REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Luigi Daniele, seorang dosen senior di Nottingham Trent University, mengkritik impunitas yang terus berlangsung terkait kejahatan di Gaza, menyebutnya sebagai “refleksi dari kegagalan moral Barat.”

“Ini adalah proses yang berlangsung lebih dari satu dasawarsa,” kata Daniele dalam wawancara dengan Anadolu, merujuk pada keterlibatan Otoritas Palestina dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak 2015.

“Butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai momen ini, dan tentu saja saya menilainya secara positif karena ini adalah perubahan besar, mengingat pengecualian dan impunitas tradisional yang melingkupi kejahatan Israel,” tambahnya.

Pada 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan pemimpin militer Hamas Mohammed Deif atas dugaan kejahatan perang terkait konflik Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza.

Daniele, yang mengajar dan melakukan penelitian dalam bidang Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pidana Internasional di Nottingham Trent University, berpendapat bahwa tindakan yang lebih cepat dari ICC dapat mencegah tragedi yang sedang berlangsung di Gaza.

“Salah satu elemen mendasar dari bencana genosida Gaza ini adalah impunitas, impunitas yang terus-menerus memungkinkan kejahatan internasional menjadi kebijakan negara yang dinormalisasi,” katanya kepada Anadolu.

Netanyahu dan Gallant menghadapi risiko penangkapan jika mereka bepergian ke salah satu dari 124 negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma, yang mendirikan pengadilan tersebut.

Langkah terbaru ICC mengharuskan negara-negara anggota ini untuk melaksanakan surat perintah penangkapan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menganggap pidato Hari HAM Sedunia yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada Selasa (10/12/2024), sebagai "retorika kosong" yang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Dalam pidatonya di Komnas HAM dan Kementerian HAM, Yusril membahas perkembangan penjaminan dan pemajuan HAM di Indonesia sejak sebelum Kemerdekaan hingga pasca-Reformasi.

Yusril juga menyatakan komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran berat di masa lalu, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

"Pidato hari HAM Sedunia Menteri Yusril Ihza Mahendra hanya retorika kosong yang sangat mudah terbantahkan oleh fakta-fakta di lapangan jika pemerintah mau membuka mata," kata Yusril melalui pernyataannya, Rabu (11/12/2024).

Ia mengakui bahwa setelah Reformasi, banyak landasan hukum dan aturan telah dibuat untuk menegakkan HAM di Indonesia, tetapi realita di lapangan masih jauh dari harapan.

Usman memberikan contoh ketidaksesuaian antara pernyataan Yusril dengan kenyataan.

Yusril menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki HAM yang sama tanpa diskriminasi.

Namun, pernyataan ini muncul hanya beberapa hari setelah pemerintah Kabupaten Kuningan melarang pertemuan Jemaah Ahmadiyah pada 6-8 Desember 2024.

"Ironisnya lagi, pelarangan tersebut terjadi dua hari setelah Presiden menggaungkan pentingnya keberagaman dan kerukunan sebagai token persatuan masyarakat Indonesia," jelas Usman.

Ia menekankan bahwa ketidaksinkronan antara retorika dan realita ini harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk menegakkan komitmennya.

Usman juga menyoroti bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum diusut tuntas, serta adanya impunitas terhadap pelaku pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Lebih lanjut, Usman mengungkapkan kekhawatirannya mengenai penyempitan hak sipil dan politik di Indonesia, yang ditandai dengan maraknya kriminalisasi dan represi terhadap aksi damai, baik di jalan maupun di media sosial.

"Mereka yang menolak proyek strategis nasional pun rentan menghadapi kriminalisasi dan persekusi. Harus ada tindakan nyata dalam menegakkan HAM dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM melalui proses hukum yang adil," ujarnya.

Surabaya (ANTARA) - Penasihat hukum Herman Budiyono, Michael SH MH CLA, CTL, CCL melaporkan oknum jaksa Kota Mojokerto yang menyidangkan perkara dugaan penggelapan dalam jabatan senilai Rp12 miliar ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan jual beli tuntutan.

"Kami minta perlindungan hukum. Kami membuat pengaduan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) terkait dugaan oknum jaksa yang ada di Kota Mojokerto, termasuk dugaan jual beli tuntutan. Tuntutan 4 tahun penjara itu tidak layak," kata Michael dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu.

