Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Iran telah berkirim surat meminta agar narapidana berkewarganegaraan Iran yang ditahan di Indonesia dipindahkan ke negara asalnya.

Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat, menyebut, surat tersebut telah diterima dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto akan tetapi, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai surat dimaksud.

“Kita juga menerima surat dari pemerintah Iran. Cukup banyak orang Iran yang dipidana di sini, lebih 50 [orang], dan belum kita bahas sama sekali, tapi saya sudah laporkan ke Presiden bahwa ada surat dari pemerintah Iran mengenai hal ini,” kata Yusril menjawab pertanyaan ANTARA.

Pemerintah Indonesia belum bersikap apa-apa terhadap surat dari pemerintah Iran. Menurut Yusril, pemerintah Indonesia tengah mempelajari kasus per kasus, mengingat cukup banyaknya jumlah narapidana yang diminta untuk dipindahkan.

“Sedang kami pelajari case-by-case (kasus per kasus) karena begitu banyak orangnya, lebih 50,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menko Yusril mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang dipidana di Iran.

“Kita mendapat informasi ada dua orang Indonesia dipidana di Iran, sudah diberikan grasi oleh Presiden Iran, dan sudah kembali ke Indonesia. Jadi, kita enggak punya narapidana di Iran,” ucap Yusri menjelaskan.

Lebih lanjut, Indonesia tengah membahas pemindahan terpidana mati psikotropika Serge Atlaoui yang merupakan warga negara Prancis. Menurut Yusril, permintaan pemindahan hanya disampaikan secara pribadi oleh Serge Atlaoui, tetapi belum ada permintaan resmi dari pemerintah Prancis.

Indonesia telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin, Mary Jane, ke negara asalnya, Filipina, Rabu (18/12) dini hari. Mary Jane dipindahkan atas dasar permintaan resmi pemerintah Filipina dan berdasarkan pengaturan praktis (practical arrangement) yang disepakati kedua negara.

Pemerintah juga telah memindahkan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, Minggu (15/12) pagi. Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens merupakan sisa narapidana kasus Bali Nine yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam kasus penyelundupan 8,2 kilogram heroin.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Yusril sebut pemerintah Iran bersurat untuk pemindahan napi

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Barat mengusulkan sebanyak 647 orang warga binaan pemasyarakatan berstatus narapidana memperoleh remisi khusus pada perayaan Hari Raya Natal 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat Piet Bukorsyom di Manokwari, Jumat, mengatakan narapidana yang diusulkan menerima remisi berasal dari enam lembaga pemasyarakatan dan satu rumah tahanan negara.

"Ini hanya bersifat usulan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kalau keputusan akhir dari Dirjen PAS," kata Piet saat konferensi pers akhir tahun.

Ia menjelaskan bahwa enam lembaga pemasyarakatan (lapas) yang dimaksud meliputi Lapas Kelas II B Sorong mengusulkan 219 narapidana, Lapas Kelas II B Manokwari 203 narapidana, dan Lapas Kelas II B Fakfak 45 narapidana.

Kemudian, Lapas Kelas III Kaimana ada 44 narapidana, Lapas Kelas III Teminabuan 32 narapidana, Lapas Perempuan Kelas III Manokwari 26 narapidana, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Manokwari 20 orang.

"Termasuk 58 narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Teluk Bintuni," ujarnya.

Menurut Piet, narapidana yang diusulkan menerima remisi khusus Natal 2024 telah memenuhi syarat administratif maupun substantif sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022.

Pengajuan remisi dilakukan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) oleh tim asesmen pada setiap lapas dan rutan di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Papua Barat.

"Wilayah kerja kami dua provinsi (Papua Barat dan Papua Barat Daya). Sekarang kami sedang persiapan untuk pemisahan kementerian mulai tahun depan," ucap Piet.

Saat ini, kata dia, jumlah warga binaan yang tersebar di tujuh lapas maupun rutan tercatat sebanyak 1.526 orang, terdiri atas 1.232 orang berstatus narapidana dan 294 orang tahanan.

Lapas Sorong ada 518 orang, Lapas Manokwari 482 orang, Lapas Fakfak 133 orang, Lapas Kaimana 86 orang, Lapas Teminabuan 69 orang, LPKA Manokwari 29 anak, Lapas Perempuan Manokwari 52 orang, dan Rutan Bintuni 157 orang.

