JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan sebanyak 180.954 konten yang bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme selama 2024.

Konten-konten tersebut terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengungkapkan bahwa konten yang ditemukan didominasi oleh propaganda dari jaringan teror yang terhubung dengan kelompok-kelompok tersebut.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (23/12/2024).

Untuk menanggulangi penyebaran konten radikalisme, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk memutus akses dan menurunkan konten-konten tersebut.

Dari sisi platform, penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten.

Selain itu, terdapat X/Twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy Hartono menyoroti penggunaan Telegram yang dianggap banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris untuk menyebarkan propaganda, mengingat platform tersebut memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," ucapnya.

Pemantauan konten di platform tersebut menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa perencanaan perbuatan jahat sudah dapat dipidana.

Selain itu, BNPT juga melakukan pemetaan daerah rawan radikalisme dan terorisme.

"Namun karena sifatnya rahasia, belum bisa diumumkan. Ini untuk kami sendiri untuk melakukan langkah pencegahan," tandasnya.

BEKASI, KOMPAS.com - VU (38), korban teror beruntun oleh sosok misterius di Medan Satria, Kota Bekasi, mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kamis (19/12/2024).

Permohonan perlindungan dilayangkan lantaran pelaku hingga kini tak kunjung terungkap.

"Saya dikontak LPSK tanggal 19 Desember. Saya sudah minta perlindungan LPSK, soalnya sekarang pelaku belum ketemu," ujar adik korban, TA, kepada Kompas.com, Senin (23/12/2024).

VU sudah enam kali diteror oleh orang misterius sejak beberapa bulan terakhir. Sebanyak lima teror pertama merusak mobil korban.

Pada teror keenam, pelaku menyiram air keras ke tubuh korban. Akibatnya, korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh.

TA mengatakan, perlindungan yang akan diberikan LPSK mencakup perlindungan fisik terhadap korban, pemberian hak atas pembiayaan dan pemberian hak atas informasi.

Kemudian, perlindungan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikologis korban dan psikososial, fasilitas restitusi dan kompensasi.

"Perlindungannya sesuai list yang diberikan mereka (LPSK)," ungkap dia.

Ia berharap, pelaku segera ditangkap agar keluarga dapat hidup tenang tanpa dihantui ancaman teror.

"Kami berharap pelakunya dapat ditangkap, agar kami sekeluarga dapat tenang melakukan aktivitas lagi," pungkas dia.

Sebelumnya, VI diteror oleh sosok misterius dengan menyasar mobil pribadinya sebanyak lima kali.

Teror pertama terjadi pada awal Agustus 2024, ketika pelaku menusuk sisi samping keempat ban mobil.

Teror kedua dan ketiga terjadi pada awal Oktober 2024. Dalam teror kedua, pelaku melempar batu ke arah kaca depan mobil hingga pecah.

Kemudian, teror ketiga berupa pemukulan kaca belakang menggunakan palu yang tidak membuat kaca pecah.

Namun, pelaku kembali melancarkan aksi teror keempat dengan memukul kaca belakang mobil hingga pecah.

Teror kelima, pelaku melempar bom molotov ke arah mobil pada 21 Oktober 2024, sekitar pukul 14.45 WIB.

Pelemparan ini membakar seluruh interior mobil sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh pekerja bangunan dan anggota keluarga korban. Total tiga laporan dibuat korban ke polisi.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Dani Hamdani mengakui kesulitan mengidentifikasi pelaku teror.

"Kami masih menghadapi kesulitan karena minimnya informasi tentang pelaku. Rekaman CCTV yang ada belum dapat mengidentifikasi wajah pelaku dan identitas kendaraan," ujar Dani dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

Houston (ANTARA) - Lebih dari 250 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp16.270) telah dihasilkan sejak tahun 2000 melalui pemotongan upah para narapidana yang dipekerjakan ke perusahaan-perusahaan swasta di Alabama, sebuah negara bagian di Amerika Serikat (AS) bagian selatan di mana sistem penjaranya termasuk di antara "yang paling kejam, penuh sesak, dan tak terkendali" di AS, demikian dilaporkan Associated Press (AP) pada Sabtu (21/12).

