Jogja -

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso akan dipulangkan ke negara asalnya Filipina Rabu (18/12) dini hari. Meski berada di negaranya, Pemerintah Indonesia memastikan Mary Jane tetap berstatus sebagai narapidana dan ditempatkan dalam penjara di Filipina.

Demikian disampaikan Plt Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, dalam acara serah terima narapidana di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Selasa (17/12/2024). Dia memastikan, Mary Jane akan berada dalam penjara di Filipina.

"Untuk pemindahan ya narapidana Mary Jane dari Indonesia ke Filipina, kalau statusnya masih narapidana, dan nanti dia sampai Filipina akan dilakukan hal yang sama dengan di Indonesia, akan dimasukkan ke penjara yang ada di Filipina," kata Surya dilansir detikNews.

Surya menambahkan, Mary Jane akan kembali menjalani proses hukuman di Filipina. Menurutnya Mary Jane tidak akan langsung bebas begitu tiba di Filipina.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan pemindahan narapidana, tetap akan dimasukkan ke dalam jail yang ada di Filipina. Bukan untuk merayakan natal di rumahnya, tetap akan melaksanakan proses hukum yang ada di negaranya," jelasnya.

Meski demikian, Surya mengatakan, proses hukum selanjutnya untuk Mary Jane diserahkan kepada Pemerintah Filipina.

"Kemudian nanti untuk proses hukumnya setelah di Filipina sesuai dengan perjanjian kita, ditentukan oleh pemerintah dari Filipina," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Mary Jane rencananya akan diterbangkan ke Filipina Rabu (18/12) dini hari. Sebelum meninggalkan Indonesia, Mary Jane pun menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Presiden Prabowo.

"Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan akhirnya doa-doa Mary Jane dijawab hari ini, di mana nanti saya akan kembali ke negara saya, saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana indah dalam hidup saya," urai Mary di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (17/12).

"Saya ingin berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto; Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; dan pasti untuk seluruh rakyat Indonesia," imbuh Mary.

(apl/apl)

Jakarta -

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso dipulangkan ke negara asalnya Filipina. Pemerintah Indonesia memastikan Mary Jane tetap berstatus sebagai narapidana dan ditempatkan dalam penjara di Filipina.

Hal itu disampaikan Plt Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, dalam acara serah terima narapidana di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Selasa (17/12/2024). Dia mengatakan, Mary Jane akan masuk dalam penjara di Filipina.

"Untuk pemindahan ya narapidana Mary Jane dari Indonesia ke Filipina, kalau statusnya masih narapidana, dan nanti dia sampai Filipina akan dilakukan hal yang sama dengan di Indonesia, akan dimasukkan ke penjara yang ada di Filipina," kata Surya.

Dia memastikan, Mary Jane akan kembali menjalani proses hukuman di Filipina. Menurutnya Mary Jane tidak akan langsung bebas saat tiba di Filipina.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan pemindahan narapidana, tetap akan dimasukkan ke dalam jail yang ada di Filipina. Bukan untuk merayakan natal di rumahnya, tetap akan melaksanakan proses hukum yang ada di negaranya," jelasnya.

Meski demikian, dia menyebut, proses hukum selanjutnya untuk Mary Jane diserahkan kepada Pemerintah Filipina.

"Kemudian nanti untuk proses hukumnya setelah di Filipina sesuai dengan perjanjian kita, ditentukan oleh pemerintah dari Filipina," ucapnya.

(eva/eva)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 204 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebagaimana salinan dan lampiran perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id, di Jakarta, Selasa, diketahui bahwa tunjangan kinerja pegawai BNPB mengalami kenaikan dibandingkan tunjangan kinerja yang diatur dalam perpres sebelumnya yakni Perpres Nomor 4 Tahun 2020.

Dasar pertimbangan penyesuaian tunjangan kinerja pegawai BNPB ini karena capaian hasil reformasi birokrasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja.

