Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memperpanjang masa pencegahan Harun Masiku ke luar negeri. Hal itu dilakukan lantaran Harun Masiku telah masuk ke daftar pencarian orang (DPO) sehingga Imigrasi bisa langsung melakukan pengamanan.

"Bila sudah ada tersangka yang masuk DPO, dan dia diketahui melakukan upaya ke luar negeri dan diketahui oleh pihak Imigrasi, maka Imigrasi akan melakukan pengamanan terhadap DPO tersebut untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

Oleh karena itu, menurut dia, KPK tidak perlu memperpanjang administrasi pencegahan Harun Masiku ke luar negeri. Tessa menuturkan Imigrasi akan langsung bertindak jika terdapat upaya Harun Masiku untuk ke luar negeri.

"Jadi tidak diperlukan lagi pengeluaran administrasi pencegahan," ujarnya.

Sebelumnya, masa pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap tersangka korupsi Harun Masiku sudah berakhir sejak 13 Januari 2021. Permohonan untuk pencegahan ini belum diajukan kembali.

Hal ini diungkap oleh Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Saffar M Godam. "Terakhir, berakhir pada tanggal 13 Januari 2021," kata Godam, dilansir Antara, Selasa (17/12/2024).

Godam menjelaskan, Harun Masiku saat ini tidak dicegah karena permintaan pencegahan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berakhir tiga tahun lalu. Pihak Imigrasi juga telah berkomunikasi dengan KPK mengenai kelanjutan pencegahan itu.

"Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024," imbuhnya.

Dengan belum diajukan kembali permohonan pencegahan, Harun Masiku dapat bebas bepergian ke luar negeri. Namun, Godam menyebutkan, Harun Masiku tidak tercatat melakukan perjalanan ke mana pun berdasarkan data perlintasan imigrasi.

Kendati tidak ada perpanjangan permohonan pencegahan terhadap Harun Masiku, Godam menegaskan bahwa Imigrasi tetap memantau perjalanan yang bersangkutan.

(amw/eva)

Surabaya (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Dr Mia Amiati menegaskan pentingnya penegakan hukum yang humanis namun tetap profesional dengan menjunjung nilai keadilan dan profesionalitas.

"Pendekatan humanis bukan berarti penegakan hukum menjadi lemah atau permisif, tapi penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum harus profesional, proporsional, dan akuntabel dengan mengedepankan empati serta prinsip due process of law,” ujar Mia, melalui keterangannya yang diterima di Surabaya, Selasa.

Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kajaksaan Tinggi (Kejati) Jatim 2024 yang digelar di Kabupaten Kediri, Mia mengatakan bahwa pendekatan tersebut juga bertujuan menghapus stigma bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Prinsip nondiskriminatif adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik,” tuturnya.

Mia Amiati menjelaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Surat Jaksa Agung RI Nomor B-148/A/CR.2/11/2024 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dan Daerah.

Selain itu, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.

“Penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan money follow program penting untuk memastikan program yang disusun efektif dan relevan dengan sasaran pembangunan nasional,” ujarnya.

Rakerda ini diawali dengan paparan capaian kinerja 2024 dari para asisten, dilanjutkan dengan pemaparan dari satuan kerja yang terpilih.

Mia berharap forum ini dapat menjadi wadah strategis untuk merumuskan solusi nyata dalam meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan di Jawa Timur.

“Rakerda bukan hanya formalitas, tetapi momentum untuk menyerap aspirasi dari bawah dan merumuskan langkah konkret agar Kejaksaan lebih responsif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat,” ujar Mia.

Hasil dari Rakerda ini nantinya akan menjadi bahan utama dalam Rapat Kerja Kejaksaan RI 2025 dan penyusunan laporan tahunan Kejaksaan RI 2024.

Dengan pendekatan yang humanis dan profesional, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penegakan hukum di wilayahnya.

KOMPAS.com - Kejatuhan rezim Bashar al-Assad di Suriah pada 8 Desember 2024 diikuti dengan pembebasan ribuan tahanan dari penjara-penjara bawah tanah.

Ribuan orang telah ditahan secara sewenang-wenang oleh rezim otoriter al-Assad. Kebanyakan ditahan karena menghadiri demonstrasi atau sekadar menyuarakan ketidakpuasan.

