JAKARTA, iNewsDepok.id - Hasan Nasbi dipastikan masih menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Ia bahkan terlihat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (5/5) kemarin.

“Kemarin saya diundang rapat kabinet. Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO,” kata Hasan kepada awak media, Selasa (6/5/2025).

Meskipun sempat mengajukan surat pengunduran diri pada 21 April 2025, Hasan Nasbi mengonfirmasi akan kembali berkantor sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) hari ini.

Namun, ia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan surat pengunduran dirinya belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

“Mungkin lebih baik Mensesneg yang jawab ya,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi telah menyatakan bahwa surat tersebut memang belum diputuskan oleh Presiden

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Pangeran Khairul Saleh menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial. Salah satunya, vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos).

Pangeran menyebut kebijakan mewajibkan vasektomi demi mendapatkan bansos tidak dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai Pancasila. Ia menegaskan bansos merupakan hak konstitusional yang dijamin negara.

"Bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan," kata Pangeran dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).



Menurutnya, vasektomi merupakan pilihan pribadi yang tidak bisa dipaksakan meskipun secara medis dapat berperan dalam pengendalian kelahiran. Ia pun menilai, kebijakan itu melanggar prinsip HAM.

"Terlebih jika vasektomi dikaitkan dengan pemenuhan hak dasar seperti bansos. Usulan seperti ini jelas melanggar HAM, karena memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi sebagai prasyarat memperoleh hak dasar," katanya.

Untuk diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria yang dilakukan dengan memotong atau menyumbat saluran sperma (vas deferens) sehingga sperma tidak dapat mencapai air mani saat ejakulasi.

Kendati demikian, Pangeran berkata kebijakan serupa seperti pada masa Orde Baru, program KB pernah dijalankan dengan tekanan administratif dan minim partisipasi publik, yang akhirnya menimbulkan trauma sosial jangka panjang.

"Saya khawatir hal serupa bisa terulang jika pendekatan seperti ini kembali digunakan tanpa memperhatikan konteks sosial dan hak individu. Menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat miskin mendapat bantuan dari Pemerintah juga terkesan diskriminatif," ucap Pangeran.

Selain persoalan vasektomi, Pangeran juga mengkritisi wacana militerisasi anak di sekolah melalui program-program kedisiplinan berbasis militer yang mulai dijalankan di wilayah Jabar. Ia mengatakan langkah tersebut bertentangan dengan Konvensi Hak Anak dan prinsip pendidikan yang humanis.



"Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisik secara utuh, bukan ditanamkan doktrin kekerasan atau kedisiplinan ekstrem," kata legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I itu.

"Kebijakan militerisasi siswa sekolah melanggar hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya mengirimkan siswa ke barak militer itu juga melanggar HAM," kata Pangeran.

Ia mendorong agar seluruh kebijakan daerah yang menyangkut moral, dan masa depan masyarakat dikaji secara terbuka melalui diskusi publik yang melibatkan tokoh agama, pakar medis, masyarakat sipil, dan lembaga legislatif. Dalam membuat kebijakan, Pangeran meminta Pemda tak hanya menitikberatkan pada unsur populis semata. "Negara tidak boleh memperlakukan rakyatnya sebagai objek eksperimen kebijakan," katanya.

WASHINGTON - Donald Trump mengatakan bahwa dia mengarahkan pemerintahnya untuk membuka kembali dan memperluas Alcatraz, bekas penjara terkenal di sebuah pulau di lepas pantai San Francisco yang telah ditutup selama lebih dari 60 tahun.

Dalam sebuah posting di situs Truth Social miliknya pada Minggu malam, Trump menulis: "Sudah terlalu lama, Amerika telah diganggu oleh Pelaku Kriminal yang kejam, kejam, dan berulang, sampah masyarakat, yang tidak akan pernah berkontribusi apa pun selain Kesengsaraan dan Penderitaan. Ketika kita menjadi Negara yang lebih serius, di masa lalu, kita tidak ragu untuk memenjarakan penjahat paling berbahaya, dan menjauhkan mereka dari siapa pun yang dapat mereka lukai. Begitulah seharusnya."