Menurut investigasi yang dilakukan selama dua tahun oleh AP, selain Alabama, tidak ada negara bagian yang memiliki sejarah lebih panjang dan lebih berorientasi pada profit dalam mengontrakkan narapidananya ke perusahaan-perusahaan swasta.

Alabama memiliki sejarah penyewaan narapidana selama lebih dari 150 tahun. Sejak 2018, lebih dari 10.000 narapidana telah mencatatkan 17 juta jam kerja di luar tembok penjara Alabama.

Mereka bekerja di berbagai entitas, seperti pemerintah kota dan county, serta perusahaan-perusahaan. Burger King dan Walmart termasuk di antara lebih dari 500 perusahaan yang menyewa para pekerja narapidana. Perusahaan lain yang juga menyewa mereka adalah produsen suku cadang mobil besar, pabrik pengolahan daging, dan pusat distribusi untuk peretail besar, ungkap laporan itu.

Meski para narapidana menghasilkan sedikitnya 7,25 dolar AS (1 dolar AS = Rp16.270) per jam, negara bagian tersebut mengambil 40 persen dari semua upah dan biaya retribusi, termasuk 5 dolar AS per hari untuk transportasi menuju tempat kerja dan 15 dolar AS per bulan untuk penatu, papar investigasi tersebut.

Jika narapidana menolak, mereka berisiko mendapat hukuman, termasuk tidak diizinkan untuk menerima kunjungan keluarga atau dipindahkan ke penjara dengan keamanan tinggi, lanjut laporan investigasi itu.

Menolak bekerja juga dapat membahayakan peluang mereka untuk dibebaskan lebih cepat. Namun, kerja paksa semacam itu dapat memberikan keringanan dari kekerasan berlebihan di dalam penjara, papar laporan tersebut.

Sepanjang 2023 dan paruh pertama 2024, satu narapidana di Alabama meninggal hampir setiap harinya di balik jeruji besi. Angka ini lima kali lebih tinggi dari rata-rata nasional AS. "Ini adalah gejala dari sistem yang benar-benar rusak," ujar Chris England, seorang anggota parlemen Alabama yang mendorong reformasi peradilan pidana.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, BNPT akan melakukan pembinaan kepada 1.315 eks anggota Jemaah Islamiyah yang bertaubat dan telah berikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Hari ini kita sampaikan bahwa BNPT beserta kementerian lembaga (terkait) akan menindaklanjuti deklarasi yang dilaksanakan oleh (mantan) JI tersebut," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Dia mengatakan, sebuah kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI tersebut.

Beragam pembinaan yang akan dilakukan yakni wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan wawasan kewirausahaan.

"Itu ada di dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," ucapnya.

BNPT dan Densus 88 juga akan membuat peta jalan untuk pendampingan dan pembinaan mantan anggota JI tersebut.

Pembinaan ini berfungsi agar para eks anggota JI tersebut tidak kembali menjadi bibit-bibit radikalisme.

Namun, Eddy menegaskan, jika para mantan JI ini melakukan kejahatan terorisme di kemudian hari, sikap tegas penegak hukum akan berlaku.

"Tentunya kalau mereka melakukan lagi perbuatannya, tentu Densus akan melakukan penegakan hukum," katanya.

Sejumlah mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Deklarasi kesetiaan ini diikuti oleh eks JI dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Ikrar dipimpin oleh Ustaz Nuaim, mantan tokoh senior JI, dan diikuti seluruh eks anggota JI yang hadir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono, serta sejumlah pejabat negara hadir menyaksikan ikrar ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak otomatis mendapatkan amnesti atau grasi.

Ia menjelaskan bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto memiliki hak untuk memberikan pengampunan, proses tersebut tetap memerlukan pengawasan dari Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau melakukan grasi wajib minta pertimbangan ke MA. Sedangkan untuk amnesti, itu ke DPR. Artinya, perlu ada yang mengawasi sehingga adanya pertimbangan dari kedua institusi," kata Supratman dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).

