Ternate (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara (Malut) memanfaatkan lahan kosong di lingkungan rutan untuk mendukung program ketahanan pangan.

Kepala Rutan Ternate, Nurchalis Nur di Ternate, Jumat menyampaikan, bahwa lahan kosong tersebut diubah menjadi kebun produktif untuk menanam sayur-mayur yang akan dikelola bersama oleh petugas dan warga binaan.

"Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjadikan warga binaan lebih mandiri sekaligus mendukung program ketahanan pangan di daerah," ujar Nurchalis.

Kebun produktif tersebut, tambahnya, akan ditanami berbagai jenis sayuran, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan internal rutan, masyarakat sekitar, dan memberikan manfaat ekonomi melalui pemasaran hasil panen.

Kaitan dengan itu, Karutan Nurchalis mengungkapkan, saat ini, proses pemindahan bibit ke lahan telah memasuki tahap akhir. Para warga binaan dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses, mulai dari persiapan lahan hingga penanaman, dengan bimbingan dari petugas.

"Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga mendukung rehabilitasi sosial warga binaan," katanya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi dan Kadiv Pemasyarakatan Hensah mengapresiasi langkah yang dilakukan jajaran Rutan Ternate.

Andi Taletting Langi mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong jajaran lapas/rutan memberdayakan warga binaan melalui kegiatan kemandirian.

Hal itu, kata Andi merupakan bagian dari program pemasyarakatan, sehingga nantinya warga binaan memiliki keterampilan yang bermanfaat baginya setelah kembali di tengah masyarakat, serta mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Lubuklinggau -

Anggota komisi XIII FPKB DPR RI Prana Putra Sohe menyoroti kondisi alat metal detector dan X-Ray di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Sumatera Selatan yang kondisinya banyak rusak. Hal ini diungkapkannya usai melakukan kunjungan kerja (kunker) di lapas Sumsel.

"Saya kemarin menyoroti bahwa pertama, hampir setiap semua lapas ternyata tidak hanya Lubuklinggau dan Muara Beliti, itu alat detektor dan metal detector-nya rusak," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Jumat (13/12/2024).

Prana mengatakan jika vendor yang mengurus alat detektor di seluruh lapas Indonesia sama dengan yang di Sumatera Selatan, maka diperkirakan hampir seluruh mesin detektor di seluruh lapas yang ada di Indonesia rusak.

"Kunjungan saya tidak hanya di Lubuklinggau dan Musi Rawas, tapi di semua lapas Sumsel dan kemungkinan se-Indonesia. Jadi se-Indonesia alat elektronik atau alat metal detector dan X-Ray daripada lapas itu saya pikir hampir seluruh Indonesia saya tidak tahu, tapi kalau Sumatera Selatan jelas (rusak). Tapi kalau vendornya sama, artinya se-Indonesia itu rusak," ungkapnya.

Karena hal tersebut, ia berharap kepada kementerian agar kondisi miris ini segera dicarikan penyelesaiannya agar masalah penyelundupan barang ilegal ke dalam lapas bisa segera diatasi.

"Cuma itu tadi sangat miris, kita ingin melakukan pengamanan berkaitan dengan narkoba dan handphone di dalam lapas, tapi alat X-Ray dan metal detector-nya rusak. Maka dengan itu kita minta itu segera mungkin dibenahi," ujarnya.

Prana menambahkan permasalahan alat detektor ini juga termasuk 13 program prioritas sehingga meminta Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan) untuk segera membenahi permasalahan ini.

"Memang kita sangat berharap banyak terhadap kehadiran Kementerian Imipas. Kita harapkan yang menjadi keluhan-keluhan selama ini akan menjadi pemecahannya nanti ke depan di kementerian yang baru ini," tuturnya.

(dai/dai)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat siang, salah satunya berkaitan dengan penanganan warga binaan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 13.09 WIB untuk memenuhi panggilan Presiden.

"Ada ratas terkait dengan soal penanganan warga binaan, tapi nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh juru bicara kepresidenan ya, setelah selesai ratas nanti juga saya akan sampaikan ke teman-teman semua," ujar Supratman.

Supratman mengatakan salah satu hal yang akan dibahas mengenai mekanisme transfer narapidana dan pemberian amnesti kepada beberapa warga binaan oleh Presiden.

"Presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," kata dia.

Andi mengatakan pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Namun, kata dia, dalam pelaksanaannya nantinya Presiden akan meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tentang pemberian amnesti tersebut.

"Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah, Presiden dalam hal ini dengan DPR tentu ini akan dijalankan. Tetapi sekali lagi hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjutnya nanti setelah ada keputusan, saya akan sampaikan kepada kawan-kawan," kata Supratman.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang juga menghadap Presiden, mengatakan bahwa ratas tersebut akan membahas seputar isu hukum dan imigrasi.

"Ada Pak Kapolri mungkin juga ada, ada pak Jaksa Agung juga, berkaitan dengan masalah hukum dan imigrasi," kata Yusril.

Selain Supratman dan Yusril, nampak pula hadir Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Malang Raya (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Malang, Jawa Timur berkomitmen melakukan pencegahan terhadap munculnya praktik korupsi dan pungutan liar (pungli) di lingkungan instansi setempat.

"Kami selalu berkomitmen untuk menjaga kantor kami bebas dari praktik korupsi dan pungutan liar," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang Anggoro Widjanarko di Malang, Jumat.

Komitmen ini juga bagian dari tindak lanjut penghargaan yang diterima oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penghargaan yang diterima adalah kategori Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk 2024.

"Pada tahun 2020, kami mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan selama empat tahun terakhir kami terus berjuang untuk memperbaiki dan mengembangkan pelayanan kami," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Herdaus menyampaikan Kemendagri juga memberikan penghargaan predikat WBBM kepada tiga kantor imigrasi di wilayah setempat.

"Selain Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Kantor Imigrasi Kelas II non TPI Madiun dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo," katanya.

Dia menyatakan bahwa pencapaian ini bukan hanya soal seremoni semata, tetapi merupakan komitmen yang harus dijaga oleh ketiga kantor imigrasi sebagai unit pelayanan publik yang transparan, bersih, dan melayani dengan sepenuh hati.

"Dengan penghargaan ini semoga semakin memperkuat posisinya sebagai instansi pemerintah yang memiliki integritas tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ucap dia.

Moskow (ANTARA) - Rusia berharap dapat mempertahankan pangkalan-pangkalan militernya di Suriah, mengingat hal tersebut penting dalam perang melawan terorisme, seperti disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Rusia Mikhail Bogdanov pada Kamis (12/12).

"Saya rasa ada kesepakatan umum bahwa perang melawan terorisme dan ISIS belum berakhir, ini membutuhkan upaya bersama. Dalam hal ini, kehadiran kami berperan penting dalam perang melawan terorisme internasional," demikian dilansir kantor berita RIA milik pemerintah Rusia mengutip Bogdanov.

Diplomat Rusia itu menambahkan bahwa Moskow telah menjalin kontak dengan komite politik kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Suriah dan membahas berbagai isu untuk memastikan keamanan misi diplomatik dan warga Rusia di negara tersebut.

Rusia siap memberikan bantuan kepada warga negara Rusia yang ingin meninggalkan Suriah, ujarnya.

Bogdanov juga mengatakan Rusia telah melakukan kontak dengan Israel terkait situasi di Suriah.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi SMAN 13 Semarang yang dianggap berhasil menjadi model dalam menerapkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di sekolah.

Ia mengaku bahagia melihat SMAN 13 mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip sekolah damai dengan baik.

"Sekolah ini menjadi role model yang diharapkan dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia," kata Komjen Eddy, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

Hal tersebut ia ungkapkan saat melakukan kunjungan kerja ke SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (12/12). Lebih lanjut, Komjen Eddy menyampaikan jika program Sekolah Damai merupakan inisiasi BNPT bersama Wahid Foundation sejak tahun 2017 yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di lingkungan sekolah.

Dalam kunjungannya, Komjen Eddy turut menegaskan Sekolah Damai merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Pelaksanaan program ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan," ujar Komjen Eddy.

Komjen Eddy mengingatkan pentingnya keberlanjutan program ini, mengingat kontribusinya yang strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa. Ia menegaskan program sekolah damai perlu diperkuat secara berkesinambungan.

"Supaya kolaborasi kita ini bisa menciptakan generasi-generasi muda yang ke depan menjadi generasi yang bisa diandalkan, karena Indonesia Emas, ya ditentukan hari ini," tegas Komjen Eddy.

BNPT bersama mitra seperti Wahid Foundation dan AIPJ2 terus berupaya mendorong keberlanjutan program ini. Eddy menegaskan prinsip pencegahan tindak pidana terorisme harus dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.

