Jakarta (ANTARA) - Sebuah unggahan di X menampilkan potongan video saat Presiden Prabowo berpidato di KTT D-8 di Kairo, Mesir.

Saat sedang berpidato, sejumlah delegasi termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dinarasikan walk out atau meninggalkan lokasi, dan dinarasikan karena isu terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih melekat dengan masa lalu Prabowo.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Presiden Turki Erdogan Walk Out saat Prabowo pidato di KTT D8, disusul beberapa delegasi dari negara lain turut keluar dari forum.

Ternyata diluar negeri isu pelanggar HAM masih melekat.

Macan Asia jadi Meong Asia”

Namun, benarkah hal tersebut?

Penjelasan:

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjelaskan peristiwa beberapa delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang keluar ruangan itu, terjadi saat Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam acara tersebut karena adanya pertemuan paralel.

“Sifat keluar masuk ruangan pertemuan adalah hal yang lumrah dalam pertemuan internasional (termasuk di forum PBB),” kata Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, dilansir dari ANTARA.

Dia mengatakan hal tersebut dapat dilakukan karena para delegasi melakukan banyak pertemuan paralel, seperti pertemuan bilateral dengan ketua delegasi di ruangan lain.

“Sesuai kebiasaan yang berlaku di forum internasional, masing-masing delegasi memiliki hak untuk menentukan kapan ketua delegasinya akan duduk di kursi delegasi atau meninggalkan ruangan,” kata dia.

Jubir Kemlu yang biasa dipanggil Roy itu memastikan bahwa Presiden Prabowo berkesempatan untuk melakukan pertemuan singkat dengan seluruh ketua delegasi lain menjelang dan setelah konferensi, termasuk dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Menurutnya, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan melakukan pertemuan dalam situasi yang sangat bersahabat termasuk pada saat duduk berdekatan pada acara makan siang yang diselenggarakan setelah berakhirnya KTT.

Adapun penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) memutus akses dan menurunkan 180.954 konten media sosial yang bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme selama 2024.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan konten-konten tersebut terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Adapun penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten.

Selain itu, juga terdapat X/twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy mengungkapkan penggunaan Telegram banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris untuk menyebarkan propaganda.

Hal ini mengingat platform tersebut memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," jelasnya.

Menurutnya, pemantauan konten di platform tersebut menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa perencanaan perbuatan jahat sudah dapat dipidana.

BNPT juga melakukan pemetaan daerah rawan radikalisme dan terorisme. Kendati demikian, pihaknya belum dapat mengumumkan ihwal tersebut lantaran masih bersifat rahasia.

"Namun ini karena sifatnya rahasia, belum bisa diumumkan ya. Ini untuk kami sendiri untuk melakukan langkah-langkah pencegahan ya. Kami punya data-datanya di mana-mana daerah yang dianggap rawan," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Aceh menyatakan sebanyak 40 warga binaan yang sedang menjalani hukuman di lapas dan rutan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut bakal menerima remisi khusus Natal 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Senin, mengatakan usulan remisi atau pengurangan masa hukuman tersebut berkisar antara 15 hari hingga dua bulan.

"Kami mengusulkan sebanyak 40 warga binaan di Aceh menerima remisi khusus Natal 2024. Dari 40 orang tersebut, dua di antaranya diusulkan bebas atau selesai menjalani masa hukuman," kata Meurah Budiman.

Remisi tersebut diusulkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jika usulan diterima, surat keputusan remisi akan diserahkan pada 25 Desember 2024 bersamaan dengan perayaan Natal 2024.

Meurah Budiman menyebutkan dari 40 warga binaan penerima remisi tersebut, sebanyak 12 orang di antaranya diusulkan menerima remisi 15 hari. Serta 22 warga binaan lainnya diusulkan menerima remisi untuk satu bulan.

