JAKARTA, KOMPAS.com -George Sugama Halim (35), anak bos toko roti yang melakukan penganiayaan terhadap pegawai berinisial D (19) di Cakung, Jakarta Timur, telah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya.

“Menetapkan saudara GSH sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (16/12/2024).

George ditetapkan tersangka setelah polisi menangkapnya di sebuah kamar hotel daerah Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin dini hari.

Berdasarkan video penangkapan yang diterima oleh Kompas.com, tampak Aiptu Zakaria alias Jacklyn Chopper bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi kamar hotel tempat George menginap.

Setelah pintu dibuka, pihak kepolisian memasuki kamar yang di dalamnya terdapat George bersama seorang pria.

Pada saat itu, George sedang duduk di atas kasur sambil menonton televisi, sementara pria lain yang bersamanya terlihat berjongkok tak jauh dari pelaku.

Melihat kehadiran polisi, George tampak menggaruk-garuk tangan kanannya berulang kali.

“Sudah paham ya, George? Sudah paham? Masalahnya sudah paham?” tanya Jacklyn sambil menyentuh lengan kiri George. George hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban.

George tidak menunjukkan perlawanan saat ditangkap. Ia langsung dibawa oleh polisi tanpa borgol atau ikatan di tangannya.

Tak kebal hukum

Penetapan George sebagai tersangka mematahkan klaim yang sempat disampaikannya kepada D.

Sebelumnya, George mengatakan dirinya kebal terhadap hukum sehingga berani melakukan penganiayaan terhadap D.

Berdasarkan pengakuan D, hal itu diungkapkan oleh George saat pertama kali dirinya dianiaya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja.

"Bilang saya 'Miskin, babu' terus dia juga bilang 'Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum', gitu," kata D saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari George untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual.

D melakukannya. Akan tetapi George tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci makinya.

"Iya pernah dilempar tempat solasi kena kaki saya dan meja, tapi pas dilemparin meja, enggak kena saya, dihalangin teman saya juga di situ," kata dia.

Beruntung atas pelemparan tersebut, D tidak mengalami luka yang serius. Kakinya hanya mengalami memar setelah mendapatkan kekerasan dari anak bosnya.

Kejadian itu adalah aksi pelemparan pertama George kepada D. Kejadian kedua terjadi pada 17 Oktober lalu. D dilempar lagi dengan berbagai barang padat oleh George karena enggan mengantarkan makanan ke kamar pelaku.

Sebelumnya diberitakan, seorang pegawai toko roti di Cakung diduga menjadi korban penganiayaan oleh George Sugama Halim.

Video rekaman insiden ini viral di media sosial, menunjukkan kejadian yang diduga terjadi pada Kamis (17/10/2024).

Dalam video itu, korban terlihat dihantam dengan kursi, mengakibatkan luka di kepala.

Menindaklanjuti beredarnya video tersebut, Unit Reskrim Polsek Cakung segera mendatangi lokasi kejadian.

Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku.

"Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya," jelas Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat (13/12/2024).

Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan.

"Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban," tambahnya.

(Penulis: Baharudin Al Farisi | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

JAKARTA, KOMPAS.com -George Sugama Halim (35), anak bos toko roti yang melakukan penganiayaan terhadap pegawai berinisial D (19) di Cakung, Jakarta Timur, telah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya.

“Menetapkan Saudara GSH sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin (16/12/2024).

George ditetapkan tersangka setelah polisi menangkapnya di sebuah kamar hotel daerah Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin dini hari.

Berdasarkan video penangkapan yang diterima oleh Kompas.com, tampak Aiptu Zakaria alias Jacklyn Chopper bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi kamar hotel tempat George menginap.

Setelah pintu dibuka, pihak kepolisian memasuki kamar yang di dalamnya terdapat George bersama seorang pria.

Pada saat itu, George sedang duduk di atas kasur sambil menonton televisi, sedangkan pria lain yang bersamanya terlihat berjongkok tak jauh dari pelaku.

Melihat kehadiran polisi, George tampak menggaruk-garuk tangan kanannya berulang kali.

“Sudah paham ya, George? Sudah paham? Masalahnya sudah paham?” tanya Jacklyn sambil menyentuh lengan kiri George. George hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban.

George tidak menunjukkan perlawanan saat ditangkap. Ia langsung dibawa oleh polisi tanpa borgol atau ikatan di tangannya.

Tak kebal hukum

Penetapan George sebagai tersangka mematahkan klaim yang sempat disampaikannya kepada D.

Sebelumnya, George mengatakan, dirinya kebal terhadap hukum sehingga berani melakukan penganiayaan terhadap D.

Berdasarkan pengakuan D, hal itu diungkapkan oleh George saat pertama kali dirinya dianiaya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja.

