REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah terdakwa kasus pungutan liar (pungli) Rutan KPK usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK tersebut ditunda karena putusan belum siap. Rencananya sidang pembacaan putusan akan kembali digelar pada Jumat (13/12/2024) besok.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Zaid Mushafi, mengatakan bahwa timnya memohon kepada Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi proses peradilan terhadap kliennya sehingga bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Zaid Mushafi menjelaskan bahwa permohonan itu guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) Tumpanuli Marbun, yang menolak praperadilan yang diajukan tersangka Tom Lembong dalam perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2015–2016.

"Kami menilai hakim telah keliru dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang lalu," kata Zaid usai beraudiensi dengan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito serta tim Komisi Yudisial lainnya di Kantor KY, Jakarta, Kamis.

Diungkapkan pula bahwa kekeliruan hakim pada pengujian penetapan tersangka dan penahanan terhadap Tom Lembong ditunjukkan dari pertimbangan dalam putusannya.

Mantan Mendag itu, lanjut dia, ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan pada hari yang sama pada pemeriksaan terakhir, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2024, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya atau pemeriksaan sebagai calon tersangka sebagaimana dimaksud Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014.

"Hakim justru mengafirmasi penetapan tersangka dan penahanan tersebut," katanya.

Kuasa hukum Tom Lembong menilai hakim yang bersangkutan juga telah keliru dalam menerapkan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012, karena Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 tidak pernah melegitimasi hasil koordinasi penyidik dengan BPKP terkait dengan bukti permulaan dalam penyidikan dan penetapan tersangka delik tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Zaid menambahkan bahwa proses yang tidak sesuai dengan aturan lainnya, yakni saat penetapan status tersangka, kliennya tidak mendapat kesempatan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya sehingga telah melanggar Pasal 54, 55, dan Pasal 57 KUHAP.

"Penyidik secara melawan hukum telah menunjuk advokat untuk mendampingi tersangka, tanpa pernah memberikan kesempatan yang layak dan patut untuk memilih sendiri penasihat hukumnya," ujar dia.

Bahkan, lanjut Zaid, hakim menyatakan tidak setuju dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa apabila penasihat hukum ditunjuk penyidik untuk melengkapi administrasi. Hal tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dan melawan hukum.

Selain itu, hakim juga tidak mempertimbangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan tidak mempertimbangkan surat penunjukan penasihat hukum.

Untuk itu, ke depannya tim kuasa hukum meminta KY untuk berperan aktif dalam memantau proses persidangan agar berjalan sesuai dengan kewenangan hakim, serta memantau penunjukan majelis hakim yang nantinya terbebas dari dugaan keberpihakan pada kelompok atau golongan tertentu.

"Komisi Yudisial adalah lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim," ujar Zaid.

Untuk itu, kata dia, dalam proses pokok perkara nanti di persidangan, KY bisa memantau dan mengantisipasi terkait dengan pelanggaran kode etik yang mungkin bisa terjadi.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015–2016 dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Hingga Kamis, jumlah saksi dan ahli yang telah diperiksa dalam kasus korupsi impor gula itu sebanyak 126 saksi dan tiga ahli.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penjara Sednaya di Suriah diduga menjadi saksi kekejaman rezim mantan Presiden Bashar Al Assad.

Penjara itu menjadi sorotan usai milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) melepas ribuan tahanan dari sel tersebut, setelah milisi berhasil menggulingkan rezim Assad.

Tahanan di sel tersebut merupakan orang-orang yang menentang pemerintahan Assad sejak 2011.

Berikut fakta-fakta penjara 'Neraka' Sednaya yang menjadi saksi kekejaman Assad.

Di penjara itu disebut terdapat pintu rahasia dan sel bawah tanah tersembunyi yang terletak di lantai bawah tanah.

Untuk memastikan laporan itu, kelompok pertahanan sipil Suriah, White Helmets, mengerahkan lima tim darurat khusus ke penjara.

"Untuk melakukan penyelidikan," demikian menurut mereka pada Senin (9/12) dikutip AFP.

