KENDAL, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meninjau pelaksanaan program Desa Siap Siaga di Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, Jumat (13/12/2024).

Desa tersebut menjadi salah satu dari 50 desa yang dilibatkan dalam program prioritas BNPT untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap ideologi ekstrem.

“Desa Siap Siaga ini adalah program prioritas dari BNPT. Tujuannya membangun daya tangkal masyarakat sejak dini, atau yang dikenal sebagai early warning system,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam diskusi bersama warga.

Acara tersebut dihadiri sejumlah warga dan sembilan tokoh masyarakat yang aktif melakukan sosialisasi bahaya ideologi terorisme sejak pertengahan 2024.

“Kami mengapresiasi para penggerak Desa Siap Siaga, khususnya di Desa Sukorejo ini. Mohon ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, karena stabilitas keamanan adalah kebutuhan besar kita semua,” kata Eddy.

Ia meminta warga melaporkan segala bentuk kecurigaan atau kejadian mencurigakan kepada aparat setempat, seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, polsek, atau camat.

“Desa ini rentan karena adanya generasi muda dan kelompok seperti karang taruna yang kerap menjadi sasaran brainwash,” jelas Eddy.

Eddy menegaskan, laporan dari masyarakat akan diteruskan ke Polda, Pangdam, hingga gubernur, sebagai langkah untuk memperkuat desa dalam menangkal ancaman ideologis yang bertentangan dengan Pancasila.

“Level desa ini harus diperkuat supaya daya tangkal terhadap ancaman, gangguan, dan konflik bisa diatasi sejak dini,” tambahnya.

Ia juga menyoroti penyebaran paham ekstrem yang kini merambah dunia digital.

“Penyebaran paham radikal terorisme kini banyak dilakukan melalui internet, selain cara tatap muka secara langsung,” imbuh Eddy.

Desa Sukorejo merupakan bagian dari program Desa Siap Siaga yang dilaksanakan di lima provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Program ini merupakan implementasi UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Sebagai bagian dari program ini, para tokoh masyarakat telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pada Mei-Juni 2024.

Setelah pelatihan, mereka turun ke desa masing-masing untuk memberikan edukasi kepada warga, termasuk mengenali ciri-ciri jaringan teroris dan mencegah penyebaran ideologi ekstrem.

Untuk siapa koordinatornya, siapa yang ininya (mengoordinasikan, red.) kita lagi pendalaman untuk ke arah sana

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah mendalami koordinator yang mengarahkan 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di Jakarta Utara.

"Untuk siapa koordinatornya, siapa yang ininya (mengoordinasikan, red.) kita lagi pendalaman untuk ke arah sana," ucap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kombes. Pol Yuldi Yusman saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Dijelaskan Yuldi, ke-12 WN Vietnam yang telah diamankan tersebut masuk ke Indonesia secara sendiri-sendiri. Mereka masuk menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata, tetapi justru bekerja di Indonesia.

"Mereka masuknya ini sendiri-sendiri, jadi tidak secara rombongan. Seperti orang mau liburan lah ke Indonesia. Ternyata, di sini mereka melakukan kegiatan pekerja seks komersial," ujarnya.

Di samping itu, Yuldi juga mengatakan bahwa Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendalami kasus ini, termasuk dalam hal membongkar pihak yang mengoordinasikan ke-12 WN Vietnam dimaksud.

Lebih lanjut, Yuldi menjelaskan, penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kemudian, pihak imigrasi melakukan penyelidikan selama kurang lebih satu bulan.

Dari hasil penyelidikan tersebut, imigrasi melakukan penindakan di tempat kejadian perkara pada Kamis (12/12). Berdasarkan penindakan, ditemukan bahwa ada 12 warga Vietnam yang menjadi PSK dan berkedok sebagai ladies companion (LC).

"Adapun, tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara, yaitu sebesar Rp5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan," imbuh Yuldi.

Seluruh WN Vietnam tersebut dijerat Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Oleh sebab itu, mereka dideportasi dan ditangkal masuk ke Indonesia untuk kurun waktu dua tahun.

Sementara itu, terkait penegakan pidana terhadap ke-12 WN Vietnam tersebut, pemerintah Indonesia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Vietnam.

"Untuk selanjutnya diproses di Vietnamnya sendiri, tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan sana karena ‘kan yang dilakukan adalah tindakannya di Indonesia dengan dikenakan masalah izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal," ucap Yuldi menjelaskan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan sejumlah 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam yang diduga menjadi pekerja seks komersial di daerah Muara Karang, Jakarta Utara.