"Bilang saya, 'Miskin, babu', terus dia juga bilang, 'Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum', gitu," kata D saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari George untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual.

Lalu, D melakukannya. Akan tetapi, George tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci makinya.

"Iya, pernah dilempar tempat isolasi kena kaki saya dan meja, tapi pas dilemparin meja, enggak kena saya, dihalangin teman saya juga di situ," kata dia.

Beruntung, atas pelemparan tersebut, D tidak mengalami luka yang serius. Kakinya hanya mengalami memar setelah mendapatkan kekerasan dari anak bosnya.

Kejadian itu adalah aksi pelemparan pertama George kepada D. Kejadian kedua terjadi pada 17 Oktober lalu. D dilempar lagi dengan berbagai barang padat oleh George karena enggan mengantarkan makanan ke kamar pelaku.

Sebelumnya diberitakan, seorang pegawai toko roti di Cakung diduga menjadi korban penganiayaan oleh George Sugama Halim.

Video rekaman insiden ini viral di media sosial, menunjukkan kejadian yang diduga terjadi pada Kamis (17/10/2024).

Dalam video itu, korban terlihat dihantam dengan kursi, mengakibatkan luka di kepala.

Menindaklanjuti beredarnya video tersebut, Unit Reskrim Polsek Cakung segera mendatangi lokasi kejadian.

Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku.

"Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya," jelas Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat (13/12/2024).

Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan.

"Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban," tambahnya.

(Penulis: Baharudin Al Farisi | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Jakarta: Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengusulkan pemberian amnesti kepada 44.000 narapidana sebagai bagian dari upaya mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga permasyarakatan (lapas). Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyampaikan amnesti ini juga mencakup narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan gangguan jiwa.

Pemberian amnesti diharapkan bisa meringankan beban lapas sekaligus memberikan pertimbangan kemanusiaan. Namun, amnesti tidak akan diberikan kepada narapidana yang terlibat dalam peredaran narkotika dengan status pengedar atau bandar, yang akan tetap menjalani hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa waktu terakhir amnesti menjadi topik hangat yang dibicarakan. Namun, masih banyak yang belum memahami dengan jelas tentang apa itu amnesti, apa saja syarat-syaratnya, serta contoh-contoh pemberiannya.
Berikut penjelasan lengkap soal amnesti dikutip dari beberapa sumber:

Pengertian amnesti

Amnesti adalah tindakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada individu atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Konsep ini berasal dari bahasa Yunani 'amnestia' yang berarti pernyataan terhadap orang banyak untuk menghilangkan hukuman yang dikenakan atas tindakan pidana tersebut.

Tujuan dari amnesti adalah memberikan kesempatan kedua bagi individu yang sudah menjalani hukuman atau terlibat dalam tindak pidana.

Syarat pemberian amnesti

Pemberian amnesti umumnya memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Beberapa syarat yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Tindak Pidana Tertentu: Amnesti hanya diberikan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap tidak terlalu berat atau dapat mempengaruhi stabilitas negara. Untuk kasus narkoba, misalnya, amnesti hanya diberikan kepada narapidana dengan status pengguna, bukan pengedar atau bandar
2. Pertimbangan Kemanusiaan: Pemberian amnesti juga sering dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan, terutama untuk narapidana yang menderita penyakit serius, seperti HIV/AIDS atau gangguan jiwa, yang tidak bisa mendapatkan perawatan yang layak di lapas
3. Proses Pemeriksaan: Pemberian amnesti harus melalui proses pemeriksaan yang ketat oleh pemerintah dan lembaga terkait, untuk memastikan bahwa penerima amnesti memenuhi kriteria yang ditetapkan

Baca juga: 44 Ribu Napi Berpeluang Diberi Amnesti, Prabowo Disebut Setuju

Tujuan amnesti

Amnesti diberikan untuk beberapa tujuan penting, antara lain:

1. Transisi Demokrasi: Amnesti dapat membantu negara yang sedang beralih menuju sistem demokrasi dengan menghapuskan hukuman terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana selama periode otoritarian sebelumnya
2. Pemeliharaan Perdamaian: Dalam situasi konflik bersenjata, amnesti dapat menjadi bagian dari upaya untuk mengakhiri konflik dan memulihkan perdamaian dengan menghapuskan hukuman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perang atau pemberontaka
3. Rekonsiliasi Nasional: Tindakan amnesti juga dapat mendorong rekonsiliasi antara kelompok-kelompok yang bertikai, memberikan kesempatan bagi individu yang terlibat dalam konflik untuk kembali berkontribusi dalam masyarakat

Dasar hukum amnesti di Indonesia

Amnesti di Indonesia diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti atas pertimbangan tertentu. Selain itu, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 juga mengatur pemberian amnesti, yang menghapuskan segala akibat hukum pidana terhadap individu yang diberikan tindakan tersebut.