Senada, Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi menyampaikan pentingnya pengembangan program Sekolah Damai agar dapat direplikasi secara luas. Lebih lanjut, Sekolah Damai tengah dipersiapkan agar bisa direplikasi sebanyak mungkin sekolah di berbagai wilayah.

"Nah saat ini yang sedang kami kembangkan adalah sistem digitalnya. Kita sebut sebagai learning management system. Ketika itu sudah final nanti akan bisa digunakan oleh makin banyak Sekolah Damai di Jawa Tengah, Pulau Jawa, maupun di luar Pulau Jawa," ujar Mujtaba.

Mujtaba menambahkan sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat untuk memperkuat aspek kognitif, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam membentuk budi pekerti dan karakter yang sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Melalui kunjungan ini, BNPT berharap program Sekolah Damai dapat terus berkembang dan menginspirasi seluruh sekolah di Indonesia untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai, dan inklusif.

Simak juga Video 'Mulai 2025 Guru Cukup Isi e-Kinerja Setahun Sekali':

[Gambas:Video 20detik]

(akd/akd)

Jakarta (ANTARA) - Fakultas ilmu komunikasi, Universitas Pancasila mengadakan Festival 12.12 Fikom 2024 merupakan kolaborasi perdana dari luaran 8 mata kuliah yaitu kewirausahaan, komunikasi lintas budaya, fotografi, proyek strategic Communication, proyek multimedia Journarlistic, copywriting, kepancasilaan, dan komunikasi media visual.

Wakil Dekan 1 Fikom UP, Muhamad Rosit, M.Si. dalam keterangannya, Jumat memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, yang menjadi wadah kolaborasi kreatif antar mahasiswa dari beragam mata kuliah, dengan tujuan mendukung implementasi Outcome-Based Education (OBE).

"Kegiatan Festival 12.12 merupakan contoh konkret dari integrasi teori dan praktik melalui kolaborasi lintas mata kuliah serta menunjukkan bagaimana kreativitas mahasiswa dapat diwujudkan dalam kegiatan nyata yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memberi dampak sosial yang nyata," ujar Rosit.

Upaya seperti ini katanya sangat sejalan dengan prinsip Outcome-Based Education yang menekankan pada pencapaian hasil pembelajaran yang aplikatif dan bermanfaat.

Dalam kegiatan ini ditampilkan 100 jenis produk dan jasa tradisional dari kelas kewirausahaan yang mengusung tema "Nusantara Groove ", Pameran Budaya dengan tema "Menjaga Identitas, melestarikan lingkungan: integrasi dan keberlanjutan".

Pameran fotografi, event EcoChic, penanyangan video dengan tema pemahaman nilai-nilai Pancasila, Seminar Fotografi, serta pameran Kebudayaan dari Edutolia Turki yang bekerjasama dengan Lembaga Bahasa Universitas Pancasila.

Festival 12.12 Fikom UP 2024 juga menjadi ajang promosi dengan mengundang perwakilan murid darii lebih 20 SMA/SMK sederajat di wilayah Jakarta Selatan.

Pontianak (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak berhasil meraih tiga penghargaan dari acara Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalbar, di Pontianak, Jumat.

Tiga penghargaan yang diraih yakni Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), Kinerja Kehumasan Kategori Infografis, dan Satuan Kerja yang lolos penilaian TPI sebagai Satuan Kerja Berpredikat WBK.

Kepala Rutan, David Anderson Setiawan menyampaikan bahwa prestasi ini merupakan capaian yang baik dan menjadi bukti kinerja Rutan Pontianak dalam membangun pelayanan publik yang profesional.

"Alhamdulillah, kita bersyukur atas penghargaan yang diberikan, penghargaan ini merupakan komitmen dan pemicu Rutan Pontianak dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM, keterbukaan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta komitmen seluruh pegawai untuk meraih predikat WBK," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga Kepala Kantor Wilayah Muhammad Tito Andrianto didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama memaparkan hasil kerja dari 1.707 Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersebar di 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari 19 UPT Pemasyarakatan dan 8 UPT Keimigrasian.

Kinerja luar biasa ini tercermin dari pencapaian target di bidang administrasi, pemasyarakatan, keimigrasian, dan pelayanan hukum. Selain itu, Rutan Kelas IIA Pontianak menjadi salah satu kontestan WBK, menandai langkah progresif Kanwil menuju reformasi birokrasi yang lebih baik.

