM PBB tahun ini berfokus pada bagaimana HAM dijadikan sebagai jalan menuju solusi karena hak asasi manusia memainkan peran penting sebagai kekuatan preventif, protektif, dan transformatif untuk kebaikan, terutama di masa krisis.

Adapun Hari HAM Sedunia tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua. Bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan hak-haknya yang terpenuhi dan dihormati,” sebut Puan.

Puan juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pemenuhan HAM di Indonesia, termasuk bagi masyarakat yang termarjinalkan di mana selama ini mereka kerap terabaikan.

Ia mengapresiasi dibentuknya Kementerian HAM oleh Presiden Prabowo Subianto yang dianggap sebagai langkah maju.

“Peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa semua individu di negara ini memiliki hak asasi yang sama,” ucap politikus PDI-P itu.

"Menjadi tugas semua pemangku kebijakan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia,” kata Puan.

REPUBLIKA.CO.ID, KUNINGAN--Kegiatan Jalsah Salanah atau pertemuan rutin yang digelar oleh anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang rencanya digelar di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan pada akhri pekan kemarin, resmi dibatalkan. Pemkab Kuningan pun sebelumnya telah melarang diadakannya kegiatan tersebut.

Terkait hal itu, Pj Bupati Kuningan Agus Toyib, pun menghadiri undangan Komnas HAM, di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat., Senin (9/12/2024) kemarin. Ia datang untuk diminta klarifikasinya terkait pembatalan kegiatan Jalsah Salanah tersebut.

Pj Bupati hadir bersama perwakilan Kementerian Agama, Forkopimda, Pj sekda, asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta ketua MUI Kabupaten Kuningan.

Pj Bupati Kuningan beserta rombongan diterima langsung oleh Koordinator Sub kKomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Komnas HAM menjelaskan bahwa pihaknya mendapat aduan dari masyarakat Kabupaten Kuningan terkait pelarangan kegiatan Jalsah Salanah oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Kegiatan itu rencananya akan dihadiri oleh 8000 jemaah Ahmadiyah dari seluruh Indonesia, yang bertempat di Desa Manislor.

Menurut salah satu perwakilan Komnas HAM, Jemaah Ahmadiyah Indonesia mengaku keberatan karena dianggap tidak melakukan koordinasi kepada aparat keamanan. Padahal, pihaknya telah melakukan laporan kepada camat, dan telah dikeluarkan surat ijin dari kepala desa setempat.

Pj Bupati Kuningan, Agus Toyib mengatakan, pemberitahuan tersebut hanya disampaikan secara lisan kepada camat Jalaksana. Kegiatan yang akan dilakukan itupun berbarengan dengan proses perhitungan dan penetapan hasil pilkada tingkat kabupaten Kuningan. Terlebih kegiatan tersebut melibatkan massa yang besar dari seluruh penjuru Indonesia.

‘’Kami tidak melihat masalah larangan beragama atau keyakinannya karena setiap tahun pun kegiatan tersebut masih dilakukan dan sifatnya internal. Namun melihat situasi dan kondisi yang berkembang di Kabupaten Kuningan, yaitu masih dalam tahap Pilkada Serentak 2024 maupun informasi yang diterima mengenai kegiatan Jalsah Salanah dapat menyebabkan kondusifitas terganggu, maka Forkopimda mengambil langkah persuasif untuk membatalkan penyelenggaraan kegiatan tersebut,’’ papar Agus.

Agus menambahkan, ketua pengurus jamaah Ahmadiyah Manislor pun kemudian menyampaikan surat nomor 065/ketua/XII/2024, tertanggal 6 Desember 2024 kepada Pj Bupati Kuningan tentang pembatalan kegiatan Jalsah Salanah 2024.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Albert Aries memastikan individu penyandang disabilitas tak serta merta terbebas dari tanggung jawab atau akibat-akibat hukum dari perbuatannya.  

Pernyataan Albert ini merupakan respons atas kasus IWAS alias Agus (21), pria difabel tersangka dugaan pelecehan seksual di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terang dia, proses hukum pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Ia menuturkan ada ragam penyandang disabilitas yang meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan atau penyandang disabilitas sensorik yang dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Albert Aries mengatakan ada beberapa kewajiban yang perlu diperhatikan pemerintah dan aparat.

Di antaranya pemerintah menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap tingkat pemeriksaan pada lembaga penegak hukum (Pasal 29).

Sebelum memeriksa penyandang disabilitas, kata dia, penegak hukum wajib meminta pertimbangan atau saran, antara lain dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, atau dari pekerja sosial mengenai kondisi psikososial (Pasal 30).

Lembaga penegak hukum juga wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, misalnya Unit Layanan Disabilitas pada Rutan atau Lapas (Pasal 36-37).

"Namun demikian, tidak semua penyandang disabilitas dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana," kata Albert Aries saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (10/12).

"Mengingat ketentuan Pasal 38 KUHP baru mengatur keadaan 'kurang mampu bertanggungjawab' bagi setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan," lanjut dia.