"Sedang tiga warga binaan diusulkan menerima remisi satu setengah bulan serta satu orang diusulkan menerima remisi dua bulan. Selebihnya, dua warga binaan lainnya langsung bebas setelah menerima remisi 15 hari," katanya.

Sedangkan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang mengusulkan remisi, yakni Lapas Kelas IIA Banda Aceh satu orang, Lapas Kelas IIA Lhokseumawe satu orang, Lapas Kelas IIB Meulaboh dua orang.

Lapas Kelas IIB Kutacane sebanyak 17 orang, Lapas Kelas IIB Idi satu orang, Lapas Kelas IIB Kuala Simpang satu orang, Lapas Kelas IIB Blangpidie tiga orang, Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli satu orang serta Lapas Kelas III Lhoknga dua orang.

Sedangkan warga binaan dari rutan yang diusulkan menerima remisi, yakni Rutan Kelas IIB Singkil sebanyak tujuh orang. Serta Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Rutan Kelas IIB Sinabang, Rutan Kelas IIB Jantho, dan Rutan Kelas IIB Sabang, masing-masing satu orang.

"Adapun persyaratan untuk mendapatkan remisi khusus Natal 2024 beragama Kristen, berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman, sudah menjalani pidana seperti yang dipersyaratkan, sudah mengikuti pembinaan, dan lainnya," kata Meurah Budiman.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Aceh menyatakan sebanyak 40 warga binaan yang sedang menjalani hukuman di lapas dan rutan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut bakal menerima remisi khusus Natal 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Senin, mengatakan usulan remisi atau pengurangan masa hukuman tersebut berkisar antara 15 hari hingga dua bulan.

"Kami mengusulkan sebanyak 40 warga binaan di Aceh menerima remisi khusus Natal 2024. Dari 40 orang tersebut, dua di antaranya diusulkan bebas atau selesai menjalani masa hukuman," kata Meurah Budiman.

Remisi tersebut diusulkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jika usulan diterima, surat keputusan remisi akan diserahkan pada 25 Desember 2024 bersamaan dengan perayaan Natal 2024.

Meurah Budiman menyebutkan dari 40 warga binaan penerima remisi tersebut, sebanyak 12 orang di antaranya diusulkan menerima remisi 15 hari. Serta 22 warga binaan lainnya diusulkan menerima remisi untuk satu bulan.

"Sedang tiga warga binaan diusulkan menerima remisi satu setengah bulan serta satu orang diusulkan menerima remisi dua bulan. Selebihnya, dua warga binaan lainnya langsung bebas setelah menerima remisi 15 hari," katanya.

Sedangkan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang mengusulkan remisi, yakni Lapas Kelas IIA Banda Aceh satu orang, Lapas Kelas IIA Lhokseumawe satu orang, Lapas Kelas IIB Meulaboh dua orang.

Lapas Kelas IIB Kutacane sebanyak 17 orang, Lapas Kelas IIB Idi satu orang, Lapas Kelas IIB Kuala Simpang satu orang, Lapas Kelas IIB Blangpidie tiga orang, Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli satu orang serta Lapas Kelas III Lhoknga dua orang.

Sedangkan warga binaan dari rutan yang diusulkan menerima remisi, yakni Rutan Kelas IIB Singkil sebanyak tujuh orang. Serta Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Rutan Kelas IIB Sinabang, Rutan Kelas IIB Jantho, dan Rutan Kelas IIB Sabang, masing-masing satu orang.

"Adapun persyaratan untuk mendapatkan remisi khusus Natal 2024 beragama Kristen, berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman, sudah menjalani pidana seperti yang dipersyaratkan, sudah mengikuti pembinaan, dan lainnya," kata Meurah Budiman.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 6 tahun dan 6 bulan penjara kepada Harvey Moeis.

Harvey Moeis merupakan terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada tahun 2015–2022.

"Menurut hukum acara, jaksa penuntut umum (JPU) memiliki waktu tujuh hari setelah putusan pengadilan untuk pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan. Jadi, kita tunggu sikap JPU," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar ketika dihubungi di Jakarta, Senin.

