Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku adanya kabar pemerintah Filipina akan mengganti hukuman terhadap terpidana kasus narkotika Mary Jane Veloso, dari mati ke seumur hidup.

Hal itu diungkapnya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/12/2024).

Yusril mengaku mendengar rencana tersebut sejalan dengan proses pengembalian Mary Jane yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Saat ini, terangnya, perjanjian antara RI-Filipina soal pengembalian narapidan tersebut sudah rampung.

Untuk diketahui, Jaksa Agung merupakan jaksa eksekutor atas hukuman mati terhadap Mary Jane. Namun, dengan pengembalian Mary Jane ke pemerintah asal negaranya, maka tanggung jawab pembinaan sebagai terpidana kini beralih ke Filipina.

Yusril menyebut pemerintah Filipina menerima status Mary Jane sebagai terpidana hukuman mati. Akan tetapi, dia menyebut ada kemungkinan Presiden Bong Bong Marcos bakal memberikannya amnesti.

"Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup, dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina," kata Yusril usai menghadiri ratas di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Pria yang pernah menjabat Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahmad Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri itu lalu menuturkan, pembicaraan dengan pemerintah Filipina mengenai Mary Jane sudah bersifat final.

Pemerintah RI, kata Yusril, siap untuk mengembalikan Mary Jane dalam waktu beberapa hari ke depan. "Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," ujar mantan Ketua Umum Partai Bulang Bintang (PBB) itu.

Adapun Yusril mengungkap terdapat tiga negara yang telah mengajukan pengembalian narapidana asing yang tengah menjalani hukuman di Indonesia, yaitu Filipina, Australia dan Prancis.

Center for Leadership and Law Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja menyoroti putusan praperadilan terhadap gugatan yang diajukan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Tim eksaminasi CLDS FH UII menilai banyak aspek yang tidak dipenuhi dalam penetapan tersangka kepada Tom.

Anggota tim eksaminasi CLDS FH UII, Muhammad Arif Setiawan, mengatakan berdasarkan kajian, dia menilai ada banyak aspek yang dilanggar. Terutama dalam proses penyidikan kasus dan penetapan tersangka Tom Lembong.

"Kami menyimpulkan penyidikannya tidak sah karena terjadinya beberapa pelanggaran hukum acara. Penetapannya sebagai tersangka juga demikian, tidak sah menurut kami karena tidak ada bukti permulaan yang cukup," kata Arif saat jumpa pers di Sleman, DIY, Sabtu (14/12/2024).

Arif menjelaskan beberapa aspek yang membuat penetapan Tom Lembong sebagai tersangka tidak sah secara hukum. Pertama, dalam sidang praperadilan itu pertimbangan hakim praperadilan yang menyatakan tidak diberikannya kesempatan menunjuk penasihat hukum saat Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka, tidaklah merupakan alasan menyatakan suatu penetapan tersangka menjadi tidak sah.

"Nah, ini menurut, menurut tim eksaminator, ini pertimbangan hakimnya ini tidak tepat, salah. Karena bertentangan dengan Pasal 54, 55, dan 56 KUHAP yang memberikan hak kepada tersangka untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Dan di situ ditunjukkan penasihat hukum pilihannya penyidik. Padahal, sebenarnya ada hak bagi tersangka untuk memilih sendiri," ujarnya.

Dia melanjutkan, pertimbangan hukum hakim praperadilan yang menyatakan bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor tidak tepat. Dalam dua pasal itu, Tom Lembong disangka merugikan keuangan negara.

Akan tetapi, lanjut Arif, hakim praperadilan telah mengakui bahwa termohon memang tidak bisa membuktikan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka tidaklah didasarkan bukti permulaan mengenai kepastian adanya kerugian keuangan negara.

"Dengan demikian menurut eksaminator seharusnya hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan penetapan tersangka oleh termohon sebagai tidak sah dan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya," jelas dia.

Kemudian, dia juga menyoroti tentang keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam kasus Tom Lembong, pemberian surat tersebut telah melewati batas 7 hari.

"Jadi, ini melanggar ketentuan yang tentang KUHAP yang sudah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Dari pertimbangan-pertimbangan itu, tim eksaminator kemudian menyimpulkan bahwa penetapan tersangka Tom Lembong tidak sah secara hukum. Sebab, banyak aspek yang dilanggar.