Contoh pemberian amnesti

Beberapa contoh pemberian amnesti yang pernah terjadi di Indonesia antara lain:

1. Pengampunan oleh Presiden Joko Widodo terhadap dosen Universitas Syiahkuala Saiful Mahdi yang terlibat dalam kasus UU ITE pada tahun 2021
2. Pengampunan oleh Presiden Soekarno kepada individu yang terlibat dalam pemberontakan pada masa awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1959
3. Pengampunan oleh Presiden Joko Widodo kepada korban kasus UU ITE pada tahun 2021 yang dirasa tidak adil
4. Pengampunan oleh Presiden Joko Widodo terhadap terpidana kasus narkoba, Muhammad Yusuf, pada tahun 2015.

Pemberian amnesti memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, baik sebagai alat untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas maupun sebagai langkah kemanusiaan untuk individu yang membutuhkan bantuan. Meskipun demikian, pemberian amnesti tidak berlaku untuk semua narapidana dan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Penerapan amnesti juga menunjukkan upaya negara menjaga perdamaian dan stabilitas nasional, sambil memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. (Suchika Julian Putri)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Denpasar -

Pihak Imigrasi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan grasi kepada lima narapidana 'Bali Nine' yang dipulangkan ke Australia. Lima napi itu akan melanjutkan hukuman di negaranya.

"Tidak diberikan grasi oleh pemerintah dan tidak ada sejarahnya pemerintah memberikan grasi kepada narapidana dalam kasus narkoba," ujar Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Hukum, HAM, Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, dilansir detikBali, Senin (16/12/2024).

Surya menegaskan lima narapidana itu akan melanjutkan hukuman pidananya di Australia.

"Seperti yang saya sampaikan yang bersangkutan tidak diberikan grasi. Yang bersangkutan dipindahkan ke negaranya untuk tetap melanjutkan hukuman di negaranya, bukan dibebaskan di negaranya," tegasnya.

Seperti diketahui, lima terpidana 'Bali Nine' dipulangkan ke negara asalnya, Australia. Para napi penyelundup heroin ini dipulangkan tanpa grasi atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto.

Lima gembong narkoba itu telah tiba di Australia pada Minggu (15/12) kemarin. Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk memulangkan mereka.

Baca selengkapnya di sini

(idh/imk)

Jogja -

Mary Jane telah tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta usai dipindahkan dari Lapas Perempuan Jogja di Wonosari. Pemindahan ini jelang pemulangannya ke Filipina.

Dilansir detikNews, setiba di Lapas Perempuan Jakarta, Mary Jane menjalani pemeriksaan kesehatan hingga administrasi. Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan Mary Jane menjalani serangkaian prosedur pemindahan.

"Proses penerimaan diawali dengan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima," kata I Nyoman Gede Surya dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).

Kemudian Mary Jane ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan.

"Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi, Mary Jane kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan. Selanjutnya, Mary Jane diwajibkan mengikuti program pengenalan lingkungan (mapenaling) sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di Lapas," lanjutnya.

Dia menjelaskan, Mary Jane tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada pukul 07.30 WIB tadi. Ia dipindahkan dari Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul Minggu (15/12). Mary Jane didampingi oleh 6 (enam) orang petugas Satopatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 4 (empat) orang petugas dari Kejaksaan Tinggi DIY serta Kejaksaan Negeri Sleman.

"Hari ini, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta menyambut kedatangan salah satu narapidana yang cukup menyita perhatian publik, Mary Jane Fiesta Veloso. Proses pemindahan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.05.05-2540 tertanggal 13 Desember 2024," kata I Nyoman Gede Surya.

"Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan didampingi perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Timur," lanjutnya.

I Nyoman Gede Surya mengatakan bahwa proses pemindahan ini berjalan lancar. Dia memastikan proses pemindahannya sesuai SOP.

"Proses ini berjalan dengan lancar sesuai dengan standar operasional prosedur, mengutamakan keamanan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses pemindahan narapidana Mary Jane Fiesta Veloso dari Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berlangsung dengan sukses. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan di Lapas tujuan, berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)," tuturnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap alasan pemulangan narapidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina. Ia menyebut transfer Mary Jane itu atas diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden. Berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum, kita menjadi pihak ataupun kita ratifikasi," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12).

Yusril mengatakan sampai saat ini belum ada hukum tertulis tentang transfer narapidana warga negara asing. Sebab itu, kata dia, Presiden Prabowo menggunakan diskresi dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggara negara.

Terbaru, Yusril mendengar informasi bahwa Mary Jane akan diberi pengampunan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong. Hukuman Mary Jane diubah menjadi pidana seumur hidup.