"Daya tampung Lapas Sorong 354 orang dan Lapas Manokwari 274 orang, artinya jumlah penghuni sudah over kapasitas (melebihi daya tampung)," ujar Piet Bukorsyom.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah merancang syarat bagi narapidana (napi) jika ingin mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ialah para terpidana itu harus bersedia mengikuti kegiatan sebagai Komponen Cadangan atau Komcad.

Yusril awalnya menjelaskan syarat amnesti bagi narapidana kasus narkotika. Dia mengatakan terpidana harus tidak berstatus sebagai pengedar narkoba dan masih berada di usia produktif.

"(Syarat diberi amnesti) Itu yang terkait dengan ini, terkait dengan narkotika. Jadi kan yang akan diamnesti, abolisi itu kan, beberapa kriterianya sedang kita bahas. Antara lain adalah anak-anak muda yang usia produktif dan mereka ini adalah pengguna, bukan pengedar," kata Yusril kepada wartawan di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Yusril mengatakan Prabowo berpendapat pengguna narkoba tidak harus dipenjara. Menurut Yusril, Prabowo berkenan memberi amnesti kepada narapidana dengan menjadikan mereka komponen cadangan (Komcad).

"Nah, jadi Pak Presiden berpendapat orang seperti ini kan mestinya nggak dipenjara. Tapi undang-undang kita memenjarakan mereka. Nah, presiden mau memberikan amnesti terhadap mereka dan karena usia muda dan produktif, Pak Presiden maunya, kita kan bilang begini, kan orang ini harus direhabilitasi. Nah, kalau misalnya diamnesti terus keluar nggak diapa-apain, kan kita yang disalahin sama masyarakat," jelasnya.

"Nah ngapain sih ini orang? Bikin resah orang sekampung kan begitu. Nah, karena itu harus ada penyaluran. Mereka ini adalah sekaligus direhabilitasi dan sekaligus disalurkan usia produktifnya itu. Maka presiden akan merekrut mereka itu dalam komponen cadangan (komcad) yang militer begitu," tambahnya.

Yusril mengatakan Komcad bukan militeristik melainkan military way (kedisiplinan). Military way, kata Yusril, merupakan cara militer untuk menyelesaikan sesuatu.

"Tapi ini bukan militeristik, ini the military way. Bukan militerisme, itu hal yang berbeda. Kalau militerisme itu betul-betul kita menggunakan,militer betul. Tapi kalau military way, itu kita menggunakan cara-cara militer untuk menyelesaikan sesuatu. Bisa aja perusahaan company yang besar, dia menggunakan military way, bisa aja," tuturnya.

Dia mengatakan anak muda pengguna narkoba ini akan dilatih dan dikerahkan ke daerah yang menjadi program pemerintah. Yusril mencontohkan nantinya mereka akan membuka perkebunan di Papua, Kalimantan untuk mendukung swasembada pangan.

"Jadi anak-anak ini, yang muda-muda ini, dilatih disiplin, dilatih baris-baris segala macam, dan kemudian diterjunkan ke daerah-daerah yang sekarang ini menjadi program pemerintah. Karena pemerintah mau swasembada pangan dan itu membuka perkebunan di Papua, dan juga di Kalimantan, beberapa juta hektare," jelasnya.

"Nah mereka yang sudah dilatih Komcad ini bisa diterjunkan ke sana kalau mereka berminat. Ada pekerjaan, ada ini. Nah itulah maksud Pak Prabowo itu disalurkan ke sana sekaligus mereka direhabilitasi," imbuhnya.

Yusril mengatakan sebanyak 44 ribu amnesti akan diberikan Prabowo terhadap narapidana kasus narkoba. Ribuan lainnya disiapkan bagi terpidana kasus korupsi.

"Sebagian besar adalah pengguna narkoba. Yang lain-lain, mungkin tanya Pak Supratman (Menteri Hukum) yang lebih tahu ya. Tapi yang korupsi itu nggak banyak. Yang korupsi itu cuman ya berapa ribu lah, yang paling banyak, narkotika," pungkas Yusril.

DEPOK, iNewsDepok. id - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok menutup Tahun Anggaran 2024 dengan sederet prestasi gemilang. 