Sebelumnya, pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Senin (25/11), Herman dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Herman dianggap terbukti melakukan tidak pidana pasal 374 KUHP junto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya JPU menyebutkan, hal yang memberatkan terdakwa adalah mengakibatkan kerugian pelapor Rp12,2 miliar. Terdakwa juga pernah terjerat tindak pidana penganiayaan dan dihukum tiga bulan. Sementara hal yang meringankan, terdakwa sopan, tidak berbelit belit selama persidangan.

Menurut Michael, jaksa dalam tuntutannya hanya menyampaikan perpindahan uang. Padahal perpindahan uang tersebut belum tentu suatu tindak pidana.

Bahkan ahli dari jaksa sendiri yang menyampaikan bahwa perbuatan pidana dalam pasal 374 KUHP harus riil dan konkret, tidak bisa sepotong-sepotong.

Apabila jaksa menyampaikan tuntutan dengan dasar sepotong-sepotong atau tidak konkret dan akurat, lanjut Michael, maka akan menjadi kesimpulan yang tidak valid, tidak ada nilai kebenaran dan keadilan.

"Jangangkan tuntutan 4 tahun, untuk disidangkan saja perkara ini tidak layak. Karena perkara ini adalah perkara perdata. Jadi ada dugaan kriminalisasi terhadap terdakwa," ujar Michael.

Michael menegaskan prinsip tindak pidana penggelapan jabatan harus ada yang dirugikan. Yakni melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil hak orang lain.

Sementara dalam kasus ini, tidak ada hak orang lain yang diambil oleh terdakwa. Sementara di sisi lain hutang para pelapor ini sampai sekarang belum dibayar.

"Kami juga bersurat ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin). Kami juga bersurat ke Jaksa Agung dan juga Kapuspenkum untuk minta penerangannya atas perkara ini," ujar Michael.

Istanbul (ANTARA) - Luigi Daniele, seorang dosen senior di Nottingham Trent University, mengkritik impunitas yang terus berlangsung terkait kejahatan di Gaza, menyebutnya sebagai “refleksi dari kegagalan moral Barat.”

“Ini adalah proses yang berlangsung lebih dari satu dasawarsa,” kata Daniele dalam wawancara dengan Anadolu, merujuk pada keterlibatan Otoritas Palestina dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak 2015.

“Butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai momen ini, dan tentu saja saya menilainya secara positif karena ini adalah perubahan besar, mengingat pengecualian dan impunitas tradisional yang melingkupi kejahatan Israel,” tambahnya.

Pada 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan pemimpin militer Hamas Mohammed Deif atas dugaan kejahatan perang terkait konflik Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza.

Daniele, yang mengajar dan melakukan penelitian dalam bidang Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pidana Internasional di Nottingham Trent University, berpendapat bahwa tindakan yang lebih cepat dari ICC dapat mencegah tragedi yang sedang berlangsung di Gaza.

“Salah satu elemen mendasar dari bencana genosida Gaza ini adalah impunitas, impunitas yang terus-menerus memungkinkan kejahatan internasional menjadi kebijakan negara yang dinormalisasi,” katanya kepada Anadolu.

Netanyahu dan Gallant menghadapi risiko penangkapan jika mereka bepergian ke salah satu dari 124 negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma, yang mendirikan pengadilan tersebut.

Langkah terbaru ICC mengharuskan negara-negara anggota ini untuk melaksanakan surat perintah penangkapan tersebut.

“Negara-negara ini telah meratifikasi Statuta Roma, yang berarti mereka memiliki kewajiban hukum untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan,” jelas Daniele.

Pakar hukum asal Italia itu menambahkan bahwa surat perintah ini juga seharusnya mengarah pada “pengucilan moral dan politik terhadap tersangka,” meskipun ia mencatat bahwa hal ini belum terjadi.

Daniele mengkritik pemerintah Barat karena menerima “kemungkinan kejahatan terhadap warga sipil di Gaza seolah-olah itu hal yang normal.”

Ia menuduh mereka melanggengkan “supremasi kolonial,” dengan mengatakan, “Setelah ratusan tahun kolonialisme, politik Barat sekali lagi menganggap seluruh populasi, korban kekejaman massal, sebagai sesuatu yang normal.”

Daniele juga mengkritik pernyataan Presiden AS Joe Biden yang menolak keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel.

Biden sebelumnya mengatakan bahwa “apa pun yang disiratkan ICC, tidak ada kesetaraan — tidak ada — antara Israel dan Hamas,” sambil menambahkan bahwa AS akan selalu mendukung Israel terhadap ancaman terhadap keamanannya.