Tim dipandu orang yang familiar dengan rincian rumit penjara dan informasi yang diperoleh dari kerabat yang dipenjara. Spesialis penjebol tembok dan unit anjing terlatih juga dikerahkan.

Di tengah upaya pencarian itu, Asosiasi Tahanan & Orang Hilang di Penjara Sednaya (ADMSP) membantah sel bawah tanah di sana.

"Tidak ada kebenaran mengenai keberadaan tahanan yang terjebak di bawah tanah, dan informasi yang dimuat dalam beberapa laporan pers tidak akurat," kata pernyataan itu.

Pada 2017, Amnesty International menggunakan pemodelan 3D untuk merekonstruksi tata letak penjara berdasarkan kisah 84 penyintas. .

Model yang dihasilkan mengungkap suatu struktur yang dirancang untuk mengisolasi dan meneror narapidana, dengan penyiksaan sistematis.

Anggota advokasi senjata dan konflik di Amnesty International Prancis, Aymeric Elluin mengatakan tak ada interogasi di Sednaya.

"Penyiksaan tak digunakan untuk memperoleh informasi, tetapi tampaknya sebagai cara untuk merendahkan, menghukum, dan mempermalukan," kata Elluin.

Para tahanan menjadi sasaran tanpa henti, pengakuan bahkan tak bisa menyelamatkan mereka.

Menurut Amnesty International, Sednaya terdiri dari dua bangunan utama. Penjara ini mampu menampung antara 10.000 hingga 20.000 tahanan yang dipisahkan berdasarkan status.

Bangunan "putih" menampung personel militer yang ditahan karena kejahatan atau pelanggaran ringan seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, atau penghindaran wajib militer.

Lalu, gedung "merah" untuk warga sipil dan personel militer yang dipenjara karena pendapat, aktivitas politik mereka, atau tuduhan terorisme yang dibuat-buat.

Pemerintahan Assad rutin mengeksekusi tahanan biasanya pada Senin dan Rabu.

Amnesty International menyatakan pihak berwenang melakukan hukuman gantung massal di ruang bawah tanah gedung merah usai persidangan alu.

"Para korban dipukuli, digantung, dan dibuang secara rahasia," lanjut mereka.

Selain eksekusi dan penyiksaan, penghilangan paksa juga menandai sejarah kelam penjara tersebut.

Sejak 2011, PBB memperkirakan lebih dari 100.000 warga Suriah hilang di seluruh negeri tanpa diketahui nasibnya.

Banyak dari mereka diyakini telah ditahan di Sednaya pada waktu tertentu.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum penyanyi dangdut Wika Salim, Sandy Arifin, mengatakan, somasi tertulis terhadap manajemen Wika terkait dugaan penipuan dan penggelapan belum dilayangkan hingga saat ini.

Penundaan ini disebabkan oleh kondisi kesehatan ibunda Wika Salim yang sedang sakit.

Wika saat ini mendampingi ibunya yang tengah dirawat di rumah sakit.

"Menurut informasi terbaru dari Neng Wika, setelah mungkin selesai menemani ibunya yang sedang dirawat, kami akan memberikan kabar terbaru," ujar Sandy Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2024).

Sandy mengatakan, dirinya sudah menerima data dan berkas kontrak kerja sama antara Wika Salim dan pihak manajemen.

Saat ini, ia tengah mempelajari dokumen-dokumen tersebut.

"Dari data yang kami peroleh, ada beberapa pihak di manajemen yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan," kata Sandy.

Menurut Sandy, kerugian yang dialami Wika Salim diperkirakan sekitar Rp 1 miliar. Namun, angka tersebut berpotensi bertambah.

"Awalnya dihitung sekitar Rp 1 miliar, tapi mungkin bisa bertambah karena menurut Neng Wika nilainya lebih dari itu," ujar Sandy.

Sandy mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Wika untuk melayangkan somasi tertulis kepada pihak manajemen.

