Banjarmasin (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menerima dua tersangka korupsi titipan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjerat kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Kalsel Said Mahdar di Banjarmasin, Minggu, mengatakan dua tersangka yang dititipkan KPK di Lapas Kelas IIA Banjarmasin itu, yakni dua orang kontraktor atas nama Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi.

Keduanya sebelumnya merupakan tahanan KPK di Jakarta, namun setelah berkasnya rampung dipindahkan penahanannya ke Lapas Banjarmasin untuk menghadapi persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Sebelumnya, KPK menetapkan tersangka terhadap SOL (Kadis PUPR Prov Kalsel), YUL (Kabid Cipta Karya PUPR Provinsi Kalsel sekaligus PPK), AMD (pengurus Rumah Tahfidz Darussalam), FEB (Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel), YUD (swasta), dan AND (swasta) terkait kasus dugaan korupsi pemberian dan penerimaan “fee” dari sejumlah proyek pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf A atau b, Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tim penyidik KPK menyita uang tunai sekitar Rp10 miliar yang diduga sebagai uang suap pada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap enam tersangka pada 6 Oktober 2024.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor kala itu juga ditetapkan tersangka oleh KPK, namun menang gugatan praperadilan hingga status tersangkanya batal demi hukum.

Saat ini keberadaan Sahbirin Noor yang telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Kalsel masih dicari KPK lantaran mangkir pada pemanggilan sebagai saksi untuk memberikan keterangan atas enam tersangka lainnya.

Pewarta: Firman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai, aspek kemanusiaan menjadi alasan di balik rencana pemberian amnesti terhadap ribuan warga binaan.

Menurutnya, mereka yang akan diberi amnesti sebelumnya ditahan terkait kasus politik, UU ITE, pengguna narkotika yang semestinya direhabilitasi, mengalami gangguan jiwa dan pengidap HIV/AIDS.

“Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu, maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin satu Astacita,” kata Pigai melansir Antara, Minggu (15/12/2024).

Ia menjelaskan, narapidana yang terjerat UU ITE karena penghinaan terhadap kepala negara berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Oleh sebab itu, Presiden merasa perlu untuk memberikan pengampunan.

Menurut Pigai, hal tersebut juga berlaku untuk narapidana terkait kasus Papua, narapidana yang berusia lanjut, anak-anak, gangguan jiwa, serta narapidana pengidap sakit berkepanjangan yang memerlukan perawatan khusus.

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM. Artinya, Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” tutur Pigai.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12). Salah satu isu yang dibahas pada rapat tersebut adalah pemberian amnesti kepada narapidana tertentu.

Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terdapat sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti. Namun, jumlah pasti masih dalam asesmen untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh DPR.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan rencana pemberian amnesti kepada ribuan narapidana politik, UU ITE, hingga pengguna narkotika dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan dan rekonsiliasi.

“Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam
Point 1 Astra Cita,” kata Pigai dalam keterangan resminya, Minggu (15/12/2024).

Pigai menuturkan bahwa narapida yang terkait penghinaan kepala negara karena UU ITE sangat berkaitan erat dengan kebebasan berekpresi dan berpendapat.

Hal tersebut juga berlaku untuk narapida kasus Papua, orang yang sudah tua, anak-anak dan narapida yang sudah mengidap sakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa yang menurut Presiden perlu diberikan pengampunan.

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapida yang sakit berkepanjangan itu juga HAM. Dan yang lain-lain. Artinya Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” sambung Pigai.

Dia menambahkan juga Kementerian Hak Asasi Manusia akan memberikan perhatian khusus pada ribuan narapida ini nantinya melalui program Kesadaran HAM.

“Pada waktunya mereka akan kita perhatikan juga salah satunya melalui program Kesadaran HAM,” pungkas Pigai.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, pada Jumat, 13 Desember 2024.

Rapat tersebut membahas sejumlah isu, termasuk pemberian amnesti kepada narapidana tertentu, yang dilakukan atas dasar kemanusiaan, mengurangi kelebihan kapasitas lapas, dan untuk mendorong rekonsiliasi di beberapa wilayah.

Data sementara dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi diusulkan untuk mendapat amnesti. Namun, terkait jumlah, kata Pigai, pastinya masih dalam proses klasifikasi dan asesmen. Selanjutnya pemerintah akan meminta
pertimbangan kepada DPR.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan rencana pemberian amnesti kepada ribuan narapidana politik, UU ITE, hingga pengguna narkotika dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan dan rekonsiliasi.

“Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam
Point 1 Astra Cita,” kata Pigai dalam keterangan resminya, Minggu (15/12/2024).

Pigai menuturkan bahwa narapida yang terkait penghinaan kepala negara karena UU ITE sangat berkaitan erat dengan kebebasan berekpresi dan berpendapat.

Hal tersebut juga berlaku untuk narapida kasus Papua, orang yang sudah tua, anak-anak dan narapida yang sudah mengidap sakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa yang menurut Presiden perlu diberikan pengampunan.

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapida yang sakit berkepanjangan itu juga HAM. Dan yang lain-lain. Artinya Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” sambung Pigai.

Dia menambahkan juga Kementerian Hak Asasi Manusia akan memberikan perhatian khusus pada ribuan narapida ini nantinya melalui program Kesadaran HAM.

“Pada waktunya mereka akan kita perhatikan juga salah satunya melalui program Kesadaran HAM,” pungkas Pigai.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, pada Jumat, 13 Desember 2024.

Rapat tersebut membahas sejumlah isu, termasuk pemberian amnesti kepada narapidana tertentu, yang dilakukan atas dasar kemanusiaan, mengurangi kelebihan kapasitas lapas, dan untuk mendorong rekonsiliasi di beberapa wilayah.

Data sementara dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi diusulkan untuk mendapat amnesti. Namun, terkait jumlah, kata Pigai, pastinya masih dalam proses klasifikasi dan asesmen. Selanjutnya pemerintah akan meminta
pertimbangan kepada DPR.

Kairo (ANTARA) - Gerakan perjuangan kemerdekaan Palestina, Hamas pada Sabtu (14/12) menyatakan komitmennya soal penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza dan kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan.

"Kami terbuka untuk setiap inisiatif yang tulus dan serius yang bertujuan untuk mengakhiri agresi terhadap rakyat (Palestina)," menurut pernyataan Hamas.

"Kami berkomitmen untuk mengembalikan pengungsi, menarik (pendudukan) Israel, membantu rakyat, memulihkan apa yang telah dihancurkan oleh Israel, dan mencapai kesepakatan pertukaran tahanan," kata Hamas dalam sebuah pernyataan yang menandai ulang tahun ke-37 pendiriannya.

Salah satu pemimpin Hamas di Lebanon, Bassam Khalaf, sebelumnya mengatakan kepada RIA Novosti bahwa pihak-pihak terkait bersemangat untuk menyelesaikan kesepakatan tentang gencatan senjata dan pembebasan tahanan menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Surat kabar Wall Street Journal pada Kamis melaporkan, mengutip para mediator Arab, bahwa Hamas untuk pertama kalinya sejak pecahnya perang Gaza mengatakan bahwa mereka mungkin setuju dengan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel yang memungkinkan pasukan Israel tetap berada sementara di wilayah itu setelah pertempuran berhenti.

Pemerintah Mesir mengatakan pada Selasa (10/12) bahwa delegasi Israel telah datang ke Kairo untuk membahas gencatan senjata di Gaza dan akses kemanusiaan ke wilayah Palestina tersebut.

Delegasi Hamas bertemu kepala intelijen Mesir, Hassan Mahmoud Rashad, di Kairo pada Senin (9/12) untuk membicarakan upaya gencatan senjata dan pembentukan komite dukungan publik di Gaza.

Sumber: Sputnik-OANA

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hamas tegaskan komitmen soal pasukan Israel di Gaza dan tawanan perang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (FH UMJ) membahas tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum dan Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Kriminologi. Seminar yang berlangsung di Aula dr Syafri Guricci Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ, Kamis (12/12/2024) berkolaborasi dengan Criminal Law Institute (CLI).

Dekan FH UMJ Dr Dwi Cahyawati, SH, MH turut hadir memberikan sambutan. Ia mengatakan penyalahgunaan wewenang di Indonesia hanya dilihat dalam aspek pidana. Padahal penyalahgunaan wewenang bisa juga di tinjau dari sudut administrasi, kriminologi bahkan hukum perdata.

"Melalui kegiatan ini Kami bisa memberikan pemahaman lebih luas khususnya para akademisi tentang Penyalahgunaan Wewenang," ujarnya.

Seminar Nasional dibagi menjadi dua sesi panel diskusi, dimana setiap sesinya menghadirkan tiga narasumber. Pada sesi pertama, menghadirkan Prof Dr Efik Yudiansyah, SH, MH, Dr Muhammad Fatahillah Akbar, SH, MH, dan Prof Dr Rena Yulia, SH, MH.

