Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sungai Penuh, Don Fitri Jaya menjadi tahanan rumah karena sakit setelah ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa memasang detection kit kepada tersangka.

Don yang diketahui memiliki riwayat penyakit jantung pingsan setelah jaksa menetapkannya sebagai tersangka usai diperiksa pada Senin (16/12/2024). Ia lalu diberi tindakan medis dan saat ini dirawat di RSU M Djamil, Kota Padang, Sumatera Barat.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Andi Sunda menjelaskan detection kit itu merupakan alat pendeteksi berupa gelang yang dipasang pada tersangka. Alat itu digunakan untuk memantau pergerakan Don selama menjadi tahanan rumah.

"Detection kit berupa gelang elektrik untuk dipasang di lengan atau kaki tersangka oleh bidang intelijen, tujuannya untuk mendeteksi keberadaan tersangka yang dilakukan penahanan kota atau penahanan rumah," kata Andi, Rabu (18/12/2024).

Andi menerangkan detection kit itu tersambung ke telepon seluler Kepala Kejari Sungai Penuh, Kasi Intel, dan Ketua Tim Jaksa penyidik serta laptop server induk di ruangan Seksi Intelijen. Alat ini dapat mendeteksi langkah pergerakan tersangka.

"Alat ini diatur zona radiusnya berdasarkan surat perintah kepala kejaksaan negeri yang melakukan penahanan, apabila tahanan kota berarti radiusnya di wilayah kota atau kabupaten tempat tersangka ditahan. Begitu juga kalau tahanan rumah dia terbatas radius wilayah rumah dan pekarangan tersangka," bebernya.

Jika keluar dari radius yang ditetapkan, kata Andi, alat tersebut akan memberi pemberitahuan kepada penyidik. Pada alat yang dipasangkan terhadap tersangka juga akan menimbulkan bunyi.

"Apabila tersangka keluar dari zonasi itu maka gelang akan memancarkan alarm pemberitahuan ke HP dan laptop tadi, dan akan menimbulkan suara yang menarik perhatian orang di sekelilingnya serta mengeluarkan aliran listrik dari gelang, mendeteksi kecepatan tersangka berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya," jelas Andi.

Status tahanan rumah Kadispora Sungai Penuh berlaku hingga 4 Januari 2025, karena kondisinya yang sedang sakit. Don menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan stadion mini Desa Sungai Akar, Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022. Pembangunan stadion mini itu mangkrak atau tidak dilanjutkan.

Selain Kadispora, jaksa telah menetapkan 4 tersangka lainnya. Mereka yakni HND (rekanan pelaksana), WLY (Ketua Tim Teknis), ADR (Konsultan Pengawas), dan SFD (PPK).

"Kerugian negara berdasarkan audit BPKP Rp.779.954.308," ungkap Andi.

Video CCTV Remaja di Bandar Lampung Tewas Dibacok Kelompok Pemuda Bersajam

Video CCTV Remaja di Bandar Lampung Tewas Dibacok Kelompok Pemuda Bersajam

Seorang WN Malaysia, HA (44) akan dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar. Itu setelah HA diduga melebihi batas waktu tinggal alias overstay selama 290 hari.

"Kami mengamankan satu WN Malaysia, yakni HA (44). Dia terindikasi overstay, sebelumnya berada di Tulungagung tinggal bersama keluarga dari istrinya," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Arief Yudistira saat press conference, Rabu (18/12/2024).

Arief menyebutkan HA tinggal bersama istri dan keluarga di Tulungagung. Namun, HA tidak melakukan perpanjangan izin tinggal karena memiliki masalah pada rumah tangganya. Hingga akhirnya, HA teridentifikasi overstay selama kurang lebih 290 hari.

"Sudah menikah dan tinggal di Tulungagung, tapi selama setahun ini ada permasalahan kemudian tidak mengurus perpanjangan ijin tinggal. Kemudian terindikasi overstay selama 290 hari," jelasnya.