Ke-12 orang warga Vietnam tersebut masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata, tetapi mereka justru bekerja menjadi PSK dan berkedok sebagai ladies companion (LC).

"Perbuatan 12 warga negara Vietnam tersebut melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Komisaris Besar Polisi Yuldi Yusman dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Akibat perbuatannya, seluruh WNA Vietnam itu akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan dimasukkan daftar penangkalan yang berlaku selama dua tahun.

Yuldi menjelaskan penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kemudian, pihak imigrasi melakukan penyelidikan selama sekitar satu bulan.

Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas Imigrasi melakukan penindakan di tempat kejadian perkara pada Kamis (12/12). Berdasarkan penindakan, ditemukan ada 12 orang warga Vietnam yang menjadi PSK.

"Adapun tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara sebesar Rp5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan," imbuh Yuldi.

Para WNA Vietnam yang diamankan ini tinggal di Indonesia selama sekitar satu bulan. Untuk pendalaman perkara, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sedang melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

Selain itu, Yuldi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Vietnam terkait penegakan pidana terhadap ke-12 orang WNA Vietnam tersebut.

"Sementara di Indonesia dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dengan dilakukan deportasi. Untuk selanjutnya diproses di Vietnam-nya sendiri, tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan sana," ucapnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

KUHP Nasional merupakan simbol dekolonialisasi dan demokratisasi hukum pidana di Indonesia.

Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala), Kalimantan Selatan, melalui kuliah umum secara daring.

"Kami memberikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Tanah Laut terkait dengan sosialisasi KUHP Nasional yang begitu penting untuk diketahui dan dipahami," kata Edward Omar Sharif Hiariej yang akrab disapa Prof. Edy, Jumat.

Menurut dia, KUHP Nasional merupakan simbol dekolonialisasi dan demokratisasi hukum pidana di Indonesia.

Secara materi muatan, kata dia, KUHP Nasional lebih proporsional dalam mengedepankan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Prof. Edy menjelaskan bahwa penghapusan pidana kurungan di KUHP Nasional digantikan dengan sanksi denda yang lebih fleksibel.

Pada Pasal 615 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa pidana kurungan yang sebelumnya diterapkan dalam peraturan daerah diganti dengan pidana denda.

"Misalnya, pidana kurungan kurang dari 6 bulan diganti dengan denda Kategori I maksimal Rp1 juta, dan pidana kurungan 6 bulan atau lebih diganti dengan denda Kategori II maksimal Rp10 juta," jelasnya.

Wamenhum menekankan pentingnya pemahaman bahwa sanksi pidana bukan hanya soal kurungan, melainkan juga harus mencerminkan nilai-nilai dekolonialisasi yang diusung KUHP Nasional.

Prof. Edy menuturkan bahwa peraturan daerah tetap memiliki muruah untuk mengatur dan memberikan sanksi pidana sesuai dengan persetujuan rakyat.

Ia berharap kegiatan sosialisasi itu menjadi langkah awal dalam mendorong pemahaman yang lebih luas terhadap KUHP Nasional, tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga di wilayah lainnya.

Sementara itu, Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkab Tala Akhmad Hairin mengungkapkan tantangan daerah menjelang pemberlakuan KUHP Nasional pada tanggal 2 Januari 2026, khususnya terkait dengan penyesuaian sanksi pidana kurungan.

"Di KUHP baru, tidak ada lagi pidana kurungan dalam konteks peraturan daerah, tetapi digantikan dengan pidana denda," ungkapnya.

Hairin mengatakan bahwa kegiatan itu menjadi bukti komitmen pemda dalam mengantisipasi implementasi KUHP Nasional untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah.

Pewarta: Firman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung perbaikan demokrasi dan usulan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," kata Andi Agtas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Pertimbangan lainnya, kata dia, juga terkait dengan efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Dan juga aspek sosial, serta kerawanan.

"Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespon itu dalam kaitan usulan," kata Supratman.

Supratman mengungkapkan bahwa usulan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

"Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," kata dia.

Terkait kemunduran demokrasi mengenai pilkada oleh DPRD itu, menurut Supratman tergantung kepada kebutuhan bangsa Indonesia. Dan yang terpenting bukan prosedural semata tetapi mengenai subtansi.

"Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui tingginya angka golput dalam pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu faktor pendorong usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun wacana itu disinggung kembali oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo.

