Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel), Kim Yong Hyun, mencoba bunuh diri di dalam tahanan. Kim ditahan atas tuduhan pemberontakan terkait penetapan darurat militer singkat pekan lalu.

Dituturkan kepala lembaga pemasyarakatan Korsel Shin Yong Hae, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap dan dilansir AFP, Rabu (11/12/2024), bahwa Kim berusaha bunuh diri saat ditahan di fasilitas penahanan di Seoul bagian timur.

Tidak disebutkan lebih lanjut kapan upaya bunuh diri itu terjadi, namun menurut Shin, Kim gagal mengakhiri nyawanya sendiri.

Lebih lanjut, Shin menuturkan bahwa Kim kini ditempatkan di sel tahanan protektif dan kesehatannya tetap stabil. Informasi ini disampaikan Shin saat berbicara kepada anggota parlemen Korsel dalam sidang terbaru pada Rabu (11/12) waktu setempat.

Kim mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (5/12) pekan lalu, setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan publik dengan mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam dan mengirimkan pasukan militer ke gedung parlemen.

Darurat militer itu hanya berlangsung selama enam jam, setelah mayoritas anggota parlemen Korsel berhasil menggelar voting yang hasilnya menolak mentah-mentah penetapan tersebut dan mendesak Yoon untuk mencabutnya.

Selain mengumumkan pengunduran dirinya, Kim juga meminta maaf kepada publik atas gangguan dan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh darurat militer tersebut. Dia mengakui bahwa pasukan militer Korsel bertindak atas perintahnya dan menyatakan dirinya mengambil tanggung jawab penuh.

Kim bersama mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Lee Sang Min sedang diselidiki atas keterlibatan mereka dalam penetapan darurat militer, yang dinilai melanggar konstitusi dan hukum Korsel. Kim bahkan telah dicegah untuk pergi ke luar negeri oleh otoritas penegak hukum Korsel.

Pekan ini, pengadilan distrik pusat Korsel merilis surat perintah penangkapan resmi untuk Kim, yang dituduh membantu Yoon melakukan pemberontakan melalui darurat militer.

Pengadilan mengungkap alasan Kim ditahan, yakni salah satunya karena dikhawatirkan akan menghancurkan barang bukti. Kim menjadi pejabat pertama yang ditangkap secara resmi terkait darurat militer tersebut.

Selain Kim dan Lee, Yoon yang mengabaikan desakan publik untuk mundur dari jabatannya juga diselidiki atas tuduhan pemberontakan. Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dan dicegah untuk pergi ke luar negeri oleh otoritas penegak hukum Korsel.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut Indonesia tertinggal dari negara Asia. Yusril pun menyinggung RI mulai ditinggal Kamboja yang sempat dibantu namun kini entitas di Kamboja memperdaya warga Indonesia dengan judi online (judol).

Hal itu diutarakan Yusril saat orasi ilmiah dalam acara 'Wisuda Poltekip (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan) dan Poltekim (Politeknik Imigrasi) 2024' di Poltekip, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024).

Awalnya Yusril menceritakan RI pertama kali merdeka lebih dulu dari negara Asia Tenggara dan Asia Timur.

"Indonesia pertama kali merdeka 1945 dibandingkan dengan rekan-rekan negara lain di Asia Tenggara dan Asia Timur," kata Yusril dalam paparannya.

Yusri mengatakan RI dianggap bangsa terdepan karena merdeka di pertengahan abad ke-20. Namun, saat ini Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan jauh lebih maju melampaui RI.

"Kita dianggap bangsa yang terdepan mencapai kemerdekaan pada pertengahan Abad 20 yang lalu. Tapi satu demi satu mulai meninggalkan kita. Singapura, Malaysia, Korea Selatan jauh berada di atas kita," jelasnya.

Yusril pun menyinggung Vietnam yang pernah dibantu Indonesia dalam mengurusi pengungsi Vietnam. Para pengungsi itu dulu ditempatkan di Pulau Galang, Kepulauan Riau, serta Kamboja pernah dibantu Indonesia lewat pengerahan TNI-Polri untuk menjaga perdamaian dalam peralihan kekuasaan di Kamboja.