“Ini adalah salah satu ekspresi paling mengkhawatirkan dan mengejutkan dari kebangkrutan moral dan ketidaktahuan Barat,” kata pakar hukum itu.

Ia menjelaskan bahwa hukum perang berlaku secara setara untuk semua pihak dan memperingatkan bahwa membenarkan kejahatan perang akan merusak nilai-nilai demokrasi.

Daniele menutup pernyataannya dengan menyesalkan kemunduran prinsip-prinsip demokrasi dalam kebijakan luar negeri Barat, dengan mengatakan, “Dulu, menjadi negara demokratis-liberal tidak sejalan dengan mencemooh legalitas internasional dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.”

“Namun, tidak lagi. Negara-negara Barat telah terjerumus ke dalam bentuk tribalisme yang dinormalisasi.”

Luigi Daniele memperingatkan bahwa komunitas hukum berisiko diingat sebagai generasi yang memungkinkan kerusakan ini terjadi.

“Penilaian sejarah akan tak kenal ampun,” katanya, “lebih keras daripada penilaian yang dijatuhkan oleh pengadilan internasional mana pun.”

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong kembali menulis surat. Kali ini, surat yang diunggah di akun media sosial Instagram dan X (sebelumnya Twitter) Tom terkait Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember.

Pada postingan tersebut tertulis bahwa akun tersebut sementara ini dikelola oleh tim atas arahan Tom melalui kuasa hukumnya. Banyak yang menyukai postingan tersebut, salah satunya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan 23.865 lainnya di Instagram.

Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir telah mengizinkan SINDOnews untuk mengutip surat kliennya tersebut. "Iya boleh, Mas," kata Ari dikonfirmasi SINDOnews, Rabu (11/12/2024).

Berikut surat Tom Lembong terkait Hari HAM Sedunia 2024

Hak untuk punya pekerjaan yang baik dan penghasilan yang layak. Hak untuk hidup sehat, terdidik dan bahagia. Hak untuk punya wibawa sebagai manusia, dapat menjalankan hidup sesuai nilai-nilai yang jujur dan baik, sebagaimana diajarkan semua agama.

Membela hak-hak ini yang sepanjang karir saya di pemerintahan dan di politik menjadi cita-cita saya, karena ini semua hak yang bagi saya mendasar, hak yang asasi. Hidup di dalam tahanan semakin membuka mata dan membuka hati saya pada nasib warga kita yang masih belum bisa mendapat keadilan.

Jutaan warga kita yang rindu kebebasan dari tekanan keuangan, rindu bebas dari penyakit, rindu untuk bebas dari kehinaan. Seperti saya pun merindukan kebebasan yang dirampas dari saya.

Saya akan tetap setia di garis rakyat, terutama yang tertindas dan yang terpinggirkan. Selamat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.


Foto/X Tom Lembong



Tidak sedikit netizen yang mengomentari postingan surat Tom Lembong di media sosial X. Umumnya, mereka memberikan dukungan kepada Tom Lembong yang kini ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan korupsi impor gula.

?Semangat terus pak tom dan team, semangat juga buat istri pak tom yg selalu setia mendampingi. Tuhan tidak tidur,? cuit @HNahdi*** dikutip pada Rabu (11/12/2024).

?Tetap perjuangkan kebenaran pak...Tuhan YME ga akan diam untuk anda,? kata @fajar43***.

?PERCAYALAH, siapa menghakimi, dia akan dihakimi. Jelang Natal semoga Bro Tom Lembong, keluarga dan para PH senantiasa dlm lindungan Tuhan. Amen,? ujar @albert54***.

?Semoga pak Tom dan keluarga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kebenaran akan menang, Aamiin,? ujar @merahr***.

KOMPAS.com - Beredar foto seorang pria yang merupakan tahanan pemerintahan Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad.

Pria itu ditemukan di penjara bawah tanah. Ia berada di sebuah lubang dan wajahnya yang ketakutan disorot senter.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, foto tersebut merupakan konten manipulatif.

Narasi yang beredar

Foto tahanan Penjara bawah tanah Bashar al-Assad disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Senin (9/12/2024):

Tahanan Penjara bawah tanah Bashar Asad

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com mencari jejak digital gambar yang beredar dengan metode reverse image search.

Hasil pencarian di Google Lens mengarahkan ke gambar yang sama di akun X ini.