Adapun yang dimaksud pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Berikut daftar tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BNPB yang telah disesuaikan, yang diatur berdasarkan kelas jabatan:

1. Kelas jabatan 17 yakni Rp33.240.000

2. Kelas jabatan 16 Rp27.577.500

3. Kelas jabatan 15 Rp19.280.000

4. Kelas jabatan 14 Rp17.064.000

5. Kelas jabatan 13 Rp10.936.000

6. Kelas jabatan 12 Rp9.896.000

7. Kelas jabatan 11 Rp8.757.600

8. Kelas jabatan 10 Rp5.979.200

9. Kelas jabatan 9 Rp5.079.200

10. Kelas jabatan 8 Rp4.595.150

11. Kelas jabatan 7 Rp3.915.950

12. Kelas jabatan 6 Rp3.510.400

13. Kelas jabatan 5 Rp3.134.250

14. Kelas jabatan 4 Rp2.985.000

15. Kelas jabatan 3 Rp2.898.000

16. Kelas jabatan 2 Rp2.708.250

17. Kelas jabatan 1 Rp2.531.250

Perpres 204 Tahun 2024 ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, tertanggal 16 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perpres berlaku pada tanggal diundangkan.

Adapun selain menandatangani perpres yang mengatur tunjangan kinerja pegawai BNPB, Presiden Prabowo juga menandatangani Perpres Nomor 203 Tahun 2024 yang mengatur penyesuaian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara dan Perpres Nomor 205 Tahun 2024 yang mengatur tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional.

Salinan dari seluruh perpres tersebut dapat diunduh dalam laman jdih.setneg.go.id.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

LHOKSEUMAWE, iNewsLhokseumawe.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe resmi mengeksekusi Hariadi, SKM., MKM., terpidana kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tahun 2016-2022. Eksekusi tersebut dilakukan setelah putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor 5562 K/Pid.Sus/2024 tertanggal 24 Oktober 2024.

Hariadi dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lhokseumawe pada Selasa, 17 Desember 2024. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe, Feri Mupahir, S.H., M.H., didampingi Kasi Intelijen Therry Gutama, S.H., M.H., mengatakan eksekusi dilakukan setelah terpidana memenuhi panggilan JPU.

"Hariadi datang ke kantor Kejari Lhokseumawe sekitar pukul 09.00 WIB untuk menjalani eksekusi. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis, yang menyatakan bahwa kondisinya sehat, terpidana langsung dieksekusi ke Lapas Kelas IIA Lhokseumawe," ujar Feri Mupahir saat konferensi pers yang digelar pukul 10.10 WIB.

Selain Hariadi, Kajari juga menyinggung nasib Suaidi Yahya, yang terlibat dalam perkara yang sama. "Untuk Suaidi Yahya, hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Eksekusi terhadapnya akan tergantung pada rekomendasi tim medis setelah pemeriksaan dilakukan," ungkapnya.

Sebelumnya, Kejari Lhokseumawe telah berhasil menyita sebagian uang pengganti dari terpidana Hariadi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lhokseumawe, Therry Gutama, S.H., M.H., menyebutkan hingga Jumat, 13 Desember 2024, pihaknya telah menyetor Rp10.622.282.320 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) ke kas negara.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari kewajiban pembayaran sebesar Rp16.686.190.124 yang harus dipenuhi oleh Hariadi, sesuai putusan Mahkamah Agung. "Kami terus mengupayakan agar seluruh kerugian negara dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku," jelas Therry Gutama.

Kasus ini bermula dari penyalahgunaan kewenangan dan keuangan dalam pengelolaan PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe selama periode 2016-2022. Melalui putusan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hariadi bersalah atas tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Eksekusi ini menjadi bukti komitmen Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam memberantas korupsi serta memastikan pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Kajari Lhokseumawe, Feri Mupahir, berharap keberhasilan ini menjadi momentum penting dalam penegakan hukum di wilayah Lhokseumawe. "Kami memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. Ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk menjauhi praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat," tutupnya.