Namun kini pihak dari Kamboja memperdaya RI dengan penyebaran judol. Lebih lanjut, Yusril menyebutkan negara-negara itu sedikit semi sedikit mulai mengejar dan meninggalkan RI.

"Bahkan sekarang ini Vietnam yang kita bantu pengungsinya di Pulau Galang sekarang sedikit demi sedikit mulai mengejar kita bahkan meninggalkan Indonesia. Termasuk Kamboja yang dulu tentara polisi kita membantu peralihan kekuasaan di Kamboja. Sekarang sedikit demi sedikit negara itu mengejar kita bahkan sempat memperdayakan kita dengan judi online," tuturnya.

Yusril menyampaikan hal ini perlu direnungkan agar RI tak tertinggal. Menurutnya, bangsa akan mencapai suatu kemajuan jika memiliki spiritualitas dan moralitas tinggi.

Yusril mengatakan spiritualitas dan moralitas penting dimiliki RI. Dia pun menceritakan Kerajaan Ottoman/Turki Usmani (Ottoman Empire) sebagai penguasa Asia dan Eropa yang runtuh karena tidak memiliki hal tersebut. Turki Usmani juga kalah dan tertinggal karena tercecer di ranah sains dan teknologi.

"Seperti dialami Empire Ottoman di masa yang lalu, penguasa dunia menguasai Asia-Eropa. Bahkan raja-raja di Jawa harus mendapat restu oleh Sultan Turki untuk mendapat sebutan sebagai khalifatullah di tanah Jawa. Ottoman Empire runtuh karena krisis spiritualitas dan moralitas, lama-lama mereka tertinggal di bidang science technology," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati mengungkapkan, permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual yang diajukan ke LPSK naik hampir dua kali lipat pada tahun 2024.

“Permohonan perlindungan korban kekerasan seksual meningkat signifikan dari 672 permohonan pada 2022 menjadi 1.063 pada 2024,” kata Nurherwati di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Berdasarkan data tersebut, LPSK menilai, kebutuhan akan perlindungan dan pemulihan dari tindakan kekerasan seksual seiring dengan tingginya angka kekerasan seksual.

Nurherwati menjelaskan, permohonan perlindungan terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bahkan mencapai empat kali lipat dibandingkan kasus pada orang dewasa.

“Selama kurun waktu tiga tahun, 81 persen dari jumlah keseluruhan permohonan terkait kekerasan seksual diajukan untuk korban anak-anak,” ujar dia.

Selanjutnya, terlindung LPSK dalam tindak pidana kekerasan seksual selama periode 2022-2024 mencapai 2.518 terlindung.

Jumlah terlindung tertinggi adalah korban kekerasan seksual anak sebanyak 1.673 terlindung dan kekerasan seksual sebanyak 845.

“Kami melaksanakan pemberian perlindungan kepada terlindung dalam program perlindungan yang mencakup pemenuhan hak atau pemberian bantuan,” kata Nurherawati.

Dia mengatakan setiap terlindung dapat mengakses beberapa jenis program perlindungan.

Dalam kurun waktu tiga tahun (2022-2024), jumlah total program yang diakses sebanyak 4.034 program perlindungan.

Adapun jenis program bantuan yang paling banyak diakses adalah fasilitasi restitusi, dengan 1.505 terlindung.

Program tertinggi kedua adalah program pemenuhan hak prosedural, yang diakses oleh 1.157 terlindung.

Kemudian, program ketiga tertinggi adalah bantuan rehabilitasi psikologis, yang diakses oleh 763 terlindung.

“Hak Prosedural meliputi pemberian keterangan tanpa tekanan, fasilitasi penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, pemberian nasihat hukum, atau pendampingan,” ujar Nurherawati.

Di samping itu, masalah rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua juga menjadi perhatian ke depan.

Dia mengatakan wilayah seperti Papua juga membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan.

“Rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua, yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan,” kata dia.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengakui Indonesia masih belum mempunyai payung hukum atau undang-undang yang mengatur proses pemindahan narapidana (transfer of prisoner) ke negara asal.

