JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai keputusan pemerintah untuk memindahkan sejumlah narapidana warga negara asing (WNA) ke negara asalnya, telah melanggar undang-undang. Hal ini diungkapkan Mahfud saat disinggung soal pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia dan Mary Jane ke Filipina.

"Ya, terserah saja pemerintah. Menurut saya, melanggar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (UU Pemasyarakatan, red)," kata Mahfud di Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Mahfud menjelaskan, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan menyatakan pemerintah dilarang memindahkan narapidana dari satu negara ke negara lain. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana juga menyatakan hal yang sama.

"Itu kan perjanjian timbal balik ya, MLA (Mutual Legal Assistance). Itu juga dilarang, kalau menyangkut orang sudah terpidana. Kecuali dengan perjanjian tertentu dan dibuat undang-undang tertentu. Tapi oke, sudah dilakukan,? ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini menyebut tindakan pemerintah sudah bisa dinilai sendiri oleh publik. Ia menilai langkah pemerintah untuk memulangkan para narapidana menjadi pertanggungjawaban pemerintah.

Dia mengingatkan, agar keputusan seperti ini tidak menjadi kebiasaan di kemudian harinya. "Jangan-jangan nanti terjadi kebiasaan begitu terus kan. Bilangnya aja undang-undang dulu nih, biarin orang ngomong, nah itu demokrasinya bisa mati,? pungkas Mahfud.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan lima tahanan kasus Bali Nine yang telah dipulangkan ke Australia statusnya tetap narapidana.

Diketahui, lima narapidana yang terdiri dari Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens diterbangkan ke Australia pada Minggu (15/12/2024) pagi.

Yusril menjelaskan, Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan. Syarat itu merupakan salah satu bagian dari 'Practical Arrangement' atau Pengaturan Praktis yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menko Yusril dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024.

"Status mereka tetap narapidana. Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apapun," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12/2024).

Dalam kesepakatan itu juga tertulis, Pemerintah Australia menyatakan menghormati kedaulatan Indonesia dan keputusan hukuman oleh pengadilan Indonesia. Matthew Norman dan kawan-kawan akan dimasukkan dalam daftar cekal untuk ke Indonesia sesuai dengan hukum Indonesia. Australia juga akan memberikan informasi kepada Indonesia terkait status dan perlakuan kepada Matthew Norman dkk setelah pemindahan.

Menko Yusril menambahkan, kesepakatan ini ditandatangani dengan didasari oleh prinsip timbal balik (resiprokal). "Indonesia dan Australia berkomitmen untuk senantiasa bekerja sama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama sesuai dengan kerangka hukum dalam negeri," kata Yusril.

Pemerintah Indonesia juga resmi menyerahkan Mary Jane, terpidana mati kasus penyelundupan narkotika, kepada Pemerintah Filipina.



Proses serah terima itu dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (17/12/2024) malam. Dalam serah terima itu, pihak Indonesia diwakili oleh Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram.

Sedangkan pihak Filipina diwakili oleh Wakil Menteri Filipina Urusan Imigrasi Eduardo Jose De Vega. I Nyoman Gede Surya Mataram dan Eduardo Jose de Vega menadatangani dokumen serah terima.

"Setelah pemindahan Mary Jane ke Filipina, Mary Jane akan dimasukkan pada daftar tangkal untuk masuk ke wilayah Indonesia, sesuai hukum yang berlaku," kata Deputi Imigrasi Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram saat serah terima Mary Jane di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (17/12/2024) malam.

Dia mengatakan, Filipina akan memberikan informasi kepada Indonesia terkait pelaksanaan hukum Mary Jane.
"Filipina akan memberikan akses informasi kepada Indonesia mengenai kelanjutan pelaksanaan hukum setelah kepindahannya ke Filipina," ujar dia.

Dia menambahkan, hukuman Mary Jane diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Filipina. "Pemindahan Mary Jane ke Filipina akan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina. Pelaksanaan hukuman Mary Jane akan diatur oleh hukum yang berlaku di Filipina, termasuk kewenangan memberikan grasi, remisi, amnesti, dan sebagainya," jelasnya.

Serang (ANTARA) -

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memanfaatkan koruptor dan memberikan kesempatan bertobat adalah terobosan hukum.