Supratman menambahkan bahwa pemerintah akan mengupayakan hukuman maksimal bagi koruptor.

Ia juga menekankan pentingnya pemulihan aset dalam kasus korupsi.

"Pemberian pengampunan bukan untuk membiarkan pelaku korupsi terbebas. Yang paling penting adalah bagaimana asset recovery berjalan dengan baik," ujarnya.

"Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal. Presiden sama sekali tidak menganggap (pengampunan koruptor) dilakukan serta merta,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa pengampunan kepada koruptor adalah hak kekuasaan yudikatif.

Namun, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak konstitusional kepada Presiden untuk memiliki kekuasaan yudisial tersebut.

Supratman menyatakan bahwa setelah amendemen UUD 1945, kekuasaan Presiden tidak bersifat absolut.

Oleh karena itu, Presiden perlu meminta pertimbangan MA dan DPR sebelum mengambil keputusan.

"Keputusan yang diambil, apa itu grasi, amnesti, atau abolisi, harus ada pengawasannya. Tidak serta-merta Presiden mengeluarkan tanpa pertimbangan kedua institusi tersebut," tuturnya.

Supratman juga menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan melalui denda damai.

Sehingga, baik Presiden maupun Kejaksaan Agung diberikan ruang untuk memberikan pengampunan.

"Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan untuk memberikan pengampunan karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai bagi perkara tindak pidana korupsi," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada kemungkinan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menganggap pengembalian kerugian atau asset recovery lebih penting dibanding sekadar menghukum koruptor.

"Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa lebih maksimal, itu jauh lebih baik, dibandingkan sekadar hanya menghukum," kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Supratman mengatakan apa yang dikatakan Prabowo tidak berlaku serta-merta. Dia mengatakan pemerintah akan membahas lebih detail persoalan tersebut.

"Tetapi presiden sama sekali pasti tidak menganggap bahwa itu bisa dilakukan serta-merta. Nah, karena itu, teman-teman bisa nanti menunggu langkah konkret selanjutnya setelah diberi arahan kepada kami," tuturnya.

Dia mengatakan selama ini koruptor telah dihukum membayar uang pengganti. Namun, menurut dia, hal itu belum maksimal dalam mengembalikan kerugian negara.

"Kan selama ini juga faktanya bahwa negara setelah orang dihukum membayar uang pengganti dan lain-lain sebagainya tapi tidak sesuai dengan besaran kerugian negara," ujarnya.

Dia mengatakan langkah untuk memaafkan pelaku tindak pidana memang memungkinkan. Bahkan, menurut dia, bisa saja dilakukan tanpa perintah Presiden.

"Cuma saya beri tahu bahwa apakah memungkinkan? Memungkinkan. Apakah lewat Presiden? Tanpa lewat Presiden pun sekarang memungkinkan," katanya.

"Denda damai itu untuk seluruh tindak pidana. Namun demikian peraturan turunannya yang belum dulu kami minta disepakati antara pemerintah dan DPR itu cukup peraturan Jaksa Agung. Tetapi sampai sekarang saya tidak tahu apakah peraturan Jaksa Agung itu sudah diselesaikan atau belum," sambungnya.

Prabowo Bilang Koruptor Mungkin Dimaafkan Jika Kembalikan Uang

Sebelumnya, Prabowo meminta koruptor mengembalikan uang yang telah dicuri dari negara. Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Prabowo menyebutkan mereka mungkin akan dimaafkan.

"Saya dalam minggu minggu ini, bulan bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan, dong," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12).

Prabowo memastikan akan memberikan cara mengembalikan uang korupsi. Dia bisa memberikan opsi agar pengembalian uang rakyat dilakukan secara diam-diam.

"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ucapnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga sempat mewanti-wanti pihak-pihak yang telah menerima fasilitas dari negara untuk membayar kewajibannya. Dia meminta semua menaati hukum yang ada.

