Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai Indonesia memerlukan Undang-Undang (UU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, hingga Rehabilitasi.

Dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum di Jakarta, Selasa, ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyarankan agar pemerintah secara selektif memberikan amnesti untuk berbagai kasus tertentu setiap tahunnya.

“Dengan demikian, momentum memiliki UU tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi pas untuk dilakukan," ujar Supratman dalam kegiatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Di sisi lain, kata dia, dalam tahun-tahun mendatang, Indonesia akan memiliki berbagai strategis di bidang peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, ia meminta jajaran DJPP agar bida mengantisipasi isu-isu aktual, salah satunya tentang grasi, amnesti, abolisi, serta rehabilitasi.

Mantan Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut juga meminta DJPP untuk mulai menyiapkan UU yang terkait dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Dia mengatakan pembentukan UU itu telah menjadi kesepakatan pemerintah dengan DPR, yang akan diinisiasi DPR. Selain itu, akan terdapat pula UU tentang Partai Politik yang diinisiasi oleh pemerintah.

"Semua ini perlu dipersiapkan dari sekarang,” tuturnya.

Selain itu, Supratman juga mengingatkan jajaran DJPP untuk menguatkan fungsi harmonisasi peraturan perundang-undangan agar regulasi yang berlebihan (over-regulation) di berbagai sektor bisa diatasi serta peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, konflik norma hukum, atau konflik kewenangan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bisa dikurangi.

Dia pun menekankan agar pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Astacita Presiden Prabowo.

Dirinya berharap kegiatan Refleksi Akhir tahun 2024 DJPP dapat memberikan banyak pelajaran dan manfaat guna mendukung kinerja Kementerian Hukum di bidang pembentukan regulasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Melalui refleksi kita bisa mengevaluasi bersama terhadap apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh DJPP dalam mendukung perbaikan legislasi dan regulasi Indonesia ke depan,” tutur Supratman.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Setelah rezim Bashar al-Assad di Suriah runtuh, seorang pria Yordania bernama Bashir al-Batayneh dengan penuh semangat menantikan kembalinya putranya, Osama, yang telah hilang di Suriah selama 38 tahun.

Al-Batayneh, 83, dari Irbid, sebuah kota di Yordania utara mengatakan Osama meminta izin pergi ke Suriah selama sepekan pada 1986 selama liburan musim panas sebelum memulai tahun terakhirnya di sekolah menengah.

Namun, ia tidak pernah kembali.

Lebih dari tiga dekade kemudian, al-Batayneh menerima berita yang ia dan keluarganya dambakan selama ini.

Sebuah klip video menampilkan seorang pria yang meninggalkan penjara Saydnaya dekat Damaskus, ibu kota Suriah, dan berkata: "Saya dari Irbid."

Kemudian Kementerian Luar Negeri Yordania mengumumkan bahwa seorang warga negara Yordania bernama Osama telah tiba di Yordania setelah ditemukan; pria itu telah kehilangan ingatannya.

Segera setelah itu, pihak berwenang menyelenggarakan pertemuan antara tahanan yang dibebaskan dan keluarga al-Batayneh di Irbid.

"Dia memegang tangan saya untuk waktu yang lama dan mulai menciumnya," kata al-Batayneh kepada BBC.

Ia menggambarkan penampilan Osama seperti "kerangka", dan menambahkan: "Ia telah kehilangan ingatannya dan penampilannya sangat menyedihkan... Semua wajahnya telah berubah."

Saudara perempuan Osama menuturkan kepada BBC bagaimana dia menyebut nama ibu mereka dan tampak mengidentifikasi dirinya sendiri dalam foto-foto keluarga lama.

Namun kemudian terjadilah kejadian yang tak terduga.

Getty ImagesYordania dan Suriah berbagi perbatasan sepanjang 360 km

Pria itu dipindahkan ke rumah sakit di ibu kota Yordania, Amman, dan menjalani tes DNA, yang mengungkap bahwa sebenarnya tak ada hubungan genetik antara dirinya dan keluarga al-Batayneh.

Ketidakpastian seputar identitas pria itu mulai berkembang ketika beberapa klaim yang saling bertentangan muncul di media sosial.

Seseorang di Facebook mengatakan orang dalam video itu adalah seorang pria Suriah dari kota Tartous, dan bahwa mereka telah dipenjara bersama.