"Perlu kami sampaikan bahwa hasil dari eksaminasi ini menyimpulkan, kalau demikian pertimbangan hakimnya seperti itu, mestinya putusannya bukan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon. Tetapi adalah justru menerima dan mengabulkan, gitu. Dan, kemudian menyatakan bahwa penyidikannya tidak sah. Dan, yang kedua, penahanan yang dilakukan juga tidak sah juga," pungkas dia.

Sebelumnya, melansir detikNews, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak praperadilan yang diajukan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Status tersangka Tom tetap sah.

"Mengadili pokok perkara, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim tunggal Tumpanuli Marbun saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (26/11).

Penyidikan kasus dugaan korupsi impor gula dengan tersangka Tom Lembong pun tetap dilanjutkan. Hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan Kejagung sudah sesuai prosedur.

Video Hakim Tolak Praperadilan Tom Lembong, Status Tersangka Tetap Sah

Video Hakim Tolak Praperadilan Tom Lembong, Status Tersangka Tetap Sah

Kendal, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai sikap intoleran sebagai cikal bakal yang mengarah pada terorisme.

"Artinya kalau orang sudah eksklusif gitu ya, tidak mau bergaul dengan masyarakat, tidak mau bergabung dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," ungkap Eddy saat ditemui usai acara Ngobrol Bareng Kepala BNPT di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Oleh karena itu, kata dia, BNPT bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan aparatur kecamatan terus mengajak masyarakat agar bisa lebih dr Bu waspada.

BNPT saat ini pun terus menggencarkan program Desa Siapsiaga untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi agar para warga di suatu desa bisa saling menghargai dengan perbedaan yang ada.

Desa Siapsiaga merupakan program BNPT yang bertujuan untuk menciptakan desa toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

BNPT telah membentuk proyek percontohan atau pilot project Desa Siapsiaga pada tahun 2023. Kemudian pada 2024, BNPT menjadikan Desa Siapsiaga salah satu dari tujuh program prioritas.

Ia menjelaskan Program Desa Siapsiaga dilaksanakan dengan berdasarkan semboyan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika.

"Ini yang terus kami bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala, justru malah menjadi harmoni. Kedamaian dan toleransi agar bisa tercipta di tingkat pedesaan," ungkapnya.

Di sisi lain, Eddy pun menilai pentingnya wajib lapor bagi masyarakat yang baru datang ke suatu lingkungan baru agar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bisa mengetahui keberadaan orang baru tersebut.

Dia juga berharap aparat keamanan setempat maupun RT/RW bisa menyambangi warga yang cenderung tidak mau keluar rumah dan bergaul.

"Jadi ada proses komunikasi yang terjadi di masyarakat, sehingga sejak dini dapat melakukan pencegahan," tutur Eddy.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," ujar Supratman saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Adapun pemberian amnesti akan mencakup kepada sejumlah narapidana, yakni narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan yang mengalami gangguan kejiwaan.

Beberapa narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang terkait dengan penghinaan Kepala Negara juga akan diberi amnesti.

Selain itu, narapidana terkait kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata juga akan diberikan amnesti. Supratman mengatakan hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di Papua. Sebanyak 18 narapidana terkait kasus Papua akan menerima amnesti.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi, menyangkut soal apa ya, dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya," tutur dia.

Narapidana yang terlibat dalam penggunaan narkotika turut diberikan amnesti oleh Presiden.

"Yang seharusnya itu mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga minta untuk diberikan amnesti. Namun demikian, jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imipas," ucap Supratman.

Lebih lanjut Supratman menambahkan bahwa Menurut data Kementerian Imipas, ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Supratman mengatakan pada prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian amnesti tersebut. Selanjutnya, usulan pemberian amnesti ini akan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

"Selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," ujar Supratman.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah mendalami koordinator yang mengarahkan 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di Jakarta Utara.

"Untuk siapa koordinatornya, siapa yang ininya (mengoordinasikan, red.) kita lagi pendalaman untuk ke arah sana," ucap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kombes. Pol Yuldi Yusman saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Dijelaskan Yuldi, ke-12 WN Vietnam yang telah diamankan tersebut masuk ke Indonesia secara sendiri-sendiri. Mereka masuk menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata, tetapi justru bekerja di Indonesia.

