JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahanan titipan yang kabur dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, terlibat dalam kasus berbeda, yakni prostitusi dan pencurian.

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Tommy Brian Hutomo, menjelaskan, salah satu tahanan yang berhasil kabur merupakan seorang muncikari.

"Kalau engak salah, tadi kasus muncikari," kata Tommy kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Sementara itu, satu tahanan lainnya yang telah ditangkap terlibat dalam kasus pencurian.

"Satu sudah tertangkap," ujar Tommy.

Tahanan yang berhasil ditangkap diketahui gagal melarikan diri karena diringkus tak jauh dari area Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Mereka melarikan diri dan memanjat tembok belakang Pengadilan Negeri Jakarta Utama," tegas dia.

Sejauh ini, polisi masih berupaya mencari keberadaan satu tahanan yang berhasil melarikan diri.

Untuk diketahui, dua tahanan titipan ini kabur dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa (6/5/2025) malam.

Jadi, kita hindari no viral, no justice

Jakarta (ANTARA) - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI berkomitmen untuk tidak menutup-nutupi berbagai kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI, seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto mengatakan institusinya akan selalu transparan dan akuntabel dalam menyampaikan informasi terkait kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI.

"Saya yakinkan bahwa kita tidak pernah menutup-nutupi suatu perkara, semuanya terbuka," kata Yusri saat konferensi pers Rapat Koordinasi Polisi Militer TNI di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu.

Yusri mencontohkan bahwa persidangan-persidangan dengan terdakwa prajurit TNI pada akhir-akhir ini digelar secara terbuka, termasuk persidangan kasus yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Laut beberapa waktu lalu.

Dengan keterbukaan itu, Danpuspom berharap masyarakat tetap mempercayai institusi militer, khususnya Polisi Militer TNI.

Yusri memastikan bahwa Polisi Militer tidak akan memiliki kepentingan apa pun dalam menindak prajurit TNI yang bermasalah.

"Jadi, kita hindari no viral, no justice," katanya.

Selain itu, Yusri mengatakan bahwa Polisi Militer TNI maupun di setiap matra akan terus bersinergi dan berkomunikasi dengan kejaksaan serta kepolisian guna mewujudkan TNI yang profesional, responsif, integratif, moderen, dan adaptif.

Danpuspom menambahkan beberapa kasus yang melibatkan prajurit TNI beberapa waktu lalu, seperti kasus penembakan bos rental mobil oleh prajurit TNI di rest area jalan tol, pembunuhan wartawati oleh prajurit TNI AL di Kalsel, hingga kasus prajurit menembak mati sejumlah polisi di Lampung, sudah ditangani dengan cepat oleh satuan polisi militer di daerah tersebut.

"Alhamdulillah, semuanya sudah tertangani, sudah tertangani dan sudah dilimpahkan kepada oditur militer untuk dilakukan proses persidangan selanjutnya," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Abdullah menyorot tindakan premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam peristiwa penyegelan pabrik di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

Menurutnya, tindakan ormas yang menyegel PT Bumi Asri Pasaman (BAP) sudah menyalahi aturan dan merugikan masyarakat.

Tegasnya, kepolisian harus menindak Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang sudah melampaui batas dan merasa punya kekuasaan.

"Kami minta polisi untuk menangkap ormas yang menyegel pabrik atau tempat usaha. Mereka jelas melanggar hukum," ujar Abdullah dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Arogansi ormas tersebut semakin disorot Abdullah ketika memasang spanduk dan meminta uang sebesar Rp 1,4 miliar.

"Ini tentu tidak boleh dibiarkan. Ormas itu mengaku membela klien, sehingga seenaknya bertindak atas nama hukum. Bahkan melakukan penyegelan pabrik," ujar Abdullah.

Menurutnya, penyegelan pabrik oleh ormas sudah kerap terjadi di banyak daerah. Bahkan penyegelan dilakukan karena pabrik dinilai tak memenuhi keinginan mereka.