Yusril menjelaskan karena belum adanya aturan tersebut, pemindahan narapidana narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina hingga napi Bali Nine ke Australia yang ditargetkan sebelum natal tahun ini,  dilakukan melalui diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden, berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum kita ratifikasi," jelasnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

"Sampai hari ini sebenarnya aturan hukum tertulis tentang transfer personal narapidana itu belum ada. Karena itu presiden menggunakan diskresi kebijakan yang ada pada beliau," imbuhnya.

Meski bersifat diskresi, Yusril mengklaim hal tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dibenarkan dari sisi administrasi negara.

"Dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan yang baik. Karena itu dapat dibenarkan dari sebuah pandang hukum administrasi negara," tuturnya.

Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan rencana pemindahan napi narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Yusril juga telah meneken kesepakatan pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum Natal 2024.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuannya dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez pada Jumat (6/12) di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Melalui dokumen ini, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi grasi untuk Mary Jane, namun setuju untuk memulangkannya ke Filipina. Yusril dan Raul sepakat bakal memulangkan Mary Jane sebelum hari raya Natal atau 25 Desember 2024.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau grasi pada terpidana [Mary Jane]. Tapi, kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi XIII DPR mengingatkan payung hukum yang bakal menjadi dasar transfer of prisoner di tengah rencana pemerintahan Prabowo menggolkan rencana pemindahan napi narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum hari raya natal tahun ini.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan belum ada payung hukum yang menjadi dasar pemindahan napi yang menjalani pidana di Indonesia ke negara asal.

Menurutnya harus ada aturan hukum yang berkaitan dengan undang-undang.

"Bahwa ada niat atau keinginan melakukan pemindahan transfer of prisoner adalah satu hal yang berkaitan dengan keinginan dan niat baik pemerintah kemudian juga menyangkut hubungan diplomasi. Mungkin ada kesepakatan yang sudah dibuat antara pemerintah," ujar Andreas saat bersama rombongan Komisi XIII DPR kunker ke Lapas Kerobokan, Badung, Bali, Jumat (6/12).

"Tapi dari pihak kita tentu kita harus mempunyai hukum positif yang berkaitan dengan itu. Dalam hal ini bahwa mereka memiliki kekuatan hukum tetap, dan kekuatan hukum tetap itu harus dihormati. Oleh karena itu, kita harus melakukan aturan main yang berkaitan dengan Undang-undang di situ peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan transfer," lanjut politikus PDIP itu.

Dia pun merespons keinginan pemerintahan Prabowo agar Mary Jane bisa dipindahkan sebelum hari raya natal pada 25 Desember tahun ini ke Filipina. Menurutnya, sebaiknya pemerintah jangan terburu-buru selama belum ada payung hukumnya.

"Kalau sebelum Natal itu kan keinginan, tetapi keinginan itu juga harus didasari oleh aturan yang melandasi itu. Kalau tidak kita melanggar hukum kita sendiri," jelasnya.

Selain Mary Jane, pemerintahan Prabowo juga menyepakati pemindahan lima napi narkoba jaringan Bali Nine yang tersisa ke Australia. Serupa Mary Jane, lagi-lagi Andreas mengingatkan agar pemerintahan Prabowo menunggu payung hukum yang menjadi dasar transfer of prisoner itu ada dulu sebelum melangkah lebih jauh.

"Kita membuat itu aturan main itu dan tidak harus buru-buru juga," ujarnya.

KARANGANYAR, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengingatkan bahaya ideologi transnasional yang dapat mengancam keberadaan Pancasila di tengah perkembangan era digital.

Sebagai informasi, ideologi transnasional adalah gagasan atau sistem nilai yang melampaui batas-batas negara, tidak terbatas pada wilayah tertentu, dan berupaya mempengaruhi masyarakat lintas negara. Ideologi ini sering kali membawa agenda atau nilai-nilai yang berbeda dari ideologi nasional suatu negara, seperti Pancasila di Indonesia.

Hal ini disampaikan Sugiat dalam acara diskusi bertajuk "Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama" yang diadakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

“Saya pikir di era digital yang begitu kuat, bagaimana ideologi-ideologi transnasional yang berbahaya bagi Pancasila itu mengepung dari segala penjuru, baik kiri maupun kanan, baik sosialis maupun liberalis. Kita punya ideologi sendiri yang itu harus kita mantapkan toleransinya,” ujar Sugiat di depan peserta acara diskusi.