Pada 12 Desember 2024, CNN menayangkan momen jurnalis Clarissa Ward menemukan seorang tahanan yang tertinggal sendirian di dalam sel terkunci di penjara yang sudah dikosongkan.

Pria itu disebut tidak tahu bahwa rezim Assad sudah tumbang.

Dalam video yang ditayangkan CNN, tampak seorang penjaga membuka kunci pintu, lalu Ward memasuki sel dan menemukan sesosok tubuh berselimut meringkuk di sudut.

"Apakah ada seseorang di sana?” Ward bertanya beberapa kali.

Ketika seorang penjaga mendekat, seorang pria muncul dari balik selimut dengan tangan terangkat. Pria itu mengatakan bahwa dia telah berada di dalam sel selama tiga bulan.

"Kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja," kata Ward kepadanya.

Ward menawarkan air minum kepada pria tersebut dan menggenggam tangannya. Saat mereka membawa pria itu keluar dari penjara, dia menatap langit dengan lega.

Identitas palsu

Tahanan yang ditemukan CNN mengaku bernama "Adel Gharbal" dari Homs. Dia mengaku ditangkap tiga bulan sebelumnya karena ponselnya digeledah, dan dibawa ke Damaskus.

Gharbal mengatakan, awalnya ia ditahan di penjara lain sebelum dipindahkan ke lokasi yang ditunjukkan dalam video, tiga hari setelah jatuhnya rezim Assad.

Akan tetapi, identitas pria tersebut diragukan oleh media pemeriksa fakta Suriah, Verify-Sy. Mereka tidak menemukan catatan publik terkait tahanan bernama "Adel Gharbal".

Kemudian, Verify-Sy melakukan penelusuran lebih lanjut di Homs. Hasilnya, mereka menemukan bahwa nama asli pria tersebut adalah "Salama Mohammad Salama".

Salama, atau juga dikenal sebagai "Abu Hamza" adalah seorang letnan satu di Intelijen Angkatan Udara Suriah, yang terkenal dengan aktivitasnya di Homs.

Penduduk di lingkungan Al-Bayyada mengidentifikasi Abu Hamza sering ditempatkan di sebuah pos pemeriksaan di pintu masuk barat daerah itu.

Abu Hamza dilaporkan mengelola beberapa pos pemeriksaan keamanan di Homs dan terlibat dalam pencurian, pemerasan, dan memaksa penduduk untuk menjadi informan.

Menurut penduduk setempat, sebulan lalu Abu Hamza ditahan karena berselisih dengan seorang perwira yang lebih tinggi mengenai pembagian keuntungan dari hasil pungutan liar.

Warga Homs mengatakan bahwa Abu Hamza atau Salama memiliki riwayat kelam. Dia berpartisipasi dalam operasi militer di Homs pada 2014, membunuh warga sipil.

Selain itu, Abu Hamza bertanggung jawab atas penahanan dan penyiksaan banyak pemuda di kota tanpa alasan atau dengan tuduhan yang dibuat-buat.

Banyak yang menjadi sasaran hanya karena menolak membayar suap, menolak bekerja sama, atau bahkan karena alasan yang sewenang-wenang seperti penampilan mereka.

CNN melakukan penyelidikan

Sementara itu, seorang juru bicara CNN mengatakan kepada The Telegraph bahwa mereka telah menyelidiki latar belakang tahanan yang mengaku bernama "Adel Gharbal" tesebut.

"Kami telah menyelidiki latar belakangnya dan menyadari bahwa dia mungkin telah memberikan identitas palsu. Kami akan melanjutkan dan memperluas laporan kami mengenai hal ini," kata jubir CNN, seperti diberitakan The Telegraph, Senin (16/12/2024).

Jubir itu menambahkan, tidak ada seorang pun selain tim CNN yang mengetahui rencana untuk mengunjungi gedung penjara yang ditampilkan dalam tayangan tersebut.

"Peristiwa itu terjadi seperti yang muncul dalam tayangan kami. Keputusan untuk membebaskan tahanan yang ditampilkan dalam laporan kami diambil oleh penjaga - seorang pemberontak Suriah," ujarnya.