Sebab, pemberian maaf dan kesempatan tersebut akan dipertimbangkan Prabowo, apabila koruptor mengembalikan kerugian negara akibat tindakan yang dilakukannya.

“Kan Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa akan mempertimbangkan kalau itu dikembalikan kerugian atau kerugian materialnya. Saya pikir itu salah satu terobosan hukum, dan itu bagus,” ujar Bahlil kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Bahlil pun mengaku mendukung gagasan tersebut, jika dilaksanakan dengan aturan dan tata kelola yang baik. Pasalnya, hasil pengembalian kerugian negara itu akan bisa dimanfaatkan negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

“Saya pikir bahwa semuanya itu kan ada tata kelola yang baik ya. Supaya uangnya itu bisa dipakai untuk membangun jalan, sekolah, makanan bergisi, saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus dipakai untuk subsidi,” kata Bahlil.

“Jadi saya pikir itu terobosan aja kok, selama tidak melanggar aturan kan nggak ada masalah. Yang penting ada terobosan hukum yang baik. Tujuannya satu, kita ingin memperbaiki bangsa ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para koruptor untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara.

Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Prabowo menyebut mungkin saja mereka akan dimaafkan.

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," ujar Prabowo dalam YouTube Setpres, Kamis (19/12/2024).

Prabowo mengatakan, pemerintah akan memberi kesempatan kepada koruptor mengembalikan hasil curiannya.

Dia menyebutkan, pengembalian hasil curian bisa dilakukan secara diam-diam supaya tidak ketahuan.

"Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya tidak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," jelasnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto akan membuka peluang untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan uang hasil korupsi ke negara. Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai pernyataan Prabowo itu sebagai salah satu terobosan hukum.

"Saya pikir itu salah satu terobosan hukum, dan itu bagus supaya uangnya itu bisa dipakai untuk membangun jalan, sekolah, makanan bergizi, saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus dipakai untuk subsidi," ucap Bahlil saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (20/12/2024).

Bahlil mengatakan wacana pengembalian uang kerugian negara akibat korupsi tidak jadi masalah selama tidak melanggar aturan. Dia menilai rencana itu untuk memperbaiki bangsa.

"Jadi saya pikir itu terobosan aja kok, selama tidak melanggar aturan kan nggak ada masalah, yang penting ada terobosan hukum yang baik. Tujuannya satu, kita ingin memperbaiki bangsa ini," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan membuka peluang memaafkan koruptor apabila uang kerugian negara akibat korupsi bisa dikembalikan. Hal tersebut ia katakan saat berbicara di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir.

"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12) kemarin.

"Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," imbuh Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga memberi kesempatan agar pengembalian uang itu bisa dilakukan secara diam-diam. Namun ia harus mendapatkan jaminan bahwa uang tersebut benar-benar dikembalikan.

"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ucapnya.

Simak juga Video 'Prabowo ke Koruptor: Kembalikan yang Kau Curi, Mungkin Kita Maafkan':

[Gambas:Video 20detik]

(lir/lir)

JAKARTA, KOMPAS.com - Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri berhasil menangkap tiga orang teroris di Sulawesi Tengah. Mereka adalah bagian dari jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Ketiga teroris tersebut berinisial RR, MW, dan AS.

Juru Bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar, menyatakan bahwa ketiga teroris tersebut adalah anggota kelompok MIT yang dipimpin oleh Sabar Daeng Koro dan Santoso.

“Keterlibatan mereka sebagai fasilitator bagi orang yang akan bergabung dengan kelompok MIT dalam rangka pelaksanaan Tadrib Asykari (Pelatihan Militer),” kata Aswin dalam keterangan resmi, Kamis (19/12/2024).

RR, MW, dan AS juga terlibat dalam pelaksanaan Tadrib Asykari dengan materi bongkar pasang senjata api, latihan menembak, teknik tempur, kamuflase, penguatan fisik, dan pembuatan bahan peledak.

Penangkapan RR dilakukan pada Kamis (19/12/2024) sekitar pukul 04.50 Wita di Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

Sementara itu, MW terlibat dalam insiden penembakan dengan menggunakan senjata api jenis FN di Desa Sepe, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

MW juga terlibat dalam pengantaran logistik dan bahan-bahan pembuatan handak/Bom di camp Daeng Koro di pegunungan Poso tempat pelaksanaan Tadrib Asykari.