Sementara itu, Albert Aries menjelaskan bagi disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dapat dikenai tindakan sebagai keadaan "tidak mampu bertanggungjawab" (Pasal 39 KUHP baru).

Kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Agus menjadi perbincangan publik beberapa hari terakhir.

Kasus ini mencuat saat salah seorang mahasiswi di Kota Mataram berinisial MA melaporkan Agus ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB.

Agus saat ini sudah berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban lain mulai bersuara.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih memastikan Pemprov NTB siap memberikan pendampingan hukum kepada belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh Agus.

"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," kata Nunung.

Nunung berharap kasus dugaan pelecehan seksual oleh Agus terhadap belasan perempuan termasuk anak-anak itu segera tuntas diusut aparat penegak hukum. Para korban Agus, tegas dia, sudah sepatutnya mendapatkan keadilan.

"Kami harap kasus ini bisa cepat selesai, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kekurangan itu tidak menjadi batasan untuk dia tidak melakukan (tindak pidana), tapi ini masih praduga ya. Untuk saat ini, kami (Pemprov) fokus dulu untuk memberi pendampingan bagi para korban," kata Nunung.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat kerja sama strategis dalam upaya pencegahan radikalisme di Indonesia.

Melalui program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan, kedua lembaga ini berupaya menciptakan daya tangkal di masyarakat, khususnya di kalangan kelompok rentan.

Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dari kehadiran negara dalam memberikan solusi atas berbagai tantangan sosial.

“Kami bersyukur atas kolaborasi ini. Melalui kerja sama dengan PNM, kami dapat fokus pada program pencegahan dan deradikalisasi yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Program ini bertujuan untuk memastikan mitra-mitra deradikalisasi bisa kembali terintegrasi dengan masyarakat secara sosial dan ekonomi,” ujar Eddy saat ditemui di Menara PNM, Kuningan Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Eddy juga menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah kunci dalam menciptakan stabilitas sosial. “Melalui kewirausahaan, kesejahteraan keluarga dapat meningkat, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh paham radikal,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyoroti pentingnya data dari BNPT untuk memastikan program pemberdayaan berjalan tepat sasaran.

“Saat ini, PNM sudah hadir di 6.165 kecamatan di 452 kabupaten/kota di 36 provinsi. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, kami memerlukan informasi dari BNPT terkait situasi masyarakat di lapangan,” kata Arief dalam kesempatan yang sama di Menara PNM.

Sejak kerja sama ini dimulai pada 2021, PNM telah memberikan pembiayaan kepada lebih dari 21,7 juta ibu rumah tangga yang menjadi mitra mereka.

Arief juga menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan radikalisme. “Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, kita secara tidak langsung menciptakan daya tahan terhadap paham-paham negatif,” ujarnya.

Arief juga menyebutkan bahwa kolaborasi ini telah memasuki fase baru yang lebih berorientasi pada aksi lapangan. “Jika sebelumnya fokus kita pada pertukaran data dan informasi, kini kami bergerak ke aksi nyata, seperti program ‘Desa Siap Siaga’ yang melibatkan masyarakat langsung,” ungkapnya.

Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah mendukung mitra deradikalisasi agar dapat berkontribusi kembali dalam masyarakat.

Kepala BNPT Eddy Hartono menekankan pentingnya memberikan perhatian dan dukungan kepada mereka yang pernah terpapar radikalisme.

“Mereka adalah bagian dari anak bangsa yang perlu mendapatkan kesempatan kedua. Dengan keterampilan dan modal usaha, mereka bisa menjadi individu produktif yang berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat,” jelasnya.

Dalam implementasi program, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka tidak terisolasi. “Kita tidak boleh mengeksklusifkan mereka. Sebaliknya, mereka harus diposisikan sebagai bagian dari ekosistem masyarakat,” ujarnya.

Sejak kerja sama ini dimulai, sudah banyak mitra deradikalisasi yang berhasil bergabung kembali dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Mereka kini menjadi bagian dari kelompok pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh PNM.

Ke depan, BNPT dan PNM berencana untuk memperluas cakupan program ini. “Kami akan fokus pada aksi nyata di lapangan, menyasar lebih banyak daerah, dan memastikan bahwa seluruh mitra deradikalisasi mendapatkan akses ke pelatihan dan pembiayaan,” kata Eddy.

Dirut PNM Arief juga menambahkan bahwa program ini tidak hanya menyasar penguatan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. “Dengan membangun kesejahteraan, kita juga mencegah munculnya kembali potensi radikalisme. Ekonomi yang kuat adalah fondasi bagi stabilitas masyarakat,” tutupnya.

Kerja sama ini menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan lembaga keuangan dapat menciptakan solusi komprehensif untuk mengatasi radikalisme. Dengan mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dalam strategi pencegahan, BNPT dan PNM menunjukkan komitmen mereka dalam menciptakan Indonesia yang lebih aman dan sejahtera.

Kerja sama ini menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan lembaga keuangan dapat menciptakan solusi komprehensif untuk mengatasi radikalisme. Dengan mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dalam strategi pencegahan, BNPT dan PNM menunjukkan komitmen mereka dalam menciptakan Indonesia yang lebih aman dan sejahtera.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024