"Salah satunya juga (karena angka golput tinggi), buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Ia tidak memungkiri, tingginya angka golput terjadi lantaran masyarakat lebih banyak memikirkan kehidupan sehari-hari dan keluarganya, termasuk bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anak.

"Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut," ucap Supratman.

Ia menuturkan, usulan ini sejatinya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

Ia menilai, tren dari usulan tersebut disambut positif oleh masyarakat. Kalaupun usulan tersebut akan diambil, pemerintah tentu akan berdiskusi kepada semua pihak dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku pembuat UU.

"Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," ucap dia.

Supratman menjelaskan, usulan juga patut dipertimbangkan karena diksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun UU Pemilu adalah "dipilih secara demokratis".

Diksi "dipilih secara demokratis" Itu tidak berarti harus dilaksanakan dengan Pilkada langsung.

Alasan lainnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengefisiensikan biaya penyelenggaraan Pilkada. Dia bilang, sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, baik berupa dugaan-dugaan pelanggaran dan terjadinya inefisiensi.

"Belum lagi benturan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang kadang kala memerlukan pengerahan aparat yang begitu besar. Tapi sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian. Saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo, Kamis malam.

Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.

"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo.

"Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui tingginya angka golput dalam pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu faktor pendorong usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun wacana itu disinggung kembali oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo.

"Salah satunya juga (karena angka golput tinggi), buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Ia tidak memungkiri, tingginya angka golput terjadi lantaran masyarakat lebih banyak memikirkan kehidupan sehari-hari dan keluarganya, termasuk bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anak.

"Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut," ucap Supratman.

Ia menuturkan, usulan ini sejatinya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

Ia menilai, tren dari usulan tersebut disambut positif oleh masyarakat. Kalaupun usulan tersebut akan diambil, pemerintah tentu akan berdiskusi kepada semua pihak dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku pembuat UU.

"Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," ucap dia.

Supratman menjelaskan, usulan juga patut dipertimbangkan karena diksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun UU Pemilu adalah "dipilih secara demokratis".

Diksi "dipilih secara demokratis" Itu tidak berarti harus dilaksanakan dengan Pilkada langsung.

Alasan lainnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengefisiensikan biaya penyelenggaraan Pilkada. Dia bilang, sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, baik berupa dugaan-dugaan pelanggaran dan terjadinya inefisiensi.

"Belum lagi benturan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang kadang kala memerlukan pengerahan aparat yang begitu besar. Tapi sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian. Saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo, Kamis malam.

Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.

"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo.

"Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui tingginya angka golput dalam pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu faktor pendorong usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun wacana itu disinggung kembali oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo.

"Salah satunya juga (karena angka golput tinggi), buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Ia tidak memungkiri, tingginya angka golput terjadi lantaran masyarakat lebih banyak memikirkan kehidupan sehari-hari dan keluarganya, termasuk bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anak.

"Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut," ucap Supratman.

Ia menuturkan, usulan ini sejatinya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

Ia menilai, tren dari usulan tersebut disambut positif oleh masyarakat. Kalaupun usulan tersebut akan diambil, pemerintah tentu akan berdiskusi kepada semua pihak dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku pembuat UU.

"Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," ucap dia.

Supratman menjelaskan, usulan juga patut dipertimbangkan karena diksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun UU Pemilu adalah "dipilih secara demokratis".

Diksi "dipilih secara demokratis" Itu tidak berarti harus dilaksanakan dengan Pilkada langsung.

Alasan lainnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengefisiensikan biaya penyelenggaraan Pilkada. Dia bilang, sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, baik berupa dugaan-dugaan pelanggaran dan terjadinya inefisiensi.

"Belum lagi benturan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang kadang kala memerlukan pengerahan aparat yang begitu besar. Tapi sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian. Saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo, Kamis malam.

Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.

"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo.

"Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo.

Kendal, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan program Desa Siapsiaga bertujuan membangun daya tangkal masyarakat desa terhadap radikalisme yang mengarah kepada terorisme sejak dini.

Ia menyebutkan desa merupakan lingkungan dasar yang paling rentan terkena paham radikal terorisme karena di dalamnya terdapat pula generasi muda atau karang taruna.

"Nah, inilah yang menjadi sasaran untuk dilakukan brainwash atau dicuci otaknya," kata Eddy dalam acara Ngobrol Bareng Kepala BNPT di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Untuk itu, kata dia, program Desa Siapsiaga mempersiapkan sebuah desa agar peduli terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan ancaman terorisme sejak dini.