Saat ini, lanjut Arief, HA telah diamankan di Kantor Imigrasi Blitar untuk proses lebih lanjut. Sementara proses deportasi masih berlangsung.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga HA, kemudian dengan kedutaan juga sudah diproses. Sekarang masih menunggu kelengkapan administrasi untuk kepulangan HA," tandasnya.

Arief menambahkan ada sekitar 3 orang warga negara asing (WNA) yang dideportasi selama 2024. Terdiri dari 1 WN Singapura dan 2 WN Pakistan. Tindakan deportasi dilakukan dengan waktu penangkalan selama 6 bulan. Hal itu sesuai dengan pasal 75 ayat 1 UU no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Video: Jalur Blitar-Malang Terganggu Akibat Jalan Retak Dampak Longsor

Video: Jalur Blitar-Malang Terganggu Akibat Jalan Retak Dampak Longsor

CIBINONG, KOMPAS.com - Pihak Armor Toreador merasa keberatan dengan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Cut Intan Nabila.

Kuasa hukum Armor, Irwansyah, menyebut tuntutan tersebut tidak sesuai dengan pasal yang disangkakan.

"Kalau pertimbangan kami, Pasal 44 ayat 2 enggak masuk itu sama sekali," kata Irwansyah saat ditemui usai sidang di PN Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Menurut Irwansyah, Cut Intan Nabila masih baik-baik saja setelah peristiwa pemukulan terjadi.

Hal itu dibuktikan dengan Cut Intan yang masih bisa mengunggah video hingga pergi ke rumah sakit tanpa bantuan orang lain.

"Yang paling jelas adalah kami keberatan dengan video yang di-share Intan, CCTV, dan visum dijadikan barang bukti karena itu menurut kami tidak sah," kata Irwansyah.

Irwansyah bahkan menyebut video CCTV yang digunakan sebagai barang bukti dalam kasus tersebut adalah hasil rekayasa.

Selain itu, hasil visum Cut Intan Nabila juga diragukan keasliannya karena diambil oleh staf rumah sakit biasa, bukan dokter.

"Video itu editan, CCTV itu editan, visum itu dikeluarkan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan hukum. Jadi kami khawatir terjadinya konflik obligasi," ujar Irwansyah.

Sebagai informasi, JPU menuntut Armor Toreador dengan hukuman 6 tahun penjara atas perbuatannya terhadap Cut Intan Nabila.

Pihak Armor Toreador akan mengajukan pleidoi atas ketidakpuasannya terhadap tuntutan tersebut.

Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa, 24 Desember 2024, di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI, sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini, baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat kami maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah disampaikan,” kata Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024, di Jakarta, Rabu.

Ia membenarkan bahwa BI menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat BI pada Senin (16/12) malam. Kedatangan KPK tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

“Dalam kedatangan tersebut, KPK, informasi yang kami terima itu, membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan CSR,” ujar Perry.

Dia menyampaikan, CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di BI, antara lain harus memenuhi persyaratan bahwa CSR-nya diberikan kepada yayasan yang sah.

Syarat selanjutnya, yaitu ada program kerja yang konkret serta diikuti dengan pengecekan dan laporan pertanggungjawaban oleh yayasan terkait. Perry mengatakan, hal itu dilakukan melalui satuan kerja di kantor pusat maupun kantor-kantor perwakilan.

Ia menekankan bahwa Dewan Gubernur setiap tahun hanya membuat alokasi secara garis besar melalui tiga pilar atau tiga bidang program, salah satunya bidang pendidikan, khususnya melalui beasiswa. Setiap tahun, BI memberikan tambahan beasiswa kurang lebih sebanyak 11 ribu beasiswa.

Bidang lain dalam CSR BI, yaitu bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti melalui UMKM dan lainnya, serta bidang untuk ibadah sosial.

“Alokasi besarnya itu diajukan oleh satuan kerja. Kemudian diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur secara tahunan, alokasi besarnya. Sementara pelaksanaannya adalah di satuan kerja dengan prosedur dan ketentuan yang tadi, yaitu yayasan yang sah, punya program yang konkret, dan ada pengecekan serta pertanggungjawaban,” kata Perry menjelaskan.