Sampang -

MJ (56), Kepala Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Sampang ditahan Kejari Sampang. Melalui kuasa hukumnya MJ membeberkan penyebab penahanan dalam kasus yang menjeratnya.

Jakfar Sodik Kuasa hukum MJ meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apalagi dirinya meyakini kasus ini tidak ada kerugian negara seperti yang disangkakan pada kliennya.

"Mari kita sama-sama mengedepankan asas praduga tak bersalah. Presumption of innocence. Yang mana asas ini telah diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU Kekuasaan Kehakiman," kata Jakfar, Jumat (32/12/2024)

Menurut Jakfar pendistribusian bantuan tersebut disalurkan oleh bank yang ditunjuk pemerintah langsung kepada masyarakat. Bahkan setiap penyaluran telah dilengkapi berita acara dari bank.

"Kami tim kuasa hukum akan terus bekerja dan berjuang untuk membuktikan bahwa tidak ada kerugian negara pada proses pendistribusian BLT DD tahun 2020 di desa Gunung Rancak ini," Ujar Jakfar

Jakfar mengaku telah mengantongi sejumlah bukti-bukti untuk membela kliennya. Meski demikian ia tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami telah mengumpulkan bukti-bukti yang akan kami sampaikan pada saat persidangan nanti. Tapi kami yakin bahwa rekan-rekan di kejaksaan ke depan akan bekerja secara profesional dan objektif dalam menangani perkara ini," tandasnya.

Sebelumnya, dugaan korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2020 itu ditangani Kejari setelah warga Gunung Rancak bernama Saodi, Mathedi, dan Bari melapor ke Kejari Sampang pada awal 2022.

Ribuan warga Gunung Rancak tidak terima kadesnya dikriminalisasi sehingga sempat mendemo Kejari Sampang dan bank penyalur. Warga menilai kasus itu sarat muatan politik, karena ketiga pelapor adalah timses rival politik Kades pada Pilkades sebelumnya.

Senin (9/12) sore, MJ (56) Kepala Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang resmi ditahan Kejari Sampang. Dia diduga terlibat kasus penyelewengan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) Tahun 2020.

Kepala kejaksaan Negeri Sampang Fadilah Helmi menyatakan kasus itu sudah cukup lama ditangani kejaksaan. Menurutnya penahanan tersangka dilakukan untuk memberi kepastian hukum.

"Jadi pas di momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini, tersangka kami tahan. Penahanan tersangka MJ kami lakukan agar ada kepastian hukum mengingat kasus ini sudah bergulir lama," kata perempuan yang akrab disapa Dila itu.

Dila menyatakan ada sejumlah bukti bahwa Kades Gunung Rancak terlibat penyimpangan BLT DD dengan kerugian negara sebesar Rp 260 juta. Keterlibatan kades itu menguat usai penyidik kejaksaan memeriksa bendahara desa yang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka dan ditahan.

(dpe/fat)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum IM, pelapor dugaan penipuan bisnis berlian senilai 18,5 miliar, menanggapi pernyataan penyanyi Reza Artamevia yang menyebut akan mengembalikan dana.

Reza menyatakan dalam siaran pers sebelumnya bahwa ia akan mengembalikan uang tersebut jika berlian asli miliknya dikembalikan pula oleh IM.

Namun, pengacara IM, Fahmi Bachmid, justru menantang Reza untuk membuktikan kepemilikan berlian tersebut.

"Sebaliknya, saya minta buktikan kalau memang punya bukti pembelian berlian. Tidak ada lagi yang saya akan komentar," kata Fahmi di Polda Metro Jaya, Kamis (12/12/2024), usai diperiksa Dirkrimum.

Fahmi juga meminta Reza untuk mencermati kembali perjanjian bisnis dengan IM yang menyebabkan adanya laporan ke polisi.

"Perjanjiannya baca secara baik, perjanjian pada akta nomor sekian kapan itu, perjanjian ini kapan berakhirnya, perjanjian ketiga kapan berakhirnya," tutur Fahmi Bachmid.

Adapun Fahmi datang ke Polda untuk mendampingi juru bicara IM, Fitria dan Pricilia, yang diperiksa atas laporan mereka terhadap Reza.

Diberitakan sebelumnya, Reza dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 14 November atas dugaan penipuan dan pencucian uang.