Hingga 18 Desember 2024, realisasi anggaran mencapai 98,48% dari pagu sebesar Rp 26,1 miliar, menyisakan Rp 397 juta yang diproyeksikan terserap hingga akhir tahun. 

Tingkat serapan ini diharapkan mencapai 99%, menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang efektif.

"Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini. Hal ini adalah hasil kerja keras seluruh tim di Kantor Imigrasi Depok dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Depok, Irvan Triansyah, dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Selain itu, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) hingga November 2024 mencapai 97,27%, mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang memuaskan.

BeragamPrestasidanProgramStrategis

Kinerja Kantor Imigrasi Depok tahun ini juga diwarnai oleh berbagai prestasi dan program prioritas:

- Infrastruktur: Pembelian lima unit rumah dinas tipe D, pengadaan kendaraan operasional, serta renovasi Ruang Aula.

- Penghargaan: Tiga tahun berturut-turut mempertahankan predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM (2022-2024) dan juara terbaik dalam pengelolaan arsip selama dua tahun terakhir.

- Pelayanan Publik: Penerbitan 77.529 dokumen perjalanan, termasuk paspor biasa dan elektronik, dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1,85 miliar.

FokuspadaPengawasanOrangAsing

Di bidang pengawasan, Kantor Imigrasi Depok berhasil mendeportasi 211 WNA serta melaksanakan berbagai operasi intelijen, termasuk Operasi Jagratara dan pembentukan Desa Tapos sebagai desa binaan.

"Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing tetap menjadi prioritas kami. Dengan dukungan kendaraan patroli baru, kami optimis akan lebih sigap dalam menjaga ketertiban keimigrasian," tambah Irvan.

OptimismeMenuju2025

Melalui berbagai program dan pencapaian di 2024, Kantor Imigrasi Depok berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan di tahun mendatang. 

"Prestasi ini menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjaga tata kelola yang transparan," tutup Irvan.

Kinerja gemilang ini menegaskan peran Kantor Imigrasi Depok sebagai ujung tombak pelayanan publik di bidang keimigrasian.

Editor : M Mahfud

ANTARA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Jumat (20/12) menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengampuni koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi. Yusril menyebut Pemerintah akan mengkaji dan menunggu keputusan Presiden mengenai pemberian Amnesti dan Abolisi. (Azhfar Muhammad Robbani/Ibnu Zaki/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror meringkus tiga tersangka kasus tindak pidana terorisme menjelang Natal dan Tahun Baru 2025 di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan ketiga orang tersangka itu merupakan kelompok teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Sabar Daeng Koro dan Santoso di Sulawesi Tengah.

Ketiga teroris yang telah diamankan Densus 88 Antiteror tersebut berinisial RR, MW dan AS yang ditangkap di tiga lokasi berbeda di Sulawesi Tengah.

"Ketiganya langsung kami amankan," tutur Aswin di Jakarta, Jumat (20/12).

Aswin juga menjelaskan dari tangan ketiga tersangka tindak pidana teroris tersebut telah diamankan sejumlah barang bukti di antaranya 1 unit senapan PCP, pisau jenis karambit, badik, Handy Talkie (HT), dan 4 buku tentang jihad.

"Semua barang bukti langsung kami sita," katanya.

Aswin mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati karena sel teroris masih ada dan sedang membangun kekuatannya di Indonesia.

"Sisa kelompok teror terdahulu masih ada di tengah masyarakat dan memiliki potensi ancaman teror maupun penyebaran paham radikal," ujarnya.

Sebagai lembaga negara, OJK berkomitmen penuh terhadap prinsip tata kelola yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangannya

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bekerja sama dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

"Sebagai lembaga negara, OJK berkomitmen penuh terhadap prinsip tata kelola yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangannya," kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi di Jakarta, Jumat.

OJK juga memastikan bahwa seluruh layanan OJK kepada sektor jasa keuangan dan masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terganggu.

"OJK akan terus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat," ujar dia.

Penyidik KPK menggeledah kantor OJK terkait penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran CSR BI.