Ia menambahkan: ?Itulah sebabnya, hari ini, saya memerintahkan Biro Penjara, bersama dengan Departemen Kehakiman, FBI, dan Keamanan Dalam Negeri, untuk membuka kembali ALCATRAZ yang telah diperluas dan dibangun kembali secara substansial, untuk menampung para Pelanggar Hukum paling kejam dan kejam di Amerika.?

Perintah Trump untuk membangun kembali dan membuka kembali lembaga pemasyarakatan yang telah lama ditutup adalah serangan terbaru dalam upayanya untuk merombak cara dan tempat penahanan narapidana federal dan tahanan imigrasi.

Namun, langkah seperti itu kemungkinan akan mahal dan penuh tantangan. Penjara tersebut ditutup pada tahun 1963 karena infrastruktur yang rusak dan tingginya biaya perbaikan dan penyediaan fasilitas pulau tersebut, karena segala sesuatu mulai dari bahan bakar hingga makanan harus dibawa dengan perahu.

10 Fakta Mengerikan Penjara Alcatraz, Salah Satunya Tak Ada Harapan untuk Melarikan Diri

1. Al Capone memainkan banjo di band narapidana

Melansir History.com, gangster dan bos mafia yang terkenal itu termasuk di antara narapidana pertama yang menempati penjara federal Alcatraz yang baru pada bulan Agustus 1934.

Capone telah menyuap para penjaga untuk menerima perlakuan istimewa saat menjalani hukuman penggelapan pajak di Atlanta, tetapi itu berubah setelah pemindahannya ke penjara pulau. Kondisi itu menghancurkan Capone.

"Sepertinya Alcatraz telah mengalahkanku," katanya kepada sipirnya. Faktanya, Narapidana No. 85 menjadi sangat kooperatif sehingga ia diizinkan bermain banjo di band penjara Alcatraz, Rock Islanders, yang mengadakan konser Minggu rutin untuk narapidana lainnya.

2. Tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri dari Alcatraz.

Sebanyak 36 narapidana menguji Alcatraz yang konon "anti-pelarian". Dari narapidana tersebut, 23 ditangkap, enam ditembak mati, dan dua tenggelam. Lima lainnya hilang dan diduga tenggelam, termasuk Frank Morris dan saudara John dan Clarence Anglin, yang upaya pelariannya pada tahun 1962 menginspirasi film tahun 1979 "Escape from Alcatraz."

Trio yang cerdik itu menghancurkan dinding sel beton yang membusuk dengan sendok tajam dan kepala umpan yang dibuat lengkap dengan rambut bekas dari tempat pangkas rambut yang mereka taruh di tempat tidur untuk mengelabui para penjaga.

Barang-barang mereka ditemukan mengambang di Teluk San Francisco, tetapi tidak ada mayat yang pernah ditemukan, sehingga beberapa orang berspekulasi bahwa mereka mungkin telah merekayasa pelarian yang berhasil.

3. Alcatraz dinamai menurut burung laut

Sebelum penjahat menjadi penghuninya, pulau yang disapu angin itu adalah rumah bagi koloni besar burung pelikan cokelat.

Ketika Letnan Spanyol Juan Manuel de Ayala menjadi orang Eropa pertama yang diketahui berlayar melalui Golden Gate pada tahun 1775, ia menamai tonjolan batu itu "La Isla de los Alcatraces," yang berarti "Pulau Burung Pelikan."

Nama itu akhirnya dianglikan menjadi "Alcatraz." Setelah para narapidana pergi, burung camar dan burung kormoran kini menjadi penghuni Alcatraz yang paling banyak jumlahnya.

4. 'Manusia Burung Alcatraz' tidak memiliki burung di penjara.