MW ditangkap pada Rabu (4/9/2024) pukul 08.55 Wita di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penaraga, Bima, Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, AS terlibat dalam pelaksanaan tadrib asykari daerah Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dengan materi penguatan fisik, teori membuat bom, taktik perang, map reading, dan latihan bongkar pasang senjata api.

AS diketahui berencana melakukan aksi Amaliyah fa’i dengan sasaran Bank-Bank di wilayah Poso dan Parigi pada akhir tahun 2013. AS juga tergabung dalam group media sosial kelompok radikal.

AS ditangkap pada Kamis (19/12/2024) sekitar pukul 04.47 Wita di Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana kota, Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah.

Dari penangkapan tersebut, Densus 88 mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya satu unit senapan PCP beserta tasnya, pisau karambit beserta sarungnya, handy talkie (HT), satu set peralatan masak untuk kemping beserta tasnya, dan sebuah buku berjudul Kitab Tauhid 1, pengarang Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan.

Kemudian, Densus 88 juga mengamankan buah buku berjudul Kitab Tauhid 2, penulis Tim Ahli Tauhid, lalu, buku berjudul Kitab Tauhid 3, penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, majalah Hidayatullah, Edisi Milad Ke-16, bilah badik, kompas, dan sarung senjata.

Aswin berpesan agar masyarakat tetap waspada terhadap lingkungan sekitarnya, terutama jika menemukan adanya perilaku orang yang cenderung menutup diri dan menolak bersosialisasi dengan masyarakat.

“Penangkapan terhadap tersangka memberikan fakta bahwa sisa kelompok teror terdahulu masih ada di tengah masyarakat dan memiliki potensi ancaman, baik ancaman aksi teror maupun penyebaran paham radikalisme,” tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri berhasil menangkap tiga orang teroris di Sulawesi Tengah. Mereka adalah bagian dari jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Ketiga teroris tersebut berinisial RR, MW, dan AS.

Juru Bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar, menyatakan bahwa ketiga teroris tersebut adalah anggota kelompok MIT yang dipimpin oleh Sabar Daeng Koro dan Santoso.

“Keterlibatan mereka sebagai fasilitator bagi orang yang akan bergabung dengan kelompok MIT dalam rangka pelaksanaan Tadrib Asykari (Pelatihan Militer),” kata Aswin dalam keterangan resmi, Kamis (19/12/2024).

RR, MW, dan AS juga terlibat dalam pelaksanaan Tadrib Asykari dengan materi bongkar pasang senjata api, latihan menembak, teknik tempur, kamuflase, penguatan fisik, dan pembuatan bahan peledak.

Penangkapan RR dilakukan pada Kamis (19/12/2024) sekitar pukul 04.50 Wita di Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

Sementara itu, MW terlibat dalam insiden penembakan dengan menggunakan senjata api jenis FN di Desa Sepe, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

MW juga terlibat dalam pengantaran logistik dan bahan-bahan pembuatan handak/Bom di camp Daeng Koro di pegunungan Poso tempat pelaksanaan Tadrib Asykari.

MW ditangkap pada Rabu (4/9/2024) pukul 08.55 Wita di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penaraga, Bima, Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, AS terlibat dalam pelaksanaan tadrib asykari daerah Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dengan materi penguatan fisik, teori membuat bom, taktik perang, map reading, dan latihan bongkar pasang senjata api.

AS diketahui berencana melakukan aksi Amaliyah fa’i dengan sasaran Bank-Bank di wilayah Poso dan Parigi pada akhir tahun 2013. AS juga tergabung dalam group media sosial kelompok radikal.

AS ditangkap pada Kamis (19/12/2024) sekitar pukul 04.47 Wita di Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana kota, Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah.

Dari penangkapan tersebut, Densus 88 mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya satu unit senapan PCP beserta tasnya, pisau karambit beserta sarungnya, handy talkie (HT), satu set peralatan masak untuk kemping beserta tasnya, dan sebuah buku berjudul Kitab Tauhid 1, pengarang Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan.

Kemudian, Densus 88 juga mengamankan buah buku berjudul Kitab Tauhid 2, penulis Tim Ahli Tauhid, lalu, buku berjudul Kitab Tauhid 3, penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, majalah Hidayatullah, Edisi Milad Ke-16, bilah badik, kompas, dan sarung senjata.