Terkait dengan apakah kasus tersebut berpengaruh terhadap kondisi pasar, Perry mengatakan bahwa segala berita tentunya akan berpengaruh pada kondisi pasar termasuk nilai tukar rupiah.

“Oleh sebab itu, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar. Yang sudah kami sampaikan, melalui intervensi, melalui pembelian SBN dari pasar sekunder maupun langkah-langkah lain termasuk SRBI,” kata Perry pula.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Kami juga berharap pemerintah memberikan perhatian kepada narapidana-narapidana lainnya, termasuk WNI yang masih berada dalam ancaman eksekusi hukuman mat

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap pemerintah memberi perhatian lebih terhadap narapidana berkewarganegaraan Indonesia yang terancam eksekusi hukuman mati, setelah RI memindahkan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina dan lima napi anggota "Bali Nine" ke Australia.

"Kami juga berharap pemerintah memberikan perhatian kepada narapidana-narapidana lainnya, termasuk WNI yang masih berada dalam ancaman eksekusi hukuman mati," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Menurut Atnike, narapidana WNI yang dihukum mati juga perlu mendapat perhatian, terutama bagi napi yang sudah menjalani masa tahanan panjang. Terlebih, kata dia, KUHP yang baru mengatur pidana mati bukan lagi hukuman utama.

"Ini terkait dengan KUHP yang baru yang sudah menetapkan bahwa hukuman mati bukan lagi hukuman yang utama; dan dalam periode 10 tahun seseorang apabila dinilai memiliki kelakuan baik dan berubah, itu juga dapat dipertimbangkan untuk komutasi hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup," ujarnya.

Komnas HAM mengapresiasi langkah pemerintah dalam memulangkan lima narapidana Bali Nine ke negara asalnya. Menurut Atnike, langkah tersebut dilakukan pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan alasan HAM.

"Selain alasan diplomasi, memang ada persoalan overcrowded penjara, tapi itu tidak signifikan jumlah pemulangan narapidana itu untuk melonggarkan lapas kita. Jadi memang, fokusnya kami duga untuk memberikan hak hidup bagi napi itu melalui proses diplomatik di antara kedua negara," ujar Atnike.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pemulangan Mary Jane merupakan titik baik yang dilakukan pemerintah. Hal ini mengingat terpidana mati kasus penyelundupan narkoba itu diduga kuat menjadi korban perdagangan manusia di negaranya.

"Langkah ini menurut kami langkah yang berbasis pada pertimbangan kemanusiaan karena Mary Jane merupakan korban, kesepakatan dua negara, upaya diplomasi dua negara, dan dalam konteks hukuman mati tentu ini merupakan hal baik," ujar Anis dalam kesempatan yang sama.

Pemerintah Indonesia telah memindahkan Mary Jane Veloso ke Filipina via Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu dini hari. Mary Jane merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010.

Adapun lima narapidana anggota Bali Nine dikembalikan ke Australia via Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (15/12) pagi. Kelima napi yang dipindahkan itu, antara lain, Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Lima orang yang ditransfer ke Australia merupakan sisa dari Bali Nine yang menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Sementara itu, empat orang lainnya telah dieksekusi mati, bebas, dan meninggal dunia.

Pemindahan Mary Jane dan lima napi Bali Nine dilakukan atas dasar pengaturan praktis (practicalarrangement) yang disepakati antara Indonesia, Filipina, dan Australia. Kendati dipindahkan ke negara asalnya, Indonesia akan tetap memantau perkembangan hukuman yang diberikan kepada mereka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kami juga berharap pemerintah memberikan perhatian kepada narapidana-narapidana lainnya, termasuk WNI yang masih berada dalam ancaman eksekusi hukuman mat

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap pemerintah memberi perhatian lebih terhadap narapidana berkewarganegaraan Indonesia yang terancam eksekusi hukuman mati, setelah RI memindahkan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina dan lima napi anggota "Bali Nine" ke Australia.