IM, melalui juru bicaranya, Priscilla dan Fitri, mengaku membeli sembilan batu berlian dengan total senilai Rp 18,5 miliar secara bertahap.

Setelah dicek di laboratorium, ternyata batu berlian yang dimiliki Reza adalah sintetik.

Di lain pihak, Reza mengaku sudah lebih dahulu melaporkan IM pada 6 November ke Bareskrim Polri karena belum menerima bayaran.

MEDAN - Sebanyak 47 orang dari berbagai negara, kini menjadi penghuni Rumah Detensi Imigrasi ( Rudenim ) Medan. Para deteni ini mengisi waktu dengan kegiatan positif sambil berharap bisa kembali berkumpul bersama keluarga.

Diketahui, para penghuni Rudenim disebut deteni. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, deteni adalah orang asing dari penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendentensian dari pejabat Imigrasi.

Satu di antara 47 deteni yang menghuni Rudenim Medan adalah Anwar Hossain (47), seorang warga negara Banglades. Dia terpaksa berpisah dengan istri dan anaknya, lantaran tidak ada izin saat masuk ke Indonesia dan ditangkap Imigrasi Medan.



Pantauan SINDOnews, Rabu (11/12/2024) siang, Anwar bersama empat temannya sesama penghuni Rudenim Medan, asyik bercocok tanam di bagian belakang Kantor Rudenim Medan di Jalan Selebes, Belawan I, Kota Medan, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dilakukan Anwar karena dia memang memiliki hobi bercocok tanam. Hobi yang dia miliki itu disampaikan kepada pihak Rudenim Medan, yang kemudian menberikan fasilitas bagi mereka.

"Bulan delapan tahun ini, tahun 2024," kata Anwar saat ditanya sejak kapan dia menghuni Rudenim Medan yang terletak di Jalan Selebes, Belawan I, Kota Medan, Sumatera Utara.

Anwar lalu mengisahkan hidupnya sampai akhirnya menghuni Rudenim Medan. Menurut Anwar yang berlatar belakang petani, dari Banglades dia ke Malaysia. Di Negeri Jiran tersebut, dia bertemu jodohnya yang berasal dari Sumatera Utara. Mereka pun menikah dan memiliki tiga anak.

"Berikutnya, mereka yang mungkin kurang enak perasaannya atau tidak, dilaporkannya (saya) ke Imigrasi, setelah itu mereka datang dan tangkap dan periksa, berkas apa yang ada, kosong, Pak," jelasnya.

Kini, dia berupaya terus untuk memproses agar bisa secepatnya keluar dari Rudenim Medan. "Insyallah kami proses secepatnya, sehingga bisa kami bergabung dengan keluarga," ujarnya.

Selama tinggal di Rudenim Medan, Anwar mengaku perlakuan petugas sangat baik. Para petugas Rudenim Medan yang berkeliling secara bergantian, kerap menyapa deteni. "Tidak pernah mereka lakukan yang tidak kami inginkan, mereka selalu lakukan yang terbaik kepada kami," ujarnya.

Deteni Bukan Cuma dari Banglades

Deteni yang ada di Rudenim Medan bukan hanya berasal dari Banglades. Menurut Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan Rudenim Medan Donny Bahar mengatakan, Rudenim Medan membawahi dua wilayah kerja yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.


"Di Rudenim Medan ini tidak terdapat pengungsi, di sini hanya deteni. Kalau pengungsi dia di luar dari rudenim. Di Rudenim Medan sekarang ini deteni berjumlah 47 orang. Negaranya, Banglades, Srilanka, Myanmar, Filipina, Malaysia, Afganistan, Uzbekistan, dan etnis Rohingya," jelasnya.

Donny mengatakan, para deteni yang masuk Rudenim Medan ini adalah deteni yang dikenakan tindakan keimigrasian. Misal, karena overstay, penyalahgunaan izin tinggak, eks napi. "Contoh, mereka yang tadinya dikenakan tindakan pidana umum ditempatkan di lapas, kemudian untuk proses kepulangannya, maka deteni tersebut ditempatkan di sini sambil menunggu proses kepulangannya. Jadi, dari 47 orang itu case-nya berbeda-beda," paparnya.



Soal pemulangan pata deteni, Donny mengatakan kepulangan mereka dibiayai oleh diri sendiri atau sponsornya. "Kalau misalnya sponsornya itu cepat merespons, mereka akan cepat pulang ke negara asalnya. Cuma terkadang sponsornya lambat," ujarnya.

