JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengenang langkah-langkah yang diambil Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mengamankan gereja saat terjadi ancaman terorisme di hari besar keagamaan seperti Natal.

Ia menuturkan bahwa langkah itu menandakan pemikiran yang luas dari sosok Gus Dur yang datang dari keluarga Syekh di Tebu Ireng.

Hal ini dikatakan Prabowo saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024) waktu setempat.

"Saya ingat salah satu langkah-langkah Beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom, Beliau memerintahkan anak buah Beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga semua gereja, menjaga semua wihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil," kata Prabowo di hadapan para mahasiswa, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/12/2024).

Tak heran, Gus Dur menjadi pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh kalangan minoritas.

Menurut Prabowo, langkah Gus Dur membesarkan hati dan sangat membanggakan.

Dengan langkah itu, pemuda-pemudi Muslim berdiri di rumah ibadah pemeluk agama lain untuk mengamankan.

"Mungkin jarang di dunia ada pemuda-pemudi Muslim pada saat hari Natal, pada tahun baru, pada hari-hari besar minoritas berdiri di depan tempat ibadah agama lain, menjaga supaya umat agama lain beribadah dengan tenang di tempatnya. Mereka Muslim-Muslim, pemuda Muslim yang menjaga di luar. Ini leadership-nya Gus Dur," tutur Prabowo.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengungkapkan bahwa langkah itu menjadi contoh yang luar biasa.

Bahkan, langkah Gus Dur pernah ia tiru saat menjadi ketua umum partai, ketika sosok Gus Dur sudah tiada di dunia.

"Saya memimpin partai saya, waktu itu ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja, saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing, semua tempat ibadah agama lain, kita yang jaga, mereka yang beribadah," ungkap Prabowo.

Ia menilai bahwa lewat langkah-langkah yang merangkul umat beragama, Gus Dur sangat dihormati walaupun hanya sebentar menjabat sebagai Presiden RI.

Rasa hormat itu, kata Prabowo, terus terjaga sampai saat ini.

Gus Dur, yang merupakan alumni Al Azhar, adalah salah satu yang diusulkan menjadi pahlawan nasional Indonesia.

"Ini saya kira salah satu contoh alumni Al Azhar yang sempat menjadi pemimpin tingkat nasional di Indonesia, akhirnya menjadi presiden di Indonesia dan memberi kepemimpinan, kenegarawanan, leadership yang patut dicontoh dan akhirnya juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain," ucap Prabowo.

Sleman (ANTARA) - Kementerian Hukum Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Perlindungan Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Kopi Robusta Sleman kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diharapkan menaikkan nilai jual, sehingga meningkatkan pendapatan petani kopi.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI Razilu di Sleman, Kamis, secara resmi menyerahkan sertifikat perlindungan kekayaan intelektual Kopi Robusta Sleman kepada Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.

"Sertifikat perlindungan indikasi geografis bagi produk lokal seperti Kopi Robusta Sleman. Dengan sertifikasi ini, Kopi Robusta Sleman memiliki sebuah tanda kekhasan yang diakui secara hukum. Sertifikat ini memastikan bahwa masyarakat luas dapat mengenali kopi robusta ini sebagai produk asli Sleman,” kata Razilu.

Ia juga menambahkan bahwa perlindungan ini akan memberikan nilai tambah bagi para petani
kopi di Sleman, terutama dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional.

“Pendaftaran perlindungan indikasi geografis ini juga akan meningkatkan nilai ekonomi," katanya.

Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kementerian Hukum.

“Perlindungan ini adalah hasil kerja keras berbagai pihak. Kami berkomitmen untuk terus
mendorong pengembangan produk lokal agar semakin dikenal. Kopi Robusta Sleman bukan
hanya soal rasa, tetapi juga cerita panjang tentang tradisi dan dedikasi para petani kami,” kata Kustini.

Ia mengatakan Kopi Robusta Sleman memang memiliki karakteristik yang unik, mulai dari cita rasanya yang khas hingga proses budidaya yang dilakukan secara tradisional di kawasan pegunungan. Produk ini menjadi kebanggaan masyarakat Sleman dan telah lama menjadi salah satu komoditas unggulan daerah.

Dengan sertifikat indikasi geografis, para petani kini memiliki payung hukum yang melindungi produk mereka dari pemalsuan serta memberikan peluang untuk meningkatkan nilai jual produk di pasar global.

Selain itu, pengakuan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di
Sleman. Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan alam dan budaya, tetapi juga mencicipi kopi robusta asli dari sumbernya.

"Pemerintah Kabupaten Sleman berencana menjadikan kopi robusta sebagai bagian dari identitas wisata kuliner Sleman," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Agung Rektono Seto menyampaikan apresiasi atas pengakuan tersebut. Ia menyebutkan bahwa DIY memiliki potensi kekayaan intelektual yang luar biasa, dan Kopi Robusta Sleman adalah salah satu contohnya.

"Perlindungan seperti ini merupakan langkah strategis untuk menjaga warisan lokal dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Melalui langkah ini, Kabupaten Sleman membuktikan komitmennya dalam melestarikan kekayaan lokal sekaligus memajukan perekonomian masyarakat.

"Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kopi robusta Sleman siap menorehkan jejak di kancah internasional sebagai salah satu kopi terbaik Indonesia," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Mataram (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menitip penahanan eks pejabat bank syariah milik negara berinisial SE di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.

"Jadi, terhitung mulai hari ini, Kamis (19/12), tersangka SE kami titipkan penahanannya di Lapas Lombok Barat," kata Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera di Mataram, Kamis.

Penahanan ini merupakan tindak lanjut kegiatan penyidik melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka kasus korupsi dana kredit usaha rakyat (KUR) peternak sapi tahun 2021-2022 pada cabang pembantu Mataram-Majapahit tersebut.

Aksi jemput paksa itu dilakukan karena tersangka SE tidak kunjung hadir memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati NTB.

Tersangka dijemput paksa di rumahnya di wilayah Lamper Kidul, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu malam (18/12) sekitar pukul 20.00 WIB.

Usai diamankan, tim jaksa membawa tersangka SE melalui jalur udara. Rombongan Kejati NTB itu tiba di Pulau Lombok pada pukul 05.00 WITA.

"Setibanya di Lombok, tersangka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan di Kejati NTB dan lanjut ke proses penahanan," ucap dia.

SE merupakan tersangka ketiga yang kini menjalani penahanan penyidik kejaksaan di Lapas Kelas II A Lombok Barat. Dua di antaranya berinisial M dan MS yang berperan sebagai offtaker atau pengumpul hasil ternak sapi.

Dengan penangkapan SE, tersisa satu lagi tersangka yang belum ditangkap berinisial MSZ yang juga berperan sebagai offtaker.

Dalam proses penyidikan ini pihak kejaksaan telah mengantongi hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sedikitnya Rp8,5 miliar.

Angka kerugian tersebut muncul dari hasil ekspose Inspektorat NTB yang menyatakan ada indikasi kerugian keuangan negara dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran dana KUR tersebut.

Pedangdut Anisa Bahar tengah berbahagia setelah dilamar oleh Edwin Bahari, pria yang usianya lebih muda 19 tahun darinya.

Namun sayang, kabar bahagia tersebut disertai gelombang hujatan dari netizen yang mencemarkan nama baiknya.

"Makanya sekarang aku lawan ya, mulai speak up ya, kalau kemarin diem, aku kemarin diem aku nggak mau kejadian 2003 itu terulang lagi, yang aku dibilang ibu ninggalin anak. Itu aku nggak mau terulang, sehingga orang image yang terbentuk di aku adalah ibu yang meninggalkan anak padahal kondisi sebenarnya tidak begitu," kata Anisa Bahar saat ditemui di Studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

Beberapa komentar netizen bahkan menuduh Anisa Bahar dengan tudingan tak berdasar yang membuatnya sakit hati.

"Ada yang bilang Mokondo, anak angkat aku pacarin. Itu kan sama sekali nggak bener, seolah-olah saya ini ibu yang bejat sekali," beber Anisa Bahar.

Pedangdut yang populer lewat goyang patah-patah itu mengaku tidak akan tinggal diam atas komentar negatif yang dianggap sudah merugikannya. Ia bahkan siap mengambil langkah hukum jika diperlukan.

"Saya sekarang speak up, saya akan melawan, kalau yang sudah sangat merugikan mungkin saya akan pakai pengacara saya untuk bisa ambil langkah hukum. Karena ini kan undang-undang ITE ya, pencemaran nama baik yang anda lakukan terhadap saya," tegas Anisa Bahar.

Anisa Bahar telah berkonsultasi dengan tim hukum untuk menyikapi situasi ini secara serius.

"Makanya aku konsultasi hukum sama pengacaraku untuk bisa bikin somasi untuk orang-orang yang memang sangat merugikan aku," pungkasnya.

Berita Duka! Mantan Suami Annisa Bahar Meninggal Dunia

Berita Duka! Mantan Suami Annisa Bahar Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan pihaknya menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian amnesti atau pengampunan kepada 44.000 narapidana di Indonesia.

Menurut dia, rencana ini dapat menjadi salah satu solusi untuk menangani masalah kelebihan kapasitas (over capacity) di lembaga pemasyarakatan atau lapas, termasuk juga anggaran pemeliharannya.

Tak hanya itu, Willy berpandangan bahwa dengan adanya rencana itu menunjukkan bahwa presiden berkomitmen dalam mempromosikan, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara.

“Selanjutnya nanti menteri sebagai kepanjangan tangan presiden bisa menyusulkan surat resminya yang berisi kriteria-kriteria, klaster-klaster, dan daftar nama yang layak,” tuturnya kepadaBisnismelalui pesan singkat, pada Rabu (18/12/2024).

Legislator NasDem ini mengaku Komisi XIII DPR RI akan segera menindaklanjuti rencana presiden tersebut bila pihaknya sudah menerima surat resmi dan setelah masuk masa sidang. Namun, tambahnya, tak menutup kemungkinan juga akan dibahas saat masa reses dengan izin dari pimpinan DPR.

Dikatakan Willy, pihaknya juga akan turut mempersiapkan kriteria, klaster, dan pertimbangan detail lainnya, semisal pemerintah mau memberi amnesti kepada aktivis, tahanan politik (tapol) Papua, narapidana ITE, narapidana yang sakit dan butuh perawatan, serta narapidana narkoba yang butuh rehabilitasi.

“Nanti DPR akan mengiringinya dengan detail klaster yang menurut pertimbangan anggota juga penting, seperti narapidana dengan masa tahanan tinggal sebentar, atau narapidana dengan catatan prilaku baik lainnya,” jelas Ketua DPP Partai NasDem itu.

Alumni UGM ini juga menyebut tak menutup kemungkinan jumlah 44.000 narapidana ini bisa jadi lebih besar atau malah sebaliknya, karena ini hanya baru perkiraan awal saja.

Akan tetapi, dia kembali menegaskan bahwa pada dasarnya rencana presiden ini baik lantaran bisa mengurangi over capacity lapas, anggaran, dan menghindari lapas menjadi “university of criminals”.

“University of criminals, di mana orang yang masuk lapas namun ketika keluar mereka justru bertambah keterampilan kejahatannya, atau malah meningkatkan kualitas kejahatannya,” pungkas Willy.

Rencana Prabowo Beri Pengampunan untuk Napi Penghina Presiden dan Tapol

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti atau pengampunan kepada sekitar 44.000 narapidana di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa kebijakan ini mencakup berbagai kategori narapidana, termasuk mereka yang dihukum karena penghinaan terhadap Presiden dan tahanan politik (tapol) yang terkait dengan isu Papua.

Supratman mengatakan bahwa rencana amnesti ini tengah disiapkan dan akan dibahas lebih lanjut dengan DPR. Mengingat, respons dari lembaga legislatif itu sejauh ini cukup positif, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan penghinaan kepada kepala negara melalui media sosial atau yang terkait dengan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

“Saya rasa responsnya positif ya, terutama bagi kasus-kasus yang terkait ITE, yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara, begitu juga tahanan-tahanan yang kita anggap sebagai tahanan politik untuk Papua,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12/2024).

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan sebagian besar dari 44.000 narapidana yang mendapat amnesti adalah pengguna narkotika yang jumlahnya mencapai 39.000 orang.

Pendiri Imparsial Rachland Nashidik bicara diplomasi Filipina memulangkan narapidana kasus narkoba, Mary Jane, setelah bertahun-tahun menjalani vonis hukuman mati di Indonesia. Rachland menilai kasus yang menimpa Mary menunjukkan masih adanya ruang kesalahan di balik hukuman mati.

"Kasus ini ditutup oleh pengakuan dua negara bahwa Mary Jane adalah korban, bukan mafia narkoba. Ini, sekali lagi, bukti tak ada kejahatan yang sempurna, tapi demikian juga halnya hukum. Memang tak ada hukum yang sempurna. Kasus-kasus miscarriage of justice terjadi hampir setiap hari di mana saja," kata Rachland kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

Rachland pun meminta hukuman mati dihapus. Dia mewanti-wanti Indonesia menanggung kesalahan besar jika sebelumnya mengeksekusi mati Mary Jane.

"Justru karena itu, excessive atau capital punishment, yaitu hukuman mati, seharusnya dihapus. Tak ada satu pun upaya hukum yang bisa menghidupkan lagi orang yang sudah dihukum mati akibat miscarriage of justice. Dosa besar ditanggung Indonesia bila menghukum mati Mary Jane padahal belakangan ketahuan, dia sebenarnya cuma korban," kata Wasekjen Partai Demokrat itu.

Rachland lantas meminta Presiden Prabowo Subianto menjadikan kasus tersebut sebagai pengingat soal potensi celah implementasi hukum. Jika hukuman mati belum dihapus, kata Rachland, setidaknya tak diterapkan Prabowo selama masa kepemimpinannya.

"Presiden Prabowo bisa menggunakan diplomasi Filipina ini untuk sekali lagi mengingatkan Indonesia bahwa tak ada hukum yang sempurna dan karena itu hukuman mati seharusnya dihapus. Atau, setidaknya dalam masa kepemimpinan politiknya, tidak digunakan," ujar dia.

Narapidana kasus narkoba, Mary Jane Veloso, berterima kasih kepada Prabowo Subianto dan Menko Yusril Ihza Mahendra atas keputusan pemulangan dirinya ke Filipina. Atas pemulangannya itu, Mary Jane mengaku cinta Indonesia.

"Saya Mary Jane Veloso mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Yusril Ihza Mahendra, dan seluruh penegak hukum di Indonesia atas kebijakan pemindahan saya untuk saya melanjutkan pidana di negara asal saya Filipina," kata Mary Jane seperti dalam video yang diterima detikcom, Kamis (19/12).

Sebagai informasi, Mary Jane diserahkan kepada pejabat otoritas tahanan Filipina pada Selasa (17/12) malam. Dia didampingi oleh para pejabat dari Departemen Luar Negeri, Biro Investigasi Nasional, Biro Imigrasi dan Biro Pemasyarakatan Filipina.

KARAWANG, iNewsKarawang.id - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., bersama Wakil Menteri Silmy Karim kepada Kepala Lapas Karawang, Christo Toar, pada acara Refleksi Akhir Tahun 2024 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Senin (16/12/2024)

Kepala Lapas Karawang, Christo Toar, menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini. Menurutnya, predikat WBK bukan sekadar penghargaan, melainkan simbol dari komitmen bersama seluruh petugas untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

“Kami sangat bersyukur dan bangga atas prestasi ini. Predikat WBK menjadi apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran Lapas Karawang. Namun, ini bukan akhir dari perjuangan. Justru menjadi momentum bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kepentingan masyarakat,” ungkap Christo, Senin,(16/12/2024).

Ia juga menegaskan bahwa predikat WBK membawa tanggung jawab besar untuk terus menjaga integritas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk dalam program pemberantasan korupsi dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional.

“Penghargaan ini semakin menguatkan optimisme kami dalam mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta mendukung Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami berkomitmen penuh untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kontribusi dalam bidang ketahanan pangan,” tambahnya.

Christo tak lupa menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang terus mendukung dan mengawasi pelayanan publik di Lapas Karawang.

“Terima kasih kepada masyarakat yang selalu memberikan dukungan, masukan, serta berperan aktif sebagai pengawas dalam setiap proses pelayanan publik yang kami lakukan. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama,” tutupnya.

Editor : Frizky Wibisono

Kota Cilegon (ANTARA) - Sepanjang 2024, berbagai perubahan struktural dan kebijakan signifikan telah diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menghadapi tantangan global.

Pasca pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih yang menjadi punggawa dalam menjalankan Negara di pemerintahan yang baru.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi bertransformasi menjadi beberapa kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Menteri Agus Andrianto, didampingi Wakil Menteri Silmy Karim. Sebagai bagian dari reorganisasi, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memperluas strukturnya dengan menambahkan dua direktorat baru, yaitu Direktorat

Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Kepatuhan Internal. Dengan tambahan ini, total terdapat sembilan direktorat yang mendukung operasional imigrasi.

Revisi Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada September 2024 membawa perubahan besar yang bertujuan untuk menghadapi tantangan global. Salah satu perubahan penting adalah pengakuan paspor Republik Indonesia sebagai bukti kewarganegaraan. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk membawa senjata api guna meningkatkan keamanan dalam menjalankan tugas.

Selain itu, masa berlaku izin masuk kembali (IMK) kini disesuaikan dengan izin tinggal terbatas atau tetap (ITAS/ITAP), memberikan kemudahan bagi pemegang izin tinggal. Warga negara asing yang melakukan kejahatan berat kini dapat ditangkal masuk hingga seumur hidup. Aturan baru ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan global.

Penerimaan Negara dan Statistik Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat pencapaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah dengan total Rp8,5 triliun, atau 142% dari target yang ditentukan yakni sebesar Rp6 triliun.

“Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp4,82 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,3 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun. Sementara itu, pada 2023, hingga tanggal 31 Desember, PNBP Ditjen Imigrasi tercatat sebesar Rp7,6 triliun,” ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam.

Dalam periode 1 Januari - 15 Desember 2024, sebanyak 4.838.581 paspor telah diterbitkan, dengan kontribusi sekitar 27% dari keseluruhan PNBP Imigrasi. Sementara itu, jumlah visa yang diterbitkan pada periode 1 Januari - 15 Desember 2024 yakni 5.162.775 visa. Sebanyak 4.635.858 atau 89% dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

Adapun jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (single entry) sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) sebanyak 43.292, visa tinggal terbatas sebanyak 62.630 serta golden visa sebanyak 471 (sejak launching), dengan nilai investasi yang masuk dari pemegang golden visa mencapai Rp 9 triliun.

Penerbitan izin tinggal menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ditjen Imigrasi mencatat penerbitan 9.325.307 izin tinggal kunjungan (ITK), meningkat 31 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 259.944 izin tinggal terbatas (ITAS), meningkat 40%, dan 6.437 izin tinggal tetap (ITAP), yang naik tiga kali lipat dibandingkan tahun 2023. Negara pengguna izin tinggal terbanyak di Indonesia adalah Australia (1,5 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,2 juta orang), Malaysia (819 ribu orang), Singapura (646 ribu orang), dan India (630 ribu orang).

Pada periode tersebut, jumlah perlintasan masuk dan keluar Indonesia, baik WNI maupun WNA, yakni sebanyak 46.735.310 orang. Angka tersebut terdiri dari 22.181.808 WNI (10.933.028 kedatangan dan 11.248.780 keberangkatan) serta 24.553.502 WNA (12.377.929 kedatangan dan 12.175.573 keberangkatan).

Jumlah tersebut terdiri dari perlintasan udara sebanyak 36.753.657, perlintasan laut sebanyak8.237.837 serta perlintasan darat sebanyak 1.743.816. Negara dengan jumlah pelintas terbanyak yakni Australia (1,6 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,5 juta orang), Malaysia (1,4 juta orang), Singapura (1,2 juta orang) dan India (480 ribu orang).

Dalam hal pengawasan dan penindakan, Ditjen Imigrasi mencatat 5.047 tindakan administratif keimigrasian (TAK), meningkat 150% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 9.978 orang asing ditangkal masuk atau meningkat 49%, dan 1.379 individu dicegah keluar dari Indonesia, meningkat 27%.

Beberapa kasus besar yang ditangani termasuk penangkapan buronan internasional dan pelaku kejahatan siber dari berbagai negara, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional.

Kebijakan dan Inovasi Berbagai inovasi layanan diimplementasikan oleh Imigrasi di tahun 2024. Ditjen Imigrasi mengoperasikan autogate di Bandara Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai yang dapat digunakan oleh anak usia 6 tahun serta WNA dengan paspor elektronik.

Diresmikan pula Immigration Lounge di beberapa pusat perbelanjaan besar, seperti Pondok Indah Mall 3 dan Senayan City, untuk layanan percepatan pembuatan paspor dalam satu hari jadi. Inovasi digital mencakup izin tinggal elektronik (eVOA, e-ITK, e-ITAS, e-ITAP) dan perpanjangan visa secara online melalui situs evisa.imigrasi.go.id.

Layanan imigrasi diperluas dengan kehadiran Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk memitigasi risiko manipulasi pada penyaluran calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

Mulai 1 Desember 2024, terdapat 13 kantor imigrasi kini telah menerapkan layanan paspor elektronik (e-paspor) sepenuhnya, terdiri dari seluruh kantor imigrasi kelas I khusus 9 kantor, serta kantor imigrasi di wilayah Daerah Khusus (DK) Jakarta.

Saat ini, layanan e-paspor juga tersedia di 22 perwakilan RI di luar negeri. Perubahan tarif paspor berdasarkan PP No. 45 Tahun 2024 juga telah diterapkan, dengan biaya paspor elektronik 10 tahun sebesar Rp950.000, paspor non-elektronik 10 tahun sebesar Rp650.000, paspor elektronik 5 tahun sebesar Rp650.000 dan paspor non-elektronik 5 tahun sebesar Rp350.000.

Dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan fasilitas, jumlah kantor imigrasi di Indonesia kini mencapai 133 unit. Direktorat Jenderal Imigrasi juga menambah 265 kendaraan patroli untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dukungan operasional yang lebih baik bagi petugas imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga terus mengembangkan layanan digital melalui platform evisa.imigrasi.go.id. Platform ini memungkinkan pengajuan izin tinggal peralihan (bridging visa) bagi WNA yang izin tinggalnya sudah tidak bisa lagi diperpanjang, dan ingin beralih ke jenis izin tinggal lain, misalnya dari izin tinggal kunjungan (ITK) menjadi izin tinggal terbatas (ITAS)

Dengan demikian, orang asing dapat mengajukan izin tinggal baru secara online tanpa harus meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, kartu ITAS dan ITAP juga sudah berbasis digital.

Kerja sama domestik dan internasional juga diperluas dengan total 21 perjanjian dalam negeri, dua perjanjian bilateral, dan empat perjanjian multilateral. Salah satu kerja sama penting adalah dengan VFS Global untuk mendukung digitalisasi layanan keimigrasian.

“Ke depan, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi, transparansi, dan penguatan kerja sama dengan berbagai pihak. Kebijakan-kebijakan baru yang diimplementasikan diharapkan dapat mendorong mobilitas global yang aman dan efisien. Dengan berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan, Direktorat Jenderal Imigrasi optimis menghadapi tantangan masa depan,” pungkas Godam.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto dilaporkan mewajibkan pemutaran lagu kebangsaan "Indonesia Raya" oleh seluruh stasiun televisi secara serentak pada pukul 06.00 WIB.

Menurut Wakil Wakil Menteri Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo, kebijakan itu diterapkan karena selama ini waktu pemutaran lagu kebangsaan di berbagai stasiun televisi tidak serentak.

"Kalau di radio kita dengar lagu Indonesia Raya sekitar pukul 06.00 WIB, untuk TV harapan kita bisa disiarkan juga serentak pukul 06.00 WIB. Karena sekarang kalau kita lihat di beberapa stasiun televisi ada yang siarkan pukul 5, 4 bahkan 3 pagi. Ke depan semoga bisa serempak pukul 6 pagi," jelas Angga, dikutip dari unggahan postingan akun Instagram @angga_run4, Kamis (19/12/2024).

Menurut Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah, terdapat landasan hukum terkait kewajiban penayangan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" di televisi dan radio.

Aturan ini diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), yang mengharuskan lembaga penyiaran menyiarkan lagu nasional di waktu tertentu.

"Lembaga penyiaran tidak bersiaran 24 jam wajib memutar Indonesia Raya di awal dan akhir siaran. Sedangkan yang bersiaran 24 jam, lagu kebangsaan disiarkan pukul 06.00 dan lagu nasional lainnya pada 24.00," kata Ubaidillah di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (19/12/2024).

Menurut Peraturan KPI nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, aturan pemutaran lagu Indonesia Raya oleh stasiun televisi tercantum pada Pasal 38 ayat 1 dan 2.

"Lembaga penyiaran wajib memulai siaran dengan menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu wajib nasional," demikian isi Pasal 38 ayat 1 P3SPS.

"Lembaga penyiaran yang bersiaran 24 jam wajib menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 06.00 waktu setempat dan menyiarkan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat," menurut isi Pasal 38 ayat 2 P3SPS.

Ubaidillah mengatakan, KPI dan pemerintah akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga penyiaran buat memastikan implementasi aturan ini berjalan efektif.

Selain mematuhi regulasi, langkah ini dinilai sebagai strategi memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui media penyiaran.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto dilaporkan mewajibkan pemutaran lagu kebangsaan "Indonesia Raya" oleh semua stasiun televisi secara serentak pada pukul 06.00 WIB.

Menurut Wakil Menteri Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo, kebijakan itu diterapkan karena selama ini waktu pemutaran lagu kebangsaan di berbagai stasiun televisi tidak serentak.

"Kalau di radio kita dengar lagu Indonesia Raya sekitar pukul 06.00 WIB, untuk TV harapan kita bisa disiarkan juga serentak pukul 06.00 WIB. Karena sekarang kalau kita lihat di beberapa stasiun televisi ada yang siarkan pukul 5, 4 bahkan 3 pagi. Ke depan semoga bisa serempak pukul 6 pagi," jelas Angga, dikutip dari unggahan postingan akun Instagram @angga_run4, Kamis (19/12/2024).

Menurut Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah, terdapat landasan hukum terkait kewajiban penayangan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" di televisi dan radio.

Aturan ini diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), yang mengharuskan lembaga penyiaran menyiarkan lagu nasional di waktu tertentu.

"Lembaga penyiaran tidak bersiaran 24 jam wajib memutar Indonesia Raya di awal dan akhir siaran. Sedangkan yang bersiaran 24 jam, lagu kebangsaan disiarkan pukul 06.00 dan lagu nasional lainnya pada 24.00," kata Ubaidillah di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (19/12/2024).

Menurut Peraturan KPI nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, aturan pemutaran lagu Indonesia Raya oleh stasiun televisi tercantum pada Pasal 38 ayat 1 dan 2.

"Lembaga penyiaran wajib memulai siaran dengan menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu wajib nasional," demikian isi Pasal 38 ayat 1 P3SPS.

"Lembaga penyiaran yang bersiaran 24 jam wajib menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 06.00 waktu setempat dan menyiarkan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat," menurut isi Pasal 38 ayat 2 P3SPS.

Ubaidillah mengatakan, KPI dan pemerintah akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga penyiaran buat memastikan implementasi aturan ini berjalan efektif.

Selain mematuhi regulasi, langkah ini dinilai sebagai strategi memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui media penyiaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengeklaim, predikat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masalah HAM di Indonesia sekarang berubah. Pigai menyebut, predikat PBB yang semula negatif sekarang menjadi netral.

Pigai menyebut, predikat tersebut berubah dari negatif ke netral karena kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane ke Filipina dan kelompok Bali Nine ke Australia. Predikat PBB tersebut mencuat dalam pertemuan tahunan di Jenewa pada akhir November 2024.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Pigai dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis (19/12/2025).

Pigai menyampaikan, delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM dan didampingi pejabat Kementerian Luar Negeri memperoleh apresiasi atas kasus Mary Jane. Pigai mengatakan perbaikan predikat itu tergolong kemajuan dan prestasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk Negatif kini menjadi negara yang dirujuk 'Netral'. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujar mantan Komisioner Komnas HAM RI itu.

Pigai menjelaskan Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB. Sehingga Pigai mengatakan perbaikan predikat tersebut ialah salah satu pelaksanaan Asta Cita. Asta Cita diketahui memuat penguatan HAM.

"Pada tahun 2015, Indonesia berada pada titik terendah dan terburuk di dunia dengan kategori Unfair trial di dunia," ucap Pigai.

Dia juga menjamin Kementerian HAM akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan lewat kebijakan progresif soal sektor bisnis dan HAM. Terutama, dalam sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

"Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap," ujar Pigai.

Medan (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan, penyediaan makanan harus berkualitas bagi warga binaan pada lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara di tanah air.

"Dapur sehat ini merupakan fasilitas penting memastikan penyediaan bahan makanan yang berkualitas bagi warga binaan,” ujar Agus ketika mengunjungi Lapas Kelas I Medan, Rabu.

Menteri Imipas mengatakan, salah satu agenda utamanya melakukan kunjungan kerja meninjau pelayanan dapur sehat yang memproduksi makanan berkualitas warga binaan di Lapas Kelas I Medan, Sumatera Utara.

Sebab, lanjut Agus, dapur sehat merupakan salah satu upaya memastikan warga binaan mendapatkan makanan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis.

"Saya memberikan apresiasi terhadap pengelolaan dapur Lapas Medan yang telah memenuhi standar kebersihan dan prosedur keamanan pangan," jelas dia.

Selain melihat proses pengolahan makanan di Lapas Kelas I Medan, Agus juga memastikan standar kebersihan dan kualitas bahan makanan dalam penyajian sesuai prosedur yang berlaku.

“Saya berharap agar fasilitas dapur ini terus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan makanan yang berkualitas dan mendukung kesehatan warga binaan,” ujar menteri.

Agus juga mengunjungi fasilitas lainnya, seperti ruangan kegiatan kerja, area tanaman hidroponik, dan berbagai aktivitas pembinaan melibatkan warga binaan.

Pelatihan keterampilan, kemudian kerajinan, lalu produksi kreatif dan lainnya juga diperlihatkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Pengelolaan lapas yang fokus kepada pembinaan dan kemandirian adalah kunci untuk menciptakan warga binaan yang siap kembali ke masyarakat," tegas dia.

Menurutnya, Lapas Kelas I Medan telah menunjukkan komitmen yang besar dalam menjalankan tugas tersebut.

"Saya berharap program-program pembinaan di Lapas Medan menjadi role model bagi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasyarakatan lainnya untuk mendorong kemandirian dan peningkatan kualitas hidup warga binaan di seluruh Indonesia," tutur Agus.