"Tanggal 19 Desember (2024) kemarin, telah dilakukan juga kegiatan penggeledahan pada salah satu ruangan di Direktorat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Tessa mengatakan penggeledahan tersebut adalah lanjutan dari kegiatan penggeledahan di kantor Bank Indonesia (BI), Thamrin, Jakarta, Senin (16/12) malam.

"Dari dua kegiatan tersebut, penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat," ujarnya.

Penyidik selanjutnya akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan dikonfirmasi soal berbagai barang bukti yang ditemukan penyidik.

"Jadi akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mengklarifikasi barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan tersebut maupun keterangan-keterangan lain yang perlu diperdalam," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso membenarkan adanya kegiatan penggeledahan oleh penyidik KPK tersebut.

"Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada 16 Desember 2024. Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan," ujar Denny.

Ia mengatakan bahwa BI akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK. BI senantiasa akan mendukung upaya-upaya penyidikan, serta bersikap kooperatif kepada KPK.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan kepengurusan Jusuf Kalla (JK) di Palang Merah Indonesia (PMI) sah di tengah dualisme dengan Agung Laksono.

Supratman mengatakan Kemenkum telah melakukan verifikasi terhadap kepengurusan JK di PMI. Hasilnya, pengurus PMI yang dipimpin JK sah secara undang-undang.

"Kami telah memberi jawaban bahwa pemerintah melalui Kemenkum, setelah melakukan kajian berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PMI, maka Menteri Hukum memberi pengakuan kepada AD/ART sekaligus pengurus baru PMI di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla," kata Supratman melalui keterangan tertulis, Jumat (20/12).

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo mengatakan kepengurusan JK sesuai dengan AD/ART PMI. Kemenkum pun telah mengeceknya dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebelumnya, PMI dilanda dualisme. Jusuf Kalla terpilih sebagai ketua umum berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024. Akan tetapi, politikus Partai Golkar Agung Laksono mengklaim juga terpilih sebagai ketua umum.

Agung mengaku didukung oleh 20 persen pengurus daerah PMI. Dia juga membentuk kepengurusan PMI sebelum JK.

Meski demikian, JK tak menganggap goyangan Agung Laksono. Dia tetap mengumumkan susunan kepengurusan PMI periode 2024-2029. JK juga menunjukkan surat Kemenkum nomor M.HH-AH.01-11 tanggal 19 Desember yang mengesahkan kepengurusan PMI di bawah kepemimpinannya.

"Tidak ada yang disebut dualisme. Tidak ada disebut ada PMI tandingan karena pertandingan sudah berakhir. Sebenarnya, sebenarnya sudah berakhir," ujar JK di Markas Pusat PMI, Jakarta, Jumat.

Seorang pria Warga Negara Asing (WNA) asal Australia berinsial JP (33) dicegah dan tangkal (cekal) masuk ke Indonesia oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Pencekalan itu dilakoni terkait konten video yang diunggah JP pada akun Youtube. WNA itu mengaku punya tanah di Bali seluas 1,1 hektare.

Dalam video itu JP memperlihatkan properti berbentuk tanah seluas 1,1 hektar dan restoran di Canggu, Bali. Dia mengunggah cara menjadi jutawan di Indonesia dan mengklaim memiliki tanah atau lahan di Bali.

Plt Dirjen Imigrasi Saffar M Godam mengatakan setelah dilakukan pengecekan, warga asing itu tidak terbukti memiliki lahan dan restoran bagaimana yang disebutkannya dalam video.

Lalu pada Rabu (18/12), Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, melakukan pengawasan kembali ke lokasi vila dan sekitarnya untuk memastikan soal kepemilikan properti lahan hingga bisnis yang bersangkutan di Bali.

Lebih lanjut, Saffar menyatakan konten yang dibuat oleh JP berpotensi merusak citra Indonesia sebagai tujuan investasi.

"Konten semacam ini dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor asing. Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip Jumat (20/12).

Untuk mengonfirmasi lebih lanjut soal pemeriksaan ke lokasi, CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kepala Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu dan Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi kantor Imigrasi Ngurah Rai, Nyoman Asta.

Pramelia belum merespons sejauh ini, sementara Nyoman Asta memberikan rilis dari Plt Dirjen Imigrasi.

Sebelumnya di dalam video yang diunggah JP, WNA asal Australia, mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare serta sebuah restoran bernama Penny Lane di Canggu, Bali. Melalui video tersebut.