Prof Dr. Efik Yudiansyah, SH, MH, Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Islam Bandung membahas penyalahgunaan dalam Perspektif Hukum dan Administrasi Negara. Efik menjelaskan penyalahgunaan wewenang terjadi karena adanya tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Efik mengatakan penyalahgunaan wewenang tercantum pada UU No 30 Tahun 2014 yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang.

Kemudian materi dilanjutkan oleh Dr Muhammad Fatahillah Akbar, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menyampaikan penyalahgunaan wewenang dari perspektif Hukum Pidana.

Fatahillah menyampaikan perlu adanya parameter yang tegas dan jelas sejak proses penyelidikan. Selain itu juga Indonesia perlu ada tambahan pembaharuan UU Tipikor.

Prof Dr Rena Yulia, SH, MH, Direktur CLI sekaligus Guru Besar Universitas Sultan Agung Tirtayasa menjelaskan tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam perspektif Kriminologi. Selain itu Rena juga menambahkan penyalahgunaan dalam perspektif Viktimologi.

Viktimologi merupakan timbul nya korban dalam penyalahgunaan wewenang tersebut. Korban ini terbagi dalam 2 jenis yaitu korban tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan.

Seminar Nasional dilanjutkan ke sesi kedua panel diskusi. Sesi kedua menghadirkan Prof Deni Setya Bagus Yuherawan, SH, MS, Dr Neva Sari Susanti, SH, MHum dan Dr Chairul Huda, SH, MH.

Dr Neva Sari Susanti, SH, MHum., Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Republik Indonesia menjelaskan tentang Penyalahgunaan wewenang yang memunculkan korupsi. Neva menjelaskan penyalahgunaan wewenang terdapat tiga puluh jenis tindak pidana korupsi yang disebut dalam UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001.

Terakhir, Dr Chairul Huda, SH, MH, Akademisi Hukum Pindana UMJ menjelaskan perbedaan penyalahgunaan wewenang dengan menyalahgunakan kewenangan. PadaPasal 3 UU tipikor berisi tentang menyalahgunakan kewenangan merupakan unsur pokok yang menjadi penyebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dan dihadiri oleh Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr H Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH, Direktur CLI Prof Dr Rena Yulia, SH, MH, Rektor UMJ, Wakil Rektor UMJ dan Civitas akademika FH UMJ.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Australia memastikan bahwa 5 tahanan yang merupakan anggota tersisa dari jaringan narkoba "Bali Nine" telah kembali ke negaranya.

Perdana Menteri Anthony Albanese menyebutkan bahwa kepulangan anggota tersisa tersebut terjadi setelah upaya diplomatik antara kedua negara pada akhir tahun ini.

Upaya diplomatik itu, kata Anthony dilakukan untuk mencapai kesepakatan repatriasi dari kedua pemerintah yang disepakati pada Minggu (15/12/2024).

"Pemerintah Australia dapat mengonfirmasi bahwa warga negara Australia Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen, dan Michael Czugaj telah kembali ke Australia," katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip melalui reuters, Minggu (15/12/2024).

Orang-orang itu termasuk di antara sembilan orang yang ditangkap pada tahun 2005 yang mencoba menyelundupkan lebih dari 8 kg (18 pon) heroin keluar dari pulau resor Indonesia, Bali.

"Orang-orang Australia ini menjalani hukuman lebih dari 19 tahun penjara di Indonesia. Sudah waktunya bagi mereka untuk pulang," kata Albanese.

Dari pemerintah Indonesia, dia melanjutkan kelima orang itu dipindahkan dari Bali dengan status tahanan pada Minggu (15/12/2024) pagi dan mendarat di kota Darwin, Australia.

Dua pemimpin kelompok itu, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi pada 2015, yang mendorong Australia untuk menarik duta besarnya sebagai bentuk protes.

Satu-satunya perempuan dalam kelompok itu dibebaskan dari penjara pada tahun 2018, dan seorang anggota laki-laki meninggal karena kanker pada tahun yang sama.

"Kami ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Indonesia atas kerja samanya untuk memfasilitasi pemulangan para pria itu ke Australia atas dasar kemanusiaan," kata Albanese.

Dia menyebut bahwa Pemulangan itu mencerminkan hubungan bilateral yang kuat dan rasa saling menghormati antara Indonesia dan Australia.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemindahan itu bersifat timbal balik.

Maksudnya, apabila suatu hari pemerintah kita meminta pemindahan tahanan Indonesia di Australia, Pemerintah Australia juga berkewajiban untuk mempertimbangkannya.