Aswin berpesan agar masyarakat tetap waspada terhadap lingkungan sekitarnya, terutama jika menemukan adanya perilaku orang yang cenderung menutup diri dan menolak bersosialisasi dengan masyarakat.

“Penangkapan terhadap tersangka memberikan fakta bahwa sisa kelompok teror terdahulu masih ada di tengah masyarakat dan memiliki potensi ancaman, baik ancaman aksi teror maupun penyebaran paham radikalisme,” tegas dia.

“Yang bersangkutan (Serge, red.) menyurat kepada pemerintah Prancis, meminta supaya hukumannya itu dipindahkan ke Prancis. Jadi, belum merupakan satu permohonan atau permintaan resmi yang diajukan oleh pemerintah Perancis,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Prancis belum menyampaikan permintaan resmi pemindahan terpidana mati kasus psikotropika Serge Arezki ​​​​​Atlaoui yang saat ini tengah ditahan di Indonesia.

Menurut Yusril, permintaan pemindahan baru disampaikan oleh Serge Atlaoui yang belakangan mengidap sejumlah penyakit. Akan tetapi, pemerintah Indonesia tidak bisa menanggapi permintaan pribadi napi karena pemindahan narapidana asing merupakan kerja sama antarnegara.

“Yang bersangkutan (Serge, red.) menyurat kepada pemerintah Prancis, meminta supaya hukumannya itu dipindahkan ke Prancis. Jadi, belum merupakan satu permohonan atau permintaan resmi yang diajukan oleh pemerintah Prancis,” kata Yusril saat konferensi pers usai menerima kunjungan bilateral Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone di Jakarta, Jumat.

Yusril menyebut, pemindahan Serge Atlaoui cukup berbeda dengan pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina dan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia yang sebelumnya telah dilakukan oleh Indonesia.

Ia menjelaskan, pemerintah Filipina secara resmi melalui Kementerian Kehakiman Filipina meminta agar Mary Jane dipindahkan ke kampung halamannya. Selain itu, Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos juga berbicara secara langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Adapun, Kementerian Dalam Negeri Australia menyurati pemerintah Indonesia terlebih dahulu. Disamping itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga sempat membicarakan pemindahan lima napi Bali Nine dengan Presiden Prabowo dalam pertemuan di Peru beberapa waktu lalu.

“Kemudian, [permintaan itu] ditindaklanjuti dengan pembicaraan bilateral dan sampai kepada kesepakatan yang dituangkan dalam practical arrangement (pengaturan praktis) yang ditandatangani antara saya, Menteri Kehakiman Filipina, dan Menteri Dalam Negeri Australia,” imbuh Yusril menjawab pertanyaan ANTARA.

Lebih lanjut, Yusril menguraikan, belum ada penukaran draf kerja sama pemindahan Serge Atlaoui dalam pertemuan bilateral dengan Duta Besar Prancis pada Jumat siang ini. Menurut dia, pertemuan itu baru mendiskusikan mengenai kondisi peraturan hukum di kedua negara.

“Jadi, masih panjang diskusinya. Saya kira belum ada hal yang dapat saya katakan mengenai keputusan apa yang akan diambil terhadap narapidana Serge, warga negara Prancis ini, karena masih dalam pembicaraan di tahap yang awal sekali,” kata Yusril.

Dia menambahkan, apabila pemerintah Prancis akan meminta secara resmi Serge Atlaoui dipindahkan ke negara asalnya, Indonesia akan mempertimbangkan untuk menyusun pengaturan praktis sebagaimana pemindahan narapidana berkewarganegaraan Filipina dan Australia sebelumnya.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR Republik Indonesia Melati mengapresiasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di daerah itu.

"Saya memberikan apresiasi dengan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Pangkalpinang ini," kata Melati saat mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Jumat.

Ia mengatakan Kantor Imigrasi ini merupakan mitra Komisi XIII DPR. Oleh karena itu, diharapkan dalam kunjungan hari ini bisa menyerap aspirasi dari seluruh pegawai dan masyarakat langsung dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPR.

"Saya berharap kunjungan ini akan bermanfaat kedepannya. Setiap masukan yang tadi telah diberikan oleh bapak dan ibu sekalian akan menjadi bahan saya dalam rapat komisi kedepannya. Semoga Imigrasi dapat selalu jaya dan maju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Alimuddin menyampaikan selamat datang kepada Melati bersama Tim DPR RI yang berkenan memberikan masukan dan arahan untuk peningkatan kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Melati atas kunjungannya dan tentunya saya sangat mengharapkan kunjungan ini dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan Imigrasi Pangkalpinang kedepannya," ujar Alimuddin.