WNA itu mencitrakan dirinya sebagai pengusaha sukses berkat investasi properti di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran imigrasi dalam rilis Plt Dirjen Imigrasi, ditemukan WNA itu menggunakan visa on arrival untuk masuk ke Indonesia pada periode 17 Juni hingga 7 Juli dan 20 Juli hingga 8 Agustus di tahun 2024.

Saffar mengatakan jenis visa tersebut tidak mengakomodasi WNA untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia. Maka atas dasar tersebut, dia dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi.

"Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," imbuhnya.

Warga asing ini, diketahui melakukan pelanggaran Pasal 75 Undang-undang Nomor 6, Tahun 2011, tentang keimigrasian karena diduga melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan serta ketertiban umum dengan tidak menghormati peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Kami akan menggunakan unit siber yang kita miliki untuk melakukan pemantauan dan analisa pada media sosial, untuk mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan negara," ujar Saffar.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh warga negara asing di sekitar mereka. Pelaporan bisa dilakukan ke kantor imigrasi terdekat atau melalui saluran pengaduan online yang telah disediakan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah tengah memantau dengan serius kasus penyerangan terhadap terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reynhard Sinaga di Inggris.

"Belum ada sikap apa pun dari Pemerintah, tapi kami mempelajari dan memantau dengan serius persoalan ini karena menyangkut seorang warga negara Indonesia di luar negeri yang melakukan kesalahan dan dipidana di negara lain," kata Yusril saat konferensi pers di Kantor Kumham Imipas, Jakarta, Jumat.

Yusril mengatakan bahwa dia menugaskan jajarannya untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga Reynhard Sinaga. Pemerintah ingin mengetahui sikap keluarga yang bersangkutan terkait kasus penyerangan tersebut.

Di samping itu, Yusril juga menugaskan deputi di Kemenko Kumham Imipas untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri supaya berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di London, guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai peristiwa itu.

Menurut Yusril, sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara wajib melindungi segenap warga negaranya. Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynard Sinaga, Pemerintah tetap akan memberikan perlindungan.

"Soal salah, itu persoalan lain, tapi sebagai warga negara, negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang bersangkutan. Jadi, sementara kami masih mempelajari masalah ini, mengumpulkan banyak informasi tentang kasus ini," tutur dia.

Menko juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian terhadap narapidana WNI di luar negeri, seperti halnya negara lain yang menaruh perhatian terhadap warga negaranya yang ditahan di Indonesia.

"Filipina, misalnya, terhadap Mary Jane ataupun Bali Nine menjadi concern (kekhawatiran) bagi pemerintah Australia, betapa pun salah. Kita pun, betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, kita tetap concern dengan apa yang terjadi dan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya sendiri," ujarnya.

Diketahui, Reynhard Sinaga merupakan WNI yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 silam oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard Sinaga melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan, Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

"Baru-baru ini, yang bersangkutan (Reynhad, red.) diserang oleh narapidana yang lain dan kemudian mengancam hidupnya. (Reynhard mengalami) luka-luka dan orang yang menyerang pun sekarang diadili juga oleh Pengadilan Manchester," ucap Yusril menjelaskan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah pantau kasus Reynhard Sinaga dikeroyok di Inggris

KOMPAS.com - Sejumlah sekolah kedinasan dapat menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan karier sebagai Calon Aparuatur Sipil Negara (CASN).

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), ada 161.216 orang yang tercatat sudah mendaftar sekolah ke instansi sekolah kedinasan di tahun 2024.

Dari 8 instansi sekolah kedinasan yang menerima peserta didik baru tahun ini, terdapat 5 sekolah kedinasan dengan pendaftar terbanyak.

Berikut 5 sekolah kedinasan dengan pendaftar terbanyak tahun 2024 dilansir dari laman resmi BKN:

1. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN

Berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PKN STAN menjadi sekolah kedinasan dengan peminat tertinggi di tahun 2024, yakni 38.355 orang.

Lulusan PKN STAN berpeluang besar ditempatkan sebagai PNS di kantor-kantor keuangan seperti Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pemeriksa Keuangan, dan instansi lainnya.

Sekolah ini menawarkan 3 program studi terapan, yakni Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Keuangan Negara, dan Manajemen Aset Publik.