Saat Robert Stroud menjalani hukuman pembunuhan karena membunuh seorang bartender dalam perkelahian, ia menikam seorang penjaga di Penjara Leavenworth hingga tewas pada tahun 1916. Setelah Presiden Woodrow Wilson mengubah hukuman matinya menjadi kurungan isolasi permanen seumur hidup, Stroud mulai mempelajari penyakit burung, menulis dan mengilustrasikan dua buku, serta memelihara burung kenari dan burung lainnya di selnya di Leavenworth.

Ia diperintahkan untuk menyerahkan burung-burungnya pada tahun 1931, dan ia dilarang memiliki teman satu sel burung selama 17 tahun di dalam Alcatraz, yang dimulai pada tahun 1942. Film tahun 1962 "Manusia Burung Alcatraz," yang membuat Burt Lancaster menerima nominasi Academy Award beberapa minggu sebelum "The Rock" ditutup, sebagian besar fiktif.

5. Setelah penjara itu tidak digunakan selama enam tahun, para aktivis penduduk asli Amerika menduduki Alcatraz.

Setelah dua pendudukan singkat sebelumnya, sekelompok hampir 100 aktivis penduduk asli Amerika, yang dipimpin oleh Mohawk Richard Oakes, mengambil alih pulau itu pada November 1969. Mengutip perjanjian tahun 1868 yang memberikan tanah federal yang tidak ditempati kepada penduduk asli Amerika, para pengunjuk rasa menuntut akta kepemilikan Alcatraz untuk membangun universitas dan pusat budaya.

Proklamasi mereka mencakup tawaran untuk membeli pulau itu seharga "USD24 dalam bentuk manik-manik kaca dan kain merah"?harga yang sama yang dilaporkan dibayarkan oleh para pemukim Belanda untuk Manhattan pada tahun 1626.

Polisi federal menyingkirkan pengunjuk rasa terakhir pada bulan Juni 1971, tetapi beberapa grafiti mereka masih ada. Ketika Dinas Taman Nasional baru-baru ini membangun kembali menara air Alcatraz, mereka memastikan untuk mengecat ulang grafiti merah yang bertuliskan "Perdamaian dan Kebebasan. Selamat Datang. Rumah bagi Tanah Indian yang Merdeka."

6. Tahanan militer adalah penghuni pertama Alcatraz

Setelah Demam Emas tahun 1840-an mengubah San Francisco menjadi kota yang berkembang pesat, Alcatraz didedikasikan untuk keperluan militer. Angkatan Darat AS mulai memenjarakan tahanan militer di dalam benteng baru tersebut pada akhir tahun 1850-an.

Selama Perang Saudara, tahanan tersebut termasuk pembelot Union dan simpatisan Konfederasi. Sel-sel tersebut juga digunakan untuk memenjarakan penduduk asli Amerika yang memiliki perselisihan tanah dengan pemerintah federal, tentara Amerika yang membelot ke pihak Filipina selama Perang Spanyol-Amerika, dan warga sipil Tiongkok yang melawan Angkatan Darat selama Pemberontakan Boxer.

7. Alcatraz adalah rumah bagi mercusuar pertama di Pantai Pasifik

Ketika sebuah mercusuar kecil di atas pulau berbatu itu diaktifkan pada tahun 1854, mercusuar itu menjadi yang pertama dari jenisnya di Pantai Barat Amerika Serikat. Mercusuar itu menjadi usang pada awal tahun 1900-an setelah Angkatan Darat AS membangun rumah sel yang menghalangi pandangannya ke Golden Gate. Sebuah mercusuar baru yang lebih tinggi menggantikannya pada tahun 1909.

8. Penjahat terburuk di negara itu tidak secara otomatis dikirim ke Alcatraz

Para narapidana yang ditempatkan di Alcatraz tidak selalu mereka yang telah melakukan kejahatan paling kejam atau keji, tetapi mereka adalah narapidana yang paling membutuhkan perubahan sikap?narapidana yang paling tidak dapat diperbaiki dan tidak patuh dalam sistem pidana federal.

Mereka telah menyuap para penjaga dan mencoba melarikan diri, dan perjalanan ke Alcatraz dimaksudkan untuk membuat mereka mematuhi peraturan sehingga mereka dapat kembali ke fasilitas federal lainnya.