Kepada 300 peserta diskusi, Sugiat menegaskan bahwa Pancasila memiliki nilai luhur yang harus dijaga, terutama oleh generasi muda.

“Jangan sampai seperti yang dikatakan tadi, ideologi-ideologi transnasional yang gak jelas junjungannya, yang kalah luhur, kalah mulia, itu malah meresap ke kita, khususnya di generasi muda,” lanjut Sugiat.

Ia juga mengingatkan pentingnya masyarakat memilih guru agama yang tepat agar tidak terpengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Enggak jelas guru ngajinya siapa, malah mengambil ideologi yang sesungguhnya itu enggak lebih luhur, enggak lebih mulia daripada Pancasila,” imbuhnya.

Dukungan DPR untuk BNPT

Untuk menjaga keberadaan Pancasila, Sugiat menyatakan dukungan penuh DPR RI terhadap program BNPT, termasuk memperbanyak diskusi serupa hingga ke tingkat desa.

“Sekali lagi, izin Pak (Ketua) BNPT, diperbanyak acara seperti ini. Tadi dikatakan bahwa asas (misi Asta Cita) kita Pak Prabowo adalah yang pertama pemantapan ideologi, yang terakhir, yang ke delapan adalah penguatan semangat toleransi,” kata Sugiat.

Ia juga menegaskan komitmen DPR RI dalam mendukung BNPT melalui legislasi dan penganggaran.

“Kami (DPR) punya fungsi legislasi membuat undang-undang, kalau perlu penguatan undang-undang, kita dukung. Kita juga punya fungsi budgeting, penganggaran. Kalau masih kurang anggarannya, kita tambah langsung,” ujarnya.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan bentuk implementasi misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kegiatan ini adalah dalam rangka mengimplementasikan sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Pak Prabowo, di mana yang pertama itu adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia,” jelas Eddy.

Ia juga menambahkan, sesuai arahan Prabowo, BNPT akan memperbanyak diskusi hingga ke desa-desa untuk merawat toleransi antarumat beragama.

“Jadi, harus melihat kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan oleh masyarakat. (Diadakan) sampai ke level desa. Beliau (Prabowo) kemarin memberi pesan seperti itu,” tambah Eddy.

Eddy menitipkan pesan kepada para pemuka agama yang hadir untuk terus memperhatikan kerukunan umat beragama di kelompok masing-masing dan di masyarakat luas.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru lebih dekat pada filosofi hukum di tengah masyarakat. Namun ia mengungkapkan delik perzinaan di KUHP baru membuat kontroversi.

Hal itu diutarakan Yusril saat orasi ilmiah dalam acara 'Wisuda Poltekip (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan) dan Poltekim (Politeknik Imigrasi) 2024' di Poltekip, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024).

"Saya kira spirit KUHP baru itu lebih dekat pada filosofi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Walaupun kontroversial, ketika kita mengedraf itu," kata Yusril dalam paparannya.

Yusril kemudian menceritakan dirinya berdiskusi panjang dengan rekan profesornya. Debat itu mengenai overspelt (perzinaan).

"Debatnya itu tentang overspelt, perzinaan, delik perzinaan di dalam KUHP Belanda, yang kita mengubah, kontroversi. Dia bilang sama saya, 'Pak Yusril, walaupun saya Kristen, saya lebih setuju pada hukum Islam tentang definisi perzinaan daripada hukum Belanda'," jelasnya.

Dia mengatakan rekannya lebih menyetujui hukum Islam dibandingkan hukum Belanda yang telah diubah. Sebab, hukum Belanda menjelaskan perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain.

"Hukum Belanda mengatakan perzinaan itu adalah hubungan seksual, suka sama suka, yang dilakukan dua orang, yang salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain," sambungnya.

Sedangkan, lanjut Yusril, dalam KUHP baru, apabila adanya kohabitasi atau dikenal dengan 'kumpul kebo', hal itu tidak bisa dilaporkan terhadap ketua lingkungan setempat maupun polisi. Sebab, dalam KUHP baru, itu bukan perzinaan.