"Kami melaporkan apa adanya, termasuk apa yang dikatakan oleh tahanan kepada kami, dengan atribusi yang jelas," tuturnya.

JAKARTA, investor.id – Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan, pihaknya belum menerima permintaan pencekalan lagi terhadap Harun Masiku sejak Januari 2021.

"Terakhir (pencekalan Harun Masik) berakhir pada tanggal 13 Januari 2021. (KPK) belum mengajukan permohonan kembali," ujar Saffar di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Saffar menjelaskan mekanisme pencegahan seseorang ke luar negeri dapat dilakukan jika terdapat permohonan dari pihak yang berwenang. Dengan tak adanya permintaan pencekalan kembali dari KPK, maka sesuai dengan ketentuan, cekal terhadap Harun Masiku berakhir demi hukum.

"Artinya orang ini (Harun Masiku) tidak dicegah, orang ini tidak dicegah untuk berpergian ke luar negeri," ucap Saffar

Meski KPK belum mengajukan permintaan kembali untuk pencekalan Harun Masiku, Imigrasi tetap melakukan pemantauan jika ada pergerakan buron tersebut. Namun, berdasarkan update data perlintasan, belum ditemukan catatan perjalanan Harun Masiku. 

Saffar juga menegaskan, tindakan pecegahan baru dapat dilakukan apabila ada permintaan dari pihak berwenang atau instansi terkait. Dia pun mengaku bahwa pihaknya masih menjalin komunikasi dengan KPK terkait Harun Masiku.

"Terkahir komunikasi (dengan KPK) berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status pencegahan Harun Masiku pada tanggal 11 Desember 2024," jelas Saffar.

Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Dia diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar dapat ditetapkan sebagai anggota DPR. 

Namun, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron dan menghirup udara bebas.

Sementara itu, KPK belakangan telah menyebar empat foto terbaru Harun Masiku saat memperbarui surat DPO mantan caleg PDIP tersebut. Dalam surat itu, KPK mencantumkan foto-foto Harun Masiku terbaru dengan gaya formal menggunakan batik dan kemeja serta dalam pose metal menggunakan kaus dan kemeja flanel.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jadi, ada warga binaan (tenaga pendamping) yang akan mengurus itu.

Mataram (ANTARA) - Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (KDD NTB) memastikan kesiapan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lombok Barat menampung penahanan tersangka kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka penyandang tunadaksa berinisial IWAS alias Agus.

"Iya, tadi kami sudah melihat dan memastikan, kalau nanti Agus menjalani penahanan, paling tidak ruangannya (tahanan) sudah siap," kata Ketua KDD NTB Joko Jumadi di Mataram, Selasa.

Dari kunjungan ke Lapas Kelas II A Lombok Barat, Joko menyebutkan terdapat dua kamar tahanan untuk penyandang disabilitas yang sudah lengkap dengan fasilitas penunjang.

"Menurut kami, itu sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ. Di satu kamar, ada dua kamar mandi, kloset ada yang jongkok dan duduk, kemudian ada sower," ujarnya.

Dengan kesiapan tersebut, Joko mengatakan bahwa tersangka IWAS sudah bisa menjalani penahanan ruang tahanan (rutan) apabila nanti masa tahanan rumah sudah habis.

"Jadi, memungkinkan dia (Agus) menjadi tahanan rutan selama dia (rutan) aksesibel. Tadi kami lihatnya aksesibel," ucap dia.

Selama menjalani penahanan di lapas, lanjut Joko, Lapas Kelas II A Lombok Barat juga akan mendapat dukungan tenaga pendamping untuk membantu segala kebutuhan tersangka IWAS.

"Umpamanya nanti, dia (Agus) butuh bantuan buka celana, nanti akan ada tenaga pendamping yang bantu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat M. Fadli membenarkan pihaknya telah memiliki ruangan tahanan khusus bagi warga binaan lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Jumlahnya dua kamar.

"Ruangan itu ada perbedaan fasilitas. Ada tambahan kloset duduk, memang kebutuhan teman-teman lansia dan disabilitas," kata Fadli.