9. Mereka dapat berenang ke tepian

Pejabat federal mungkin awalnya meragukan bahwa narapidana yang melarikan diri dapat selamat berenang ke daratan melalui perairan dingin dan deras Teluk San Francisco, tetapi itu benar-benar terjadi.

Pada tahun 1962, narapidana John Paul Scott membengkokkan jeruji jendela dapur dan berenang ke tepian. Ia sangat kelelahan saat mencapai kaki Jembatan Golden Gate sehingga polisi menemukannya tergeletak tak sadarkan diri karena syok hipotermia. Saat ini, ratusan orang menyelesaikan renang sejauh 1,5 mil setiap tahun selama Triatlon Escape from Alcatraz.

10. Narapidana meminta pemindahan ke Alcatraz

Meskipun Alcatraz jelas bukan Club Med, reputasinya yang tangguh merupakan ciptaan Hollywood. Kebijakan satu orang per sel di penjara menarik bagi beberapa narapidana karena membuat mereka tidak mudah diserang oleh sesama narapidana.

Kepala sipir pertama Alcatraz, James A. Johnston, tahu bahwa makanan yang buruk sering kali menjadi penyebab kerusuhan di penjara, jadi dia bangga karena bisa menyajikan makanan yang baik, dan para narapidana bisa kembali untuk menerima makanan sebanyak yang mereka mau.

Para narapidana yang berperilaku baik memiliki akses ke berbagai hak istimewa, termasuk film bulanan dan perpustakaan dengan 15.000 buku dan 75 langganan majalah populer. Secara keseluruhan, beberapa narapidana menganggap kondisi di dalam Alcatraz lebih menarik daripada di penjara federal lainnya, dan beberapa meminta untuk dipindahkan ke sana.

Presiden Prabowo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin siang.

Usai rapat, Prabowo sempat menyinggung Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf yang kerap tidak memakai kaus kaki.

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menyoroti usulan prosedur vasektomi untuk syarat penerima bantuan sosial (Bansos) di Jawa Barat. Pangeran menilai kebijakan itu bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

"Bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan," kata Pangeran Khairul Saleh dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Pangeran menilai meski vasektomi secara medis dapat mengendalikan angka kelahiran, tetapi hal tersebut haruslah pilihan pribadi yang tidak bisa dipaksakan. Ia menyebut usulan itu bertentangan dengan prinsip HAM.

"Terlebih jika vasektomi dikaitkan dengan pemenuhan hak dasar seperti bansos. Usulan seperti ini jelas melanggar HAM, karena memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi sebagai prasyarat memperoleh hak dasar," katanya.

Pangeran mengingatkan pada masa Orde Baru, program KB pernah dijalankan dengan tekanan administratif dan minim partisipasi publik. Pada akhirnya, katanya, kebijakan tersebut hanya menimbulkan trauma sosial jangka panjang.

"Saya khawatir hal serupa bisa terulang jika pendekatan seperti ini kembali digunakan tanpa memperhatikan konteks sosial dan hak individu. Menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat miskin mendapat bantuan dari Pemerintah juga terkesan diskriminatif," ucap Pangeran.

Politikus PAN ini juga mengkritisi program-program kedisiplinan berbasis militer yang mulai dijalankan di wilayah Jabar. Ia mengatakan langkah tersebut bertentangan dengan Konvensi Hak Anak dan prinsip pendidikan yang humanis.

"Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisik secara utuh, bukan ditanamkan doktrin kekerasan atau kedisiplinan ekstrem," tutur Pangeran.

"Kebijakan militerisasi siswa sekolah melanggar hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya mengirimkan siswa ke barak militer itu juga melanggar HAM," sambungnya.

Pangeran mendorong kebijakan daerah yang menyangkut moral dan masa depan masyarakat dikaji ulang dengan melibatkan sejumlah tokoh hingga anggota legislatif. Pangeran meminta Pemda tak hanya menitikberatkan pada unsur populis semata.