Ia juga menegaskan pentingnya melayangkan somasi tertulis sebelum membawa kasus ini ke jalur hukum.

"Justru kami harus melayangkan somasi tertulis dulu sebelum membuat laporan resmi. Biasanya kami kirimkan hingga tiga kali. Jika tidak ada itikad baik, baru kami tempuh jalur hukum," tutur Sandy.

Sebelumnya, Wika Salim mengungkapkan bahwa dirinya masih menunggu transparansi terkait bukti kontrak kerja sama manggung dari pihak manajemen.

Ia mencurigai adanya manipulasi yang dilakukan oleh manajemen.

Manajemen Wika telah mengakui adanya permasalahan dalam kontrak kerja sama tersebut dan menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan.

Namun, Wika merasa waktu yang diberikan sudah lebih dari cukup tanpa ada hasil yang signifikan.

"Sebetulnya ini sudah hampir tiga minggu. Waktu yang kami berikan sudah sangat panjang sekali," ujar Wika.

Wika menegaskan bahwa jika tidak ada itikad baik dari pihak manajemen, ia tidak ragu untuk menempuh jalur hukum.

"Jika sampai hari ini tidak ada itikad baik, maka saya terpaksa ambil langkah hukum," tutur Wika.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menunda pembacaan putusan terhadap 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023.

"Karena sesuatu hal, khususnya untuk musyawarah belum tercapai, selain itu Ibu Sri, hakim anggota, juga sedang berhalangan, jadi kami belum bisa membacakan (putusan) hari ini," ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Maryono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (12/12).

Maryono menyatakan sidang dengan agenda pembacaan putusan para terdakwa ditunda untuk digelar Jumat (13/12).

"Akan kami bacakan (putusannya) besok ya. Besok Jumat itu tanggal 13," kata Maryono.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar saat membacakan tuntutan menyatakan para terdakwa--yang merupakan mantan Pegawai Rutan Cabang KPK tersebut-- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/11).

Adapun 15 terdakwa dimaksud adalah Kepala Cabang Rutan KPK periode 2022-2024 Achmad Fauzi, Kepala Cabang Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta, serta Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK periode 2018-2022 Hengki.

Selain itu, para Petugas Rutan KPK yang meliputi Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rahmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, serta Ramadhan Ubaidillah.

Dalam kasus dugaan pungli atau pemerasan kepada tahanan di Rutan Cabang KPK, 15 terdakwa tersebut diduga melakukan pungli total senilai Rp6,38 miliar pada rentang waktu 2019-2023.

Pungli dilakukan para terdakwa di tiga Rutan Cabang KPK, yakni Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Rutan KPK di Gedung C1, dan Rutan KPK di Gedung Merah Putih (K4). Dari setiap Rutan Cabang KPK, pungli yang dikumpulkan senilai Rp80 juta setiap bulan-nya.

Perbuatan dilakukan dengan tujuan memperkaya 15 orang terdakwa tersebut, yaitu memperkaya Deden senilai Rp399,5 juta, Hengki Rp692,8 juta, Ristanta Rp137 juta, Eri Rp100,3 juta, Sopian Rp322 juta, Achmad Rp19 juta, Agung Rp91 juta, serta Ari Rp29 juta.

Selanjutnya, memperkaya Ridwan sebesar Rp160,5 juta, Mahdi Rp96,6 juta, Suharlan Rp103,7 juta, Ricky Rp116,95 juta, Wardoyo Rp72,6 juta, Abduh Rp94,5 juta, serta Ramadhan Rp135,5 juta.

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Denpasar Ridha Sah Putra mengawasi pergerakan warga negara asing (WNA) masuk Bali yang diperkirakan akan mengalir deras menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Dia menegaskan para petugas sudah dikerahkan untuk patroli mengawasi tujuan WNA datang ke Bali. Kawasan Ubud, Gianyar, menjadi wilayah dengan sebaran WNA terbanyak.