"Kami juga berharap pemerintah memberikan perhatian kepada narapidana-narapidana lainnya, termasuk WNI yang masih berada dalam ancaman eksekusi hukuman mati," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Menurut Atnike, narapidana WNI yang dihukum mati juga perlu mendapat perhatian, terutama bagi napi yang sudah menjalani masa tahanan panjang. Terlebih, kata dia, KUHP yang baru mengatur pidana mati bukan lagi hukuman utama.

"Ini terkait dengan KUHP yang baru yang sudah menetapkan bahwa hukuman mati bukan lagi hukuman yang utama; dan dalam periode 10 tahun seseorang apabila dinilai memiliki kelakuan baik dan berubah, itu juga dapat dipertimbangkan untuk komutasi hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup," ujarnya.

Komnas HAM mengapresiasi langkah pemerintah dalam memulangkan lima narapidana Bali Nine ke negara asalnya. Menurut Atnike, langkah tersebut dilakukan pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan alasan HAM.

"Selain alasan diplomasi, memang ada persoalan overcrowded penjara, tapi itu tidak signifikan jumlah pemulangan narapidana itu untuk melonggarkan lapas kita. Jadi memang, fokusnya kami duga untuk memberikan hak hidup bagi napi itu melalui proses diplomatik di antara kedua negara," ujar Atnike.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pemulangan Mary Jane merupakan titik baik yang dilakukan pemerintah. Hal ini mengingat terpidana mati kasus penyelundupan narkoba itu diduga kuat menjadi korban perdagangan manusia di negaranya.

"Langkah ini menurut kami langkah yang berbasis pada pertimbangan kemanusiaan karena Mary Jane merupakan korban, kesepakatan dua negara, upaya diplomasi dua negara, dan dalam konteks hukuman mati tentu ini merupakan hal baik," ujar Anis dalam kesempatan yang sama.

Pemerintah Indonesia telah memindahkan Mary Jane Veloso ke Filipina via Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu dini hari. Mary Jane merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010.

Adapun lima narapidana anggota Bali Nine dikembalikan ke Australia via Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (15/12) pagi. Kelima napi yang dipindahkan itu, antara lain, Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Lima orang yang ditransfer ke Australia merupakan sisa dari Bali Nine yang menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Sementara itu, empat orang lainnya telah dieksekusi mati, bebas, dan meninggal dunia.

Pemindahan Mary Jane dan lima napi Bali Nine dilakukan atas dasar pengaturan praktis (practicalarrangement) yang disepakati antara Indonesia, Filipina, dan Australia. Kendati dipindahkan ke negara asalnya, Indonesia akan tetap memantau perkembangan hukuman yang diberikan kepada mereka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

IWAS (22) alias Agus, pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial MA, akan menempati sel khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Fasilitas sel untuk tunadaksa tanpa kedua tangan itu antara lain toilet duduk hingga shower, yang berbeda dari sel lainnya.

Dilansir detikBali, Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Joko Jumadi telah berkoordinasi dengan Lapas Lombok Barat terkait proses hukum IWAS. Joko meminta Lapas Lombok Barat menyiapkan sel khusus jika IWAS ditahan.

"Paling tidak ruangannya sudah siap," kata Joko kepada detikBali, Selasa (17/12/2024).

Menurut Joko, Lapas Lombok Barat memiliki dua ruangan khusus untuk menampung penyandang disabilitas seperti IWAS. Kedua ruangan itu bisa ditempati oleh IWAS.

"Satu kamar ada dua kamar mandi. Toiletnya ada yang jongkok dan duduk, kemudian ada shower," imbuh Joko.

Saat ini, IWAS masih berstatus sebagai tahanan rumah. Joko menyebut IWAS baru dapat dipindahkan ke Lapas Lombok Barat setelah masa tahanan rumah tersebut habis.

Selain itu, Joko meminta agar IWAS mendapatkan pendamping selama menjadi tahanan lapas. Pendamping dapat berasal dari warga binaan di lapas tersebut.

"Umpamanya IWAS butuh bantuan buka celana, nanti akan ada tenaga pendamping yang bantu," kata Joko.

Baca selengkapnya di sini.