"Negara tidak boleh memperlakukan rakyatnya sebagai objek eksperimen kebijakan," kata Pangeran.

"Semestinya Pemda membina karakter generasi muda melalui pendekatan pendidikan humanis, bukan dengan model yang cenderung represif dan mengarah pada militerisme. Anak-anak bukan objek eksperimen kebijakan yang tidak berbasis kajian," imbuhnya.

(dwr/gbr)

PADANG, KOMPAS.com - Korban meninggal akibat pesta miras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, bertambah menjadi 4 orang.

Warga binaan terakhir yang meninggal pada Selasa (6/5/2025) di ruangan Intensive Care Unit Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi.

Korban sempat menjalani perawatan selama seminggu sejak masuk pada Rabu (30/4/2024) lalu.

"Benar. Korban terakhir yang dirawat meninggal dunia di ICU," kata Direktur Utama RSAM Bukittinggi, Busril, yang dihubungi Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

Busril menyebutkan, sebelum meninggal, korban mengalami kondisi memburuk dengan diagnosis keracunan alkohol.

"Jenazahnya sudah dibawa keluarga ke Agam," jelas Busril.

Dengan meninggalnya korban terakhir, maka tidak ada lagi warga binaan yang dirawat usai pesta miras oplosan parfum itu.

"Awalnya di RSAM dirawat 22 orang warga binaan. Meninggal 3 dan sisanya sudah dipulangkan," kata Busril.

Pesta miras di lapas

Sebelumnya diberitakan, puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, diduga mengalami keracunan usai pesta minuman alkohol oplosan untuk parfum.

Awalnya, satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia dan 22 orang lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Yessy Kurniati, yang dihubungi Kompas.com, Kamis (1/5/2025).

Yessy menyebut satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia di RSUD Bukittinggi.

Sedangkan 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi dan akhirnya dilaporkan 3 di antaranya meninggal dunia sehingga total meninggal menjadi 4 orang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Pemasyarakatan Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, menyebutkan pihaknya bersama Polresta Bukittinggi membentuk tim investigasi terkait kasus keracunan makanan itu.

"Kita bersama Polresta Bukittinggi bentuk tim investigasi terkait kasus ini ya," kata Marselina kepada wartawan, Kamis (1/5/2025) di Bukittinggi.

Menurut Marselina, dari pemeriksaan awal, keracunan diduga disebabkan alkohol oplosan yang digunakan untuk pembuatan parfum dicampurkan dengan minuman sachet, batu es, dan air.

"Kemudian minuman itu diminum bersama-sama oleh warga binaan sehingga menyebabkan keracunan," jelas Marselina.

Menurut Marselina, jika ditemukan adanya unsur kelalaian dalam kasus itu, maka pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan.

"Jika ada kelalaian, akan kita proses sesuai dengan ketentuan," kata Marselina.

MEDAN, iNewsMedan.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menggagalkan keberangkatan enam Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga kuat akan bekerja secara non prosedural di Kamboja. Pencegahan ini dilakukan di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, pada Sabtu (3/5/2025) pagi.

Informasi intelijen menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Petugas mencurigai enam calon penumpang penerbangan SQ991 rute Kualanamu - Singapura yang diduga akan melanjutkan perjalanan ke Phnom Penh, Kamboja, dengan tujuan bekerja tanpa melalui prosedur resmi yang berlaku.

Sekitar pukul 08.00 WIB, keenam WNI tersebut memasuki area pemeriksaan Imigrasi. Petugas yang telah mengantongi informasi awal segera mengarahkan mereka ke ruang wawancara untuk pemeriksaan lebih mendalam.

Salah satu calon penumpang berinisial P awalnya berdalih hendak berwisata ke Singapura. Namun, kecurigaan petugas terbukti benar saat menemukan tiket lanjutan ke Phnom Penh. Setelah diinterogasi lebih lanjut, P mengakui bahwa tujuannya adalah bekerja di sebuah restoran yang masih dalam tahap pembangunan di Kamboja.