Lapas Kelas II A Lombok Barat juga memiliki tenaga pendamping yang siap membantu segala kebutuhan penyandang disabilitas maupun lansia. Tenaga pendamping ini adalah seorang warga binaan.

"Jadi, ada warga binaan (tenaga pendamping) yang akan mengurus itu," ujarnya.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Masa pencegahanbepergian ke luar negeri terhadap buronan Harun Masiku telah berakhir pada 13 Januari 2021. Hal itu disampaikan oleh Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam usai press briefing Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024, Selasa (17/12/2024).

"Terakhir, berakhir pada tanggal 13 Januari 2021," kata Godam.

Godam menjelaskan, dengan berakhirnya masa pencegahan tersebut, maka Harun Masiku tidak lagi dicegah meninggalkan Indonesia.

"Ya maknanya tidak dicegah. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri," ujarnya.



Godam menjelaskan, pihaknya telah mempertanyakan kelanjutan pencegahan Harun Masiku kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, tidak disebutkan respons dari Lembaga Antirasuah.

"Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menerbitkan ulang surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka korupsi Harun Masiku.

Dalam surat DPO yang diterima SINDOnews disertakan pula foto-foto terbaru penampakan Harun Masiku, dengan berbagai gaya dan pakaian yang berbeda-beda.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika membenarkan bahwa pihak lembaga antirasuah menerbitkan ulang surat DPO Harun Masiku.

"Betul (menerbitkan ulang surat DPO Harun Masiku)," kata Tessa saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024).

Dalam surat DPO itu, KPK turut melampirkan ciri-ciri khusus dari Harun Masiku. Diantaranya yakni, Tinggi Badan 172 cm, Rambut Hitam, Warna Kulit Sawo Matang. Dan ciri khusus, berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis.

Surat DPO itu sendiri menegaskan keterangan untuk ditangkap dan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudan, dituliskan pula nomor KTP dan Paspor milik Harun Masiku.

Palembang -

Kuasa hukum menjelaskan jadwal kaos yang menjadi pemicu penganiayaan Muhammad Luthfi Hadyhan (22), mahasiswa koas di Palembang, oleh sopir orang tua Lady (LA). Narasi yang beredar, diduga Lady tidak terima dengan pembagian jadwal piket saat musim libur. Kuasa hukum membantah hal tersebut.

Tim kuasa hukum Lady dan Sri Meilina, Bayu Prasetya Andrinata menjelaskan dugaan tidak adanya kompromi dan musyawarah antarkoas terkait penjadwalan tersebut. Dia menegaskan tidak ada niatan Lady untuk menolak piket jaga.

"Terkait permasalahan ini awalnya, banyak di media seolah olah si Lady ini tidak mau jaga, tidak seperti itu, sebenarnya si Lady itu mau jaga," katanya.

Bayu menerangkan, pada saat jadwal pertama yang sudah dibuat, kelompok Luthfi jaga sebanyak 4 kali dalam sebulan. Sementara kelompok Lady 5 kali jaga dalam sebulan. Kemudian Lady menanyakan hal tersebut. Jadwal jaga pun diperbaiki oleh Sekretariat.

"Hasilnya di mana kelompok Lady 4 kali dan Luthfi 5 kali. Namun, di jadwal yang kedua itu kelompok Lady diberikan jadwal istirahatnya mepet," ujarnya.

Jadwal istirahat yang mepet yang dimaksud adalah jarak antara jaga pertama dan jaga berikutnya. Bayu mengatakan kelompok Luthfi punya jeda 5 hari, sementara kelompok Lady hanya dijeda 2 hari.

"Menurut Lady itu tidak adil. Sebenarnya Lady sudah terima dengan jadwal kedua itu. Tapi memang pada saat Lady bercerita ke ibunya, mamanya izin untuk berbicara dengan si Luthfi, tapi Lady tidak mengizinkan," tuturnya.

Namun, tanpa sepengetahuan Lady, ibunya berinisiatif menemui Luthfi di sebuah kafe di Jalan Demang bersama sopirnya. Saat itu, Lady masih menjalani koas. Lina hendak mengklarifikasi karena diduga Luthfi sempat berbicara dengan nada tinggi terhadap Lady perihal jadwal jaga ini.