Soal fasilitas yang ada di Rudenim Medan, Donny menjelaskan ada Wi-Fi. Fasilitas ini disediakan agar para deteni bisa terus berhubungan dengan keluarganya.

"Jadi, terkadang ada deteni yang menggunakan handphone agar bisa menghubungi keluarganya. Di sini juga kita fasilitasi My Hobby Is, salah satu inovasi dari Rudenim Medan. Mereka kita fasilitasi tergantung hobinya apa. Hobinya bertanam, kita fasilitasi lahan. Hobinya memasak, kita fasilitasi dapur. Hobinya menjahit, kita fasilitasi peralatannya," ujarnya.

Untuk deteni yang masih anak-anak, ada perlakuan khusus. Mereka akan tetap belajar di aula yang terletak di lantai 2. "Dia dikasih ruang belajar. Ruang belajar itu tergantung kedutaannya. Jadi nanti dari kedutaannya ada yang menghubungi, melalui online, melalui daring, pembelajaran daring," jelasnya.

Untuk diketahui, di Rudenim Medan ada 30 kamar berukuran sekitar 3 x 4 meter. Satu kamar ada yang diisi satu orang, ada juga yang diisi empat orang. Satu kamar yang diisi empat orang biasanya untuk ibu dan anak-anaknya.



Ada pula kamar yang terpaksa diisi empat orang karena para deteni tersebut merasa nyaman tinggal dengan orang yang berasal dari negara yang sama.

Rudenim Medan juga menyediakan fasilitas klinik bagi para deteni dan petugas. Begitu ada deteni yang sakit, akan dibawa ke klinik. Jika tidak sembuh dalam jangka waktu tertentu, akan dirujuk ke rumah sakit.

Di Rudenim Medan ini juga ada musala, namanya Al-Karim. Musala yang terletak di lantai 1 ini menjadi tempat bagi para rudenim dan petugas yang beragama Islam untuk beribadah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (ANTARA) - Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan puas dengan pembahasan bersama Taliban (yang tengah di bawah sanksi PBB untuk terorisme) mengenai standar yang lebih luas mengenai isu hak asasi manusia, dan percaya bahwa diskusi tersebut berlangsung "konstruktif".

"Tim hak asasi manusia kami telah mengadakan diskusi konstruktif dengan otoritas de facto (Afghanistan) mengenai isu-isu yang lebih luas tentang norma dan standar hak asasi manusia, serta isu-isu spesifik mengenai akses tahanan," kata Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Afghanistan Rosa Otunbayeva pada Kamis (12/12) dalam pertemuan PBB mengenai Afghanistan.

Di sisi lain, meskipun otoritas de facto menganggap serius perubahan iklim, mereka berjuang untuk menanggulangi "berbagai konsekuensi berbahaya dari berbagai guncangan iklim dan lingkungan," tambah Otunbayeva.

Sejak Taliban berkuasa, PBB mengecam keras pihak berwenang di Kabul karena kurangnya pendidikan formal bagi anak-anak perempuan di negara tersebut.

Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat menarik diri dari Afghanistan pada Agustus 2021, menyusul pengambilalihan negara tersebut secara cepat oleh Taliban.

PBB sebelumnya telah mendesak otoritas Taliban untuk mempertimbangkan kembali implementasi pembatasan akses wanita dan anak perempuan untuk mengikuti pelatihan medis di Afghanistan.

""Kami sungguh-sungguh khawatir dengan sebuah laporan mengenai perintah dari otoritas de facto Taliban yang melarang wanita dan anak perempuan mengikuti kelas di institusi-institusi medis swasta," kata Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, dalam sebuah taklimat pers harian pada Rabu (4/12).

Sejumlah media melaporkan bahwa Taliban memerintahkan institusi-institusi swasta maupun publik untuk berhenti memberikan kursus medis bagi wanita dan anak perempuan.

Lima institusi di Afghanistan mengatakan bahwa Taliban telah menginstruksikan mereka untuk tutup hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Jika diimplementasikan, peraturan tersebut akan memberlakukan pembatasan lebih lanjut terhadap hak-hak wanita dan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan akses ke layanan kesehatan, ujar Dujarric.

Pada akhirnya, peraturan tersebut akan berdampak buruk pada sistem perawatan kesehatan dan pembangunan Afghanistan, imbuhnya.

Sumber: Sputnik-OANA

​​​​​​​

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024