Kejagung, kata Harli, menghormati putusan yang telah diambil dan dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor terhadap Harvey Moeis.

Jawaban senada juga disampaikan Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung Sutikno ketika dihubungi secara terpisah.

Dia menyatakan bahwa JPU akan pikir-pikir terlebih dahulu apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Pada Senin ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Eko Aryanto menjatuhkan pidana penjara kepada Harvey Moeis selama 6 tahun dan 6 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan secara bersama-sama.

"Hal ini sebagaimana dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua primer," kata Eko.

Dengan demikian, Harvey terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ke-1 KUHP.

Selain pidana penjara, Harvey juga dikenakan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Majelis hakim turut menjatuhkan pidana tambahan kepada Harvey berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider dua tahun penjara.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya.

Dalam tuntutan, JPU menuntut Harvey agar dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun serta pidana denda sejumlah Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun.

Selain itu, Harvey juga dituntut agar dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider pidana penjara selama 6 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menjawab kritikan banyak pihak terhadap Presiden Prabowo Subianto yang berencana memberikan grasi, amnesti, maupun abolisi terhadap para koruptor dengan syarat mengembalikan uang curiannya ke kas negara.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerangkan, mekanisme pengampunan maupun penghapusan pidana terhadap para pelaku tindak kejahatan, termasuk korupsi, adalah hak konstitusional yang melekat kepada kepala negara.

“Bahwa itu (pemberian grasi, amnesti maupun abolisi) adalah hak konstitusinal yang diberikan oleh negara (kepada presiden),” kata Andi saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Hukum di Jakarta Selatan (Jaksel), pada Senin (23/12/2024).

Pun Andi menegaskan, pemberian amnesti, abolisi, juga dalam grasi terhadap pelaku tindak pidana sudah berlangsung lama. Hal tersebut menurutnya diakui dalam konstitusi. Hal itu pun sudah awam dilakukan seluruh negara.

Karena itu Andi mengatakan, tak semestinya sarana konstitusional tersebut saat ini diperdebatkan. “Menyangkut soal grasi, amnesti, dan abolisi itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah berlangsung lama. Dan itu adalah merupakan sebuah upaya bagi kepala negara, untuk melakukan proses pengampunan (terhadap pelaku pidana),” ujar Andi.

Namun Andi melanjutkan, dalam setiap tahapannya, pemberian grasi, amnesti, ataupun abolisi terhadap koruptor tersebut tak dilakukan dengan serta-merta. Karena itu, kata Andi, selain adanya syarat pengembalian kerugian negara, pun juga harus dengan adanya persetujuan dari Mahkamah Agung (MA), danDewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bagaimana pun, menurut Andi, pemberian grasi, amnesti, ataupun abolisi oleh Presiden terhadap pelaku kejahatan, termasuk koruptor tersebut tak bisa absolut atau mutlak.

Dalam pemberian grasi itu, kata Andi menjelaskan harus dengan pertimbangan dari MA. Sedangkan dalam pemberian amnesti, ataupun abolisi, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Selain itu, Andi juga menegaskan bagi Presiden Prabowo sendiri, sebagai pemberi grasi, amnesti, atuapun abolisi terhadap koruptor menetapkan syarat yang mutlak harus dipenuhi yakni pengembalian kerugian negara.

“Pernyataan Presiden itu, kan masih koma. Mungkin dimaafkan. Tetapi kalau tidak mengembalikan kerugian negara, maka akan diterapkan proses hukum yang sangat keras,” ujar Andi.

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menampilkan potongan video saat Presiden Prabowo berpidato di KTT D-8 di Kairo, Mesir.