Ia menegaskan, premanisme berkedok ormas akan sangat sangat merugikan pemilik usaha dan masyarakat. Hal tersebut tentu akan membuat investor khawatir untuk datang ke Indonesia.

"Maka, ormas yang bertindak seperti preman itu harus ditindak, ditangkap, dan diproses hukum. Polisi harus tegas dan bertindak cepat," ujar Abdullah.

Diketahui, ormas GRIB Jaya yang menyegel pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan, Kalteng.

Alasannya, penyegelan dilakukan untuk membantu seorang warga Barito Timur yang menuntut sebuah Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang telah dijatuhi hukuman karena wanprestasi.

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mengaku sudah tidak bisa mentoleransi yang dilakukan Jan Hwa Diana dan CV Sentoso Seal.

Gudang Sentoso Seal sudah disegel tapi ternyata diketahui beroperasi diam-diam.

Dengan demikian, kata Armuji, Diana sudah seharusnya bisa segera dijerat hukum.

"Saya kira memang sudah enggak bisa ditoleransi, proses hukum (Diana) harus berjalan cepat itu," kata Armuji, Selasa (6/6/2025).

Selain itu, Armuji juga setuju dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang memberikan ultimatum kepada Diana apabila diketahui membuka kembali gudangnya usai disegel Satpol PP.

"Pasti (mendukung sikap Eri), justru segera dipercepat biar kapok," ujar dia.

Armuji mengaku mengetahui kabar beroperasinya kembali Gudang Sentoso Seal tersebut dari mantan karyawan yang ijazahnya masih belum dikembalikan sampai sekarang.

"Tak (saya) pikir-pikir kok nekat, sudah berurusan sama polisi kok enggak ada jeranya, orang nekat ini," kata Armuji.

Armuji mengatakan, awalnya sejumlah mantan karyawan Jan Hwa Diana berinisiatif untuk mengecek situasi yang terjadi di gudang yang terletak di kawasan Margomulyo, Surabaya tersebut.

"Waktu itu hari Rabu (30/5/2025), kalau enggak salah ya. Ada anak-anak datang ke sana, anak yang mantan kerja di situ, akhirnya melihat segelnya terlepas," kata Armuji.

Kemudian, sejumlah mantan karyawan tersebut melihat lampu gudang Sentoso Seal dalam keadaan menyala.

Akhirnya, mereka pun mendekatinya untuk memastikan situasi yang terjadi.

"Dia (mantan karyawan) semakin curiga lagi, karena lampunya di dalam menyala, dan ada kresek-kresek (berisik). Lebih dekat lagi ada pekerja yang di dalam itu dijemput suaminya," ujarnya.

Selanjutnya, mereka menangkap basah adanya sebuah aktivitas di dalam Gudang Sentoso Seal.

Sejumlah karyawan yang masih bekerja di perusahaan tersebut pun berhamburan keluar.

"Dari situ timbul kecurigaan ada orang lagi kerja, setelah itu disanggong (ditunggu di pintu keluar gudang) sama anak-anak, ternyata betul (ada aktivitas)," ucapnya.

"Malamnya keluar semua orang 8, kalau enggak salah itu, terus divideo sama anak-anak, kejadian intinya seperti itu," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang tahanan titipan yang sempat kabur dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara telah ditangkap saat sedang melarikan diri.

"Satu sudah tertangkap," kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Tommy Brian kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Sementara itu, satu orang lainnya masih dalam pencarian oleh Polsek Tanjung Priok dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara.

"Info (kabur) sekitar 19.00 WIB, itu info daei staff pengadilan," ujar dia.

Setelah menerima informasi, polisi segera menerbangkan drone sebagai salah satu upaya pencarian.

Namun, sejauh ini baru satu tahanan yang berhasil ditangkap.

"Kalau enggak salah kasusnya kasus mucikari," ungkap dia.

Polisi masih mengumpulkan kronologi lengkap terkait kaburnya dua tahanan titipan Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu.