2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

IPDN menjadi sekolah kedinasan dengan peminat terbanyak kedua di tahun 2024, dengan total pendaftar mencapai 33.653 orang.

Sekolah ini didirikan untuk mendidik calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bekerja di sektor pemerintahan khususnya bidang administrasi, kependudukan, dan pembangunan daerah.

IPDN dikenal dengan sistem pendidikannya yang berbasis semi-militer, yang mengintegrasikan aspek akademis, fisik, dan mental dengan pengawasan ketat terhadap mahasiswanya.

3. Politeknik Statistika (STIS)

Menyusul STAN dan IPDN, di urutan 3 ada STIS dengan pendaftar terbanyak yakni mencapai 19.793 orang.

Berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan STIS akan ditempatkan sebagai ahli statistik atau pengelola data baik di BPS pusat ataupun daerah, instansi pemerintah maupun sektor swasta.

Sekolah ini menjadi pilihan tepat bagi yang memiliki ketertarikan pada matematika, pengolahan data, dan teknologi.

4. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)

Sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ini menempati posisi 4 pendaftar terbanyak yakni 12.390 pelamar.

Lulusan Poltekip akan ditempatkan sebagai PNS di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tersebar di seluruh Indonesia, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Selain teori, mahasiswa Poltekip mendapatkan berbagai pembelajaran praktik termasuk bagaimana menangani situasi darurat seperti kerusuhan atau pelarian narapidana.

5. Politeknik Imigrasi (Poltekim)

Berada di bawah naungan yang sama dengan Poltekip, Politeknik Imigrasi (Poltekim) masuk jajaran top 5 sekolah kedinasan dengan pendaftar terbanyak, yakni mencapai 11.607 orang.

Mirip dengan IPDN, sekolah ini juga menerapkan pendidikan berbasis semi-militer untuk membentuk kedisiplinan mahasiswanya sebagai calon petugas keimigrasian.

Selepas masa pendidikan, lulusan Poltekim kan diangkat sebagai PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Demikianlah top 5 sekolah kedinasan dengan pendaftar terbanyak tahun 2024 dilansir dari data BKN.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah tengah memantau dengan serius kasus penyerangan terhadap terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reynhard Sinaga di Inggris.

"Belum ada sikap apa pun dari Pemerintah, tapi kami mempelajari dan memantau dengan serius persoalan ini karena menyangkut seorang warga negara Indonesia di luar negeri yang melakukan kesalahan dan dipidana di negara lain," kata Yusril saat konferensi pers di Kantor Kumham Imipas, Jakarta, Jumat.

Yusril mengatakan bahwa dia menugaskan jajarannya untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga Reynhard Sinaga. Pemerintah ingin mengetahui sikap keluarga yang bersangkutan terkait kasus penyerangan tersebut.

Di samping itu, Yusril juga menugaskan deputi di Kemenko Kumham Imipas untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri supaya berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di London, guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai peristiwa itu.

Menurut Yusril, sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara wajib melindungi segenap warga negaranya. Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynard Sinaga, Pemerintah tetap akan memberikan perlindungan.

"Soal salah, itu persoalan lain, tapi sebagai warga negara, negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang bersangkutan. Jadi, sementara kami masih mempelajari masalah ini, mengumpulkan banyak informasi tentang kasus ini," tutur dia.

Menko juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian terhadap narapidana WNI di luar negeri, seperti halnya negara lain yang menaruh perhatian terhadap warga negaranya yang ditahan di Indonesia.

"Filipina, misalnya, terhadap Mary Jane ataupun Bali Nine menjadi concern (kekhawatiran) bagi pemerintah Australia, betapa pun salah. Kita pun, betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, kita tetap concern dengan apa yang terjadi dan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya sendiri," ujarnya.

Diketahui, Reynhard Sinaga merupakan WNI yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 silam oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard Sinaga melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan, Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

"Baru-baru ini, yang bersangkutan (Reynhad, red.) diserang oleh narapidana yang lain dan kemudian mengancam hidupnya. (Reynhard mengalami) luka-luka dan orang yang menyerang pun sekarang diadili juga oleh Pengadilan Manchester," ucap Yusril menjelaskan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024