Yusril mengatakan tanggung jawab Mary Jane berada di negara asal jika sudah dipindahkan. Menurutnya, Filipina pun sudah menerima status Mary Jane sebagai terpidana mati.

"Jadi terhadap kasus Mary Jane itu karena memang dijatuhi pidana mati, maka eksekutornya adalah Jaksa Agung, tapi karena dipindahkan ke negara lain, maka tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana ada pada pemerintah Filipina dan mereka sudah sedia untuk menerimanya dengan status tetap sebagai narapidana mati," kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Yusril mengatakan tanggung jawab setelah dipindahkan berada di Presiden Filipina. Ia mendengar Mary Jane akan diberi pengampunan dengan mengubah hukuman menjadi pidana seumur hidup.

"Tapi terserah pada Presiden Filipina apakah akan memberikan pengampunan atau tidak kepada yang bersangkutan. Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina," ujarnya.

Untuk diketahui, Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada 2010 karena kasus narkotika. Pemerintah Indonesia tidak memberi grasi untuk Mary Jane, tetapi setuju memulangkannya ke Filipina.

(rih/dil)

Denpasar -

Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan grasi kepada lima narapidana 'Bali Nine' yang dipulangkan ke Australia. Ternyata, Indonesia tidak pernah memberi grasi kepada narapidana narkoba.

"Tidak diberikan grasi oleh pemerintah dan tidak ada sejarahnya pemerintah memberikan grasi kepada narapidana dalam kasus narkoba," ujar Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Hukum, HAM, Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram kepada detikBali, Senin (16/12/2024).

Surya menegaskan kelima narapidana itu akan melanjutkan hukuman pidananya di Australia. "Seperti yang saya sampaikan yang bersangkutan tidak diberikan grasi. Yang bersangkutan dipindahkan ke negaranya untuk tetap melanjutkan hukuman di negaranya, bukan dibebaskan di negaranya," tegasnya.

Seperti diketahui, lima terpidana 'Bali Nine' dipulangkan ke negara asalnya, Australia. Para napi penyelundup heroin ini dipulangkan tanpa grasi atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto.

Lima gembong narkoba itu telah tiba di Australia pada Minggu (15/12) kemarin. Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk memulangkan mereka.

Kelimanya yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens. Mereka telah menjalani masa hukuman selama hampir 20 tahun.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, kelima terpidana itu dipindahkan tanpa pengampunan. Itu artinya, mereka masih berstatus terpidana atau tahanan.

"Kami pindahkan semuanya dalam status tahanan," kata Yusril dalam keterangannya, Minggu (15/12).

(dpw/gsp)

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memulangkan lima terpidana kasus Bali Nine ke Australia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (15/12/2024).

Kasus Bali Nine adalah kasus narkoba dengan sembilan pelaku kelompok "Bali Nine" asal Australia, yang ditangkap pada 2005 karena menyelundupkan 8,2 kilogram heroin keluar Bali.

Kelima narapidana yang dipulangkan adalah Matthew James Norman, Scott Anthony Rush, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Mereka dipindahkan melalui kesepakatan practical arrangement antara pemerintah Indonesia dan Australia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemindahan didasari prinsip timbal balik atau resiprokal.

Selain itu, pemerintah Australia juga telah menyatakan menghormati kedaulatan dan keputusan pengadilan Indonesia.

"Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apa pun," kata Yusril, dikutip dari Kompas.com, Minggu.

Lantas, seperti apa perjalanan kasus narkoba Bali Nine?

Kilas balik kasus Bali Nine

Bali Nine adalah julukan untuk sembilan narapidana Australia yang ditangkap di Bali karena kasus sindikat narkoba pada 2005.

Dari sembilan anggota, dua orang telah dieksekusi mati pada 2015, satu terpidana meninggal dalam penjara, satu telah bebas setelah menerima remisi, dan lima lainnya akan dipulangkan ke Australia.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (29/4/2015), mereka ditangkap oleh kepolisian Indonesia setelah mendapat informasi dari Kepolisian Federal Polisi Australia.

Berikut lini masa kasus Bali Nine yang melibatkan sembilan warga negara Australia:

17 April 2005, ditangkap di bandara

Sembilan warga Australia ditangkap di Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan tuduhan berupaya menyelundupkan lebih dari 8 kilogram heroin keluar dari Indonesia.

Martin Stephens (29 tahun), Renae Lawrence (27 tahun), Scott Rush (19 tahun), dan Michael Czugaj (19 tahun) ditangkap di bandara, dengan mengikat paket heroin ke tubuh mereka.

Mereka membawa heroin yang dikaitkan di tubuh, dengan perincian Renae 2,7 kilogram, Scott 1,3 kilogram, dan Michael 1,75 kilogram heroin.