Saat sedang berpidato, sejumlah delegasi termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dinarasikan walk out atau meninggalkan lokasi, dan dinarasikan karena isu terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih melekat dengan masa lalu Prabowo.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Presiden Turki Erdogan Walk Out saat Prabowo pidato di KTT D8, disusul beberapa delegasi dari negara lain turut keluar dari forum.

Ternyata diluar negeri isu pelanggar HAM masih melekat.

Macan Asia jadi Meong Asia”

Namun, benarkah hal tersebut?

Penjelasan:

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjelaskan peristiwa beberapa delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang keluar ruangan itu, terjadi saat Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam acara tersebut karena adanya pertemuan paralel.

“Sifat keluar masuk ruangan pertemuan adalah hal yang lumrah dalam pertemuan internasional (termasuk di forum PBB),” kata Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, dilansir dari ANTARA.

Dia mengatakan hal tersebut dapat dilakukan karena para delegasi melakukan banyak pertemuan paralel, seperti pertemuan bilateral dengan ketua delegasi di ruangan lain.

“Sesuai kebiasaan yang berlaku di forum internasional, masing-masing delegasi memiliki hak untuk menentukan kapan ketua delegasinya akan duduk di kursi delegasi atau meninggalkan ruangan,” kata dia.

Jubir Kemlu yang biasa dipanggil Roy itu memastikan bahwa Presiden Prabowo berkesempatan untuk melakukan pertemuan singkat dengan seluruh ketua delegasi lain menjelang dan setelah konferensi, termasuk dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Menurutnya, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan melakukan pertemuan dalam situasi yang sangat bersahabat termasuk pada saat duduk berdekatan pada acara makan siang yang diselenggarakan setelah berakhirnya KTT.

Cek fakta: Hoaks! Presiden Prabowo perintahkan untuk hentikan pemberian dana desa

Cek fakta: Cek fakta, Prabowo akan bekukan KPK untuk sementara waktu

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, BNPT akan melakukan pembinaan kepada 1.315 eks anggota Jemaah Islamiyah yang bertaubat dan telah berikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Hari ini kita sampaikan bahwa BNPT beserta kementerian lembaga (terkait) akan menindaklanjuti deklarasi yang dilaksanakan oleh (mantan) JI tersebut," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Dia mengatakan, sebuah kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI tersebut.

Beragam pembinaan yang akan dilakukan yakni wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan wawasan kewirausahaan.

"Itu ada di dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," ucapnya.

BNPT dan Densus 88 juga akan membuat peta jalan untuk pendampingan dan pembinaan mantan anggota JI tersebut.

Pembinaan ini berfungsi agar para eks anggota JI tersebut tidak kembali menjadi bibit-bibit radikalisme.

Namun, Eddy menegaskan, jika para mantan JI ini melakukan kejahatan terorisme di kemudian hari, sikap tegas penegak hukum akan berlaku.

"Tentunya kalau mereka melakukan lagi perbuatannya, tentu Densus akan melakukan penegakan hukum," katanya.

Sejumlah mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Deklarasi kesetiaan ini diikuti oleh eks JI dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Ikrar dipimpin oleh Ustaz Nuaim, mantan tokoh senior JI, dan diikuti seluruh eks anggota JI yang hadir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono, serta sejumlah pejabat negara hadir menyaksikan ikrar ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, BNPT akan melakukan pembinaan kepada 1.315 eks anggota Jemaah Islamiyah yang bertaubat dan telah berikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Hari ini kita sampaikan bahwa BNPT beserta kementerian lembaga (terkait) akan menindaklanjuti deklarasi yang dilaksanakan oleh (mantan) JI tersebut," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Dia mengatakan, sebuah kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI tersebut.

Beragam pembinaan yang akan dilakukan yakni wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan wawasan kewirausahaan.

"Itu ada di dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," ucapnya.

BNPT dan Densus 88 juga akan membuat peta jalan untuk pendampingan dan pembinaan mantan anggota JI tersebut.

Pembinaan ini berfungsi agar para eks anggota JI tersebut tidak kembali menjadi bibit-bibit radikalisme.