Perempuan lain mengeklaim di Facebook bahwa pria itu berasal dari desa Kafroun Saadeh di Tartous dan telah "diculik dari Beirut pada 1986 oleh intelijen Suriah".

BBC

BBC News Indonesiahadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Catalina Saadeh mengatakan pria itu tampak seperti kerabatnya bernama Habib Saadeh, yang dia yakini diculik dari ibu kota Lebanon dan dipindahkan ke penjara Suriah.

Dia mengatakan keluarganya menerima berita dua setengah tahun lalu bahwa Saadeh, saudara laki-laki kakeknya, berada di penjara Saydnaya, sebuah kompleks militer terkenal yang digunakan untuk menahan puluhan ribu orang yang melawan pemerintah Suriah.

Keluarga berharap dapat membuktikan melalui tes DNA bahwa tahanan tersebut adalah kerabat mereka yang hilang.

Baca juga:

• Bagaimana nasib Iran setelah 'Poros Perlawanan' di Timur Tengah porak-poranda?
• Mengapa Israel menyerang Suriah setelah Assad jatuh?
• Tiga skenario masa depan Suriah setelah Assad tumbang

"Kami akan mengirimkan tes ke Yordania, tempat orang hilang itu berada, dan sampelnya akan diambil dari kakek saya yang berada di desa Kafroun Saadeh," kata Saadeh kepada BBC.

"Kakek saya akan merasa lega jika menemukan saudaranya," tambahnya.

Mantan Menteri Tenaga Kerja Yordania, Nedal al- Batayneh, yang mendampingi tahanan tersebut setelah kedatangannya di Yordania, mengatakan ia telah menerima beberapa telepon dari orang-orang yang meyakini pria yang dibebaskan itu adalah salah satu kerabat mereka.

Nedal meminta keluarga yang meyakini mereka memiliki hubungan keluarga dengan pria tersebut untuk melakukan tes DNA dan mengirimkan hasilnya.

Getty ImagesRuang rahasia di penjara Saydnaya, terlihat setelah jatuhnya Bashar al-Assad

Sementara itu di Yordania, Qasim Bashtawi dan keluarganya mencurigai orang yang dibebaskan adalah sepupu Bashtawi, Ahmed.

Bashtawi mengatakan kepada BBC bahwa sepupunya adalah seorang pejuang Palestina yang telah diculik di Lebanon dan dipindahkan ke Suriah.

Pada 1995, seorang tahanan yang dibebaskan datang kepada keluarga tersebut dan memberi tahu mereka bahwa Ahmed berada di penjara Saydnaya.

Mereka mencoba menghubunginya di penjara, tetapi diancam oleh pasukan keamanan di Suriah, kata Bashtawi.

Keluarga Bashtawi juga berencana melakukan tes DNA untuk memastikan apakah pria itu benar-benar kerabat mereka yang hilang.

Baca juga:

• 'Saya merayakan kejatuhan Assad' Kesaksian warga Suriah di Indonesia
• Mengapa Israel menyerang Suriah setelah Assad jatuh?
• Apa itu sekte Alawi, agama mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad?

'Kami menunggu belas kasihan Tuhan'

Bagi keluarga al-Batayneh, ada rasa frustrasi setelah tes DNA membuktikan mereka tidak memiliki hubungan dengan tahanan yang dibebaskan.

"Kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan kami menunggu belas kasihan Tuhan," kata saudara Osama, Mohammed al-Batayneh, kepada BBC.

Sang ayah mencoba segala cara yang dapat dilakukannya untuk mendapatkan informasi apa pun tentang putranya; sang ibu kehilangan penglihatannya karena kesedihan, kata keluarga, lalu meninggal dunia beberapa tahun yang lalu.

"Sejak penangkapannya, kami tidak berhenti mencari, dan kami mencoba berkomunikasi dengan orang-orang di Suriah untuk mengetahui nasibnya dan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal," kata Mohammed al-Batayneh.

Ia mengaku khawatir dengan cerita yang beredar di media tentang mayat yang dilarutkan dalam asam di penjara Saydnaya.

Namun pihak keluarga tidak mau putus asa dan berencana untuk melanjutkan pencarian kerabat mereka yang hilang.