Kemudian diketahui bahwa gambar yang beredar bersumber dari tangkapan layar video yang diunggah akun TikTok @sanzaruu pada Rabu (4/12/2024).

Tampak pria dalam lubang bawah tanah itu memegang seekor laba-laba raksasa. Ia berusaha keluar dari lubang dan merangkak menuju arah senter.

Akun TikTok tersebut telah memberi label yang menunjukkan bahwa video dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Agar semakin yakin, Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek campur tangan AI dalam video tersebut menggunakan Hive Moderation.

Hasilnya menunjukkan video pria di penjara bawah tanah memiliki probabilitas 71,2 persen dihasilkan oleh AI.

Sebagai konteks, pemerintahan Bashar al-Assad jatuh usai kelompok oposisi mengambil alih Ibu Kota Suriah, Damaskus.

Warga Suriah membobol penjara Sednaya untuk mencari tahanan dan sel bawah tanah tersembunyi.

Dikutip dari Al Jazeera, pencarian intensif dilakukan mulai Senin (9/12/2024) oleh kelompok penyelamat Helm Putih, yang mengirimkan tim darurat ke penjara tersebut.

Pemerintahan al-Assad dikenal sebagai rezim kejam di Timur Tengah karena menahan ratusan ribu tahanan politik.

Sepanjang perang Suriah mulai 2011, pasukan keamanan menahan ratusan ribu orang di kamp-kamp penahanan.

Bahkan pihak keluarga sering kali tidak diberi tahu apa pun tentang nasib orang yang telah ditahan.

Kesimpulan

Foto tahanan Penjara bawah tanah Bashar al-Assad merupakan konten manipulatif.

Gambar yang beredar merupakan tangkapan layar video TikTok yang telah diberi label AI-generated atau dihasilkan AI.

Sejak kejatuhan pemerintahan al-Assad, warga Suriah membobol penjara Sednaya untuk membebaskan tahanan politik dan keluarga mereka.

KOMPAS.com - Beredar foto seorang pria yang merupakan tahanan pemerintahan Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad.

Pria itu ditemukan di penjara bawah tanah. Ia berada di sebuah lubang dan wajahnya yang ketakutan disorot senter.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, foto tersebut merupakan konten manipulatif.

Narasi yang beredar

Foto tahanan Penjara bawah tanah Bashar al-Assad disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Senin (9/12/2024):

Tahanan Penjara bawah tanah Bashar Asad

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com mencari jejak digital gambar yang beredar dengan metode reverse image search.

Hasil pencarian di Google Lens mengarahkan ke gambar yang sama di akun X ini.

Kemudian diketahui bahwa gambar yang beredar bersumber dari tangkapan layar video yang diunggah akun TikTok @sanzaruu pada Rabu (4/12/2024).

Tampak pria dalam lubang bawah tanah itu memegang seekor laba-laba raksasa. Ia berusaha keluar dari lubang dan merangkak menuju arah senter.

Akun TikTok tersebut telah memberi label yang menunjukkan bahwa video dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Agar semakin yakin, Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek campur tangan AI dalam video tersebut menggunakan Hive Moderation.

Hasilnya menunjukkan video pria di penjara bawah tanah memiliki probabilitas 71,2 persen dihasilkan oleh AI.

Sebagai konteks, pemerintahan Bashar al-Assad jatuh usai kelompok oposisi mengambil alih Ibu Kota Suriah, Damaskus.

Warga Suriah membobol penjara Sednaya untuk mencari tahanan dan sel bawah tanah tersembunyi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menghadirkan dasar hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Yusril menyampaikan pernyataan itu dalam momentum puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 yang diselenggarakan Kementerian HAM di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

“Pemerintahan baru, di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu surut ke belakang,” kata dia.

Menurut Yusril, undang-undang yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu lahir dari hasil pembelajaran dari pengalaman Afrika Selatan. Yusril bercerita, ia dengan sejumlah tokoh HAM dan pejabat Kementerian Hukum dan HAM ketika itu datang ke Afrika Selatan untuk mempelajari pengalaman negara itu menyelesaikan kasus HAM.

“Dengan diilhami pengalaman-pengalaman Afrika Selatan, kita berhasil membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu. Walaupun dalam perjalanan belakangan, seluruh undang-undang itu dibatalkan oleh MK,” kata dia.