Pengakuan serupa datang dari WNI lainnya berinisial C. Ia mengaku sebagai pemilik restoran di Kamboja dan berencana membawa serta tiga anggota keluarganya TSH (ibu), PJ (abang), dan KCBL (anak) serta dua calon pekerja restoran, yakni P dan RG. Ironisnya, C tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang sah untuk mempekerjakan WNI di luar negeri.

Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas Imigrasi bergerak cepat berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pada pukul 09.00 WIB, keenam calon pekerja migran ilegal tersebut diserahterimakan kepada petugas BP2MI untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menegaskan komitmen pihaknya dalam mencegah pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal. Ia menekankan bahwa praktik ini sangat berpotensi menimbulkan eksploitasi dan bahkan mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Kami tidak hanya fokus pada pemeriksaan dokumen perjalanan, tetapi juga memiliki peran krusial dalam melindungi WNI dari jeratan penempatan kerja non prosedural di luar negeri," ujar Uray Avian, Selasa (6/5/2025).

"Keberhasilan ini adalah wujud koordinasi yang cepat dan solid antara petugas Imigrasi dan BP2MI di lapangan. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri tanpa melalui jalur resmi. Pastikan seluruh proses keberangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi melindungi hak-hak para pekerja," sambungnya. 

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Teodorus Simarmata, mengapresiasi kinerja petugas di lapangan yang berhasil mengungkap upaya keberangkatan ilegal ini berkat informasi awal yang diterima.

"Keberhasilan ini membuktikan bahwa pengawasan keimigrasian di lapangan berjalan efektif. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait untuk memberantas praktik ilegal semacam ini," tegas Teodorus Simarmata.

Upaya pencegahan ini sejalan dengan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Drs. Agus Andrianto, khususnya program 'Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM)'. Langkah ini juga merupakan implementasi dari 'Aksi Nyata' dalam menjaga keamanan dan keselamatan WNI, terutama dari praktik pengiriman tenaga kerja ilegal yang rentan terhadap eksploitasi, yang menjadi salah satu dari lima poin Commander Wish Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Brigjen Pol. Yuldi Yusman.

Sinergi yang kuat antara Imigrasi dan instansi terkait seperti BP2MI akan terus ditingkatkan sebagai wujud perlindungan negara terhadap warganya, sekaligus menjadi langkah tegas dalam mendukung pemberantasan TPPO yang saat ini menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional.

Editor : Jafar Sembiring

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan, rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan KB vasektomi sebagai syarat wajib menerima bantuan sosial (bansos) berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Menurut Pangeran, kebijakan yang mengarah kepada pemaksaan warga untuk menjalani KB vasektomi agar bisa mendapatkan bansos dari pemerintah tidak dapat dibenarkan.

“Terlebih jika vasektomi dikaitkan dengan pemenuhan hak dasar seperti bansos. Usulan seperti ini jelas melanggar HAM, karena memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi, sebagai prasyarat memperoleh hak dasar," ujar Pangeran, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/5/2025).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memilih untuk menjalankan vasektomi maupun tidak.

Pangeran pun menekankan bahwa Bansos adalah hak konstitusional yang dijamin negara.

“Bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan," ujar Pangeran.

Diberitakan sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat, mengikuti program KB, termasuk vasektomi sebagai syarat utama.

Dia menilai, langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.

"Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga," kata Dedi, dikutip Kompas.com, Selasa (29/4/2025).

Dedi menilai, kebijakan vasektomi ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menilai, direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap bisa ditangkap bila melakukan korupsi, meski tidak lagi masuk kategori penyelenggara negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tentang BUMN.

Johanis secara pribadi berpendapat, jika perbuatan mereka terindikasi korupsi, tetap bisa diproses berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Dapat tidaknya direksi dan komisaris BUMN diproses dalam tipikor, tentunya tergantung pada konteks perbuatannya. Kalau perbuatannya terindikasi sebagai koruptor, tentunya dapat diproses menurut UU Tipikor," kata Johanis, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

"Masyarakat non-pegawai penyelenggara negara pun dapat diproses menurut ketentuan UU Tipikor sepanjang perbuatannya memenuhi unsur perbuatan tipikor," sambung dia.