Sementara itu, tiga lainnya, Si Yi Chen (20 tahun), Tan Duc Thanh Nguyen (21 tahun), dan Matthew Norman (18 tahun) ditangkap di Hotel Maslati, dekat Pantai Kuta, dengan kepemilikan 300 gram heroin.

Andrew Chan (22 tahun) dan Myuran Sukumaran (24 tahun) ditangkap di bandara karena dianggap terkait dengan tujuh orang yang sudah diamankan.

Kepolisian Federal Australia (AFP) pun mengonfirmasi telah memberikan informasi kepada kepolisian Indonesia untuk menyelidiki upaya penyelundupan heroin tersebut.

11 Oktober 2005, persidangan kasus Bali Nine dimulai

Persidangan pertama untuk Martin Stephens, Michael Czugaj, dan Myuran Sukumaran berlangsung pada 11 Oktober 2005 di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali.

Keesokan harinya, pada 12 Oktober 2005, persidangan digelar untuk Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duch Than Nguyen.

Hari berikutnya, pada 13 Oktober 2005, giliran Andrew Chan dan Scott Rush yang memenuhi panggilan persidangan di PN Denpasar.

Sementara itu, persidangan untuk Renae Lawrence digelar pada 14 Oktober 2005.

13 Februari 2006, pelaku pertama kali dijatuhi hukuman

Majelis hakim menjatuhi terdakwa Renae Lawrence dan Scott Rush dengan hukuman penjara seumur hidup.

Hakim menilai, tidak ada bukti untuk mendukung klaim bahwa mereka telah dipaksa membawa obat-obatan dengan ancaman anggota keluarga akan dibunuh.

Pada 14 Februari 2006, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati karena dinilai telah menyediakan uang, tiket pesawat, dan hotel kepada para penyelundup.

Sementara itu, oleh PN Denpasar, Michael Czugaj dan Martin Stephens dihukum penjara seumur hidup.

Menyusul pada 15 Februari 2006, Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duc Thanh Nguyen diputuskan bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup.

6 September 2006, hukuman diperberat dan diringankan

Hukuman bagi Scott Rush, Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman diperberat menjadi hukuman mati setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar.

Di tingkat banding, hukuman Michael Czugaj sempat dikurangi menjadi 20 tahun pada 2006. Namun, di tingkat kasasi, MA memvonisnya dengan penjara seumur hidup.

Hukuman mati bagi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tidak berubah setelah PT Denpasar menolak permohonan banding keduanya.

Berbeda nasib, seperti dikutip Kompas.com, Minggu (1/12/2024), Renae Lawrence, satu-satunya wanita dalam kelompok Bali Nine, awalnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Kendati demikian, hukumannya dikurangi menjadi 20 tahun setelah banding. Hukumannya kemudian dikurangi lebih dari enam tahun karena dianggap berperilaku baik dan menerima remisi hari libur nasional.

27 Juli 2007, PM Australia bicara soal kasus Bali Nine dengan SBY

Perdana Menteri (PM) Australia saat itu, John Howard mengaku telah membicarakan kasus yang menimpa sembilan warganya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sebuah pertemuan.

"Saya merasa masalah tersebut layak dibicarakan karena menarik banyak perhatian di Australia," ujar Howard.

6 Maret 2008, MA meringankan hukuman

MA memutuskan mengurangi hukuman mati bagi Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman menjadi penjara seumur hidup.

Pada 13 April 2010, Martin Stephens mencoba agar keputusan hukuman seumur hidupnya ditinjau ulang, tetapi kemudian ditolak 10 bulan kemudian.

Pada Agustus tahun yang sama, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran kembali mengajukan upaya hukum agar tidak dihukum mati.

Dalam persidangan, mereka mengungkapkan penyesalan dan memohon ampun. Kepala Penjara Kerobokan pun bersaksi bahwa keduanya memberikan kontribusi di penjara dengan menggelar pelatihan komputer dan seni.

Sementara itu, Scott Rush mengajukan banding terakhirnya pada 26 Agustus 2010 dengan membawa surat dari Kepolisian Federal Australia yang menyatakan dirinya memainkan peran kecil dalam kasus penyelundupan heroin.

Komisaris AFP Mick Keelty turut ikut bersaksi di persidangan.

Baru pada 11 Mei 2011, MA memutuskan mengurangi hukuman bagi Scott Rush dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

13 Mei 2012, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran memohon grasi

Andrew Chan meminta grasi atau pengampunan kepada Presiden SBY agar tidak dieksekusi mati, sehingga dapat terus hidup dan memperbaiki diri.

Kepala Lapas Kerobokan, I Gusti Ngurah Wiratna mengatakan, permohonan ini didasarkan pada usia Chan yang masih muda.