Akibat pembatalan itu, imbuh Yusril, cukup banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak dapat diselesaikan. Hingga kemudian Presiden Ketujuh RI Joko Widodo meneken peraturan terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.

Terlepas dari itu, Menko menegaskan bahwa pemerintahan baru berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dia pun mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa lalu sambil menatap masa depan.

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,” katanya.

Diketahui bahwa MK membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK, dalam pertimbangannya, menilai bahwa rumusan norma maupun kemungkinan pelaksanaan norma yang ada di dalam UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak memiliki kepastian hukum untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan.

Putusan MK itu dibacakan dalam sidang pleno Kamis, 7 Desember 2006 yang dipimpin Ketua MK ketika itu Jimly Asshiddiqie. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (sekarang Ketua Majelis Kehormatan MK) mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion).

Menurut Palguna, permohonan uji materi yang diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB) itu seharusnya tidak dapat diterima.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko: Pemerintah susun kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa menarik terjadi terkait penegakan hukum dan undang-undang pada Selasa (10/12).

Dari mulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lelang barang sitaan hingga aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Berikut rangkaian berita tentang isu hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. KPK lelang barang rampasan kasus korupsi Rp17 miliar

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melelang 134 barang rampasan negara dengan nilai total Rp17 miliar melalui gelaran lelang online yang digelar dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Hasil lelang tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara dalam rangka pemulihan keuangan negara atau asset recovery.

Baca di sini

2. MK tak akan biarkan jika ada pihak iming-iming pengaruhi putusan hakim

Jakarta (ANTARA) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan apabila memang ada pihak yang mengiming-imingi bisa mempengaruhi putusan hakim, termasuk dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa pilkada.

“Karena kalau kita biarkan, kemudian kita diamkan, nanti ‘kan seperti image itu menjadi sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar. Tolong kalau ada teman-teman media bisa beri data, kami [dan] Pak Wakil [Ketua MK] bisa kemudian ambil sikap-sikap yang sebagaimana ditentukan,” kata Suhartoyo kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

Baca di sini

3. Anggota DPR minta Polri pilah satuan yang berhak gunakan senjata api

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta Polri untuk memilah satuan-satuan yang berhak menggunakan senjata sebagai evaluasi atas sejumlah kasus penyalahgunaan senjata api.

Menurut dia, satuan-satuan yang berhubungan langsung dengan masyarakat tidak perlu menggunakan senjata api agar tidak digunakan untuk gagah-gagahan.

Baca di sini

4. Menko Yusril harap peringatan Hari HAM Sedunia gugah kesadaran bersama

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap momentum peringatan Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember dapat menggugah kesadaran bersama terkait pentingnya nilai-nilai HAM.

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,” kata Yusril saat peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

Baca di sini

5. Kabid Humas: KKB tembak anggota Polres Puncak Jaya

Jayapura (ANTARA) - Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB), Selasa (10/12), menembak Bripda Choisu Rumabar, anggota Polres Puncak Jaya.

Anggota Polres Puncak Jaya ditembak KKB di Kampung 55 Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya,Papua Tengah.

"Dari laporan yang diterima insiden yang terjadi Selasa (10/12) sekitar pukul 10.39 WIT, saat Bripda Choisu Rumabar, bersama rekannya Bripda Theofilus Awes berada di kos untuk mengangkut barang pribadi korban," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, di Jayapura, Selasa malam.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen melindungi, memajukan, menegakkan HAM.

Hal tersebut dikatakan Yusril saat menghadiri Puncak Peringatan Hari HAM ke-76 dengan tema ‘Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045’ di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024) malam.

"Pemerintahan ini mempunyai komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan Kementerian HAM sebagai Governmental Human Rights Focal Point," kata Yusril dalam pidatonya pada Selasa (10/12/2024) malam.

Yusril menyampaikan Indonesia ialah negara ke-4 sedunia yang mempunyai Kementerian HAM. Kementerian HAM bertugas menunaikan kewajiban pemerintah di bidang HAM sesuai Pasal 28i ayat (4) UUD 1945.

Yusril menyatakan pemerintahan sebelumnya telah menunjukkan komitmen dalam HAM. Yusril mengklaim komitmen itu bakal diperkuat oleh pemerintahan Prabowo. Ini menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

“Pembenahan-pembenahan masih perlu terus kita lakukan, baik itu menyangkut

peraturan perundang-undangan, perilaku aparat sipil maupun aparat pertahanan dan

keamanan,” ujar Yusril.