"Luthfi berkata kepada Lady melalui voice note, 'Sudahlah kau ni berkali-kali minta ganti, sudahlah kau atur dewek be (kau atur saja sendiri)' tapi nadanya agak tinggi. Mamanya ingin mengklarifikasi kenapa bisa seperti itu," tutur Bayu.

Bayu juga meluruskan terkait perkataan sudah berkali-kali minta ganti. Menurut pengakuan Lady, dia baru meminta perbaikan jadwal satu kali.

Kedua belah pihak telah dipanggil oleh tim investigasi internal Universitas Sriwijaya (Unsri). Keduanya telah memberi keterangan. Lady datang langsung, sementara Luthfi yang masih menjalani perawatan memberikan keterangan via Zoom.

(des/des)

London -

Reynhard Sinaga yang sedang menjalani masa hukumannya di penjara Inggris dilaporkan menjadi target serangan oleh sesama narapidana, yang disebut muak dengan tindak kejahatan yang dilakukan pria yang masih berstatus warga negara Indonesia (WNI) tersebut.

Reynhard yang kini berusia 41 tahun, seperti dilansir media lokal Inggris, The Sun dan The Standard, Selasa (17/12/2024), nyaris mengalami luka serius dalam serangan yang terjadi di dalam penjara HMP Wakefield di Inggris pada Juli lalu.

Tindak penyerangan terhadap Reynhard itu diduga telah direncanakan sebelumnya oleh sesama narapidana di dalam penjara tersebut.

Tidak dijelaskan secara detail soal tindak penyerangan di dalam penjara itu, namun Reynhard dilaporkan hampir mengalami luka serius dalam penyerangan yang terjadi pada Juli lalu. Serangan oleh sesama narapidana itu berhasil dihentikan oleh sejumlah sipir penjara.

"Sinaga itu arogan dan dibenci semua orang. Dia menjadi target yang jelas karena kejahatan bejat yang dilakukannya," tutur seorang sumber yang memahami insiden penyerangan itu saat berbicara kepada The Sun.

"Dia nyaris dalam bahaya yang sangat serius. Dia dalam bahaya," sebut sumber tersebut.

Seorang narapidana lainnya bernama Jack McRae, yang berusia 32 tahun, telah didakwa atas percobaan GBH -- tindakan secara sengaja menimbulkan luka atau cedera tubuh yang serius terhadap orang lain -- terhadap Reynhard.

Tidak hanya terhadap Reynhard, McRae juga didakwa atas pidana yang sama terhadap sesama narapidana lainnya di HMP Wakefield tahun 2023 lalu. Narapidana yang menjadi target McRae pada saat itu merupakan narapidana kasus pemerkosaan anak.

McRae juga dituduh menyerang sejumlah narapidana dan telah dipindahkan ke penjara Frankland di Co Durham.

Tindak penyerangan terhadap Reynhard itu terjadi saat dia sedang menjalani masa hukuman penjara seumur hidup, dengan hukuman minimum 40 tahun penjara, di HMP Wakefield.

Dia dihukum penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester pada Januari 2020 lalu, setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria, selama rentang waktu 2,5 tahun mulai dari 1 Januari 2015 hingga 2 Juni 2017.

Hakim Suzanne Goddard saat menjatuhkan putusan pada saat itu, seperti dilansir BBC, menggambarkan Reynhard sebagai "predator seksual setan" yang "tidak akan pernah aman untuk dibebaskan."

(nvc/ita)

London -

Reynhard Sinaga yang sedang menjalani masa hukumannya di penjara Inggris dilaporkan menjadi target serangan oleh sesama narapidana, yang disebut muak dengan tindak kejahatan yang dilakukan pria yang masih berstatus warga negara Indonesia (WNI) tersebut.

Reynhard yang kini berusia 41 tahun, seperti dilansir media lokal Inggris, The Sun dan The Standard, Selasa (17/12/2024), nyaris mengalami luka serius dalam serangan yang terjadi di dalam penjara HMP Wakefield di Inggris pada Juli lalu.

Tindak penyerangan terhadap Reynhard itu diduga telah direncanakan sebelumnya oleh sesama narapidana di dalam penjara tersebut.