Dengan eksekusi ini, masyarakat berharap adanya pemulihan kerugian negara secara menyeluruh serta penegakan hukum yang lebih tegas demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

 

Editor : Armia Jamil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dikabarkan akan melaksanakan pemindahan narapidana Mary Jane Veloso ke Filipina pada Rabu (18/12/2024) dini hari. Terpidana mati kasus narkotika tersebut akan diterbangkan ke Manila melalui Terminal 2F, Bandara Internasional Sukarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Mary Jane dipindahkan penahanannya ke negara asal melalui program transfer of prisoners. “Ya malam ini,” kata Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada Republika, Selasa (17/12/2024).

Menko Yusril menambahkan, Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina dengan pesawat Cebu Pasific Airlines 5J760. Dan jadwal penerbangan pada Rabu (18/12/2024) pukul 00:05 WIB atau tengah malam ini melalui Bandara Sukarno-Hatta. Kata Yusril, Mary Janes dalam pemindahan ke Filipina itu akan ditemani tiga otoritas dari Manila.

Sebelum diterbangkan ke Filipina, sejak beberapa hari lalu, Mary Jane sudah dipindahkan lokasi penahannya dari LP Yogyakarta, ke LP Perempuan Pondok Bambu di Jakarta Timur (Jaktim), Ahad (15/12/2024).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, Mary Jane bukan dipulangkan ke Filipina. Namun perempuan kelahiran 1985 tersebut dilakukan pemindahan penahanan ke negara asalnya, Filipina.

“Mary Jane bukan dipulangkan, tetapi dilakukan transfer of sentence person, pemindahan orang tahanan ke negara asalnya (Filipina),” begitu kata Menteri Agus Andrianto kepada Republika, Selasa (17/12/2024) petang.

Agus melanjutkan, pemindahan penahanan tersebut tak menghapus status Mary Janes sebagai terpidana mati di Indonesia. Karena status hukum tersebut merupakan kedaulatan hukum Indonesia yang harus diakui Filipina sebagai negara pemohon transfer of prisoner.

Tetapi kata Agus menjelaskan, setelah dilakukan pemindahan, menjadi kewenangan Filipina untuk melanjutkan penghukuman terhadap Mary Janes. “Selanjutnya terserah negara asal memperlakukan yang bersangkutan, dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara mereka,” kata Agus.

JAKARTA - Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Pol Andry Wibowo meminta pegawai Kantor Imigrasi untuk mencegah pungutan liar (pungli) dengan cara membangun relasi kepada sejumlah stakeholders. Hal ini untuk mencegah terjadinya pungutan liar di lingkungan Kantor Imigrasi.

Hal itu disampaikan Irjen Pol Andry Wibowo saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Jawa Barat pada Selasa (17/12/2024).

?Jalankan tugas secara profesional dengan menyelesaikan tugas dengan baik, tepat waktu, dan bertanggung jawab,? pesannya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, para Pejabat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, dan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon tersebut.



Irjen Pol Andry Wibowo yang juga Staf Ahli Ideologi Dan Konstitusi Kemenkopolkam berpesan agar para Pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Corebon menjalankan tugas sesuai mandat perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Andry Wibowo selain memberikan pengarahan, juga meninjau langsung pelayanan di kantor imigrasi dan bertemu serta berdialog dengan sejumlah warga yang tengah mengurus paspor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso, meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) perempuan kelas II Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (17/12/2024) malam.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, Mary Jane keluar sekitar pukul 19.20 WIB menggunakan mobil Toyota Hiace hitam yang berisi beberapa orang di dalamnya.

Pemulangan Mery Jane ke Filipina akan melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan maskapai Cebu Pasific Airlines 5J760, Rabu (18/12/2024) pukul 00.05 WIB.

Keluar dari lapas Pondok Bambu, Mary Jane menggunakan kaus dan celana hitam yang dipadukan dengan sepatu berwarna putih.