Tonton juga video: Polda NTB Rekonstruksi Pelecehan Seksual oleh Pria Difabel Hari Ini

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sungai Penuh Don Fitri Jaya dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan usai penyidikan di Kejari Sungai Penuh, Jambi. Don yang baru ditetapkan tersangka itu diketahui memiliki penyakit jantung.

"Tersangka memiliki penyakit jantung. Saat ini masih dirawat," ujar Kasi Intelijen Kejari Sungai Penuh Andi Sunda, Rabu (18/12/2024).

Don Fitri Jaya diperiksa Kejari Sungai Penuh pada Senin (16/12) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar tahun anggaran 2022. Pembangunan stadion mini itu kini mangkrak atau tidak dilanjutkan. Akibatnya, timbul kerugian negara mencapai Rp 779.954.308 menurut hasil penghitungan BPKP.

Sebelum Don, sudah ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Keempat tersangka itu yakni HND (rekanan pelaksana), WLY (Ketua Tim Teknis), ADR (Konsultan Pengawas), dan SFD (PPK).

Don yang menjalani pemeriksaan di Kejari dengan masih mengenakan pakaian dinas itu pun syok saat ditetapkan tersangka. Kemudian dia pingsan dan sempat ditangani petugas medis Kejari.

Akan tetapi, karena kondisinya tak kunjung membaik, Don diangkut ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Diketahui setelah itu dia dirujuk ke rumah sakit di Padang, Sumatera Barat.

"(Tersangka) Dirawat rujuk ke RSU M. Djamil, Padang, malam itu juga (Senin). Berangkat tengah malam dengan ambulans RSU Sungai Penuh," kata Andi.

Mempertimbangkan kondisi kesehatannya, Don berstatus tahanan rumah sampai 4 Januari 2025 mendatang. Kejari juga memasang alat pendeteksi untuk memantau pergerakan korban.

Video: Polda Jambi Sita Mobil Pelat Merah di Kasus Perusakan Kotak Suara

Video: Polda Jambi Sita Mobil Pelat Merah di Kasus Perusakan Kotak Suara

Ternate (ANTARA) - Kondisi kesehatan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), yang saat ini menjadi terdakwa kasus korupsi dan menjalani hukuman, terus menurun, sehingga harus menjalani perawatan di RSUD Dr. Chasan Boesoerie, Ternate, Maluku Utara.

Demikian disampaikan anggota tim penasihat hukum AGK, Hairun Rizal yang kini tengah berupaya mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung atas pengalihan penahanan kota bagi kliennya itu agar bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan yang memadai.

"Melihat kondisi terdakwa atau klien kami yang membutuhkan perawatan dan perhatian secara serius, dan terdakwa saat buang air besar maupun buang air kecil sudah tidak bisa lagi berjalan sendiri ke kamar mandi dan harus ditandu atau dibopong," kata Hairun di Ternate, Maluku Utara, Rabu.

Hairun mengatakan berdasarkan keterangan dokter, AGK sudah dibolehkan kembali ke Rutan Kelas IIB Ternate, namun pihak keluarga memandang kondisi AGK masih sangat memprihatinkan.

"Tentu kami selaku tim penasehat hukum menghormati apa yang menjadi rekomendasi dari hasil pemeriksaan dokter. Hanya saja kalau kita melihat sama-sama pasien Pak AGK secara langsung kondisinya sangat lemah dan secara fakta kami berharap dia masih bisa dirawat-inap. Hal itu yang menjadi harapan pihak keluarganya," kata Hairun.

Hairun mengatakan apabila terdakwa memang harus kembali ke rutan, maka pihaknya berharap pihak rutan dapat memperhatikan kondisi kliennya dan melaporkan secara intensif kondisi AGK kepada keluarga.

Hairun menyampaikan tim penasihat hukum menghormati semua proses hukum yang berjalan, namun dia mengingatkan hak terdakwa untuk mendapatkan fasilitas kesehatan juga dijamin oleh undang-undang, terlebih dalam kondisi yang masih sakit dan melemah.