Tidak dijelaskan secara detail soal tindak penyerangan di dalam penjara itu, namun Reynhard dilaporkan hampir mengalami luka serius dalam penyerangan yang terjadi pada Juli lalu. Serangan oleh sesama narapidana itu berhasil dihentikan oleh sejumlah sipir penjara.

"Sinaga itu arogan dan dibenci semua orang. Dia menjadi target yang jelas karena kejahatan bejat yang dilakukannya," tutur seorang sumber yang memahami insiden penyerangan itu saat berbicara kepada The Sun.

"Dia nyaris dalam bahaya yang sangat serius. Dia dalam bahaya," sebut sumber tersebut.

Seorang narapidana lainnya bernama Jack McRae, yang berusia 32 tahun, telah didakwa atas percobaan GBH -- tindakan secara sengaja menimbulkan luka atau cedera tubuh yang serius terhadap orang lain -- terhadap Reynhard.

Simak juga Video 'Kasus Pemerkosaan Berantai Reynhard Sinaga Bakal Difilmkan':

[Gambas:Video 20detik]

Tidak hanya terhadap Reynhard, McRae juga didakwa atas pidana yang sama terhadap sesama narapidana lainnya di HMP Wakefield tahun 2023 lalu. Narapidana yang menjadi target McRae pada saat itu merupakan narapidana kasus pemerkosaan anak.

McRae juga dituduh menyerang sejumlah narapidana dan telah dipindahkan ke penjara Frankland di Co Durham.

Tindak penyerangan terhadap Reynhard itu terjadi saat dia sedang menjalani masa hukuman penjara seumur hidup, dengan hukuman minimum 40 tahun penjara, di HMP Wakefield.

Dia dihukum penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester pada Januari 2020 lalu, setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria, selama rentang waktu 2,5 tahun mulai dari 1 Januari 2015 hingga 2 Juni 2017.

Hakim Suzanne Goddard saat menjatuhkan putusan pada saat itu, seperti dilansir BBC, menggambarkan Reynhard sebagai "predator seksual setan" yang "tidak akan pernah aman untuk dibebaskan."

Simak juga Video 'Kasus Pemerkosaan Berantai Reynhard Sinaga Bakal Difilmkan':

[Gambas:Video 20detik]

(nvc/ita)

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Salah satu masalah yang paling mencolok adalah kemampuan narapidana, khususnya mereka yang telah dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, untuk terus beroperasi dalam jaringan kejahatan dari dalam penjara.

Selain itu, masalah over kapasitas penghuni lapas memperburuk situasi keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI mencatat saat ini sebanyak 271.385 orang mendekam di lapas dan rumah tahanan negara (rutan) di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52,97% atau 135.823 orang merupakan merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba.

"Berdasarkan laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat, di mana banyak narapidana terlibat dalam pengaturan aktivitas narkoba meskipun mereka berada di dalam lapas. Bahkan, beberapa narapidana yang divonis seumur hidup diketahui masih memiliki peran aktif dalam mengatur pasokan dan distribusi narkoba. Mereka menggunakan telepon seluler dan saluran komunikasi lainnya untuk berkomunikasi dengan jaringan di luar penjara, menunjukkan bahwa kontrol yang seharusnya ada dari pihak lapas masih lemah," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

Hal itu dikatakan Bamsoet usai bertemu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Jakarta, hari ini.

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menguraikan, over kapasitas penghuni lapas juga menjadi masalah yang signifikan. Kapasitas ideal lapas berkisar antara 120.000 hingga 140.000, sementara jumlah narapidana berjumlah 270.000 orang. Artinya, terjadi over kapasitas rutan di Indonesia sebesar 97%. Saat ini Indonesia memiliki 523 UPT Pemasyarakatan yang masih beroperasi. Terdiri dari 325 lapas, 33 lembaga pembinaan khusus, dan 165 rutan.