Saat keluar Mary Jane menyapa awak media yang menunggunya di luar Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

"Saya sehat terima kasih banyak, terima kasih Indonesia aku cinta Indonesia," ucap Marry Jane saat keluar Lapas Pondok Bambu, Selasa (17/12/2024).

Mary juga mengucapkan terima kasih kepada presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yuzril Ihza Mahendra.

"Bahagia, sangat bahagia, terima kasih kepada bapak presiden Prabowo kepada bapak menteri Yusril dan seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya, Mary Jane Veloso resmi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta, Senin (16/12/2024).

Proses pemindahan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.05.05-2540 tertanggal 13 Desember 2024.

Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan, Mary Jane Fiesta Veloso tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada pukul 07.30 WIB.

Ia didampingi oleh 6 orang petugas Satopatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 4 orang petugas dari Kejaksaan Tinggi DIY serta Kejaksaan Negeri Sleman.

"Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan didampingi perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Timur," kata I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2024).

Nyoman mengatakan, proses penerimaan diawali dengan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima.

Ia mengatakan, setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi, Mary Jane kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan.

"Selanjutnya, Mary Jane diwajibkan mengikuti program pengenalan lingkungan (mapenaling) sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di Lapas," ujar dia.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso berangkat dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta, ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, untuk dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

Mary Jane diberangkatkan dari Lapas Pondok Bambu itu sekitar pukul 19.17 WIB, Selasa (17/12) malam.

Perempuan yang sebelumnya ditahan di Lapas Yogyakarta itu terlihat mengenakan kaos warna hitam dengan menggunakan mobil van hitam.

Sebelum masuk ke mobil untuk berangkat ke Bandara Soetta, Mary Jane sempat mengucapkan beberapa kalimat kepada awak media dengan menggunakan bahasa Indonesia.

"Terima kasih Indonesia, aku cinta Indonesia," ucap perempuan yang urung dieksekusi mati pada 2015 silam.

Saat tiba di Bandara Soetta, terpidana mati Mary Jane akan mengikuti prosesi serah terima narapidana yang dilakukan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram kepada perwakilan Kedutaan Besar Filipina pada pukul 21.00 WIB.

Setelah itu, Mary Jane akan dipulangkan ke Filipina menggunakan pesawat Cebu Pasific Airlines 5J760 pada pukul 00.05 WIB, Rabu (18/12) dini hari.

Pemerintah Filipina dan Indonesia telah menyepakati pemindahan Mary Jane melalui penandatanganan pengaturan praktis (practical agreement). Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan Mary Jane ke kampung halaman.

Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul Vasquez meneken pengaturan praktis terkait pemindahan Mary Jane di Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010. Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada Oktober 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com - T erpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso, meninggalkan lapas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (17/12/2024), 19.20 WIB.

Mery Jane dijadwalkan terbang dari bandara Soekarno-Hatta menuju Filipina, menggunakan maskapai Cebu Pasific Airlines 5J760, Rabu (18/12/2024) Pukul 00.05 WIB.

Saat keluar dari Lapas Perempuan Kelas II Pondok Bambu, Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Bahagia, sangat bahagia terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Bapak Menteri Yusril dan seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Mary Jane," kata Mary Jane saat keluar Lapas Pondok Bambu, Selasa (17/12/2024).

Mary Jane mengaku membawa sejumlah oleh-oleh dari Indonesia untuk dibawa ke kampung halamannya di Filipina.

"Banyak, ada gitar buku-buku rajutan, Rosario, baju yang saya pakai dikasih teman-teman," ucapnya.

Sebelumnya, Mary Jane Veloso resmi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta, Senin (16/12/2024).

Proses pemindahan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.05.05-2540 tertanggal 13 Desember 2024.

Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan, Mary Jane Fiesta Veloso tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada pukul 07.30 WIB.