“Kelima orang itu dilarang seumur hidup untuk memasuki Indonesia,” kata Yusril dalam sebuah pernyataan.

Indonesia telah mengatakan akan menghormati keputusan apa pun yang diambil Australia ketika para tahanan itu kembali ke rumah, termasuk apakah akan memberikan pengampunan.

Yusril bertemu Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di Jakarta bulan ini dan menyerahkan rancangan usulan pemulangan kelima orang tersebut. Jakarta saat itu mengatakan bahwa pemulangan tersebut tidak akan melibatkan pertukaran tahanan.

IDXChannel - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan lima tahanan kasus Bali Nine yang telah dipulangkan ke Australia statusnya tetap narapidana.

Lima napi itu yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens. Mereka diterbangkan ke Australia pada Minggu (15/12/2024).

Yusril menambahkan, dalam kasus ini, Indonesia tidak memberikan pengampunan. Syarat itu merupakan salah satu bagian dari 'Practical Arrangement' atau Pengaturan Praktis yang telah ditanda tangani Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menko Yusril dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024 lalu.

"Status mereka tetap narapidana. Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apapun," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12/2024).

Dalam kesepakatan itu juga tertulis, Pemerintah Australia menyatakan menghormati kedaulatan Indonesia dan keputusan hukuman oleh pengadilan Indonesia.

Matthew Norman dan kawan-kawan akan dimasukkan dalam daftar cekal untuk ke Indonesia sesuai dengan hukum Indonesia.

Australia juga akan memberikan informasi kepada Indonesia terkait status dan perlakuan kepada Matthew Norman dkk setelah pemindahan.

Menko Yusril menambahkan, kesepakatan ini ditandatangani dengan didasari oleh prinsip timbal balik (resiprokal).

"Indonesia dan Australia berkomitmen untuk senantiasa bekerja sama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama sesuai dengan kerangka hukum dalam negeri," kata Yusril.

Untuk informasi, Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005.

Saat itu, mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015. Kemudian Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi, sementara Tan Duc meninggal dunia pada tahun 2018 di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah memulangkan lima orang narapidana yang divonis bersalah dalam kasus Bali Nine ke Australia pada Minggu (15/12/2024),

Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengkonfirmasi bahwa kelima napi kasus Bali Nine tersebut telah mendarat di Darwin, Australia.

"Kelima narapidana itu adalah Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens," ujarnya lewat rilisnya, Minggu (15/12/2024).

Dia melanjutkan bahwa penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan adalah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa dari pejabat pihak Australia yang mendampingi kelima napi Bali Nine, yaitu Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

"Tepat pukul 10.35 WITA, Rombongan 5 orang Narapidana WNA dan 3 Orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia," katanya.

Kemudian, sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, Menerima Informasi dari Chris Goldrick (Salah Satu Petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam Pesawat) Rombongan Narapidana 5 Orang WNA Australia bersama 3 Orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia.

Penadatanganan Pengaturan Praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024. Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

JAKARTA - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan lima tahanan kasus Bali Nine yang dipulangkan ke Australia statusnya tetap narapidana.

Diketahui, lima narapidana yang terdiri dari Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens diterbangkan ke Australia pada Minggu (15/12/2024) pagi.

Yusril menjelaskan, Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan. Syarat itu merupakan salah satu bagian dari 'Practical Arrangement' atau Pengaturan Praktis yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menko Yusril dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024 lalu.

"Status mereka tetap narapidana. Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apa pun," kata Yusril, Minggu (15/12/2024).

Dalam kesepakatan itu juga tertulis, Pemerintah Australia menyatakan menghormati kedaulatan Indonesia dan keputusan hukuman oleh pengadilan Indonesia. Matthew Norman dan kawan-kawan akan dimasukkan dalam daftar cekal untuk ke Indonesia sesuai dengan hukum Indonesia.

Australia juga akan memberikan informasi kepada Indonesia terkait status dan perlakuan kepada Matthew Norman dkk setelah pemindahan. Yusril menambahkan, kesepakatan ini ditandatangani dengan didasari oleh prinsip timbal balik (resiprokal).

"Indonesia dan Australia berkomitmen untuk senantiasa bekerja sama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama sesuai dengan kerangka hukum dalam negeri," kata Yusril.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap akan memantau perkembangan lima narapidana (napi) anggota Bali Nine setelah dipindahkan ke Australia via Kedutaan Besar RI di negara tersebut.