Namun, Eddy menegaskan, jika para mantan JI ini melakukan kejahatan terorisme di kemudian hari, sikap tegas penegak hukum akan berlaku.

"Tentunya kalau mereka melakukan lagi perbuatannya, tentu Densus akan melakukan penegakan hukum," katanya.

Sejumlah mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Deklarasi kesetiaan ini diikuti oleh eks JI dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Ikrar dipimpin oleh Ustaz Nuaim, mantan tokoh senior JI, dan diikuti seluruh eks anggota JI yang hadir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono, serta sejumlah pejabat negara hadir menyaksikan ikrar ini.

Petugas yang berjaga saat lima orang tahanan yang kabur dari Lapas Kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), akan diperiksa. Petugas yang piket saat itu terancam disanksi.

"Karena kejadian ini malam pasti ada kelalaian, mungkin karena ngantuk. Tapi kita belum ketahui secara pasti karena itu jam-jam rawan," kata Kasubag Humas Kemenkumham Sumsel, Hamsir, Senin (23/12/2024).

Terkait peristiwa tersebut pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait apakah ada kelalaian yang dilakukan petugas. Saat ini pihaknya juga masih fokus ke pengejaran dua orang tahanan berhasil kabur.

"Itu dalam proses tindak lanjut terkait permasalahan ini. Pak kadivas juga sudah ke sana untuk menindaklanjuti, diperiksa sesuai SOP. Kalau memang mereka salah (petugas) kita akan lakukan hukuman disiplin kepada petugas kita yang melakukan kelalaian pada saat kejadian ini," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, lima tahanan yang kabur dari Lapas kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel dengan cara memanjat pagar pembatas menggunakan tali. Namun, dua orang tahanan tidak berhasil kabur karena takut dan luka pada bagian kaki.

Peristiwa tersebut terjadi di Lapas Kelas II B Kayuagung, Kabupaten OKI , Sumsel pada Sabtu (21/12/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Adapun identitas Kelima tahanan tersebut ialah Taufik Hidayat (TH), Herli Dewanto (HD), Edi Irawan (ED), Joko Iskandar (JK) dan Hengki Mirianto (HM).

Namun, tiga orang tahanan TH, HD dan ED memanjat dan langsung melarikan diri "Namun si Joko tidak naik karena terluka, sementara HM tidak sanggup takut terjatuh. Karena dua orang yang belum keluar ini kelihatan oleh penghuni sel lainnya dan berteriak ada orang di luar," katanya

Setelah mendengar teriakan dari penghuni sel lain, para petugas langsung mengamankan Joko dan Hengki. Setelah dilakukan pengejaran satu orang bernama Edi Irawan (ED) berhasil ditangkap, sementara dua orang lainnya masih dalam pengejaran.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

OKI, KOMPAS.com - Sebayak tiga narapidana Lapas Kelas IIB Kayuagung Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan melarikan diri dari sel, Sabtu (21/12/2024), subuh sekitar pukul 04.00 WIB.

Ketiga tahanan tersebut masing masing berinisial HD, TH dan EI merupakan terpidana kasus pencurian dengan pemberatan.

Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas IIB Kayuagung Kiagus Alfareza menjelaskan Senin (23/12/2024), kronologi kejadian yaitu sekitar pukul 4.00 WIB saat lima orang terpidana berusaha melarikan diri dari lapas tersebut.

Dari keterangan napi yang gagal kabur, upaya kabur dimulai saat salah seorang napi berhasil membengkokkan besi ruang tahanan dan membuka pintu ruang tahanan.

Setelah membuka pintu tahanan, ia lalu keluar dari sel diikuti keempat lainnya.

Kelimanya lalu naik ke atas dinding pagar penjara yang cukup tinggi menggunakan tali. Meski di atas ada kawat namun ketiga orang yang bisa naik ke dinding penjara dapat melewatinya dan langsung melompat ke bawah.