"Mereka masuknya ini sendiri-sendiri, jadi tidak secara rombongan. Seperti orang mau liburan lah ke Indonesia. Ternyata, di sini mereka melakukan kegiatan pekerja seks komersial," ujarnya.

Di samping itu, Yuldi juga mengatakan bahwa Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendalami kasus ini, termasuk dalam hal membongkar pihak yang mengoordinasikan ke-12 WN Vietnam dimaksud.

Lebih lanjut, Yuldi menjelaskan, penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kemudian, pihak imigrasi melakukan penyelidikan selama kurang lebih satu bulan.

Dari hasil penyelidikan tersebut, imigrasi melakukan penindakan di tempat kejadian perkara pada Kamis (12/12). Berdasarkan penindakan, ditemukan bahwa ada 12 warga Vietnam yang menjadi PSK dan berkedok sebagai ladies companion (LC).

"Adapun, tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara, yaitu sebesar Rp5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan," imbuh Yuldi.

Seluruh WN Vietnam tersebut dijerat Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Oleh sebab itu, mereka dideportasi dan ditangkal masuk ke Indonesia untuk kurun waktu dua tahun.

Sementara itu, terkait penegakan pidana terhadap ke-12 WN Vietnam tersebut, pemerintah Indonesia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Vietnam.

"Untuk selanjutnya diproses di Vietnamnya sendiri, tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan sana karena ‘kan yang dilakukan adalah tindakannya di Indonesia dengan dikenakan masalah izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal," ucap Yuldi menjelaskan.

Mukomuko (ANTARA) -

JAKARTA, KOMPAS.com - Brigjen Pol Desy Andriani, Direktur Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri, menegaskan bahwa anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak boleh menjadi korban atau terviktimisasi.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian.

"Melihat fenomena yang ada, kita harus memperhatikan tentang penghargaan terhadap hak asasi manusia, termasuk juga dalam penggunaan literasi yang tidak membuat semakin terviktimisasi," ujar Desy dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jumat (13/12/2024).

Desy menekankan pentingnya saran dan masukan dalam penguatan direktorat PPA-PPO.

Pihaknya telah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

"Kita angkat juga bagaimana perempuan berhadapan dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum, dan disabilitas berhadapan dengan hukum," jelasnya.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi penyidik di tingkat Polda hingga Polres, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara konsisten dan profesional.

Desy juga berkomitmen untuk mencari solusi alternatif dalam penyidikan agar tidak terjadi bias.

"Ini menjadi tugas kita bersama, melalui forum-forum tentunya nanti secara berkala, kita akan mencarikan sebuah solusi-solusi alternatif agar dalam konteks penyidikan tidak membuat bias," ungkapnya.

Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan organisasi non-pemerintah (NGO), Desy berharap upaya ini dapat memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam sistem hukum.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa pemerintah Indonesia masih berunding dengan pemerintah Australia terkait dengan pengembalian narapidana kasus narkoba Bali Nine.

Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/12/2024), Yusril menyebut Indonesia tengah mengajukan sejumlah syarat ke pemerintah Australia terkait dengan pengembalian narapidana sindikat pengedar narkoba itu.

"Kita sedang berunding dengan pemerintah Australia, kita mengajukan sejumlah syarat dan mereka sedang mempelajari hal itu dan insyaallah dalam waktu dekat ini mereka akan respons usulan-usulan kita," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Yusril optimistis sebagian besar syarat yang diajukan RI ke Australia bisa disetujui. Apabila disetujui, maka kedua negara hanya tinggal perlu menyiapkan teknis pelaksanaan pengembalian Bali Nine.

Menurutnya, perundingan antara RI-Australia sudah hampir final. Dia menyebut, hasilnya segera direalisasikan seketika perundingan rampung secara keseluruhan.

Yusril mengaku masih memasan target agar pengembalian narapidana Bali Nine ke Australia bisa turut dilakukan sebelum pergantian tahun, sebagaimana terpidana Mary Jane Veloso ke pemerintah Filipina.

"Baik Filipina maupun dengan Australia akan kita laksanakan insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama dan pada bulan Desember ini mudah-mudahan semuanya sudah selesai. Bahkan, sebelum hari Natal mudah-mudahan sudah selesai," paparnya.

Bali Nine merupakan sindikat pengedar narkoba yang dijalankan oleh sembilan WNA Australia di Bali pada 2005 silam.