Kemudian, pada 9 Juli 2012, Myuran Sukumaran juga ikut mengajukan permohonan grasi.

Pada akhir 2012, Kejaksaan Agung memberikan penangguhan eksekusi mati hingga satu tahun bagi keduanya.

11 Desember 2014, Jokowi menyatakan tidak ada ampun

Dalam sebuah pidato yang disampaikan di hadapan sejumlah mahasiswa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak ada pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam kasus narkoba, kendati permintaan grasi telah banyak menanti.

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengatakan, dia menghargai sistem hukum yang berlaku di negara lain, tetapi tetap mengupayakan jalur diplomatik.

17 Januari 2015, PM Abbott meminta pembatalan eksekusi

PM Australia, Tony Abbott, mendekati Presiden Jokowi secara langsung agar memberikan pengampunan kepada Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Juru Bicara PM Australia mengatakan, Pemerintah Australia terus berupaya agar mencegah eksekusi kedua warganya di Indonesia.

Pada 20 Januari 2015, Tony Abbott kembali menyurati Jokowi untuk menerima permohonan grasi kedua terpidana mati.

29 April 2015, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi mati

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi oleh regu tembak di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada 29 April 2015 pukul 00.35 WIB.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, Rabu (29/4/2015), jenazah terpidana kemudian dibersihkan dan mulai diantarkan kepada pihak keluarga pada pukul 04.30 WIB.

19 Mei 2018, Tan Duc Thanh Nguyen meninggal

Terpidana kasus Bali Nine, Tan Duc Thanh Nguyen, meninggal dunia karena sakit kanker lambung pada 19 Mei 2018.

Terpidana penjara seumur tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam, dan jenazahnya diterbangkan ke Australia pada bulan yang sama.

Sementara itu, Renae Lawrence dibebaskan pada 2018 di usia 41 tahun setelah menjalani lebih dari 13 tahun penjara.

Lebih dari empat tahun kemudian, pada Minggu (15/12/2024) lalu, lima terpidana kasus Bali Nine, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens pun dipulangkan ke Australia dengan status sebagai narapidana.

(Sumber: Kompas.com/Aryo Putranto Saptohutomo, Abba Gabrillin, Aditya Jaya Iswara)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekjen Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI) dr Putro Muhammad menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus kekerasan yang dialami Muhammad Luthfi, chief koas di Universitas Sriwijaya. Penganiayaan yang dilatarbelakangi persoalan jadwal piket akhir tahun ini dilakukan oleh ajudan orang tua dari salah satu peserta koas berinisial LA.

Dokter Putro menyoroti pentingnya penguatan perlindungan hukum dari institusi kampus dan pemerintah terhadap para dokter muda atau koas. Pasalnya, dokter koas juga sudah terlibat dalam pelayanan di rumah sakit.

“Jadi saya kira perlindungan hukum harus betul-betul dijalankan terutama untuk yang tenaga medis, walaupun ini koas, namun mereka juga terlibat dalam pelayanan,” kata dokter Putro saat dihubungi Republika.co.id, Senin (16/12/2024).

Berkaca dari kasus ini, dokter Putro juga mendorong pihak kampus untuk membuat skema penyelesaian konflik di antara dokter koas. Selain itu, pihak kampus juga dinilai perlu membekali ilmu manajemen konflik terhadap para dokter koas.

“Kemahiran dalam manajemen konflik itu yang tidak pernah ada. Selama ini pendekatannya hanya akademik. Koas itu kan jembatan untuk masuk ke dunia kerja. Makanya harus dibekali manajemen konflik. Ini penting untuk digarisbawahi, karena bagaimanapun institusi pendidikan harus berperan,” ujar dokter Putro.

Dokter Putro menegaskan seharusnya orang tua tidak perlu ikut campur atau melakukan intervensi terhadap internal profesi, dalam hal ini pendidikan dokter. Menurut dokter Putro, masalah jadwal piket seharusnya bisa diselesaikan di tingkat professional.

“Kami tentu sangat prihatin dengan masalah ini. Selanjutnya, terkait dengan intervensi pihak keluarga ini, ini menjadi perhatian. Harusnya ini menjadi urusan internal profesi, dalam konteks pendidikan dokter, sehingga masalah semacam ini ya harusnya diselesaikan di tingkat professional. Karena jika orang tua mengintervensi akan makin memperburuk situasi,” kata dokter Putro

Dokter koas, yang juga dikenal sebagai dokter muda atau co-assistant, adalah mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani tahap pendidikan klinis. Pada tahap ini, mereka mempraktikkan ilmu kedokteran secara langsung sebagai langkah akhir sebelum mendapatkan status resmi sebagai dokter.