"Mereka melarikan diri dan memanjat tembok belakangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara," ungkap dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menekankan pentingnya sinergi di dalam membangun kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas guna mencegah berkembangnya berbagai paham kekerasan di tengah masyarakat.

Saat menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Profesi (KKP) II Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Ke-34 di Jakarta, Senin (5/5), dia menyebutkan jaringan kelompok kekerasan menunggangi isu-isu nasional secara masif untuk mencapai tujuan.

"Mereka memanfaatkan isu-isu masyarakat, lalu pahamnya menyebar dan masuk ke mana saja, termasuk ke kantor-kantor," kata Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, dia menilai edukasi dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke kementerian/lembaga (K/L), menjadi bagian penting untuk dilakukan.

BNPT, kata dia, akan berkoordinasi dengan K/L untuk mereduksi berbagai paham yang disebarkan para jaringan kelompok kekerasan, sebagai bagian penting karena ideologi kekerasan bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal profesi.

Dikatakan bahwa pada tahun ini BNPT diamanatkan dua program prioritas nasional, yakni kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas yang dilakukan bersama K/L, termasuk Polri.

Sementara itu, Kepala Bagian Bina Diklat Sespimti Polri Brigadir Jenderal Polisi Fauzi Bakti Mochji berkomitmen untuk memberikan saran dan masukan terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia.

Brigjen Pol. Fauzi menjelaskan bahwa tujuan KKP adalah memperkaya wawasan tentang rencana kerja pemerintah di masing-masing K/L dan memahami keterkaitan tugas dan fungsi Polri untuk mendukung program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Output dari KKP ini akan kami uji dan akan kami jadikan saran serta masukan bagi program di BNPT," ujar Brigjen Pol. Fauzi dalam kesempatan yang sama.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPT didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol. Wawan Ridwan.

Tercatat 11 peserta didik Sespimti turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menekankan pentingnya sinergi di dalam membangun kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas guna mencegah berkembangnya berbagai paham kekerasan di tengah masyarakat.

Saat menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Profesi (KKP) II Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Ke-34 di Jakarta, Senin (5/5), dia menyebutkan jaringan kelompok kekerasan menunggangi isu-isu nasional secara masif untuk mencapai tujuan.

"Mereka memanfaatkan isu-isu masyarakat, lalu pahamnya menyebar dan masuk ke mana saja, termasuk ke kantor-kantor," kata Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, dia menilai edukasi dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke kementerian/lembaga (K/L), menjadi bagian penting untuk dilakukan.

BNPT, kata dia, akan berkoordinasi dengan K/L untuk mereduksi berbagai paham yang disebarkan para jaringan kelompok kekerasan, sebagai bagian penting karena ideologi kekerasan bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal profesi.

Dikatakan bahwa pada tahun ini BNPT diamanatkan dua program prioritas nasional, yakni kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas yang dilakukan bersama K/L, termasuk Polri.

Sementara itu, Kepala Bagian Bina Diklat Sespimti Polri Brigadir Jenderal Polisi Fauzi Bakti Mochji berkomitmen untuk memberikan saran dan masukan terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia.

Brigjen Pol. Fauzi menjelaskan bahwa tujuan KKP adalah memperkaya wawasan tentang rencana kerja pemerintah di masing-masing K/L dan memahami keterkaitan tugas dan fungsi Polri untuk mendukung program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Output dari KKP ini akan kami uji dan akan kami jadikan saran serta masukan bagi program di BNPT," ujar Brigjen Pol. Fauzi dalam kesempatan yang sama.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPT didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol. Wawan Ridwan.

Tercatat 11 peserta didik Sespimti turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sepakat memperkuat sinergi untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan penguatan literasi ideologi kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto saat menerima audiensi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, di Kantor Kemdiktisaintek RI, Jakarta, Selasa (6/5).