Vietnam akan melakukan reformasi besar-besaran dengan memangkas kementerian, lembaga negara, hingga lembaga penyiaran, demi mengurangi hambatan dalam birokrasi dan investasi asing.

Berdasarkan rencana reformasi tersebut, lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran televisi negara termasuk di antara badan-badan yang akan ditutup.

Kementerian Investasi, yang bertanggung jawab untuk menyetujui proyek-proyek industri, akan digabungkan dengan Kementerian Keuangan.

Menurut dokumen Partai Komunis Vietnam yang ditinjau Reuters, proposal birokrasi pemerintahan tersebut masih dalam tahap awal dan dapat berubah menjelang pengesahan di parlemen pada Februari 2025 mendatang.

Sejauh ini belum ada kabar soal berapa banyak jumlah pegawai negeri yang akan dipangkas, namun ribuan PNS kemungkinan akan terpengaruh dampak reformasi birokrasi ini.

Sebagai salah satu negara pusat industri di Asia Tenggara, Vietnam sangat bergantung pada investasi asing di bidang manufaktur.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpuasan dari sisi investor semakin keras, terutama atas keterlambatan persetujuan proyek dan reformasi regulasi, yang diperparah oleh kasus korupsi.

Menanggapi kritikan itu, pemimpin baru Partai Komunis Vietnam To Lam bulan ini meluncurkan rencana perombakan besar-besaran terhadap badan-badan negara.

"Untuk sementara waktu, investor mungkin mengalami penundaan atau ketidakpastian saat struktur baru dibangun," kata Kepala Firma Hukum Internasional Luther di Vietnam, Leif Schneider.

"Namun prospek jangka panjangnya lebih optimis. Vietnam dapat menjadi tujuan yang lebih ramah bagi investor, jika reformasi tersebut dilaksanakan secara efektif," imbuhnya.

Duta besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, bertemu dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Impas) Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta pada Jumat (20/12) siang WIB.

Dalam pertemuan tersebut, Penone menjelaskan, ia bersama Menko Yusril membahas perjanjian kerja sama hukum bilateral Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dan Prancis.

"Saya ingin mengatakan bahwa saya disini hari ini untuk seperti disampaikan Menteri Yusril katakan untuk mempersiapkan dan menguatkan draft perjanjian legal bilateral," kata Penone.

"Seperti yang diketahui hubungan antara Perancis dengan Indonesia menguat dan meningkat di setiap bidang. Jadi, penting juga bagi kami untuk berbicara tentang penguatan persiapan perjanjian hukum dan itulah yang telah kami lakukan," lanjutnya.

Kerja sama ini nantinya akan menjadi perekat hubungan kerja sama hukum antara Indonesia dan Prancis, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pembahasan MLA sebelumnya sudah dilaksanakan di Bali beberapa bulan lalu sebelum pergantian pemerintahan. Pembahasan kali ini kembali dilakukan untuk menetapkan draft MLA yang sebelumnya sudah dibahas beberapa bulan lalu.

Di dalam pertemuan tersebut, Penone menjelaskan bahwa dirinya bersama Yusril juga membahas perihal seorang terpidana mati kasus narkoba asal Prancis, Serge Atlaoui, yang meminta hukumannya dipindahkan ke negara asalnya karena sakit keras.

"Di tengah-tengah pembicaraan kami, kami juga berbicara tentang situasi yang dialami oleh Serge Atlaoui dan cara bagaimana kami agar dapat mengembalikannya. Ini kami masih berusaha dan kami yakin dengan persiapan perjanjian hukum yang akan dilakukan dapat terselesaikan dan ini terus berjalan," jelas Penone.

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bicara soal 'otak Belanda' saat ditanya mengenai efek jera koruptor jika dimaafkan. Yusril mengatakan hukum pidana baru tak lagi banyak bicara soal efek jera.

"Begini ya, pidana baru kita ini kan nggak lagi banyak bicara efek jera. Ini otak kita ini kan Belanda. Jadi Anda ini sebenarnya Belanda ini otaknya. Efek jera itu, makanya ada jera penjara. Penjeraan kan, jadi penjara. Kita itu nggak sebenarnya," kata Yusril di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Yusril mengatakan efek jera tak lagi jadi target utama. Dia mengatakan hukuman yang diberikan agar membuat orang sadar.