Johanis juga mengatakan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, secara yuridis, direksi, komisaris, dan dewan pengawas perusahaan pelat merah itu tidak termasuk sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor.

Meski demikian, kata dia, peristiwa hukum yang berkaitan dengan korupsi yang terjadi sebelum UU BUMN berlaku masih bisa diproses.

"Peristiwa hukum yang terkait dengan Tipikor yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025, masih bisa diproses sesuai ketentuan UU Tipikor," ujar dia.

Johanis menyebut, UU BUMN tidak melarang aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap direksi dan komisaris.

Dia mengatakan, aturan dalam UU BUMN hanya mengatur bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara negara.

"Keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN itu tidak menghalangi/tidak melarang Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya melakukan pemberantasan tipikor karena tidak ada satu pasal pun dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 yang melarang APH untuk melakukan proses hukum terhadap Organ BUMN yang melakukan tipikor. UU BUMN hanya mengatur bahwa organ BUMN bukan merupakan penyelenggara negara," ucap dia.

Sebagai informasi, UU BUMN saat ini tengah menjadi sorotan karena membuat KPK tidak bisa menangkap pimpinan perusahaan pelat merah.

Pasal 3X Ayat (1) UU itu menyatakan, "Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara".

Kemudian, Pasal 9G berbunyi, "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara".

Sementara itu, UU KPK mengatur bahwa subyek hukum yang ditindak dalam korupsi adalah penyelenggara negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan draf terbaru RUU Perampasan Aset sudah dimatangkan.

"Pemerintah, sekali lagi, Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin (5/5/2025).

"Dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir," sambungnya.

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar RUU Perampasan Aset menjadi perhatian pemerintah.

Supratman menjelaskan, selanjutnya pemerintah akan berkonsultasi dengan DPR mengenai kapan mereka rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya.

Dia pun menegaskan RUU Perampasan Aset kini menjadi inisiatif pemerintah.

"Sampai sekarang masih tetap akan menjadi inisiatif pemerintah," kata Supratman.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan, Presiden Prabowo bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai salah satu langkah merealisasikan aturan mengenai perampasan aset.

Zaenur mengatakan, langkah itu bisa ditempuh Prabowo apabila tidak mencapai kesepakatan dengan DPR terkait pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Apalagi, Prabowo diketahui sudah dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu upaya memberantas korupsi di Tanah Air. “Kalau Presiden merasa bahwa susah untuk mencapai konsensus, untuk mencapai kesatuan pendapat di DPR segera, maka solusinya yang kedua bisa menggunakan Perppu,” kata Zaenur kepada Kompas.com, Jumat (2/5/2025). "Presiden bisa keluarkan Perppu sehingga mau tidak mau di masa persidangan berikutnya DPR wajib membahasnya,” ujarnya lagi.

Jakarta -

Modus baru pengendalian narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) memanfaatkan CCTV lewat jaringan WiFi diungkap legislator. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menduga kuat ada keterlibatan oknum dalam kasus tersebut.

"Dugaan kuat saya ada oknum yang kerja sama antar mereka," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Sahroni meminta pemerintah untuk mempersempit ruang gerak agar celah seperti dugaan tersebut tak terjadi. Dia mendesak agar segera dilakukan pengawasan yang ketat.

"Semua urusan terkait narkoba mustinya bisa dipersempit ruang transaksinya dengan segala pengawasan yang ketat. Jangan sampai dibiarkan oknum-oknum bekerja sama dengan para pihak," katanya.

Legislator Ungkap Modus Baru

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkap modus baru pengendalian narkoba di lapas tersebut. Hal itu disampaikan Tandra dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5). Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom.

"Kalau demikian bahwa kita ini sudah berada di dalam keadaan darurat narkoba, maka penanganan kita tidak lagi sepele seperti ini ya, anggaran yang Rp 2 triliun ini kalau boleh dinaikin, bahkan saya mengatakan 10 kali lipat juga belum tentu bisa selesai Indonesia begini besar," kata Tandra dalam Raker di Komisi III.