Ia didampingi oleh 6 orang petugas Satopatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 4 orang petugas dari Kejaksaan Tinggi DIY serta Kejaksaan Negeri Sleman.

"Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan didampingi perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Timur," kata I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2024).

Nyoman mengatakan, proses penerimaan diawali dengan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima.

Ia mengatakan, setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi, Mary Jane kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan.

"Selanjutnya, Mary Jane diwajibkan mengikuti program pengenalan lingkungan (mapenaling) sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di Lapas," ujar dia.

MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Agus Andrianto mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan amnesti kepada lebih dari 44 ribu warga binaan yang saat ini menghuni 631 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di seluruh Indonesia. 

Agus menjelaskan bahwa sebagian besar dari warga binaan yang akan mendapatkan amnesti ini adalah narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang berstatus sebagai pemakai. 

"Selain itu, amnesti juga akan diberikan kepada narapidana dengan kondisi khusus terkait kemanusiaan, seperti narapidana yang hamil, lanjut usia, mengalami cacat, serta mereka yang sedang sakit," kata mantan Waka Polri tersebut saat berkunjung ke Warkop Jurnalis Medan di Jalan Agus Salim, Kota Medan, Selasa (17/12/2024).

Namun, Agus menegaskan bahwa narapidana kasus korupsi tidak termasuk dalam kategori yang akan menerima amnesti.

"Jumlah 44 ribu ini muncul setelah kami melakukan penilaian (assesment) atas kondisi narapidana yang ada. Ini dilakukan berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Sebanyak 44.088 narapidana merupakan hasil dari penilaian tersebut. Saat ini, proses pemberian amnesti sudah dikonsultasikan kepada DPR-RI dan Agus berharap agar keputusan dapat segera diambil. 

"Kita usahakan tahun ini juga kalau DPR sudah setuju," tegas Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memindahkan 113 warga binaan, yang terdiri atas narapidana hukuman seumur hidup dan 20 tahun, ke Nusakambangan untuk mengurangi potensi peredaran narkoba di dalam lapas. 

"Anggaran kami terbatas dan akan dilanjutkan pada tahun 2025. Kami bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan peredaran narkoba dari dalam lapas," katanya, sambil meminta agar tidak ada telepon seluler di dalam lapas.

Dengan langkah ini, Agus berharap dapat meningkatkan kondisi kemanusiaan bagi sebagian warga binaan dan mendukung upaya pencegahan peredaran narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Editor : Odi Siregar

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Sebanyak sembilan narapidana (napi) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Semarang, Jawa Tengah (Jateng), positif menggunakan narkoba. Saat ini mereka telah dipindahkan ke Lapas Kelas IIA Gladakan Nusakambangan.

Kepala Rutan Kelas I Semarang Eddy Junaedi mengungkapkan, kesembilan napi diketahui menggunakan narkoba karena rutannya rutin melakukan penggeledahan, termasuk tes urin. Dia menjelaskan, sebulan lalu pihaknya bekerja sama dengan BNN Provinsi Jateng melaksanakan penggeledahan, sosialisasi P4GN, dan tes urin terhadap warga binaan.

"Ada 30 warga binaan yang kita tes urin. Dilalah pada saat itu semuanya negatif tidak menggunakan narkoba," kata Eddy saat diwawancara media, Selasa (17/12/2024).

Eddy menambahkan, dua pekan kemudian, tepatnya pada 10 Desember 2024, kegiatan penggeledahan dan tes urin kembali dilakukan. "Dari 14 orang yang kita periksa tes urin saat itu memang betul terkonfirmasi sembilan orang postif narkoba. Narkoba itu ada yang jenis sabu, ada yang pil koplo," ucapnya.

Menurut Eddy, rata-rata dari kesembilan napi tersebut merupakan residivis. Masa hukuman mereka rata-rata antara enam hingga tujuh tahun. Eddy mengatakan, setelah terkonfirmasi positif menggunakan narkoba, Rutan Kelas I Semarang melakukan berita acara pemeriksaan (BAP), kemudian pengeselan terhadap kesembilan napi terkait.