Sembilan orang sindikat ini ditangkap di Bali dengan penangkapan di Bandara Ngurah Rai dan Kuta. Narapidana Renae Lawrence, Marthin Stephens Scott Rush, Michael Czuga ditangkap di Bandara Ngurah Rai dengan barang bukti heroin yang diikat di tubuh mereka. Empat orang ini berusaha membawa keluar heroin dari Bali.

Kemudian, penangkapan terhadap Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, dan Matthew Norman ditangkap di sebuah hotel di dekat Pantai Kuta dengan barang bukti 300 gram heroin.

Sementara itu, Andrew Chan dan Myuran Sukamaran yang merupakan otak dari sindikat ini juga ditangkap di Bandara Ngurah Rai setelah penangkapan pertama. Total ada 8 kg heroin yang didapat dalam penangkapan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto disebut ingin agar para narapidana kasus narkotika bisa dilibatkan dalam program swasembada pangan hingga komponen cadangan (komcad).

Hal itu diungkap oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden terkait dengan rencana pemberian amnesti kepada sejumlah terpidana, Jumat (13/12/2024).

Supratman mengungkap narapidana kasus narkotika dari kalangan penggunaa merupakan salah satu kelompok terpidana yang ingin diusulkan ke Presiden agar bisa diberikan amnesti. Prabowo disebut ingin mengutamakan para pengguna itu agar bisa direhabilitasi sehingga tidak memenuhi penjara.

"Sekali lagi, ini dilakukan adalah Presiden menyarankan tadi supaya bagi mereka yang masih berusia produktif, itu sedapat mungkin bisa diikutkan dalam kegiatan yang terkait dengan swasembada pangan. Harus dilatih, di luar rehabilitasi," jelas Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Selanjutnya, apabila sudah dinyatakan bebas, Prabowo menyarankan agar para mantan terpidana bisa diikutsertakan dalam komponen cadangan (komcad) militer.

"Kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam komponen cadangan. Bagi yang umur produktif ya, dan masih kuat," ungkap Supratman, yang juga merupakan Politisi Partai Gerindra.

Adapun Supratman mengungkap alasan di balik rencana pemberian amnesti kepada terpidana pengguna narkotika adalah salah satunya karena tingkat keterisian penjara yang sudah melewati batas (overloaded).

Mantan Ketua Baleg DPR itu memastikan rencana pemberian amnesti itu hanya kepada pengguna, bukan pengedar atau bandar. Dia memperkirakan rencana tersebut bisa mengurangi tingkat kepenuhan lapas di Indonesia hingga 30%.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30%," katanya.

Saat ini, terang Supratman, pemerintah masih mengkaji soal diversifikasi kategori pengguna narkotika yang tengah menjadi warga binaan lapas. Kategorinya bisa diperluas apabila ada perubahan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA).

Adapun terdapat sejumlah kategori terpidana lain yang rencanya ingin diusulkan agar diberikan amnesti. Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakata, ada sekitar 44.000 narapidana yang berpotensi diusulkan untuk mendapatkan amnesti dari Presiden.

Selain pengguna obat-obatan terlarang, terpidana kasus penghinaan atau pelanggaran UU ITE, narapidana dengan penyakit berkelanjutan serta terkait dengan kasus Papua juga dipertimbangkan untuk diusulkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidan.

Menurut data Kementerian Imipas, setidaknya ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," ujar Supratman saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Pemberian amnesti ini mencakup untuk narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan gangguan kejiwaan.

Kemudian mereka yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), salah satunya yang terkait dengan penghinaan Kepala Negara.

Kemudian terpidana kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi, menyangkut soal apa ya, dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya," tutur dia.

Supratman mengatakan bahwa usulan pemberian amnesti akan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

"Selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," ujar Supratman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi menilai, usulan untuk mengembalikan institusi Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan sebuah kemunduran.

Menurut dia, usulan tersebut tidak sesuai dengan amanat reformasi tahun '98.

“Kami menolak keras adanya usulan agar institusi Polri dikembalikan ke TNI atau di bawah Kemendagri,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (13/12/2024).

Hendardi mengatakan, amanat reformasi tahun '98 menyatakan bahwa institusi Polri berada di bawah Presiden. Sehingga, Polri tidak seharusnya berada di bawah Kemendagri atau TNI.