"Jadi hari ini resmi kita kembalikan beliau ke Rutan Ternate di Jambula. Tetapi jika memang tiba-tiba kondisi AGK drop atau melemah lagi, kami berharap diinformasikan ke kami dan keluarga, untuk dirawat secara intensif di RSU," katanya.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane, dipulangkan ke negara asalnya, Filipina. Komnas HAM mengatakan Mary Jane adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal itu diungkapkan oleh komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024). Anis mengatakan Komnas HAM telah menangani kasus Mary Jane sejak 2015.

"Nah, pemulangan ini menjadi titik balik, karena Mary Jane merupakan indikasi kuat sebagai korban TPPO," kata Anis.

Menurut Anis, Komnas HAM mendorong agar Mary Jane mendapatkan grasi, tetapi hal itu ditolak oleh Presiden RI. Dia mengatakan pemindahan narapidana Mary Jane dari Indonesia ke Filipina merupakan upaya diplomasi yang baik dari kedua negara serta mengutamakan pertimbangan kemanusiaan.

Komnas HAM membacakan rekomendasi penanganan HAM tahun 2024. (Fawdi/detikcom)

"Yang paling mungkin didorong adalah kemudian kita mendorong grasi dari Presiden tetapi itu kan ditolak," katanya.

"Sehingga langkah ini, menurut kami, langkah yang berbasis pada pertimbangan kemanusiaan karena Mary Jane merupakan korban, dan kesepakatan dua negara gitu ya, upaya diplomasi dua negara," ucapnya.

Dia mengapresiasi pemerintah dengan pemulangan Mary Jane. Anis menyampaikan pemulangan Mary Jane menjadi langkah baik dalam penerapan pidana mati tak lagi menjadi pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP terbaru.

"Saya kira itu soal Mary Jane, kita mengapresiasi dan tentu saja dalam konteks hukuman mati ini menjadi langkah diplomatik bagi pemerintah Indonesia berdasarkan pertimbangan hak asasi manusia dan yang bersangkutan merupakan kelompok rentan korban tindak pidana perdagangan orang," ucapnya.

"Dan dalam konteks hukuman mati, tentu ini merupakan hal baik, karena pemerintah Indonesia sendiri melalui KUHP yang terbaru kan juga sudah menggeser hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok, tetapi pidana alternatif sesuai dengan Pasal 101 KUHP yang sedang diproses penyusunan PP-nya," katanya.

NGAWI, iNewsNgawi.id - Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi atas kepergian ayahnya, Sadiran Bau Kuntjoro (77), yang meninggal dunia akibat sakit. 

Almarhum dimakamkan di TPU Kranggan, Kelurahan Margomulyo, Ngawi, pada Selasa (17/12/2024). Pemakaman tersebut diwarnai suasana haru, dengan sejumlah kerabat, warga, serta pejabat dari tingkat daerah hingga pusat turut hadir memberikan penghormatan terakhir.  

Mensesneg Prasetyo Hadi, yang ikut mengangkat peti jenazah ayahnya hingga ke liang lahat, tak mampu menahan tangis saat tanah mulai menutupi makam. 

Usai prosesi pemakaman, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Ngawi yang telah mengantarkan ayahnya ke tempat peristirahatan terakhir.  

Sosok Sadiran Bau Kuntjoro bukan hanya dikenal sebagai ayah seorang menteri, tetapi juga tokoh pendidikan dan politik di Ngawi. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Ngawi pada 2001, serta Ketua Penasehat DPC Gerindra Ngawi.  

“Almarhum adalah tokoh yang sangat peduli pada pendidikan. Beliau percaya bahwa pendidikan harus dinikmati oleh seluruh rakyat, tanpa pengecualian. Banyak sekolah yang beliau bangun di daerah terpencil,” ujar Prasetyo.  

Bagi keluarga, almarhum meninggalkan pesan hidup yang selalu menjadi pedoman. "Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik." Pesan ini, menurut Prasetyo, menjadi falsafah yang terus ia pegang dalam menjalani hidup.  

Sejumlah pejabat, termasuk anggota DPRD Jawa Timur Darmawan Sutanto, turut menghadiri prosesi pemakaman ini. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa Sadiran Bau Kuntjoro adalah salah satu tokoh senior yang dihormati di Ngawi.  

“Beliau adalah panutan. Selain mendidik kami untuk bekerja keras, beliau mengajarkan kami untuk selalu peduli dan bermanfaat bagi sesama,” kenang Prasetyo dengan penuh haru.  

Dengan segala jasa dan dedikasi almarhum di bidang pendidikan, pemakaman ini tak hanya menjadi perpisahan bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat yang pernah merasakan kebaikan beliau semasa hidup. (ST)

Editor : Asfi Manar

Ini data sampai dengan 16 Desember, ditemukan 113 peristiwa HAM, 85 kasus di antaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Hasil pemantauan media, baik media nasional dan lokal, yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa sebanyak 113 peristiwa HAM terjadi di Papua pada periode Januari hingga Desember 2024.

"Ini data sampai dengan 16 Desember, ditemukan 113 peristiwa HAM, 85 kasus di antaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro saat taklimat pers bertajuk Catatan Komnas HAM: Situasi HAM di Papua 2024 di Jakarta, Rabu.

Dari potret peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata, Komnas HAM menemukan sejumlah tipologi tindakan. Atnike menjabarkan, terdapat 24 peristiwa kontak tembak, empat peristiwa penyisiran, dan 23 peristiwa serangan kelompok sipil bersenjata (KSB) terhadap aparat.

Di samping itu, terdapat empat peristiwa pengungsian, delapan peristiwa perusakan, 34 peristiwa penyerangan terhadap warga sipil, dan enam peristiwa kekerasan aparat penegak hukum.

Sementara itu, dari segi persebaran wilayah, peristiwa HAM paling banyak terjadi di Provinsi Papua Tengah, yaitu sebanyak 22 peristiwa di Kabupaten Intan Jaya, 17 peristiwa di Puncak, 13 peristiwa di Puncak Jaya, dan 12 peristiwa di Paniai.

Peristiwa lainnya tersebar di Provinsi Papua Pegunungan, yakni 10 peristiwa di Kabupaten Yahukimo, tujuh peristiwa di Nduga, dan tujuh peristiwa lainnya di Pegunungan Bintang.

"Daerah yang rentan jadi konflik dan kekerasan adalah di Provinsi Papua Tengah. Kalau dari hasil monitoring media, angkanya cukup ekstrem dibandingkan dengan provinsi atau wilayah lain di Papua," ucap Atnike.

Dari seluruh peristiwa HAM tersebut, tercatat sebanyak 61 korban meninggal dunia, yang terdiri dari 32 warga sipil, termasuk dua anak-anak dan satu warga negara asing, 14 orang KSB, delapan prajurit TNI, dan tujuh anggota Polri.

Adapun, korban luka-luka tercatat sebanyak 39 orang, dengan rincian 17 warga sipil, 10 prajurit TNI, lima anggota Polri, dan tujuh orang KSB.

"Selain korban meninggal dunia dan luka-luka, pada tahun 2024 juga terjadi penyanderaan. Ada beberapa peristiwa penyanderaan dengan total korban yang menjadi sandera itu sebanyak 17 orang. Mereka umumnya ini adalah pekerjaan pembangunan konstruksi di wilayah Papua," imbuh dia.

Berdasarkan data tersebut, Komnas HAM menyerukan agar para pihak menghentikan kontak senjata dan tindakan kekerasan lainnya yang menyebabkan eskalasi konflik dan mengancam keselamatan.

Komnas HAM meminta aparat keamanan senantiasa menggunakan penanganan terukur dan proporsional untuk menghindari jatuhnya korban, serta meminta aparat maupun KSB tidak menempatkan warga sipil dan fasilitas layanan publik sebagai sasaran konflik.

Di sisi lain, Komnas HAM meminta pemerintah untuk memulihkan fasilitas layanan publik serta kondisi sosial dan ekonomi pasca-konflik, sekaligus meminta aparat untuk memberikan ruang aman bagi warga sipil.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024