Saat ini ajudan berinisial F telah ditetapkan menjadi tersangka seusai menganiaya Muhammad Luthfi, chief koas di Universitas Sriwijaya, Palembang. Datuk menganiaya korban diduga gegara masalah jadwal piket anak majikannya yang merupakan mahasiswa junior berinisial LA.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemukulan terjadi di sebuah kafe di Palembang, di mana Luthfi memenuhi permintaan SM, ibu LA, untuk bertemu dan membahas jadwal piket koas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diduga SM kesal hingga mengintimidasi Luthfi. Namun, Luthfi dan kawannya diam saja. Sikap diam itu ternyata dianggap tidak sopan oleh Datuk. Tersulut emosinya, Datuk pun memukul Luthfi beberapa kali di bagian kepala.

Harus bergabung karena relevansinya sangat kuat dan ini sesuai dengan standar internasional serta best practice-nya juga mengharuskan. Kalau tidak, kita dipandang memiliki penilaian risiko tersendiri

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana bergabung dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat sinergi dalam mengantisipasi pendanaan terorisme lintas negara.

"Harapannya kami bisa bergabung dengan Satgas Pasti supaya kami bisa memperoleh rekomendasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono dalam Kegiatan Olahraga Bersama BNPT dan OJK di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12).

Saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, ia menjelaskan rekomendasi dari PPATK diperlukan karena dalam Undang-Undang Pendanaan Terorisme BNPT memiliki kewajiban untuk merumuskan daftar terduga teroris dan terduga jaringan terorisme.

Dirinya turut membeberkan Hasil Utama Penilaian Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 yang menjadi dasar pentingnya kerja sama dengan OJK.

Adapun Hasil Utama Penilaian Risiko TPPT Tahun 2021 terdiri atas pengumpulan dana (collecting) untuk pejuang teroris asing atau foreign terrorist fighter (FTF) melalui organisasi nirlaba atau non-profit organization (NPO) dan usaha bisnis yang sah.

Kemudian, lanjut Eddy, meliputi pula perpindahan dana (moving) menggunakan metode teknologi pembayaran baru, penggunaan dana (using) untuk membeli senjata dan bahan peledak, hingga perkembangan ancaman terkini, salah satunya penyalahgunaan asset virtual berupa kripto.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan rencana bergabungnya BNPT ke Satgas Pasti OJK merupakan keharusan karena relevansinya dengan tugas dan fungsi BNPT.

"Harus bergabung karena relevansinya sangat kuat dan ini sesuai dengan standar internasional serta best practice-nya juga mengharuskan. Kalau tidak, kita dipandang memiliki penilaian risiko tersendiri," ucap dia.

Satgas Pasti merupakan organisasi yang dibentuk untuk menangani dan mencegah aktivitas keuangan ilegal di Indonesia.

Satgas tersebut dibentuk oleh OJK bersama dengan kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana bergabung dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat sinergi dalam mengantisipasi pendanaan terorisme lintas negara.

"Harapannya kami bisa bergabung dengan Satgas Pasti supaya kami bisa memperoleh rekomendasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono dalam Kegiatan Olahraga Bersama BNPT dan OJK di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12).

Saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, ia menjelaskan rekomendasi dari PPATK diperlukan karena dalam Undang-Undang Pendanaan Terorisme BNPT memiliki kewajiban untuk merumuskan daftar terduga teroris dan terduga jaringan terorisme.

Dirinya turut membeberkan Hasil Utama Penilaian Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 yang menjadi dasar pentingnya kerja sama dengan OJK.

Adapun Hasil Utama Penilaian Risiko TPPT Tahun 2021 terdiri atas pengumpulan dana (collecting) untuk pejuang teroris asing atau foreign terrorist fighter (FTF) melalui organisasi nirlaba atau non-profit organization (NPO) dan usaha bisnis yang sah.

Kemudian, lanjut Eddy, meliputi pula perpindahan dana (moving) menggunakan metode teknologi pembayaran baru, penggunaan dana (using) untuk membeli senjata dan bahan peledak, hingga perkembangan ancaman terkini, salah satunya penyalahgunaan asset virtual berupa kripto.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan rencana bergabungnya BNPT ke Satgas Pasti OJK merupakan keharusan karena relevansinya dengan tugas dan fungsi BNPT.

"Harus bergabung karena relevansinya sangat kuat dan ini sesuai dengan standar internasional serta best practice-nya juga mengharuskan. Kalau tidak, kita dipandang memiliki penilaian risiko tersendiri," ucap dia.

Satgas Pasti merupakan organisasi yang dibentuk untuk menangani dan mencegah aktivitas keuangan ilegal di Indonesia.

Satgas tersebut dibentuk oleh OJK bersama dengan kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.