"Kami sudah membagi tim untuk mengawasi di lima kabupaten dan satu Kota Denpasar. Nah, satu tim ini mengawasi dua wilayah kerja dalam rangka libur nataru," jelas Ridha ditemui detikBali dalam kunjungannya di Desa Marga, Tabanan, Kamis (12/12/2024).

"Ubud kami awasi karena di sana paling banyak WNA," sambungnya.

Ridha juga meminta agar masyarakat juga mengawasi gerak-gerik WNA yang menginap di vila, hotel, hingga homestay di Bali kemudian melaporkan. Untuk itu, Imigrasi membentuk Desa Binaan Sosialisasi WNA dan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia).

Masyarakat yang mendapat informasi atau yang menyewakan tempat penginapan bisa memberikan informasi kepada kepala desa sebelum diteruskan ke Kantor Imigrasi Denpasar.

Ridha mengatakan berdasarkan laporan masyarakat tersebut petugas Imigrasi Denpasar akan meninjau lokasi yang disebutkan, lalu melakukan pendataan atau adminstrasi keimigrasian. Hal ini berfungsi sebagai langkah pencegahan.

"Jadi nanti kami cek, apabila ada laporan melalui kepala desa. Kami akan cek vila-vila yang ditempati warga negara asing, baik itu izin tinggalnya, tujuannya di Bali. Jangan sampai WNA melakukan perbuatan melanggar peraturan dan perundang-undangan," beber pejabat asal Banjar, Kalimantan Selatan, itu.

Ridha menegaskan pengawasan ketat itu bukan untuk menghalangi wisatawan asing masuk ke Bali. Namun, hal itu upaya untuk menyeleksi WNA yang datang ke Bali agar tidak menimbulkan masalah.

"Daerah Tabanan ini kan banyak berdiri vila-vila. Kami melakukan kegiatan pengawasan tahun ini saja kurang lebih 120 orang (WNA), lima orang ada di Tabanan," jelas Ridha.

"Kalau di Tabanan paling banyak ada (WNA) di wilayah Tanah Lot," tandas Ridha.

Video: Tampang Buronan Filipina yang Diamankan Polri-Imigrasi

Video: Tampang Buronan Filipina yang Diamankan Polri-Imigrasi

Seharusnya permintaan/ pengusulan Munaslub tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tingkat nasional secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi sebagai penggugat kepengurusan Kadin Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut telah terjadi pelanggaran Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022.

Keppres No.18 Tahun 2022 berisikan persetujuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

"Berdasarkan pasal 4 UU No.1/1987 Jo. pasal 15 ayat (2) Keppres No.18/2022 menyatakan hanya ada satu Kadin yaitu Kadin Indonesia periode 2021-2026," kata kuasa hukum penggugat Munaslub Kadin Indonesia, Denny Kailimang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

Denny mengatakan itu terkait gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi terkait keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie dan tiga orang lainnya.

Dia menegaskan dunia usaha harus fokus mendukung pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam lima tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) Keppres No.18/2022, adapun tahapan dan syarat untuk dapat diselenggarakannya munaslub yakni, harus ada pemberian surat peringatan tertulis (baik pertama maupun kedua) yang didahului dengan adanya rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk memberikan surat peringatan tertulis tersebut.

Kemudian, harus ada permintaan sekurang-kurangnya setengah jumlah Kadin Provinsi dan permintaan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota luar biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir.

"Seharusnya permintaan/ pengusulan Munaslub tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tingkat nasional secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama," jelasnya.

Awalnya, pada Kamis (12/9), para penggugat mendapatkan Surat Panitia Munaslub Kadin 2024 No. 002/MUNASLUB/IX/2024 tanggal 12 September 2024 untuk menghadiri Munaslub Kadin 2024.

Kemudian, Sabtu (14/9), para penggugat mendapatkan surat dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2021-2026 No. 1740/DP/IX/2024 yang isinya menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepengurusan Kadin di semua tingkatan dan Anggota Luar Biasa (ALB) agar tidak menghadiri Munaslub Kadin 2024.

"Karena penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024 melanggar Keppres 18/2022 tentang AD/ART KADIN," jelasnya.