Yusril juga menyinggung penguatan HAM bagi aparat.

“Oleh karena itu, main streaming dan penguatan hak asasi manusia bagi aparat sipil, pertahanan dan keamanan menjadi keharusan dan keutamaan,” ujar Yusril.

Yusril juga menyebut indeks demokrasi Indonesia yang menurun memerlukan perhatian lebih pemerintah saat ini guna memperbaiki dan menjamin kebebasan-kebebasan sipil.

Yusril pun menyoroti angka kemiskinan yang tinggi mencapai 25,22 juta orang, gizi buruk, ketimpangan. Hal ini menurutnya menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Prabowo guna menjamin pemenuhan hak-hak dasarnya.

“Krisis lingkungan hidup, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian pemerintah

melalui penguatan instrumen bisnis dan HAM yang berlaku bagi pelaku usaha dan

pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Yusril.

Yusril menegaskan tanggungjawab HAM juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ucap Yusril.

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Sebuah kegiatan yang penuh makna terekam di Rutan Dittahti Polda Jawa Tengah pada Selasa, (10/12/2024). Para tahanan di Blok A dengan khusyuk mengikuti program "One Day One Juz", sebuah inisiatif spiritual yang dirancang untuk membangun semangat introspeksi, kedamaian batin, dan harapan baru di tengah masa penahanan.

Program membaca Alquran ini dimulai pukul 11.00 WIB di Aula Rutan dengan suasana yang penuh khidmat. Para tahanan, yang selama ini menjalani hari-hari di balik jeruji, mengambil kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. 

Setiap ayat yang dibaca menggema dalam aula, menghadirkan nuansa ketenangan yang tak hanya menyentuh hati para tahanan, tetapi juga seluruh petugas yang menyaksikan.

Selesai khataman, kegiatan dilanjutkan dengan shalat Dzuhur berjamaah di tempat yang sama. Dalam keheningan doa, para tahanan memohon petunjuk, ampunan, dan kekuatan untuk menjalani hari-hari mendatang. 

Momen ini menjadi pengingat bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, terlepas dari masa lalu yang pernah dilalui.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menjelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. 

"Kami percaya bahwa setiap individu, termasuk mereka yang sedang menjalani masa tahanan, berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Program seperti One Day One Juz ini diharapkan dapat menjadi media introspeksi dan pembelajaran, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka memiliki landasan moral yang lebih baik," ujar Kombes Pol Artanto.

" Kegiatan seperti ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para tahanan, tidak hanya dalam aspek spiritual tetapi juga dalam menumbuhkan kedisiplinan dan semangat perbaikan diri,” ujarnya.
 

Editor : Ahmad Antoni

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menghadirkan dasar hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Yusril menyampaikan pernyataan itu dalam momentum puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 yang diselenggarakan Kementerian HAM di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

“Pemerintahan baru, di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu surut ke belakang,” kata dia.

Menurut Yusril, undang-undang yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu lahir dari hasil pembelajaran dari pengalaman Afrika Selatan. Yusril bercerita, ia dengan sejumlah tokoh HAM dan pejabat Kementerian Hukum dan HAM ketika itu datang ke Afrika Selatan untuk mempelajari pengalaman negara itu menyelesaikan kasus HAM.

“Dengan diilhami pengalaman-pengalaman Afrika Selatan, kita berhasil membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu. Walaupun dalam perjalanan belakangan, seluruh undang-undang itu dibatalkan oleh MK,” kata dia.

Akibat pembatalan itu, imbuh Yusril, cukup banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak dapat diselesaikan. Hingga kemudian Presiden Ketujuh RI Joko Widodo meneken peraturan terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.

Terlepas dari itu, Menko menegaskan bahwa pemerintahan baru berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dia pun mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa lalu sambil menatap masa depan.

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,” katanya.

Diketahui bahwa MK membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK, dalam pertimbangannya, menilai bahwa rumusan norma maupun kemungkinan pelaksanaan norma yang ada di dalam UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak memiliki kepastian hukum untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan.

Putusan MK itu dibacakan dalam sidang pleno Kamis, 7 Desember 2006 yang dipimpin Ketua MK ketika itu Jimly Asshiddiqie. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (sekarang Ketua Majelis Kehormatan MK) mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion).

Menurut Palguna, permohonan uji materi yang diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB) itu seharusnya tidak dapat diterima.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko: Pemerintah susun kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi