BEKASI - Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar M. Godam meresmikan Immigration Lounge di Grand Metropolitan Mall Bekasi. Peresmian Immigration Lounge di bawah koordinasi Kantor Imigrasi Bekasi itu dihadirkan guna menjawab permasalahan akan tingginya jumlah pemohon layanan keimigrasian di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Dalam kesempatan itu, Plt Dirjen mengapresiasi kesigapan Kantor Imigrasi Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan keimigrasian di luar kantor.

?Karena Immigration Lounge ini yang pertama di Jawa Barat, tentunya kita patut apresiasi. Semoga peresmian Immigration Lounge di Bekasi ini bisa mendorong kantor imigrasi lain di Jawa Barat, untuk menyelenggarakan pelayanan serupa,? tutur Godam.

Terletak di lantai 4 (empat), layanan di Immigration Lounge buka di hari Senin-Jumat jam 10.00-18.00, dan hari Sabtu-Minggu jam 10.00-14.00. Pendaftaran layanan percepatan untuk paspor elektronik dapat diakses melalui aplikasi M-Paspor dan walk-in di Immigration Lounge. Selain itu, dibuka juga pelayanan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Uckhy Adhitya menyampaikan, kuota per hari 100 permohonan untuk weekdays dan 50 permohonan untuk weekend. Letak Grand Metropolitan Mall yang dekat dengan exit tol Bekasi Barat menjadi pertimbangan utama pembukaan Immigration Lounge.

Uckhy menambahkan, Kantor Imigrasi Bekasi meluncurkan Immigration Lounge sebagai upaya untuk memperluas jangkauan layanan, terutama bagi para ekspatriat di kawasan industri Bekasi. Lounge ini tidak hanya menyediakan layanan paspor, tetapi juga layanan izin tinggal yang semakin dibutuhkan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih juara kedua penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024 berkat program reformasi hukum yang diakui Kementerian Hukum sebagai langkah progresif pada tingkat kementerian.

“Ini capaian istimewa di akhir tahun. Penghargaan ini tak lepas dari arahan Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono untuk selalu melihat aspek hukum dalam program-program yang KKP jalankan, khususnya yang berkaitan dengan program ekonomi biru,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Rudy Heriyanto dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum KKP setiap tahunnya melibatkan seluruh eselon I terutama pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum melalui surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Indeks Reformasi Hukum bertujuan menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024.

Selain itu, untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada kementerian/lembaga.

Rudy menambahkan sepanjang 2024, KKP telah menghasilkan 117 produk hukum, dengan rincian 31 peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 86 keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, penilaian Indeks Reformasi Hukum terbagi atas empat variabel, yaitu variabel I meliputi tingkat koordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Variabel II mencakup kompetensi aparatur sipil sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Selanjutnya, variabel III terdiri dari kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review. Serta variabel IV yang meliputi penataan database peraturan perundang-undangan.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum lingkup KKP telah dilaksanakan selama tiga kali penilaian, yaitu tahun 2022 dengan nilai 77, 6 dengan kategori BB (baik). Setahun kemudian KKP mendapat nilai 96,44 dengan kategori AA (istimewa), pada 2024, KKP mendapat nilai 100 dengan kategori AA (istimewa).

Sebelumnya, Menteri Trenggono meminta jajarannya untuk bersinergi dalam membuat regulasi, sehingga kebijakan yang dihadirkan komprehensif mencakup banyak aspek untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

MEDAN, iNewsMedan.id - Kementerian Hukum RI menyebut tata kelola Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) semakin baik. 

Hal itu disampaikan Menteri Hukum RI Dr Supratman Andi Agtas, SH, MH melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Dr Widodo, SH, MH, saat menerima audiensi Pengurus Yayasan UISU di Gedung Direktorat AHU Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (17/12/2024). 

"Kami menyambut baik audiensi dan silaturahmi Yayasan UISU. Ini merupakan komitmen pak Menteri dalam mensupport entitas organisasi badan hukum, termasuk Yayasan UISU," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Hukum membuka diri sebagai tempat berkonsultasi bagi Yayasan UISU.

"Sebagaimana harapan Yayasan UISU, hubungan baik ini harus tetap terjalin di masa yang akan datang," jelasnya.

Ketua Umum Yayasan UISU Ir Indra Gunawan, MP menyampaikan terima kasih atas penerimaan audiensi tersebut. Ia juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya salah seorang pejabat di Kemenkumham RI Santun Maspari Siregar, SH, MH, Kepala Kementerian Kanwil Hukum Bengkulu dan mantan Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkumham.

Menurut Indra, ketika masih aktif sebagai Direktur Badan Usaha, Yayasan UISU sering berkonsultasi dengan Santun Maspari Siregar.

"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM atas pembukaan blokir akses Yayasan UISU pada 30 September 2024, dan Pencatatan Akta Yayasan UISU (Akta Notaris Aldi Subhan Lubis, SH, MKN No. 06 tanggal 30 November 2024," sebut Indra.

Ia juga berterima kasih kepada Menteri atas peresmian Sentra Kekayaan Intelektual UISU, pada 19 Oktober 2024.

"Ucapan terima kasih juga atas terbitnya petunjuk tertulis dari Direktur Badan Usaha AHU tertanggal 5 Desember 2024, terkait tata kelola Yayasan UISU yang ditandatangani Dr Andi Taletting Langi, SH, MH. Kami juga memohon arahan Dirjen AHU terkait hal-hal substansi Badan Hukum Yayasan," ungkap Indra.

Indra berharap hubungan baik dan silaturahmi Yayasan UISU dengan Kementerian Hukum, khususnya Ditjen AHU Kemenkum terus terjalin.

Turut hadir, Anggota Pembina Yayasan UISU yang juga Rektor Universitas Jayabaya Jakarta Prof Dr Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH, Sekretaris Umum Yayasan UISU, M Idris, SH, MH, dan Ketua Bidang OSDM Yayasan UISU Dr Dani Sintara, SH, MH.

Kemudian, Sekretaris Dirjen Hantor Situmorang, SPd, MSi, Direktur Badan Usaha Dr Andi Taletting Langi, SH, SIP, MSi, M.Phil serta Direktur Perdata Henry Sulaiman, SH, ME.

Editor : Odi Siregar

Damaskus (ANTARA) - Pemerintah sementara Suriah memiliki cadangan strategis barang-barang kebutuhan pokok yang cukup untuk lima hingga enam bulan ke depan, demikian menurut Maher Khalil al-Hassan, pelaksana tugas menteri perdagangan dalam negeri Suriah.

Berbicara kepada kantor berita Al Arabiya pada Kamis (19/12), Hassan menyebutkan bahwa otoritas berencana merevisi peraturan dan mengurangi pajak impor guna merevitalisasi pasar domestik.

Dia memaparkan bahwa pendekatan ekonomi yang bebas dan pencabutan pembatasan terhadap komoditas-komoditas penting tertentu akan membantu menurunkan biaya.

Hassan mengatakan bahwa pemerintahannya sedang mempertimbangkan serangkaian reformasi, termasuk kenaikan upah hingga 400 persen dan penghapusan dukungan pemerintah terhadap sejumlah barang strategis, guna meliberalisasikan ekonomi dan meredam pengambilan untung yang berlebihan (pencatutan).

Hassan juga menjelaskan perlunya amendemen undang-undang perdagangan dan pengurangan bea impor untuk mengurangi tekanan inflasi.

Dia menyatakan optimismenya untuk kembali ke tatanan normal dan membangun kembali lembaga-lembaga negara agar dapat melayani warga Suriah secara lebih baik.

Hassan berharap reformasi ekonomi yang lebih luas pada akhirnya akan menstabilkan ekonomi dan meningkatkan standar hidup seluruh rakyat Suriah.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas resmi mengakui Kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK). Hal itu ditetapkan setelah dilakukan kajian berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Hal itu disampaikan usai menyerahkan langsung balasan surat dari kepengurusan PMI Jusuf Kalla di Kantor Sekjen Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (20/12/2024) pagi. Pantauan di lokasi, JK tiba di Kantor Kemenkum pukul 09.30 WIB langsung menemui Menkum Supratman kurang lebih 30 menit.

"Menyerahkan balasan surat yang diajukan pengurus PMI di bawah kepemimpinan Bapak Jusuf Kalla sekaligus memberikan jawaban bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum menerbitkan balasan surat yang pada intinya sesuai setelah dilakukan kajian berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari Palang Merah Indonesia maka Kementerian Hukum memberikan pengakuan atas AD/ART sekaligus pengurus baru Palang Merah Indonesia dibawah kepemimpinan Bapak Jusuf Kalla," kata Supratman di Gedung Sekjen Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (20/12/2024).

Sementara itu, Jusuf Kalla menyampaikan rasa terima kasih kepada Menkum Supratman yang telah mengukuhkan AD/ART dan kepengurusan PMI yang dipimpin Jusuf Kalla secara aklamasi.

"Terima kasih Pak Menteri, pertama kami dari PMI menyampaikan terima kasih atas pengukuhan baik anggaran dasar rumah tangga dan juga pengurus baru yaitu saya dan pak sekjen," ujar JK.

JK menekankan terkait isu dualisme kepengurusan PMI sudah dijelaskan Kementerian Hukum. Selain itu, berdasarkan prinsip Palang Merah Internasional hanya boleh ada satu palang merah di satu negara.

"Karena itu maka dengan ini tentu isu-isu tentang ada pengurus baru seperti yang sudah dijelaskan arahan dari pemerintah yang sah, karena prinsip Palang Merah Internasional hanya boleh ada satu palang merah di satu negara karena itu sesuai dengan penjelasan pemerintah maka persoalannya telah selesai dan tentu teman-teman di lain pihak bisa menjadikan organisasinya sebagai organisasi sosial silakan saja, tapi tidak atas nama PMI karena prinsip pokoknya seperti itu," ungkapnya.

Bekasi - Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar M. Godam meresmikan Immigration Lounge di Grand Metropolitan Mall Bekasi pada Kamis (19/12). Immigration Lounge dibawah koordinasi Kantor Imigrasi Bekasi itu dihadirkan guna menjawab permasalahan akan tingginya jumlah pemohon layanan keimigrasian di wilayah Kota
dan Kabupaten Bekasi.

Unit layanan keimigrasian ini memberikan pengalaman yang berbeda kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip layanan yang cepat, nyaman dan praktis. Pada acara peresmian, Plt Dirjen mengapresiasi kesigapan Kantor Imigrasi Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan keimigrasian di luar kantor.

?Karena (Immigration Lounge) ini yang pertama di Jawa Barat, tentunya kita patut apresiasi. Semoga peresmian Immigration Lounge di Bekasi ini bisa mendorong kantor imigrasi lain di Jawa Barat, untuk menyelenggarakan pelayanan serupa,? tutur Godam dalam sambutannya.

Terletak di lantai 4 (empat), layanan di Immigration Lounge buka di hari Senin-Jumat jam 10.00-18.00, dan hari Sabtu-Minggu jam 10.00-14.00. Pendaftaran layanan percepatan untuk paspor elektronik dapat diakses melalui aplikasi M-Paspor dan walk-in di Immigration Lounge.

Selain itu, dibuka juga pelayanan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Uckhy Adhitya menyampaikan, kuota perhari 100 permohonan untuk weekdays dan 50 permohonan untuk weekend. Letak Grand Metropolitan Mall yang dekat dengan exit tol Bekasi Barat menjadi pertimbangan utama pembukaan Immigration Lounge.

Uckhy menambahkan, Kantor Imigrasi Bekasi meluncurkan Immigration Lounge sebagai upaya untuk memperluas jangkauan layanan, terutama bagi para ekspatriat di kawasan industri Bekasi. Lounge ini tidak hanya menyediakan layanan paspor, tetapi juga layanan izin tinggal yang semakin dibutuhkan.

Jakarta: Rektor Universitas Muhammdiyah Surakarta (UMS), Sofyan Anif, menyampaikan rasio lulusan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) Sederajat terhadap minat lanjut studi di perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, seperti, Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Berdasarkan data BPS 2023, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Indonesia mencapai 31,45 persen atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 31,16 dan 31,19 di tahun 2021 serta 30,85 di tahun 2020. Namun, APK Pendidikan Tinggi Indonesia tersebut masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN.

Sofyan menyebut rendahnya minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan informasi. Biaya pendidikan yang tinggi, keterbatasan finansial, serta kebijakan rasio SMK:SMA (70:30) membuat banyak siswa memilih untuk bekerja setelah tamat sekolah.

Baca juga: Tantangan Peningkatan APK di Tengah Bonus Demografi, Masyarkat Ekonomi Rendah-Akademik Lemah

"Selain itu, kurangnya motivasi belajar, kualitas pendidikan yang belum optimal, serta pengaruh lingkungan yang tidak mendukung turut memperburuk situasi. Ketersediaan lapangan kerja dan minimnya informasi tentang prospek pendidikan tinggi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan siswa," ujar Sofyan dalam acara OSC Awards dan Indonesia Rector Forum 2024 di Studio Grand Metro TV, Kamis, 19 Desember 2024.
Sofyan mengungkapkan solusi dan berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Antara lain dengan menyediakan lebih banyak beasiswa, mempermudah akses ke perguruan tinggi, dan memperbanyak program studi vokasi.

"Pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja," tutur dia.

Di sisi lain, perguruan tinggi diharapkan menawarkan program studi sesuai dengan tuntutan industri serta memperluas penyediaan program studi dan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Presiden RI Prabowo Subianto menilai dunia internasional seringkali tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Bahkan, ia menilai isu hak asasi manusia (HAM) sering kali tidak berlaku bagi umat Muslim.

Hal ini Prabowo sampaikan dalam sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12).

"Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri," kata Prabowo dalam keterangan yang diterbitkan Sekretariat Presiden, Jumat (20/12).

Pada momen ini, Prabowo turut menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara muslim. Sebab, ia menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.

"Kita harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?" ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan kerap kali sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun, menurutnya hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan.

"Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerjasama, menyamakan suara, dan tidak terpecah belah," kata dia.

Prabowo juga mengkritik strategi adu domba atau devide et impera yang masih melemahkan solidaritas antarnegara Muslim. Ia menyebut konflik internal di beberapa negara Muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama.

"Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antarsesama? Mari kita jujur kepada rakyat kita," katanya.

Prabowo kemudian menyerukan persatuan, kerja sama yang erat, dan kesadaran akan situasi global yang dihadapi umat Muslim. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerja sama di antara negara Muslim.

"Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dengan cara apapun yang kita bisa, tapi saya mendorong persatuan. Saya mendorong kerjasama," kata dia.

Sukoharjo -

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terus mengupayakan proses hukum agar status pailit mereka dicabut. Langkah pengajuan kasasi Sritex ke Mahkamah Agung (MA) ditolak, sehingga langkah hukum berikutnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tengah diupayakan.

Dalam siaran pers yang diterima detikJateng, PT Sritex menghormati keputusan MA yang menolak permohonan kasasi Sritex terkait putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga (PN) Semarang.

Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto (Wawan) mengatakan, menanggapi putusan MA itu, pihaknya melakukan konsolidasi internal dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum PK.

"Upaya hukum ini (PK)kami tempuh agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun," kata Wawan dalam siaran pers yang diterima detikJateng, Jumat (20/12/2024).

"Langkah hukum ini kami tempuh tidak semata untuk kepentingan perusahaan, tetapi membawa serta aspirasi seluruh keluarga besar SRITEX," sambungnya.

Disebutkan juga bahwa selama proses pengajuan kasasi ke MA, PT Sritex melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usaha dan tidak melakukan PHK, sesuai dengan pesan dari pemerintah.

"Kami berupaya semaksimal mungkin menjaga situasi perusahaan agar tetap kondusif, di tengah berbagai keterbatasan gerak akibat status pailit kami. Upaya kami tidak mudah, karena berkejaran dengan waktu, juga keterbatasan sumber daya," ujar Iwan.

"Pilihan untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa PK kami lakukan agar keluarga besar Sritex tetap dapat bekerja, bertahan hidup dan menghidupi keluarganya ditengah situasi perekonomian yang sedang sulit," imbuh dia.

Iwan juga berharap pemerintah mendukung upaya PT Sritex agar tetap dapat melanjutkan usaha.

"Kami harap pemerintah memberikan keadilan hukum yang mempertimbangkan kemanusiaan, dengan mendukung upaya kami untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha, dan berkontribusi pada kemajuan industri tekstil nasional," pungkas Iwan.

Dilansir detikFinance, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan kasasi yang diajukan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa dikenal dengan Sritex. Emiten berkode saham SRIL ini mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang 21 Oktober 2024.

Pihak penggugat dalam perkara pailit ini adalah PT Indo Bharat Rayon. Selanjutnya, setelah Sritex melakukan upaya kasasi dengan nomor perkara 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024, MA memutuskan menolak kasasi tersebut.

"Amar Putusan: Tolak," dikutip detikFinance dari halaman Kepaniteraan MA, Kamis (19/12/2024).

Untuk diketahui, permohonan Kasasi diterima Kepaniteraan MA pada Selasa 12 November, dan diputus pada Rabu 18 Desember 2024 oleh 3 orang majelis hakim.

(dil/rih)

Sejumlah partai politik di Spanyol termasuk koalisi pemerintah Perdana Menteri Pedro Sanchez mendesak sang PM menjatuhkan sanksi dan tindakan tegas terhadap Israel imbas penjajahan di Palestina.

Para partai ini terdiri dari mitra koalisi Sumar dan empat partai lain pemerintah antara lain Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu dari Basque, dan Blok Nasionalis Galicia (BNG).

Para partai ini menyampaikan seruan mereka melalui pernyataan tertulis yang diajukan ke arsip parlemen Spanyol pada Kamis (19/12). Surat tersebut menuntut penerapan "embargo militer penuh, serta sanksi politik dan ekonomi" terhadap Israel.

Dalam surat itu, mereka juga mendesak Sanchez untuk meminimalkan hubungan diplomatik dengan Israel dan menangguhkan perjanjian perdagangan hingga pendudukan ilegal Palestina berakhir.

Selain itu, surat tersebut meminta Teresa Ribera Rodriguez, Wakil Presiden Komisi Eropa sekaligus Komisioner untuk Kompetisi, agar mendorong pembatalan perjanjian Uni Eropa dengan Israel, yang saat ini memberikan perlakuan perdagangan istimewa bagi negara Zionis tersebut.

Belakangan, kecaman dan upaya isolasi internasional terhadap Israel terus meluas menyusul agresi yang makin brutal terhadap Jalur Gaza Palestina kurang lebih sejak setahun terakhir. Sejumlah negara Eropa termasuk Spanyol dan Irlandia juga resmi mengakui kedaulatan negara Palestina tahun ini.

Baru-baru ini, Israel juga dibuat geram karena Norwegia menolak bermain melawan timnas sepakbola-nya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.

Norwegia langsung mengeluarkan pernyataan tegas setelah mereka berada dalam grup yang sama dengan Israel pada Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menolak lawan Israel dan meminta Israel dijatuhi sanksi.Presiden Asosiasi Sepak Bola Norwegia Liz Klaveness menyatakan bahwa mereka bakal berusaha keras untuk menekan pihak-pihak berwenang menjatuhkan sanksi pada Israel.

"Asosiasi Sepak Bola mendukung sikap Pemerintah Norwegia dan menuntut penghentian segera serangan Israel terhadap warga sipil yang tak berdosa di Gaza."

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara Muslim. Prabowo menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.

"Kita harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?" ucap Prabowo dalam pidatonya pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, sebagaimana dikutip dari siaran pers Setpres, Jumat (20/12/2024).

Prabowo mengatakan sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan.

"Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerja sama, menyamakan suara, dan tidak terpecah belah," tegasnya.

Prabowo juga mengkritik strategi devide et impera yang masih melemahkan solidaritas negara-negara Muslim. Dia menyebut konflik internal di beberapa negara Muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama.

"Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antarsesama? Mari kita jujur kepada rakyat kita," katanya.

Prabowo menilai dunia internasional tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Prabowo pun berang karena isu hak asasi manusia (HAM) sering kali tidak berlaku bagi umat Muslim.

"Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri," ucap Ketum Partai Gerindra itu.

Prabowo kembali menyerukan persatuan, kerja sama yang erat, dan kesadaran akan situasi global yang dihadapi umat Muslim. Dia menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerja sama di antara negara Muslim.

"Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dengan cara apapun yang kita bisa, tapi saya mendorong persatuan. Saya mendorong kerja sama," pungkasnya.

(zap/haf)

BEKASI, iNewsBekasi.id– Plt Dirjen Imigrasi, Saffar M. Godam meresmikan Immigration Lounge di Grand Metropolitan Mall Bekasi pada Kamis (19/12/2024). Immigration Lounge dihadirkan guna menjawab permasalahan akan tingginya jumlah pemohon layanan keimigrasian di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Immigration Lounge di Grand Metropolitan Mall Bekasi ini memberikan pengalaman yang berbeda kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip layanan yang cepat,nyaman, dan praktis. Pada acara peresmian, Plt Dirjen mengapresiasi kesigapan Kantor Imigrasi Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan keimigrasian di luar kantor.

“Karena Immigration Lounge ini yang pertama di Jawa Barat, tentunya kita patut apresiasi. Semoga peresmian Immigration Lounge di Bekasi ini bisa mendorong kantor imigrasi lain di Jawa Barat, untuk menyelenggarakan pelayanan serupa,” kata Godam dalam sambutannya.

Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Uckhy Adhitya menyampaikan, kuota per hari 100 permohonan untuk weekdays dan 50 permohonan untuk weekend. Letak Grand Metropolitan Mall yang dekat dengan exit Tol Bekasi Barat menjadi pertimbangan utama pembukaan Immigration Lounge.

"Pelayanan ini terkhusus bagi masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya, dari hari Senin sampai hari Minggu. Kami jajaran kantor imigrasi Bekasi berkomitmen hadir ditengah masyarakat," ujarnya. 

Uckhy menambahkan, Kantor Imigrasi Bekasi meluncurkan Immigration Lounge sebagai upaya untuk memperluas jangkauan layanan, terutama bagi para ekspatriatdi kawasan industri Bekasi. 

Lounge ini tidak hanya menyediakan layanan paspor,tetapi juga layanan izin tinggal yang semakin dibutuhkan. "Khusus untuk di Imigration Lounge pelayananya someday service, percepatan. Jadi kami melayani satu minggu full, untuk waktunya Senin sampai Jumat dari pukul 10.00-18.00 WIB, untuk Sabtu dan Minggu dari pukul 10.00-14.00 WIB," ucapnya.

Pendaftaran layanan percepatan untuk paspor elektronik dapat diakses melalui aplikasi M-Paspor dan walk-in di Immigration Lounge. Selain itu, dibuka juga pelayanan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Editor : Wahab Firmansyah