Eddy mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian BNPT, penyebaran paham radikal terorisme saat ini dilakukan secara daring (online) dan luring (offline).

Ia menegaskan BNPT akan terus berkolaborasi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengakomodasi program Desa Siapsiaga agar para penggeraknya semakin semangat.

"Selain itu, kolaborasi juga akan kami lakukan untuk mencari regenerasi para penggerak supaya nanti ke depannya Desa Siapsiaga ini bisa terus kami tumbuh kembangkan," ujarnya menambahkan.

Ke depan, Eddy menuturkan akan mengajak kementerian/lembaga untuk berkolaborasi dalam program Desa Siapsiaga, salah satunya Kementerian Agama yang memiliki program Desa Moderasi Beragama serta Kementerian Dalam Negeri yang memiliki program Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

"Jadi, ini akan coba kami gabungkan untuk menunjukkan bahwa negara hadir," tutur Eddy.

Desa Siapsiaga merupakan program BNPT yang bertujuan menciptakan desa toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

BNPT telah membentuk proyek percontohan atau pilot project Desa Siapsiaga pada tahun 2023. Kemudian pada 2024, BNPT menjadikan Desa Siapsiaga salah satu dari tujuh program prioritas.

Sebagai tindak lanjut dari proyek percontohan yang telah dilaksanakan, pada tahun 2024 BNPT melaksanakan pembentukan Desa Siapsiaga secara mandiri melibatkan 50 desa/kelurahan di lima Provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 12 perempuan warga negara asing (WNA) asal Vietnam yang kedapatan bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Muara Karang, Jakarta Utara (Jakut).

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menjelaskan, penangkapan dilakukan pada Kamis (12/12/2024), setelah sebelumnya petugas mendapatkan laporan adanya WNA yang bekerja di Indonesia tanpa izin resmi.

“Penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke kita, kemudian dari laporan tersebut kita tindak lanjuti. Kemudian kemarin kita melakukan penindakan di TKP, dan ternyata benar ditemukan ada 12 warga negara Vietnam yang melakukan kegiatan menjadi pekerja seks komersial,” ujar Yuldi saat konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jumat (13/12/2024).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kata Yuldi, para WNA tersebut datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan dan bukan untuk keperluan pekerja.

“12 warga negara tersebut masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan, yaitu menggunakan bebas visa kunjungan atau BVK. Ada juga yang menggunakan visa kunjungan saat kedatangan atau VKSK dengan tujuan wisata,” kata Yuldi.

Menurut Yuldis, para WNA tersebut mengaku sudah tinggal di Indonesia selama kurang lebih satu hingga dua bulan terakhir. Selama itu pula mereka secara ilegal bekerja sebagai pemandu karaoke di tempat hiburan malam, sekaligus menawarkan dan melayani jasa seks untuk para pengunjung.

“Jadi berkedok sebagai Ladies Companion atau LC. Adapun tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara yaitu sebesar Rp 5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan,” kata Yuldi.

Atas perbuatannya, para WNA tersebut pun dikenakan sanksi deportasi karena melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Para WNA tersebut juga terancam sanksi denda hingga Rp 500 juta dan pelarangan masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

“Jadi akan dilakukan deportasi selanjutnya akan ditangkal. Penangkalan dari semua warga ini itu bisa sampai dua tahun. Saat ini mereka diamankan di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi,” jelas Yuldi.

Yuldi menambahkan, saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi masih mendalami pihak-pihak yang diduga sebagai koordinator, untuk mendatangkan para WNA Vietnam tersebut ke Indonesia

Sebab, belasan WNA tersebut tidak masuk ke Indonesia secara bersama-sama, tetapi kemudian bekerja di satu tempat yang sama sebagai PSK.

“Jadi mereka tidak secara rombongan gitu, tetapi seperti ya orang mau liburan lah ke Indonesia. Ternyata di sini mereka melakukan kegiatan yang tadi saya bilang pekerja seks komersial. Jadi untuk siapa koordinatornya, siapa yang ininya kita lagi pendalaman untuk ke arah sana,” pungkas Yuldi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 12 perempuan warga negara asing (WNA) asal Vietnam yang kedapatan bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Muara Karang, Jakarta Utara (Jakut).

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menjelaskan, penangkapan dilakukan pada Kamis (12/12/2024), setelah sebelumnya petugas mendapatkan laporan adanya WNA yang bekerja di Indonesia tanpa izin resmi.

“Penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke kita, kemudian dari laporan tersebut kita tindak lanjuti. Kemudian kemarin kita melakukan penindakan di TKP, dan ternyata benar ditemukan ada 12 warga negara Vietnam yang melakukan kegiatan menjadi pekerja seks komersial,” ujar Yuldi saat konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jumat (13/12/2024).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kata Yuldi, para WNA tersebut datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan dan bukan untuk keperluan pekerja.

“12 warga negara tersebut masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan, yaitu menggunakan bebas visa kunjungan atau BVK. Ada juga yang menggunakan visa kunjungan saat kedatangan atau VKSK dengan tujuan wisata,” kata Yuldi.

Menurut Yuldis, para WNA tersebut mengaku sudah tinggal di Indonesia selama kurang lebih satu hingga dua bulan terakhir. Selama itu pula mereka secara ilegal bekerja sebagai pemandu karaoke di tempat hiburan malam, sekaligus menawarkan dan melayani jasa seks untuk para pengunjung.

“Jadi berkedok sebagai Ladies Companion atau LC. Adapun tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara yaitu sebesar Rp 5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan,” kata Yuldi.

Atas perbuatannya, para WNA tersebut pun dikenakan sanksi deportasi karena melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Para WNA tersebut juga terancam sanksi denda hingga Rp 500 juta dan pelarangan masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

“Jadi akan dilakukan deportasi selanjutnya akan ditangkal. Penangkalan dari semua warga ini itu bisa sampai dua tahun. Saat ini mereka diamankan di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi,” jelas Yuldi.

Yuldi menambahkan, saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi masih mendalami pihak-pihak yang diduga sebagai koordinator, untuk mendatangkan para WNA Vietnam tersebut ke Indonesia

Sebab, belasan WNA tersebut tidak masuk ke Indonesia secara bersama-sama, tetapi kemudian bekerja di satu tempat yang sama sebagai PSK.

“Jadi mereka tidak secara rombongan gitu, tetapi seperti ya orang mau liburan lah ke Indonesia. Ternyata di sini mereka melakukan kegiatan yang tadi saya bilang pekerja seks komersial. Jadi untuk siapa koordinatornya, siapa yang ininya kita lagi pendalaman untuk ke arah sana,” pungkas Yuldi.

Ambon (ANTARA) - Rumah Tahanan (Rutan) Ambon memberikan pelatihan keterampilan mebel atau manufaktur untuk memaksimalkan pembinaan pada tahanan di Rutan itu dengan menggandeng Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ambon.

"Pembekalan berupa materi-materi dasar membuat kerangka, cara menggambar kerangka, memilih jenis kayu yang diberikan kepada tahanan oleh tenaga ahli dari BPVP Ambon ini guna memberikan pemahaman sebelum melakukan praktek pada bahan yang disediakan," kata Kepala Rutan Ambon Adam Ridwansah di Ambon, Kamis.

Adam mengungkapkan bahwa tujuan pelatihan ini guna menciptakan warga tahanan yang terampil dan berkualitas sehingga menjadi orang yang berguna di masyarakat, mempunyai skill, dan tidak menjadi beban keluarga.

Pelatihan ini kata dia menekankan pendekatan praktis yang mana peserta akan terlibat langsung dalam proses pembuatan furniture.

Mereka akan mempelajari cara mengukur, memotong, dan merakit bagian-bagian furniture, serta teknik finishing untuk mencapai hasil akhir yang berkualitas.

Selain itu, pelatihan ini juga membahas tentang keamanan kerja dan penggunaan peralatan kerajinan kayu.

Meski demikian menurut Adam Rutan sebagai tempat penitipan sementara bagi tahanan maka dari itu pihaknya belum bisa memberikan banyak program pelatihan.

"Kerja sama dengan BPVP ini akan menjadi agenda tahunan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), jadi nanti setiap tahunnya kita akan agendakan kegiatan serupa," tuturnya.

Kemudian selain manufaktur kata dia pihaknya juga mendukung program asta cita Presiden Republik Indonesia (RI) dengan melakukan pembinaan ketahanan pangan.

"Para tahanan kami latih untuk bercocok tanam, kita coba manfaatkan sedikit lahan namun tetap bisa produktif. Kita memanfaatkan botol-botol bekas dan pipa untuk bercocok tanam dengan metode hidroponik," kata dia.

Saat ini jumlah tahanan yang menghuni Rutan Ambon berjumlah sebanyak 38 orang mereka menjalani masa tahanan sembari menunggu perkembangan kasus di kejaksaan maupun pengadilan.