"Saat itu dari sembilan orang yang postif ini melakukan teriak-teriak, gangguan kamtib. Sehingga malam itu chaos oleh teriakan-teriakan mereka. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, Pak Kepala Pengamanan, kebetulan saya di Jakarta, kemudian konsultasi ke saya, dan saya konsultasi pada Kadivpas (Jateng), kemudian dilakukan langkah-langkah pengamanan," kata Eddy.

"Karena situasi malam itu chaos, akhirnya dari Kanwil (Kumham Jateng) Divisi Pemasyarakatan menyarankan untuk memindahkan mereka ke Nusakambangan," tambah Eddy.

Dia mengatakan, setelah itu pihaknya berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk meminta bantuan pengawalan. Namun pada momen itu kepolisian belum bisa membantu pengawalan karena fokus mengamankan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Semarang.

"Besok malamnya kepolisian bisa mendampingi kita melakukan pengawalan kesembilan orang tersebut ke Nusakambangan. Jadi benar sembilan narapidana ini dipindahkan ke Nusakambangan, tepatnya di Lapas Gladakan," kata Eddy.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus positifnya kesembilan napi tersebut. "Sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait hal ini, informasi masuknya (narkoba) dari mana dan barang bukti sampai saat ini kami tidak menemukan. Sepertinya mereka datang, habis pakai," ucapnya.

Eddy menduga, narkoba yang digunakan kesembilan napi tersebut diselundupkan dari barang kunjungan atau titipan. "Padahal kami sudah melakukan penggeledahan berkali-kali. Tapi karena kita masih manual system, tidak ada alat-alat, jadi kita mungkin kecolongan," ujarnya.

Namun Eddy juga tak menutup kemungkinan keterlibatan petugas rutan. "Petugas juga kita awasi barang-barang bawaannya, tidak hanya pengunjung saja. Karena masuknya narkoba itu bisa dari berbagai pintu," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan bahwa pihaknya sedang menunggu surat resmi dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk membahas pemberian amnesti kepada 44.000 narapidana.

Hal ini disampaikan Willy usai berkoordinasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

“Ini adalah praktik baik yang sangat luar biasa. Kami di DPR menunggu surat dari pemerintah karena kami sudah berkomunikasi dengan Pak Menkum Supratman Andi Agtas,” ujar Willy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (17/12/2024).

Willy menambahkan, meskipun saat ini sedang masa reses, Komisi XIII DPR RI tetap berkomitmen untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah agar pemberian amnesti dapat segera dieksekusi.

“Tinggal kemudian kapan ini akan kami respons. Jika ini (dibutuhkan) cepat, mungkin tidak tertutup kemungkinan kami akan membahasnya di masa reses ini,” sebutnya.

Di sisi lain, Willy juga sepakat dengan pemerintah untuk memberikan amnesti kepada pengguna narkotika, mengingat sebaiknya mereka tidak dipenjara, tetapi direhabilitasi.

Menurutnya, kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini sudah terlalu penuh.

“Kemudian, apa yang menjadi problem kita adalah overload selama ini. Jadi ketika Pak Presiden menginisiasi pemberian amnesti untuk 44.000 narapidana dengan kategori psikotropika, narkotika, yang mengkonsumsi, serta kasus politik dan ITE, itu merupakan terobosan yang luar biasa,” imbuhnya.

Sebelumnya, Supratman juga berjanji akan memberikan informasi secara transparan mengenai siapa saja narapidana yang akan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Namun, saat ini pemerintah belum dapat memberikan keputusan final karena nama-nama tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke DPR RI.

“Akan kita umumkan orang-orangnya dan akan kita bagikan, karena nama satu per satu akan kami ajukan ke parlemen walaupun bentuknya kolektif,” papar Supratman di Istana, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).