Denpasar -

Lima narapidana kasus narkoba yang tergabung dalam kelompok 'Bali Nine' dipulangkan ke Australia pada Minggu (15/12/2024). Pemindahan napi tersebut dilakukan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Darwin, Australia, di mana mereka akan melanjutkan masa pidana.

Kelompok Bali Nine terdiri dari sembilan warga negara Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 karena berusaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kilogram dari Indonesia ke Australia. Penangkapan ini bermula dari operasi di Bandara Ngurah Rai dan sebuah hotel di Kuta.

Kronologi Penangkapan

Penangkapan di Bandara

Empat anggota kelompok, yakni Michael Czugaj, Scott Rush, Martin Stephens, dan Renae Lawrence, ditangkap di Bandara Ngurah Rai saat hendak menaiki pesawat menuju Australia. Heroin ditemukan terpasang di tubuh mereka.

Penangkapan di Pesawat dan Hotel

• Andrew Chan, yang disebut sebagai 'godfather' kelompok ini, ditangkap di pesawat lain, meskipun tidak ditemukan barang bukti narkoba.
• Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Mattew Norman, dan Tach Duc Thanh Nguyen ditangkap di sebuah hotel di Kuta dengan barang bukti heroin seberat 350 gram.

Proses Hukum

Pada 2006, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada enam anggota kelompok ini. Namun, Renae Lawrence berhasil mendapatkan keringanan menjadi 20 tahun penjara.

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, sebagai tokoh utama kelompok tersebut, dijatuhi hukuman mati. Pada 2015, keduanya dieksekusi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Sementara itu, Tach Duc Thanh Nguyen meninggal dunia pada 2018 akibat kanker pada usia 34 tahun. Pada tahun yang sama, Renae Lawrence dibebaskan.

Pemulangan Lima Narapidana

Lima anggota Bali Nine yang tersisa, yakni Michael Czugaj, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen, dan Mattew Norman, dipindahkan ke Australia setelah 19 tahun menjalani hukuman di Indonesia. Pemindahan ini dilakukan tanpa pemberian grasi oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Australia menyatakan kelima napi tersebut akan melanjutkan masa pidana mereka di negaranya. Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk menjalani program rehabilitasi dan reintegrasi.

Kepulangan ini menandai berakhirnya perjalanan panjang kelompok Bali Nine di sistem hukum Indonesia, yang sempat menjadi perhatian internasional terkait kebijakan keras terhadap narkotika.

(dpw/dpw)

Mary Jane diwajibkan mengikuti program pengenalan lingkungan (mapenaling) sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lapas, sebelum ia dipindahkan ke negara asalnya, Filipina. Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina dalam beberapa hari ke depan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memastikan bahwa pemindahan narapidana kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso, dari Yogyakarta ke Jakarta berjalan sesuai prosedur operasional standar (SOP) dengan mengutamakan keamanan, transparansi, dan penghormatan hak asasi manusia (HAM).

“Proses pemindahan narapidana Mary Jane dari Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berlangsung dengan sukses,” kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Surya menjelaskan, pemindahan Mary Jane dari Yogyakarta ke Jakarta merupakan tindak lanjut dari Surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.05.05-2540 tertanggal 13 Desember 2024.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba itu bertolak menuju Jakarta via jalur darat pada Minggu (15/12) malam. Petugas penjemput tiba di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pada pukul 22.30 WIB, untuk kemudian melakukan pengecekan administrasi dan serah terima berkas Mary Jane.

Mary Jane dan barang bawaannya masuk ke dalam mobil Tim Satopspatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada pukul 22.50 WIB. Tepat pada pukul 23.00 WIB, mobil tim penjemput dan Mary Jane berangkat menuju Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta diikuti dengan satu mobil Kejaksaan Gunung Kidul.

Narapidana berkewarganegaraan Filipina itu tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada Senin pukul 07.30 WIB dengan didampingi oleh enam orang petugas Satopspatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta empat orang petugas dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.

Kedatangan Mary Jane dan rombongan diterima langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan didampingi perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

“Proses penerimaan diawali dengan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi, Mary Jane kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan,” kata Surya.

Selanjutnya, Mary Jane diwajibkan mengikuti program pengenalan lingkungan (mapenaling) sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lapas, sebelum ia dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

“Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina dalam beberapa hari ke depan,” ujar Surya pula.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez telah meneken pengaturan praktis (practical agreement) terkait pemindahan Mary Jane ke negara asalnya di Jakarta, Jumat (6/12) lalu.

Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan Mary Jane. Adapun Mary Jane, akan dipulangkan dalam status tetap sebagai narapidana sebelum Natal 2024.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010. Perempuan yang belakangan diketahui sebagai korban perdagangan manusia itu divonis hukuman mati oleh Pengadilan Sleman pada Oktober 2010.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024