“Amanat konstitusi sekaligus amanah dari reformasi itu harus kita jaga. Soal kedudukan Polri agar ditinjau ulang, itu saya tidak setuju," katanya.

Hendardi lantas menyinggung respons Mendagri Tito Karnavian yang langsung menyatakan penolakan terhadap usulan tersebut. Dia setuju dengan Tito bahwa institusi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden merupakan kehendak reformasi.

"Pak Tito sebagai Mendagri sendiri menolak, berkeberatan menyatakan itu. Jadi artinya memang posisi itu sudah benar dan harus dijaga," ujar Hendardi.

Hendardi menambahkan, usulan menempatkan Polri di bawah TNI ataupun Kemendagri berpotensi mengulang persoalan masa lalu yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Dia menambahkan, peran TNI dan Polri jelas berbeda sehingga institusi Bhayangkara tak bisa ditempatkan di bawah kewenangan militer.

"TNI pada konteks pertahanan dan pengamanan, sementara Polri konteksnya penegakan hukum," tegas Hendardi.

Adapun usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Hal ini disampaikan Deddy usai PDI-P kalah telak pada Pilkada Jawa Tengah 2024 dan Pilkada Jawa Timur 2024.

PDI-P menilai, ada keterlibatan oknum polisi yang mengakibatkan PDI-P kalah di "kandang banteng" tersebut.

Pelaku yang menganiaya M Lutfi (22), mahasiswa FK dan calon dokter muda (koas) di Palembang, merupakan sopir dari salah satu junior korban. Kuasa hukum pelaku, Titis Rachmawati, mengungkapkan kronologi kejadian yang berujung viral di media sosial tersebut.

Titis mengungkpakan, sebelum akhirnya terjadi pemukulan, awalnya korban Lutfi diajak bertemu oleh Lina, ibu dari mahasiswa koas juga berinisial L. Lina hendak membicarakan masalah penjadwalan yang diduga menimbulkan kesalahpahaman antara L dan Lutfi.

"Lina ini bertujuan untuk berkomunikasi dengan korban, mungkin anaknya tidak dapat berkomunikasi dengan rekan kerjanya. Ini hanya penjadwalan, mungkin dari anak si L ada beban yang terlalu berat dan mungkin ada sesuatu yang tidak diperlakukan yang sama, itu miskom saja," ujar Titis usai mendatangi Subdit Jatanras Polda Sumsel, Jumat (13/12/2024).

Pertemuan direncanakan pada Rabu (11/12) sore di sebuah kafe di Jalan Demang Lebar Daun. Lina datang bersama sopirnya inisial D (pelaku), sementara Lutfi datang bersama sejumlah temannya yang juga koas.

Setelah bertemu, mereka sempat membahas masalah penjadwalan itu. Namun di tengah-tengah pembahasan, tiba-tiba D mengamuk karena menganggap korban tidak menanggapi Lina dengan baik. Lalu terjadilah penganiayaan seperti yang terekam dalam video.

D yang saat itu mengenakan kaus merah terlihat memukul kepala korban berkali-kali. Sejumlah rekan korban dan orang yang ada di kafe berusaha melerai.

Titis mengatakan pihaknya tidak menyangka masalah akan jadi sebesar ini. Pihaknya menegaskan akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan mendatangi korban beserta keluarga.

"Kita akan melakukan mediasi dan bertanggung jawab atas pengobatan korban dan akan berkomunikasi dengan pihak kampus agar permasalahan ini tidak melebar dari konteks yang sebenarnya terjadi," ujarnya.

Sementara itu, mahasiswa koas tersebut sempat dirawat di RS Bhayangkara akibat luka-luka yang dideritanya. Korban diperbolehkan pulang pada Jumat (13/12) sore.

Ayah kandung korban, Wahyu Hidayat, mengaku hingga kemarin belum bertemu dengan pihak pelaku atau terlapor. Dia menyatakan kekecewaannya atas peristiwa yang melukai anaknya ini.

"Belum ada dan kami belum bersedia untuk bertemu. Kita belum tahu ya (apakah akan berdamai)," ujar Wahyu di RS Bahayangkara.

Video Keluarga Mahasiswa Koas yang Dianiaya Sopir di Palembang Angkat Bicara

Video Keluarga Mahasiswa Koas yang Dianiaya Sopir di Palembang Angkat Bicara