“Australia akan menginformasikan perkembangan napi warga negara mereka ke kita dan membuka akses KBRI kita di Australia untuk memantau perkembangan napi tersebut,” ucap Yusril kepada ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Yusril pun menjelaskan Pemerintah Australia telah menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan kelima napi dimaksud.

Menko Yusril dan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke meneken pengaturan praktis (practical arrangement) pada Kamis (12/12) lalu.

“Practical arrangement kita tanda tangani 12 Desember. Transfer dilakukan 15 Desember. Semua sudah disepakati,” ujarnya menegaskan.

Lima dari sembilan orang narapidana anggota Bali Nine telah dipindahkan ke negara asalnya, Australia, pada Minggu (15/12) pagi.

Kelima narapidana itu, antara lain, Matthew James Norman, Scott Anthony Rush, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens

Mereka diserahkan kepada Pemerintah Australia di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Rombongan pihak Australia lepas landas dari Bandara Ngurah Rai pukul 10.35 WITA dan mendarat di Darwin, Australia pukul 13.12 WITA atau sekitar pukul 14.42 waktu setempat.

Yusril menjelaskan Matthew dkk. dipindahkan dengan status tetap sebagai narapidana. Pemerintah Indonesia, kata Yusril, tidak memberi pengampunan kepada lima orang napi tersebut, sebagaimana salah satu syarat yang disepakati kedua negara.

Dalam pengaturan praktis juga tertulis bahwa Pemerintah Australia menyatakan menghormati kedaulatan dan putusan pengadilan Indonesia. Kelima napi anggota Bali Nine yang dipindahkan itu selanjutnya dimasukkan ke dalam daftar cekal, sesuai dengan hukum Indonesia.

“Semua mereka ditangkal masuk Indonesia seumur hidup,” ujar Yusril.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Lima orang yang ditransfer ke Australia merupakan sisa dari Bali Nine yang masih menjalani hukuman di Indonesia. Adapun, empat orang lainnya telah dieksekusi mati, bebas, dan meninggal dunia.

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran telah dieksekusi mati pada 2015. Renae Lawrence divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi, sementara Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dunia pada tahun 2018 di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Sidoarjo -

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (LKBH Umsida) dan Majelis Hukum dan HAM PWM Jatim, menggelar Refleksi Akhir Tahun. Acara ini bertema Menakar Masa Depan Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia.

Acara yang dihadiri lebih dari 700 peserta di Auditorium KH Ahmad Dahlan GKB 2 Kampus 1 Umsida, Ahad (15/12/2024). Narasumber menghadirkan empat pakar hukum. Salah satunya Prof Dr Otto Hasibuan SH MM, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Otto mengungkap prospek dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan substantif di Indonesia, dengan menyoroti Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran yang memiliki prioritas jelas.

"Pemerintah sekarang memiliki Asta Cita yang sangat spesifik, terutama dalam memperkokoh demokrasi dan Hak Asasi Manusia. HAM menjadi prioritas utama, yang tercermin dalam komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi," kata Prof Otto di UMSIDA, Minggu (15/12/2024).

Lebih lanjut, Prof Otto menjelaskan bahwa salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mengatasi masalah narkoba dan korupsi, yang menjadi perhatian utama dalam tugasnya di Kementerian Hukum dan HAM.

Ia juga menekankan pentingnya paradigma baru dalam penegakan hukum, di mana lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memfasilitasi rehabilitasi tahanan agar bisa kembali diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Di dalam penjara, sebagian besar tahanan terlibat kasus narkoba. Tanpa rehabilitasi yang baik, mereka akan semakin parah. Ini adalah tantangan kita dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah," paparnya.

Prof Otto juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mewujudkan teori-teori yang diajarkan di kampus menjadi solusi nyata bagi permasalahan sosial. Ia berharap Umsida sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia, dapat terus berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa.

Dalam acara yang sama, Rektor Umsida, Dr Hidayatullah menyatakan kebanggaannya atas kehadiran tokoh penting nasional tersebut. "Kehadiran Wamenko Otto Hasibuan ini menjadi kehormatan bagi kami dan semoga memberi energi positif bagi kami untuk terus berkembang," ujar Dr Hidayatullah.

Sejak Maret 2024, Umsida telah berstatus sebagai perguruan tinggi unggul di tingkat nasional dan berencana menjadi perguruan tinggi unggul di ASEAN. Rektor berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat kultur akademik di Umsida, serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa.

(abq/fat)