"Over kapasitas lapas ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa penegakan hukum di dalam lapas menjadi sulit. Hal ini tidak hanya menyebabkan kondisi hidup yang tidak manusiawi, tetapi juga meningkatkan risiko konflik antar narapidana. Selain, semakin mempersulit serta mengurangi kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan yang efektif," kata Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sejumlah perbaikan. Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pemasyarakatan di Indonesia, termasuk pendataan dan klasifikasi narapidana berdasarkan jenis kejahatan. Dengan cara ini pengawasan dapat lebih efektif.

Kedua, pelaksanaan rehabilitasi sosial dan program pendukung bagi narapidana sebelum mereka kembali ke masyarakat harus diperkuat. Ini mencakup kerja sama dengan institusi sosial dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung reintegrasi yang lebih halus.

"Ketiga, ada kebutuhan mendesak untuk membangun tambahan fasilitas lapas dan rutan guna mengatasi masalah over kapasitas. Pembangunan lapas baru dan renovasi pada lembaga yang sudah ada harus menjadi prioritas, diikuti dengan peningkatan jumlah petugas dan pelatihan mereka untuk menangani dinamika lapas yang semakin kompleks," pungkas Bamsoet.

(prf/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memperpanjang pencegahan terhadap Harun Masiku sejak 2021.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

“Terakhir (pencegahan), berakhir 13 Januari 2021,” ungkap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam konferensi pers mengenai Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024 pada Selasa (17/12/2024).

Godam menambahkan bahwa permintaan pencegahan terakhir untuk Harun Masiku tidak lagi diajukan oleh KPK sejak 2021.

Dengan demikian, sudah lebih dari tiga tahun Imigrasi belum menerima permohonan cegah Masiku dari KPK.

"KPK belum ajukan permohonan lagi," jelasnya.

KPK telah melakukan pembaruan mengenai profil dan ciri fisik dari Harun Masiku yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), yang terakhir dikeluarkan pada 2020.

Pembaruan tersebut dituangkan dalam surat DPO Nomor: RI/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pada 5 Desember 2024.

"Untuk ditangkap dan diserahkan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jl Kuningan Persada Kav 4 Setiabudi Jakarta Selatan," demikian bunyi surat tersebut yang dirilis pada Jumat (6/12/2024).

Dalam surat tersebut, terdapat empat foto Harun Masiku dengan berbagai penampilan.

Foto pertama menunjukkan Harun mengenakan kemeja putih dan berkacamata.

Foto kedua menampilkan Harun berkemeja kotak-kotak merah terbuka dengan kaus hitam bertuliskan "Make Smart Choices in Your Life".

Foto ketiga memperlihatkan Harun mengenakan kemeja batik bermotif bunga berwarna coklat, sedangkan foto terakhir menunjukkan Harun dalam kemeja batik lengan panjang berwarna merah jambu.

KPK juga mencantumkan informasi kontak bagi masyarakat yang ingin melaporkan keberadaan Harun Masiku.

Masyarakat dapat menghubungi Rossa Purbo Bekti melalui e-mail di Rossa.bekti@kpk.go.id atau nomor telepon 021-25578300, serta nomor ponsel 08119043917.

Dalam surat DPO tersebut, KPK menjelaskan bahwa Harun Masiku terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan memberikan hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yakni Wahyu Setiawan, yang merupakan Anggota KPU Republik Indonesia periode 2017-2022, bersama Agustiani Tio F.

Tindakan ini terkait dengan penetapan Anggota DPR RI terpilih untuk periode 2019-2024, yang dilakukan oleh Harun Masiku bersama Saeful Bahri.

Sebagai catatan, KPK sebelumnya juga telah menerbitkan Surat Penangkapan Nomor Sprin.Kap/11/DIK.01.02/10/24/2024 pada tanggal 26 Oktober 2024.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, proses pemulangan terpidana mati kasus narkoba di Indonesia Mary Jane Veloso memasuki tahap akhir.

Mary Jane telah dipindahkan dari Lembaga Permasyarakatan Wanita Yogyakarta Ke LP Pondok Bambu Jakarta.

Hal ini disampaikan Yusril di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang. Yusril memperkirakan dalam 1 hingga 2 hari mendatang, Mary Jane sudah dipulangkan ke Manila Filipina.

Kepulangan Mary sudah dipersiapkan staf dari Kementerian Kehakiman hingga kepolisian Filipina.