"Kemudian, hai kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa dan negara bayarlah kewajiban mu, asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah, kita menghadap masa depan, kita tidak mungkin mundur," ujarnya.

Simak juga video: KPK Pamer Kinerja 5 Tahun, Tangani 597 Kasus-Aset Recovery PNBP Rp 2,4 T

[Gambas:Video 20detik]

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks Jamaah Islamiyah. Itulah kewajiban negara, jangan sampai mereka kembali lagi,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Antiteror akan membuat peta panduan atau roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan upaya tersebut merupakan kewajiban negara dalam menjaga warganya agar tetap berada di pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks Jamaah Islamiyah. Itulah kewajiban negara, jangan sampai mereka kembali lagi," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun undang-undang tersebut memuat pembinaan dan pendampingan dilakukan terhadap wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan dan wawasan kewirausahaan.

Selain itu, upaya ini juga selaras dengan amanat Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di mana Astacita pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Kemudian, Astacita kedelapan dalam memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

BNPT mencatat sebanyak 1.315 mantan anggota JI menyatakan ikrar setia kepada NKRI di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (22/12). Hal ini menjadi tanda bahwa organisasi terlarang itu pun resmi bubar.

Diketahui, JI ditetapkan sebagai organisasi terlarang sejak 2008. JI pun akhirnya mulai melakukan pengkajian soal paham mereka yang bertentangan dengan NKRI pada 2019.

"Jadi sudah mungkin kalau dihitung ada 45 kali kegiatan mereka berkumpul dan mengkaji. Selama ini rupanya mereka salah dalam implementasikan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Dari kajian yang dilakukan di bawah pengawasan BNPT dan Densus 88 Antiteror, organisasi itu akhirnya membubarkan diri.

"Nah dalam perkembangannya, itu tadi makanya kemarin di Solo, JI secara ikhlas dan sadar melakukan deklarasi (kembali ikrar kepada Pancasila)," jelas Eddy.

Eddy menyampaikan Densus 88 Antiteror akan melakukan penegakan hukum apabila mantan narapidana terorisme atau mitra deradikalisasi melakukan perbuatannya kembali.

"Inilah wujud-wujud implementasi yang BNPT beserta kementerian lembaga melaksanakan itu, sehingga itu menjadi komitmen kami bersama untuk hari ini kita sampaikan," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkoordinasi dengan TNI/Polri memitigasi upaya aksi teror malam Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

"Terkait Nataru, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dengan TNI, sudah ada operasi lilin, kami terlibat di dalamnya, dalam rangka untuk mitigasi dalam rangka memantau," ujar Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam konferensi pers, Senin (23/12/2024).

Eddy mengatakan, BNPT sudah memiliki peta rawan radikalisme yang berada di Indonesia.

Karena sifat informasi tersebut rahasia, peta tersebut tak bisa disebar ke publik, termasuk awak media.

"Namun ini tetap kami sudah mengetahui kantong-kantongnya, sehingga ini menjadi fokus jadi yang kami anggap rawan radikalisme dan terorisme itu, kami lakukan pemantauan bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan intelijen untuk dilakukan mitigasi," ucapnya.

"Jadi kalau ada aja ketahuan, langsung Densus langsung nangkep," tandas Eddy.

Pemerintah telah menetapkan libur Nataru dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada 26 Februari 2024.

Dalam SKB tersebut disampaikan, cuti bersama Natal diberikan hanya satu hari pada 26 Desember 2024.

Setelah perayaan Natal, tidak ada tanggal merah hingga 31 Desember 2024 yang menandakan pengujung tahun tidak masuk daftar hari libur nasional.

Pemerintah hanya menetapkan hari libur nasional Tahun Baru Masehi yang jatuh pada 1 Januari 2025, sebagaimana diatur dalam SKB 3 Menteri tertanggal 14 Oktober 2024.

Bila ditotal, hari libur dan cuti bersama Natal-Tahun Baru hanya tiga hari.