Tandra menyebut sempat berkunjung ke Polda Banten untuk berdiskusi terkait peredaran narkoba. Ia menyebut ada temuan pengendalian narkoba di dalam lapas menggunakan CCTV 360 derajat.

Melalui CCTV itu narapidana bisa berkomunikasi hingga diberi instruksi dari luar. Ia mengatakan saat ini penyalahgunaan narkoba di RI sudah canggih.

"Saya kemarin berkunjung ke Polda Banten membahas juga mengenai narkoba, di dalam lapas ditaroh CCTV nggak komunikasi dengan telepon, komunikasi lewat CCTV jaringan WiFi bisa ngomong, dia instruksikan WiFi-nya itu kameranya 360 derajat," ujar Tandra.

"Nah dia instruksikan cara membuatnya bagaimana yang di sana terima, ini udah canggih betul telepon sudah nggak dibutuhkan tinggal pasang CCTV ya kan," tambahnya.

Saksikan Live DetikPagi :

(azh/jbr)

PADANG, KOMPAS.com - Tokoh masyarakat Sumatera Barat, Nofrizon, meminta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar dan Lapas Kelas II A Bukittinggi bertanggung jawab atas tragedi pesta miras oplosan yang menewaskan tiga orang warga binaan Lapas Bukittinggi.

"Kanwil dan Lapas harus bertanggung jawab dan usut tuntas kasus ini secara transparan," kata Nofrizon yang dihubungi Kompas.com, Senin (5/5/2025).

Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar itu menyebutkan tragedi tersebut sangat memilukan karena terjadi pada warga yang dibina di Lapas.

Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan Bukittinggi dan Agam itu menilai banyak kejanggalan dalam kasus tersebut.

"Hasil pemeriksaan awalnya disebutkan disebabkan keracunan alkohol yang disalahgunakan, tapi sebanyak 200 mililiter. Apa benar alkohol sebanyak itu yang diminum bersama-sama dan dicampur air, minuman sachet, serta batu es bisa menyebabkan tiga orang meninggal?" kata Nofrizon.

Nofrizon menginginkan kasus itu dibuka secara terang benderang dan jika ada unsur kelalaian harus ditindak.

"Lapas itu tempat pembinaan. Jadi harus diusut tuntas secara transparan," jelas Nofrizon.

Nofrizon pun mendesak tim investigasi yang dibentuk agar bisa bekerja maksimal dan hasilnya diumumkan kepada publik.

"Kita ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di Lapas itu," kata Nofrizon.

Napi tewas karena miras oplosan

Sebelumnya diberitakan puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, diduga mengalami keracunan usai pesta minuman alkohol oplosan untuk parfum.

Awalnya, satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia dan 22 orang lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati yang dihubungi Kompas.com, Kamis (1/5/2025).

Yessy menyebut satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia di RSUD Bukittinggi.

Sedangkan 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi dan akhirnya dilaporkan dua di antaranya meninggal dunia sehingga total meninggal menjadi tiga orang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Pemasyarakatan Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, menyebutkan pihaknya bersama Polresta Bukittinggi membentuk tim investigasi terkait kasus keracunan makanan itu.

"Kita bersama Polresta Bukittinggi bentuk tim investigasi terkait kasus ini," kata Marselina kepada wartawan, Kamis (1/5/2025) di Bukittinggi.

Menurut Marselina, dari pemeriksaan awal, keracunan diduga disebabkan alkohol oplosan yang digunakan untuk pembuatan parfum dicampurkan dengan minuman sachet, batu es, dan air.

"Kemudian minuman itu diminum bersama-sama oleh warga binaan sehingga menyebabkan keracunan," jelas Marselina.

Menurut Marselina, jika ditemukan adanya unsur kelalaian dalam kasus itu, maka pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan.

"Jika ada kelalaian, akan kita proses sesuai dengan ketentuan," kata Marselina.