"Penerimaan mahasiswa baru adalah momentum tepat untuk menginformasikan bahwa kehidupan kampus berbeda dari dunia sekolah. Banyak mahasiswa baru yang merasa bebas dan ingin mencoba hal baru. Ini menjadi titik strategis untuk membangun ketahanan ideologi," kata Menteri Brian melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

Mendiktisaintek menambahkan bahwa upaya penguatan literasi ideologi kebangsaan akan dilakukan melalui kurikulum, pelatihan dosen, dan pemanfaatan fasilitas seperti perpustakaan kampus.

"Kami ingin ada terobosan yang santai, namun membekas. Kami juga mendorong riset tentang penanggulangan penyimpangan ideologi serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini potensi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Menteri Brian.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam menjalankan aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

"Kami mengacu pada Tridarma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pencegahan adalah kunci utama agar tidak terjadi aksi terorisme," jelas Eddy.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berbasis data dalam merancang kebijakan pencegahan.

"Kita perlu tahu aksi-aksi apa yang sudah dilakukan agar pencegahan bisa lebih efektif," ujar Wamen Fauzan.

Audiensi dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar Simatupang, Dirjen Dikti, Khairul Munadi, pelaksana tugas Direktur Belmawa Berry Juliandi, Staf Khusus Menteri, serta jajaran Deputi 1 dan 2 BNPT, termasuk Direktur Penindakan, Direktur Pencegahan, dan Kasubdit Intelijen BNPT.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan ideologi dan menciptakan ekosistem kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari pengaruh paham ekstremisme berbasis kekerasan.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua orang tahanan yang dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Ancol Baru Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kabur pada Selasa (6/5/2025) malam.

"Info dari staf pengadilan tahanan ini kabur sekitar pukul 19.00 WIB," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara AKP Tommy Brian Hutomo di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu (7/5/2025).

Ia mengatakan, satu tahanan berhasil ditangkap petugas pengadilan di kawasan PN Jakarta Utara, sementara satu tahanan lainnya masih dalam pengejaran.

"Kami bersama Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan personel mencari tahanan ini," ujar Tommy.

Tommy mengatakan, polisi mengerahkan drone untuk memantau pergerakan pelaku dari udara.

Selain itu, polisi dan petugas pengadilan telah menyisir rumah dan bangunan yang ada di kawasan tersebut.

"Kami terus melakukan pencarian keberadaan pelaku," ucap dia.

Para tahanan ini kabur dari belakang pengadilan dan melompati pagar yang ada di kawasan dekat Jakarta International Stadium (JIS).

Petugas Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga sebelumnya telah mengetuk sebuah rumah yang berjarak seratus meter dari PN Jakarta Utara.

Rumah bertingkat tiga itu digedor dan dipanjat petugas untuk mencari tahanan yang kabur.

Bahkan petugas memanjat atap dan mencari keberadaan tahanan menggunakan senter sebagai penerangan

"Rumah saya digedor-digedor, padahal saya sudah tutup warung. Di lantai satu saya tinggal dan di lantai dua kakak saya," ujar keterangan pemilik rumah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pendidikan karakter yang digagas oleh tokoh Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurut Pigai, program tersebut memiliki potensi besar dalam membentuk generasi muda Indonesia yang berdisiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter kuat.

“Kalau …uji coba pertama ini bagus ya kami meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen)

untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia. Kalau bagus,” kata Pigai saat jumpa pers, Selasa (6/5/2025).

Ia menegaskan bahwa ide yang digagas Dedi Mulyadi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Sebaliknya, program ini sejalan dengan upaya presiden Prabowo dengan kebijakan populisnya untuk transformasi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Bahkan, ia menyebut bahwa kebijakan Dedi Mulyadi di Jawa Barat menjadi salah satu fondasi agar Indonesia bisa bersaing di kancah internasional pada 2035 mendatang.

“Salah satu yang dimulai oleh Jawa Barat itu salah satunya menuju ke sana, Menyertai kebijakan-kebijakan Populis Yang sedang dicanangkan Oleh presiden Dan sedang dilakukan oleh presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Sekali lagi, pihaknya mengapresiasi gebrakan Dedi Mulyadi. Sekali lagi, ia menilai jika kebijakan tersebut berdampak baik kenapa tidak dijadikan skala nasional.