• Apa kepentingan AS, Rusia, Turki, Israel, Iran, dan kekuatan internasional lain di Suriah setelah Assad tumbang?
• Apa itu sekte Alawi, agama mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad?
• 'Saya merayakan kejatuhan Assad' Kesaksian warga Suriah di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan masih ada terpidana mati dan terpidana seumur hidup yang mengendalikan jaringan narkotika (narkoba) dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).

Bamsoet, sapaan akrabnya, mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar terpidana bermasalah tersebut segera diganjar hukuman.Menurutnya, para terpidana bermasalah itu kini masih berperan aktif mengatur pasokan dan distribusi narkoba di luar tahanan.

"Mereka menggunakan telepon seluler dan saluran komunikasi lain untuk komunikasi dengan jaringan di luar penjara," tuturnya di Jakarta, Selasa (17/12).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan bahwa kontrol dari pihak lapas semakin lemah dan tidak berdaya menghadapi terpidana mati yang saat ini mengendalikan narkoba dari dalam lapas.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tercatat saat ini sebanyak 271.385 orang mendekam di Lapas dan rumah tahanan negara (Rutan) di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 52,97% atau 135.823 di antaranya adalah narapidana dan tahanan kasus narkoba.

"Jadi ini menunjukkan bahwa kontrol yang seharusnya ada dari pihak Lapas ini masih lemah," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menerima Penghargaan sebagai "Tokoh Nasional Demokratis dan Berintegritas” dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Pemberian

penghargaan diberikan pada malam Penganugerahan JMSI Awards 2024 di Samarinda Kalimantan Timur pada 16 Desember 2024.

Ketua Umum JSMI Teguh Santosa mengatakan sosok Natalius Pigai pantas mendapat penghargaan karena konsistensinya membela HAM dan Demokrasi di Indonesia.

"Kami melihat Pak Pigai ini tokoh HAM dan demokrasi yang konsisten dan saat ini diberi kepercayaan oleh Bapak Presiden sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Ini tentu saja tidak muncul begitu saja tetapi berangkat dari rekam jejak yang memang sudah ditunjukkan oleh beliau sejak lama sehingga pantas untuk kami berikan penghargaan,” kata Teguh dalam keterangannya pada Selasa (17/12/2024).

Selain itu, sosok Pigai merupakan tokoh yang selama ini memberi harapan untuk tumbuhnya demokrasi dan penghormatan terhadap HAM melalui kerja-kerja insan pers. Teguh menyebut Pigai memberi harapan besar dengan menempatkan peran pers sebagai jendela dan cahaya dunia.

"Apa yang beliau sampaikan sangat berkualitas sekaligus memberi harapan tumbuhnya demokrasi dan HAM ke depan ketika beliau menempatkan pers sebagai jendela bahkan cahaya dunia termasuk memastikan peran pers tetap kritis terhadap negara dan pemerintah. Bahasa

beliau, pers harus mampu mengisi ruang kosong yang tidak mampu diisi oleh pemerintah. Ini luar biasa," ujar Teguh.

Terkait penghargaan ini, Pigai memandang nilai kejujuran, perdamaian dan keadilan tidak akan dapat dipancarkan kepada publik tanpa peran pers. Pigai sekaligus mengingatkan tugas pers menjadi jembatan informasi bagi masyarakat.

"Kita terus berupaya untuk memberi kontribusi terbaik kita khususnya dalam upaya memajukan dan memperkokoh hak asasi manusia, demokrasi, keadilan dan perdamaian di Indonesia," ujar Pigai.

“Pengguna Golden Visa 471 dengan investasi sebesar Rp9 triliun,”

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan sebanyak 471 Golden Visa sejak diresmikan pada Juli hingga Desember 2024 dengan total nilai investasi mencapai Rp9 triliun.

“Pengguna Golden Visa 471 dengan investasi sebesar Rp9 triliun,” kata Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra menjawab pertanyaan ANTARA saat taklimat pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Secara keseluruhan, jumlah visa yang diterbitkan oleh Imigrasi pada periode 1 Januari–15 Desember 2024 adalah 5.162.775 visa. Sebanyak 4.635.858 atau 89 persen dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

Adapun jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (singleentry) tercatat sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multipleentry) sebanyak 43.292, serta visa tinggal terbatas sebanyak 62.630.