Jambi (ANTARA) -

Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Eddy Hartono, menyampaikan laporan Global Terrorism Index Indonesia menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut ia syukuri karena indeks tersebut menunjukan bahwa situasi keamanan Indonesia telah membaik.

Komjen Pol Eddy mengatakan sebelumnya Global Terorism Index Indonesia berada pada posisi 24. Kemudian saat ini angka indeks itu berada di posisi 31, artinya semakin membaik

"Saya bersyukur ya, bahwa di dalam laporan Global Terrorism Index tahun 2024 Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan yang ditandai dengan turunnya peringkat dari 24 ke 31," tutur Komjen Pol Eddy saat memaparkan capaian kerja BNPT, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Peningkatan kondisi keamaan yang ditunjukan dari indeks tersebut mengkategorikan Indonesia masuk dalam negara low impact terrorism. Eddy mengatakan, pencapaian tersebut bisa diraih berkat kerjasama dengan kementrian lembaga terkait.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk kepada kategori low impact, terorism masuk dalam low impact. Nah ini yang pencapaian-pencapaian ini adalah berkat daripada kolaboratif, kebersamaan kita, BNPT berserta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan tadi pencegahan mitigasi," tutur Komjen Pol Eddy

Selain itu, Eddy juga mengungkapkan bahwa Global Peace Index tahun 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut membuat Indonesia masuk dalam kategori negara 'high peace'.

"Juga dalam laporan Global Peace Index tahun 2024, mengalami kenaikan lima peringkat. Jadi kategori menjadi high peace," kata dia.

Dalam verifikasi yang dilakukan detikcom, peringkat Indonesia di Global Peace Index tahun 2024 berada di ranking 48 atau mengalami penurunan empat peringkat dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, kondisi Indonesia dalam Global Peace Index masih tergolong dalam kondisi damai (high peace).

Dua indeks, Global Terrorism Index dan Global Peace Index Indonesia yang meningkat diharapkan dapat membantu Indonesia menstabilkan iklim keamanan serta iklim ekonomi. Hal tersebut diharapkan oleh Eddy mengingat kondisi ekonomi bisa stabil jika kondisi keamanan stabil.

"Pencapaian-pencapaian ini, ini diharapkan juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dan iklim keamanan karena dasarnya adalah keamanan. Kalau keamanan ini, insyaallah, kalau stabil, bisa dikendalikan, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi di Indonesia," ujar Eddy.

Baik Global Terrorism Index maupun Global Peace Index sama-sama dirilis oleh lembaga non-profit yang berbasis di Australia yakni Institute Economics and Peace (IEP). Lembaga ini berdiri tahun 2007. Riset lembaga ini diidasarkan pada pemerintah, institusi akademik, lembaga think tank, organisasi non-pemerintahan, dan institusi antar-pemerintah seperti OECD, The Commonwealth Secretariat, Bank Dunia, dan PBB. Demikian penjelasan yang didapat detikcom, dikutip dari situs resmi IEP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Ahli Bidang Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Damarsyah Djumala menyebut, ada arus balik kelompok teroris menuju Suriah setelah Hayat Tahrir Al Sham (HTS) berkuasa di negara tersebut.

Oleh karenai itu, dunia internasional sedang mengamati secara cermat apa yang sedang terjadi di Suriah.

"Situasi Suriah memang sekarang sedang diamati oleh dunia internasional, terutama dikaitkan dengan arus balik teroris ke Suriah," ujar Djumala dalam konferensi pers di Aryaduta Hotel, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Mantan Duta Besar RI untuk Austria ini mengatakan, beberapa kelompok teroris di berbagai negara mulai bergerak ke Suriah.

Hal ini adalah efek dari euforia tumbangnya rezim Bashar Al Assad setelah diambil alih oleh HTS, sama seperti euforia yang terjadi di Afghanistan saat Taliban berhasil mengusir pasukan Amerika Serikat dari negara tersebut.

"Nah, euforia semacam ini juga terjadi di Suriah," ucap dia.