Hingga akhirnya, para penggugat dan dua Ketua Umum Kadin Provinsi lainnya masing-masing melalui surat maupun hasil rapat via zoom meeting dalam periode 12 September 2024 hingga 14 September 2024 dengan tegas menolak penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024.

Namun, para tergugat tetap melaksanakan Munaslub Kadin 2024 pada hari Sabtu (14/9) pukul 13.00 WIB yang bertempat di Hotel St. Regis Jakarta.

Sementara, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto menunda gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi terkait keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie.

Sidang ditunda Kamis depan (19/12) pukul 10.00 WIB di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara sidang tercatat dengan nomor 1232/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL yang teregister pada Selasa (26/11).

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menyatakan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XIII DPR RI mendukung penuh dan menyambut baik langkah pemerintah untuk menyusun kembali Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menerangkan penyusunan ini dilakukan guna menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu.

Dengan demikian, Willy memandang bahwa langkah penyusunan ini menunjukkan komitmen yang bermakna dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kalau kita susuri ke belakang UU KKR yang dibatalkan MK, kita bisa melihat situasi dialog yang kurang lancar. Ada persoalan amnesti terhadap pelaku yang menjadi ganjalan besar dialog saat itu. Kita harap ke depan, dialognya makin intensif dan bermakna. DPR tentu siap kolaborasi” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, pada Rabu (11/12/2024).

Lebih lanjut, legislator dari Fraksi NasDem ini menyebut untuk mengagendakan UU KKR, bisa mencontoh saat DPR berkolaborasi dengan pemerintah untuk membentuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 2021-2022.

Dengan cara demikian, tambahnya, publik dapat sekaligus berpartisipasi secara luas seirama dengan partisipasi pemerintah dan DPR juga.

“Prinsipnya kita perlu berdialog, semuanya perlu terlibat. Negeri ini dibangun dengan dialog tanpa menang-menangan, tapi mencari kesepakatan-kesepakatan. Ini yang perlu kita lakukan untuk UU KKR ke depan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Willy menyoroti bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah hal penting bagi Indonesia agar dapat tegak dalam memandang tantangan masa depan.

Dia juga menyatakan peristiwa-peristiwa kelam masa lalu adalah pelajaran penting bagi Indonesia di masa depan.

“Penyelesaian diluar mekanisme peradilan sudah banyak membuktikan keberhasilannya menyelesaikan masalah. Kita berharap penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, akan juga dapat menjadi pelontar Indonesia dalam penghargaan terhadap hak asasi manusia yang lebih hebat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen membahas RUU KKR baru terkait HAM.

Upaya itu, kata Yusril, untuk meneruskan kebijakan sebelumnya yang sudah dimulai pada pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kemudian juga sudah ditindaklanjuti sebagian, dan masih akan terus dilanjutkan oleh Pemerintah yang baru sekarang ini. Dalam pada itu memang sudah ada draf atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara," kata Yusril saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (10/12), seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terdakwa kasus pornografi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Yusdy Gosal mendadak keluar dari Lapas Kelas II A Palopo dan menghadiri sebuah acara keagamaan. Pengacara korban pun memprotes pihak kejaksaan.

"Yusdy Gosal dengan remeh temeh menghadiri acara natalan," kata penasihat hukum korban, Syahrul, SH, Kamis (12/12/2024).

Syahrul menjelaskan status Yusdy Gosal saat ini masih dalam proses hukum persidangan di Pengadilan Negeri Palopo dengan nomor perkara: 110/Pid.B/2024/Plp. Syahrul merasa pihak penegak hukum di Palopo tidak berlaku adil setelah mengetahui Yusdy Gosal dengan mudahnya keluar tahanan.

"Sudah (buat surat) ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Kelas II B Palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, dan Kepala Kelas II A Palopo," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kasi Pidum Kejari Palopo Koharudin mengaku tidak tahu terkait kondisi tersebut. Dia berdalih baru mengetahuinya setelah mendapatkan pesan dari kuasa hukum Yusdy.