Layanan visa merupakan layanan dengan kontribusi terbesar bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Imigrasi. Tercatat, 56 persen dari total PNBP Ditjen Imigrasi tahun ini berasal dari layanan visa.

Total PNBP Ditjen Imigrasi per 15 Desember 2024 mencapai Rp8.582.514.636.478 (Rp8,58 triliun). Pencapaian tersebut 142 persen lebih besar dari target, yakni Rp6 triliun.

Golden Visa diresmikan oleh Presiden Ketujuh RI Joko Widodo di Jakarta, Kamis (25/7). Landasan pemberlakuan kebijakan Golden Visa, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023.

Jenis Golden Visa meliputi investor perorangan, investor korporasi, eks warga negara Indonesia (WNI), keturunan eks WNI, rumah kedua (secondhome), talenta global, dan tokoh dunia.

Visa jenis ini bertujuan memudahkan warga negara asing (WNA) untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Golden visa memberikan jangka waktu tinggal lebih lama di Indonesia, yakni 5 dan 10 tahun dengan syarat investasi tertentu.

Selain itu, manfaat lainnya yang diberikan kepada pemegang Golden Visa, di antaranya akses jalur prioritas pelayanan keimigrasian di bandara internasional, serta tidak perlu mengurus izin tinggal terbatas (ITAS).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengungkapkan bahwa pihaknya tidak dapat mencegah Harun Masiku untuk bepergian ke luar negeri.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2019.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menjelaskan bahwa pencegahan tidak dapat dilakukan karena KPK sebagai penegak hukum tidak memperpanjang status pencegahan terhadap Harun Masiku.

"Orang ini (Harun Masiku) tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri," kata Godam dalam konferensi pers mengenai Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024 pada Selasa (17/12/2024).

Godam menambahkan bahwa status pencegahan Harun Masiku ke luar negeri telah berakhir sejak 13 Januari 2021.

Dengan demikian, Harun Masiku dapat melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa adanya pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM sejak tiga tahun lalu.

Ia juga menyatakan bahwa sejak status pencegahannya berakhir, KPK belum mengajukan permohonan pencegahan baru untuk Harun Masiku.

Bahkan, Imigrasi yang mempertanyakan status Harun Masiku ke KPK pada bulan ini.

"Terakhir komunikasi (dengan KPK) berdasarkan surat dari kita, mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024," ucapnya.

Godam menegaskan bahwa tanpa permintaan dari aparat penegak hukum, Imigrasi tidak memiliki kewenangan untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri, termasuk Harun Masiku.

"Apabila tidak ada permohonan atau permintaan dari instansi terkait, maka kita tidak dapat melakukan pencegahan. Imigrasi tidak bisa mencegah," kata Godam.

Meskipun demikian, Imigrasi berkomitmen untuk menyampaikan informasi kepada KPK jika jejak Harun Masiku terdeteksi.

Berdasarkan data perlintasan yang ada, Imigrasi tidak menemukan catatan perjalanan Harun Masiku ke luar negeri.

"Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut (Harun Masiku) tidak ada. Kemana pun, nama tersebut ya," tutup Godam.

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Aceh, batal mengeksekusi mantan Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, yang merupakan terpidana kasus korupsi Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, Selasa (17/12/2024).

Sebelumnya, Mahkamah Agung pada 15 Oktober 2024, melalui putusan nomor 6971 K/PID.SUS/2024, memvonis Suaidi Yahya enam tahun penjara dan denda Rp 400 juta. Jika denda tidak dibayar, hukuman akan ditambah empat bulan penjara.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Therry Gautama, menyampaikan bahwa tim tindak pidana khusus bersama tenaga medis dari Puskesmas Muara Dua telah mendatangi kediaman Suaidi untuk memastikan kondisi kesehatannya.

Menurut Therry, pemeriksaan kesehatan merupakan prosedur wajib sebelum penahanan dilakukan.

Hasil pemeriksaan menyatakan Suaidi mengalami sejumlah penyakit serius, yakni stroke, iskemik, hipertensi, dan diabetes melitus. Kondisi ini membuat Suaidi membutuhkan pendampingan untuk beraktivitas sehari-hari.