"Jadi kalau mahasiswa, mahasiswi, Poltekip Poltekim, terus indekos, terus kumpul kebo, tidak bisa dilapor pada ketua RT, tidak bisa dilapor pada polisi. Bahkan yang dilaporkan itu bisa melaporkan yang tadi melaporkan, 'Eh, kamu kok mengganggu stabilitas keamanan, saya mau kumpul kebo di sini'. Karena menurut KUHP itu bukan perzinaan," tuturnya.

"Karena salah satu dari para pihak itu atau dua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Dengan hukum Islam, mengatakan perzinaan itu adalah setiap hubungan seksual di luar nikah," sambungnya.

Dia mengatakan pemerintah melihat transformasi dari hukum adat dan hukum agama bisa ditransformasikan menjadi kaidah hukum nasional di samping hukum adat. Dia menilai hal itulah yang membawa pemerintah memperbarui KUHP.

"Jadi kita melihat transformasi dari hukum adat dan hukum agama-agama di tanah air kita, tidak spesifik Islam. Mungkin hukum Katolik, gereja Katolik atau hukum Hindu dapat ditransform menjadi kaedah-kaedah hukum nasional di samping hukum adat. Dan itulah hukum original bangsa Indonesia yang mungkin dapat mengilhami kita dalam pembaharuan," tuturnya.

"Mungkin juga dengan KUHP baru ini, dengan filosofi pemidanaan yang jauh berbeda, barangkali kurikulum pendidikan Politekip juga akan berubah," tutupnya.

Simak juga Video 'Yusril Sebut Prabowo Mungkin Dapat Ilham dari Gus Dur Hadirkan Kemenham':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang baru pengguna narkoba tak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi. Hal itu diharapkan bisa mengurangi penghuni lapas.

"Ada perubahan dalam undang-undang narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi. Nah, sekarang memang sudah ada pikiran-pikiran seperti itu," kata Yusril dalam paparannya saat orasi ilmiah dalam acara 'Wisuda Poltekip (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan) dan Poltekim (Politeknik Imigrasi) 2024' di Poltekip, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024).

Yusril mengatakan hal itu bisa mengurangi secara drastis penghuni lapas. Sebab, mereka tak lagi masuk laporan polisi (LP), melainkan harus direhabilitasi. Yusril menegaskan bukan berarti pengguna narkoba bebas.

"Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas. Karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi," ucapnya.

Sejalan dengan perubahan KUHP, Yusril menyebut pengguna narkoba merupakan korban narkotika. Ia menyebut perlunya dibedakan antara pelaku perdagangan narkoba dengan pengguna.

"Jadi memang di kalangan pemerintah kita berkeinginan, untuk melakukan perbaikan terhadap orang-orang di kasus narkotika itu. Sejalan juga perubahan KUHP, di mana harus dibedakan antara mereka yang trafficking, mereka yang terlibat dalam illegal trafficking dan trading, dengan mereka yang menjadi pengguna," ucapnya.

Yusril mengatakan saat ini pengedar maupun korban atau pengguna masih dipidana. Namun, sejalan dengan perubahan KUHP, pengguna narkoba dikategorikan sebagai korban narkoba.

"Pengguna ini sebenarnya dikategorikan sebagai korban dari narkotika. Kalau sekarang kan, baik pengedar maupun korban, pengguna ya, dua-duanya dihukum," jelasnya.

Dia menjelaskan kembali korban narkotika nantinya akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan begitu, lanjut Yusril, penghuni lapas akan berkurang drastis ke depannya.

"Nanti mungkin sudah tidak begitu lagi. Mereka yang jadi korban akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan demikian sebenarnya warga binaan masyarakat akan mengalami penurunan cukup drastis ke depannya," tuturnya.

"Dan tenaga-tenaga yang dapat melakukan kegiatan rehabilitasi itu juga harus dididik. Dan itu belum ada sampai sekarang, kecuali mungkin di Kementerian sosial," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menyebutkan keputusan seseorang merupakan pengguna narkoba itu di pengadilan. Pengguna atau korban akan direhabilitasi selama 3 tahun dan tidak berada di lapas.

"Tapi nanti adanya keputusan pengadilan, katakan bahwa si A ini terbukti menjadi pengguna narkoba, lalu kemudian direhabilitasi tiga tahun. Jadi tidak dimasukin penjara lagi," tutupnya.

"Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi,"

Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugiat Santoso menegaskan bahwa ideologi Pancasila harus terus ditanamkan di era digital yang sangat kuat seperti saat ini.

Menurut dia, di era digital kini berbagai ideologi transnasional yang berbahaya bagi Pancasila mengepung dari segala penjuru, baik dari sisi kiri maupun kanan serta baik dari paham sosialis maupun liberalis.

"Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi," ujar Sugiat pada acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Semangat toleransi, kata dia, juga merupakan bagian dari Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto pada poin kedelapan.

Ia menuturkan Pancasila merupakan ideologi dengan filosofi yang sangat luhur dengan lima sila, yakni ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial.

Berbagai sila tersebut, menurutnya, harus terus diterapkan dan dijaga agar Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang sangat indah dengan keberagaman.

"Jangan sampai ideologi-ideologi transnasional yang tidak jelas kunjungannya, yang kalah luhur, kalah mulia, itu malah meresap ke kita, khususnya ke generasi muda," tuturnya.

Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi 13 DPR tersebut sangat mendukung BNPT yang telah menggelar berbagai kegiatan guna mendorong kerukunan umat beragama, salah satunya melalui Dialog Kebangsaan.

Di DPR, sambung dia, terdapat dua bentuk dukungan yang bisa diberikan kepada BNPT untuk memperbanyak acara semacam Dialog Kebangsaan, yakni legislasi dan penganggaran.

Dalam fungsi legislasi, Sugiat menyatakan DPR siap memperkuat undang-undang (UU) apabila BNPT memerlukan dukungan UU guna mendorong kegiatan yang meningkatkan kerukunan umat beragama.

Pada fungsi penganggaran, dia pun menegaskan bahwa DPR juga siap menambahkan anggaran untuk berbagai kegiatan mulia tersebut.

"Jadi jangan sampai hanya di Karanganyar saja ada program seperti ini, harus diperbanyak," ucap Sugiat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Keterlibatan pihak asing dalam perang saudara di Suriah bukan menyelesaikan masalah, malah membuat konflik makin parah.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Internasional Darmansjah Djumala mengatakan bahwa tumbangnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad menjadi bukti prinsip bebas aktif yang dianut Indonesia masih relevan di kancah politik global.

"Ini memberi pelajaran, prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam tarikan kepentingan geopolitik negara asing," kata Djumala di Jakarta, Rabu.

Dengan terpecahnya Suriah di bawah Assad akibat intervensi asing, kata dia, terbukti bahwa prinsip bebas aktif tetap relevan dalam politik global

Djumala, yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden/Sekretaris Presiden pada periode pertama presiden ke-7 RI Joko Widodo, juga mengingatkan keterlibatan asing menjadi poin utama dalam perang saudara di Suriah.

Rusia dan Iran terlibat dalam konflik tersebut dengan mendukung rezim Assad, Turki terlibat dalam perang saudara di Suriah dengan mendukung kelompok oposisi terbesar Suriah Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan sayap militer oposisi Tentara Nasional Suriah (Syrian National Army/SNA).

Amerika Serikat (AS) juga ikut melibatkan diri dalam perang tersebut dengan mendukung kelompok perlawanan separatis Kurdi, SDF (Syrian Democratic Forces).

Dalam pandangannya, Djumala menegaskan bahwa perang saudara di Suriah mulanya hanyalah gerakan prodemokrasi yang muncul seiring dengan berembusnya angin demokratisasi di Timur Tengah atau Arab Spring, dan keterlibatan pihak asing dalam gerakan tersebut malah menambah kompleksitas.

“Keterlibatan pihak asing dalam perang saudara di Suriah bukan menyelesaikan masalah, malah membuat konflik makin parah sehingga menumbangkan Presiden Assaad," ujarnya.

Djumala mengatakan bahwa Assad adalah presiden di negara Timur Tengah yang relatif cukup lama bertahan dari gempuran badai demokratisasi Arab Spring 2011.

Tidak seperti Ben Ali (Tunisia), Hosni Mobarak (Mesir), Khadafy (Libya), Morsi (Mesir), dan Abdullah Saleh (Yaman) yang tumbang diterpa badai Arab Spring, Bashar Assad mampu bertahan lebih dari 13 tahun.