"Kemarin pas saya di-WA (WhatsApp) sama anggota saya sama PH-nya kok ini si Yosdy Gosal bisa ada acara seperti ini (mempertanyakan), saya bilang sampai sekarang saya tidak pernah mengeluarkan isi surat apapun untuk mengeluarkan Yusdy Gosal," ujar Koharudin kepada wartawan, Kamis (12/12).

Setelah mencari tahu, Koharudin menjelaskan bahwa keluarnya terdakwa tersebut berdasarkan inisiatif pribadi dari oknum anggotanya. Dia mengatakan anggotanya iba mendengar kabar orang tua terdakwa sakit.

"Karena beliau mungkin kasihan dan tahu Lapas, saya tidak tahu. Akhirnya keluar lah itu, tapi itu dikawal terus katanya sampai ke rumahnya, keluar kira-kira jam 11 atau 12 (siang) lah gitu," katanya.

Koharudin mengatakan anggotanya membuat surat kesehatan, kemudian membawa Yusdy keluar dari tahanan dengan tetap dalam pengawalannya. Dia juga menyayangkan pihak Lapas yang tidak mengonfirmasi surat tersebut terlebih dahulu kepadanya.

"Tapi seharusnya pihak rutan (Lapas) mengkonfirmasi itu ke kami, saya sebagai Kasi Pidum," tutupnya

Demo di Kantor Walkot Palopo Ricuh, Massa-Satpol PP Saling Dorong

Demo di Kantor Walkot Palopo Ricuh, Massa-Satpol PP Saling Dorong

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Albert Aries menepis pandangan Mahfud MD yang menyebut pemindahan tahanan ke negara lain melanggar konstitusi.

Menurut Albert, pendapat mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) bahwa transfer of prisoners atau pemindahan tahanan harus mendapatkan persetujuan DPR RI sesuai Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 itu kaku dan berlebihan.

Albert mengatakan, dalam literatur hukum pidana internasional disebutkan, dua negara bisa bersepakat saling memindahkan pelaksanaan hukuman bagi narapidana asing.

“Berdasarkan hubungan baik yang berlaku secara timbal balik (resiprositas),” kata Albert dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (12/12/2024).

Oleh karena itu, kata Albert, pemindahan pelaksanaan hukuman terhadap narapidana asing tidak harus berupa perjanjian internasional, bilateral, atau multilateral yang harus disetujui DPR RI.

Di sisi lain, Pasal 45 Undan-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan, “Dalam hal tertentu, Narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian.”

“Dengan belum adanya UU Transfer of Prisoner yang dimiliki Indonesia, maka tindakan dan niat baik dari Presiden Prabowo Subianto,” tutur Albert.

Albert memandang, pemindahan narapidana asing ke negara asalnya sama sekali tidak melanggar asas legalitas. Tindakan ini juga sudah biasa dan diakui dunia internasional.

Namun demikian, kata Albert, masyarakat juga harus mengetahui bahwa pemerintah tidak mentolerir terhadap tindak pidana narkotika.

Presiden bahkan tidak memberikan grasi sebagai bentuk ampunan bagi terpidana narkotika seperti halnya narapidana asal Filipina, Mary Jane.

“Artinya, Pemerintah Filipina pun dipastikan tetap menghormati Putusan Pengadilan Indonesia, sesuai prinsip kejahatan ganda (double criminality), tutur Albert.

Mengutip Kompas.id, Mahfud menyebut kebijakan pemerintah memindahkan narapidana asing ke negara mereka harus mengantongi persetujuan DPR.

Ia menyebut, Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan. bahwa kebijakan memulangkan narapidana merupakan bagian perjanjian internasional dan harus diatur oleh pemerintah dan DPR melalui undang-undang.

Mahfud berpendapat, pemindahan narapidana itu tidak cukup hanya berdasar pada mutual legal assistance (MLA) atau perjanjian timbal balik.

“Tetapi, harus diatur di perjanjian internasional yang disetujui di UU atau diratifikasi,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/12/2024) sebagaimana dikutip dari Kompas.id.