“Berdasarkan rekomendasi tim medis, Suaidi tidak bisa beraktivitas sendiri dan harus didampingi. Atas dasar itu, kami tidak bisa mengeksekusi terpidana ke tahanan,” ujar Therry saat dihubungi.

Meski demikian, Therry memastikan kejaksaan akan terus memantau kondisi kesehatan Suaidi secara berkala. Jika kondisinya membaik dan sudah mampu beraktivitas mandiri, eksekusi akan segera dilakukan.

“Jika pulih dan sudah bisa beraktivitas sendiri, baru kita eksekusi,” tambahnya.

Dalam kasus ini, Suaidi Yahya divonis bersalah bersama mantan Direktur Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, Hariadi.

Saat ini, Hariadi sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

WNI bernama Reynhard Sinaga yang tengah menjalani masa hukuman di penjara HMP Wakefield Inggris dilaporkan diserang oleh sesama narapidana. Pria yang kini berusia 41 tahun itu menjadi korban penyerangan oleh narapidana yang muak terhadap kejahatannya.

Dilansir dari detikNews, Selasa (12/17/2024), diketahui aksi penyerangan itu dilakukan pada Juli lalu. Akibatnya, dia hamper mendapat luka serius.

Media lokal Inggris, The Sun dan The Standard, melaporkan aksi penyerangan itu. Tindak penyerangan terhadap Reynhard itu diduga telah direncanakan sebelumnya oleh sesama narapidana.

Meski begitu, tak dijelaskan detail soal bagaimana aksi penyerangan itu. Namun, aksi penyerangan berhasil dihentikan para sipir.

"Sinaga itu arogan dan dibenci semua orang. Dia menjadi target yang jelas karena kejahatan bejat yang dilakukannya," tutur seorang sumber yang memahami insiden penyerangan itu saat berbicara kepada The Sun.

"Dia nyaris dalam bahaya yang sangat serius. Dia dalam bahaya," sebut sumber tersebut.

Seorang narapidana bernama Jack McRae (32), kini didakwa atas percobaan penganiayaan terhadap Reynhard atau tindakan secara sengaja menimbulkan luka atau cedera tubuh yang serius terhadap orang lain.

McRae juga didakwa atas pidana yang sama terhadap sesama narapidana lainnya di HMP Wakefield tahun 2023 lalu. Saat itu, korbannya merupakan narapidana atas kasus pemerkosaan anak. McRae kini telah dipindahkan ke penjara Frankland di Co Durham.

Sebagaimana diketahui Reynhard tengah menjalani masa hukuman penjara seumur hidup, dengan hukuman minimum 40 tahun penjara, di HMP Wakefield.

Dia dihukum penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester pada Januari 2020 lalu, setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria, selama rentang waktu 2,5 tahun mulai dari 1 Januari 2015 hingga 2 Juni 2017.

Hakim Suzanne Goddard saat menjatuhkan putusan pada saat itu, seperti dilansir BBC, menggambarkan Reynhard sebagai "predator seksual setan" yang "tidak akan pernah aman untuk dibebaskan."

Momen Buron Nomor 1 Thailand Gelagapan saat Ditangkap di Bali

Momen Buron Nomor 1 Thailand Gelagapan saat Ditangkap di Bali

Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB) bicara kemungkinan pria difabel berinisial IWAS dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. IWAS merupakan pria tunadaksa yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial MA.

Ketua KDD NTB Joko Jumadi mengungkapkan pihak Lapas Lombok Barat telah berkoordinasi dengan dirinya terkait proses hukum IWAS. Joko meminta pihak Lapas Lombok Barat untuk menyiapkan sel khusus jika IWAS ditahan.

"Paling tidak ruangannya sudah siap," kata Joko kepada detikBali, Selasa (17/12/2024).

Menurut Joko, Lapas Lombok Barat telah memiliki dua ruangan khusus yang bisa digunakan untuk menampung penyandang disabilitas seperti IWAS. Ia menilai kedua ruang tahanan itu bisa ditempatkan untuk IWAS.

"Satu kamar ada ada dua kamar mandi. Toiletnya ada yang jongkok dan duduk, kemudian ada shower," imbuh Joko.