"Karena efek jera itu tidak lagi menjadi target utama. Orang dihukum supaya dia sadar. Jadi ada dia itu rehabilitasi supaya dia menyadari perbuatannya. Jadi taubatan nasuhah-lah kira-kira begitu kan," sambungnya.

Yusril mengatakan koruptor akan dimaafkan apabila kerugian negara dikembalikan serta pelakunya dipidanakan. Hal itu merupakan cara agar memberikan efek jera terhadap koruptor. Dia mencontohkan pelaku menjadi koruptor karena mengemban jabatan.

"Kerugian negara dikembalikan, orangnya dipidana begitulah kira-kira. Kenapa? Kan efek jera supaya nggak ngulang lagi. Coba ambil contoh misalnya. Kenapa dia korupsi? Karena dia jadi bupati. Korupsi kan terkait sama jabatan. Kenapa dia disuap? Ya karena dia pejabat," tuturnya.

"Begitu dia dipidana terus 5 tahun misalnya 10 tahun, supaya dia jera tidak mengulanginya. Bagaimana mengulangi? Dia kan hanya bisa melakukan itu kalau dia jadi Bupati. Kalau dia supir ojek masa dia mau disuap? Jadi kan dia juga berpikir seperti itu," tambahnya.

Yusril menyampaikan efek jera yang dilakukan pemerintah saat ini cukup membuat para koruptor kapok. Menurutnya, koruptor tak akan melakukan hal berulang apabila tak menjabat lagi.

"Nah jadi efek jera ada itu kan supaya orang itu kapok melakukan. Tapi bagaimana dia mau melakukan lagi kalau dia bukan bupati lagi? Nah itu. Jadi sebagian besar orang yang melakukan korupsi itu, kecuali suap itu terkait dengan jabatan," jelasnya.

(idn/idn)

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Iran telah mengirimkan surat ke pemerintah Indonesia. Surat itu terkait pemindahan narapidana warga negara Iran di Indonesia.

"Kita juga menerima surat dari pemerintah Iran. Cukup banyak orang Iran yang dipidana di sini, lebih 50 dan belum kita bahas sama sekali," kata Yusril kepada wartawan di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Yusril mengatakan sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden Prabowo Subianto. Saat ini belum ada keputusan yang diambil pemerintah menyikapi surat dari Iran.

"Saya sudah laporkan ke Presiden bahwa ada surat dari pemerintah Iran mengenai hal ini. Dan kami mengatakan kami belum bersikap apa-apa sedang kami pelajari case by case karena begitu banyak orangnya," jelasnya.

Dia mengatakan ada lebih dari 50 narapidana Iran di Indonesia. Yusril juga menyebut ada dua WNI sudah diberikan grasi oleh Presiden Iran untuk kembali ke Indonesia.

"Lebih 50 dan kita hanya mendapat informasi ada 2 orang Indonesia dipidana di Iran dan sudah diberikan grasi oleh Presiden Iran dan sudah kembali ke Indonesia," tuturnya.

"Jadi kita nggak punya narapidana dana di Iran. Tapi banyak kasus narapidana Iran yang ada di sini juga terkait dengan narkotika. Jadi belum kita bahas sama sekali," imbuhnya.

Yusril mengatakan pemerinrah juga tengah mengumpulkan bahan tentang WNI yang dijatuhi pidana di luar negeri. Dia mengatakan ada sekitar 150 WNI dipidana mati di Malaysia dan Saudi Arabia.

"Kita juga sedang mengumpulkan bahan tentang warga negara kita yang dijatuhi pidana di luar negeri. Kami mendapatkan informasi ada sekitar 150-an warga negara Indonesia yang dipidana di ancaman hukuman mati di Malaysia dan ada beberapa juga di Saudi Arabia," ucapnya.

Dia memastikan nasib WNI yang menjadi terpidana di luar negeri juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia saat ini.

"Dan tentu ini menjadi concern kita bersama. Jadi kami ini memperhatikan juga nasib narapidana asing di dalam negeri. Tapi kita juga tentu harus memperhatikan nasib WNI yang dipidana di negara-negara lain," tutur Yusril.

(ygs/ygs)