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini telah memiliki 79 SMA dan SMK negeri yang menerapkan program Sekolah Damai sebagai salah satu upaya mencegah intoleransi dan ideologi ekstremisme atau terorisme di tingkat sekolah.

Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa Sekolah Damai merupakan inisiatif dari Wahid Foundation yang didukung oleh Pemprov Jateng dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut dia, Sekolah Damai bertujuan untuk menyemai toleransi dan mempromosikan perdamaian yang dimaksudkan sebagai upaya mencegah intoleransi serta tindakan dan ideologi ekstremisme di tingkat sekolah.

"Saya tergugah untuk terus meningkatkan. Sekarang sudah ada 79 sekolah damai. Ini akan terus ditingkatkan. Kalau perlu, seluruh sekolah menjadi sekolah damai," katanya saat mendampingi Kepala BNPT Eddy Hartono meninjau Sekolah Damai di SMAN 13 Semarang.

Nana Sudjana mengatakan bahwa keberadaan Sekolah Damai sangat penting karena pada era globalisasi ini mampu memberikan keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa keterbukaan dan kemajuan pada era globalisasi justru berpotensi menjadi ancaman dalam pembentukan karakter bangsa, terutama generasi muda.

Oleh karena itu, Pemprov Jateng terus mengawal pembentukan karakter dan mencegah ekstremisme dengan berbagai upaya, salah satunya adalah menerbitkan beberapa aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Aturan turunan itu, antara lain, regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, tim sistem deteksi dini dan respons dini ekstremisme kekerasan dan terorisme di Provinsi Jawa Tengah periode 2024—2029, dan tentang Sekolah Damai.

"Alhamdulillah, pada tahun 2023 Pemprov Jateng mendapat penghargaan RAN PE Awards pada kategori Inisiator Kolaborasi Multipihak bersama Wahid Foundation atas inisiasi program Sekolah Damai," katanya.

Development and Policy Advisor Wahid Foundation Mujtaba Hamdi mengatakan bahwa program Sekolah Damai sejak 2017 dengan percontohan di empat provinsi, yaitu Jateng, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta. Dari empat provinsi tersebut, proyek percontohan Sekolah Damai di Jateng merupakan yang terbaik.

"Ada lima SMA/SMK negeri di Jateng yang menjadi percontohan. Setelah itu, kami minta diperluas di seluruh Jateng," katanya.

Program sekolah damai mengembangkan tiga pilar, yaitu intervensi pada wilayah kebijakan, praktik yang menyesuaikan kultur dan kearifan lokal, serta penguatan organisasi siswa.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan bahwa kunjungannya ke SMAN 13 Kota Semarang untuk melihat hasil dari program Sekolah Damai.

"Di SMAN 13 Semarang ini, dari 135 rencana aksi yang dibuat, sudah dilakukan sekitar 130 rencana aksi," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah pada Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menurut dia, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara.

Menurut Yusril, cara ini diharapkan dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang membeludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujar dia.

Yusril menyampaikan, KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif.

Hal ini berarti pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” ucap dia.

Dia bercerita, penyusunan KUHP baru membutuhkan diskusi panjang yang tidak terlepas dari perdebatan dan kontroversi.

Namun begitu, Yusril meyakini bahwa KUHP baru mengakomodasi filosofi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

“Jenis penghukuman atau filsafat penghukuman kita itu sudah jauh berbeda dengan yang kita warisi dari zaman kolonial Belanda dahulu,” katanya.

Lebih lanjut, Menko Yusril mengimbau jajaran di Poltekip, sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada ilmu pemasyarakatan, untuk berinovasi mengikuti perubahan dalam KUHP baru.

“Barangkali juga perlu ada jurusan baru di Poltekip, itu tentang bagaimana merehabilitasi korban narkotika ini. Jadi hal-hal ini mohon dipikirkan untuk kemajuan kita bersama di masa-masa yang akan datang,” ujar Yusril.