Saat ini, IWAS mash berstatus sebagai tahanan rumah. Joko menyebut pria tunadaksa yang tak memiliki tangan itu baru dapat dipindahkan ke Lapas Lombok Barat setelah masa tahanan rumah tersebut habis.

Di sisi lain, Joko meminta agar IWAS mendapatkan pendamping selama menjadi tahanan lapas. Menurut dia, pendamping IWAS dapat berasal dari warga binaan di lapas tersebut. Nantinya, pendamping itu diberikan tugas untuk memfasilitasi kebutuhan IWAS.

"Umpamanya IWAS butuh bantuan buka celana, nanti akan ada tenaga pendamping yang bantu," kata Joko.

Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat Muhammad Fadli membenarkan telah memiliki ruangan khusus bagi warga binaan lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Ia memastikan ada warga binaan yang ditugaskan untuk membantu dan mengurus tahanan lain yang memiliki keterbatasan.

Menurut Fadli, pendampingan serupa juga berlaku untuk tahanan yang sakit. "Ada yang sakit stroke, kami tugaskan warga binaan lain untuk mengurus. Mungkin bisa dipakai cara seperti itu, apabila yang bersangkutan (IWAS) tidak bisa mengurus diri sendiri," pungkasnya.

Diketahui, kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat setelah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Belakangan, korban pelecehan seksual tersebut terus bertambah hingga mencapai 17 orang.

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

"Penghargaan dari dua menteri itu diberikan kepada Lapas Kelas II A Lubuklinggau dan Lapas Kelas II B Muara Enim atas upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,"

Palembang (ANTARA) - Dua lembaga pemasyarakatan (lapas) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan Menteri Hak Asasi Manusia dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024.

"Penghargaan dari dua menteri itu diberikan kepada Lapas Kelas II A Lubuklinggau dan Lapas Kelas II B Muara Enim atas upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya di Palembang, Selasa.

Dia menjelaskan, dalam kegiatan refleksi akhir tahun pada Desember 2024 ini, Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan penghargaan kepada jajaran Kanwil Kemenkumham di Tanah Air yang menunjukkan kinerja terbaik.

Lapas Kelas II A Lubuklinggau diberikan penghargaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) yang diserahkan langsung Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Sedangkan Lapas Kelas II B Muara Enim memperoleh penghargaan sebagai unit penyelenggara pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan dari Menteri HAM, Natalius Pigai.

"Penghargaan predikat pembangunan zona integritas menuju WBK yang diraih oleh Lapas Lubuklinggau adalah bukti komitmen dari Kepala Lapas, Hamdi Hasibuan beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Terpenting dalam zona integritas adalah pembangunan integritas, yang artinya membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya. Mulai dari membangun sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi hingga mengubah mindset para pegawai agar disiplin dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk kepada warga binaan,” jelasnya.

Atas upaya tersebut, lanjut Ilham, sangat wajar jika Lapas Lubuklinggau dianugerahi predikat WBK oleh Presiden RI melalui Menteri Hukum, sehingga menjadi satuan kerja ke-11 yang meraih predikat WBK dari total 28 satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel.

"Saya juga mengapresiasi Lapas Kelas II A Muara Enim yang saat ini dikomandoi oleh Kalapas Mukhlisin Fardi atas kinerjanya memperoleh penghargaan Unit Penyelenggara Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dari Menteri Hak Asasi Manusia," ujar Natalius Pigai.

Berdasarkan data, dari seluruh Lapas dan Kantor Imigrasi se-Indonesia yang menjadi unit kerja pelayanan publik Kemenkumham, hanya terdapat lima unit kerja yang memperoleh penghargaan, salah satunya adalah Lapas Kelas II B Muara Enim.

Dalam konteks pelayanan publik, penting diingat bahwa bukan hanya memberikan layanan, tetapi juga bagaimana memastikan hak-hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang adil.

"Kami akan terus meningkatkan dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh pengguna layanan, terutama bagi kelompok rentan yang sering kali terabaikan,” kata Kakanwil Ilham.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Capaian PNBP per 15 Desember 2024 yang dicapai oleh Ditjen Imigrasi merupakan catatan tertinggi sepanjang sejarah,”

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Saffar M. Godam mengatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Imigrasi Tahun 2024 tercatat sebagai yang paling tinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai Rp8.582.514.636.478 (Rp8,58 triliun).