Oleh karean itu, kata Djumala, Pemerintah Indonesia belum bisa mengambil sikap terkait peralihan kekuasaan di Suriah.

Setidaknya, ada tiga pertimbangan Indonesia memutuskan untuk masih menunggu dan melihat transisi kepemimpinan di Suriah.

Pertama, terkait pemulihan kemanusiaan setelah HTS berkuasa.

Kedua, terkait situasi geopolitik dan kepentingan negara lain seperti Turki, Israel, Amerika, dan Iran dalam kepemimpinan baru Suriah.

Ketiga, Indonesia harus menunggu dan melihat adalah kebijakan transisi Pemerintahan Suriah yang harus mengakomodasi kelompok penguasa sebelumnya.

Sebab, menurut Djumala, dengan pemerintahan yang inklusif, pemeliharaan keamanan di Suriah bisa terlaksana dalam jangka panjang.

"Oleh karena itulah kita sedang menunggu, karena situasi masih cair. Inklusivitas dari pihak-pihak yang berdikari dalam satu pemerintahan transisi masih belum terlihat," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024) lalu.

Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus, sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.

Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.

Konflik bersenjata di Suriah turut menyerap perhatian pemerintah.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI telah melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari kota-kota yang bergejolak ke Indonesia.

Catatan terakhir dari Kementerian Luar Negeri RI menunjukkan terdapat 156 warga negara Indonesia (WNI) yang telah dievakuasi dari Suriah ke Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Ahli Bidang Kerja Sama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Damarsyah Djumala mengatakan, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum memberikan sikap atas peralihan kepemimpinan di negara Suriah.

"BNPT seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala (BNPT) tadi masih dalam prosesi wait and see, begitu juga Kementerian Luar Negeri (RI) masih wait and see," ujar Djumala dalam konferensi pers di Aryaduta Hotel, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Mantan Duta Besar RI untuk Austria ini mengatakan, ada sejumlah faktor yang menjadi indikator apakah Indonesia harus bersikap atau menunggu.

Pertama, situasi rehabilitasi kemanusiaan yang dilakukan Suriah pasca peralihan kekuasaan dari Rezim Bashar Al Assad kepada Hayat Tahrir Al Sham (HTS).

"Itu menjadi patokan kita untuk menilai, tindakan rehabilitasi kemanusiaan. Apakah pemenang konflik ini yaitu HTS menangani masalah kemanusiaan dengan baik," imbuhnya.

Kedua, adalah konstelasi geopolitik pasca HTS menguasai Suriah. Karena menurut Djumala, banyak negara yang memiliki kepentingan setelah Bashar Al Assad tumbang.

Negara tersebut seperti Turki yang ingin menancapkan dukungannya ke Suriah, kedua adalah Amerika dan Israel yang menginginkan wilayah Dataran Golan, dan Iran-Rusia yang membutuhkan kekuatan Syiah di Suriah.

"Konstelasi geopolitik di dalam negeri Suriah Masih sangat fluid (cair) dalam arti who is getting what still unclear, masih belum jelas," imbuhnya.

Alasan ketiga Indonesia harus menunggu dan melihat adalah kebijakan transisi pemerintahan Suriah yang harus mengakomodir kelompok penguasa sebelumnya.

Sebab, menurut Djumala, dengan pemerintahan yang inklusif pemeliharaan kedamaian di Suriah bisa terlaksana dalam jangka panjang.

"Oleh karena itulah kita sedang menunggu, karena situasi masih cair inklusifitas dari pihak-pihak yang berdikari dalam satu pemerintahan transisi masih belum terlihat," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al-Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024) lalu.

Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus. Sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.

Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.

Konflik bersenjata di Suriah turut menyerap perhatian pemerintah. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI telah melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari kota-kota yang bergejolak ke Indonesia.

Catatan terakhir dari Kementerian Luar Negeri RI, terdapat 156 warga negara Indonesia (WNI) yang telah dievakuasi dari Suriah ke Tanah Air.