Sedang dua orang lainnya terjatuh dan gagal melarikan diri.

“Tiga orang kabur masing-masing HD, TH dan EI. Sedangkan dua lainnya terjatuh dan gagal melarikan diri.” Jelas Kiagus Alfareza

Ketiga orang yang kabur lalu bergegas meninggalkan Lapas dengan cara berjalan kaki.

“Saksi tukang ojek melihat ada orang yang berpakaian kotor berjalan ke arah Sofi, sedangkan yang lain sudah mendekati gerbang tol,” ujar Kiagus

Petugas Lapas langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap satu orang berinisial EI berjarak 1 kilometer dari lokasi Lapas. Sedangkan kedua lainnya masing masing HD dan TH lolos

“Kita sudah berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk meminta bantuan dalam melakukan pengejaran, kita juga sudah sudah mengeluarkan status DPO untuk kedua orang yang masih melarikan diri, Kita mengawasi jalur penyeberangan seperti pelabuhan Bakauheni dan Bangka, termasuk daerah perbatasan ke Jambi,” urai Ka KPLP Kiagus Alfareza

“Untuk kedua orang yang gagal kabur kondisinya sudah membaik setelah jatuh dari dinding, menurut keterangan petugas medis kita hanya mengalami keseleo dan memar karena terjatuh,” tambah Kiagus

Saat ini pengamanan Lapas Kelas IIB Kayuagung makin ditingkatkan dengan dilakukan penambahan jumlah personel.

“Untuk petugas yang bertugas malam itu sedang kita lakukan pemeriksaan,” pungkasnya.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan memaafkan koruptor jika mengembalikan hasil korupsi. Dia mengatakan Prabowo tak bermaksud membiarkan pelaku korupsi bebas.

"Apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan sebuah langkah upaya bukan berarti dalam rangka untuk membiarkan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kemudian itu bisa terbebas. Sama sekali nggak," kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Meskipun begitu, Supratman mengatakan Prabowo memang bewenang melakukan pengampunan karena kapasitasnya sebagai kepala negara. Pengampunan itu, kata dia, bisa dilakukan dalam bentuk grasi, amnesti atau abolisi.

"Nah cuman kan tahapannya berbeda-beda, ada yang lewat grasi untuk mengurangi masa hukuman, kemudian ada amnesti untuk mengampuni kesalahan dalam bentuk perbuatan hukumnya, dan ada abolisi dalam pengertian yakni menghentikan proses penentutan, ataupun proses penentuan perkaranya," katanya.

Dia menyebut apa yang disampaikan Prabowo bukanlah tidak berdasar. Perihal pengampunan yang bisa dilakukan oleh kepala negara, kata dia, lanjutnya, ada dalam Undang-Undang Dasar.

"Karena itu sekali lagi yang ingin disampaikan Presiden itu bukan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Undang-undang dasar sebagai konstitusi kita yang tertinggi itu memberikan ruang, dan seluruh negara pun menganut yang sama. Kekuasaan untuk memberikan grasi, abolisi, maupun amnesti," tuturnya.

Prabowo Akan Maafkan Koruptor Jika Kembalikan Uang

Sebelumnya, Prabowo Subianto meminta kepada koruptor untuk mengembalikan uang yang telah dicuri dari negara. Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Prabowo menyebut mereka akan dimaafkan.

"Saya dalam minggu minggu ini, bulan bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12).

Prabowo memastikan akan memberikan cara mengembalikan uang korupsi. Dia bisa memberi opsi agar pengembalian uang rakyat dilakukan secara diam-diam.

"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ucapnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga sempat mewanti-wanti pihak-pihak tang telah menerima fasilitas dari negara untuk membayar kewajibannya. Dia meminta semua menaati hukum yang ada.

"Kemudian hai kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa dan negara bayarlah kewajiban mu, asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah, kita menghadap masa depan, kita tidak mungkin mundur," ujarnya.