“Capaian PNBP per 15 Desember 2024 yang dicapai oleh Ditjen Imigrasi merupakan catatan tertinggi sepanjang sejarah,” kata Godam pada taklimat pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Godam memerinci, PNBP Ditjen Imigrasi tahun ini meningkat 12,7 persen dibanding tahun 2023, yakni Rp7,610,196,792,195. Sementara itu, PNBP pada tahun 2022 berjumlah Rp4,500,000,000,000 dan tahun 2021 hanya Rp2,900,000,000,000.

“Peningkatan ini lebih besar daripada target yang dicanangkan oleh Ditjen Imigrasi untuk tahun 2024, yaitu Rp6 triliun, sehingga pencapaian mencapai 142 persen,” imbuh Godam.

Adapun, layanan dengan kontribusi terbesar terhadap PNBP Ditjen Imigrasi, antara lain, visa Rp4.822.116.782.474 (56 persen), paspor Rp2.357.836.050.000 (28 persen), dan izin keimigrasian lainnya Rp1.402.561.804.004 (16 persen).

Di samping itu, Ditjen Imigrasi setidaknya melakukan enam inovasi pelayanan sepanjang tahun 2024, yaitu pengoperasian autogate, pengukuhan petugas imigrasi pembina desa (pimpasa), perluasan dan perbaikan layanan dengan dibukanya kantor imigrasi baru, peluncuran immigrationlounge, visa daring, hingga izin tinggal elektronik.

Khusus autogate, Godam menjelaskan, Ditjen Imigrasi telah mengoperasikan sebanyak 78 autogate baru di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan 90 autogate baru di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali

“Total autogate yang akan dioperasikan di seluruh Indonesia, terutama di bandara dan pelabuhan besar, berjumlah 251, baik yang sedang berporses di Bandara Internasional Kualananamu, Sumatera Utara dan Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur maupun yang sudah beroperasi di masing-masing tempat pemeriksaan imigrasi,” imbuhnya.

Disampaikan pula oleh Godam, jumlah visa yang diterbitkan pada periode 1 Januari–15 Desember 2024 adalah 5.162.775 visa. Sebanyak 4.635.858 atau 89 persen dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

Adapun jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (singleentry) tercatat sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multipleentry) sebanyak 43.292, visa tinggal terbatas sebanyak 62.630, serta golden visa sebanyak 471.

Sementara itu, total paspor yang diterbitkan pada periode yang sama mencapai 4.838.581 paspor. Terdapat 2.433 penundaan penerbitan paspor di kantor imigrasi terhadap WNI yang diduga kuat sebagai pekerja migran Indonesia non-prosedural atau ilegal.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Ambon meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diantara 18 Satuan kerja (Satker) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku.

"Keberhasilan Lapas Ambon meraih predikat WBK tersebut merupakan buah kerja keras dan komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi," kata Kepala Lapas Mukhtar saat dihubungi dari Ambon, Selasa.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, kepada Kepala Lapas Ambon, Mukhtar di Tangerang Banten.

Dikatakannya hal itu merupakan buah komitmen mewujudkan pembangunan Zona Integritas, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA dari seluruh elemen Lapas.

"Predikat WBK yang diraih ini merupakan kebanggaan bagi seluruh jajaran Lapas Ambon. Prestasi ini juga menjadi bukti bahwa Lapas Ambon telah berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi," tutur Mukhtar

Ia menjelaskan proses panjang telah dilalui Lapas Ambon sejak tahun 2017 dengan terus berbenah dan meningkatkan kinerja hingga tahun 2024 hingga akhirnya berhasil meraih predikat WBK.

Tak Lupa Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran atas penghargaan predikat WBK yang diraih.

"Saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pegawai yang telah bekerja keras dan bekerja ikhlas dalam mewujudkan pembangunan zona integritas. Tentunya prestasi ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ucapnya.

Lapas Ambon sendiri menjadi satu-satunya Satuan Kerja (Satker) di lingkup Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku yang berhasil meraih predikat WBK Tahun 2024.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Lapas Ambon dalam mewujudkan reformasi birokrasi ke depan.

"Lapas Ambon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan predikat WBK. Dengan semangat yang sama, Lapas juga berharap dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam tahun mendatang," ujarnya.