Dalam pengamatan Djumala, yang pernah menjabat Dubes RI untuk Astria dan PBB, kemampuan Assad bertahan karena didukung secara militer oleh Rusia dan Iran, yang sudah lama menjadi sekutu dekatnya dalam geopolitik Timur Tengah.

Namun, belakangan dukungan kedua sekutu tersebut mengendur karena Rusia disibukkan oleh perang dengan Ukraina. Begitu pula dengan Iran yang dukungannya ke rezim Assad mulai mengendur ketika Hamas menyerang Israel, Iran kemudian terlibat dalam perang itu dengan mendukung proxy-nya di Lebanon, Hisbullah.

Diberitakan sejumlah media internasional, Presiden Suriah Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia sebelum jatuhnya Kota Damaskus ke tangan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pimpinan Abu Mohammed al-Golani.

Dunia kini menanti dengan cemas, bagaimana Golani menggunakan kekuasaan de facto yang kini berada di tangannya untuk melakukan pengalihan kekuasaan. Kekhawatiran tersebut muncul mengingat Suriah selama ini diperintah dengan tangan besi oleh keluarga Hafez al-Assad, ayah Bashar al-Assad.

Banyak pihak khawatir akan muncul aksi balas dendam oleh pemberontak terhadap keluarga Assad dan kroni-kroninya. Internasional bahkan mengkhawatirkan Suriah akan menjadi negara gagal (failed state) karena dikoyak oleh pertikaian kelompok-kelompok kepentingan yang berlatar etnik, suku, dan agama.

Pada tahun 2014 Golani kepada stasiun televisi Al Jazeera menyatakan sikapnya bahwa pihaknya ingin membuat Suriah menjadi negara Islam dan tidak ada tempat bagi kelompok minoritas. Namun, pada tahun 2016 dia mulai menjaga jarak dengan kelompok radikal ISIS.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM meluluskan 625 Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), di Poltekim, Cinere, Depok. Kelulusan ini diharapkan menjadi tonggak penting penerapan restorative justice.

Acara 'Wisuda Poltekip (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan) dan Poltekim (Politeknik Imigrasi) 2024' itu digelar di Poltekip, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024). Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan para lulusan kepada Wamen Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Silmy Karim.

Prosesi ini juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Dalam Orasi Ilmiahnya, Yusril menekankan tiga pilar penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Yaitu pendidikan dan penguasaan teknologi, kebinekaan yang kuat, serta semangat inovasi dan kewirausahaan. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera," kata Yusril dalam paparannya.

"BPSDM Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam membentuk SDM unggul, khususnya di sektor imigrasi dan pemasyarakatan. Lulusan Poltekip dan Poltekim ini adalah bagian penting dari upaya tersebut," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Eddy Hiariej menyampaikan pegawai pembimbing kemasyarakatan saat ini menjadi tonggak penting dalam penerapan restorative justice. Serta juga bagaimana mengembalikan peran pada warga binaan ke masyarakat.

"Lulusan Poltekip diharapkan menjadi tonggak penting dalam penerapan restorative justice melalui peran mereka sebagai pembimbing kemasyarakatan yang membantu warga binaan kembali ke masyarakat. Sementara itu, lulusan Poltekim diharapkan dapat memperkuat pengawasan keimigrasian, terutama di tengah tantangan perdagangan manusia, imigran gelap, dan peredaran barang terlarang," tuturnya.

"Kami percaya bahwa lulusan ini akan memberikan kontribusi maksimal untuk memajukan lembaga pemasyarakatan dan keimigrasian di Indonesia. Pendidikan berbasis teknologi dan praktik nyata yang mereka tempuh di BPSDM adalah bekal terbaik untuk menghadapi tantangan global," tutupnya.

Adapun, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, mengatakan sebanyak 625 taruna yang diluluskan terdiri dari dari 335 lulusan Poltekip dan 290 lulusan Poltekim.

"Sebanyak 625 taruna, terdiri dari 335 lulusan Poltekip dan 290 lulusan Poltekim dengan berbagai peringkat kelulusan, resmi diwisuda dan siap mengemban tugas baru di seluruh Indonesia," kata Gusti Ayu dalam paparannya.