“Kita harus apresiasi kepada gubernur Jawa Barat yang memulai Itu kan inisiatif. Kalau baik kenapa tidak diterapkan di seluruh Indonesia? saya kira itu,” katanya.

Disinggung bagaimana apabila ada siswa yang tidak kuat serta berdampak pada mentalnya, pihaknya mengaku tak bisa banyak berkomentar. Pasalnya, ia menilai itu adalah kasus kasuistik dan ia belum mempelajarinya.

“Ya itu kasuistik saya tidak bisa masuk karena saya belum tahu,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Menurutnya, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di banyak tempat.

"Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ia pun mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab, kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.

Di samping itu, ia melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dalihnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.

"Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025).

Sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Dedi Mulyadi mengatakan, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

KOMPAS.com - Pendidikan militer bagi siswa yang dianggap bermasalah yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di wilayahnya menuai pro dan kontra.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap program tersebut dan berencana mengusulkan penerapannya secara lebih luas kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

"Ya, kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Menurut Pigai, program ini dapat menjadi sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, serta tanggung jawab siswa yang dinilai memiliki perilaku menyimpang.

Ia menegaskan bahwa pendekatan militer bukanlah bentuk pelanggaran HAM, melainkan bagian dari proses pendidikan.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab. Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," katanya.

Apa Kata Komnas HAM Soal Pendidikan Militer untuk Siswa?

Namun, tidak semua pihak sependapat dengan pendekatan ini. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai bahwa pelibatan lembaga militer dalam pendidikan untuk masyarakat sipil sebaiknya dievaluasi kembali.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Atnike menambahkan, keterlibatan TNI dan Polri dalam dunia pendidikan sebaiknya sebatas pada edukasi karier, seperti memperkenalkan peran dan tugas TNI kepada siswa, bukan sebagai institusi pelatihan disipliner bagi anak-anak yang dianggap bermasalah.

Bagaimana Penerapan Program Ini di Jawa Barat?

Program pendidikan karakter ala militer yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi telah berjalan di dua lokasi, yakni Purwakarta dan Bandung. Pada Jumat (2/5/2025), sebanyak 39 siswa SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarganya, dikirim untuk mengikuti pelatihan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Di Bandung, 30 pelajar yang dianggap memiliki perilaku menyimpang menjalani program serupa di Rindam III Siliwangi.

Program ini melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pelatihan selama 14 hari, dengan fokus pada pembentukan karakter dan penanaman nilai bela negara.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memberikan alternatif pembinaan kepada siswa yang rentan terseret pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

Ia menekankan bahwa pendekatan militer dianggap mampu membentuk karakter dan meningkatkan kedisiplinan siswa.

Efektifkah Pendidikan Militer dalam Membentuk Karakter Siswa?

Hingga saat ini, efektivitas program pendidikan militer dalam konteks pembinaan siswa bermasalah masih menjadi perdebatan.

Pendukung kebijakan ini melihat pendekatan disipliner ala militer sebagai solusi jangka pendek yang efektif dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak.

Namun, para pengkritik mempertanyakan apakah metode ini benar-benar menyasar akar permasalahan perilaku siswa atau justru berisiko menimbulkan tekanan psikologis yang lebih besar.

Program ini juga menuai sorotan dari kalangan pendidik dan pemerhati anak yang menganggap pendekatan ini terlalu represif dan kurang memperhatikan pendekatan psikologis, sosial, dan pedagogis yang seharusnya menjadi bagian dari dunia pendidikan.

Pendidikan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan pendekatan holistik, termasuk peran guru, orang tua, dan lingkungan sosial.

Penerapan pendidikan militer bagi siswa bermasalah dinilai bisa menjadi salah satu alternatif, tapi pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka hukum, pendidikan, dan hak asasi manusia yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beda Natalius Pigai dan Komnas HAM Sikapi Pendidikan Militer di Jabar".