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam wisuda 625 lulusan Poltekip-Poltekim (Foto: dok. Istimewa)

Dia mengatakan prosesi ini menjadi momen bersejarah sebab pertama kalinya para lulusan akan ditempatkan di kementerian yang berbeda.

Setelah wisuda, para lulusan akan langsung ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini tidak hanya memperkuat sistem pelayanan publik di sektor hukum dan HAM tetapi juga memastikan pemerataan SDM berkualitas di seluruh tanah air.

Wisuda 625 Lulusan Poltekip-Poltekim (Foto: dok. Istimewa)

Barangkali juga perlu ada jurusan baru tentang bagaimana rehabilitasi korban narkotika

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan harus ada perubahan pada Undang-Undang Narkotika yang mengatur para pemakai narkotika tidak lagi dipidana, tetapi direhabilitasi.

"Harapan kita semua ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika," kata Yusril di Jakarta, Rabu.

Menurut ia, pemikiran terkait para pengguna narkotika tidak lagi dipidana karena sesungguhnya mereka merupakan korban dari kejahatan peredaran ilegal narkotika.

Yusril menjelaskan bahwa ketika para pengguna narkotika ini direhabilitasi maka hal itu akan mengurangi jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang saat ini jumlahnya sudah melebihi ambang maksimal atau daya tampung.

Untuk itu, lanjut Yusril, pemikiran terkait perubahan Undang-Undang Narkotika harus terus digaungkan supaya para korban ini bisa direhabilitasi, bukan malah dibui..

"Para korban pemakai tidak lagi dipidana, tetapi harus direhabilitasi. Sekarang memang sudah ada pikiran-pikiran seperti itu, nantinya warga binaan akan berkurang secara drastis," tuturnya.

Selain mengubah Undang-Undang Narkotika, Yusril mengatakan perlu juga ada tata cara terkait penanganan rehabilitasi bagi korban pengguna narkotika.

"Barangkali juga perlu ada jurusan baru tentang bagaimana rehabilitasi korban narkotika, ini mohon dipikirkan bersama pada masa-masa yang akan datang," katanya.

Sebelumnya, Menko Yusril mengatakan bahwa spirit Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang akan diterapkan pada tahun 2026 lebih dekat dengan filosofi hukum di tengah-tengah masyarakat.

"Presiden Prabowo Subianto menekankan hukum dan hak asasi manusia (HAM) harus direformasi, bukan hanya norma hukumnya, tetapi juga aparatur penegak hukum, sarana, dan prasarana," katanya.

Menurut ia, pada awal Januari 2026, Indonesia akan menerapkan KUHP baru dan tidak lagi menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda.

Yusril menjelaskan bahwa KUHP baru itu mempunyai filsafat penghukuman yang jauh berbeda dengan KUHP peninggalan Belanda karena KUHP baru ini tidak berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih pada keadilan restoratif dan rehabilitasi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 1.063 permohonan perlindungan korban kekerasan seksual sepanjang 2024. Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo mengatakan jumlah ini terus meningkat sejak berlakunya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Pada tahun 2022, yaitu tahun pertama diberlakukannya undang-undang TPKS, terdapat 672 permohonan perlindungan dari korban kekerasan seksual," kata Antonius dalam sambutannya tentang implementasi UU TPKS di Kantor LPSK, Jakarta, Rabu (11/12).

"Jumlah ini kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024, yaitu mencapai total 1.063 permohonan," sambungnya.

Berdasarkan data, mayoritas korban kekerasan seksual yang mengajukan permohonan perlindungan itu merupakan anak-anak. Jumlahnya mencapai 836 dari 1.063 permohonan.

Adapun selama 2023-2024, korban kekerasan seksual yang mengajukan perlindungan ke LPSK paling banyak berasal dari Jawa Barat yakni sebanyak 431 orang.

Diikuti DKI Jakarta dengan 271 korban kekerasan seksual dan Lampung dengan 258 korban kekerasan seksual.

Bertalian dengan itu, Anton menjelaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah selama dua tahun implementasi UU TPKS. Misalnya, ketersediaan layanan yang memadai dan sinergi antarlembaga.

"Antara lainnya, ketersediaan layanan yang memadai, sinergitas layanan antar lembaga, dan kebutuhan penanganan yang lebih responsif terhadap korban," tutur dia.